LAPORAN KINERJA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN JEPARA TAHUN ANGGARAN 2015

LAPORAN KINERJA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN JEPARA TAHUN ANGGARAN 2015

BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN JEPARA TAHUN 2016

Badan Pusat Statistik Kabupaten jepara

DAFTAR ISI Halam Judul

i

Kata Pengantar

ii

Daftar Isi

iii

Daftar Lampiran

iv

Ringkasan Eksekutif

v

Bab I

Pendahuluan

1

1.1 Latar Belakang

1

1.2 Maksud dan Tujuan

2

1.3 Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi

3

1.4 Sumber Daya Manusia

5

1.5 Potensi dan Permasalahan

6

1.6 Sistematika Penyajian Laporan

9

Bab II

Bab III

Bab IV

Perencanaan Kinerja

11

2.1 Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019

11

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2015

15

Akuntabilitas Kinerja

18

3.1 Capaian Kinerja tahun 2015

18

3.2 Perkembangan Capaian Kinerja tahun 2015 terhadap tahun 2013-2014

22

3.3 Capaian Kinerja tahun 2015 terhadap target Renstra 2015-2019

25

3.4 Kegiatan Prioritas tahun 2015

26

3.5 Upaya Efisiensi

28

3.6 Realisasi Anggaran tahun2015

31

Penutup

33

4.1 Tinjauan Umum

33

4.2 Tindak Lanjut

34

Laporan Kinerja Tahun 2015

iii


DAFTAR LAMPIRAN

1. Struktur Organisasi 2. Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015 – 2019 3. Perjanjia Kinerja Tahun 2015 4. Pengukuran Kinerja Tahun 2015 5. SDM Menurut Unit Kerja dan Jenjang Pendidikan 6. SDM Menurut Jenis Jabatan 7. Kegiatan BPS Tahun 2015 8. Respon Rate Survei BPS Tahun 2015 9. Jumlah Publikasi Tahun 2015 dan Instansi yang Menerima Publikasi


iv


RINGKASAN EKSEKUTIF

Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, memberikan wewenang kepada Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menyelenggarakan kegiatan statistik dengan beberapa metode yaitu: sensus, survei, kompilasi produk administrasi, dan cara lain, serta mengumumkan hasilnya secara berkala atau sewaktu-waktu dan terbuka kepada masyarakat baik kepada instansi pemerintah, lembaga swasta, lembaga swadaya masyarakat ataupun perorangan. Visi BPS Kabupaten Jepara sebagaimana visi BPS adalah “Pelopor data statistik terpercaya untuk semua”. Untuk dapat mewujudkan visi ini, BPS telah merumuskan 3 pernyataan misi, yakni: a.

Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi, berstandar nasional dan internasional;

b.

Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik; dan

c.

Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan. Melalui pernyataan visi dan misi BPS tersebut, BPS memiliki aspirasi untuk

mencapai sejumlah tujuan strategis, yaitu: a.

Peningkatan kualitas data statistik;

b.

Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik; dan

c.

Peningkatan birokrasi yang akuntabel.

Sedangkan sasaran pembangunan perstatistikan yang ingin dicapai adalah: a.

Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS;

b.

Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data ( respondent engagement);

c.

Meningkatnya

kualitas

hubungan

dengan

pengguna

data

(user

engagement); d.

Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS;

e.

Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS;


v


Guna mencapai tujuan dan sasaran dari pembangunan perstatistikan yang telah ditetapkan, maka pada tahun 2015 BPS Kabupaten Jepara menetapkan 3 (tiga) program yaitu: 1.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (DMPTTL)

2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara (PSPAN)

3.

Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) Penyelenggaraan program-program tersebut dibiayai dari APBN yang

dituangkan kedalam DIPA Tahun 2015 Bagian Anggaran 054, dengan pagu DIPA setelah revisi ke-3 tanggal 22 Desember 2015 sebesar Rp 8.999.129.000,dengan realisasi penggunaannya sebesar Rp 7.557.111.721,- atau mencapai 83,98 persen. Jumlah anggaran tersebut berasal dari DIPA BPS Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor:DIPA-054.01.2.019000/2015 tanggal 14 November 2014. Program kegiatan yang dilaksanakan BPS Kabupaten Jepara Tahun 2015 meliputi: 1.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (DMPTTL). Anggaran pembiayaan kegiatan ini sebesar Rp 3.599.662.000,- yang meliputi pembayaran gaji dan tunjangan, penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran serta penyusunan renstra BPS 2015-2019 dengan realisasi anggaran Rp 3.435.529.206,- atau 95,44 persen.

2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (PSPA). Anggaran pembiayaan program ini sebesar Rp 152.700.000,- yang meliputi pengadaan AC, Genset dan Pemagaran Gedung Kantor dengan realisasi sebesar Rp 132.709.500,- atau 86,91 persen.

3.

Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS). Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) terdiri dari 1 (satu)

kegiatan

dengan

2

komponen

pagu

anggaran

sebesar

Rp 5.246.767.000,- dengan realisasi sebesar Rp 3.988.873.015,- atau 76,03 persen.


vi


Komponen-komponen tersebut adalah: 1. Penyusunan Statistik Daerah; 2. Survei Kepuasan Konsumen; 3. Penyusunan Komponen Pengeluaran Triwulanan dan Tahunan (Survei Khusus Konsumsi Rumah Tangga); 4. Penyusunan Neraca Rumah Tangga dan Institusi Nirlaba (Survei Khusus Lembaga Non Profit); 5. Penyusunan Neraca Pemerintah dan Badan Usaha (Survei Khusus Struktur Input Pariwisata); 6. Penyusunan Matrik PMTB Institusi Pemerintah dan Non Pemerintah (Survei Pembentukan Modal Tetap Bruto); 7. Survei Matri Arus Komoditas (SMAK); 8. Penyusunan PDRB Pengeluaran; 9. Penyusunan Nilai Tambah Lapangan Usaha Jasa Triwulanan 2010 = 100 (SKTNP Jasa); 10. Penyusunan PDRB Tahunan dan Triwulanan Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2010 = 100 (SKNP); 11. Kompilasi Data Transportasi; 12. Survei Statistik Harga Produsen; 13. Pengadaan Data IKK 2015 dalam Rangka Kebijakan Dana Perimbangan 2016; 14. Survei Harga Pedesaan; 15. Survei Industri Besar/Sedang Tahunan; 16. Survei Industri Mikro dan Kecil (VIMK) Triwulanan; 17. Survei Konstruksi; 18. Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Semesteran; 19. Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Tahunan; 20. Survei Sosial Ekonomi Nasional Kor dan Konsumsi Tahun 2015; 21. Survei Sosial Ekonomi Nasional Konsumsi dan MSBP Tahun 2015; 22. Penyusunan Statistik Politik dan Keamanan; 23. Survei Perilaku Anti Korupsi 2015; 24. Survei Statistik Keuangan Pemerintah Daerah; Laporan Kinerja Tahun 2015

vii


25. Survei Perusahaan Peternakan dan RPH/TPH; 26. Survei Perusahaan Perikanan, TPI/PPI/PP; 27. Survei Perusahaan Kehutanan; 28. Survei Pertanian Tanaman Pangan dan Ubinan; 29. Survei Hortikultura dan Indikator Pertanian; 30. Survei Perusahaan Perkebunan; 31. Survei Luas Panen dan Luas Lahan Tanaman Pangan; 32. Pelaksanaan SUPAS 2015; 33. Pengolahan SUPAS 2015; 34. Penggambaran Peta BS Bermuatan Kegiatan Ekonomi; 35. Pembentukan Master Frame Blok Sensus SE2016; 36. Updating Direktori Usaha/Perusahaan Tahap II; 37. Pemutakhiran Basis Data Terpadu 2015 Beberapa kendala yang menghambat keberhasilan program yang telah dicanangkan pada tahun 2015 adalah: SDM/petugas lapangan (mitra statistik) yang masih kurang menguasai konsep/definisi, responden terutama responden perusahaan yang agak sulit untuk memberikan data dengan benar dan obyektif , jadwal kegiatan yang sangat padat serta adanya himbauan dari pemerintah untuk penghematan anggaran perjalanan dinas. Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan program -program BPS Kabupaten Jepara tersebut mengakibatkan keterlambatan atau tidak selesainya pelaksanaan kegiatan teknis dan penyerapan anggaran, yang secara umum disebabkan oleh: a.

Teknis Responsibilitas masyarakat terhadap kegiatan pengumpulan data oleh BPS relatif masih rendah, khususnya dari kalangan dunia usaha.

b.

Anggaran Kurang tepatnya perencanaan anggaran yang menyebabkan adanya revisirevisi guna ketepatan penggunaan akun agar sesuai dengan BAS, adanya instruksi untuk penghematan anggaran (optimalisasi) serta instruksi untuk penghematan perjalanan dinas.


viii


BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Tata kepemerintahan yang baik merupakan suatu konsepsi tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, demokratis, dan efektif. Upaya untuk mewujudkan suatu tata kepemerintahan yang baik (good governance) dapat dilakukan apabila terjadi keseimbangan peran ketiga pilar, yaitu pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat dengan pelaksanaan yang transparansi dan akuntabilitas. Asas akuntabilitas merupakan salah satu asas penyelenggaraan pemerintah yang memiliki konsekuensi bahwa setiap instansi pemerintah diharapkan mampu mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Subtansi dari Sistem AKIP adalah penyelarasan antara produk perencanaan dan realisasinya dengan orientasi kepada hasil (result oriented). Proses penyelarasan ini dilakukan melalui penyusunan suatu Renacana Strategis dalam jangka menengah (5 tahun), Rencana Kinerja Tahunan atau Perjanjian Kinerja yang merupakan kontrak kinerja, serta Laporan Pertanggungjawaban Kinerja tiap tahunnya. BPS Kabupaten Jepara merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang bertugas menyediakan data statistik dasar sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan perstatistikan, maka disusun Rencana kegiatan perstatistikan selama 5 tahun kedepan yang terangkum dalam Rencana Strategis (Renstra) BPS Kabupaten

Jepara

2015-2019.

Hal ini bertujuan agar

kegiatan

perstatistikan yang dilakukan BPS Kabupaten Jepara selaras arah dan tujuan. Tahun 2015 merupakan tahun awal pelaksanaan Renstra periode 2015-2019. Rencana kegiatan di tahun 2015 terangkum dalam Rencana Kinerja Tahun (RKT) 2015. Sedangkan target kinerja tahun 2015 tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) 2015. Beberapa survei yang dilaksanakan dalam 2015 diantaranya Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), Survei Pertanian Tanaman Pangan Laporan Kinerja Tahun 2015

1


dan Ubinan, Survei Perusahaan Kehutanan, Survei Konstruksi, Survei Industri Besar/Sedang, Survei Statistik Harga Produsen, Survei Bidang Jasa Pariwisata, Pemutakhiran Basis Data Terpadu 2015, Persiapan Publisitas Sensus Ekonomi 2016 (SE2016), dan sebagainya. Jadwal penerbitan publikasi terangkum dalam Advance Release Calender (ARC) 2015 yang tersaji di website BPS Kabupaten Jepara. Pertanggungjawaban atas kegiatan yang dilaksanakan tertuang dalam Laporan Pertanggungjawaban Kinerja tahun 2015 yang didalamnya mencangkup hasil capaian kinerja BPS Kabupaten Jepara.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN 1.2.1 Maksud Laporan kinerja BPS Kabupaten Jepara tahun 2015 disusun sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah (Perpres) Nomor 29 tahun

2014

tentang

Sistem

Akuntabilitas Kinerja

Instansi

Pemerintah, Pasal 3 ayat 1 dan Pasal 5 menyebutkan bahwa penyelenggaraan SAKIP pada

Kementerian Negara/Lembaga

dilaksanakan oleh entitas Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang yaitu entitas akuntabilitas kinerja satuan kerja, unit organisasi, dan Kementerian/Lembaga. 1.2.2 Tujuan penyusunan Laporan Kinerja BPS Kabupaten Jepara Tahun 2015 adalah: a.

Mempertanggungjawabkan kinerja BPS Kabupaten Jepara sebagai penyelenggara negara dan satuan kerja dibawah entitas Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, dalam rangka mewujudkan Pemerintah yang baik (good governance) yang ditandai dengan trasparasi dan akuntabilitas.

b.

Sebagai

bahan

evaluasi

dan

perbaikan

yang

berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja yang lebih optimal.


2


1.3. TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI 1.3.1. Tugas Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah, Bab III pasal 36 disebutkan bahwa: a.

BPS Kabupaten Jepara mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan statistik dasar di Kabupaten Jepara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, melalui

kegiatan

sensus,

survei,

kompilasi

produk

administrasi dan cara lain serta mengumumkan hasilnya secara teratur dan transparan publikasi, baik secara rutin maupun insidentil. b.

BPS Kabupaten Jepara juga mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan kerjasama serta mengembangkan dan membina statistik sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

c.

BPS Kabupaten Jepara ikut serta dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan cara mengikuti penyelenggaraan pengetahuan

dan

pelatihan teknologi

dan

peningkatan

yang

dapat

ilmu

mendukung

penyelenggaraan statistik melalui berbagai kegiatan, baik yang berkaitan langsung dengan statistik yang merupakan program BPS Pusat ataupun kegiatan lain yang bersifat umum yang merupakan program daerah.


3


1.3.2. Fungsi Sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kepala BPS Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah Bab III pasal 37, dalam melaksanakan tugasnya BPS Kabupaten Jepara berada di bawah dan bertanggung jawab kepada BPS Propinsi Jawa Tengah serta menyelenggarakan fungsi: a.

Penyelenggaraan

statistik

dasar di wilayah Kabupaten

Jepara. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPS di Wilayah Kabupaten Jepara. b.

Pembinaan terhadap kegiatan statistik kepada instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara.

c.

Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum

di bidang perencanaan umum, ketatausahaan,

organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga di lingkungan BPS Kabupaten Jepara. 1.3.3. Susunan Organisasi Untuk melaksanakan tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja tersebut, sesuai Keputusan Kepala BPS Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pusat Statistik di daerah Bab III pasal 39, telah ditentukan struktur organisasi BPS Kabupaten Jepara, yaitu: a)

Kepala

b)

Subbagian Tata Usaha

c)

Seksi Statistik Sosial

d)

Seksi Statistik Produksi

e)

Seksi Statistik Distribusi

f)

Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik (Nerwilis)

g)

Seksi Integrasi Pengolahan dan Desiminasi Statistik (IPDS)

h)

Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi BPS Kabupaten Jepara terdapat pada Lampiran 1.


4


1.4. SUMBER DAYA MANUSIA Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia menentukan kinerja instansi. Jumlah pegawai Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Jepara per 31 Desember 2015 sebanyak 31 pegawai yang dapat diuraikan menurut (1) jabatan dan (2) tingkat pendidikan sebagai berikut: 1)

Menurut jabatan Jenis Jabatan Eselon I

Eselon II

Eselon III

Eselon IV

Fungsional

Staf

1.

Kepala BPS Kab/Kota

0

0

1

0

0

0

1

2.

Bagian Tata Usaha

0

0

0

1

0

3

4

3.


0

0

0

1

0

1

2

4.


0

0

0

0

2

0

2

5.


0

0

0

1

2

0

3

6.

Seksi Nerwilis

0

0

0

1

2

0

3

7.

Seksi IPDS

0

0

0

1

0

1

2

8.

KSK

0

0

0

0

2

12

14

0

0

1

5

8

17

31

No

Unit Organisasi

Jumlah

2)

Jml

Menurut tingkat pendidikan: Jenjang Pendidikan

No

Unit Organisasi

S3

S2

S1/ DIV

DI/ DIII

SLTA

SLTP

1.1.1

SD

M L

1.

Kepala BPS Kota

0

1

0

0

0

0

0

1

2.

Bag. Tata Usaha

0

0

2

0

2

0

0

4

3.

Seksi Stat. Sosial

0

2

0

0

0

0

0

2

4.

Seksi Stat. Produksi

0

0

0

0

2

0

0

2

5.

Seksi Stat. Distribusi

0

0

2

0

1

0

0

3

6.

Seksi Nerwilis

0

0

2

0

1

0

0

3

7.

Seksi IPDS

0

0

2

0

0

0

0

2

8.

KSK

0

0

3

7

4

0

0

14

0

3

11

7

10

0

0

31

Jumlah


5


1.5. POTENSI DAN PERMASALAHAN Merencanakan

pembangunan di bidang

statistik

yang

akan

dilaksanakan dipandang perlu untuk memahami potensi yang dimiliki dan permasalahan yang dihadapi, agar rumusan program dan kegiatan menjadi tepat guna, tepat waktu dan tepat sasaran. 1.5.1. Potensi yang Dimiliki Secara kelembagaan, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 tahun 2007, BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota merupakan bagian integral dari BPS Republik Indonesia secara keseluruhan. Perpres

tersebut

menjamin

koordinasi

vertikal

dalam

penyelenggaraan kegiatan statistik, terutama untuk menyediakan dan memberikan pelayanan data dan informasi statistik kepada publik. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah (Pusat), Pemerintah

Provinsi

dan

Pemerintah

Kabupaten/Kota,

menempatkan BPS pada posisi strategis dalam mengembangkan Sistem Statistik Nasional, baik di pusat maupun daerah. BPS menjadi badan yang bertanggung jawab dalam penyediaan data dan informasi statistik dasar, serta menjalankan fungsi koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan statistik sektoral oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Untuk itu, BPS mengeluarkan Peraturan Kepala BPS Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah yaitu dengan menetapkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK). Kemajuan TIK yang pesat sangat potensial dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas sehari-hari. Ketersediaan peralatan dan perlengkapan untuk keperluan pengumpulan data, pengolahan data, maupun diseminasi data berbasis TIK mutakhir yang dimiliki BPS Kabupaten Jeparamerupakan potensi untuk meningkatkan kualitas dan mempercepat ketersediaan serta pelayanan data dan informasi statistik yang diperlukan oleh konsumen.


6


Dewasa ini, data dan informasi statistik secara resmi digunakan pada hampir semua level pemerintahan sebagai rujukan dalam perumusan kebijakan, perencanaan, pemantauan, maupun evaluasi pembangunan. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) memuat sejumlah indikator kunci sebagai bahan evaluasi kinerja

penyelenggaraan

otonomi

daerah,

memerlukan

ketersediaan data dan informasi statistik pada tingkat wilayah pemerintahan terkecil. Sejalan dengan kondisi tersebut, meskipun secara umum kesadaran masyarakat baik sebagai responden maupun sebagai konsumen terhadap data dan informasi statistik dalam wilayah BPS Kabupaten Jepara dirasakan belum tinggi, tetapi sebagai bagian dari pelaksanaan SSN, maka penyediaan data dan informasi statistik yang beragam dan berkualitas tidak dapat dihindari. Menyikapi hal ini pemerintah dalam RPJM Nasional Tahun 20152019 menempatkan penguatan sistem data dan informasi statistik sebagai bagian dari sistem pendukung manajemen pembangunan nasional. 1.5.2. Permasalahan yang Dihadapi Permasalahan

yang

dihadapi

dalam

memberikan dan

meningkatkan kualitas data statistik, peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik, serta peningkatan birokrasi yang akuntabel lebih bertumpu pada permasalahan internal. Permasalahan yang menonjol adalah terbatasnya kuantitas dan kualitas manajemen sumber daya manusia baik teknis maupun administrasi yang profesional dan kompeten sesuai dengan bidang tugasnya. Selain itu, sistem administrasi yang belum terintegrasi menyebabkan penyediaan sarana dan prasarana kerja yang dimiliki BPS belum seluruhnya dapat diperbaharui. Hal-hal lain yang dipandang sebagai permasalahan eksternal adalah rendahnya kesadaran responden, baik rumah tangga, perusahaan, maupun lembaga dalam memberikan informasi dengan benar. Khusus untuk data perusahaan, seperti pada sektor


7


konstruksi dan industri masih terkendala pada ketepatan waktu pengembalian kuesioner dari responden ke BPS Kabupaten Jepara. Pengumpulan data statistik sosial lebih kepada keberadaan responden di rumah untuk bisa diwawancarai. Beragamnya pekerjaan responden dengan waktu kerja yang berbeda-beda menuntut petugas untuk bisa mencari waktu yang tepat guna mewawancarai responden. Seringkali responden tidak dapat ditemui sampai batas waktu periode pencacahan. Hal ini menyebabkan data yang dihasilkan menjadi kurang berkualitas dan response rate yang rendah. Selain itu, belum terpenuhinya kepercayaan pengguna terhadap kualitas dan ragam data khususnya informasi statistik wilayah kecil, termasuk data mikro. Salah satu kendala adalah Undang-Undang No. 16 Tahun 1997 tentang statistik yang tidak memperkenankan BPS menyajikan data individu. Sementara itu, sosialisasi UU tersebut belum mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat luas tentang tugas dan fungsi BPS, sehingga mereka beranggapan bahwa BPS sumber dari segala jenis data dan informasi statistik yang mereka perlukan. Koordinasi antar instansi belum optimal, sehingga masih perlu ditingkatkan dalam penyelenggaraan kegiatan statistik yang lebih baik dan terarah dalam rangka peningkatan kualitas hubungan dengan sumber data (respondent engagement) maupun pengguna data (user engagement). Permasalahan penting lainnya yang dihadapi BPS Kabupaten Jepara dalam mencapai sasaran berdasarkan analisis pencapaian kinerja tahun 2015 antara lain: 1. Target sampel survei pertanian tanaman pangan/ubinan sering tidak tercapai antara lain karena informasi panen dari petani tidak disampaikan dengan akurat karena kebanyakan panen tidak dilakukan petani sendiri melainkan ditebaskan.

Di samping

itu,

jadwal ubinan kadang

bersamaan dengan jadwal pelatihan di luar kota sehingga KSK tidak bisa melaksanakan.


8


2. Semakin meningkatnya pengunjung website BPS Kabupaten Jepara,

menuntut

pengelolaan

websit

secara

lebih

profesional. Pelayanan Statistik Terpadu yang merupakan quick win BPS memerlukan perhatian lebih dan pegawai khusus

dengan

keahlian

tertentu,

sehingga

dapat

memberikan kepuasan pelayanan terhadap pengunjung. 3. Keterbatasan jumlah pegawai seiring bertambah padatnya kegiatan BPS Kabupaten Jepara menjadikan hal tersebut menjadi kendala. 4. Pada proses pengolahan data sering mengalami revisi program, kadangkala data yang sudah dientry ke media komputer tidak bisa digunakan dengan menggunakan versi terbaru. 5. Pengajuan penilaian angka kredit bagi pegawai yang memangku jabatan fungsional ahli cukup berat dan menuntut mereka untuk bisa menyusun kertas kerja dan membuat publikasi dalam rangka memenuhi angkakredit. Keterbatasan waktu dan kemampuan pembuatan publikasi menjadi permasalahan yang cukup berarti.

1.6. SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN Penulisan Laporan Kinerja BPS Kabupaten Jepara disusun dengan sistematika mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja disajikan dengan susunan sebagai berikut: Bab I Pendahuluan Pada bab ini disajikan latar belakang, maksud dan tujuan, penjelasan umum tugas, fungsi dan susunan organisasi, sumber daya manusia yang dimiliki serta potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh BPS Kabupaten Jepara.


9


Bab II Perencanaan Kinerja Pada bab ini menguraikan Rencana Strategis BPS Kabupaten Jepara tahun 20015-2019 serta ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2015. Bab III Akuntabilitas Kinerja Pada bab ini menyajikan capain kinerja

dan realisasi anggaran BPS

Kabupaten Jepara, untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja BPS Kabupaten Jepara tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut: a.

Capaian kinerja dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun bersangkutan;

b.

Capaian kinerja dengan membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

c.

Capaian kinerja dengan membandingkan realisasi kinerja dengan target Renstra 2015-2019;

d.

Kegiatan prioritas di BPS Kabupaten Jepara tahun 2015;

e.

Upaya efisiensi anggaran;

f.

Realisasi Anggaran yang menguraikan realisasi anggaran dan anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup Pada bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja BPS Kabupaten Jepara serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya.


10


BAB II PERENCANAAN KINERJA 2.1. RENCANA STRATEGIS BPS KABUPATEN JEPARA Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Pasal 3 ayat 1 dan Pasal 5 menyebutkan

bahwa

penyelenggaraan

SAKIP

pada

Kementerian

Negara/Lembaga dilaksanakan oleh entitas Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang yaitu entitas akuntabilitas kinerja satuan kerja, unit organisasi, dan Kementerian/Lembaga. Sedangkan penyelenggaraan SAKIP meliputi: rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, dan reviu dan evaluasi kinerja. Selanjutnya dalam pasal 6 dan pasal 7 bahwa penyusunan rencana strategis dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjadi landasan dalam penyelenggaraan SAKIP. BPS sebagai salah satu lembaga pemerintah yang melayani masyarakat, dituntut untuk memberikan pelayanan prima yang akuntabel dan transparan. Pelayanan prima, akuntabel dan transparan ini tidak akan terwujud

tanpa

adanya

dukungan

kegiatan

administrasi

yang

mendampingi pelaksanaan kegiatan teknis. Secara khusus, pelayanan prima yang akuntabel dan transparan dilaksanakan melalui upaya pembinaan, penyempurnaan, dan pengendalian manajemen secara terencana, sistematis, bertahap, komprehensif, dan berkelanjutan untuk meningkatkan

kualitas

pelayanan

publik

dan

mewujudkan

good

governance. Tuntutan terhadap penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintah yang bersih (clean government), sangat menuntut dukungan sumber daya manusia dan sarana prasarana kerja yang berkualitas. Untuk itu, BPS Kabupaten Jepara perlu menyusun Renstra dalam mendukung pembangunan di bidang teknis dan administrasi statistik yang komprehensif dan mampu mengemban tugas pokok dan


11


fungsinya yang secara tidak langsung dapat mempercepat terwujudnya good governance dan clean goverment di Indonesia. BPS Kabupaten Jepara dalam melakukan tugasnya selama 5 (lima) tahun dituangkan dalam Renstra BPS Kabupaten JeparaTahun 2015-2019 yang mengacu pada Renstra BPS tahun 2015-2019. Renstra BPS Kabupaten Jepara Tahun 2015-2019 berisi visi, misi dan tujuan yang diselaraskan dengan visi, misi dan tujuan BPS tahun 2015-2019. Dengan adanya Renstra sebagai dasar penyusunan rencana kerja tahunan diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan pada lingkungan BPS Kabupaten Jepara akan menjadi lebih terarah, efektif, dan efisien. Rencana Strategis Pembangunan Statistik BPS Kabupaten Jepara adalah dokumen perencanaan pembangunan di bidang statistik yang berskala Kabupaten Jepara yang berlaku selama kurun waktu 2015-2019. 2.1.1. Visi BPS Kabupaten Jepara “Pelopor data statistik terpercaya untuk semua” (The Agent of trustworthy statistical data for all) 2.1.2. Misi BPS Kabupaten Jepara Untuk Kabupaten

mencapai Jepara

visi

yang

tersebut,

ditetapkan misi BPS

menggambarkan

hal yang

harus

dilaksanakan, yaitu: a.

Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi dan berstandar nasional maupun internasional;

b.

Memperkuat

Sistem

Statistik

Nasional

yang

berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik; dan c.

Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan.


12


2.1.3. Tujuan BPS Kabupaten Jepara Sebagai pengelola kebijakan perstatistikan nasional serta mengacu pada visi dan misi BPS, maka tujuan pembangunan statistik adalah: Tujuan I:

Peningkatan kualitas data statistik;

Tujuan II: Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik; Tujuan III: Peningkatan penyelenggaraan/pelaksanaan birokrasi yang akuntabel. Dalam rangka mengantisipasi lingkungan strategis yang berkembang, BPS Kabupaten Jepara berperan aktif dalam pembangunan statistik yang dilakukan melalui reformasi birokrasi dengan menerapkan program Statcap CERDAS (Statististical Capacity Building–Change and Reform for Development of Statistics in Indonesia). Empat pilar reformasi birokrasi dilakukan BPS RI dalam tempo 2015-2019, meliputi: (i). Peningkatan kualitas data; (ii). Pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia; (iii). Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta sarana kerja; dan (iv). Penguatan kelembagaan dan hubungan dengan sumber data dan pengguna data. 2.1.4. Sasaran Pembangunan Statistik BPS Kabupaten Jepara Secara ringkas sasaran strategis pembangunan statistik dapat dirumuskan sebagai berikut: Tujuan I : “Peningkatan kualitas data statistik” mencakup 2 (dua) sasaran strategis yang ditetapkan yaitu a.

Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS, dengan indikator sasaran: 1)

Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik;

2)

Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama;

3)

Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS;

4)

Jumlah release data yang tepat waktu;


13


5)

Jumlah publikasi/laporan yang terbit tepat waktu; dan

6)

Jumlah publikasi/laporan sensus yang terbit tepat waktu.

b.

Meningkatnya

kualitas hubungan dengan sumber data

(respondent engagement), dengan indikator sasaran: 1)

Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga;

2)

Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha; dan

3)

Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha.

Tujuan II : “Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik” mencakup 1 (satu) sasaran strategis yang ditetapkan yaitu: a.

Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (user engagement), dengan indikator sasaran: 1)

Persentase kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS;

2)

Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS;

3)

Persentase konsumen yang puas terhadap akses data BPS; dan

4)

Persentasepengguna

layanan

yang

merasa

puas

terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS.

Tujuan III : “Peningkatan birokrasi yang akuntabel” mencakup 2 (dua) sasaran strategis yang ditetapkan yaitu: a.

Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS, dengan indikator sasaran: 1)

Persentase pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu; dan


14


2)

Persentase

pegawai

yang

berpendidikan minimal

Diploma IV atau Strata I. b.

Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS, dengan indikator sasaran: 1)

Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat.

2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 Renstra BPS Kabupaten Jepara Tahun 2015-2019 menjadi acuan bagi seluruh jajaran di lingkungan BPS Kabupaten Jepara dalam mendukung pelaksanaan pembangunan nasional di bidang statistik selama lima tahun ke depan. Untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra perlu dijabarkan secara lebih rinci ke dalam dokumen rencana tahunan melalui Rencana Kinerja Tahunan (RKT),sedangkan target kinerja tertuang dalam Perjanjian Kinerja. Selama periode tahun 2015 telah ditetapkan target yang harus dipenuhi oleh satuan kerja yang menjadi ukuran

keberhasilan

dalam

memenuhi

tugas

sebagai

lembaga

pemerintahan. Pada sub bab ini ditampilkan perjanjian kinerja yang menjadi tanggung jawab kepala satuan kerja. Target yang dicanangkan menjadi tolok ukur indikator kinerja yang akan di evaluasi pada akhir tahun yakni dengan membandingkan capaian atau realisasi sampai dengan akhir tahun terhadap target. Tabel 2.2 PERJANJIAN KINERJA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN JEPARA TAHUN 2015 Tujuan/Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Satuan

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

1. Peningkatan kualitas data statistik

Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik

Persen

85

1.1


Persen

85

Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama

Persen

85

Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS


15


Tujuan/Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Satuan

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS

Persen

100

Jumlah release data yang tepat waktu

Aktivitas

n.a

Jumlah publikasi/laporan yang terbit tepat waktu

Publikasi

40

Jumlah publikasi/laporan hasil sensus yang terbit tepat waktu

Publikasi

n.a

Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga

Persen

100

Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha

Persen

100

Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha

Persen

100

2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik

Persentase Kepuasan Konsumen terhadap pelayanan data BPS

Persen

85

2.1 Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (User Engagement)


Persen

85

Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS

Pengunjung

1500

Persentase Konsumen yang puas terhadap akses data BPS

Persen

75

Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS

Persen

100

Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat

Poin

80

1.2

Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (Respondent Engagement)

3. Peningkatan penyelenggaraan/ pelaksanaan birokrasi yang akuntabel


16



Indikator Kinerja

Satuan

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

3.1

3.2

Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS

Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS

Persentase pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu

Persen

47

Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I

Persen

47


Poin

80

Sebagai penyedia data dan informasi, maka fokus BPS Kabupaten Jepara sebagai perwakilan BPS RI di daerah adalah menyediakan data dan informasi statistik yang berkualitas, dengan kata lain kualitas data memegang peranan penting dalam penyediaan statistik resmi yang menjadi tugas dan wewenang BPS. Sehingga dalam membuat indikator kinerja semaksimal mungkin dapat memenuhi ukuran dari berbagai dimensi data dan informasi yang berkualitas demi mendukung visi BPS sebagai

pelopor


data

statistik

terpercaya

untuk

semua.

17


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik memberi amanat kepada BPS untuk menyelenggarakan statistik dasar dan mengumumkan hasilnya secara teratur dan transparan kepada masyarakat. Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000, menetapkan BPS sebagai salah satu Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang menjalankan kewenangan di bidang statistik dasar baik di pusat maupun di daerah-daerah. Akuntabilitas kinerja BPS Kabupaten Jepara merupakan perwujudan kewajiban

untuk

mempertanggungjawabkan

keberhasilan/kegagalan

pelaksanaan misi BPS dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik selama satu tahun. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja BPS Kabupaten Jepara. 3.1.

CAPAIAN KINERJA BPS KABUPATEN JEPARA TAHUN 2015

Tujuan I Peningkatan Kualitas Data Statistik Tujuan pertama yang ingin dicapai BPS Kabupaten Jepara adalah peningkatan kualitas data statistik, pada tahun ini target tersebut sebesar 85,00 persen diukur dengan indikator yang ditetapkan, yaitu persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik. Realisasi persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik pada tahun 2015 adalah sebesar 100 persen yang merupakan gabungan dari aspek kelengkapan, akurasi, dan kemutakhiran dengan persentase yang sama yaitu 100 persen. Dengan demikian, capaian kinerja pada tahun 2015 adalah 117,65 persen.

Indikator Kinerja

Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data BPS


Target 2015

Realisasi 2015

Tingkat Capaian

Ket

85 persen

100 persen

117,65 persen

IKU

18


Sasaran Strategis 1.1 Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS Tingkat pencapaian sasaran strategis 1.1 diukur dari 5 (lima) indikator kinerja yaitu: a.

Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik dengan realisasi 100 persen dari target 85 persen, sehingga tingkat pencapaian indikator ini 117,65 persen.

b.

Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama mencapai realisasi 100 persen dengan target 85 persen, sehingga tingkat capaian pada indikator kinerja ini adalah 117,65 persen.

c.

Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS mencapai realisasi 100 persen dengan target 100 persen, sehingga tingkat capaian indikator kinerja ini 100 persen.

d.

Jumlah release data yang tepat waktu tidak ditargetkan, karena yang dimaksud

release

data

adalah

peluncuran

atau

penyampaian

data/informasi dengan mengundang wartawan/media cetak. e.

Jumlah publikasi/laporan yang terbit tepat waktu mencapai realisasi 36 dari target yang ditetapkan 40 publikasi/laporan, yaitu mencapai 90% dari yang direncanankan.

Sasaran Strategis 1.2 Meningkatnya

kualitas hubungan

dengan

sumber data (respondent

engagement) Sasaran strategis 1.2 mencakup 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu: Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga, Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha, dan Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha.


19


Adapun hasil pencapaian kinerja dari masing-masing indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut: a.

Realisasi persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga sebesar 92,5 persen, atau mencapai 92,5 persen dari target awal 100 persen.

b.

Persentase

pemasukan

dokumen

(response

rate)

survei

dengan

pendekatan usaha mencapai realisasi 94,25 persen dari target 100 persen, dengan demikian capaian kinerjanya adalah 94,25 persen. c.

Capaian kinerja untuk persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha sebesar 100 persen, yaitu dari target 100 persen terealisasi 100 persen.

Tujuan II Peningkatan Pelayanan Prima Hasil Kegiatan Statistik BPS sebagai penyedia data berkewajiban memberikan pelayanan yang maksimal kepada konsumen data. Pengukuran kepuasan konsumen terhadap layanan data BPS menjadi sangat penting. Melalui Survei Kebutuhan Data dapat diketahui konsumen yang merasa puas dengan layanan BPS. Realisasi untuk tujuan kedua ini mencapai 96,57 persen dengan target 85 persen, sehingga tingkat pecapaian tujuan ini adalah 113,61 persen.

Indikator Kinerja

Target 2015

Realisasi 2015

Tingkat Capaian

Ket

Persentase kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS

85%

96,57%

113,61 %

IKU

Sasaran Strategis 2.1 Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (user engagement) Sasaran strategis 2.1 Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (user engagement) mempunyai beberapa indikator kinerja dengan capaian kinerja sebagai berikut:


20


a.

Persentase kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS mencapai realisasi 96,57 persen dari target 85 persen, dengan demikian capaian kinerjanya adalah 113,61 persen.

b.

Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS pada tahun ini mencapai 6.800 pengunjung. Jumlah ini jauh lebih besar dari 1.500 pengunjung yang ditargetkan atau mencapai 453 persen.

c.

Persentase konsumen yang puas terhadap akses data BPS mencapai 100 persen dari 75 persen yang ditargetkan, dengan demikian capaian kinerjanya

adalah 133,33 persen. Akses data ini meliputi kepuasan

terhadap akses data sosial 100 persen, akses data ekonomi 100 persen, dan akses data non sosial ekonomi 100 persen. d.

Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS diukur dari ketersediaan fasilitas wifi. Indikator kinerja ini mencapai realisasi 97,14 persen, atau capaian kinerjanya 97,14 persen dibandingkan dengan target 100 persen.

Tujuan III Peningkatan Penyelenggaraan/Pelaksanaan Birokrasi yang Akuntabel Peningkatan penyelenggaraan/pelaksanaan birokrasi yang akuntabel merupakan tuntutan yang harus dipenuhi dalam era reformasi birokrasi. Indikator kinerja dari tujuan ketiga adalah hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat. Pada tahun 2015 di BPS Kabupaten Jepara tidak dilakukan penilaian, dengan demikian untuk indikator ini tidak bisa dilihat capaian kinerjanya. Indikator Kinerja


Target 2015

Realisasi 2015

Tingkat Capaian

Ket

80

na

-

-

Sasaran Strategis 3.1 Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS Reformasi Birokrasi mengharuskan semua pihak yang di dalamnya untuk siap melakukan perubahan. Begitu pula dengan pegawai di BPS Kabupaten Jepara yang berada di gerbong reformasi birokrasi harus siap untuk merubah


21


pola pikir, sehingga bisa menjadi lebih bertanggung jawab dan profesional dalam pekerjaannya dengan menjabat sebagai fungsional tertentu, sehingga kinerjanya dapat mudah terukur. Ketersediaan SDM yang mempunyai keahlian merupakan syarat terlaksananya kegiatan yang baik. Penguatan organisasi guna mencapai visi misi BPS memerlukan peningkatan sumber daya manusia sebagai pelaku utamanya. Berbagai upaya dilakukan BPS guna mewujudkan SDM yang berkualitas dan siap melakukan perubahan. Sasaran strategis 3.1 meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia mempunyai 2 (dua) indikator kinerja, yaitu persentase pegawai yang menduduki jabatan funsional tertentu dan persentase pegawai berpendidikan minimal Diploma IV dan Strata 1. a.

Persentase pegawai yang menduduki jabatan funsional tertentu pada tahun 2015 ditargetkan 47 persen dari seluruh staf di BPS Kabupaten Jepara. Realisasi pada akhir tahun sebanyak 8 orang dari 31 pegawai atau mencapai 25,8 persen, sehingga capain kinerjanya adalah 54,89 persen.

b.

Persentase pegawai berpendidikan minimal Diploma IV dan Strata 1 mencapai 45 persen dari seluruh pegawai. Indikator kinerja ini merupakan tingkat capaian 95,74 persen dari target 47 persen. Hal ini dikarenakan jabatan Kasi Produksi yang semula diperkirakan segera terisi oleh pegawai dengan pendidikan minimal S1/DIV, sampai akhir tahun belum terisi.

Sasaran Strategis 3.2 Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS Indikator kinerja dari sasaran strategis 3.2 adalah hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat. Dikarenakan pada tahun 2015 di BPS Kabupaten Jepara tidak ada penilaian, maka untuk indikator ini tidak bisa dinilai.

3.2.

PERKEMBANGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015 TERHADAP TAHUN 2013-2014

Tujuan I Peningkatan Kualitas Data Statistik Perkembangan capaian kinerja dari Tujuan I Peningkatan kualitas data statistik dengan indikator persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik dapat dilihat pada tabel berikut:


22


Indikator Kinerja


Tingkat Capaian 2015

2014

2013

117,65 %

100 %

98,8%2

Ket

IKU

Capaian kinerja tahun 2015 mecapai 117,65 persen, atau lebih tinggi jika dibandingkan capaian kinerja tahun 2014 sebesar 100 persen.

Sasaran Strategis 1.1 Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS Perkembangan capaian sasaran strategis 1.1 yang dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya adalah jumlah publikasi/laporan yang tepat waktu. Capaian kinerja pada tahun 2015 adalah 90 persen, dengan publikasi sebanyak 36 judul buku, sedangkan targetnya sebanyak 40 buku. Sasaran Strategis 1.2 Meningkatnya

kualitas hubungan

dengan

sumber data (respondent

engagement) Perkembangan capaian sasaran strategis 1.2 tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena adanya perubahan IKU (Indikator Kinerja Utama). Tujuan II Peningkatan Pelayanan Prima Hasil Kegiatan Statistik Perkembangan capaian kinerja dari Tujuan II Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik dengan indikator persentase kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS dapat dilihat pada tabel berikut: Indikator Kinerja

Persentase kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS

Tingkat Capaian 2015

2014

2013

113,61 %

100 %

97,80 %

Ket

IKU

Capaian kinerja tahun 2015 mecapai 113,61 persen, atau naik sebesar 13,61 persen jika dibandingkan capaian kinerja tahun 2014 sebesar 100 persen.


23


Sasaran Strategis 2.1 Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (user engagement) Sasaran strategis 2.1 Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (user engagement) mempunyai beberapa indikator kinerja dengan capaian kinerja sebagai berikut: a.

Capaian kinerja persentase kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS tahun 2015 mencapai mecapai 113,61 persen, atau naik sebesar 13,61 persen jika dibandingkan capaian kinerja tahun 2014 sebesar 100 persen.

b.

Capaian kinerja untuk indikator jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS pada tahun ini mencapai 453 persen. Capaian ini jauh lebih besar dari tahun 2014 sebesar 102,59 persen.

c.

Capaian kinerja untuk indikator persentase konsumen yang puas terhadap akses data BPS pada tahun 2015 tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena perbedaan Indikator Kinerja Utama (IKU).

d.

Capaian kinerja untuk indikator persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS pada tahun 2015 mencapai 97,14 persen.

Tujuan III Peningkatan Penyelenggaraan/Pelaksanaan Birokrasi yang Akuntabel Pada tahun 2015 di BPS Kabupaten Jepara tidak dilakukan penilaian, dengan demikian untuk indikator ini tidak bisa dilihat capaian kinerjanya. Demikian juga keterbandingannya dengan tahun sebelumnya. Sasaran Strategis 3.1 Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS a.

Capaian kinerja indikator persentase pegawai yang menduduki jabatan funsional tertentu pada tahun 2015 sebesar 54,89 persen.

b.

Capaian kinerja indikator persentase pegawai berpendidikan minimal Diploma IV dan Strata 1 pada tahun 2015 sebesar 95,74 persen, lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2014 yaitu sebesar 93,08 persen.


24


Sasaran Strategis 3.2 Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS Indikator dari sasaran strategis 3.2 adalah hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat. Pada tahun 2015 di BPS Kabupaten Jepara tidak ada penilaian dari Inspektorat. 3.3.

CAPAIAN KINERJA BPS KABUPATEN JEPARA TAHUN 2015 TERHADAP TARGET RENSTRA 2015-2019 Capaian Kinerja 2015 tehadap Target Renstra 2015-2019

Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator (1)

Satuan Target Realisasi (2)

(3)

(4)

Capaian Kinerja (%) (5)

T1 Meningkatkan Ketersediaan Data dan informasi Statistik yang Berkualitas Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik

Persen

80

100

125

SS1. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS 1. Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data 2. Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama 3. Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS

Persen

80

100

125

Persen

80

100

125

Persen

100

100

100

4. Jumlah publikasi/laporan Statistik yang terbit tepat waktu

Publikasi

40

36

90

SS2. Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (respondent Engagement) 1. Persentase pemasukan dokumen Persen 100 92,5 92,5 (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga 2. Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha 3. Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha


Persen

90

94,25

104,72

Persen

100

100

100

25


Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator (1)

Satuan Target Realisasi (2)

(3)

Capaian Kinerja (%)

(4)

(5)

96,57

113,61

T2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik Persentase kepuasan konsumen terhadap pelayanan data statistik

Persen

85

SS1 Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (user engagement) 1. Persentase kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS

Persen

85

96,57

2. Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS 3. Persentase konsumen yang puas terhadap akses data BPS 4. Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS

Orang

1.500

6.800

453

Persen

80

100

125

Persen

65

97,14

149,45

T3 Peningkatan Birokrasi yang akuntabel Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat Poin 55 SS1. Meningkatnyakualitas manajemen sumber daya manusia BPS 1. Persentase Pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu 2. Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I

113,61

-

Persen

25

25,8

103,2

Persen

47

45

95,74

-

-

SS2. Meningkatnya Kinerja Aparatur BPS 1. Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat 3.4.

Persen

55

KEGIATAN PRIORITAS BPS KABUPATEN JEPARA TAHUN 2015 Kegiatan prioritas BPS Kabupaten Jepara tahun2015 terdiri dari 2 (dua) kegiatan pokok yaitu Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015 dan Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) 2015 . 1) Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015 Kegiatan survei penduduk antar sensus 2015 (SUPAS 2015) merupakan kegiatan survei kependudukan yang dilakukan setiap 5 tahun setelah pelaksanaan sensus penduduk. Tujuan utama dari supas 2015 adalah


26


untuk mengestimasi jumlah penduduk dan indikator demografi di antara dua waktu sensus penduduk. Pelaksanaan supas 2015 di BPS Kabupaten Jepara tersebar di 16 kecamatan dengan target sampel sebanyak 2.240 rumah tangga. Anggaran Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015 terdiri dari anggaran pelaksanaan dan anggaran pengolahan. a) Anggaran pelaksanaan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015 BPS Kabupaten Jepara tahun 2015 sesuai pagu adalah Rp 210.020.000,00 dan terserap Rp 145.477.335,00 atau sebesar 69,27 %, sehingga sisa dana adalah Rp 64.542.665. Penyerapan anggaran ini sebagian besar digunakan untuk upah pencacahan SUPAS dan transport pengawasan SUPAS (kortim). Sedangkan untuk sisa anggaran berasal dari akun 521811, akun 522151, 521213 berupa honor penunjuk jalan, dan 521219 berupa operasional daerah sulit. b) Anggaran pengolahan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015 sebesar Rp 29.520.000,00 dan hanya terserap Rp 9.711.000,00. atau sebesar 8,65 %. Sisa anggaran Rp 19.809.000,00 sebagian besar berasal dari akun 521213, 521811, 521219, dan 524114. 2) Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) 2015 Pemutakhiran Basis Data Terpadu tahun 2015 (PBDT 2015) adalah kegiatan nasional untuk melakukan perbaikan terhadap data karakteristik rumah tangga BDT yang kondisinya dianggap sudah mengalami perubahan karena dikumpulkan pada tahun 2011. Kegiatan PBDT 2015 merupakan amanat Instruksi Presiden RI nomor 7 tahun 2014. Untuk meminimalkan terjadinya inclusion error dan exclusion error pada data PBDT maka dilakukan perbaikan metodologi dibandingkan dengan kegiatan sebelumnya (PPLS 2011). Kegiatan dibagi menjadi dua tahap, pertama menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) tingkat desa yang melibatkan ketua komunitas atau SLS satu tingkat di bawahnya. Tahap kedua adalah pendataan rumah tangga yang merujuk pada hasil tahap pertama (FKP). Tujuan utama kegiatan PBDT 2015 adalah untuk memperoleh keterangan rumah tangga dan individu anggota rumah tangga dalam kondisi tahun 2015 untuk dipergunakan sebagai data Laporan Kinerja Tahun 2015

informasi 27


mutakhir. Dengan tersedianya data tersebut kementerian/lembaga dan pemerintah daerah maupun swasta dapat menggunakannya untuk penetapan sasaran program. Pelaksanaan PBDT 2015 di Kabupaten Jepara di seluruh kecamatan dengan target rumah tangga sasaran sebanyak 168.564 rumah tangga. Pagu anggaran untuk pelaksanaan kegiatan PBDT 2015 sebesar Rp 3.861.853.000,00 dan dapat diserap Rp 3.099.382.180,00 atau sekitar 80,26 %. Penggunaan anggaran terbesar berasal dari akun 521213 berupa honor output kegiatan sebesar Rp 2.265.629.350,00. Penggunaan anggaran ini mencapai 73,1 % dari seluruh anggaran yang digunakan. Penyerapan dana ini sebagian besar digunakan untuk membayar honor petugas pendataan, honor petugas pengawas, dan honor fasilitator. Sisa anggaran Rp 762.470.820,00 atau sekitar 19,74 persen merupakan efisiensi yang sebagian besar dari akun 521219 berupa belanja barang non operasional lainnya sebesar Rp 597.986.170,00 dan

3.5.

UPAYA EFISIENSI DI BPS KABUPATEN JEPARA Upaya penghematan anggaran dengan tetap tidak merubah target kinerja dilakukan sebagai bagian dari efisiensi yang selama ini dicanangkan oleh pemerintah. Efisiensi dilakukan untuk jenis belanja barang khususnya belanja non operasional lainnya. Realisasi penyerapan anggaran berdasarkan jenis belanja (MAK) pada tahun 2015 di BPS Kabupaten Jepara dapat dijelaska sebagai berikut: 1) Belanja pegawai mencapai Rp 3.097.710.749,- (98,12 %) dari pagu Rp 3.157.190.000,-. 2) Belanja barang mencapai Rp 4.326.691.472,- (76,05 %) dari pagu Rp 5.689.239.000,-. 3) Belanja modal mencapai Rp 132.709.500,- (86,91 %) dari pagu Rp 152.700.000,-.


28


REALISASI ANGGARAN BELANJA (NETTO) MENURUT JENIS BELANJA (MAK) BPS KABUPATEN JEPARA TAHUN 2015 Kode

Uraian

Pagu (Rp)

Realisasi (Rp)

Sisa (Rp)

%

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

51

Belanja Pegawai

3.157.190.000

3.097.710.749

59.479.251

98,12

52

Belanja Barang

5.689.239.000

4.326.691.472

1.362.547.528

76,05

53

Belanja Modal

152.700.000

132.709.500

19.990.500

86,91

8.999.129.000

7.557.111.721

1.442.017.279

83,98

Jumlah

Total

sisa

dana

hasil efisiensi

untuk

seluruh

belanja

adalah

Rp 1.442.017.279,- atau sebesar 83,98 persen dari pagu anggaran seluruhnya Rp 8.999.129.000,- Efisiensi anggaran untuk belanja barang sebagian besar dilakukan untuk belanja bahan, honor yang terkait dengan output kegiatan, belanja barang persediaan konsumsi, belanja jasa profesi, belanja perjalanan biasa, belanja perjalanan dinas dalam kota, dan belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota. Rincian efisiensi anggaran untuk masing-masing belanja dapat disajikan sebagai berikut: EFISIENSI ANGGARAN BELANJA BARANG (52) BPS KABUPATEN JEPARA TAHUN 2015 Kode

Uraian

Pagu (Rp)

Realisasi (Rp)

Sisa (Rp)

%

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

5211

Belanja Barang Operasional

5212

Belanja Barang Non Operasional

5218

Belanja Barang Persediaan

5221

155.206.000

143.909.560

11.296.440

7,28

3.670.751.000

2.759.796.015

910.954.985

24,82

267.092.000

179.576.000

87.516.000

32,77

Belanja Jasa

81.324.000

48.594.997

32.729.003

40,25

5231

Belanja Pemeliharaan

194.561.000

116.966.400

77.594.600

39,88

5241

Belanja Perjalanan Dalam Negeri

1.320.305.000

1.077.848.500

242.456.500

18,36

5.689.239.000

4.326.691.472

1.362.547.528

23,95

Jumlah


29


1. Belanja Barang Operasional digunakan untuk Keperluan Perkantoran, Penambah Daya Tahan Tubuh, Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat, Honor Operasional Satuan Kerja, dan Operasional Lainnya. Belanja ini hanya terdapat pada Program Dukungan Managemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dan difokuskan untuk menunjang operasional sehari-hari perkantoran. 2. Belanja Barang Non Operasional digunakan untuk Belanja Bahan, Honor Output Kegiatan dan Non Operasional Lainnya. Belanja ini terdapat pada Program Dukungan Managemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dan Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik dan difokuskan untuk menunjang terlaksananya tujuan dan fungsi instansi. 3. Belanja Barang Persediaan digunakan untuk Belanja Persediaan Barang Konsumsi. Belanja ini terdapat pada Program Dukungan Managemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dan Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik dan difokuskan untuk menunjang operasional perkantoran dan terlaksananya tujuan dan fungsi instansi khususnya pada penyediaan barang-barang persediaan. 4. Belanja Jasa digunakan untuk Pembiayaan Langganan Listrik, Telepon, Air dan Jasa Profesi. Belanja ini terdapat pada Program Dukungan Managemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dan Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik dan difokuskan untuk membiayai penggunaan jasa baik yang rutin yaitu keperluan bulanan kantor, maupun yang insidentil untuk menunjang kegiatan statistik. 5. Belanja

Pemeliharaan digunakan untuk

Belanja Pemeliharaan

Gedung dan Bangunan serta Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin. Belanja ini terdapat pada Program Dukungan Managemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dan difokuskan untuk membiayai pemeliharaan rutin seperti pemeliharaan halaman dan gedung kantor, pemeliharaan kendaraan dinas, pemeliharaan beberapa peralatan dan mesin, dan perbaikan peralatan dan mesin jika mengalami kerusakan. 6. Belanja

Perjalanan

Dalam

Negeri

digunakan

untuk

Belanja

Perjalanan Biasa, Belanja Dinas Dalam Kota, Belanja Dinas Paket Meeting Dalam Kota dan Belanja Dinas Paket Meeting Luar Kota. Belanja ini terdapat pada Program Dukungan Managemen dan Laporan Kinerja Tahun 2015

30


Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dan Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik. Belanja ini untuk membiayai perjalanan dinas lintas kota, dalam kota, dan kegiatan pelatihan petugas PBDT di luar kota. Efisiensi anggaran dari belanja barang pada satker BPS Kabupaten Jepara pada tahun 2015, mendapatkan sisa dana Rp 1.362.547.528,atau sekitar 23,95 persen dari pagu anggaran belanja barang. 3.6.

REALISASI ANGGARAN 2015 Realisasi Keuangan: Kegiatan BPS Kabupaten Jepara Tahun 2015 dalam penyelenggaraan statistik dilaksanakan melalui 3 (tiga) program yang bersumber pada APBN, dituangkan kedalam DIPA Bagian Anggaran 054 dengan Total Anggaran setelah revisi sebesar Rp 8.999.129.000. Rincian penyerapan anggaran pada pelaksanaan kegiatan BPS Kabupaten Jepara dapat dijelaskan sebagai berikut : 1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, realisasinya mencapai 95,44 persen, terdiri dari belanja pegawai 98,12 persen dan belanja barang 76,35 persen; 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, realisasinya mencapai 86,91 persen berupa belanja modal; 3) Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS), realisasinya sebesar 76,03 persen berupa belanja barang. Nilai penyerapan rata-rata seluruh anggaran ini sebesar 83,98 persen.


31


REALISASI ANGGARAN BELANJA (NETTO) BPS KABUPATEN JEPARA TAHUN 2015 Realisasi Kode

Uraian

Pagu (Rp) s/d Juni 2015 (Rp)

s/d Des 2015 (Rp)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

054.01.01

Program DMPTTL

3.599.662.000

1.418.679.363

3.435.537.356

054.01.02

Program PSPA

152.700.000

6.612.000

132.709.500

054.01.06

Program PPIS

5.246.767.000

1.102.948.415

3.988.873.015

8.999.129.000

2.528.239.778

7.557.119.871

Jumlah

Dari nilai rata-rata daya serap anggaran program di atas, bila dibandingkan dengan hasil kinerja masing-masing program lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini: AKUNTABILITAS KEUANGAN TERHADAP HASIL CAPAIAN KINERJA PROGRAM

Kode

Nama Program

(1)

Daya Serap Anggaran (persen)

(2)

(3)

Hasil Capaian Kinerja (persen) (4)

054.01.01

Program DM PTTL

95,44

100,00

054.01.02

Program PSPA

86,91

100,00

054.01.06

Program PPIS

76,03

100,00

Total

83,98

100,00

Berdasarkan tabel di atas, hampir seluruh program memiliki capaian kinerja lebih tinggi dibandingkan dengan penyerapan anggarannya. Secara ratarata capaian kinerja program sebesar 100 %, lebih tinggi jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran secara total yaitu 83,98 %. Hal ini mencerminkan bahwa BPS telah berhasil melakukan efisiensi penganggaran sesuai dengan tujuan sistem penganggaran berbasis kinerja.


32


BAB IV PENUTUP 4.1

TINJAUAN UMUM Akuntabilitas kinerja BPS Kabupaten Jepara merupakan perwujudan

kewajiban

BPS

Kabupaten

Jepara

untuk

mempertanggungjawabkan

keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi BPS dalam mencapai tujuan dan sasaran, yang telah ditetapkan dalam APBN yang dituangkan kedalam Bagian Anggaran 054 Tahun 2015, secara periodik selama satu tahun. Penjabaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPS Kabupaten Jepara dituangkan dalam Rencana Strategis tahun 2015 - 2019, yang terdiri dari 3 (tiga) tujuan yang meliputi 5 (lima) sasaran strategis. Sesuai dengan visi-nya, BPS Kabupaten Jepara sebagai pelopor penyedia data statistik terpercaya untuk semua, hal ini dicerminkan dari keberhasilannya dalam mencapai tujuan yaitu: Tujuan 1. Peningkatan kualitas data statistik dengan indikator kinerja persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik peningkatan kualitas data statistik mencapai 100 persen di atas target yang ditetapkan sebesar 85 persen. Tujuan 2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik dengan indikator kinerja persentase kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS mencapai 96,57 persen di atas target yang ditetapkan sebesar 85 persen. Tujuan 3. Peningkatan birokrasi yang akuntabel dengan sasaran strategis meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS mempunyai 2 (dua) indikator kinerja, 1) Persentase pegawai yang menduduki jabatan funsional tertentu dengan capaian kinerja 54,89 persen, yang merupakan perbandingan realisasi 25,8 persen terhadap target 47 persen, 2) Persentase pegawai berpendidikan minimal Diploma IV dan Strata 1 dengan capaian 95,74 persen, yang merupakan perbandingan realisasi 45 persen terhadap target 47 persen.


33


Jumlah publikasi/laporan mencapai 90 persen dari target. Dari 40 publikasi/laporan yang direncanakan, dapat terealisasi 36 publikasi/laporan yang terbit tepat waktu. Kegiatan BPS Kabupaten Jepara tahun 2015 dalam penyelenggaraan statistik dilaksanakan melalui 3 (tiga) program yang bersumber pada APBN, dituangkan kedalam DIPA Bagian Anggaran 054 dengan Total Anggaran setelah revisi sebesar Rp 8.999.129.000,-. Realisasi anggaran pada tahun 2015 mencapai Rp 7.557.119.871,- atau sekitar 83,98 persen dari pagu total. Sisa dana 16,02 persen atau sebesar Rp 1.442.017.279,- merupakan hasil efisiensi dari beberapa mata anggaran khususnya dari jenis belanja barang (52) Rp 1.362.547.528,4.2 TINDAK LANJUT Capaian kinerja BPS Kabupaten Jepara mencapai 134,10 persen, dengan daya serap anggaran 83,98 persen. Capaian kinerja terendah berasal dari indikator kinerja presentase pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu yaitu 54,89 %. Dari target yang ditetapkan sebesar 47 %, hanya terealisasi sebesar 25,8 %. Untuk itu diperlukan dasar hukum yang tegas untuk mengatur para pegawai tentang kewajiban menjadi pejabat fungsional tertentu. Capaian kinerja tertinggi berasal dari indikator jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS sebesar 453 %. Capaian ini jauh melampaui target. Hal ini menunjukkan bahwa website BPS semakin banyak dikunjungi sehingga perlu antisipasi terhadap ketersediaan dan beragam data dan informasi statistik yang disajikan demi kepuasan pengunjung. Akhirnya semoga LAKIN BPS Kabupaten Jepara ini menjadi salah satu bahan

acuan

penting

dalam

penyusunan dan implementasi:

Rencana

Operasioanal (Operational Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan), Rencana Anggaran (Financial Plan) dan Rencana Strategis (Strategic Plan) pada masamasa yang akan datang.


34

Lampiran 1

Dasar Hukum : Keputusan Kepala BPS RI tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah Nomor : 121 Tahun 2001 Tanggal : 20 Februari 2001 STRUKTUR ORGANISASI BPS KABUPATEN JEPARA

Kepala BPS Kab. Jepara Sub Bagian Tata Usaha




Seksi Neraca Wilayah dan Analisa Statistik

Tenaga Fungsional (KSK)


Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik

Lampiran 2 RENCANA STRATEGIS BPS KABUPATEN JEPARA 2015 - 2019 SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR

TARGET KINERJA 2015

2016

2017

2018

2019

SS.1. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS 1.1 Pers entase konsumen ya ng merasa puas dengan kua litas data statistik 1.2 Pers entase konsumen ya ng s elalu menjadikan data da n i nformasi s tatistik BPS sebagai rujukan utama

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

1.3 Pers entase pemutakhiran data MFD dan MBS

100%

100%

100%

100%

100%

19

19

19

19

19

0

1

1

1

1

100%

100%

100%

100%

100%

90%

90%

94%

94%

95%

100%

100%

100%

100%

100%

1.500

2.000

3.000

3.500

4.000

80%

80%

80%

80%

80%

65%

65%

65%

65%

65%

-

-

-

-

-

25%

22%

22%

22%

22%

47%

47%

47%

47%

47%

55

55

57

57

60

BPS Kabupaten Jepara

1.5 Juml ah Publikasi/Laporan yang terbit tepat waktu 1.6 Juml ah Publikasi/Laporan sensus ya ng terbit tepat wa ktu SS.2. Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (Respondent Engagement) 2.1 Pers entase pemasukan dokumen (response rate) s urvei dengan pendekatan rumah ta ngga 2.2 Pers entase pemasukan dokumen (response rate) s urvei dengan pendekatan usaha 2.1 Pers entase pemasukan dokumen (response rate) s urvei dengan pendekatan non rumah tangga non us a ha SS.3. Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (user engagement) 3.1 Juml ah pengunjung eksternal ya ng mengakses data da n i nformasi s tatistik melalui website BPS 3.2 Pers entase Konsumen ya ng puas terhadap a kses da ta BPS 3.1 Pers entase pengguna layanan yang merasa puas terha dap pemenuhan sarana dan prasarana BPS SS.4. Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS 4.1 Pers entase Pegawai ya ng menduduki jabatan fungsional tertentu 4.2 Pers entase pegawai ya ng berpendidikan minimal Di ploma IV a tau Strata I SS.5. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS 5.1 Ha s il Penilaian SAKIP oleh Inspektorat

Lampiran 3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 BPS KABUPATEN JEPARA

Tujuan/Sasaran Strategis (1) 1. Peningkatan kualitas data statistik

1.1 Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS

1.2 Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (Respondent Engagement)

Indikator Kinerja

Satuan

Target

(2) Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik

(3)

(4)

Persen

85


Persen

85


Persen

85


Persen

100


Aktivitas

-


Publikasi

40


Publikasi

-

Jumlah publikasi/laporan yang memiliki ISSN/ISBN

Publikasi

19


Persen

100


Persen

100


Persen

100

Tujuan/Sasaran Strategis (1) 2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik 2.1 Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (User Engagement) 3. Peningkatan penyelenggaraan/ pelaksanaan birokrasi yang akuntabel 3.1 Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS 3.2 Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS

Indikator Kinerja

Satuan

Target

(2)

(3)

(4)

Persen

85

Pengunjung

1500


Persen

75


Persen

100

Poin

80


Persen

47


Persen

47

Poin

80

Persentase Kepuasan Konsumen terhadap pelayanan data BPS Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS



Lampiran 4 PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2015 BPS KABUPATEN JEPARA Tujuan/Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Satuan

Periode Target Realisasi

Pencapaian %

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1. Peningkatan kualitas data statistik

1.1 Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS

1.2 Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (Respondent Engagement)


Persen

Setahun

85

100

117,65


Persen

Setahun

85

100

117,65


Persen

Setahun

85

100

117,65


Persen

Setahun

100

100

100


Aktivitas

Setahun

-

-

-


Publikasi

Setahun

40

36

90


Publikasi

Setahun

-

-

-

Jumlah publikasi/laporan yang memiliki ISSN/ISBN

Publikasi

Setahun

19

19

100


Persen

Setahun

100

92,5

92,5


Persen

Setahun

100

94,25

94,25


Indikator Kinerja

Satuan

Periode Target Realisasi

Pencapaian %

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)


Persen

Setahun

100

100

100


Persen

Setahun

85

96,57

113,61

1500

6.800

453

2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik 2.1 Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (User Engagement) 3. Peningkatan penyelenggaraan/ pelaksanaan birokrasi yang akuntabel 3.1 Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS

Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS

Pengunjung Setahun


Persen

Setahun

75

100

133,33


Persen

Setahun

100

97,14

97,14

Poin

Setahun

80

-

-


Persen

Setahun

47

25,8

54,89


Persen

Setahun

47

45

95,74

Poin

Setahun

80

-

-


3.2 Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat aparatur BPS

Lampiran 5

JUMLAH SUMBER DAYA MANUSIA MENURUT UNIT KERJA DAN JENJANG PENDIDIKAN BPS KABUPATEN JEPARA TAHUN 2015

Jenjang Pendidikan No

Unit Organisasi

1.

Kepala BPS Kabupaten

2.

Sub Bagian Tata Usaha

3.


4.


5.


6.

S3

S2

S1/ D IV

SO/ D III

SLTA

1

SLTP

SD

Jumlah

1 2

2

2

4 2

2

2

2

1

3

Seksi Statistik Nerwilis

2

1

3

7.

Seksi IPDS

2

8.

Koordinator Statistik Kecamatan

3

7

4

14

11

7

10

31

Jumlah

Laporan Kinerja 2015

3

2

Lampiran 6

Statistisi Muda

JFU

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

3

4


1

-

-

-

-

-

1

2

4


-

2

-

-

-

-

-

2

5


1

-

-

1

-

1

-

3

6

Seksi Nerwilis

1

-

1

-

1

-

-

3

7

Seksi IPDS

1

-

-

-

-

-

1

2

8

KSK

-

1

1

-

-

-

12

14

JUMLAH

6

3

2

1

1

1

17

31

No

Unit Kerja

(1)

(2)

(3)

1

Kepala

1

2

Sub Bagian TataUsaha

3

Laporan Kinerja 2015

Statistisi Pelaksana

Statistisi Pertama

Statistisi Ahli

Statistisi Penyelia

Statistisi Trampil Statistisi Pelaksana Lanjutan

Struktural

JUMLAH SUMBER DAYA MANUSIA MENURUT JENIS JABATAN BPS KABUPATEN JEPARA TAHUN 2015

Jumlah

Lampiran 7 KEGIATAN BPS KABUPATEN JEPARA TAHUN 2015

No

Kegiatan Prioritas

(1)

(2)

1

Penyusunan Statistik Daerah

2

Survei Kepuasan Konsumen

3

Penyusunan Komponen Pengeluaran Triwulanan dan Tahunan (Survei Khusus Konsumsi Rumah Tangga)

4

Penyusunan Komponen Pengeluaran Triwulanan dan Tahunan (Survei Khusus Lembaga Non Profiti Rumah Tangga)

5

Penyusunan Neraca Rumah Tangga dan Institusi Nirlaba (Survei Khusus Lembaga Non Profit)

6

Penyusunan Neraca Pemerintah dan Badan Usaha (Survei Khusus Struktur Input Pemerintah)

7

Penyusunan Matrik PMTB Institusi Pemerintah dan Non Pemerintah (Survei Pembentukan Modal Tetap Bruto)

8

Survei Matri Arus Komoditas (SMAK)

9

Penyusunan PDRB Pengeluaran

10

Penyusunan Nilai Tambah Lapangan Usaha Jasa Triwulanan 2010 = 100 (SKTNP Jasa)

11

Penyusunan PDRB Tahunan dan Triwulanan Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2010 = 100 (SKNP)

12

Kompilasi Data Transportasi

13

Survei Statistik Harga Produsen

14

Pengadaan Data IKK 2015 Dalam Rangka Kebijakan Dana Perimbangan 2016

15

Survei Harga Pedesaan

16

Survei Industri Besar/Sedang Tahunan

17

Survei Industri Mikro dan Kecil (VIMK) Triwulanan

Pelaksanaan Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Ags

Sept

Okt

Nov

Des

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

Lampiran 7

No

Kegiatan Prioritas

(1)

(2)

18

Survei Konstruksi

19

Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Semesteran

20

Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Tahunan

21

Survei Sosial Ekonomi Nasional Kor dan Konsumsi Tahun 2015

22

Survei Sosial Ekonomi Nasional Konsumsi dan MSBP Tahun 2015

23

Penyusunan Statistik Politik dan Keamanan

24

Survei Perilaku Anti Korupsi 2015

25

Survei Statistik Keuangan Pemerintah Daerah

26

Survei Perusahaan Peternakan dan RPH/TPH

27

Survei Perusahaan Perikanan, TPI/PPI/PP

28

Survei Perusahaan Kehutanan

29

Survei Pertanian Tanaman Pangan dan Ubinan

30

Survei Hortikultura dan Indikator Pertanian

31

Survei Perusahaan Perkebunan

32

Survei Luas Panen dan Luas Lahan Tanaman Pangan

33

Pelaksanaan SUPAS 2015

34

Pengolahan SUPAS 2015

35

Penggambaran Peta BS Bermuatan Kegiatan Ekonomi

36

Pembentukan Master Frame Blok Sensus SE2016

37

Pemutakhiran Basis Data Terpadu 2015

Pelaksanaan Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Ags

Sept

Okt

Nov

Des

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

Lampiran 8 RESPON RATE SURVEI BPS KABUPATEN JEPARA TAHUN 2015 No

Nama Survei

Target Sample

Realisasi

Respon Rate (% )

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

Survei Kepuasan Konsumen

40

40

100

2

Penyusunan Komponen Pengeluaran Triwulanan dan Tahunan (Survei Khusus Konsumsi Rumah Tangga)

80

80

100

3

Penyusunan Komponen Pengeluaran Triwulanan dan Tahunan (Survei Khusus Lembaga Non Profiti Rumah Tangga)

40

36

90

4

Penyusunan Neraca Rumah Tangga dan Institusi Nirlaba (Survei Khusus Lembaga Non Profit)

9

9

100

5

Penyusunan Neraca Pemerintah dan Badan Usaha (Survei Khusus Struktur Input Pemerintah)

4

4

100

6

Penyusunan Matrik PMTB Institusi Pemerintah dan Non Pemerintah (Survei Pembentukan Modal Tetap Bruto)

7

7

100

7

Survei Matri Arus Komoditas (SMAK)

25

25

100

8

Penyusunan Nilai Tambah Lapangan Usaha Jasa Triwulanan 2010 = 100 (SKTNP Jasa)

24

24

100

9

Penyusunan PDRB Tahunan dan Triwulanan Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2010 = 100 (SKNP)

16

16

100

10

Kompilasi Data Transportasi

2

2

100

11

Survei Statistik Harga Produsen

468

468

100

12

Pengadaan Data IKK 2015 Dalam Rangka Kebijakan Dana Perimbangan 2016

4

4

100

13

Survei Harga Pedesaan

324

324

100

14

Survei Industri Besar/Sedang Tahunan

260

154

59

15

Survei Industri Mikro dan Kecil (VIMK) Triwulanan

348

348

100

16

Survei Konstruksi

124

23

19

17

Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Semesteran

280

280

100

18

Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Tahunan

420

420

100

19

Survei Sosial Ekonomi Nasional Kor dan Konsumsi Tahun 2015

840

840

100

20

Survei Sosial Ekonomi Nasional Konsumsi dan MSBP Tahun 2015

210

210

100

21

Penyusunan Statistik Politik dan Keamanan

9

9

100

22

Survei Perilaku Anti Korupsi 2015

40

40

100

23

Survei Statistik Keuangan Pemerintah Daerah

1

1

100

24

Survei Perusahaan Peternakan dan RPH/TPH

12

12

100

25

Survei Perusahaan Perikanan, TPI/PPI/PP

56

56

100

No

Kegiatan Prioritas

Target Sample

Realisasi

Respon Rate (% )

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

26

Survei Perusahaan Kehutanan

4

4

100

27

Survei Pertanian Tanaman Pangan dan Ubinan

731

258

35

28

Survei Hortikultura dan Indikator Pertanian

256

256

100

29

Survei Perusahaan Perkebunan

4

4

100

30

Survei Luas Panen dan Luas Lahan Tanaman Pangan

1396

1396

100

31

Pelaksanaan SUPAS 2015

2.240

2.240

100

32

Pengolahan SUPAS 2015

140

140

100

33

Penggambaran Peta BS Bermuatan Kegiatan Ekonomi

599

599

100

34

Pembentukan Master Frame Blok Sensus SE2016

15

15

100

35

Pemutakhiran Basis Data Terpadu 2015

168.564

168.564

100

Lampiran 9

JUMLAH PUBLIKASI BPS KABUPATEN JEPARA TAHUN 2015 DAN INSTANSI YANG MENERIMA PUBLIKASI

No.

(1)

Judul Publikasi


BPS Provinsi Jawa Tengah

Instansi Lain

(2)

(3)

(4)

(5)

10

5

1

Jepara Dalam Angka Tahun 2015

2

Statistik Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015

5

5

3

PDRB Kabupaten Jepara Tahun 2014 Menurut Lapangan Usaha

5

5

4

PDRB Kabupaten Jepara Tahun 2014 Menurut Pengeluaran

5

5

5

Statistik Daerah Kecamatan Kedung Tahun 2015

2

1

6

Statistik Daerah Kecamatan Pecangaan Tahun 2015

2

1

7

Statistik Daerah Kecamatan Kalinyamatan Tahun 2015

2

1

8

Statistik Daerah Kecamatan Welahan Tahun 2015

2

1

9

Statistik Daerah Kecamatan Mayong Tahun 2015

2

1

10

Statistik Daerah Kecamatan Nalumsari Tahun 2015

2

1

11

Statistik Daerah Kecamatan Tahunan Tahun 2015

2

1

12

Statistik Daerah Kecamatan Jepara Tahun 2015

2

1

13

Statistik Daerah Kecamatan Batealit Tahun 2015

2

1

14

Statistik Daerah Kecamatan Mlonggo Tahun 2015

2

1

15

Statistik Daerah Kecamatan Pakis Aji Tahun 2015

2

1

16

Statistik Daerah Kecamatan Bangsri Tahun 2015

2

1

17

Statistik Daerah Kecamatan Kembang Tahun 2015

2

1

18

Statistik Daerah Kecamatan Keling Tahun 2015

2

1

19

Statistik Daerah Kecamatan Donorojo Tahun 2015

2

1

20

Statistik Daerah Kecamatan Karimunjawa Tahun 2015

2

1

21

Kecamatan Kedung dalam Angka Tahun 2015

2

1

22

Kecamatan Pecangaan dalam Angka Tahun 2015

2

1

23

Kecamatan Kalinyamatan dalam Angka Tahun 2015

2

1

24

Kecamatan Welahan dalam Angka Tahun 2015

2

1

25

Kecamatan Mayong dalam Angka Tahun 2015

2

1

26

Kecamatan Nalumsari dalam Angka Tahun 2015

2

1

27

Kecamatan Tahunan dalam Angka Tahun 2015

2

1

28

Kecamatan Jepara dalam Angka Tahun 2015

2

1

29

Kecamatan Batealit dalam Angka Tahun 2015

2

1

30

Kecamatan Mlonggo dalam Angka Tahun 2015

2

1

Laporan Kinerja BPS Kabupaten Jepara 2015

5

Lampiran 9

BPS Provinsi Jawa Tengah

Instansi Lain (5)

No.

Judul Publikasi


(1)

(2)

(3)

(4)

31

Kecamatan Pakis Aji dalam Angka Tahun 2015

2

1

32

Kecamatan Bangsri dalam Angka Tahun 2015

2

1

33

Kecamatan Kembang dalam Angka Tahun 2015

2

1

34

Kecamatan Keling dalam Angka Tahun 2015

2

1

35

Kecamatan Donorojo dalam Angka Tahun 2015

2

1

36

Kecamatan Karimunjawa dalam Angka Tahun 2015

2

1

Laporan Kinerja BPS Kabupaten Jepara 2015

LAPORAN KINERJA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN JEPARA TAHUN ANGGARAN 2015

Recommend Documents