LAPORAN KINERJA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGAWASAN TAHUN 2016

LAPORAN KINERJA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGAWASAN

TAHUN 2016

NOMOR: LAP- 23 /DL.2/2017 TANGGAL : 10 JANUARI 2017

P

uji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena dengan karunia dan ridho-Nya kami dapat melewati tahun 2016 dengan lancar.

Sesuai Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor:

KEP-06.00.00-080/K/2001,

Pusat

Pendidikan

dan

Pelatihan

Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Pusdiklatwas BPKP) merupakan salah satu unit kerja BPKP yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pendidikan

penyelenggaraan,

dan

pelatihan

di

pembinaan bidang

dan

koordinasi

pengawasan.

Laporan

kegiatan Kinerja

Pusdiklatwas BPKP tahun 2016 disusun untuk melaporkan tingkat keberhasilan yang telah dicapai serta sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemberi mandate yaitu Kepala BPKP. Laporan Kinerja Pusdiklatwas BPKP menggambarkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pusdiklatwas BPKP yang didasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2016 dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Pusdiklatwas BPKP periode 2015-2019. Analisis dilakukan terhadap celah kinerja (performance gap), yaitu perbedaan capaian kinerja dibandingkan target kinerja yang telah ditetapkan.

Hasil analisis digunakan sebagai salah satu landasan untuk

menyusun langkah antisipatif dalam rangka peningkatan kinerja Pusdiklatwas BPKP di masa depan. Akhirnya, diharapkan Laporan Kinerja Pusdiklatwas dapat menjadi masukan yang bermanfaat dalam upaya pencapaian visi dan misi BPKP secara keseluruhan. Ciawi, 10 Januari 2017 Kepala Pusat

Slamet Hariadi NIP19590411 198101 1 001

Laporan Kinerja Pusdiklatwas BPKP Tahun 2016

i

Halaman KATA PENGANTAR…………………………………………………………

i

DAFTAR ISI…………………………………………...……………….………

ii

DAFTAR GAMBAR…………………………………………………...……..

iii

DAFTAR TABEL………………………………………………………………

iv

RINGKASAN EKSEKUTIF…………………………………………………..

v

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN A. Tugas, Fungsi dan Wewenang Organisasi………………….. B. Aspek Strategis Organisasi…………………………………… C. Kegiatan dan Produk Organisasi…………………………….. D. Struktur Organisasi dan SDM Pusdiklatwas BPKP…………………………………………….………….….. E. SistematikaPenyajian………………………………………….

1 2 4 5 8

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. Rencana Strategis Pusdiklatwas BPKP 2015 - 2019….……….. B. Perjanjian Kinerja Pusdiklatwas BPKP 2016…………………

10 16

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja Pusdiklatwas BPKP ...……………………… B. Realisasi Anggaran dan Sumber Daya Manusia ……………..

19 29

BAB IV PENUTUP…………………………………………………………….

34

DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1. Kinerja Sasaran Program dan Analisis Efisiensi Penggunaan Dana/SDM (OH) Pusdiklatwas BPKP Tahun 2016 Lampiran 2. Perbandingan Kinerja Sasaran Program Tahun 2016 dengan Tahun 2015 Lampiran 3. Capaian Kinerja Kegiatan Tahun 2016 Lampiran 4. Perbandingan Realisasi Output Tahun 2016 dengan Tahun 2015 Lampiran 5. Realisasi Daftar Modul dan Buku Kerja Tahun 2016 Lampiran 6. Realisasi Peralatan dan Mesin untuk Pengembangan elearning


ii

Gambar 1.1

Peran Pusdiklatwas BPKP

Gambar 1.2

Struktur Organisasi Pusdiklatwas BPKP

Gambar 1.3

Komposisi PNS Pusdiklatwas BPKP Berdasarkan Jabatan per 31 Desember 2016

Gambar 1.4

Komposisi

PNS Pusdiklatwas

BPKP

Berdasarkan

Tingkat

Pendidikan per 31 Desember 2016 Gambar 1.5

Komposisi PNS Pusdiklatwas BPKP Berdasarkan Golongan per 31 Desember 2016

Gambar 1.6 Gambar 3.1

Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Pusdiklatwas BPKP Tahun 2016 Perbandingan Peserta Diklat Tahun 2016 dan 2015


iii

Tabel 2.1

Indikator Kinerja Utama Pusdiklatwas BPKP

Tabel 2.2

Program, Sasaran Program, dan Indikator Kinerja Program Pusdiklatwas BPKP Tahun 2016

Tabel 2.3

Kegiatan, Sasaran Kegiatan, dan Indikator Kinerja Kegiatan Pusdiklatwas BPKP Tahun 2016

Tabel 2.4

Perjanjian Kinerja Pusdiklatwas BPKP Tahun 2016

Tabel 3.1

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Pusdiklatwas BPKP Tahun 2016

Tabel 3.2

Capaian Kinerja Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Tahun 2016

Tabel 3.3

Capaian Kinerja Kegiatan Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana serta Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis BPKP Tahun 2016

Tabel 3.4

Rencana dan Realisasi Anggaran Pusdiklatwas BPKP Tahun 2016

Tabel 3.5

Rencana dan Realisasi Penggunaan Sumber Daya Manusia (OH) Pusdiklatwas BPKP Tahun 2016

Tabel 4.1

Capaian Kinerja PusdiklatwasBPKP Tahun 2016


iv

S

ejalan dengan visi BPKP sebagai“Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk Meningkatkan Pengelolaan dan Pembangunan

Nasional”, Pusdiklatwas BPKP berupaya mendukung pencapaian visi BPKP dengan menjalankan misi ke tiga BPKP yakni mengembangkan kapasitas pengawasan intern pemerintah yang professional dan kompeten melalui peran strategis dalam penyelenggaraan, pembinaan dan koordinasi kegiatan pendidikan dan latihan di bidang pengawasan. Pusdiklatwas BPKP melakukan pembelajaran yang mempercepat pemenuhan kompetensi auditor di seluruh Instansi Pemerintah Pusat dan Instansi Pemerintah Daerah, yang dirumuskan dalam suatu visi yaitu : “Menjadi Lembaga Diklat Terdepan dan Terpercaya di Lingkungan Pemerintahan” Sesuai peran yang diemban, Pusdiklatwas BPKP memiliki tanggung jawab untuk mencapai target kinerja pada Renstra Pusdiklatwas BPKP Tahun 20152019, yang dijabarkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (Perkin) setiap tahun. Perkin Pusdiklatwas BPKP tahun 2016 merupakan kontrak kinerja yang harus dipertanggungjawabkan

capaian

kinerjanya

dalam

Laporan

Kinerja

Pusdiklatwas BPKP Tahun 2016. Perkin Pusdiklatwas BPKP tahun 2016 berisi dua sasaran strategis yaitu“ Meningkatnya Kompetensi SDM Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan Aparatur Negara di Bidang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern” dan “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dukungan Teknis Penyelenggaraan Diklat”. Pencapaian sasaran strategis diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU). Guna melakukan pengukuran dan penilaian kinerja, Pusdiklatwas BPKP telah


v

melakukan pengumpulan data kinerja secara berkala dari masing-masing bidang/bagian. Capaian kinerja Pusdiklatwas BPKP tahun 2016 berdasarkan capaian sasaran programnya dapat disajikan sebagai berikut :

No

Indikator Sasaran Program

Satuan Target Realisasi

Capaian (%)

Sasaran Program 1: Meningkatnya Kompetensi SDM Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan Aparatur Negara di Bidang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern 1.

Persentase SDM yang meningkat

%

70

76,51

109,31

kompetensinya setelah mengikuti diklat Sasaran Program 2: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dukungan Teknis Penyelenggaraan Diklat 2.

Persentase

diklat

yang

%

90

98,68

109,64

terselenggara dengan baik Sasaran program 1 tercapai sebesar 109,31% dan sasaran program 2 tercapai sebesar 109,64%. Secara keseluruhan, pencapaian kedua sasaran program Pusdiklatwas BPKP mencapai 109,47%. Capaian kinerja Pusdiklatwas BPKP tersebut menyerap anggaran sebesar Rp103.876.072.690,00 atau 74,37% dari anggaran setelah revisi sebesar Rp139.677.291.000,00 dan menggunakan sumber daya manusia sebanyak 18.855 OH atau mencapai 90,51% dari rencana sebanyak 20.831 OH Keberhasilan kinerja Pusdiklatwas BPKP tahun 2016 juga ditunjukkan dengan prestasi yang dicapai, antara lain:


vi

1. Pada bulan Juli 2015, Pusdiklatwas BPKP telah memperoleh re-sertifikasi ISO 9001:2008 dari PT. Tuv Nord Indonesia untuk jangka waktu tiga tahun, sampai dengan tanggal 1 Juli 2018. Setiap tahun dilakukan surveillance audit oleh PT. Tuv Nord Indonesia. Pada tahun 2016, telah dilakukan surveillance audit yang menyimpulkan bahwa standarisasi proses kerja kediklatan masih berjalan dengan baik. 2. Pusdiklatwas BPKP telah mendapatkan pendelegasian kewenangan untuk memberikan

Akreditasi

kepada

Lembaga

Diklat

lain

untuk

menyelenggarakan Diklat Teknis dan Diklat Fungsional dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) untuk jangka waktu lima tahun sampai dengan tahun 2020. 3. Pusdiklatwas BPKP mendapatkan reakreditasi untuk diklat kedinasan, dengan peringkat “A” untuk semua jenis diklat kedinasan kecuali untuk diklat Kepemimpinan tingkat III yang mendapatkan akreditasi “B”. Akreditasi berlaku untuk jangka waktu lima tahun sampai dengan tahun 2020. 4. Pusdiklatwas BPKP mendapatkan akreditasi “A” dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk Program Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sejak tahun 2011, yang sudah dilakukan re-akreditasi kedua pada tahun 2016. 5. Pusdiklatwas BPKP menjadi tujuan kegiatan studi banding dan studi lapangan bagi peserta diklat TOC dan MOT dari Lembaga Diklat lain , serta mendapatkan kunjungan kehormatan dari instansi/lembaga diklat lain. Hal ini menunjukkan bahwa Pusdiklatwas BPKP diakui sebagai lembaga diklat yang dapat menjadi rujukan atau contoh bagi lembaga diklat lain. Selama tahun 2016 Pusdiklatwas BPKP mendapatkan kunjungan kehormatan Pemerintah Kota Bekasi dan menjadi tempat tujuan studi lapangan bagi peserta diklat training officer course (TOC) dari lembaga diklat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia


vii

(BPSDM) Kementerian Hukum dan HAM RI, Kementerian Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) dan Lembaga Sandi Negara. Selain prestasi yang telah dicapai, Pusdiklatwas BPKP masih memerlukan langkah-langkah untuk mengantisipasi risiko yang mungkin dihadapi di masa yang akan datang, antara lain: 1. Meningkatkan kompetensi seluruh SDM kediklatan di lingkungan Pusdiklatwas BPKP mulai dari pengelola, tenaga pengajar, penyelenggara, penyusun kurikulum, penganalisis kebutuhan diklat hingga pengelola sistim informasi, guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan diklat, diantaranya dengan mengikuti diklat Training Officer Course (TOC), Training Of Trainer (TOT) Instruktur, Perencanaan dan Analisis kebutuhan diklat serta workshop terkait sistem informasi. Tenaga pengajar yang dimaksud adalah widyaiswara dan instruktur, baik untuk diklat yang diselenggarakan di Pusdiklatwas BPKP maupun diklat di daerah. 2. Menyempurnakan dan mengembangkan modul serta program-program diklat agar selalu up to date dan sesuai dengan kebutuhan stakeholders, termasuk materi untuk pengembangan sistem e-learning. 3. Mengembangkan alat peraga diklat yang dapat membantu tenaga pengajar melakukan transfer of knowledge kepada peserta diklat dan membantu peserta diklat memahami materi diklat yang diberikan. 4. Mengembangkan program kediklatan berbasis e-learning sehingga mampu menjangkau pengguna yang lebih luas dan mempercepat proses penyelenggaraan diklat yaitu dengan system e-learning blended model dan full e-learning. 5. Melengkapi dan menyempurnakan kegiatan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan diklat yang selama ini dilakukan, dengan memastikan terlaksananya mekanisme tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi untuk menjaga dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan diklat.


viii

6. Menyiapkan diri menjadi lembaga diklat yang akan memberikan akreditasi bagi lembaga diklat lain untuk menyelenggarakan diklat fungsional auditor dan diklat teknis substansi, setelah diperolehnya pendelegasian kewenangan akreditasi lembaga diklat dari LAN. Pada tahun 2017, setelah pedoman akreditasi lembaga diklat disahkan oleh Kepala BPKP, dapat dilakukan sosialisasi dan mulai proses pemberian akreditasi kepada lembaga diklat lain. 7. Merevisi tarif PNBP untuk mengakomodir perubahan yang terjadi dalam bidang kediklatan agar kualitas penyelenggaraan diklat dapat terus dijaga dan ditingkatkan.


ix

BAB I PENDAHULUAN

P

usdiklatwas BPKP merupakan unit kerja eselon II di lingkungan BPKP yang memiliki tanggung jawab atas seluruh kegiatan pendidikan dan pelatihan

pengawasan. Tugas, fungsi, wewenang, aspek-aspek strategis, kegiatan dan layanan organisasi, struktur organisasi, serta sistematika penyajian Laporan Kinerja Pusdiklatwas BPKP diuraikan sebagai berikut:

A. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi Berdasarkan Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-06.00.00-080/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPKP, Pusdiklatwas BPKP

mempunyai tugas

melaksanakan penyelenggaraan, pembinaan, dan koordinasi kegiatan pendidikan dan pelatihan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusdiklatwas BPKP menjalankan

fungsi

sebagai berikut: 1.

Penyusunan program pendidikan dan pelatihan kedinasan, fungsional, dan teknis;

2.

Perencanaan, penyusunan, dan pengembangan materi pendidikan dan pelatihan fungsional dan teknis;

3.

Perencanaan kebutuhan dan pembinaan widyaiswara dan instruktur;

4.

Penyelenggaraan, pembinaan, dan koordinasi kegiatan pendidikan dan pelatihan, pembentukan, pengembangan, dan penjenjangan jabatan fungsional auditor, serta pendidikan dan pelatihan teknis;

5.

Penetapan persyaratan dan pemberian akreditasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pembentukan dan penjenjangan jabatan fungsional auditor;

6.

Evaluasi pelaksanaan hasil pendidikan dan pelatihan serta penyusunan laporannya; dan

7.

Pengelolaan kepegawaian dan pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, barang milik/kekayaan negara dan urusan rumah tangga.

B. Aspek Strategis Organisasi Dalam rangka mendukung terwujudnya visi BPKP, yaitu “Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional”, Pusdiklatwas BPKP berupaya untuk mendukung pencapaian visi BPKP dengan menjalankan misi ketiga BPKP yakni mengembangkan kapabilitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten melalui peran strategis dalam penyelenggaraan, pembinaan, dan koordinasi kegiatan pendidikan dan latihan di bidang pengawasan. Peran strategis tersebut ditunjukkan dalam visi Pusdiklatwas BPKP untuk menjadi lembaga diklat pengawasan intern yang terdepan dan terpercaya. Dalam mewujudkan visi tersebut, Pusdiklatwas BPKP didukung oleh tiga Bidang dan satu Bagian yaitu Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Evaluasi Diklat, Bidang Penyelenggaraan Diklat JFA, dan Bidang Penyelenggaraan Diklat Kedinasan dan Teknis serta Bagian Tata Usaha. Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Evaluasi Diklat berperan meningkatkan efektivitas dan efisiensi diklat pengawasan melalui penyusunan rencana dan program/jenis diklat yang relevan dan selalu up-date sesuai kebutuhan stakeholder, pengembangan modul, bahan ajar dan metodologi diklat berbasis teknologi informasi,

penyiapan

penetapan

persyaratan

dan

pemberian

akreditasi

penyelenggaraan diklat fungsional auditor, serta evaluasi pelaksanaan dan hasil diklat. Bidang Penyelenggaraan Diklat JFA dan Bidang Penyelenggaraan Diklat


2

Kedinasan dan Teknis berperan meningkatkan kualitas produk/layanan diklat pengawasan melalui penyelenggaraan diklat yang profesional/terstandardisasi. Bagian Tata Usaha berperan meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya diklat yaitu SDM, sarana prasarana, dan dana. Dengan demikian, Pusdiklatwas BPKP berperan sebagai penyelenggara, pembina, dan koordinator dalam merencanakan, mengembangkan, dan mengevaluasi diklat pengawasan, menyelenggarakan diklat pengawasan maupun mengelola sumber daya diklat pengawasan (SDM, sarana prasarana, dana). Pusdiklatwas BPKP dituntut untuk dapat memberikan layanan yang berkualitas dalam penyelenggaraan diklat pengawasan di lingkungan BPKP maupun APIP lainnya. Produk/layanan diklat pengawasan yang berkualitas tersebut didefinisikan sebagai diklat yang sesuai standar penyelenggaraan diklat. Tanpa adanya dukungan produk/layanan penyelenggaraan diklat yang memadai, maka sebagian tugas dan fungsi BPKP, khususnya dalam pengembangan kapabilitas APIP , yang telah digariskan oleh pemerintah tidak akan tercapai. Peran Pusdiklatwas BPKP diilustrasikan pada Gambar 1.1.

Visi BPKP

Misi BPKP

Visi dan Misi Pusdiklatwas

Peran Pusdiklatwas BPKP: Penyelenggaraan, Pembinaan, dan Koordinasi

Perencanaan, Pengembangan, dan Evaluasi Diklat

Penyelenggaraan Diklat JFA, Kedinasan, dan Teknis

Pengelolaan Sumber Daya Diklat(SDM, Sarpras, Dana)

Gambar 1.1 Peran Pusdiklatwas BPKP


3

C. Kegiatan dan Layanan Organisasi Dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia pengawasan yang kompeten dan berintegritas, Pusdiklatwas BPKP telah menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan BPKP, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Instansi Lainnya yaitu POLRI, TNI, Rumah Sakit, BUMN, dan Perguruan Tinggi. Pelaksanaan diklat dibiayai dengan dana yang berasal dari Rupiah Murni, PNBP, dan STAR. Layanan diklat yang diselenggarakan Pusdiklatwas BPKP terdiri atas: 1. Diklat Kedinasan yaitu:  Diklat Kepemimpinan Tingkat IV,  Diklat Kepemimpinan Tingkat III. 2. Diklat Teknis Substansi Diklat Teknis Substansi diantaranya diklat

Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah (SPIP), SPIP Tematik, Penilaian Maturitas SPIP, Audit Investigatif, Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ), Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (RLKPD), Reviu Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (RLKKL), Audit Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) , Pengelolaan Keuangan Daerah, Audit Kinerja, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Penyusunan LAKIP, Penulisan Laporan Hasil Audit yang Efektif, Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Audit Forensik, Audit Berbasis Risiko,

Manajemen Pengawasan,

Analisis Pemecahan Masalah,

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual, Self Assessment

Good

Corporate

Governance,

Penyusunan

Laporan

Keuangan

Kementerian Lembaga Berbasis Akrual, Pelatihan dan Sertifikasi Qualified Internal Auditor (QIA)-STAR 2016, Training Officer Course, Certified Professional Management Accountant (CPMA), Training of Trainer (ToT) Instruktur, Peningkatan Kapabilitas APIP, Diklat dan Uji Kompetensi Auditor Forensik (CFrA), Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual dengan SIMDA, Pengelolaan Keuangan Laporan Kinerja Pusdiklatwas BPKP Tahun 2016

4

Daerah dan BMD, Sistem Informasi Akuntansi BLUD, Sistem Pengendalian Intern BUMN/D/BUL (Coso), Audit Lintas Sektoral, Penyusunan Legal Opinion, dan Pengelolaan Keuangan Desa dengan aplikasi Siakeudes. Pelaksanaan diklat Teknis Substansi dengan sistem E-Learning blended model yaitu Diklat Audit Kinerja dan Audit Pengadaan Barang dan Jasa, sedangkan dengan sistem Full E-Learning yaitu Diklat Manajemen Pengawasan. 3. Diklat Fungsional Auditor yaitu:  Pembentukan Auditor Terampil,  Pembentukan Auditor Ahli,  Penjenjangan Audior Muda,  Penjenjangan Auditor Madya,  Penjenjangan Auditor Utama. Diklat Fungsional Auditor telah dikembangkan dengan sistem diklat E-Learning yang dikombinasikan dengan diklat tatap muka (blended model). Pengembangan sistem diklat E-Learning blended model tersebut untuk meningkatkan kapasitas pelayanan dalam rangka mendukung pengawalan pengelolaan keuangan negara atau daerah yang membutuhkan auditor intern pemerintah. Sistem tersebut akan mampu mempercepat proses penyelenggaraan diklat dalam menciptakan auditor baru untuk memenuhi kekurangan auditor di Indonesia. Pelaksanaan Diklat Sertifikasi Auditor dengan sistem E-Learning blended model yaitu Diklat Pembentukan Auditor Ahli dan Pembentukan Auditor Trampil.

D. Struktur Organisasi dan SDM Pusdiklatwas BPKP 1. Struktur Organisasi Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Pusdiklatwas BPKP dipimpin oleh Kepala Pusdiklatwas BPKP, yang membawahi satu Bagian Tata Usaha, tiga Bidang, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Bagian Tata Usaha membawahi tiga subbagian. Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Evaluasi (P2E) membawahi empat subbidang. Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional


5

Auditor (P3JFA) membawahi dua subbidang. Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kedinasan dan Teknis (P3KT) membawahi dua subbidang. Bagan Struktur Organisasi Pusdiklatwas BPKP disajikan pada Gambar 1.2.

KEPALA PUSDIKLATWAS BPKP BAGIAN TU

BIDANG P2E

BIDANG P3JFA

BIDANG P3KT

Sub Bagian Kepegawaian

Sub Bidang Perencanaan Program Diklat

Sub Bidang Penyelenggaraan Diklat Pembentukan dan Pengembangan JFA

Sub Bidang Penyelenggaraan Diklat Kedinasan

Sub Bagian Keuangan

Sub Bidang Pengembangan Materi Diklat

Sub Bagian Umum

Sub Bidang Evaluasi Diklat

Sub Bidang Penyelenggaraan Diklat Penjenjangan JFA

Sub Bidang Penyelenggaraan Diklat Teknis Substansi Auditor

Sub Bidang Pelaporan Diklat

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Gambar 1.2 Struktur Organisasi Pusdiklatwas BPKP

2. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia Pusdiklatwas BPKP per 31 Desember 2016 sebanyak 213 orang terdiri dari 119 orang Pegawai Negeri Sipil dan 94 orang Tenaga Harian Lepas (THL) yaitu di Pusdiklatwas Ciawi sebanyak 89 orang, Unit Pengelola Diklat Bali sebanyak 4 orang, dan Unit Pengelola Diklat Makassar sebanyak 1 orang. Rincian Pegawai Negeri Sipil Pusdiklatwas BPKP berdasarkan jabatan, pendidikan, dan golongan dapat dilihat pada Gambar 1.3.


6

4 21

4 16

Fungsional Umum PFA Widyaiswara Struktural Pranata Komputer Arsiparis Dokter Analis Kepegawaian

49

19 24

Gambar 1.3 Komposisi PNS Pusdiklatwas BPKP Berdasarkan Jabatan per 31 Desember 2016 Pegawai Negeri Sipil Pusdiklatwas BPKP jika diklasifikasikan berdasarkan jabatan, terdiri atas: fungsional umum berjumlah 49 orang, fungsional auditor berjumlah 24 orang, widyaiswara berjumlah 19 orang, pejabat struktural berjumlah 16 orang, pranata komputer berjumlah 4 orang, arsiparis berjumlah 4 orang, dokter berjumlah 2 orang, dan analis kepegawaian berjumlah 1 orang. Komposisi pegawai Pusdiklatwas BPKP berdasarkan pendidikan, yaitu pegawai dengan latar belakang pendidikan S3 berjumlah 2 orang, S2 berjumlah 32 orang, S1/DIV berjumlah 32 orang, DIII berjumlah 12 orang, SLTA berjumlah 40 orang, dan SD berjumlah 1 orang. Komposisi pegawai Pusdiklatwas BPKP berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada Gambar 1.4. 0

1

2 32

40

12

32

S3 S2 S1/D IV D III SLTA SLTP SD

Gambar 1.4 Komposisi PNS Pusdiklatwas BPKP Berdasarkan Tingkat Pendidikan per 31 Desember 2016


7

Komposisi pegawai Pusdiklatwas BPKP berdasarkan golongan, yaitu pegawai golongan IV berjumlah 32 orang, golongan III berjumlah 83 orang, dan golongan II berjumlah 4 orang, sebagaimana dapat dilihat pada gambar 1.5.

4 32 Golongan IV Goliongan III

83

Golongan II

Gambar 1.5 Komposisi PNS Pusdiklatwas BPKP Berdasarkan Golongan per 31 Desember 2016

E. Sistematika Penyajian Laporan

Kinerja

Pusdiklatwas

BPKP

disusun

untuk

mengkomunikasikan

pencapaian kinerja Pusdiklatwas BPKP selama tahun 2016. Capaian kinerja tahun 2016 dihitung dari perbandingan antara realisasi kinerja dengan rencana kinerja tahun 2016. Sistematika LAKIP Pusdiklatwas BPKP terdiri dari empat bab dengan materi sajian sebagaimana terlihat pada Gambar 1.6.


8

Pendahuluan

Bab 1

Rencana Strategis 2015-2019 Bab 2 Perencanaan dan Perjanjian Kinerja 2016

Akuntabilitas Kinerja 2016

Bab 3

Penutup

Bab 4

Gambar 1.6 Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Pusdiklatwas BPKP Tahun 2016


9

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

P

ada Bab ini diuraikan tentang Rencana Strategis Pusdiklatwas BPKP dan rencana kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pusdiklatwas BPKP Tahun 2016. Tahun 2016 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan

Rencana Strategis Pusdiklatwas tahun 2015-2019. Uraian Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Pusdiklatwas BPKP Tahun 2016, sebagai berikut:

A. Rencana Strategis Pusdiklatwas BPKP Tahun 2015-2019 Tahun 2016 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Renstra BPKP) tahun 2015-2019 yang ditetapkan melalui Peraturan Kepala BPKP Nomor 2 Tahun 2015. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), yang menyatakan bahwa penyelenggaraan SAKIP pada Kementerian Negara/Lembaga dilaksanakan secara berjenjang, maka Pusdiklatwas BPKP sebagai unit kerja eselon II di lingkungan BPKP menjabarkan Renstra BPKP ke dalam Renstra Pusdiklatwas BPKP tahun 2015-2019. Renstra

Pusdiklatwas

BPKP

2015-2019

merupakan

dokumen

perencanaan

pengawasan periode 2015-2019 yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran strategis, dan sasaran program beserta indikator kinerja dengan uraian sebagai berikut: 1. Pernyataan Visi Visi Pusdiklatwas BPKP disusun dengan mengacu kepada visi BPKP 2015-2019, yaitu

sebagai

Meningkatkan

”Auditor Internal Pemerintah Akuntabilitas

Pengelolaan

RI

Berkelas

Keuangan

dan

Dunia

untuk

Pembangunan

Nasional”. Pusdiklatwas BPKP berupaya untuk mendukung pencapaian visi

BPKP dengan menjalankan misi ketiga BPKP, yaitu mengembangkan kapabilitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten melalui penyelenggaraan

pendidikan

dan

pelatihan

yang

dapat

mempercepat

pemenuhan kompetensi auditor di seluruh Instansi Pemerintah Pusat dan Instansi

Pemerintah

Daerah.

Pusdiklatwas

BPKP

secara

terus-menerus

mengembangkan diri menjadi lembaga profesional di bidang kediklatan, dengan berbagai inovasi dalam rangka meningkatkan kualitas hasil pembelajaran melalui pengembangan bahan ajar yang up to date berbasis kompetensi menggunakan perangkat multimedia, dan metode pembelajaran secara elektronik dengan sistem on line yang dapat di akses oleh seluruh aparat Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang dirumuskan dalam suatu visi, yaitu: “Menjadi Lembaga Diklat Pengawasan Intern yang Terdepan dan Terpercaya” Makna dari visi tersebut berarti bahwa Pusdiklatwas BPKP berupaya untuk menjadi yang terdepan dalam mengembangkan jenis-jenis diklat, khususnya yang relevan dengan pengawasan intern yang dibutuhkan oleh stakeholders disertai penerapan metodologi training yang modern berbasis teknologi informasi. Pusdiklatwas BPKP diharapkan mampu bertindak selangkah lebih maju menjadi pelopor atau mempunyai inisiatif dalam pengembangan konsep-konsep, yang kemudian diimplementasikan untuk kepentingan stakeholders dan menjadi terpercaya

dengan

terus

menerus

meningkatkan

kualitas

pelayanan

penyelenggaraan kediklatan untuk stakeholders. 2. Pernyataan Misi Misi Pusdiklatwas BPKP merupakan bentuk nyata dari rumusan visi yang memberikan gambaran mengenai tugas yang diemban oleh Pusdiklatwas BPKP dalam rangka mewujudkan visi. Misi Pusdiklatwas BPKP dirumuskan ke dalam dua rumusan misi, yaitu:


11

”Meningkatkan Kompetensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan Aparatur Negara di Bidang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern” dan ”Meningkatkan Kapabilitas Manajemen dan Sumber Daya Kediklatan” Misi tersebut pada dasarnya ditetapkan dengan kesadaran akan perlunya keseimbangan antara pencapaian kinerja yang berorientasi pada manfaat keberadaan Pusdiklatwas BPKP bagi stakeholders dan pencapaian kinerja yang berorientasi pada aspek pendukung, berupa peningkatan kualitas manajemen diklat, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta sumber daya diklat lainnya. 3. Tujuan Strategis Tujuan strategis merupakan penjabaran dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Dengan mengacu kepada misi yang telah dirumuskan dan selaras dengan tujuan BPKP, maka tujuan strategis Pusdiklatwas BPKP adalah: a. Pemanfaatan

Kompetensi

SDM

Terdiklat

untuk

mendukung

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern b. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Rumusan tujuan ini dilandasi dengan pemikiran bahwa pelaksanaan prinsipprinsip tata kelola pemerintahan yang baik akan terwujud dengan dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang andal dan terkelola dengan baik, yang salah satunya adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Peningkatan kapasitas APIP dilaksanakan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi bagi auditor di lingkungan Instansi Pemerintah. 4. Sasaran Strategis Dalam mencapai tujuan strategis, ditetapkan sasaran strategis dalam Renstra Pusdiklatwas BPKP 2015-2019. Pusdiklatwas BPKP mengemban tugas untuk mewujudkan dua sasaran strategis yaitu:


12

a. Meningkatnya Kompetensi SDM Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan Aparatur Negara di Bidang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern. b. Terselenggaranya

pendidikan

dan

pelatihan

sesuai

dengan

standar

penyelenggaraan diklat. Sasaran strategis tersebut sama dengan sasaran program yang diukur pencapaiannya dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) setiap tahun dalam periode 2015-2019. 5. Indikator Kinerja Utama Pusdiklatwas BPKP menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran program. Penetapan indikator dilaksanakan dengan mempertimbangkan tujuan dan sasaran program serta kegiatan-kegiatan

yang

mendukung

pencapaian

sasaran

program.

IKU

Pusdiklatwas BPKP sebagaimana tersaji pada Tabel 2.1. Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama Pusdiklatwas BPKP

NO

1.

2

TUJUAN STRATEGIS

Pemanfaatan kompetensi SDM terdiklat untuk mendukung Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

SASARAN PROGRAM

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Meningkatnya Kompetensi SDM Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan Aparatur Negara di Bidang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

Persentase SDM yang meningkat kompetensinya setelah mengikuti diklat

Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan sesuai dengan standar penyelenggaraan diklat

Persentase diklat yang terselenggara dengan baik


13

6. Program dan Kegiatan Tahun 2016 Dalam periode 2015-2019, telah ditetapkan Program BPKP sebanyak dua program yaitu: a. Program Teknis: Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). b. Program Generik: Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya-BPKP. Sebagai unit kerja yang memberikan layanan dukungan, Pusdiklatwas BPKP ikut bertanggung jawab terhadap keberhasilan/kelancaran program BPKP tersebut, dengan melaksanakan dua program yaitu Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP untuk mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalan periode Renstra Pusdiklatwas BPKP 2015-2019. Program, sasaran program, dan indikator kinerja program, sebagaimana tersaji pada Tabel 2.2. Tabel 2.2

Program, Sasaran Program, dan Indikator Kinerja Program Pusdiklatwas BPKP Tahun 2016

No.

Program

Sasaran Program

1.

Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Meningkatnya Kompetensi SDM Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan Aparatur Negara di Bidang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

2.

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dukungan Teknis Penyelenggaraan Diklat


Indikator Kinerja Program Persentase SDM yang meningkat kompetensinya setelah mengikuti diklat

Persentase diklat yang terselenggara dengan baik

14

Kegiatan, sasaran kegiatan, dan indikator kinerja kegiatan untuk mendukung pencapaian sasaran program diuraikan pada Tabel 2.3. Tabel 2.3 Kegiatan, Sasaran Kegiatan, dan Indikator Kinerja Kegiatan Pusdiklatwas BPKP Tahun 2016 No. 1.

Kegiatan Penyelenggaraan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan

Sasaran Kegiatan Pengembangan Kapasitas, Kualitas SDM, dan Kompetensi

Standarisasi/ Sertifikasi, Perencanaan, dan Monev Kinerja

Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah peserta diklat Kedinasan, Teknis Substansi, Fungsional Auditor, dan Non-JFA Certification 1. Jumlah laporan penyelenggaraan ujian 2. Tersedianya sistem diklat berbasis kompetensi

2.

Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana

Termanfaatkannya aset secara optimal dalam mendukung terselenggaranya diklat dengan baik

1. Terlaksananya rehabilitasi Sarana Gedung dan Bangunan Diklat 2. Tersedianya Peralatan dan Mesin untuk pengembangan elearning 3. Laporan Dukungan Manajemen

3.

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis BPKP

Meningkatnya KSA SDM pengelola dan penyelenggara diklat


Jumlah pegawai yang mengikuti Seminar/Workshop/ Diklat

15

B. Perjanjian Kinerja Pusdiklatwas BPKP Tahun 2016 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mewajibkan setiap instansi untuk menyusun Perjanjian Kinerja sebagai penjabaran operasional Rencana Strategis. Dalam Perjanjian Kinerja, setiap rumusan sasaran program dilengkapi dengan rumusan indikator dan satuan, serta target kinerjanya. Berdasarkan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, instansi pemerintah diwajibkan menyusun dokumen Perjanjian Kinerja yang merupakan kontrak/perjanjian kinerja dan Laporan interim tahunan. Perjanjian Kinerja tersebut berisi, sasaran program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan disertai indikator kinerja dan targetnya. Perjanjian kinerja Pusdiklatwas BPKP tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 2.4. Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Pusdiklatwas BPKP Tahun 2016 No.

Sasaran Program

Indikator Kinerja Program

1.

Meningkatnya Kompetensi

Persentase SDM yang

SDM Aparat Pengawasan

meningkat

Intern Pemerintah dan

kompetensinya setelah

Aparatur Negara di Bidang

mengikuti diklat

Satuan %

Target Tahun 2016 70

%

90%

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern 2.

Meningkatnya Kualitas

Persentase diklat yang

Pelayanan Dukungan

terselenggara dengan

Teknis Penyelenggaraan

baik

Diklat


16

Kegiatan-kegiatan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian program tersebut dengan sasaran kegiatan, indikator kinerja kegiatan, dan target kegiatan pada tahun 2016 sebagaimana diuraikan pada Tabel 2.5. Tabel 2.5 Kegiatan, Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Target Kegiatan Pusdiklatwas BPKP Tahun 2016 No.

Kegiatan

Sasaran Kegiatan

1.

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan

Pengembangan Kapasitas, Kualitas SDM, dan Kompetensi

Standarisasi/ Sertifikasi, Perencanaan, dan Monev Kinerja

Indikator Kinerja Kegiatan

Satuan

1. Jumlah peserta diklat Orang Kedinasan (RM) 2. Jumlah Peserta Diklat Orang Teknis Substansi (RM) 3. Jumlah Peserta Diklat Orang Teknis Substansi (PNBP) 4. Jumlah Peserta Diklat Orang Teknis Substansi (STAR) 5. Jumlah Peserta Diklat Orang Fungsional Auditor (RM) 6. Jumlah Peserta Diklat Orang Fungsional Auditor (PNBP) 7. Jumlah Peserta Diklat Orang Fungsional Auditor (STAR) 8. Jumlah Peserta Diklat Orang Non-JFA Certification (STAR) 1. Jumlah Laporan LaporPenyelenggaraan Ujian an Sertifikasi JFA Paket 2. Tersedianya Sistem Diklat Berbasis Kompetensi Paket (Paket)_STAR 3. Tersedianya Sistem Diklat Berbasis Paket Kompetensi (Paket)_PNBP 4. Tersedianya Sistem Diklat Berbasis Kompetensi (Paket)_RM


Target Tahun 2016 81 1.530 4.820 2.280 300 2.012 1.170 150

3 30 20 8

17

No.

Kegiatan

2.

Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana

3.

Sasaran Kegiatan

Termanfaatkannya aset secara optimal dalam mendukung terselenggaranya diklat dengan baik Dukungan MeningManajemen katnya dan KSA SDM Pelaksanaan pengelola Tugas dan Teknis penyeBPKP lenggara diklat

Indikator Kinerja Kegiatan 1. Terlaksananya rehabilitasi Sarana Gedung dan Bangunan Diklat 2. Tersedianya Peralatan dan Mesin untuk pengembangan elearning 3. Laporan Dukungan Manajemen

Jumlah pegawai yang mengikuti Seminar/Workshop/ Diklat

M2

Target Tahun 2016 814

Unit

1

Laporan

12

orang

100

Satuan

Untuk mencapai sasaran tersebut, Pusdiklatwas BPKP didukung dengan total anggaran tahun 2016 (Revisi ke V) sebesar Rp139.677.291.000,00 yaitu dengan program: 1. Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional serta Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebesar Rp113.809.068.000,00 2. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP sebesar Rp25.868.223.000,00.


18

BAB IV PENUTUP

L

aporan Kinerja Pusdiklatwas BPKP merupakan pertanggungjawaban kinerja Pusdiklatwas BPKP dalam mencapai sasaran program dan sasaran kegiatan tahun 2016. Pusdiklatwas BPKP sebagai unsur pendukung

pelaksanaan tugas dan fungsi BPKP, pada tahun 2016 melaksanakan dua program yaitu Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP. Pengukuran kinerja dilakukan terhadap kedua program tersebut yang memiliki sasaran program “Meningkatnya kompetensi SDM Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan Aparatur Negara di Bidang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern” dan “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dukungan Teknis Penyelenggaraan Diklat”. Keberhasilan program diukur dengan indikator kinerja hasil (outcome) dan keberhasilan kegiatan diukur dengan indikator kinerja keluaran (output). Capaian Kinerja/sasaran program tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 4.1 Tabel 4.1 Capaian Kinerja Pusdiklatwas BPKP Tahun 2016 No. 1.

Sasaran Program Meningkatnya Kompetensi SDM Aparat

Capaian Indikator Outcome (%) 109,31

Pengawasan Intern Pemerintah dan Aparatur Negara di Bidang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern. 2.

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dukungan Teknis Penyelenggaraan Diklat

109,64

Dari Tabel 4.1 di atas terlihat bahwa capaian sasaran program “Meningkatnya Kompetensi SDM Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan Aparatur Negara di Bidang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern” pada tahun kedua capaian Renstra periode 2015-2019 telah mencapai 109,31% dari target sebesar 70% dan “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dukungan Teknis Penyelenggaraan Diklat” pada tahun kedua capaian Renstra periode 2015-2019 telah mencapai 109,64% dari target sebesar 90%. Keberhasilan Pusdiklatwas BPKP dalam mencapai target kinerja melampaui target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2016 merupakan wujud keberhasilan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Pencapaian tersebut tidak lepas dari komitmen bersama seluruh pihak yang ada di Pusdiklatwas BPKP untuk saling bekerjasama mewujudkan target kinerja, mengingat kinerja Pusdiklatwas BPKP tidak menjadi tanggung jawab suatu bidang atau bagian saja, melainkan suatu gabungan kontribusi dari semua bidang dan bagian. Keberhasilan merealisasikan target kinerja juga merupakan wujud dari kepercayaan pemangku kepentingan dan pengguna jasa yang diberikan kepada Pusdiklatwas BPKP untuk terus menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan dalam rangka memenuhi kebutuhan SDM yang kompeten dalam bidang pengawasan. Meskipun demikian, keberhasilan tersebut bukan merupakan suatu akhir tetapi merupakan tantangan bagi Pudiklatwas BPKP untuk berusaha lebih baik lagi dengan meningkatkan kinerja secara terus menerus seiring dengan meningkatnya kepercayaan dari stakeholder. Langkah-langkah untuk mengantisipasi risiko yang mungkin dihadapi di masa yang akan datang antara lain: 1. Meningkatkan

kompetensi

seluruh

SDM

kediklatan

di

lingkungan

Pusdiklatwas BPKP mulai dari pengelola, tenaga pengajar, penyelenggara, penyusun kurikulum, penganalisis kebutuhan diklat hingga pengelola sistim informasi, guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan diklat, diantaranya dengan mengikuti diklat Training Officer Course (TOC), Training Of Trainer


35

(TOT) Instruktur, Perencanaan dan analisis kebutuhan diklat serta workshop terkait sistem informasi. Tenaga pengajar yang dimaksud adalah widyaiswara dan instruktur, baik untuk diklat yang diselenggarakan di Pusdiklatwas BPKP maupun diklat di daerah. 2. Menyempurnakan dan mengembangkan modul serta program-program diklat agar selalu up to date dan sesuai dengan kebutuhan stakeholders, termasuk materi untuk pengembangan sistem e-learning. 3. Mengembangkan alat peraga diklat yang dapat membantu tenaga pengajar melakukan transfer of knowledge kepada peserta diklat dan membantu peserta diklat memahami materi diklat yang diberikan. 4. Mengembangkan program kediklatan berbasis e-learning sehingga mampu menjangkau

pengguna

yang

lebih

luas

dan

mempercepat

proses

penyelenggaraan diklat yaitu dengan sistem e-learning blended model dan full elearning. 5. Melengkapi dan menyempurnakan

kegiatan

monitoring dan evaluasi

penyelenggaraan diklat yang selama ini dilakukan, dengan memastikan terlaksananya mekanisme tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi untuk menjaga dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan diklat. 6. Menyiapkan diri menjadi lembaga diklat yang akan memberikan akreditasi bagi lembaga diklat lain untuk menyelenggarakan diklat fungsional auditor dan diklat teknis substansi, setelah diperolehnya pendelegasian kewenangan akreditasi lembaga diklat dari LAN. Pada tahun 2017, setelah pedoman akreditasi lembaga diklat disahkan oleh Kepala BPKP, dapat dilakukan sosialisasi dan melakukan proses pemberian akreditasi kepada lembaga diklat pemerintah. 7. Merevisi tarif PNBP untuk mengakomodir perubahan yang terjadi dalam bidang kediklatan agar kualitas penyelenggaraan diklat dapat terus dijaga dan ditingkatkan.


36

Akhirnya dengan disusun Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas dan fungsi Pusdiklatwas BPKP, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada tahun-tahun mendatang.

Secara internal Laporan

Kinerja ini menjadi motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi terhadap perkembangan tuntutan stakeholders, sehingga kontribusi Pusdiklatwas BPKP dalam pembangunan dapat lebih dirasakan.


37

Lampiran 4

PERBANDINGAN REALISASI OUTPUT TAHUN 2016 DENGAN TAHUN 2015 No. 1

1.

Sasaran Strategis

Kegiatan

2

3

Meningkatkan Kompetensi 1. Penyelenggaraan dan SDM Aparat Pengawasan Pengembangan Intern Pemerintah dan Pendidikan dan Aparatur Negara di Bidang Pelatihan Penyelenggaraan Sistem Pengawasan bagi Pengendalian Intern Intern BPKP dan APIP

Indikator Kinerja out-put 4

Jumlah Peserta Diklat Kedinasan, Teknis Substansi, Fungsional Auditor, dan Non-JFA Certification

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1.

Satuan

Naik/(turun)

2015

5

6

7

12,343

12,630

9,378

3,252

81 1,530 4,820 2,280 300 2,012 1,170 150

82 1,542 4,988 2,347 292 2,404 744 231

151 1,970 2,944 1,307 344 1,460 1,092 110

Laporan

3

3

3

(69) (428) 2,044 1,040 (52) 944 (348) 121 -

Paket

30

30

N/A

Paket

20

21

N/A

Paket

8

8

N/A

814

820

Paket

1

1

N/A

Laporan

12

12

N/A

Orang

100

282

N/A

Non-certification JFA

2. Tersedianya Sistem Diklat Berbasis

Realisasi

2016

orang

Kedinasan (RM) TS (RM) TS (PNBP) TS (star) FA (RM) FA (PNBP) FA (star)

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Ujian Sertifikasi JFA

Target

8

9=7-8

Kompetensi (Paket)_STAR 3. Tersedianya Sistem Diklat Berbasis

Kompetensi (Paket)_PNBP 4. Tersedianya Sistem Diklat Berbasis

Kompetensi (Paket)_RM 2.

Meningkatnya Kualitas 1. Pengadaan dan Pelayanan Dukungan Teknis Penyaluran Sarana Penyelenggaraan Diklat dan Prasarana

1. Terlaksananya Rehabilitasi Sarana

M2

1,601

(781)

Gedung dan Bangunan Diklat 2. Tersedianya Peralatan dan Mesin untuk

Pengembangan e-learning 3. Laporan Dukungan Manajemen 2. Pengembangan Kompetensi Pegawai Pusdiklatwas

Jumlah Pegawai yang Mengikuti Seminar/Workshop/Diklat

LAPORAN KINERJA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGAWASAN TAHUN 2016

Recommend Documents