Laporan Kinerja. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Tahun Kementerian Keuangan RI. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Laporan Kinerja

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Tahun 2016

Kementerian Keuangan RI

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Jalan Purnawarman N0.99 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 +62 21 7394666, 7204131 : Telepon +62 21 7261775 : Faksimili www.bppk.kemenkeu.go.id : Situs

LAPORAN KINERJA BPPK TAHUN 2016

Executive Summary Realisasi sebelas (11) Sasaran Strategis BPPK Tahun 2016 telah mencapai targetnya. Hal ini mencerminkan efektivitas kinerja BPPK. Laporan Kinerja ini merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas BPPK mencakup rencana dan realisasi perencanaan strategis serta akuntabilitas kinerja untuk periode Tahun Anggaran 2016. Sasaran Strategis BPPK tahun 2016 sebagai berikut : 

SDM keuangan negara Berkompetensi Tinggi.



Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Berkualitas Tinggi sesuai dengan Kebutuhan.



Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi.



Perencanaan dan Perumusan Kebijakan yang Berkualitas Tinggi.



Program yang Akomodatif.



Proses Pembelajaran yang Kreatif dan Efektif.



Evaluasi Kebijakan yang Komprehensif.



SDM yang Kompeten, Kreatif dan Memiliki Perilaku yang Tepat.



Organisasi yang Efisien, Efektif, dan Memiliki Budaya yang Tepat.



Sistem Manajemen Informasi yang Andal.



Pengelolaan Keuangan dan Aset yang Optimal serta Akuntabel. Berdasarkan Rencana Strategis BPPK Tahun 2015-2019, arah kebijakan

dan strategi Kementerian Keuangan diimplementasikan oleh BPPK melalui 5 (lima) arah kebijakan dan strategi, yaitu: 

Terwujudnya

organisasi

yang

fit

for

purpose

dalam

rangka

mengembangkan corporate university di Kementerian Keuangan. 

Tersedianya sistem pendidikan dan pelatihan yang fleksibel memenuhi kebutuhan unit pengguna.



Tersedianya layanan keahlian di bidang pengelolaan dan pengembangan SDM.

i




Terwujudnya SDM Kementerian Keuangan yang memiliki kompetensi tinggi untuk menjadi SDM yang kompetitif.



Tersedianya jaminan kualitas output layanan melalui sertifikasi kompetensi profesi/jabatan dan standardisasi. Untuk mewujudkan strategi dan kebijakan pada periode Tahun Anggaran

2016 ini, BPPK memiliki 1 program dan 9 kegiatan dengan Pagu Anggaran sebesar Rp637.627.262.000,00 (setelah dikurangi self blocking) yang kemudian terealisasi

untuk

membiayai

program

kegiatan

tersebut

sebesar

Rp623.625.545.273,00 atau 97,80%. Secara umum, tidak ditemukan kendala yang berarti dalam pelaksanaan realisasi anggaran BPPK. Hal ini disebabkan oleh: 

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan sejak awal tahun anggaran;



Tersedianya SDM Pengelola Keuangan yang memadai.



Baiknya koordinasi dan perijinan dengan instansi terkait saat pengadaan konstruksi.



Komitmen yang baik dalam merealisasikan rencana kegiatan.



Pembukaan buka blokir anggaran telah selesai sebelum kegiatan dilaksanakan.

ii


Daftar Isi EXECUTIVE SUMMARY....................................................................................................... i KATA PENGANTAR .............................................................................................................iii DAFTAR ISI ........................................................................................................................... iv DAFTAR LAMPIRAN .......................................................................................................... v DAFTAR TABEL ................................................................................................................... vi DAFTAR DIAGRAM .......................................................................................................... vii Bab I

Pendahuluan

1

A. Latar Belakang ........................................................................................ 1 B. Tugas dan Fungsi .................................................................................. 1 C. Struktur Organisasi ............................................................................... 2 D. Sistematika Penyajian.......................................................................... 3 Bab II

Perencanaan dan Penetapan Kinerja

4

A. Pendahuluan ........................................................................................... 4 B. Visi BPPK ................................................................................................... 4 C. Misi BPPK .................................................................................................. 4 D. Arah Kebijakan dan Strategi ............................................................. 5 E. Target Kinerja.......................................................................................... 6 F. Penetapan Kinerja ................................................................................. 7 Bab III

Akuntabilitas Kinerja

9

A. Capaian Renstra ..................................................................................... 9 B. Capaian Kinerja ...................................................................................... 9 C. Realisiasi Anggaran ............................................................................ 22 D. Kinerja Lainnya ..................................................................................... 25 Bab IV

Penutup

27

A. Simpulan ................................................................................................. 27 LAMPIRAN

iv


DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I

Penetapan Kinerja BPPK Tahun 2016

Lampiran II

Pengukuran Kinerja BPPK Tahun 2016

v


DAFTAR TABEL

Tabel 2.1

Matriks Kinerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ................................ 6

Tabel 2.2

Kontrak Kinerja IKU BPPK Tahun 2016 ........................................................................... 8

Tabel 3.1

Capaian Renstra BPPK Tahun 2016 ................................................................................... 9

Tabel 3.2

Target dan Realisasi serta Capaian IKU BPPK Tahun 2016 ................................. 10

Tabel 3.3

Realisasi Anggaran Kegiatan BPPK Tahun 2016 ..................................................... 22

Tabel 3.4

Realisasi Output Kegiatan BPPK Tahun 2016 .......................................................... 23

vi


DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1.1

Struktur Organisasi BPPK ............................................................................................... 2

Diagram 2.1

Strategy Map BPPK Tahun 2016 .................................................................................. 7

vii


BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) memerlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil, bersih dan bertanggung jawab. Hal ini sejalan dengan asas akuntabilitas sebagai salah satu asas umum penyelenggaraan negara, yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai perwujudan dari peraturan di atas, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian

Kinerja.

Dengan

adanya

beberapa

ketentuan

tersebut,

sistem

pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate dalam bentuk laporan kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi dan misi instansi pemerintah akan dapat diwujudkan. Penyusunan Laporan Kinerja BPPK Tahun 2016 ini dimaksudkan sebagai perwujudan peran serta BPPK untuk mewujudkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja dalam pelaksanaan visi dan misi telah ditetapkan. Laporan Kinerja BPPK Tahun 2016 juga dimanfaatkan sebagai alat untuk memperbaiki dan/atau meningkatkan kinerja BPPK di periode yang akan datang.

B. Tugas Dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2015 tanggal 6 Maret 2015 tentang Kementerian Keuangan, BPPK mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi di bidang

1


keuangan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPPK menyelenggarakan fungsi: a) penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara; b) pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara; c) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara; d) pelaksanaan administrasi Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan; dan e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

C. Struktur Organisasi BPPK

terdiri

dari

Sekretariat

Badan

dan

6

Pusdiklat

yaitu

Pusdiklat

Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan, Pusdiklat Pajak, Pusdiklat Bea dan Cukai, Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan, dan Pusdiklat Keuangan Umum serta Politeknik Keuangan Negara STAN. Untuk penyelenggaraan diklat di daerah, BPPK memiliki unit pelaksana teknis yaitu 11 Balai Diklat Keuangan (Medan, Pekanbaru, Palembang, Cimahi, Yogyakarta, Malang, Denpasar, Pontianak, Balikpapan, Makassar, dan Manado) dan 1 Balai Diklat Kepemimpinan (Magelang). Struktur organisasi BPPK seperti terlihat dalam Diagram 1.1 berikut: Diagram 1.1 Struktur Organisasi BPPK

2


Sedangkan Politeknik Keuangan Negara STAN merupakan perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Keuangan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, seperti halnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.01/2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Keuangan Negara STAN.

D. Sistematika Penyajian Sistematika penyajian Laporan Kinerja BPPK Tahun 2016 ini adalah sebagai berikut: Bab I

Pendahuluan A. Latar Belakang B. Tugas dan Fungsi C. Struktur Organisasi D. Sistematika Penyajian

Bab II

Perencanaan dan Penetapan Kinerja A. Pendahuluan B. Visi C. Misi D. Arah Kebijakan dan Strategi E. Target Kinerja F. Penetapan Kinerja

Bab III Akuntabilitas Kinerja A. Capaian Renstra B. Capaian Kinerja C. Realisasi Anggaran D. Kinerja Lainnya Bab IV Penutup A. Simpulan

3


BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA A. Pendahuluan Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.01/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2015-2019, setiap Unit Eselon I, Eselon II, Instansi Vertikal, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Keuangan wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra). Sejalan dengan hal ini, Renstra BPPK tahun 2015-2019 disusun berdasarkan Renstra Kementerian Keuangan tahun 2015-2019. Pada saat ini, BPPK telah menetapkan rencana strategis tahun 2015-2019 dengan Surat Keputusan Kepala Badan Nomor KEP-1162/PP/2015 tentang Rencana Strategis BPPK Tahun 2015-2019 yang didalamnya berisi tentang : Visi, Misi, Arah Kebijakan, dan Strategi serta Target Kinerja BPPK selama periode Tahun 2015-2019.

B. Visi BPPK BPPK telah menetapkan visi tahun 2015-2019, yaitu menjadi lembaga pendidikan dan pelatihan terkemuka yang menghasilkan pengelola keuangan negara berkelas dunia. Visi ini menggambarkan BPPK memiliki peran yang sangat strategis dalam pengembangan sumber daya manusia pengelola keuangan yang handal dan profesional tidak hanya untuk Kementerian Keuangan namun juga untuk instansi di luar Kementerian Keuangan.

C. Misi BPPK Dalam mewujudkan visi sebagaimana disebutkan di atas, BPPK menetapkan misi sebagai berikut: 1.

Membangun sistem pendidikan dan pelatihan SDM keuangan negara yang terintegrasi dalam mewujudkan corporate university.

2.

Mengelola dan mengembangkan tenaga pengajar pendidikan dan pelatihan SDM keuangan negara yang berkualitas.

3.

Mengembangkan sarana prasarana pembelajaran yang mutakhir dan efektif dalam mendukung pembelajaran.

4.

Mengembangkan teknologi informasi pendidikan dan pelatihan SDM keuangan negara yang berkualitas.

5.

Meningkatkan kerja sama dengan institusi pendidikan dan pelatihan terbaik.

4


D. Arah Kebijakan dan Strategi Arah Kebijakan dan Strategi yang disusun oleh BPPK dilakukan untuk mendukung

arah

kebijakan

dan

strategi

Kementerian

Keuangan.

Dalam

mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, BPPK telah menyusun 5 arah kebijakan dan 15 strategi untuk mendukung pencapaian kelima arah kebijakan yang telah ditetapkan. 1. Strategi

untuk

mewujudkan

organisasi

yang

fit

for

purpose

untuk

mengembangkan corporate university di Kementerian Keuangan adalah: a. Penataan

Organisasi

BPPK

dengan

penguatan

fungsi

perencanaan,

pengembangan, dan evaluasi diklat. b. Peningkatan kapasitas Pusdiklat, Balai Diklat Keuangan, dan Balai Diklat Kepemimpinan. 2. Strategi untuk mewujudkan SDM Kementerian Keuangan yang memiliki kompetensi tinggi untuk menjadi SDM yang kompetitif adalah: a. Penyelenggaraan diklat yang berkualitas tinggi dan dengan kuantitas yang mampu memenuhi pemerataan kebutuhan diklat bagi semua pegawai serta menjadi prioritas dalam mendukung nawa cita. b. Pengembangan kerangka kerja dan sistem organisasi pembelajaran di lingkungan Kementerian Keuangan yang memiliki keterkaitan (link and match) antara diklat yang diselenggarakan dan kebutuhan kompetensi untuk mendukung pencapaian tujuan strategis Kementerian Keuangan. c. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas tinggi di Politeknik Keuangan Negara-STAN. 3. Strategi untuk mewujudkan pendidikan dan pelatihan yang fleksibel memenuhi kebutuhan unit pengguna adalah: a. Peningkatan kapasitas SDM BPPK yang dapat mengantisipasi kebutuhan kompetensi SDM Kementerian Keuangan di masa depan. b. Pengembangan kerja sama diklat yang mendukung pengembangan SDM keuangan negara yang menjadi prioritas. c. Pengembangan desain program yang tepat melalui konversi data IKD yang akurat. d. Pengembangan manajemen pengetahuan untuk kebutuhan pendidikan dan pelatihan

yang

diarahkan

untuk

menjadi

bagian

utama

dalam

pengembangan sistem manajemen pengetahuan Kementerian Keuangan. 4. Strategi untuk mewujudkan layanan keahlian di bidang pengelolaan dan pengembangan SDM adalah: a. Pengadaan tenaga pengajar sesuai dengan kebutuhan jumlah dan 5


kompetensi. b. Peningkatan kapasitas widyaiswara sesuai dengan kompetensinya agar dapat menjadi spesialis keuangan negara yang mumpuni. c. Pengembangan budaya riset yang berkualitas. 5. Strategi untuk mewujudkan jaminan kualitas output layanan melalui sertifikasi kompetensi profesi/jabatan dan standardisasi adalah: a. Penerapan standardisasi layanan yang berlaku di lingkungan BPPK. b. Pengembangan sistem manajemen mutu untuk seluruh unit di BPPK. c. Pelaksanaan sertifikasi kompetensi di lingkup keuangan negara.

E. Target Kinerja Pada tahun 2015-2019, BPPK akan berusaha menjadi mitra strategis bagi unitunit di lingkungan Kementerian Keuangan dalam pengembangan SDM keuangan negara. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut BPPK juga didukung oleh pendanaan yang memadai dengan jumlah yang mengalami kecenderungan meningkat di setiap tahun. Peningkatan jumlah dana bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan kualitas dukungan BPPK dalam memenuhi kebutuhan unit-unit Kementerian Keuangan, khususnya di bidang pengembangan SDM keuangan negara. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaiannya, setiap kegiatan diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan yaitu: a. Nilai peningkatan kompetensi SDM. b. Persentase jam pelatihan terhadap jam kerja pegawai Kementerian Keuangan c. Persentase lulusan diklat Kementerian Keuangan dengan predikat minimal baik. Rincian target kinerja kegiatan BPPK dari Tahun 2015 s.d. 2019 yang tertuang dalam Renstra BPPK Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut: Tabel 2.1 Matriks Kinerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan NO 015.11.04

Indikator

Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

2015

2016

2017

2018

2019

Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur di Bidang Keuangan Negara Nilai Peningkatan Kompetensi SDM.

22.00

22.00

23.00

23.00

24.00

3.50

3.75

4.00

4.25

4.45

90.00

90.00

90.00

90.00

90.00

Persentase Jam Pelatihan Terhadap Jam

Kerja

Pegawai

Kementerian

Keuangan Persentase Lulusan Diklat Kementerian Keuangan dengan Predikat Minimal Baik.

6


F. Penetapan Kinerja Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah atau tanggung jawab kepada pihak yang memberikan amanah atau tanggung jawab. Dengan demikian, penetapan kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah dari atasan langsungnya. Penetapan Kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/unit kerja dalam suatu periode tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penetapan kinerja ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur. Manfaat lainnya adalah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Berikut ini adalah Strategy Map dan IKU BPPK BPPK, berdasarkan kontrak kinerja yang telah ditetapkan dan ditandatangani oleh Kepala BPPK untuk Tahun 2016: Diagram 2.1 Strategy Map BPPK Tahun 2016

7


Tabel 2.2 Kontrak Kinerja IKU BPPK Tahun 2016 Program

Sasaran Strategis

(2) Pendidikan dan Pelatihan

Indikator Kinerja Utama

(3) 1

Aparatur Kementerian

SDM Keuangan Negara

(4) 1.a-CP

Berkompetensi Tinggi

Nilai Peningkatan

Target 2016 (5) 23

Kompetensi SDM

Keuangan 2

Lulusan Pendidikan dan

2.a-N

Persentase Lulusan

Pelatihan Berkualitas

Pendidikan dan Pelatihan

Tinggi Sesuai dengan

dengan Predikat min. Baik

90%

Kebutuhan 3

Kepuasan Penggunan

3.a-N

Layanan yang Tinggi

Indeks Kepuasan Pengguna

4,07

Layanan 3.b-N

Indek Persepsi Unit

4

Pengguna terhadap Lulusan PKN STAN 4

Perencanaan dan

4.a-N

Persentase Tahapan

Perumusan Kebijakan

Penyelesaian Kebijakan

yang Berkualitas Tinggi

Kemenkeu Corporate

100%

University 5

Program yang

5.a-N

Akomodatif

Persentase Program Diklat

100%

yang Mendapatkan Nilai Validasi A 5.b-N

Persentase Jam Pelatihan

2,3735%

Pegawai terhadap Jam Kerja Kemenkeu 6

Proses Pembelajaran

6a-N

yang Kreatif dan Efektif

Indeks Persepsi Peserta

4

Diklat terhadap Proses Pembelajaran

7

Evaluasi Kebijakan yang

7.a-N

Komprehensif

Persentase Program Diklat

100%

yang Berkontribusi terhadap Peningkatan Kompetensi

8

9

SDM yang Kompeten,

8.a-CP

Persentase Pejabat yang

Kreatif dan Memiliki

telah Memenuhi Standar

Perilaku yang Tepat

Kompetensi Jabatan

Organisasi yang Efisien,

9.a-N

Efektif, dan Memiliki

100%

Blueprint Sertifikasi di

Budaya yang Tepat 10 Teknologi Informasi dan

Persentase Penyelesaian

90%

Bidang Keuangan Negara 10.a-CP

Tingkat Downtime Sistem TIK

1%

11.b-CP

Persentase Kualitas

95%

Komunikasi Tepat Guna 11 Pengelolaan Anggaran yang Optimal dan

Pelaksanaan Anggaran

Akuntabel Sumber: Bagian OTL Sekretariat BPPK

8


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Renstra Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaiannya, setiap kegiatan diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan, yaitu Nilai peningkatan kompetensi SDM, Persentase jam pelatihan terhadap jam kerja pegawai Kementerian Keuangan, serta Persentase lulusan diklat Kementerian Keuangan dengan predikat minimal baik. Capaian target kinerja kegiatan BPPK Tahun 2016 yang tertuang dalam Renstra BPPK Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut: Tabel 3.1 Capaian Renstra Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Tahun 2016 NO

Target Tahun 2016

Indikator

015.11.04

Realisasi Tahun 2016

Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur di Bidang Keuangan Negara Nilai Peningkatan Kompetensi SDM. Persentase

Jam

Pelatihan

Terhadap

Jam

Kerja

Pegawai

Kementerian Keuangan Persentase Lulusan Diklat Kementerian Keuangan dengan Predikat Minimal Baik.

23

34,16

2,3735 %

2,5336%

90%

94,86%

B. Capaian Kinerja Salah satu cara untuk mengukur kinerja organisasi guna menggambarkan tugas dan fungsi organisasi dengan proporsional adalah menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU merupakan alat ukur pencapaian sasaran strategi yang telah ditetapkan suatu organisasi. Pada saat ini, sistem manajemen IKU di lingkungan Kementerian Keuangan terdiri dari 6 tingkatan. yaitu: 1)

Kemenkeu-Wide

: Level Kementerian (IKU Menteri Keuangan)

2)

Kemenkeu -One

: Level Unit eselon I (IKU Pimpinan Unit Eselon I)

3)

Kemenkeu -Two

: Level Unit eselon II (IKU Pimpinan Unit Eselon II)

4)

Kemenkeu -Three

: Level Unit eselon III (IKU Pimpinan Unit Eselon III)

5)

Kemenkeu -Four

: IKU Pimpinan Unit Eselon IV

6)

Kemenkeu -Five

: IKU Pelaksana 9


BPPK sebagai unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan berada pada level IKU Kemenkeu-One. Sebagai bentuk monitoring dari persentase capaian IKU digunakan 3 tingkatan warna indikator untuk mengklasifikasikan persentase capaian yaitu: ‐

warna merah untuk persentase di bawah 80%

‐

warna kuning untuk persentase di bawah 100%

‐

warna hijau untuk persentase 100% atau lebih

Target, realisasi, dan capaian IKU BPPK Tahun 2016 serta realisasi IKU Tahun 2015, disajikan dalam Tabel 3.2 berikut ini: Tabel 3.2 Target dan Realisasi serta Capaian IKU BPPK Program (1) Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Keuangan

Sasaran

Indikator Kinerja

Realisasi

Target

Realisasi

Strategis

Utama

2015

2016

2016

(2)

1 SDM Keuangan

(3)

1.a-CP Nilai Peningkatan

(4)

28,9

(5)

(6)

Capaian% (7)

23

34,16

120%

95,18%

90%

93,09%

103,43%

4,02

4,07

4,33

106,39%

N/A

4

4,33

108,25%

N/A

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

5,499%

2,3735%

2,5336%

106,74%

N/A

4

4,36

109%

Kompetensi SDM

Negara Berkompetensi Tinggi 2 Lulusan Pendidikan

2.a-N Persentase Lulusan

dan Pelatihan

Diklat dengan

Berkualitas Tinggi

Predikat minimal Baik

sesuai dengan Kebutuhan 3 Kepuasan Pengguna

3.a-N

Indeks Kepuasan Pengguna Layanan

Layanan yang Tinggi

3.b-N

Indeks persepsi unit pengguna terhadap lulusan PKN STAN

4 Perencanaan dan

4.a-N

Persentase Tahapan

Perumusan

Penyelesaian

Kebijakan yang

Kebijakan Kemenkeu Corporate University

Berkualitas Tinggi 5 Program yang

5.a-N

Akomodatif

Persentase Program Diklat yang Mendapatkan Nilai Validasi A

5.b-N

Persentase Jam Pelatihan Pegawai terhadap Jam Kerja Kemenkeu

6 Proses Pembelajaran

6.a-N

Indeks Persepsi

yang Kreatif dan

Peserta Diklat terhadap

Efektif

Proses Pembelajaran

10


Program (1)

Sasaran

Indikator Kinerja

Realisasi

Strategis

Utama

2015

(2)

(3)

(4)

7 Evaluasi Kebijakan

7.a-N

yang Komprehensif

Persentase Program

Target

Realisasi

2016

2016

(5)

Capaian%

(6)

(7)

100%

100%

100%

100%

97,74%

90%

93,60%

104%

N/A

100%

100%

100%

N/A

1%

0%

120%

N/A

95%

97,16%

102,27%

Diklat yang Berkontribusi terhadap Peningkatan Kompetensi

8 SDM yang

8.a-CP Persentase Pejabat

Kompeten, Kreatif

yang telah Memenuhi

dan Memiliki

Standar Kompetensi

Perilaku yang Tepat 9 Organisasi yang

Jabatan 9.a-CP Persentase

Efisien, Efektif, dan

Penyelesaian

Memiliki Budaya

Blueprint Sertifikasi di

yang Tepat

Bidang Keuangan Negara

10 Teknologi Informasi dan Komunikasi

10.a-


Tepat Guna 11 Pengelolaan Keuangan dan Aset

Persentase Kualitaas Pelaksanaan Anggaran

yang Optimal dan Akuntabel Sumber : LCK BPPK Q1 2016, Bagian OTL Sekretariat Badan

Penjelasan tiap-tiap capaian IKU adalah sebagai berikut: 1) Nilai Peningkatan Kompetensi SDM IKU Nilai Peningkatan Kompetensi SDM bertujuan untuk mengukur keberhasilan program pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh BPPK untuk meningkatkan kompetensi peserta diklat Kementerian Keuangan. Kompetensi SDM adalah karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai tugas dan/atau fungsi jabatan. IKU ini dimaksudkan untuk mengukur outcome dari program-program pengembangan SDM melalui diklat yang diselenggarakan BPPK. Selain itu, IKU ini juga dapat membantu unit-unit pengguna untuk mengetahui peningkatan kompetensi individual para peserta pendidikan dan pelatihan dari unitnya masing-masing. Unit penanggung jawab IKU ini adalah seluruh Pusdiklat dengan formula penghitungan capaian IKU sebagai berikut: Formula : Rata-rata (nilai kompetensi akhir – nilai kompetensi awal)

Kompetensi SDM adalah karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai tugas dan/atau fungsi jabatan.

11


Nilai peningkatan kompetensi SDM didapatkan dari rerata raw data selisih level kompetensi akhir dengan level kompetensi awal setiap responden. Adapun Teknis pengukurannya dilakukan dalam dua fase: 1. Leveling kompetensi awal dengan menggunakan pre-assessment melalui metode survey 360°. Pegawai yang akan dianalisis adalah pegawai yang memiliki nilai pre-assessment dibawah 60. 2. Leveling kompetensi akhir, menggunakan metode yang sama. Kegiatan ini secepat-cepatnya 3 bulan dan selambat-lambatnya 6 bulan setelah peserta kembali bekerja sesuai dengan kompetensi yang diperoleh dari diklat yang diikuti. Pada Tahun 2016, BPPK melakukan evaluasi pada 23 Diklat. Jenis diklat yang dievaluasi meliputi Diklat Teknis Substantif Spesialisasi (DTSS), Diklat Teknis Substansif Dasar (DTSD), Diklat Fungsional (DF), dan Diklat Peningkatan Kompetensi (DPK). Target pada tahun 2016 sebesar 23 mengalami peningkatan dari target yang ditentukan tahun 2015 sebesar 22. Diklat yang akan dievaluasi adalah: I. Pusdiklat PSDM ‐ DPK Coaching Mentoring ‐ DTU Penyusunan Standard Operating Procedure II. Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan ‐ Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah ‐ Diklat Analisis Anggaran dan Biaya tingkat Satker ‐ Diklat Penguji Tagihan III. Pusdiklat Pajak ‐ DTSS Manajemen Keberatan dan Banding ‐ DTSD Pajak I ‐ DF Pemeriksa Ahli ‐ DTSS Petugas Ekstensifikasi IV. Pusdiklat Bea dan Cukai ‐ DTSS Juru Sita ‐ DTSS Pemeriksaan Sarana Pengengkut Udara ‐ DTSS Intelejen Analis Tk. I ‐ DTSS Pelayanan Administrasi Manifes ‐ DTSS Patroli dan pemeriksaan Sarana Pengengkut Laut ‐ DTSS Kepatuhan Internal ‐ DTSS Penggunaan Pemindai Kabin dan Kargo V. Pusdiklat KNPK ‐ DTSS Pengelolaan Kekayaan Negara lain-lain ‐ DTSS Aplikasi SIMAN Tk. Lanjutan 12


‐ DTSS Pengetahuan Lelang (bagi asisten pejabat lelang) VI. Pusdiklat KU ‐ DTU Tata Naskah Dinas ‐ DTU Pengelolaan Kinerja ‐ DTU Manajemen Risiko ‐ DTU Curriculum Design UNIT

TARGET REALISASI

BPPK Pusdiklat Pengembangan SDM

23 20,00

34,16 28,38

Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan

24,00

34,95

Pusdiklat Pajak

Pusdiklat KNPK

Pusdiklat Bea dan Cukai

Pusdiklat Keuangan Umum

20,00

24,20

26,40

22,00

24,02

40,50

39,52

32,48

PENJELASAN CAPAIAN No. Nama Diklat 1. Diklat Coaching Mentoring 2. DTU Penyusunan Standard Operating Procedure No. Nama Diklat 1. Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Diklat Analisis Anggaran dan Biaya tingkat Satker 3. Diklat Penguji Tagihan No. Nama Diklat 1. DTSS Manajemen Keberatan dan Banding 2. DTSD Pajak I 3. DF Pemeriksa Ahli 4. DTSS Petugas Ekstensifikasi No. Nama Diklat 1. DTSS Pengelolaan Kekayaan Negara Lain‐lain 2. DTSS Aplikasi SIMAN TK. 3. DTSS Pengetahuan Lelang (bagi asisten pejabat lelang) No. Nama Diklat 1. DTSS Juru Sita 2. DTSS Pemeriksaan Sarana Pengangkut Udara 3. DTSS Intelejen Analis Tk.I 4. DTSS Pelayanan Administrasi Manifes 5. DTSS Patroli dan Pemeriksaan Saranan Pengangkut Laut 6. DTSS Kepatuhan Internal 7. DTSS Penggunaan Pemindai Kabin dan Kargo No. Nama Diklat 1. DTU Tata Naskah Dinas 2. DTU Pengelolaan Kinerja 3. DTU Manajemen Risiko 4. DTU Curriculum Design

Nilai 20,77 36,0 Nilai 42,85 39,79 22,21 Nilai 22,53 23,44 26,33 23,76 Nilai 35,30 40,00 46,20

Nilai 35,62 47,79 31,55 40,93 42,58

32,34 45,82 Nilai 37,04 31,89 36,22 24,76

13


Kaitan pencapaian target IKU Nilai Peningkatan Kompetensi SDM Tahun 2015 dengan sasaran dalam Renstra Kementerian Keuangan 2015 – 2019 yaitu mendukung ketercapaian sasaran strategis SDM yang kompetitif dalam menunjang pencapaian tujuh tujuan Kementerian Keuangan, dengan indikator kinerja dan target yang sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Keuangan tersebut. Dengan tercapainya target Nilai Penilaian

Kompetensi SDM maka dapat mengindikasikan baiknya koordinasi

antara BPPK dengan unit Eselon I di Kementerian Keuangan untuk mewujudkan SDM Kementerian Keuangan yang berintegritas dan berkompetensi tinggi. Pada Tahun 2016, target IKU ini sebesar 23 yang berarti alumni diklat diharapkan akan memperoleh kenaikan nilai level kompetensi sebesar 23. Periode pelaporan IKU ini adalah tahunan. Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2016, Realisasi IKU ini sebesar 34,16 dari target yang ditetapkan sebesar 23 sehingga diperoleh capaian melebihi 120%. Realisasi tersebut, lebih besar dibanding tahun sebelumnya sebesar 28,94. 2) Persentase Lulusan Pendidikan dan Pelatihan dengan Predikat Minimal Baik IKU ini bertujuan untuk mengukur kualitas proses pembelajaran selama diklat yang diselenggarakan oleh BPPK dalam rangka memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan atas SDM yang kompeten. IKU ini bermanfaat memberikan umpan balik kepada BPPK untuk memperbaiki proses pembelajaran pada setiap lini. Formula untuk mengukur capaian IKU adalah sebagai berikut: Jumlah peserta diklat yang lulus ujian dengan Formula =

predikat minimal baik Jumlah peserta diklat yang lulus ujian

x 100%

Peserta diklat yang lulus ujian dengan predikat minimal baik adalah peserta diklat yang diukur berdasarkan nilai pada evaluasi pertama. Batas minimal baik adalah:  76 pada Diklat Prajabatan, Diklat Teknis dan Diklat Fungsional  70 pada Diklat Kepemimpinan  Skor IBT 79 pada program predeparture training  3,00 pada Program Diploma.

14


Dalam pelaksanaan evaluasi hasil belajar peserta, Pusdiklat serta Balai Diklat Keuangan menggunakan panduan berupa pedoman nomor PER – 1/PP/2012 tentang Pedoman Evaluasi dan Rekomendasi Diklat di Lingkungan Kementerian Keuangan. Target pada tahun 2016 sama dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 90%. Sedangkan, realisasi periode Tahun Anggaran 2016 sebesar 93,09% atau lebih rendah dari realisasi tahun sebelumnya sebesar 95,18%. Dengan demikian, capaian Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar 103,43%. Persentase Lulusan Diklat dari Kemenkeu dengan Predikat Minimal Baik merupakan IKU yang pengukurannya selalu dilaksanakan pada tahun 2010 sampai dengan tahun ini. Adapun capaiannya adalah sebagai berikut : TAHUN

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

85,52%

88,90%

85,78%

87,33%

95,28%

95,18%

93,09%

Persentase Lulusan Diklat dari Kementerian Keuangan dengan Predikat Minimal Baik

3) Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Indeks Kepuasan Pengguna Layanan merupakan nilai kepuasan pelanggan atas layanan unggulan BPPK terhadap pihak eksternal. IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap layanan unggulan BPPK. Pada Tahun 2016, layanan BPPK yang diukur adalah layanan diklat, Ujian Saringan Masuk STAN serta Seleksi Pascasarjana. Proses pengukuran IKU ini dilakukan oleh pihak independen dari luar Kementerian Keuangan yang dikoordinasikan oleh Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Pada tahun 2016, BPPK mendapatkan nilai 4,33 poin, lebih tinggi dari Kemenkeu yang mendapatkan skor 4,19. Dari aspek yang dinilai, nilai tertinggi terdapat pada aspek “keamanan lingkungan dan layanan” (4,48). Sedangkan nilai terendah sekaligus satu-satunya aspek yang nilainya dibawah rata-rata Kemenkeu adalah “lingkungan pendukung” (4,18). Aspek yang dinilai masih membutuhkan perbaikan adalah:  Lingkungan Pendukung.  Keterbukaan/kemudahan Akses terhadap Informasi.  Informasi Layanan (persyaratan, prosedur, dll.) Target pada tahun 2016 sebesar 4,07 mengalami penurunan dari target yang ditentukan tahun 2015 sebesar 4,1. Namun demikian, realisasi pada Tahun Anggaran 2016 ini adalah sebesar 4,33 dan melampaui angka realisasi tahun sebelumnya yaitu 4,02. Dengan demikian capaian Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar 106,39%.

15


4) Indeks Persepsi Unit pengguna terhadap Lulusan PKN STAN  Objek yang akan dievaluasi adalah lulusan dengan masa kerja 0 – 4 tahun.  Subjek/responden

adalah

para

atasan/pimpinan

di

instansi

pemerintah

pengguna lulusan PKN STAN, yaitu: kantor pusat/kantor vertikal unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan.  Riset dilakukan dengan pendekatan kuantitatif (survei dengan menggunakan kuesioner) dan kualitatif (wawancara dan FGD).  Model pengukuran yang akan digunakan mengacu pada model tingkat kepentingan dan kinerja atau Importance Performance Analysis (IPA). Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2016, Realisasi IKU ini sebesar 4,33 dari target yang ditetapkan sebesar 4 sehingga diperoleh capaian sebesar 108,25%. 5) Persentase Tahapan Penyelesaian Kebijakan Kemenkeu Corporate University Perencanaan perencanaan

dan

dan

perumusan

perumusan

kebijakan

kebijakan

yang

pendidikan

berkualitas dan

tinggi

pelatihan

adalah pegawai

Kementerian Keuangan untuk meningkatkan kompetensi pegawai dalam rangka memenuhi kebutuhan kompetensi pegawai yang dipersyaratkan oleh Kementerian Keuangan. Tahapan Penyelesaian Kebijakan Kemenkeu Corporate University: a. 2015 ‐ Kick off Kemenkeu Corporate University ‐ Pembentukan tim persiapan Kemenkeu Corporate University ‐ Penyusunan konsep & arsitektur Kemenkeu Corporate University ‐ Benchmarking ke CorpU sektor swasta b. 2016 ‐ Penguatan Bidang Perencanaan dan Pengembangan ‐ Implementasi IKD Pola Baru ‐ Finalisasi konsep & arsitektur Kemenkeu CorpU ‐ Penguatan trainer/Skill Group Owner c. 2017 ‐ 75% penyelenggaraan diklat berbasis Blended Learning ‐ Pelaksanaan secara penuh managemen pengetahuan d. 2018 ‐ Grand Launching Kemenkeu CorpU Pada Tahun 2016, target IKU ini sebesar 100%, dengan periode pelaporan adalah triwulanan. Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2016, Realisasi IKU ini sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100% sehingga diperoleh capaian sebesar 100%.

16


6. Persentase Program Diklat yang Mendapatkan Nilai Validasi Minimal A IKU ini bertujuan untuk menjamin kelayakan program diklat sebelum diklat diselenggarakan. Sebuah program diklat dinilai layak apabila memperoleh nilai A atau B dari kegiatan validasi program diklat. Proses validasi dilakukan oleh Tim Validasi Program Diklat dengan anggota berasal dari Sekretariat Badan dan semua Pusdiklat di lingkungan BPPK. Formula untuk mengukur capaian IKU ini adalah sebagai berikut: Jumlah program diklat yang mendapat nilai validasi Formula =

minimal A Jumlah program diklat yang divalidasi

x 100%

Target yang ditentukan Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar 100%. Target ini meningkat dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 95%. Sedangkan, realisasi pada Tahun Anggaran 2016 ini sebesar 100% sama dengan realisasi tahun sebelumnya. Sehingga, diperoleh capaian Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar 100%. Pada semester I 2016, dari 17 program diklat di BPPK yang divalidasi, seluruhnya mendapat nilai A. Program-program tersebut adalah: 

Diklat Pengelolaan dan Penarikan Utang Luar Negeri.



Diklat Fungsional Auditor Kepabeanan dan Cukai



Diklat Fungsional Peneliti Dokumen Tingkat Terampil



DTSS Pelayanan Administrasi Manifes



Lokakarya Kepatuhan Internal



DTSS Penyuluh Perpajakan



Diklat Fungsional Pemeriksa Dasar



DTSS Aplikasi Lelang



DTSS Evaluasi Nilai Perusahaan



DTSS Penilaian Bisnis dasar bagi Pegawai DJP



Diklat Desain Grafis dan Multimedia



Diklat Anti Money Laundering dan Asset Tracing



Diklat Penyusunan Program Kerja Audit, Kertas Kerja Audit dan Laporan Hasil Audit yang Efektif



Diklat Pemograman Web



Diklat Sistem Manajemen Keamanan Informasi



Diklat Islamic Finance Tingkat Dasar  Diklat Pengembangan Aplikasi Berbasis Web

17


7. Persentase Jam Pelatihan Pegawai tehadap Jam Kerja Kementerian Keuangan IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat komitmen Kementerian Keuangan untuk mengembangkan kompetensi SDM-nya melalui pendidikan dan pelatihan. IKU ini bermanfaat dalam memberikan feedback kepada BPPK dalam memperbaiki proses perencanaan kegiatan diklat. Unit in Charge untuk IKU ini adalah seluruh Pusdiklat dan seluruh Balai Diklat Keuangan. Formula untuk mengukur IKU ini adalah sebagai berikut: Total Jam Pelatihan yang Diikuti SDM Kementerian Formula =

Keuangan

x 100%

Potential Trainees x 1.507 jam

Jam pelatihan adalah seluruh jam pelatihan yang diikuti oleh SDM Kementerian Keuangan dari diklat atau seluruh kegiatan pelatihan yang dibiayai oleh DIPA Kementerian Keuangan, selain pendidikan/program pascasarjana, diploma, ujian dinas, ujian penyesuaian kenaikan pangkat dan sertifikasi. 1.507 jam merupakan jam kerja pegawai Kementerian Keuangan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan nomor 71/KMK.01/1996 tentang Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Target pada tahun 2016 sebesar 2,3735% mengalami penurunan dibandingkan dengan target yang ditentukan tahun 2015 sebesar 3,5%. Hal ini di ikuti pula dari sisi realisasi, pada Tahun Anggaran 2016 ini sebesar 2,5336% dibanding dengan angka realisasi tahun sebelumnya 5,499%. Namun demikian, capaian Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar 106,74%. IKU Persentase Jam Pelatihan Pegawai terhadap Jam Kerja Kementerian Keuangan merupakan indikator yang telah diukur sejak tahun 2010 dengan capaian realisasi per tahun yang dapat dilihat pada tabel berikut. TAHUN Persentase Jam Pelatihan Pegawai terhadap Jam Kerja

2010 3,1%

2011

2012

2,7808% 3,1996%

2013

2014

3,4951% 3,3135%

2015

2016

5,499%

2,5336%

Kementerian Keuangan

8. Indeks Persepsi Peserta Diklat terhadap Proses Pembelajaran IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat persepsi peserta diklat terhadap proses pembelajaran yang diberikan oleh BPPK. Indeks persepsi peserta diklat merupakan penilaian peserta pendidikan dan pelatihan atas kualitas pengajar, kualitas bahan ajar, kualitas metodologi pembelajaran serta ketersediaan dan kualitas sarana prasarana.

18




Kualitas

pengajar

meliputi

penguasaan

materi,

kreativitas,

pemberian

motivasi/semangat, pemberian solusi atau jawaban atas permasalahan materi, kedisiplinan, sopan santun, cara berpakaian, tutur kata, dan sebagainya. 

Kualitas bahan ajar meliputi kesesuaian dengan peraturan yang berlaku (up date), penyajian bahan ajar (huruf, kertas, cover, ilustrasi gambar, EYD, Sistematika, desain grafis), dan dapat/tidak menjadi bahan rujukan dalam pekerjaan.



Kualitas metode pembelajaran meliputi efektivitas ceramah, presentasi, diskusi, tanya jawab di kelas, dan alokasi waktu pendidikan dan pelatihan.



Ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana meliputi kelengkapan, kebersihan, kenyamanan, dan kemudahan. Data capaian diperoleh dari survei kepada peserta diklat melalui kuesioner

setelah pelaksanaan diklat. Unit in Charge untuk IKU ini adalah seluruh Pusdiklat, Balai Diklat dan STAN. Pada Tahun 2016, target IKU ini adalah sebesar 4. Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2016 ini, realisasi untuk IKU adalah 4,36 sehingga indeks capaian sebesar 109%. 9. Persentase

Program

Diklat

yang

Berkontribusi

terhadap

Peningkatan

Kompetensi IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat efektivitas diklat yang didesain dan diselenggarakan oleh BPPK untuk meningkatkan kompetensi SDM Kementerian Keuangan. Formula untuk menghitung IKU ini adalah sebagai berikut: Jumlah Program Pendidikan dan Pelatihan yang Berkontribusi pada Peningkatan Kompetensi Formula =

Jumlah Program Pendidikan dan Pelatihan yang

x 100%

Diukur Kontribusinya

Program diklat yang berkontribusi pada peningkatan kompetensi adalah program diklat untuk Kementerian Keuangan yang dinilai memberikan kontribusi terhadap peningkatan kompetensi pegawai setelah mengikuti program. Data diperoleh melalui kegiatan evaluasi pasca diklat (epasdik) terhadap program-program diklat yang dirancang dan diselenggarakan oleh Pusdiklat dan Balai Diklat. Proses epasdik dimulai dengan melakukan sampling atas program diklat yang akan di-epasdik-kan, terutama program diklat yang telah diselenggarakan pada semester I pada tahun berjalan. Responden yang datanya digunakan untuk pengukuran kontribusi diklat adalah alumni diklat yang ditempatkan sesuai dengan diklat yang telah diikuti. Pengukuran Kompetensi difokuskan pada munculnya perilaku

19


yang sesuai dengan tujuan kurikulum diklat yang dievaluasi yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau sikap. Target yang ditentukan Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar 100%. Target ini meningkat dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 95%. Sedangkan, realisasi pada Tahun Anggaran 2016 ini sebesar 100% sama dengan realisasi tahun sebelumnya. Sehingga, diperoleh capaian Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar 100%. 10. Persentase Pejabat yang Telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan IKU ini bertujuan untuk mengukur upaya BPPK menempatkan pejabat sesuai kompetensinya dalam rangka meningkatkan kualitas layanan diklat dan pencapaian tujuan organisasi lainnya. IKU ini bermanfaat untuk mengkoordinasikan kebutuhan pengembangan SDM BPPK melalui penempatan pejabat yang kompeten. Sasaran IKU ini adalah SDM yang kompeten, kreatif dan memiliki perilaku yang tepat. SDM yang kompeten, kreatif dan memiliki perilaku yang tepat adalah tenaga pendidik dan kependidikan BPPK yang memiliki nilai kompetensi sama atau di atas Standar Kompetensi Jabatan BPPK, baik hard maupun soft competencies, memiliki daya kreasi yang kontekstual dengan bidang kerja masing-masing, serta memiliki pola pikir, pola sikap dan pola tindak yang selaras dengan bidang dan unit kerjanya dalam koridor kode etik pegawai BPPK. Pengukuran IKU ini dilakukan setiap semester. Target yang ditentukan Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar 90%. Target ini meningkat dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 88%. Sedangkan, realisasi pada Tahun Anggaran 2016 ini sebesar 93,60% atau lebih rendah disbanding dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar 97,74%. Sehingga, diperoleh angka capaian Tahun Anggaran 2016 sebesar 104% 11. Persentase Penyelesaian Blueprint Sertifikasi di Bidang Keuangan Negara Pada tahun 2016, kegiatan yang akan dilakukan BPPK adalah: 

Pembentukan Tim Sertifikasi Tingkat Kementerian Keuangan



Capacitiy Building Tim Sertifikasi (Pelatihan dan Sertifikasi Penyusun Standar Kompetensi, Pelatihan dan Sertifikasi Verifikator Standar Kompetensi, serta Pelatihan dan Sertifikasi Skema Sertifikasi)



Menyelesaikan persyaratan terkait penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi oleh BPPK di Lingkungan Kementerian Keuangan



Melanjutkan draft awal standar kompetensi tingkat Kementerian Keuangan.



Piloting penerapan standar kompetensi sampai dengan sertifikasi untuk beberapa paket standar kompetensi kerja / standar kompetensi teknis terpilih. Pada periode Tahun Anggaran 2016, realisasi IKU ini adalah 100% dari target IKU

sebesar 100% sehingga diperoleh capaian sebesar 100%. 20


12. Tingkat Downtime Sistem TIK Teknologi Informasi dan Komunikasi Tepat Guna adalah pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang tepat untuk memberikan nilai lebih bagi berjalannya proses bisnis di BPPK, baik dalam proses pembelajaran maupun proses ketatalaksanan sesuai kebutuhan organisasi secara efisien. Mengukur downtime sistem TIK hanya pada aplikasi yang berisfat kritikal berdasarkan 4 kriteria, yaitu:  Potensi kerugian finansial,  Potensi tuntutan hukum,  Citra Kemenkeu,  Jumlah pengguna yang dirugikan. Pada tahun 2016, aplikasi yang dimonitoring adalah aplikasi pendaftaran USM PKN STAN. Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2016, tingkat downtime sistem pada aplikasi adalah 0%, tidak terdapat kendala yang terjadi, baik dari sisi aplikasi maupun database. Sedangkan dalam IKU ini memberikan kelonggaran tingkat Downtime Sistem TIK sebesar 1%. Sehingga pada periode Tahun Anggaran 2016 capaian IKU ini sebesar 120% 13. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran IKU

ini

dimaksudkan

untuk

mendukung

pencapaian

sasaran

strategis

pengelolaan anggaran yang optimal dan akuntabel, yaitu pengelolaan keuangan secara tepat yang memenuhi prinsip-prinsip 3E (Ekonomis, Efisiensi dan Efektivitas) sehingga dapat memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan perkantoran serta mendukung berjalannya seluruh tata kelola BPPK. Implementasi pengelolaan anggaran diukur atas tiga komponen, yaitu: a. Penyerapan anggaran: Komponen ini mengukur kesesuaian realisasi belanja Belanja Barang dan Belanja Modal yang dilaksanakan dibandingkan pagu Belanja Barang dan Belanja Modal yang telah ditetapkan di lingkungan Kementerian Keuangan (BA 015). Belanja pegawai tidak diukur karena penyerapannya relatif mudah tercapai. Pengukuran penyerapan anggaran mengacu kepada realisasi anggaran non belanja pegawai pada Sistem Akuntansi Umum (SAU). b. Efisiensi : hasil lebih atau hasil sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan dan/atau penandatanganan kontrak dari suatu kegiatan yang target sasarannya telah dicapai (pencapaian output-nya lebih besar atau sama dengan 100%). Apabila pencapaian output tidak mencapai 100%, maka unsur efisiensi tidak diukur. Hasil lebih atau sisa dana adalah selisih lebih pagu kontrak dengan realisasi 21


kontrak dimana selisih lebih pagu dimaksud sudah tidak dialihkan kembali untuk kegiatan/belanja lainnya. c. Pencapaian output: Output belanja adalah output yang terdapat pada Rencana Kerja Anggaran K/L DIPA. Pengukuran pencapaian output belanja berpedoman pada SE-32/MK.1/2015 tentang tata cara pengukuran IKU penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja di lingkungan Kemenkeu. Realisasi pencapaian output dapat dilihat dalam aplikasi monev kinerja penganggaran. Realisasi IKU periode Tahun Anggaran 2016 ini sebesar 97,16% dari target IKU sebesar 95% sehingga diperoleh capaian sebesar 102,27%.

C. Realisasi Anggaran Dari keseluruhan Pagu Anggaran Tahun 2016 setelah dikurangi self blocking sebesar

RP

637.627.262.000,00,

BPPK

dapat

merealisasikan

sebesar

Rp

623.625.545.273,00. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan di lingkungan BPPK. Dalam Tabel 3.3 disajikan secara lebih rinci mengenai realisasi dan capaian anggaran kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BPPK sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2016. Tabel 3.3 Realisasi Anggaran Kegiatan BPPK Tahun 2016 PROGRAM/KEGIATAN 015.11

1731

1732

1733

1734

1735

Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur di Bidang Kementerian Keuangan Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Negara di Daerah Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang Anggaran dan Perbendaharaan Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang Kepabeanan dan Cukai Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang Selain Anggaran, Perbendaharaan, Perpajakan, Kepabeanan, Cukai,

PAGU ANGGARAN Th 2016

REALISASI Tahun Anggaran 2016

% CAPAIAN

637,627,262,000

623,625,545,273

97.80 %

104,510,440,000

103,167,245,045

98.71 %

24,839,906,000

24,438,742,179

98.39 %

26,335,407,000

25,872,472,206

98.24 %

17,909,621,000

17,620,507,038

98.39 %

22,169,630,000

21,688,446,179

97.83 %

22


REALISASI

PAGU

PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN Th 2016

Tahun Anggaran 2016

% CAPAIAN

Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan 1736

1737

1738

1739

Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang Perpajakan

104,508,725,000

103,390,688,397

98.93 %

Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan dan Manajemen serta Pendidikan Pascasarjana Bagi Pegawai Kementerian Keuangan

181,129,060,000

180,047,662,713

99.40 %

Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Pendidikan Program Diploma Keuangan

112,301,490,000

104,276,489,789

92.85 %

43,922,983,000

43,123,291,727

98.18 %

Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Bagi Unit Kerja di Lingkungan BPPK

Sumber : Data Bagian Keuangan;

Sedangkan target dan realisasi capaian keluaran (output) serta realisasi biaya kegiatan sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2016 dapat dilihat pada Tabel 3.4 berikut: Tabel 3.4 Realisasi Output Kegiatan BPPK Tahun 2016 Pencapaian Output PROGRAM/KEGIATAN 015.11.04 1731

CAPAIAN (%)

Realisasi (Rp)

Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Negara di Daerah

Layanan Kediklatan di Daerah Layanan Perkantoran

12 Layanan

12 Layanan

100 %

29.792.397.739

348 Layanan

348 Layanan

100 %

35.797.535.920

12 Bulan

12 Bulan

100 %

37.577.311.386

Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang Anggaran dan Perbendaharaan Dukungan Manajerial Layanan Kediklatan di Bidang Anggaran dan Perbendaharaan Layanan Perkantoran

1733

REALISASI Tahun 2016

Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur di Bidang Kementerian Keuangan

Dukungan Manajerial

1732

TARGET Tahun 2016

12 Layanan

12 Layanan

100 %

3.242.320.624

174 Layanan

181 Layanan

104.02 %

9.332.987.325

12 Bulan

12 Bulan

100 %

11.863.434.230

Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang Kepabeanan dan Cukai Dukungan Manajerial

12 Layanan

12 Layanan

100 %

2.417.748.265

Layanan Kediklatan di Bidang Kepabeanan dan Cukai

10 Layanan

10 Layanan

100 %

11.734.232.504

12 Bulan

12 Bulan

100 %

11.720.491.437

Layanan Perkantoran

23


Pencapaian Output TARGET

PROGRAM/KEGIATAN 1734

Tahun 2016

12 Layanan

12 Layanan

100 %

2.339.794.056

91 Layanan

91 Layanan

100 %

5.900.247.991

12 Bulan

12 Bulan

100 %

9.380.464.991

Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang Selain Anggaran, Perbendaharaan, Perpajakan, Kepabeanan, Cukai, Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan Dukungan Manajerial

12 Layanan

12 Layanan

100 %

1.225.776.435

Layanan Kediklatan di Bidang Keuangan Umum

12 Layanan

14 Layanan

116.67 %

12.702.801.680

12 Bulan

12 Bulan

100 %

7.759.868.064

Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang Perpajakan Dukungan Manajerial

12 Layanan

12 Layanan

100 %

75.680.981.866

Laporan Layanan Dukungan Kediklatan

10 Layanan

10 Layanan

100 %

14.658.552.280

12 Bulan

12 Bulan

100 %

13.051.154.251

Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan dan Manajemen serta Pendidikan Pascasarjana Bagi Pegawai Kementerian Keuangan Dukungan Manajerial

12 Layanan

12 Layanan

100 %

6.213.703.548

Layanan Diklat Kepemimpinan dan Manajemen serta Pasca Sarjana

32 Layanan

32 Layanan

100 %

159.427.061.504

12 Bulan

12 Bulan

100 %

14.406.897.661

Layanan Perkantoran 1738

Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Pendidikan Program Diploma Keuangan Dukungan Manajerial

12 Layanan

12 Layanan

100 %

14.277.000.898

Layanan Pendidikan Program Diploma Keuangan

16 Layanan

16 Layanan

100 %

51.473.927.146

4 Layanan

4 Layanan

100 %

20.556.635.905

12 Bulan

12 Bulan

100 %

17.968.925.840

Layaanan BLU Layanan Perkantoran 1739

(Rp)

Layanan Kediklatan di Bidang Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan


Realisasi

Dukungan Manajerial


CAPAIAN (%)

Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan


REALISASI Tahun 2016

Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Bagi Unit Kerja di Lingkungan BPPK Dukungan Manajerial Layanan Kesekretariatan Laporan Penelitian Pengembangan Layanan Perkantoran

dan

12 Layanan

12 Layanan

100 %

2.718.787.936

6 Layanan

6 Layanan

100 %

19.961.813.754

8 Laporan

9 Laporan

112.50%

717.983.559

12 Bulan

12 Bulan

100 %

19.724.706.478

Sumber : Data Bagian Keuangan;

24


D. Kinerja Lainnya Dalam hal mendukung Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur di Bidang Keuangan Negara, BPPK akan berusaha menjadi mitra strategis bagi unit-unit di dalam dan diluar Kementerian Keuangan guna pengembangan SDM keuangan negara. Kerja sama (MoU) dengan Perguruan Tinggi Negeri merupakan bentuk peran serta BPPK, dan pula bertujuan untuk mensosialisasikan pemahaman mengenai pengelolaan keuangan negara di masyarakat, khususnya di lingkungan mahasiswa. Dalam masa mendatang Kementerian Keuangan akan membangun expertise yang sangat banyak di bidang keuangan negara. Kerja sama (MoU) dengan beberapa Perguruan Tinggi Negeri (PTN) ini akan mempercepat proses munculnya tenagatenaga ahli spesifik di bidang keuangan negara. Adanya keterbatasan kapasitas dalam bidang keuangan negara menjadi semangat untuk membangun expertise yang banyak tersebut. Kinerja kementerian Keuangan yang optimal memerlukan dukungan dari Kementerian/Lembaga lainnya dan seluruh Pemda serta masyarakat. Di sisi lain upaya mengembangkan SDM masih terbatas dan lebih terkonsentrasi di Kementerian Keuangan padahal expertise di bidang keuangan tersebut juga dibutuhkan di Kementerian/Lembaga (K/L) lainnya, Pemerintah Daerah (Pemda) bahkan pemerintah desa. Pengembangan SDM perlu dilakukan untuk kebutuhan tersebut. Selama ini BPPK lebih memprioritaskan SDM Kementerian Keuangan. Untuk mempercepat proses munculnya para tenaga ahli spesifik di bidang keuangan negara di luar Kementerian Keuangan, maka diambil langkah strategis dengan membangun expertise di bidang keuangan negara melalui kerja sama BPPK dengan PTN di Indonesia. Melalui Perguruan tinggi diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknolgi serta menghasilkan ilmuwan dan profesional dalam bidang keuangan negara. Dalam tahap awal Perguruan Tinggi yang diharapkan menjadi mitra kerja sama adalah perguruan tinggi negeri di lokasi wilayah kerja Balai Diklat Keuangan selaku Unit

Pelaksana

Teknis

(UPT)

BPPK

di

daerah,

namun

demikian

dalam

perkembangannya akan diperluas meliputi Perguruan Tinggi Negeri yang lain. Secara garis besar, penyelenggaraan mata kuliah di bidang keuangan negara (Anggaran Negara, Perbendaharaan Negara, Perpajakan, Kepabeanan dan Cukai, dan Kekayaan Negara), dan kemudian dapat ditindaklanjuti dengan: a. pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat; b. pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia melalui diklat; c. pengkajian dan pengelolaan keuangan negara; d. perbantuan tenaga ahli;

25


e. perbantuan pengembangan perguruan tinggi; dan f.

lokakarya, workshop, pelatihan, dan seminar,

di bidang keuangan negara. Setiap PTN pada dasarnya memiliki ruang lingkup kerja sama yang sama, namun beberapa teknis pelaksanaan MoU-nya yang mungkin berbeda. Kebijakan yang diambil terkait jangka waktu MoU adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani MoU tersebut. Dan dapat diperpanjang setelah ada persetujuan antara BPPK dengan PTN paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum MoU tersebut berakhir. Tindak lanjut Pelaksanaan Mou kemungkinan dapat dilaksanakan dengan mekanisme : a. Dalam hal Kerja Sama Program Diklat (KSPD) mekanisme pembiayaannya sesuai dengan ketentuan peraturan Kepala BPPK tentang KSPD. Dalam hal pembiayaan ini dapat dilakukan oleh Mitra Kerja sama maupun Cost Sharing. b. Dalam hal pendidikan, penelitian atau pengabdian masyarakat yang dilaksanakan dengan perguruan tinggi dapat dilakukan dengan mekanisme Cost Sharing atau berupa bantuan tenaga ahli. Sampai saat ini ada 20 (dua puluh) Perguruan Tinggi Negeri yang sudah melakukan MoU, yaitu: 1. Univ. Sriwijaya

11. Univ. Brawijaya

2. Univ. Sumatera Utara

12. Univ. Jember

3. Univ. Udayana

13. Univ. Diponegoro

4. Univ. Padjadjaran

14. Univ. Andalas

5. Univ. Sam Ratulangi

15. Univ. Gadjah Mada

6. Univ. Mulawarman

16. Univ. TanjungPura

7. Univ. Riau

17. ITB

8. Univ. Nusa Cendana

18. Univ. Lambung Amangkurat

9. Univ. Sebelas Maret

19. Univ. Jenderal Soedirman

10. Univ. Lampung

20. Univ. Mataram

26


BAB IV PENUTUP A. Simpulan Laporan Kinerja BPPK Tahun 2016 ini merupakan gambaran pencapaian kinerja BPPK dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja BPPK. Laporan ini adalah pertanggungjawaban pelaksanaan program BPPK yaitu Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Keuangan. Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2016, BPPK telah merealisasikan anggaran sebesar Rp623.625.545.273,00 atau 97,80% dari Pagu Anggaran setelah dikurangi self blocking sebesar Rp637.627.262.000,00. Realisasi dan capaian anggaran untuk masingmasing kegiatan adalah sebagai berikut: 1)

Kegiatan Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan keuangan

negara

di

Daerah

memiliki

Pagu

Rp104.510.440.000,00 dan direalisasikan sebesar

Anggaran

sebesar

Rp103.167.245.045,00, atau

tercapai 98,71%. 2)

Kegiatan Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang Anggaran dan Perbendaharaan memiliki Pagu Anggaran sebesar Rp24.839.906.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp24.438.742.179,00, atau tercapai 98,39%.

3)

Kegiatan Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang Kepabeanan dan Cukai memiliki Pagu Anggaran sebesar Rp26.335.407.000,00 dan direalisasikan sebesar

Rp25.872.472.206,00, atau

tercapai 98,24%. 4)

Kegiatan Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan memiliki Pagu Anggaran

sebesar

Rp17.909.621.000,00

dan

direalisasikan

sebesar

Rp17.620.507.038,00, atau tercapai 98.39%. 5)

Kegiatan Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang Selain Anggaran, Perbendaharaan, Perpajakan, Kepabeanan, Cukai, Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan memiliki Pagu Anggaran sebesar Rp22.169.630.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp21.688.446.179,00, atau tercapai 97,83%.

27


6)

Kegiatan Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional

di

Bidang

Perpajakan

memiliki

Rp104.508.725.000,00 dan direalisasikan sebesar

Pagu

Anggaran

sebesar

Rp103.390.688.397,00, atau

tercapai 98,93%. 7)

Kegiatan Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan dan Manajemen serta Pendidikan Pascasarjana Bagi Pegawai Kementerian Keuangan

memiliki

Pagu

Anggaran

sebesar

Rp181.129.060.000,00

dan

direalisasikan sebesar Rp180.047.662.713,00, atau tercapai 99,40%. 8)

Kegiatan Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Pendidikan Program Diploma Keuangan memiliki Pagu Anggaran sebesar Rp112.301.490.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp104.276.489.789,00, atau tercapai 92,85%.

9)

Kegiatan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Bagi Unit Kerja di Lingkungan BPPK memiliki Pagu Anggaran sebesar Rp43.922.983.000,00 dan direalisasikan sebesar

Rp43.123.291.727,00, atau

tercapai 98.18% Berdasarkan hasil capaian IKU BPPK sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2016 dapat disimpulkan hal-hal berikut: 

Nilai Peningkatan Kompetensi SDM dengan realisasi sebesar 34,16 dari target yang ditetapkan sebesar 23. Dengan demikian, hasil capaian adalah melebihi 120%



Persentase Lulusan Diklat dari Kementerian Keuangan dengan Predikat minimal Baik dengan realisasi sebesar 93,09%, atau lebih baik dari target yang ditetapkan sebesar 90%. Dengan demikian, hasil capaian adalah sebesar 103,43%



Indeks Kepuasan Pengguna Layanan dengan realisasi sebesar 4,33 dari target yang ditetapkan sebesar 4,07. Dengan demikian, hasil capaian adalah sebesar 106,39%



Indeks Persepsi Unit Pengguna terhadap Lulusan PKN STAN dengan realisasi sebesar 4,33 dari target yang ditetapkan sebesar 4. Dengan demikian, hasil capaian adalah sebesar 108,25%



Persentase Tahapan Penyelesaian Kebijakan Kemenkeu Corporate University dengan realisasi sebesar 100%, dari target yang ditetapkan sebesar 100%.




dengan

realisasi sebesar 100%, atau sama dengan target yang ditetapkan sebesar 100%.

28




Persentase Jam Pelatihan Pegawai terhadap Jam Kerja Kementerian Keuangan dengan realisasi sebesar 2,5336%, dari target yang ditetapkan sebesar 2,3735%. Dengan demikian, hasil capaian adalah sebesar 106,74%



Indeks Persepsi Peserta Diklat terhadap Proses Pembelajaran dengan realisasi sebesar 4,36%, atau lebih baik dari target yang ditetapkan sebesar 4%. Dengan demikian, hasil capaian adalah sebesar 109%.



Persentase

Program

Diklat

yang

Berkontribusi

terhadap

Kompetensi dengan realisasi sebesar 100% dari target

Peningkatan

yang ditetapkan

sebesar 100%. 

Persentase Pejabat yang Telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan dengan realisasi sebesar 93,60%, atau lebih baik dari target yang ditetapkan sebesar 90%. Dengan demikian, hasil capaian adalah sebesar 104%.



Persentase Penyelesaian Blueprint Sertifikasi di Bidang Keuangan Negara dengan realisasi sebesar 100%, atau sama dengan target yang ditetapkan sebesar 100%.



Tingkat Downtime Sistem TIK dengan realisasi sebesar 0%, atau lebih baik dari target yang ditetapkan sebesar 1%.



Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dengan realisasi sebesar 97,16%, atau lebih baik dari target yang ditetapkan sebesar 95%. Dengan demikian, hasil capaian adalah sebesar 102,27%

29

LAMPIRAN I PENETAPAN KINERJA BPPK TAHUN 2016

LAMPIRAN II PENGUKURAN KINERJA BPPK TAHUN 2016

-2PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2016 Unit Organisasi

: Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Sasaran Strategis

Program

(1) Pendidikan dan Pelatihan

(2) 1

Keuangan

SDM Keuangan Negara

(3)

1.a-CP

Nilai Peningkatan Kompetensi SDM

2.a-N

Persentase Lulusan Diklat dengan Predikat

Target 2016 (4)

Realisasi 2016 (5)

% Capaian (6)

23

34,16

90%

93,09%

103,43%

4,07

4,33

106,39%

4

4,33

108,25%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

2,3735%

2,5336%

4

4,36

109%

100%

100%

100%

120%

Berkompetensi Tinggi

Aparatur Kementerian


2

Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Berkualitas Tinggi sesuai dengan

minimal Baik

Kebutuhan 3

Kepuasan Pengguna Layanan

3.a-N

Indeks Kepuasan Pengguna Layanan

3.b-N

Indeks persepsi unit pengguna terhadap

yang Tinggi

lulusan PKN STAN 4

Perencanaan dan Perumusan

4.a-N

Kebijakan yang Berkualitas Tinggi 5

Program yang Akomodatif

Persentase Tahapan Penyelesaian Kebijakan Kemenkeu Corporate University

5.a-N


5.b-N

Persentase Jam Pelatihan Pegawai

106,74%

terhadap Jam Kerja Kemenkeu 6

Proses Pembelajaran yang Kreatif

6.a-N

dan Efektif 7

Evaluasi Kebijakan yang Komprehensif

Indeks Persepsi Peserta Diklat terhadap Proses Pembelajaran

7.a-N

Persentase Program Diklat yang Berkontribusi terhadap Peningkatan Kompetensi

-3Sasaran Strategis

Program

(1)


(2) 8

(3)

SDM yang Kompeten, Kreatif dan

8.a-CP

Memiliki Perilaku yang Tepat 9

Organisasi yang Efisien, Efektif,

Teknologi Informasi dan

Realisasi 2016 (5)

% Capaian (6)

90%

93,60%

104%

100%

100%

100%

120%

Standar Kompetensi Jabatan 9.a-CP

dan Memiliki Budaya yang Tepat 10

Persentase Pejabat yang telah Memenuhi

Target 2016 (4)

Persentase Penyelesaian Blueprint Sertifikasi di Bidang Keuangan Negara

10.a-N


1%

0%

11.a-CP

Persentase Kualitaas Pelaksanaan Anggaran

95%

97,16%

Komunikasi Tepat Guna 11

Pengelolaan Keuangan dan Aset

102,27%

yang Optimal dan Akuntabel Jumlah Anggaran Tahun 2016 Realisasi Anggaran Tahun 2016

: Rp 637.627.262.000,00 : Rp 623.625.545.273,00 Kepala Badan,

(ttd) Sumiyati NIP 19610706 198203 2 001

Kementerian Keuangan RI

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Jalan Purnawarman N0.99 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 +62 21 7394666, 7204131 : Telepon +62 21 7261775 : Faksimili www.bppk.kemenkeu.go.id : Situs

Laporan Kinerja. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Tahun Kementerian Keuangan RI. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Recommend Documents