BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN LAPORAN KINERJA. Tahun

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

LAPORAN KINERJA Tahun

2015

LAPORAN KINERJA BPPK TAHUN 2015

Executive Summary Realisasi 9 (sembilan) dari 11 (sebelas) Sasaran Strategis BPPK tahun 2015 telah melampaui targetnya. Hal ini mencerminkan efektivitas kinerja BPPK. Laporan Kinerja ini merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas BPPK mencakup rencana dan realisasi perencanaan strategis dan akuntabilitas kinerja untuk periode 1 Januari s.d 31 Desember 2015. Sasaran Strategis BPPK tahun 2015 sebagai berikut : 

SDM keuangan negara Berkompetensi Tinggi.



Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Berkualitas Tinggi sesuai dengan Kebutuhan.



Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi.



Perencanaan dan Perumusan Kebijakan yang Berkualitas Tinggi.



Program yang Akomodatif.



Proses Pembelajaran yang Kreatif dan Efektif.



Evaluasi Kebijakan yang Komprehensif.



SDM yang Kompeten, Kreatif dan Memiliki Perilaku yang Tepat.



Organisasi yang Efisien, Efektif, dan Memiliki Budaya yang Tepat.



Teknologi Informasi dan Komunikasi Tepat Guna.



Pengelolaan Keuangan dan Aset yang Optimal serta Akuntabel. Meskipun demikian masih ada 2 (dua) Sasaran Strategis BPPK yang belum

mencapai targetnya yaitu : 

Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi: pada IKU (Indikator Kinerja Utama) Indeks Kepuasan Pengguna Layanan realisasinya sebesar 4,02 dari target yang ditetapkan sebesar 4,1 sehingga diperoleh indeks capaian sebesar 98,05% Hasil tersebut tidak memenuhi target dikarenakan adanya beberapa hal sebagai berikut : 

Lingkungan Pendukung, perlu perbaikan infrastruktur teknologi informasi.

i




Akses terhadap Kantor Layanan, keterbatasan pemberian layanan secara online.



Waktu Penyelesaian Layanan, belum mampu memberikan layanan informasi monitoring untuk tahapan proses penyelesaian atas layanan yang diminta.



Pengenaan Sanksi/Denda atas Pelanggaran terhadap Ketentuan Layanan (Syarat/Prosedur), perlu perbaikan mekanisme pengajuan keberatan/banding

terhadap

sanksi

yang

diberikan

dan

transparasi mengenai keputusan pengenaan sanksi/denda. Dari permasalahan yang ada, BPPK telah melakukan tindakan serta menyusun rekomendasi dan rencana aksi guna perbaikan layanan antara lain : 

Tersedianya Aplikasi Semantik (Sistem Manajemen Diklat dan Informasi BPPK).



Updating

berita

dan

pengumuman

melalui

website

bppk.kemenkeu.go.id. 

Tersedianya call center “Halo BPPK” dan official akun media sosial seperti facebook dan twitter.



Penyediaan fitur call center pada setiap unit di BPPK dan memperbanyak layanan online dengan periode target semester I Tahun 2016.



Konfirmasi kepada tim survei mengenai aspek yang perlu diperbaiki

pada

kriteria

Pengenaan

Sanksi/Denda

atas

Pelanggaran terhadap Ketentuan Layanan (Syarat/Prosedur). Sekretariat BPPK sebagai penanggung jawab

dengan periode

target perbaikan Triwulan I Tahun 2016. 

Sosialisasi aplikasi Semantik (Sistem Manajemen Diklat dan Informasi BPPK) dilakukan oleh Sekretariat BPPK dengan periode target Triwulan I Tahun 2016.



Pengembangan diklat blended learning dilakukan oleh seluruh Pusdiklat sepanjang Tahun 2016.



Indeks Kesehatan Organisasi dengan realisasi sebesar 71 dari target yang ditetapkan sebesar 73, sehingga diperoleh indeks capaian sebesar 97,26%.

ii


Berdasarkan hasil survei, terdapat beberapa aspek yang belum optimal antara lain: 

Keterlibatan pegawai, disebabkan kurangnya keterlibatan pegawai di dalam dialog mengenai arah organisasi dan diskusi mengenai peran pegawai dalam mencapainya.



Manajemen konsekuensi, di antaranya manajemen reward dan punishment yang belum akuntabel.



Penghargaan dan pengakuan, disebabkan belum ada mekanisme pemberian penghargaan non-finansial.



Kesempatan karir, seperti halnya pola mutasi dan career path belum jelas.

Dari beberapa aspek yang belum optimal tersebut, BPPK telah melakukan tindakan serta menyusun rekomendasi dan rencana aksi guna perbaikan layanan antara lain : 

Telah dilakukan knowledge sharing pada beberapa unit.



Penghargaan terhadap capaian kinerja pegawai.



Pemilihan Pegawai teladan di lingkup BPPK.



Membuat kotak saran elektronik.



Sosialisasi dan diseminasi strategi dan rencana kerja unit organisasi.



Pemberian penghargaan best employee.



Penyusunan kriteria talent pool.

Berdasarkan Rencana Strategis BPPK Tahun 2015-2019, arah kebijakan dan strategi Kementerian Keuangan diimplementasikan oleh BPPK melalui 5 (lima) arah kebijakan dan strategi, yaitu: 

Terwujudnya

organisasi

yang

fit

for

purpose

dalam

rangka

mengembangkan corporate university di Kementerian Keuangan. 

Tersedianya sistem pendidikan dan pelatihan yang fleksibel memenuhi kebutuhan unit pengguna.



Tersedianya layanan keahlian di bidang pengelolaan dan pengembangan SDM.



Terwujudnya SDM Kementerian Keuangan yang memiliki kompetensi tinggi untuk menjadi SDM yang kompetitif.

iii




Tersedianya jaminan kualitas output layanan melalui sertifikasi kompetensi profesi/jabatan dan standardisasi. Untuk mewujudkan strategi dan kebijakan tersebut, BPPK memiliki 1

program

dan

9

kegiatan

dengan

jumlah

anggaran

sebesar

Rp694.143.909.000,00. Sampai dengan 31 Desember 2015, BPPK telah merealisasikan anggaran sebesar Rp623.904.758.658,00 atau 89,88%. Namun demikian, terdapat kendala pelaksanaan dalam meningkatkan pencapaian IKU dan realisasi anggaran Tahun 2015 khususnya Penyerapan Anggaran pada Output (015.11.04.1736.988) Gedung/Bangunan antara lain: -

Keterlambatan proses lelang konstruksi menyebabkan mundurnya proses konstruksi dan berpengaruh terhadap penyerapan sehingga penyerapan belanja modal rendah.

-

Keterlambatan proses lelang karena izin Multiyears dari Kementerian Keuangan terbit bulan April 2015.

-

Proses pelelangan Konsultan MK dilakukan bulan Juni 2015.

-

Perlu dilakukan reviu ulang terhadap HPS yang dibuat oleh perencana per 31 Desember 2014 sehingga pengadaan Konstruksi Pembangunan Asrama Diklat dilakukan Bulan Agustus 2015 dan Kontrak Penyedia Konstruksi dilakukan per 1 Oktober 2015.

-

Perbedaan peraturan dalam pengurusan IMB antara Peraturan Daerah dengan Peraturan Pemerintah Pusat (Permen PU Nomor 45 Tahun 2007) sehingga IMB diperkirakan akan mengalami keterlambatan dari target yang tetapkan.

iv


Daftar Isi EXECUTIVE SUMMARY .................................................................................................... i KATA PENGANTAR ........................................................................................................... v DAFTAR ISI......................................................................................................................... vi DAFTAR LAMPIRAN ...................................................................................................... vii DAFTAR TABEL .............................................................................................................. viii DAFTAR DIAGRAM ......................................................................................................... ix Bab I

Pendahuluan

1

A. Latar Belakang ...................................................................................... 1 B. Tugas dan Fungsi................................................................................. 1 C. Struktur Organisasi ............................................................................. 2 D. Sistematika Penyajian ........................................................................ 3 Bab II

Perencanaan dan Penetapan Kinerja

4

A. Pendahuluan.......................................................................................... 4 B. Visi BPPK ................................................................................................. 4 C. Misi BPPK ................................................................................................ 4 D. Arah Kebijakan dan Strategi ............................................................ 5 E. Target Kinerja ........................................................................................ 6 F. Penetapan Kinerja ............................................................................... 7 Bab III

Akuntabilitas Kinerja

10

A. Capaian Renstra ................................................................................ 10 B. Capaian Kinerja .................................................................................. 10 C. Realisiasi Anggaran .......................................................................... 25 D. Kinerja Lainnya................................................................................... 29 Bab IV

Penutup

32

A. Simpulan .............................................................................................. 32 B. Saran ………………………………………………….……………………………35 LAMPIRAN

vi


DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I

Penetapan Kinerja BPPK Tahun 2015

Lampiran II

Pengukuran Kinerja BPPK Tahun 2015

vii


DAFTAR TABEL

Tabel 2.1

Matriks Kinerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ............................... 6

Tabel 2.2

Kontrak Kinerja IKU BPPK Tahun 2015 ......................................................................... 8

Tabel 3.1

Capaian Renstra BPPK Tahun 2015 .............................................................................. 10

Tabel 3.2

Target dan Capaian IKU BPPK Tahun2015 ................................................................ 11

Tabel 3.3

Realisasi Anggaran Kegiatan BPPK Tahun 2015 .................................................... 25

Tabel 3.4

Realisasi Output Kegiatan BPPK Tahun 2015.......................................................... 27

viii


DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1.1

Struktur Organisasi BPPK ............................................................................................ 2

Diagram 2.1

Strategy Map BPPK Tahun 2015 ................................................................................ 7

ix


BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) memerlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil, bersih dan bertanggung jawab. Hal ini sejalan dengan asas akuntabilitas sebagai salah satu asas umum penyelenggaraan negara, yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai perwujudan dari peraturan di atas, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian

Kinerja.

Dengan

adanya

beberapa

ketentuan

tersebut,

sistem

pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate dalam bentuk laporan kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi dan misi instansi pemerintah akan dapat diwujudkan. Penyusunan Laporan Kinerja BPPK Tahun 2015 ini dimaksudkan sebagai perwujudan peran serta BPPK untuk mewujudkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja dalam pelaksanaan visi dan misi telah ditetapkan. Laporan Kinerja BPPK Tahun 2015 juga dimanfaatkan sebagai alat untuk memperbaiki dan/atau meningkatkan kinerja BPPK di periode yang akan datang.

B. Tugas Dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2015 tanggal 6 Maret 2015 tentang Kementerian Keuangan, BPPK mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi di bidang

1


keuangan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPPK menyelenggarakan fungsi: a) penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara; b) pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara; c) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara; d) pelaksanaan administrasi Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan; dan e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

C. Struktur Organisasi BPPK

terdiri

dari

Sekretariat

Badan

dan

6

Pusdiklat

yaitu

Pusdiklat

Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan, Pusdiklat Pajak, Pusdiklat Bea dan Cukai, Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan, dan Pusdiklat Keuangan Umum serta Politeknik Keuangan Negara STAN. Untuk penyelenggaraan diklat di daerah, BPPK memiliki unit pelaksana teknis yaitu 11 Balai Diklat Keuangan (Medan, Pekanbaru, Palembang, Cimahi, Yogyakarta, Malang, Denpasar, Pontianak, Balikpapan, Makassar, dan Manado) dan 1 Balai Diklat Kepemimpinan (Magelang). Struktur organisasi BPPK seperti terlihat dalam Diagram 1.1 berikut: Diagram 1.1 Struktur Organisasi BPPK

2


Sedangkan Politeknik Keuangan Negara STAN merupakan perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Keuangan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, seperti halnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.01/2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Keuangan Negara STAN.

D.Sistematika Penyajian Sistematika penyajian Laporan Kinerja BPPK Tahun 2015 ini adalah sebagai berikut: Bab I

Pendahuluan A. Latar Belakang B. Tugas dan Fungsi C. Struktur Organisasi D. Sistematika Penyajian

Bab II

Perencanaan dan Penetapan Kinerja A. Pendahuluan B. Visi C. Misi D. Arah Kebijakan dan Strategi E. Target Kinerja F. Penetapan Kinerja

Bab III Akuntabilitas Kinerja A. Capaian Renstra B. Capaian Kinerja C. Realisasi Anggaran D. Kinerja Lainnya Bab IV Penutup A. Simpulan B. Saran

3


BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA A. Pendahuluan Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.01/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2015-2019, setiap Unit Eselon I, Eselon II, Instansi Vertikal, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Keuangan wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra). Sejalan dengan hal ini, Renstra BPPK tahun 2015-2019 disusun berdasarkan Renstra Kementerian Keuangan tahun 2015-2019. Pada saat ini, BPPK telah menetapkan rencana strategis tahun 2015-2019 dengan Surat Keputusan Kepala Badan Nomor KEP-1162/PP/2015 tentang Rencana Strategis BPPK Tahun 2015-2019 yang didalamnya berisi tentang : Visi, Misi, Arah Kebijakan, dan Strategi serta Target Kinerja BPPK selama periode Tahun 2015-2019.

B. Visi BPPK BPPK telah menetapkan visi tahun 2015-2019, yaitu menjadi lembaga pendidikan dan pelatihan terkemuka yang menghasilkan pengelola keuangan negara berkelas dunia. Visi ini menggambarkan BPPK memiliki peran yang sangat strategis dalam pengembangan sumber daya manusia pengelola keuangan yang handal dan profesional tidak hanya untuk Kementerian Keuangan namun juga untuk instansi di luar Kementerian Keuangan.

C. Misi BPPK Dalam mewujudkan visi sebagaimana disebutkan di atas, BPPK menetapkan misi sebagai berikut: 1.

Membangun sistem pendidikan dan pelatihan SDM keuangan negara yang terintegrasi dalam mewujudkan corporate university.

2.

Mengelola dan mengembangkan tenaga pengajar pendidikan dan pelatihan SDM keuangan negara yang berkualitas.

3.

Mengembangkan sarana prasarana pembelajaran yang mutakhir dan efektif dalam mendukung pembelajaran.

4.

Mengembangkan teknologi informasi pendidikan dan pelatihan SDM keuangan negara yang berkualitas.

5.

Meningkatkan kerja sama dengan institusi pendidikan dan pelatihan terbaik.

4


D.Arah Kebijakan dan Strategi Arah Kebijakan dan Strategi yang disusun oleh BPPK dilakukan untuk mendukung

arah

kebijakan

dan

strategi

Kementerian

Keuangan.

Dalam

mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, BPPK telah menyusun 5 arah kebijakan dan 15 strategi untuk mendukung pencapaian kelima arah kebijakan yang telah ditetapkan. 1. Strategi

untuk

mewujudkan

organisasi

yang

fit

for

purpose

untuk

mengembangkan corporate university di Kementerian Keuangan adalah: a. Penataan

Organisasi

BPPK

dengan

penguatan

fungsi

perencanaan,

pengembangan, dan evaluasi diklat. b. Peningkatan kapasitas Pusdiklat, Balai Diklat Keuangan, dan Balai Diklat Kepemimpinan. 2. Strategi untuk mewujudkan SDM Kementerian Keuangan yang memiliki kompetensi tinggi untuk menjadi SDM yang kompetitif adalah: a. Penyelenggaraan diklat yang berkualitas tinggi dan dengan kuantitas yang mampu memenuhi pemerataan kebutuhan diklat bagi semua pegawai serta menjadi prioritas dalam mendukung nawa cita. b. Pengembangan kerangka kerja dan sistem organisasi pembelajaran di lingkungan Kementerian Keuangan yang memiliki keterkaitan (link and match) antara diklat yang diselenggarakan dan kebutuhan kompetensi untuk mendukung pencapaian tujuan strategis Kementerian Keuangan. c. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas tinggi di Politeknik Keuangan Negara-STAN. 3. Strategi untuk mewujudkan pendidikan dan pelatihan yang fleksibel memenuhi kebutuhan unit pengguna adalah: a. Peningkatan kapasitas SDM BPPK yang dapat mengantisipasi kebutuhan kompetensi SDM Kementerian Keuangan di masa depan. b. Pengembangan kerja sama diklat yang mendukung pengembangan SDM keuangan negara yang menjadi prioritas. c. Pengembangan desain program yang tepat melalui konversi data IKD yang akurat. d. Pengembangan manajemen pengetahuan untuk kebutuhan pendidikan dan pelatihan

yang

diarahkan

untuk

menjadi

bagian

utama

dalam

pengembangan sistem manajemen pengetahuan Kementerian Keuangan. 4. Strategi untuk mewujudkan layanan keahlian di bidang pengelolaan dan pengembangan SDM adalah: a. Pengadaan tenaga pengajar sesuai dengan kebutuhan jumlah dan 5


kompetensi. b. Peningkatan kapasitas widyaiswara sesuai dengan kompetensinya agar dapat menjadi spesialis keuangan negara yang mumpuni. c. Pengembangan budaya riset yang berkualitas. 5. Strategi untuk mewujudkan jaminan kualitas output layanan melalui sertifikasi kompetensi profesi/jabatan dan standardisasi adalah: a. Penerapan standardisasi layanan yang berlaku di lingkungan BPPK. b. Pengembangan sistem manajemen mutu untuk seluruh unit di BPPK. c. Pelaksanaan sertifikasi kompetensi di lingkup keuangan negara.

E. Target Kinerja Pada tahun 2015-2019, BPPK akan berusaha menjadi mitra strategis bagi unitunit di lingkungan Kementerian Keuangan dalam pengembangan SDM keuangan negara. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut BPPK juga didukung oleh pendanaan yang memadai dengan jumlah yang mengalami kecenderungan meningkat di setiap tahun. Peningkatan jumlah dana bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan kualitas dukungan BPPK dalam memenuhi kebutuhan unit-unit Kementerian Keuangan, khususnya di bidang pengembangan SDM keuangan negara. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaiannya, setiap kegiatan diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan yaitu: a. Nilai peningkatan kompetensi SDM. b. Persentase jam pelatihan terhadap jam kerja pegawai Kementerian Keuangan c. Persentase lulusan diklat Kementerian Keuangan dengan predikat minimal baik. Rincian target kinerja kegiatan BPPK dari Tahun 2015 s.d. 2019 yang tertuang dalam Renstra BPPK Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut: Tabel 2.1 Matriks Kinerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan NO 015.11.04

Indikator

Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

2015

2016

2017

2018

2019

Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur di Bidang Keuangan Negara Nilai Peningkatan Kompetensi SDM.

22.00

22.00

23.00

23.00

24.00

3.50

3.75

4.00

4.25

4.45

90.00

90.00

90.00

90.00

90.00

Persentase Jam Pelatihan Terhadap Jam

Kerja

Pegawai

Kementerian

Keuangan Persentase Lulusan Diklat Kementerian Keuangan dengan Predikat Minimal Baik.

6


F. Penetapan Kinerja Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah atau tanggung jawab kepada pihak yang memberikan amanah atau tanggung jawab. Dengan demikian, penetapan kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah dari atasan langsungnya. Penetapan Kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/unit kerja dalam suatu periode tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penetapan kinerja ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur. Manfaat lainnya adalah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Berikut ini adalah Strategy Map dan IKU BPPK BPPK, berdasarkan kontrak kinerja yang telah ditetapkan dan ditandatangani oleh Kepala BPPK untuk Tahun 2015: Diagram 2.1 Strategy Map BPPK Tahun 2015

7


Tabel 2.2 Kontrak Kinerja IKU BPPK Tahun 2015 Program (2) Pendidikan dan Pelatihan

Indikator Kinerja

Sasaran Strategis

Utama

(3) 1

SDM Keuangan

Aparatur Kementerian

Negara

Keuangan

Berkompetensi

(4) 1.a-CP

Nilai Peningkatan

Target 2015 (5) 22

Kompetensi SDM

Tinggi 2

Lulusan

2.a-N

Persentase

Pendidikan dan

Lulusan Diklat

Pelatihan

dari Kemenkeu

Berkualitas Tinggi

dengan Predikat

Sesuai dengan

min. Baik

90%

Kebutuhan 3

Kepuasan

3.a-N

Indeks Kepuasan

Penggunan

Pengguna

Layanan yang

Layanan

4,1

Tinggi 4

Perencanaan dan

4.a-N

Jumlah Kodifikasi

Perumusan

Peraturan

Kebijakan yang

Kediklatan

1

Berkualitas Tinggi 4.b-N

Persentase

100%

Penyelesaian Standar Kediklatan 5

Program yang

5.a-N

Akomodatif

Persentase

95%

Program Diklat yang Mendapatkan Nilai Validasi A 5.b-N

Persentase Jam

3,5%

Pelatihan Pegawai terhadap Jam Kerja Kemenkeu 6

Proses

5.a-N

Pembelajaran

Indeks Kepuasan

4

Peserta Diklat

yang Kreatif dan Efektif 7

Evaluasi Kebijakan

7.a-N

Persentase

yang

Program Diklat

Komprehensif

yang

95%

Berkontribusi terhadap Peningkatan Kompetensi 8

SDM yang

8.a-CP

Persentase Pejabat

Kompeten, Kreatif

yang telah

dan Memiliki

Memenuhi

88%

8


Program

Indikator Kinerja

Sasaran Strategis

(2)

Utama

(3)

(4)

Perilaku yang

Standar

Tepat

Kompetensi

Target 2015 (5)

Jabatan 9

Organisasi yang

9.a-CP

Efisien, Efektif, dan

Indeks Kesehatan

73

Organisasi

Memiliki Budaya yang Tepat 10

Teknologi

10.a-N

Informasi dan

Level of Service

95%

Availibility

Komunikasi Tepat Guna 11

Pengelolaan

11.a-CP

Persentase

Keuangan dan

Penyerapan

Aset yang Optimal

Anggaran dan

dan Akuntabel

Pencapaian

95%

Output Belanja Sumber: Bagian OTL Sekretariat BPPK

9


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Renstra Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaiannya, setiap kegiatan diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan, yaitu Nilai peningkatan kompetensi SDM, Persentase jam pelatihan terhadap jam kerja pegawai Kementerian Keuangan, serta Persentase lulusan diklat Kementerian Keuangan dengan predikat minimal baik. Capaian target kinerja kegiatan BPPK dari Tahun 2015 yang tertuang dalam Renstra BPPK Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut: Tabel 3.1 Capaian Renstra Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Tahun 2015 NO 015.11.04

Indikator

Target

Realisasi

Tahun 2015

Tahun 2015

Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur di Bidang Keuangan Negara Nilai Peningkatan Kompetensi SDM. Persentase Jam Pelatihan Terhadap Jam Kerja Pegawai Kementerian Keuangan Persentase Lulusan Diklat Kementerian Keuangan dengan Predikat Minimal Baik.

22.00

28.94

3.50

5.499%

90.00

95.18%

B. Capaian Kinerja Salah satu cara untuk mengukur kinerja organisasi guna menggambarkan tugas dan fungsi organisasi dengan proporsional adalah menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU merupakan alat ukur pencapaian sasaran strategi yang telah ditetapkan suatu organisasi. Pada saat ini, sistem manajemen IKU di lingkungan Kementerian Keuangan terdiri dari 6 tingkatan. yaitu: 1)

Kemenkeu-Wide

: Level Kementerian (IKU Menteri Keuangan)

2)

Kemenkeu -One

: Level Unit eselon I (IKU Pimpinan Unit Eselon I)

3)

Kemenkeu -Two

: Level Unit eselon II (IKU Pimpinan Unit Eselon II)

4)

Kemenkeu -Three

: Level Unit eselon III (IKU Pimpinan Unit Eselon III)

5)

Kemenkeu -Four

: IKU Pimpinan Unit Eselon IV

6)

Kemenkeu -Five

: IKU Pelaksana 10


BPPK sebagai unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan berada pada level IKU Kemenkeu-One. Sebagai bentuk monitoring dari persentase capaian IKU digunakan 3 tingkatan warna indikator untuk mengklasifikasikan persentase capaian yaitu: -

warna merah untuk persentase di bawah 80%

-

warna kuning untuk persentase di bawah 100%

-

warna hijau untuk persentase 100% atau lebih

Target dan capaian IKU BPK Tahun 2015 serta capaiannya disajikan dalam Tabel 3.1 berikut ini: Tabel 3.2 Target dan Capaian IKU BPPK Tahun 2015

Sasaran Strategis

Program

(1) Pendidikan

Target

Utama

2015

(3)

(4)

(2) 1

dan Pelatihan

SDM Keuangan

1.a-CP

Negara

Aparatur

Nilai Peningkatan

Realisasi 2015 (5)

% Capaian (6)

22

28.94

131.55%

90%

95.18%

105.76%

4,1

4.02

98.05%

1

1

100%

100%

100%

100%

95%

100%

105,26%

3,5%

5.499%

157.13%

4

4,26

106.50%

Kompetensi SDM

Berkompetensi

Kementerian Keuangan

Indikator Kinerja

Tinggi 2

Lulusan Pendidikan

2.a-N

Diklat dari

Berkualitas Tinggi

Kemenkeu dengan

sesuai dengan

Predikat minimal

Kebutuhan 3

Persentase Lulusan

dan Pelatihan

Kepuasan

Baik 3.a-N

Pengguna Layanan

Indeks Kepuasan Pengguna Layanan

yang Tinggi 4

Perencanaan dan

4.a-N

Jumlah Kodifikasi

Perumusan

Peraturan

Kebijakan yang

Kediklatan

Berkualitas Tinggi 4.b-N

Persentase Penyelesaian Standar Kediklatan

5

Program yang

5.a-N

Akomodatif

Persentase Program Diklat yang Mendapatkan Nilai Validasi A

5.b-N

Persentase Jam Pelatihan Pegawai terhadap Jam Kerja Kemenkeu

6

Proses Pembelajaran yang

6.a-N

Indeks Kepuasan Peserta Diklat

Kreatif dan Efektif

11


Sasaran Strategis

Program

(1)

Indikator Kinerja

(2) 7

Evaluasi Kebijakan

7.a-N

yang Komprehensif

Target

Utama

2015

(3)

(4)

Persentase Program

Realisasi 2015

% Capaian

(5)

(6)

95%

100%

105.26%

88%

97.74%

111,07%

73

71

97.26%

95%

100%

105.26%

95%

96,08%

103.67%

Diklat yang Berkontribusi terhadap Peningkatan Kompetensi

8

SDM yang

8.a-CP

yang telah

dan Memiliki

Memenuhi Standar

Perilaku yang Tepat 9

Persentase Pejabat

Kompeten, Kreatif

Organisasi yang

Kompetensi Jabatan 9.a-CP

Efisien, Efektif, dan

Indeks Kesehatan Organisasi

Memiliki Budaya yang Tepat 10

Teknologi

10.a-N

Informasi dan

Level of Service Availibility

Komunikasi Tepat Guna 11

Pengelolaan

11.a-CP

Persentase

Keuangan dan

Penyerapan

Aset yang Optimal

Anggaran dan

dan Akuntabel

Pencapaian Output Belanja

Sumber : Bagian OTL Sekretariat Badan

Penjelasan tiap-tiap capaian IKU adalah sebagai berikut: 1) Nilai Peningkatan Kompetensi SDM IKU Nilai Peningkatan Kompetensi SDM bertujuan untuk mengukur keberhasilan program pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh BPPK untuk meningkatkan kompetensi peserta diklat Kementerian Keuangan. Kompetensi SDM adalah karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai tugas dan/atau fungsi jabatan. IKU ini dimaksudkan untuk mengukur outcome dari program-program pengembangan SDM melalui diklat yang diselenggarakan BPPK. Selain itu, IKU ini juga dapat membantu unit-unit pengguna untuk mengetahui peningkatan kompetensi individual para peserta pendidikan dan pelatihan dari unitnya masing-masing. Unit penanggung jawab IKU ini adalah seluruh Pusdiklat dengan formula penghitungan capaian IKU sebagai berikut: Formula : Rata-rata (nilai kompetensi akhir – nilai kompetensi awal)

12


Capaian IKU ini didapatkan dari rata-rata peningkatan kompetensi dari para peserta diklat yang memenuhi syarat. Sampel yang akan digunakan dalam IKU ini adalah diklat/peserta diklat yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (1) Diutamakan diklat dengan peserta berasal dari eselon I yang sama. (2) Spesifik (peserta sudah berada dalam jabatan). (3) Diutamakan bukan merupakan diklat penyegaran maupun diklat lanjutan. (4) Diklat yang memiliki tujuan “mampu menerapkan/mengaplikasikan”, sesuai dengan kriteria C3 pada Taksonomi Bloom. Adapun proses pengukuran peningkatan kompetensi adalah sebagai berikut. a.

Melakukan leveling kompetensi awal dengan melakukan pre-assessment kepada para peserta diklat. Assessment dilakukan baik kepada peserta diklat, maupun dengan survei kepada rekan kerja dan atasan peserta diklat. Pegawai yang akan dianalisis adalah pegawai yang memiliki nilai pre-assessment dibawah 60.

b.

Melakukan leveling kompetensi akhir, menggunakan metode yang sama seperti proses leveling kompetensi awal. Kegiatan dilakukan secepat-cepatnya 3 bulan dan selambat-lambatnya 6 bulan setelah peserta kembali bekerja sesuai dengan kompetensi yang diperoleh dari diklat yang diikuti dengan maksud alumni diklat memiliki kesempatan mengamalkan ilmu yang didapat pada saat pendidikan.

c.

Skala penilaian assessment adalah 1 – 10 dengan konversi ke skor 1 – 100 baik pada level kompetensi awal maupun level kompetensi akhir.

d.

Target tahun 2015 sebesar 22 memiliki arti alumni diklat mengalami kenaikan nilai level kompetensi sebesar 22. Target tersebut meningkat dibanding tahun 2014 yaitu sebesar 20.

e.

Ilustrasi misalkan peserta diklat dengan nilai kompetensi awal 6,00 dengan hasil konversi 60,00, memiliki nilai kompetensi akhir 8,00 dengan hasil konversi 80,00, sehingga peserta diklat tersebut mengalami kenaikan nilai level kompetensi sebesar 20,00.

f.

Pada tahun 2015, peserta diklat pada program yang dievaluasi di BPPK memiliki rata-rata kenaikan nilai level kompetensi sebesar 28,94.

13


UNIT

TARGET

REALISASI

BPPK

22

28,94

Pusdiklat

20

20,83

Pengembangan SDM

PENJELASAN CAPAIAN

No.

Nama Diklat

Nilai

1.

Diklat

24,4

Peningkatan kopetensi (DPK) Pejabat Eselon IV 2.

DPK

Kreativitas

dan

Inovasi

31,83

Anggkatan I 3.

Diklat SOP

35,31

4.

Diklat

2,6

Transformasional Leadership

Pusdiklat Anggaran

24

26,40

dan

Perbendaharaan

5.

DPK Pelaksana

10,14

No.

Nama Diklat

Nilai

1.

Diklat

24,4

Bendahara Penerimaan DJBC 2.

Diklat Staf PPK

26,4

3.

Diklat

28,4

Perencanaan Kas Pusdiklat Pajak

20

22,06

No.

Nama Diklat

Nilai

1

Diklat

23,06

Fungsional Pemeriksa Ahli 2

DTSS Penelaah

24,22

Keberatan Dasar

Pusdiklat KNPK

20

25,90

3.

DTSD Pajak I

16,98

No.

Nama Diklat

Nilai

1.

DTSS

37,6

Beracara

di Pengadilan

14


UNIT

TARGET

REALISASI

PENJELASAN CAPAIAN

2.

DTSS Supervisor TIK

45,6

DJKN

Tingkat Pemula 3.

DTSS

43,8

Pengurusan Piutang Negara Pusdiklat

Bea

20

31,22

dan Cukai

No.

Nama Diklat

Nilai

1.

DTSS

41,5

Intelijen

Taktis 2.

DTSS

31

Pemeriksaan Barang Berbahaya 3.

DTSS

40,9

Pemeriksaan Barang Ekspor 4.

DTSS

41,2

Pemeriksaan Barang Impor 5.

Workshop

30,9

Frontliner Indonesian Airport Customs Pusdiklat Keuangan Umum

20

23,00

No.

Nama Diklat

Nilai

1.

Diklat Microsoft

28,37

Word

dan

Powerpoint Tk. Lanjutan 2.

Diklat Microsoft Exel

21,91

Tk.

Lanjutan 3.

Diklat

Tata

24,58

Naskah Dinas

15


Pada Tahun 2015, BPPK melakukan evaluasi pada 22 Diklat. Jenis diklat yang dievaluasi meliputi Diklat Teknis Substantif Spesialisasi (DTSS), Diklat Teknis Substansif Dasar (DTSD), Diklat Fungsional (DF), dan Diklat Peningkatan Kompetensi (DPK). Peningkatan pada tahun 2015 mengalami peningkatan dari realisasi dari tahun 2014 dengan nilai peningkatan kompetensi sebesar 26,06. Berdasarkan kendala pelaksanaan kegiatan pada tahun 2014, BPPK telah melaksanakan beberapa perbaikan dalam usaha mancapai target indikator ini, yaitu: a. Perbaikan kurikulum diklat berdasarkan hasil evaluasi, antara lain berupa pengembangan metode pembelajaran melalui pendekatan kasus, diskusi interaktif dan pengaplikasian bahan yang dipelajari. b. Peningkatan kompetensi pengajar melalui diklat di dalam dan luar badan. c. Perbaikan metode evaluasi dengan menambahkan ujian praktek pada diklat teknis tertentu. d. Validasi Program Diklat. Kendala yang dihadapi pada pelaksanaan IKU ini adalah adanya beberapa diklat yang bertujuan meningkatkan soft skill yang belum dapat dinilai peningkatannya pada jangka waktu 6 (enam) bulan. Kaitan pencapaian target IKU Nilai Peningkatan Kompetensi SDM Tahun 2015 dengan sasaran dalam Renstra Kementerian Keuangan 2015 – 2019 yaitu mendukung ketercapaian sasaran strategis SDM yang kompetitif dalam menunjang pencapaian tujuh tujuan Kementerian Keuangan, dengan indikator kinerja dan target yang sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Keuangan tersebut. Dengan tercapainya target Nilai Penilaian

Kompetensi SDM maka dapat mengindikasikan baiknya koordinasi

antara BPPK dengan unit Eselon I di Kementerian Keuangan untuk mewujudkan SDM Kementerian Keuangan yang berintegritas dan berkompetensi tinggi. Periode pelaporan IKU ini adalah tahunan, realisasi IKU ini adalah sebesar 28,94. Dengan demikian, capaian IKU ini adalah 131,55% dari target yang ditetapkan. 2) Persentase Lulusan Diklat dari Kementerian Keuangan dengan Predikat Minimal Baik IKU ini bertujuan untuk mengukur kualitas proses pembelajaran selama diklat yang diselenggarakan oleh BPPK dalam rangka memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan atas SDM yang kompeten. IKU ini bermanfaat memberikan umpan balik kepada BPPK untuk memperbaiki proses pembelajaran pada setiap lini.

16


Formula untuk mengukur capaian IKU adalah sebagai berikut: Jumlah peserta diklat yang lulus ujian dengan Formula =

predikat minimal baik

x 100%

Jumlah peserta diklat yang lulus ujian

Peserta diklat yang lulus ujian dengan predikat minimal baik adalah peserta diklat yang memperoleh nilai ujian minimal 76 pada evaluasi pertama. Lulusan diklat yang dimasukkan ke dalam perhitungan IKU ini adalah diklat-diklat yang mensyaratkan hasil ujian sebagai syarat kelulusan. Dalam pelaksanaan evaluasi hasil belajar peserta, Pusdiklat serta Balai Diklat Keuangan menggunakan panduan berupa pedoman nomor PER – 1/PP/2012 tentang Pedoman Evaluasi dan Rekomendasi Diklat di Lingkungan Kementerian Keuangan. Tahun 2015, dari 22.719 peserta ujian yang lulus, 21.624 atau sebanyak 95.18% mendapat predikat minimal baik. Capaian tersebut melebihi target yang ditetapkan sebesar 90%, sehingga capaian IKU ini adalah 105,76% dari target yang ditetapkan. Persentase Lulusan Diklat dari Kemenkeu dengan Predikat Minimal Baik merupakan IKU yang pengukurannya selalu dilaksanakan pada tahun 2010 – 2015. Adapun capaiannya adalah sebagai berikut : TAHUN

2010

2011

2012

2013

2014

2015

85,52%

88,90%

85,78%

87,33%

95,28%

95,18%

Persentase Lulusan Diklat dari Kementerian Keuangan dengan Predikat Minimal Baik

3) Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Indeks Kepuasan Pengguna Layanan merupakan nilai kepuasan pelanggan atas layanan unggulan BPPK terhadap pihak eksternal. IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap layanan unggulan BPPK. Pada Tahun 2015, layanan BPPK yang diukur adalah layanan diklat, Ujian Saringan Masuk STAN serta Seleksi Pascasarjana. Proses pengukuran IKU ini dilakukan oleh pihak independen dari luar Kementerian Keuangan yang dikoordinasikan oleh Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Periode pelaporan IKU ini adalah tahunan. Pada Tahun 2015, target IKU ini adalah 4,1 dengan realisasi sebesar 4.02 sehingga diperoleh indeks capaian sebesar 98,05%.

17


Hasil tersebut tidak memenuhi target disebabkan adanya beberapa hal sebagai berikut :  Lingkungan

Pendukung,

perlu

perbaikan

infrastruktur

teknologi

informasi.  Akses terhadap Kantor Layanan, keterbatasan pemberian layanan secara online.  Waktu Penyelesaian Layanan, belum mampu memberikan layanan informasi monitoring untuk tahapan proses penyelesaian atas layanan yang diminta.  Pengenaan Sanksi/Denda atas Pelanggaran terhadap Ketentuan Layanan (Syarat/Prosedur),

perlu

perbaikan

mekanisme

pengajuan

keberatan/banding terhadap sanksi yang diberikan dan transparasi mengenai keputusan pengenaan sanksi/denda. Dari permasalahan yang ada, BPPK telah melakukan tindakan serta menyusun rekomendasi dan rencana aksi guna perbaikan layanan tersebut antara lain :  Tersedianya Aplikasi Semantik (Sistem Manajemen Diklat dan Informasi BPPK).  Updating berita dan pengumuman melalui website bppk.kemenkeu.go.id.  Tersedianya call center “Halo BPPK” dan akun resmi media sosial seperti facebook dan twitter.  Penyediaan fitur call center pada setiap unit di BPPK dan memperbanyak layanan online dengan periode target semester I Tahun 2016.  Konfirmasi kepada tim survei mengenai aspek yang perlu diperbaiki pada kriteria Pengenaan Sanksi/Denda atas Pelanggaran terhadap Ketentuan Layanan (Syarat/Prosedur). Sekretariat BPPK sebagai penanggung jawab dengan periode target Triwulan I Tahun 2016.  Sosialisasi aplikasi Semantik dilakukan oleh Sekretariat BPPK dengan periode target Triwulan I Tahun 2016. 

Pengembangan diklat blended learning dilakukan oleh seluruh Pusdiklat sepanjang Tahun 2016.

4) Jumlah Kodifikasi Peraturan Kediklatan IKU Jumlah Kodifikasi Peraturan Kediklatan merupakan kegiatan pengumpulan peraturan-peraturan dan/atau ketentuan pelaksanaan di bidang kediklatan ke dalam satu naskah kodifikasi/buku. IKU ini ditujukan untuk memastikan adanya upaya 18


penyusunan kodifikasi peraturan kediklatan BPPK. Sasaran strategis IKU ini adalah untuk mencapai perencanaan dan perumusan kebijakan kediklatan yang berkualitas tinggi. Perencanaan dan perumusan kebijakan kediklatan yang berkualitas tinggi sangat dibutuhkan untuk mendukung upaya BPPK mewujudkan peningkatan kompetensi

pegawai

sesuai

dengan

kebutuhan

kompetensi

pegawai

yang

dipersyaratkan oleh Kementerian Keuangan. Periode pelaporan IKU ini adalah tahunan. Capaian IKU Tahun 2015 ini diperoleh sebesar 100%, dengan realisasi sebesar 1

dari target yang ditetapkan sebesar 1. 5) Persentase Penyelesaian Standar Kediklatan Standar Kediklatan adalah peraturan di bidang kediklatan yang disusun oleh BPPK dalam rangka standarisasi penyelenggaraan diklat di lingkungan BPPK. Secara umum standarisasi kediklatan meliputi semua aspek kediklatan dari tahap perencanaan dan pengembangan diklat, penyelenggaraan diklat, sampai dengan evaluasi diklat. IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat penyelesaian standar kediklatan di BPPK. Pada tahun 2015, pedoman yang akan disusun atau disempurnakan adalah pedoman yang berkaitan

dengan

bidang

perencanaan

dan

pengembangan

diklat,

bidang

penyelenggaraan diklat, serta bidang evaluasi diklat. Pada tahun 2015, BPPK yang telah menyusun atau menyempurnakan empat pedoman kediklatan, yaitu: 

Pedoman Kerja Sama Diklat



Pedoman Penyusunan dan Validasi Soal



Pedoman Umum Penyelenggaraan Diklat



Pedoman standar layanan Sasaran strategis IKU ini adalah untuk mencapai perencanaan dan perumusan

kebijakan kediklatan yang berkualitas tinggi. Perencanaan dan perumusan kebijakan kediklatan yang berkualitas tinggi sangat dibutuhkan untuk mendukung upaya BPPK mewujudkan peningkatan kompetensi pegawai sesuai dengan kebutuhan kompetensi pegawai yang dipersyaratkan oleh Kementerian Keuangan. IKU terkait Persentase Penyelesaian Standar Kediklatan hingga akhir Tahun 2015 terealisasi sebesar 100%. 6) Persentase Program Diklat yang Mendapatkan Nilai Validasi Minimal A IKU ini bertujuan untuk menjamin kelayakan program diklat sebelum diklat diselenggarakan. Sebuah program diklat dinilai layak apabila memperoleh nilai A atau B dari kegiatan validasi program diklat. Proses validasi dilakukan oleh Tim Validasi Program Diklat dengan anggota berasal dari Sekretariat Badan dan semua Pusdiklat di lingkungan BPPK. Formula untuk mengukur capaian IKU ini adalah sebagai berikut: Jumlah program diklat yang mendapat nilai validasi Formula =

minimal A Jumlah program diklat yang divalidasi

x 100% 19


Sepanjang tahun 2015, BPPK telah melakukan validasi terhadap 46 Program Diklat yang tersebar di 6 Pusdiklat. Semua program diklat yang divalidasi mendapat nilai A, sehingga realisasi IKU ini sebesar 100% atau tercapai 105,26% dari target yang ditetapkan sebesar 95%. 7) Persentase Jam Pelatihan Pegawai tehadap Jam Kerja Kementerian Keuangan IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat komitmen Kementerian Keuangan untuk mengembangkan kompetensi SDM-nya melalui pendidikan dan pelatihan. IKU ini bermanfaat dalam memberikan feedback kepada BPPK dalam memperbaiki proses perencanaan kegiatan diklat. Unit in Charge untuk IKU ini adalah seluruh Pusdiklat dan seluruh Balai Diklat Keuangan. Formula untuk mengukur IKU ini adalah sebagai berikut: Total Jam Pelatihan yang Diikuti SDM Kementerian Keuangan

Formula =

x 100%

Potential Trainees x 1.507 jam

Jam pelatihan adalah seluruh jam pelatihan yang diikuti oleh SDM Kementerian Keuangan dari diklat atau seluruh kegiatan pelatihan yang dibiayai oleh DIPA Kementerian Keuangan, selain pendidikan/program pascasarjana, diploma, ujian dinas, ujian penyesuaian kenaikan pangkat dan sertifikasi. 1.507 jam merupakan jam kerja pegawai Kementerian Keuangan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan nomor 71/KMK.01/1996 tentang Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Pada Tahun 2015, target IKU ini adalah 3,5%. Sampai dengan Triwulan IV tahun 2015, realisasi dari IKU ini adalah 5,499% sehingga diperoleh indeks capaian sebesar 157,13%. IKU Persentase Jam Pelatihan Pegawai terhadap Jam Kerja Kementerian Keuangan merupakan indikator yang telah diukur sejak tahun 2010 dengan capaian per tahun yang dapat dilihat pada tabel berikut. TAHUN

2010

2011

2012

2013

2014

2015

3,1%

2,7808%

3,1996%

3,4951%

3,3135%

5,499%

Persentase Jam Pelatihan Pegawai terhadap Jam Kerja Kementerian Keuangan

20


8) Indeks Kepuasan Peserta Diklat IKU ini bertujuan untuk mengukur kepuasan peserta diklat terhadap layanan kediklatan yang diberikan oleh BPPK. Indeks kepuasan peserta diklat merupakan nilai kepuasan peserta pendidikan dan pelatihan atas kualitas pengajar, kualitas bahan ajar, kualitas metodologi pembelajaran serta ketersediaan dan kualitas sarana prasarana yang diukur dengan skala 1-5. 

Kualitas

pengajar

meliputi

penguasaan

materi,

kreativitas,

pemberian

motivasi/semangat, pemberian solusi atau jawaban atas permasalahan materi, kedisiplinan, sopan santun, cara berpakaian, tutur kata, dan sebagainya. 

Kualitas bahan ajar meliputi kesesuaian dengan peraturan yang berlaku (up date), penyajian bahan ajar (huruf, kertas, cover, ilustrasi gambar, EYD, Sistematika, desain grafis), dan dapat/tidak menjadi bahan rujukan dalam pekerjaan.



Kualitas metode pembelajaran meliputi efektivitas ceramah, presentasi, diskusi, tanya jawab di kelas, dan alokasi waktu pendidikan dan pelatihan.



Ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana meliputi kelengkapan, kebersihan, kenyamanan, dan kemudahan. Data capaian diperoleh dari survei kepada peserta diklat melalui kuesioner

setelah pelaksanaan diklat. Unit in Charge untuk IKU ini adalah seluruh Pusdiklat, Balai Diklat dan STAN. Pada tahun 2015, target IKU ini adalah sebesar 4. Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2015, realisasi untuk IKU ini adalah 4,26 sehingga indeks capaian sebesar 106,50%. 9) Persentase

Program

Diklat

yang

Berkontribusi

terhadap

Peningkatan

Kompetensi IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat efektivitas diklat yang didesain dan diselenggarakan oleh BPPK untuk meningkatkan kompetensi SDM Kementerian Keuangan. Formula untuk menghitung IKU ini adalah sebagai berikut: Jumlah Program Pendidikan dan Pelatihan yang Berkontribusi pada Peningkatan Kompetensi Formula =

Jumlah Program Pendidikan dan Pelatihan yang

x 100%

Diukur Kontribusinya

Program diklat yang berkontribusi pada peningkatan kompetensi adalah program diklat untuk Kementerian Keuangan yang dinilai memberikan kontribusi terhadap peningkatan kompetensi pegawai setelah mengikuti program. Data diperoleh melalui kegiatan evaluasi pasca diklat (epasdik) terhadap program-program diklat yang dirancang dan diselenggarakan oleh Pusdiklat dan Balai Diklat.

21


Proses epasdik dimulai dengan melakukan sampling atas program diklat yang akan di-epasdik-kan, terutama program diklat yang telah diselenggarakan pada semester I pada tahun berjalan. Responden yang datanya digunakan untuk pengukuran kontribusi diklat adalah alumni diklat yang ditempatkan sesuai dengan diklat yang telah diikuti. Pengukuran Kompetensi difokuskan pada munculnya perilaku yang sesuai dengan tujuan kurikulum diklat yang dievaluasi yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau sikap. Pada Tahun 2015, target IKU ini sebesar 95% dengan periode pelaporan adalah tahunan. Realisasi untuk IKU ini adalah sebesar 100%, sehingga indeks capaian sebesar 105,26%. 10) Persentase Pejabat yang Telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan IKU ini bertujuan untuk mengukur upaya BPPK menempatkan pejabat sesuai kompetensinya dalam rangka meningkatkan kualitas layanan diklat dan pencapaian tujuan organisasi lainnya. IKU ini bermanfaat untuk mengkoordinasikan kebutuhan pengembangan SDM BPPK melalui penempatan pejabat yang kompeten. Sasaran IKU ini adalah SDM yang kompeten, kreatif dan memiliki perilaku yang tepat. SDM yang kompeten, kreatif dan memiliki perilaku yang tepat adalah tenaga pendidik dan kependidikan BPPK yang memiliki nilai kompetensi sama atau di atas Standar Kompetensi Jabatan BPPK, baik hard maupun soft competencies, memiliki daya kreasi yang kontekstual dengan bidang kerja masing-masing, serta memiliki pola pikir, pola sikap dan pola tindak yang selaras dengan bidang dan unit kerjanya dalam koridor kode etik pegawai BPPK. Pengukuran IKU ini dilakukan setiap semester. Hingga berakhirnya Tahun Anggaran 2015, realisasi IKU ini adalah sebesar 97,74%. Dengan demikian, capaian IKU ini adalah: 111,07% dari target yang ditetapkan sebesar 88%. Rinciannya adalah sebagai berikut : Pejabat No

Eselon

Jml yang

Mengikuti

Memenuhi

Terisi

assessment

SKJ

Persentase (%)

1

II

7

7

7

100,00%

2

III

45

45

43

95,56%

3

IV

125

125

123

98,40%

177

177

173

97,74%

Jumlah

22


11) Indeks Kesehatan Organisasi Indeks kesehatan organisasi atau organization health index (OHI) adalah indeks yang mengukur efektivitas operasional organisasi yang memberikan umpan balik bagi perbaikan organisasi. Elemen yang diukur pada indeks ini adalah: Tujuan, Akuntabilitas, Koordinasi dan Kendali, Orientasi, Eksternal, Kepemimpinan, Inovasi dan Pembelajaran, Kemampuan, Motivasi, Budaya dan Iklim. Survei ini akan dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal (Biro Organta). Indeks Kesehatan Organisasi ini merupakan IKU yang periode pengukurannya tahunan dengan Target untuk Tahun 2015 adalah 73. Sampai dengan Triwulan IV 2015, capaian IKU ini sebesar 71 atau tercapai 97,26%.

Realisasi tersebut belum dapat memenuhi target. Berdasarkan hasil survei disebabkan terdapat beberapa aspek yang belum optimal antara lain:  Keterlibatan pegawai, disebabkan kurangnya keterlibatan pegawai di dalam dialog mengenai arah organisasi dan diskusi mengenai peran pegawai dalam mencapainya.  Manajemen konsekuensi, diantaranya manajemen reward dan punishment yang belum akuntabel.  Penghargaan dan pengakuan, disebabkan belum ada mekanisme pemberian penghargaan non-finansial.  Kesempatan karir, seperti halnya pola mutasi dan career path belum jelas. Dari beberapa aspek yang belum optimal tersebut, BPPK telah melakukan tindakan serta menyusun rekomendasi dan rencana aksi guna perbaikan layanan antara lain :  Telah dilakukan knowledge sharing pada beberapa unit.  Penghargaan terhadap capaian kinerja pegawai.  Pemilihan Pegawai teladan di lingkup BPPK.  Membuat kotak saran elektronik  Sosialisasi dan diseminasi strategi dan rencana kerja unit organisasi  Pemberian penghargaan best employee 

Penyusunan kriteria talent pool

12) Level of Service Availability IKU ini bertujuan mengukur tingkat ketersediaan layanan TI untuk mendukung proses pendidikan, pelatihan dan perkantoran bagi unit-unit kerja lingkungan BPPK. Unit in Charge IKU ini adalah Sekretariat BPPK. IKU ini dinilai dengan mengukur ratarata capaian dari empat elemen pokok teknologi informasi. Elemen tersebut adalah Server Uptime, Human Resources Readiness, Connection Availibility dan Multimedia

23


Facilities Readiness. Pada Triwulan IV tahun 2015, IKU ini dapat direalisasi sebesar 100% atau 105% dari target yang ditetapkan sebesar 95%. 13) Persentase Penyerapan Anggaran dan Pencapaian Output Belanja IKU

ini

dimaksudkan

untuk

mendukung

pencapaian

sasaran

strategis

pengelolaan keuangan dan aset yang optimal dan akuntabel, yaitu pengelolaan keuangan dan aset secara tepat yang memenuhi prinsip-prinsip 3E (Ekonomis, Efisiensi dan Efektivitas) sehingga dapat memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan perkantoran serta mendukung berjalannya seluruh tata kelola BPPK. Pengukuran presentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja sesuai PMK Nomor 249/PMK.02/2011 tentang pengukuran dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan renja dan anggaran K/L. IKU ini mengukur tingkat akuntabilitas pelaksanaan anggaran, yang dilihat tidak hanya dari sisi ketercapaian kegiatan dari aspek pendanaannya, tetapi juga mengukur tercapainya output dari kegiatan yang didanai oleh anggaran DIPA BPPK. IKU ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi atas kualitas perencanaan baik dari segi penganggaran maupun kegiatan yang dilakukan BPPK. Formula penghitungan IKU ini adalah sebagai berikut:

Implementasi pengelolaan anggaran diukur atas dua komponen, yaitu: a. Penyerapan anggaran; Komponen ini mengukur kesesuaian realisasi belanja Belanja Barang dan Belanja Modal yang dilaksanakan dibandingkan pagu Belanja Barang dan Belanja Modal yang telah ditetapkan di lingkungan Kementerian Keuangan (BA 015). Belanja pegawai tidak diukur karena penyerapannya relatif mudah tercapai. Pengukuran penyerapan anggaran mengacu kepada realisasi anggaran non belanja pegawai pada Sistem Akuntansi Umum (SAU).

24


b. Pencapaian output: Output belanja adalah output yang terdapat pada Rencana Kerja Anggaran K/L DIPA. Pengukuran pencapaian output belanja berpedoman pada SE7/MK.1/2014 tentang tata cara pengukuran IKU penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja di lingkungan Kemenkeu. Realisasi pencapaian output dapat dilihat dalam aplikasi monev kinerja penganggaran. Tahun 2015, IKU ini ditargetkan sebesar 95%. Realiasi IKU ini sampai dengan 31 Desember 2015 adalah sebesar 96,08% dengan capaian IKU sebesar 103,67%.

C. Realisasi Anggaran Sampai dengan 31 Desember 2015, BPPK telah merealisasikan anggaran sebesar Rp623.904.758.658,00 atau 89,88% dari rencana anggaran setelah realokasi anggaran sebesar Rp694.143.909.000,00. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan di lingkungan BPPK. Dalam Tabel 3.2 disajikan secara lebih rinci mengenai realisasi dan capaian anggaran kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BPPK sampai dengan 31 Desember 2015. Tabel 3.3 Realisasi Anggaran Kegiatan BPPK Sampai Dengan 31 Desember 2015 PROGRAM/KEGIATAN 015.11

1731

1732

1733

1734

1735

1736

ANGGARAN

REALISASI 2015

% CAPAIAN

Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur di Bidang Kementerian Keuangan Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Negara di Daerah Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang Anggaran dan Perbendaharaan Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang Kepabeanan dan Cukai Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang Selain Anggaran, Perbendaharaan, Perpajakan, Kepabeanan, Cukai, Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan

694.143.909.000

623.904.758.658

89,88%

141.569.440.000

133.287.895.717

94,15%

24.619.896.000

24.581.223.579

99,85%

25.833.364.000

25.644.797.641

99,27%

20.616.025.000

20.055.238.667

97,28%

20.949.424.000

20.006.508.030

95,50%

Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang Perpajakan

124.482.531.000

80.920.173.918

65,01%

25


PROGRAM/KEGIATAN 1737

1738

1739

ANGGARAN

REALISASI 2015

% CAPAIAN

Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan dan Manajemen serta Pendidikan Pascasarjana Bagi Pegawai Kementerian Keuangan

196.982.100.000

85.904.568.764

93,85%

Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Pendidikan Program Diploma Keuangan

86.105.600.000

83.664.694.397

97.17%

Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Bagi Unit Kerja di Lingkungan BPPK

54.786.529.000

52.571.165.657

95,96%

Sumber : Data Bagian Keuangan;

Dalam hal pencapaian realisasi anggaran pada Tahun 2015 seperti terlihat pada tabel 3.2 tersebut, terdapat capaian yang kurang dari target dalam pelaksanaan realisasi khususnya Penyerapan Anggaran pada Output (015.11.04.1736.988) Gedung/Bangunan antara lain: -

Keterlambatan

proses

lelang

konstruksi

menyebabkan

mundurnya

proses

konstruksi dan berpengaruh terhadap penyerapan sehingga penyerapan belanja modal rendah. -

Keterlambatan proses lelang karena Izin Multiyears dari Kementerian Keuangan terbit bulan April 2015.

-

Proses pelelangan Konsultan MK dilakukan bulan Juni 2015.

-

Perlu dilakukan review ulang terhadap HPS yang dibuat oleh perencana per 31 Desember 2014 sehingga pengadaan Konstruksi Pembangunan Asrama Diklat dilakukan Bulan Agustus 2015 dan Kontrak Penyedia Konstruksi dilakukan per 1 Oktober 2015.

-

Perbedaan peraturan dalam pengurusan IMB antara Peraturan Daerah dengan Peraturan Pemerintah Pusat (Permen PU Nomor 45 Tahun 2007) sehingga IMB diperkiraan akan mengalami keterlambatan dari target yang tetapkan. Semua berkas sudah diserahterimakan kepada Kontraktor untuk pengurusan IMB termasuk Ketetapan Rencana Kota yang telah ditandatangani dan disetujui Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta, gambar perencanaan, dan dokumen lain yang diperlukan seperti hasil loading test yang dilakukan oleh kontraktor. Adapun upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan capaian realisasi

anggaran ini adalah: a. Revisi anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. b. Mempercepat proses pelaksanaan kegiatan dan pengadaan. c. Mempercepat proses pembayaran segera setelah pekerjaan selesai.

26


d. Sosialisasi dan bimbingan teknis pengelolaan keuangan serta pengadaan barang dan jasa kepada Satuan Kerja di lingkungan BPPK. Rencana dan realisasi capaian keluaran (output) sampai dengan 31 Desember 2015 dapat dilihat pada Tabel 3.3: Tabel 3.4 Realisasi Output Kegiatan BPPK Sampai Dengan 31 Desember 2015 PROGRAM/KEGIATAN 015.11 1731

12 Bulan

12 Bulan

100%

27 Laporan

52 Laporan

192.59%

21.881 Peserta

24.982 Peserta

114.17%

6 Unit

6 Unit

100%

13.761 M2

13.848 M2

100.63%

Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

82 Unit

86 Unit

104.88%

Peralatan Sarana Pendidikan

86 Unit

95 Unit

107.95%

913 Unit

943 Unit

103.29%

Jumlah Peserta Diklat Kendaraan Bermotor Gedung/Bangunan

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang Anggaran dan Perbendaharaan Layanan Perkantoran Laporan Layanan Dukungan Kediklatan Jumlah Peserta Diklat Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Gedung/Bangunan

12 Bulan

12 Bulan

100%

12 Laporan

26 Laporan

216.67%

1.950 Peserta

6.622 Peserta

339.59%

624 Unit

827 Unit

132.53%

788 M2

1.451 M2

184.14%

Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang Kepabeanan dan Cukai Layanan Perkantoran Laporan Layanan Dukungan Kediklatan Jumlah Peserta Diklat Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Gedung/Bangunan

1734

CAPAIAN (%)

Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Negara di Daerah

Laporan Layanan Dukungan Kediklatan

1733

REALISASI Tahun 2015

Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur di Bidang Kementerian Keuangan

Layanan Perkantoran

1732

TARGET Tahun 2015

12 Bulan

12 Bulan

100%

6 Laporan

6 Laporan

100%

1.260 Peserta

1.335 Peserta

105.95%

348 Unit

388 Unit

111.49%

814 M2

958 M2

117.69%

Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan Layanan Perkantoran

12 Bulan

12 Bulan

100%

27


PROGRAM/KEGIATAN Laporan Layanan Dukungan Kediklatan

2.348 Peserta

2.861 Peserta

121.85%


7 Unit

17 Unit

242.86%


7 Unit

37 Unit

528.57%

13 Unit

208 Unit

1600 %

1.237 M2

1.280 M2

103.48%

Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang Selain Anggaran, Perbendaharaan, Perpajakan, Kepabeanan, Cukai, Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan Layanan Perkantoran

12 Bulan

12 Bulan

100%

15 Laporan

15 Laporan

100%

5.138 Peserta

5.804 Peserta

112.96%


62 Unit

67 Unit

108.06%


30 Unit

33 Unit

110.00%

Laporan Layanan Dukungan Kediklatan Jumlah Peserta Diklat

Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang Perpajakan Layanan Perkantoran Laporan Layanan Dukungan Kediklatan Jumlah Peserta Diklat Gedung/Bangunan

12 Bulan

12 Bulan

100%

20 Laporan

20 Laporan

100%

10.051 Peserta

9.595 Peserta

95.46%

11.710 M2

1.649 M2

14.08%

Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan dan Manajemen serta Pendidikan Pascasarjana Bagi Pegawai Kementerian Keuangan Layanan Perkantoran

12 Bulan

12 Bulan

100%

14 Laporan

18 Laporan

128.57%

13.409 Peserta

14.766 Peserta

110.12%


220 Unit

436 Unit

198.18%


38 Unit

38 Unit

100 %

516 Unit

524 Unit

101.55%

4.271 M2

4.127 M2

96.63%

Laporan Layanan Dukungan Kediklatan Jumlah Peserta Diklat

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Gedung/Bangunan 1738

CAPAIAN (%) 170.59%

Gedung/Bangunan

1737

REALISASI Tahun 2015 58 Laporan


1736

Tahun 2015 34 Laporan

Jumlah Peserta Diklat

1735

TARGET

Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Pendidikan Program Diploma Keuangan Layanan Perkantoran Laporan Layanan Dukungan Kediklatan Jumlah Mahasiswa Layanan BLU

12 Bulan

12 Bulan

100%

12 Laporan

6 Laporan

50%

7.835 Peserta

9.182 Peserta

117.19%

4 Layanan

4 Layanan

100%

28


PROGRAM/KEGIATAN Peralatan Sarana Pendidikan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Gedung/Bangunan 1739

TARGET Tahun 2015

REALISASI Tahun 2015

CAPAIAN (%)

394 Unit

502 Unit

127.41%

82 Unit

150 Unit

182.93%

1.675 M2

1.420 M2

84.78%

Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Bagi Unit Kerja di Lingkungan BPPK Layanan Perkantoran Layanan Keuangan dan Kegiatan Layanan Kepegawaian Penelitian dan Pengembangan Gedung/Bangunan Kendaraan Bermotor Perangkat Pengolahan Data dan Komunikasi Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

12 Bulan

12 Bulan

100%

22 Laporan

30 Laporan

136.36%

400 Pegawai

421 Pegawai

105.25 %

11 Laporan

10 Laporan

90.91%

1.900 M2

1.900 M2

100%

5 Unit

5Unit

100%

71 Unit

83 Unit

116.90%

886 Unit

923 Unit

104.18%

Sumber : Data Bagian Keuangan;

D. Kinerja Lainnya 1. Kelembagaan PKN STAN Mulai tanggal 23 Juli 2015, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara telah resmi bertransformasi menjadi Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN), yang didukung dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 137/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Keuangan Negara STAN. PKN STAN adalah perguruan tinggi di Kementerian Keuangan yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi di bidang keuangan negara. Adapun perubahan pelembagaan STAN dilaksanakan karena hal-hal sebagai berikut: -

Organisasi dan tata kerja Sekolah Tinggi Akuntansi Negara tidak sesuai dengan pola standar yang berlaku untuk penyelenggaraan perguruan tinggi

-

Berdasarkan UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, bentuk perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi (terapan) adalah Politeknik atau Akademi. Adapun STAN berubah bentuk menjadi politeknik karena politeknik dapat menyelenggarakan pendidikan hingga program Magister dan Doktor terapan

29


-

Berdasarkan

Peraturan

Pemerintah

Nomor

4

Tahun

2014

tentang

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh kementerian/lembaga hanya berupa vokasi. Dengan berubahnya Sekolah Tinggi Akuntansi Negara menjadi PKN STAN, diharapkan PKN STAN dapat menjadi perguruan tinggi terkemuka di Indonesia yang menghasilkan pengelola keuangan negara yang berkompeten dan berintegritas tinggi serta bereputasi internasional. 2. Penyelenggaraan Diklat Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Dan Aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) Tahun Anggaran 2015 Dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik dan penyusunan laporan keuangan yang akuntabel, pemerintah menetapkan basis akrual secara penuh sebagai dasar pencatatan setiap kegiatan akuntansi di lingkungan pemerintahan pada tahun 2015. Untuk dapat menerapkan basis akrual ini, diperlukan sumber daya manusia yang kompeten dan mempunyai pengetahuan tentang basis akrual. Kementerian Keuangan sebagai pengelola keuangan negara bertanggung jawab untuk mempersiapkan seluruh Kementerian/Lembaga Negara untuk menerapkan basis akrual, termasuk mempersiapkan SDM yang terampil dalam penyusunan laporan keuangan tersebut. Dalam melaksanakan tugas sebagai penyelenggara pendidikan dan pelatihan, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan menyelenggarakan Diklat Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dan Aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA). Pada pelaksanaannya, program ini dibagi sebagai berikut : -

Training of Trainers (TOT) Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dan Aplikasi SAIBA. Program ini dilaksanakan untuk memberikan pelatihan kepada calon narasumber yang akan mengajar pada Diklat Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dan Aplikasi SAIBA. Pada tahun 2015, telah dilaksanakan tujuh belas angkatan Training of Trainers dengan jumlah 523 peserta.

-

Lokakarya Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dan Aplikasi SAIBA. Pada tahun 2015, telah dilaksanakan delapan belas angkatan dengan jumlah 587 peserta.

-

Pada tahun 2015, Diklat Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dan Aplikasi SAIBA dilaksanakan sebanyak 250 angkatan dengan mitra 71 KPPN di 21 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Adapun peserta berasal dari 54 satuan kerja, dengan total jumlah sebanyak 9.299 peserta diklat.

30


3. Penyelenggaraan Kerja Sama Diklat Kementerian Keuangan Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2015, salah satu fungsi Kementerian Keuangan adalah melaksanakan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara. Pendidikan dan pelatihan tersebut tidak hanya sebatas pada SDM Kementerian Keuangan, tetapi termasuk pula SDM keuangan negara di Kementerian/Lembaga lainnya. Pada tahun 2015, Kementerian Keuangan memberikan bantuan program diklat dan bantuan tenaga pengajar untuk mendidik aparat keuangan negara non Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan memberikan 181 angkatan program diklat, 148 bantuan tenaga pengajar, dan mendidik 8.603 aparat keuangan negara non Kementerian Keuangan.

31


BAB IV PENUTUP A. Simpulan Laporan Kinerja BPPK Tahun 2015 ini merupakan gambaran pencapaian kinerja BPPK dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja BPPK. Laporan ini adalah pertanggungjawaban pelaksanaan program BPPK yaitu Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Keuangan. Sampai dengan 31 Desember 2015, BPPK telah merealisasikan anggaran sebesar Rp623.904.758.658,00 atau 89,88% dari rencana anggaran setelah realokasi anggaran sebesar Rp694.143.909.000,00. Realisasi dan capaian anggaran untuk masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut: 1)

Kegiatan Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan keuangan negara di Daerah memiliki pagu sebesar Rp141.569.440.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp133.287.895.717,00 atau sebesar 94,15%.

2)

Kegiatan Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang Anggaran dan Perbendaharaan memiliki pagu sebesar Rp24.618.896.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp24.581.223.579,00 atau sebesar 99,85%.

3)

Kegiatan Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional

di

Bidang

Kepabeanan

dan

Cukai

memiliki

pagu

sebesar

Rp25.833.364.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp 25.644.797.641,00 atau sebesar 99,27%. 4)

Kegiatan Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan memiliki pagu sebesar Rp 20.616.025.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp20.055.238.667,00 atau sebesar 97,28%.

5)

Kegiatan Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang Selain Anggaran, Perbendaharaan, Perpajakan, Kepabeanan, Cukai, Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan memiliki pagu sebesar Rp20.949.424.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp 20.006.508.030,00 atau sebesar 95,50%.

6)

Kegiatan Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang Perpajakan memiliki pagu sebesar Rp124.482.531.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp80.920.173.918,00 atau sebesar 65,01%. 32


7)

Kegiatan Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan dan Manajemen serta Pendidikan Pascasarjana Bagi Pegawai Kementerian Keuangan memiliki pagu sebesar Rp195.182.100.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp183.173.061.052,00 atau sebesar 93,85%.

8)

Kegiatan Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Pendidikan Program Diploma Keuangan memiliki pagu sebesar Rp86.105.600.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp83.664.694.397,00 atau sebesar 97.17%.

9)

Kegiatan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Bagi Unit Kerja di Lingkungan BPPK memiliki pagu sebesar Rp54.786.529.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp 52.571.165.657,00 atau sebesar 95,96%. Selain penyerapan anggaran, capaian kinerja juga diukur berdasarkan realisasi

keluaran atau produk yang dihasilkan. Capaian kinerja BPPK dari sisi keluaran sampai dengan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut: 1)

Layanan Perkantoran memiliki target sebanyak 12 Bulan dari tiap-tiap Unit Kerja dan direalisasikan sebanyak 12 Bulan atau sebesar 100%.

2)

Laporan Layanan Dukungan Kediklatan memiliki target sebanyak 162 laporan dari seluruh Unit Kerja dan direalisasikan sebanyak 231 laporan atau sebesar 142.59%.

3)

Jumlah Peserta Diklat memiliki target sebanyak 63.872 peserta dari seluruh Unit Kerja dan direalisasikan sebanyak 75.147 peserta atau sebesar 117.65%.

4)

Kendaraan Bermotor memiliki target sebanyak 11 unit dari seluruh Unit Kerja dan direalisasikan sebanyak 11 unit atau sebesar 100%.

5)

Gedung/Bangunan memiliki target seluas 36.156 M2 dari seluruh Unit Kerja dan direalisasikan seluas 26.633 M2 atau sebesar 73.66%.

6)

Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi memiliki target sebanyak 260 unit dari seluruh Unit Kerja dan direalisasikan sebanyak 311 unit atau sebesar 119.62%.

7)

Peralatan Sarana Pendidikan memiliki target sebanyak 709 unit dari seluruh Unit Kerja dan direalisasikan sebanyak 1.050 unit atau sebesar 148.10%.

8)

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran memiliki target sebanyak

3.412 unit dari

seluruh Unit Kerja dan direalisasikan sebanyak 3.996 unit atau sebesar 117.12%. 9)

Jumlah Mahasiswa memiliki target sebanyak 7.835 mahasiswa dari seluruh Unit Kerja dan direalisasikan sebanyak 9.182 mahasiswa atau sebesar 117.19%.

10) Layanan BLU memiliki target sebanyak 4 layanan dari seluruh Unit Kerja dan direalisasikan sebanyak 4 layanan atau sebesar 100%. 11) Layanan Keuangan dan Kegiatan memiliki target sebanyak 22 laporan dari seluruh Unit Kerja dan direalisasikan sebanyak 30 laporan atau sebesar 136.36%. 12) Layanan Kepegawaian memiliki target sebanyak 400 pegawai dari seluruh Unit Kerja dan direalisasikan sebanyak 421 pegawai atau sebesar 105.25%.

33


13) Penelitian dan Pengembangan memiliki target sebanyak 11 laporan dari seluruh Unit Kerja dan direalisasikan sebanyak 10 laporan atau sebesar 90.91%. Berdasarkan hasil capaian IKU BPPK Tahun 2015,

dapat disimpulkan sebagai

berikut: 

Nilai Peningkatan Kompetensi SDM dengan realisasi sebesar 28,94 dari target yang ditetapkan sebesar 22. Dengan demikian, hasil capaian adalah sebesar 131,55%.



Persentase Lulusan Diklat dari Kementerian Keuangan dengan Predikat minimal Baik dengan realisasi sebesar 95,18% dari target yang ditetapkan sebesar 90%. Dengan demikian, hasil capaian adalah sebesar 105,76%.



Indeks Kepuasan Pengguna Layanan dengan realisasi sebesar 4,02 dari target yang ditetapkan sebesar 4,1. Dengan demikian, hasil capaian adalah sebesar 98,05%.



Jumlah Kodifikasi Peraturan Kediklatan dengan realisasi sebesar dengan realisasi sebesar 1 (satu) dari target yang ditetapkan sebesar 1 (satu). Dengan demikian, hasil capaian adalah sebesar 100%.



Persentase Penyelesaian Standar Kediklatan dengan realisasi sebesar dengan capaian realisasi sebesar 100%.



Persentase Program Diklat yang Mendapatkan Nilai Validasi A dengan realisasi sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 95%. Dengan demikian, hasil capaian adalah sebesar 105,26%.



Persentase Jam Pelatihan Pegawai terhadap Jam Kerja Kementerian Keuangan dengan realisasi sebesar 5,499% dari target yang ditetapkan sebesar 3,5%. Dengan demikian, hasil capaian adalah sebesar 157,13%.



Indeks Kepuasan Peserta Diklat dengan realisasi sebesar 4,26 dari target yang ditetapkan sebesar 4. Dengan demikian, hasil capaian adalah sebesar 106,50%.



Persentase

Program

Diklat

yang

Berkontribusi

terhadap

Kompetensi dengan realisasi sebesar 100% dari target

Peningkatan

yang ditetapkan

sebesar 95%. Dengan demikian, hasil capaian adalah sebesar 105,26%. 

Persentase Pejabat yang telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan dengan realisasi sebesar 97,74% dari target yang ditetapkan sebesar 88%. Dengan demikian, hasil capaian adalah sebesar 111,07%.



Indeks Kesehatan Organisasi dengan realisasi sebesar 71 dari target yang ditetapkan sebesar 73. Dengan demikian, hasil capaian adalah sebesar 97,26%.

34


Level of Service Availibility dengan realisasi sebesar 100% dari target



yang

ditetapkan sebesar 95%. Dengan demikian, hasil capaian adalah sebesar 131,55%.an realisasi sebesar 105,26%. Persentase Penyerapan Anggaran dan Pencapaian Output Belanja dengan



realisasi sebesar 96,08% dari target yang ditetapkan sebesar 95%. Dengan demikian, hasil capaian adalah sebesar 103,67%.

B. Saran Pada Tahun Anggaran 2015, dari capaian keseluruhan IKU, terdapat IKU yang belum mencapai target, yaitu : 

IKU Indeks Kepuasan Layanan, adapun upaya yang telah dilakukan dan rencana aksi yang diharapkan akan dapat meningkatkan pencapaian IKU tersebut adalah : 

Pembangunan Aplikasi Semantik.



Updating berita dan pengumuman melalui website bppk.kemenkeu.go.id.



Penyediaan call center “Halo BPPK” dan official akun media sosial seperti facebook dan twitter.



Penyediaan fitur call center pada setiap unit di BPPK dan memperbanyak layanan online.



Konfirmasi kepada tim survei mengenai aspek yang perlu diperbaiki pada kriteria Pengenaan Sanksi/Denda atas Pelanggaran terhadap Ketentuan Layanan (Syarat/Prosedur).





Sosialisasi aplikasi Semantik.



Pengembangan diklat blended learning.

IKU Indeks Kesehatan Organisasi, adapun upaya yang telah dilakukan dan rencana aksi yang diharapkan akan dapat meningkatkan pencapaian IKU tersebut adalah : 

Telah dilakukan knowledge sharing pada beberapa unit.



Penghargaan terhadap capaian kinerja pegawai.



Pemilihan Pegawai teladan di lingkup BPPK.



Membuat kotak saran elektronik.



Sosialisasi dan diseminasi strategi dan rencana kerja unit organisasi.



Pemberian penghargaan best employee.

35

LAMPIRAN I PERJANJIAN KINERJA BPPK TAHUN 2015

KONTRAK KINERJA NOMOR: 11/KK/2015 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2015 Pernyataan Kesanggupan Dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, saya akan: 1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kinerja ini. 2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan. 3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Peta Strategi

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN KEMENTERIAN KEUANGAN No.

Sasaran Program/Kegiatan

1.

SDM Keuangan Negara berkompetensi tinggi Lulusan pendidikan dan pelatihan berkualitas tinggi sesuai dengan kebutuhan Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi Perencanaan dan Perumusan Kebijakan yang Berkualitas Tinggi

2.

3. 4.

Indikator Kinerja 1.a-CP

Nilai Peningkatan Kompetensi SDM

22

2.a-N

Persentase Lulusan Diklat dari Kemenkeu dengan Predikat Minimal Baik Indeks Kepuasan Pengguna Layanan

90%

3.a-N 4.a-N 4.b-N

5.

Program yang akomodatif

5.a-N

5.b-N

6.

Jumlah Kodifikasi Peraturan Kediklatan Persentase Penyelesaian Standar Kediklatan Persentase Program Diklat yang Mendapatkan Nilai Validasi Minimal A Persentase Jam Pelatihan Pegawai terhadap Jam Kerja Kementerian Keuangan Indeks kepuasan peserta diklat

Proses pembelajaran yang kreatif dan efektif Evaluasi kebijakan yang komprehensif

6.a-N

8.

SDM yang Kompeten, kreatif dan memiliki perilaku yang tepat

8.a-N

9.

Organisasi yang efisien, efektif dan memiliki budaya yang tepat Teknologi Informasi dan Komunikasi Tepat Guna Pengelolaan keuangan yang optimal dan akuntabel

9.a-N

Persentase Program Diklat yang Berkontribusi terhadap Peningkatan Kompetensi Persentase Pejabat yang Telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan Indeks Kesehatan Organisasi

10.a-N

Level of Service Availability

11.a-N

Persentase Penyerapan Anggaran dan Pencapaian Output Belanja

7.

10. 11.

Target

7.a-N

4,1 (skala 5) 1 100% 95%

3,5%

4 (skala 5) 95%

88%

73 (skala 100) 95% 95%

1. 2. 3. 4. 5.

6. 7.

8. 9.

Kegiatan Pengembangan SDM melalui Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Negara di Daerah Pengembangan SDM melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang Anggaran dan Perbendaharaan Pengembangan SDM melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang Kepabeanan dan Cukai Pengembangan SDM melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan Pengembangan SDM melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang Selain Anggaran, Perbendaharaan, Perpajakan, Kepabeanan, Cukai, Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan Pengembangan SDM melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang Perpajakan Pengembangan SDM melalui Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan dan Manajemen serta Pendidikan PascaSarjana bagi Pegawai Kementerian Keuangan Pengembangan SDM melalui Penyelenggaraan Pendidikan Program Diploma Keuangan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Bagi Unit Kerja di Lingkungan BPPK

Jakarta, Menteri Keuangan,

Anggaran Rp 103.508.088.000 Rp 23.144.096.000 Rp 25.029.742.000 Rp 18.088.548.000 Rp 19.609.156.000

Rp 106.159.294.000 Rp 190.676.398.000

Rp. 86.105.600.000 Rp 47.222.382.000

Januari 2015

Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, (ttd)

Bambang P.S. Brodjonegoro

Sumiyati NIP 19610706 198203 2 001

RINCIAN TARGET CAPAIAN KINERJA KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2015 Target No 1 1a-CP 2 2a-N

3 3a-N 4

IKU

Q1

Q2

Smt 1

Q3

s.d.Q3

Q4

Y

22

22

90%

90%

SDM Keuangan Negara berkompetensi tinggi


-

-

-

-

-

Lulusan pendidikan dan pelatihan berkualitas tinggi sesuai dengan kebutuhan

Persentase Lulusan Diklat dari Kemenkeu dengan Predikat Minimal Baik

90%

90%

90%

90%

90%

-

-

-

4,10

Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi


-

-

4,10 (skala 5)

Perencanaan dan Perumusan Kebijakan yang Berkualitas Tinggi

4a-N

Jumlah Kodifikasi Peraturan Kediklatan

-

-

-

-

-

1

1

4.b-N


-

-

-

-

-

100%

100%

-

95%

95%

-

95%

95%

95%

-

1,4570%

1,4570%

0,9590%

2,4160%

0,3588%

2,7748%

4

4

4

4

4

4 (skala 5)

-

-

-

-

95%

95%

5 5.a-N

5.b-N

6 6.a-N 7 7.a-N

8 8.a-N

Program yang akomodatif Persentase Program Diklat yang Mendapatkan Nilai Validasi Minimal A Persentase Jam Pelatihan Pegawai terhadap Jam Kerja Kementerian Keuangan

Proses pembelajaran yang kreatif dan efektif Indeks kepuasan peserta diklat

4

Evaluasi kebijakan yang komprehensif Persentase Program Diklat yang Berkontribusi terhadap Peningkatan Kompetensi

-

SDM yang Kompeten, kreatif dan memiliki perilaku yang tepat Persentase Pejabat yang Telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan

-

88%

88%

-

88%

88%

88%

Target No 9 9.a-N

10 10.a-N 11 11.a-N

IKU

Q1

Q2

Smt 1

Q3

s.d.Q3

Q4

Y

Organisasi yang efisien, efektif dan memiliki budaya yang tepat Indeks Kesehatan Organisasi

-

-

-

-

-

73

73 (skala 100)

95%

95%

95%

95%

95%

78,41%

78,41%

95%

95%

Teknologi Informasi dan Komunikasi Tepat Guna Level of Service Availability

95%

95%

Pengelolaan keuangan yang optimal dan akuntabel Persentase Penyerapan Anggaran dan Pencapaian Output Belanja

27,24%

58,26%

58,26%

Jakarta, Januari 2015 PNS yang dinilai, (ttd) Sumiyati NIP 19610706 198203 2 001

INISIATIF STRATEGIS KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2015 No.

1

2

Indikator Kinerja Utama Persentase Program Diklat yang Berkontribusi terhadap Peningkatan Kompetensi Persentase Program Diklat yang Mendapatkan Nilai Validasi Minimal A

Inisiatif Strategis

Output/ Outcome

Periode Pelaksanaan

Penanggung Jawab

Kajian tentang Manajemen Diklat End-to-end

Kajian Manajemen Diklat End-to-end

Triwulan I-IV

Sekretariat Badan Pusdiklat

Pengembangan Program Diklat dengan Metode Elearning

Program Diklat yang dilaksankan dengan Metode E-learning

Triwulan I-IV

Sekretariat Badan Pusdiklat

Jakarta, Januari 2015 PNS yang dinilai, (ttd) Sumiyati NIP 19610706 198203 2 001

LAMPIRAN II PENGUKURAN KINERJA BPPK TAHUN 2015

Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Berkualitas

2

Perencanaan dan Perumusan Kebijakan yang

4

Evaluasi Kebijakan yang Komprehensif

SDM yang Kompeten, Kreatif dan Memiliki

7

8

10

9

Proses Pembelajaran yang Kreatif dan Efektif

6

Guna

Teknologi Informasi dan Komunikasi Tepat

Budaya yang Tepat

Organisasi yang Efisien, Efektif, dan Memiliki

Perilaku yang Tepat

Program yang Akomodatif

5

Berkualitas Tinggi

Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi

3

Tinggi Sesuai dengan Kebutuhan

SDM Keuangan Negara Berkompetensi Tinggi

1

10.a-N

9.a-CP

8.a-CP

7.a-N

6.a-N

5.b-N

5.a-N

4.b-N

4.a-N

3.a-N

2.a-N

1.a-CP

Level of Service Availibility

Indeks Kesehatan Organisasi

Standar Kompetensi Jabatan

Persentase Pejabat yang telah Memenuhi

Kompetensi

Berkontribusi terhadap Peningkatan

Persentase Program Diklat yang

Indeks Kepuasan Peserta Diklat

Jam Kerja Kemenkeu

Persentase Jam Pelatihan Pegawai terhadap

Mendapatkan Nilai Validasi A

Persentase Program Diklat yang


Jumlah Kodifikasi Peraturan Kediklatan


dengan Predikat min. Baik

Persentase Lulusan Diklat dari Kemenkeu


Indikator Kinerja Utama

: 2015

Tahun Anggaran

Sasaran Strategis

: Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Unit Organisasi

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2015

-2-

95%

73

88%

95%

4

3,5

95%

100%

1

4,1

90%

100%

71

97,74%

100%

4,26

5,499%

100%

100%

1

4,02

95,18%

28,94

2015

2015 22

Realisasi

Target

105,26%

97,26%

111,07%

105,26%

106,50%

157,13%

105,26%

100%

100%

98,05%

105,76%

131,55%

2015

Capaian %

dan Akuntabel

Pengelolaan Keuangan dan Aset yang Optimal

11.a-CP

Jumlah Anggaran Program Tahun 2015 Jumlah Realisasi Anggaran Program Tahun 2014

11

Sasaran Strategis

: Rp694.143.909.000,00 : Rp623.904.758.658,00

Pencapaian Output Belanja

Persentase Penyerapan Anggaran dan

Indikator Kinerja Utama

-3-

101,14%

2015

Capaian %

Sumiyati NIP 19610706 198203 2 001

(ttd)

Kepala Badan,

96,08%

2015

2015 95%

Realisasi

Target

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA – BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN LAPORAN KINERJA. Tahun

Recommend Documents