REFORMASI BIROKRASI PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGAWASAN BPKP

REFORMASI BIROKRASI PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGAWASAN BPKP

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGAWASAN BPKP



Commitment and competence to build a better future

GAMBARAN UMUM PUSDIKLATWAS BPKP Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan (Pusdiklatwas) BPKP merupakan unit kerja BPKP yang memiliki tugas menyelenggarakan, membina, dan mengkoordinasi seluruh kegiatan pendidikan dan pelatihan pengawasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala BPKP. Pusdiklatwas BPKP dipimpin oleh Kepala Pusdiklatwas yang membawahi satu bagian Tata Usaha dan tiga Bidang, yaitu Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Evaluasi (P2E), bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Auditor (P3JFA), dan Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kedinasan dan Teknis (P3KT). Layanan diklat yang diselenggarakan Pusdiklatwas BPKP terdiri atas : 1. Diklat Kepemimpinan, yaitu Diklatpim tingkat III dan tingkat IV 2. Diklat Kedinasan, yaitu Prajab Golongan II dan Prajab Golongan III 3. Diklat Teknis Substansi, antara lain Diklat SPIP, Audit Investigatif, Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa, Reviu Laporan Keuangan, Audit PBJ, Penulisan Laporan hasil Audit yang Efektif, dan Analisis Pemecahan Masalah. 4. Diklat Fungsional Auditor, yaitu Pembentukan Auditor Trampil, Pembentukan Auditor Ahli, Alih Jabatan Auditor, Penjenjangan Auditor Muda, Penjenjangan Auditor Madya, dan Penjenjangan Auditor Utama.

Page 2


Saat ini Pusdiklatwas BPKP telah mendapatkan beberapa akreditasi, yaitu akreditasi untuk menyelenggarakan diklat Kepeminpinan dan Kedinasan dari LAN dan akreditasi Diklat PBJ dari LKPP. Selain itu Pusdiklatwas BPKP telah mendapatkan sertifikat ISO 9001 : 2008 dar TUV NORD Germany. Sumber Daya Manusia Pusdiklatwas BPKP per 31 Desember 2013 sebanyak 219 orang, terdiri dari 127 PNS dan 92 Tenaga Harian Lepas.

LATAR BELAKANG REFORMASI BIROKRASI Reformasi Birokrasi telah dicanangkan sebagai salah satu Prioritas pembangunan Nasional. Hal ini disebabkan masih rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparatur pemerintah yang terkesan belum professional. Untuk itu perlu dipercepat perwujudan tata kelola kepemerintahan yang baik. Dalam rangka hal tersebut maka Pemerintah menyusun Grand Design Reformasi Birokrasi tahun 2010 – 2025. Dalam dokumen tersebut diungkapkan Pola Pikir pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana grafik di bawah ini.

Page 3


Untuk mencapai tujuan Reformasi sebagaimana terurai di atas, maka akan dilakukan perubahan pada 8 area perubahan yang menjadi komponen dari reformasi birokrasi. 8 (delapan) area perubahan dan hasil yang diharapkan adalah :

Dengan pola pikir inilah setiap instansi pemerintah melakukan reformasi di berbagai bidang demi terwujudnya tata Kelola Pemerintahan yang Baik pada instansi masing-masing.

Page 4


REFORMASI BIROKRASI PUSDIKLATWAS BPKP Sejak bergulirnya Program Reformasi Birokrasi, Pusdiklatwas BPKP telah melakukan berbagai upaya untuk mencapai tujuan program tersebut. Upaya dilakukan meliputi 8 (delapan) area perubahan. Rincian upaya Pusdiklatwas BPKP terurai sebagai berikut. AREA 1 : MANAJEMEN PERUBAHAN Perubahan yang terus terjadi harus disikapi secara tepat. Untuk itu Pusdiklatwas BPKP mengembangan manajemen perubahan (change management). Pada awal tahun 2014, Kepala Pusdiklatwas BPKP menetapkan tim manajemen perubahan di lingkungan Pusdiklatwas BPKP dengan SK Kepala Pusdiklatwas BPKP npmpr 7 tahun 2014 tanggal 3 Januari 2014. Pembentukan tersebut diikuti dengan penyusunan Rencana Kerja Implementasi Manajemen Perubahan di Pusdiklatwas BPKP. Beberapa langkah yang akan dilaksanakan meliputi : a. b. c. d. e.

Penyiapan/penyempurnaan infrastruktur Pusdiklat yang mendukung visi Bussiness process re-engineering sesuai kebutuhan Peningkatan kompetensi dan motivasi Mengelola resistensi dan pembentukan budaya baru yang diperlukan Perancangan pengendalian sesuai SPIP

Terkait Manajemen Perubahan di Pusdiklatwas BPKP, beberapa hal yang telah dilakukan yaitu telah dilaksanakannya sosialisasi hasil-hasil reformasi birokrasi kepada seluruh pegawai Pusdiklatwas BPKP pada tanggal 14 Februari 2014 di kantor Pusdiklatwas BPKP. Publikasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi juga telah dikembangkan melalui standing banner dan brosur.

AREA 2 : PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Aspek peraturan perundangan tidak lepas dari perhatian Pusdiklatwas BPKP. Pada mada lalu Pusdiklatwas BPKP memliki kelemahan dalam pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP karena tidak memiliki dasar hokum yang kuat. Dalam tiga tahun terakhir ini Pusdiklatwas BPKP telah berhasil memperjuangkan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2010 tentang PNBP di Pusdiklatwas BPKP. Dengan terbitnya ketentuan ini, pelaksanaan tugas dan fungsi Pusdiklatwas BPKP lebih kuat secara hukum.

Page 5


AREA 3 : PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI Upaya pembentukan organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan untuk memberikan layanan yang terbaik kepada pengguna jasa Pusdiklatwas BPKP. Tindakan yang sudah dilaksanakan meliputi : Pembentukan 3 Kantor Diklat di Medan, Denpasar, dan Makasar. Sejalan dengan meningkatnya permohonan dari Pemerintah Daerah yang tersebar di seluruh Indonesia, Pusdiklatwas BPKP membentuk Kantor Diklat di daerah guna mendekatkan diri dengan pengguna jasa Pusdiklatwas BPKP. Pada tahun 2013 – 2014, Pusdiklatwas BPKP membuka Kantor Diklat di Denpasar, Medan, dan Makasar. Dengan pembukaan Kantor Diklat ini, selain meningkatkan kapasitas layanan, juga meningkatkan efisiensi bagi calon peserta diklat dari daerah dalam mengikuti program diklat yang dibutuhkan.

AREA 4 : PENATAAN TATA LAKSANA Upaya merubah sistem, prosedur, dan tata kerja pada Pusdiklatwas BPKP dilakukan secara komprehensif dan simultan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Pusdiklatwas BPKP. Tindakan yang telah dilakukan tahun 2010 – 2013 meliputi : 1. Reenginering Proses Bisnis dengan Sistem Informasi terintegrasi “Si Diklat’ Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi, Pusdiklatwas BPKP melakukan reenginering proses bisnis dari manual menjadi sistem berbasis komputer. Sejak tahun 2010, Pusdiklatwas BPKP mengembangkan berbagai aplikasi komputer yang terintegrasi guna membantu seluruh pegawai dari Pimpinan hingga staf dalam bekerja. Beberapa aplikasi yang dikembangkan yaitu : a. Aplikasi SIM DIKLAT Pusdiklatwas BPKP telah mengembangkan aplikasi SIM DIKLAT sebagai bentuk

Page 6


management information system. Aplikasi ini merupakan sistem terintegrasi berbasis komputer mulai dari tahap perencanaan diklat, penyelenggaraan diklat, hingga proses evaluasi diklat. Sistem ini menghasilkan pola kerja secara terpadu pada Kapusdiklat, 3 Bidang dan 1 Bagian, serta para pegawai Pusdiklatwas BPKP. Aplikasi ini telah menggunakan database management system hingga mampu mempercepat proses layanan dan meningkatkan akurasi data dan perhitungan

b. Dash Board Pimpinan Aplikasi Dashboard Kediklatan merupakan bentuk dari executive management system di lingkungan Pusdiklatwas BPKP. Sistem ini membantu Pimpinan Pusdiklatwas BPKP untuk memantau kinerja penyelenggaraan diklat. Sistem informasi ini menampilkan data dan informasi secara real time dari berbagai perangkat/media komunikasi seperti PC, tablet atau smartphone. Dashboard Kediklatan dihasilkanlangsung dari SIM DIKLAT dan Aplikasi Surat Tugas. Dengan aplikasi ini pimpinan Pusdiklatwas BPKP dapat mengelola kinerja unit kerja dimanapun ia berada. c. Aplikasi Big Ant Big Ant merupakan sarana komunikasi antar pegawai melalui jaringan komputer. Aplikasi ini memiliki kemampuan untuk perbincangan (chat) antar pegawai, dan mengirimkan file. Dengan aplikasi ini kualitas komunikasi menjadi meningkat, termasuk kelancaran distribusi pekerjaan. Sebagai contoh, jika seorang staf menyusun draft laporan, ia tidak perlu mencetak draft terlebih dahulu, namun dapat mengirimkan filenya pada atasannya untuk direviu. Hal ini selain mempercepat proses reviu sekaligus menghemat penggunaan kertas dalam proses tersebut

Page 7


d. Aplikasi DeskNow DeskNow merupakan salah satu bentuk inovasi sistem informasi yang membantu pegawai dalam menyusun laporan, pedoman, check list, dan sebagainya. DeskNow merupakan aplikasi yang berisi template dokumendokumen penting di lingkungan Pusdiklatwas BPKP. Aplikasi ini mempercepat dan meningkatkan akurasi dalam pekerjaan penyusunan pedoman dan laporan. Pada akhirnya, keberadaan sistem ini dapat mengurangi berbagai bentuk pemborosan dalam pekerjaan e. Aplikasi Surat Tugas Pusdiklatwas BPKP mengembangkan juga aplikasi Surat Tugas. Aplikasi ini merupakan bentuk office otomatisation dalam hal penyusunan surat penugasan di lingkungan Pusdiklatwas BPKP. Dengan aplikasi ini, proses penyusunan surat tugas menjadi lebih cepat dam memiliki format yang seragam. Hal ini mengurangi risiko kesalahan, yang secara langsung memberi dampak adanya penurunan pemborosan penggunaan kertas.

2. Updating Pedoman Kediklatan dan Quality Procedure. Sejalan dengan berbagai perubahan yang terjadi, Pusdiklatwas BPKP melakukan penyesuaian terhadap ketatalaksanaan organisasi. Pusdiklatwas BPKP melakukan revisi Pedoman Kediklatan seperti Pedoman Penyelenggaraan Diklat, Pedoman Penyusunan Modul, dan Pedoman Instruktur. Selain itu Pusdiklatwas BPKP melakukan updating terhadap Quality Procedure (QP) yang menjadi standar pelaksanaan kerja di Pusdiklatwas BPKP. Saat ini Pusdiklatwas BPKP memiliki 139 QP.

3. Updating Modul-modul Diklat Salah satu bentuk layanan bagi peserta diklat adalah adanya modul diklat yang menarik, materinya ‘update’, dan mudah dibaca serta dipahami. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pusdiklatwas BPKP selalu melakukan updating secara berkesinambungan terhadap modul diklat yang ada . Pada tahun 2011, dilakukan revisi modul sebanyak 33 modul, 2012 sebanyak 14 modul, dan pada tahun 2013 sebanyak 23 modul.

Page 8


Selain hal-hal tersebut di atas, hal yang dilakukan oleh Pusdiklatwas BPKP dalam rangka penataan tata laksana adalah penyelerasan indikator kinerja utama Pusdiklatwas BPKP dengan indikator kinerja utama BPKP.

AREA 5 : PENATAAN SDM APARATUR Penguatan kualitas Sumber Daya Manusia Kediklatan menjadi salah satu hal yang menjadi perhatian Pusdiklatwas BPKP. Tuntutan Reformasi Birokrasi membutuhkan Aparatur Pemerintah yang kompeten dan professional. Hal ini menjadi kelemahan Pusdiklatwas BPKP beberapa tahun terakhir. Misalnya, sebagian besar pejabat structural di Pusdiklatwas BPKP belum memiliki sertifikat diklat ‘Management of Training’. Selain tu sebagian besar instruktur non widyaiswara belum pernah mengikuti diklat ‘Training of Trainer’. Hal itu yang mendorong beberapa tindakan Pusdiklatwas sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan diklat ‘Management of Training’ Pada tahun 2013, Pusdiklatwas BPKP menyelenggarakan diklat ‘Management of Training’ dengan peserta seluruh pejabat structural Pusdiklatwas BPKP dan satu pejabat struktural unit kerja BPKP yang terkait, yaitu Biro Kepegawaian dan Organisasi, Pusat pembinan JFA, dan Kantor Diklat Provinsi Bali. Dengan diklat ini, seluruh pejabat struktural Pudiklatwas BPKP telah dibekali pengetahuan tentang pengelolaan unit kerja kediklatan.

Page 9


2. Penyelenggaraan diklat ‘Training of Trainer’ Dalam beberapa tahun terakhir, Pusdiklatwas BPKP menyelenggarakan diklat ‘Training of Trainer’ bagi instruktur non Widyaiswara. Hal ini didorong kondisi semakin banyaknya permintaan diklat teknis substansi yang membutuhkan banyak instruktur non widyaiswara yang kompeten. 3. Penyelenggaraan diklat ‘Training of Course’ Pada tahun 2011, pusdiklatwas BPKP menyelenggarakan diklat ‘Training of Course’ bagi para petugas kediklatan yang ada. Hal ini untuk meningkatkan kualitas layanan dalampelaksanaan diklat. 4. Pengembangan Profesi Pegawai. Untuk meningkatkan kualitas pegawai Pusdiklatwas BPKP, Pusdiklatwas BPKP mengembangkan program pengembangan profesi pegawai dengan memberikan sarana untk mengikuti berbagai pelatihan seperti seminar, lokakarya dan lainnya sesuai kebutuhan pegawai dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. Jumlah pegawai Pusdiklatwas BPKP yang mengikuti program ini cukup signifikan seperti diuraikan pada lampiran.

Page 10


AREA 6 : PENGUATAN PENGAWASAN

Peningkatan kualitas pengawasan pada Pusdiklatwas BPKP tercermin dari beberapa hal, yaitu : 

Penyelenggaraan diklat di bidang keuangan negara kepada pegawai Pusdiklatwas BPKP, seperti Diklat Implementasi PP nomor 71 tahun 2013 tentang Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual.



Pembentukan Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Pusdiklatwas BPKP dengan Surat Keputusan Kepala Pusdiklatwas Nomor .. tahun 2013



Peningkatan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Pusdiklatwas BPKP secara konsisten melakukan tindak lanjut atas setiap temuan hasil audit dari hasil pengawasan oleh inspektorat BPKP maupun oleh BPK RI.



Audit Mutu sebagai pemegang Sertifikasi ISO 9001 : 2008 Sebagai unit kerja yang menyandang sertifikat ISO 9001: 2008, Pusdiklatwas BPKP harus di-audit terkait dengan pelaksanaan manajemen mutu. Audit dilakukan setiap tahun sekali oleh tim audit internal (AMI), dan empat tahun sekali oleh TUV NORD, menjelang perpanjangan sertifikat.

AREA 7 : PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA Perubahan area Akuntabilitas Kinerja tercermin dari peningkatan capaian hasil kinerja sebagaimana tertuang dalam Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Pada tigatahun terakhir, capaian kinerja Pusdiklatwas BPKP tampak sebagi berikut : No Indikator Kinerja 1 Tingkat Kelulusan Peserta Diklat Kepemimpinan/ Kedinasan 2 Jumlah Peserta Diklat Teknis Substansi 3 Jumlah Peserta Diklat JFA 4 Ratio SDM terdiklat sesuai Kompetensi 5 Tingkat Kepuasan Pelanggan

2011 100 %

2012 100 %

2013 100 %

3.840 org

3.801 org

4.143 org

2.036 org 96,18 %

1.791 org 115,30 %

1.787 org 132,37 %

7,90

8,06

8,54

Page 11


Dari tabel itu tampak adanya peningkatan sebagaimana tergambar pada grafik di bawah ini.

AREA 8 : PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN PUBLIK Perubahan kualitas layanan menjadi area perubahan yang menjadi perhatian utama bagi Pusdiklatwas BPKP. Beberapa tindakan yang telah dilakukan Pusdiklatwas BPKP adalah : 1. Pengembangan E-Learning Sejak tahun 2010, Pusdiklatwas BPKP memulai langkah untuk mengembangkan pola pembelajaran dengan e-Learning, yaitu pola pembelajaran jarak jauh dimana peserta diklat akan dapat mengikuti proses pembelajaran dari tempatnya masing-masing . Hal ini diharapkan akan dapat meningkatkan kapasitas Pusdiklatwas BPKP dalam memberikan layanannya. Hingga tahun 2013, pengembangan e-Learning telag sampai pada tahap ‘web sharing’ yaitu peserta diklat dapat memperoleh materi diklat dari jarak jauh. Pada tahun 2014 ini akan diterapkan ‘virtual class’ dengan menggunakan aplikasi E-Learning management System (ELMS). Dengan penerapan ini, beberapa diklat akan dilaksanakan secara ‘blended’ yaitu sebagian jarak jauh dan sebagian tatap muka.

2. Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Diklat Sarana Prasraana Diklat merupakan pintu gerbang dari sebuah layanan diklat. Kualitas sarana prasarana sejak pintu gerbang masuk, ruang registrasi, ruang kelas, mess, serta mushola menjadi salah satu parameter penting dalam kualitas layanan diklat. Pada tahun 2010 hingga tahun 2013 ini, Pusdiklatwas BPKP melakukan peningkatan sarana layanan diklat sebagai berikut : 1) Pemasangan Air Conditioner di Kelas (2010) 2) Pembuatan Joging Track dan Penghijauan (2010) 3) Penambahan Buku Perpustakaan (2011) 4) Pemasangan water Heater (2012) 5) Renovasi Resepsionis Pusdiklatwas BPKP (2013)

Page 12


Terkait Program Percepatan (Quick Wins) reformasi birokrasi, Pusdiklatwas BPKP akan mengembangkan berbagai hal yaitu :  E-Learning dengan tingkatan yang lebih tinggi yaitu pengembangan Virtual Class  Pendaftaran Diklat secara On Line

AREA 9 : MONITORING DAN EVALUASI Proses monitoring dan evaluasi merupakan bagian dari proses perbaikan berkelanjulan pada organisasi. Pusdiklatwas BPKP telah melaksankan proses ini sebagai bentuk komitmen untuk melakukan perbaikan secara terus menerus. Evaluasi yang dilakukan selama ini meliputi evaluasi terhadap instruktur, penyelenggaraan diklat, dan materi diklat. Evaluasi terhadap hasil ajar dilakukan melalui evaluasi pre-test dan post-test. Selain itu Pusdiklatwas BPKP melakukan evaluasi terhadap paska diklat, dan survei kepuasan pelanggan.

Page 13


Page 14

REFORMASI BIROKRASI PUSDIKLATWAS BPKP DENGAN KRITERIA PNPRB PENGUNGKIT KEPEMIMPINAN 1.

2.

Melakukan Revisi Renstra Pusdiklatwas BPKP Menyusun Tim Manajemen Perubahan

1.

PERENCANAAN STRATEJIK

PROSES

Melakukan Revisi Renstra Pusdiklatwas BPKP

1. Reenginering Proses Bisnis dengan Sistem Informasi Manajemen Terintegrasi 2. Updating Pedoman dan Quality Procedure 3. Pengembangan ELearning 4. Penyusunan Kurikulum sesuai Kebutuhan Profesi 5. Updating Modulmodul 6. Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana

SDM APARATUR 1. 2. 3. 4.

Penyelenggaraan Diklat MoT Penyelenggaraan Diklat ToT Penyelenggaraan Diklat ToC Mengirimkan Widyaiswara mengikuti kursus ke Singapura

KEMITRAAN DAN SUMBER DAYA 1.

HASIL

Pembentukan 3 Kantor Diklat di Daerah

HASIL PADA APARATUR 1. 2.

Jumlah Peserta diklat meningkat Ratio SDM terdiklat sesuai kompetensi meningkat

HASIL PADA MASYARAKAT

HASIL PADA KOMUNITAS LOKAL

HASIL KINERJA UTAMA

Tingkat Kepuasan Pelanggan Naik dari 7,90 skala likert pada tahun 2011, menjadi 8,06 tahun 2012, dan menjadi 8,54 pada tahun 2013


INDIKATOR KINERJA REFORMASI BIROKRASI PUSDIKLATWAS BPKP TREND/PERKEMBANGAN AREA PERUBAHAN NO 1

URAIAN AREA PERUBAHAN VARIABEL/INDIKATOR

2011

2012

2013

CATATAN/DAMPAK

3

4

5

6

7

Tersusunnya tim Manajemen Perubahan

0

0

0

Tersusunnya Rencana Kerja MP

0

0

0

Tim Manajemen Perubahan Pusdiklatwas BPKP terbentuk pada awal bulan Januari 2014 Direncanakan awal bulan Februari 2014

100

100

100

Jumlah kantor Diklat yang dibuka

0

0

2

jumlah Kebutuhan

0

0

3

Persentase

0

0

66,67

2

A

MANAJEMEN PERUBAHAN 1

B

Terbangunnya manajemen perubahan pada organisasi

PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1

C

Penerbitan Payung hukum tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak

Persentase kemajuan revisi PP PNBP Pusdiklatwas BPKP

PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI 1 Membentuk organisasi Pusdiklatwas BPKP yang sesuai kebutuhan dengan Pembukaan Kantor Diklat di Daerah

Meningkatnya kapasitas kelas belajar sebanyak 2 Kelas Diklat. Satu kantor Diklat dibuka pada bulan Januari 2014, yaitu Kantor Diklat di Makasar

Page 16


1

2

D

3

4

5

6

7

PENATAAN TATA LAKSANA 1

2

3

E 1

Melakukan reenginering proses bisnis Pusdiklatwas BPKP melalui pengembangan Sistem Informasi terintegrasi 'Si Diklat'

Updating Quality Procedure (QP)

Kecukupan Modul Diklat

Jumlah Aplikasi sub sistem yang berhasil beroperasi

3

4

6

Jumlah Aplikasi yang direncanakan beroperasi sesuai Grand Design

3

4

5

Persentase operasional sistem

100

100,00

120

Jumlah QP Pusdiklatwas BPKP

139

139

139

jumlah QP yang harus di-update pd thn tkt

3

85

26

jumlah QP yang di-update pd thn terkait

3

85

26

Persentase

100

100

100

Jumlah Modul Diklat

119

130

147

Jumlah Revisi Modul

33

14

23

0

0

13

16

16

16

0

0

81,25

PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR Pembentukan Pejabat Struktural yang Jumlah Pejabat Struktural yang memiliki kompeten dalam mengelola Lembaga sertifikasi Diklat MOT Diklat Jumlah Pejabat Struktural Persentase pemenuhan

Aplikasi yang beroperasi hingga tahun 2013 adalah Aplikasi SIM DIKLAT - Perencanaan,SIM DiklatPenyelenggaraan, SIM DIklat Evaluasi, Aplikasi Surat Tugas, DeskNow, dan Dashboard Diklat. Sistem ini meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas Pusdiklatwas BPKP QP Pusdiklatwas BPKP selalu dilakukan updating sesuai hasil audit mutu internal ISO (AMI)

Page 17


1 2

2 Pembentukan Instruktur yang memiliki kompetensi dalam tugas mengajar

3 Jumlah Instruktur Pusdiklatwas BPKP

4

Jumlah Instruktur memiliki sertifkat TOT Persentase

3

4

Pembentukan petugas pengelola diklat yang memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan diklat

Pembentukan Widyaiswara yang kapabel

Jumlah Petugas Diklat yang memiliki sertifikat ToC

6

11

9

8

7

72,72

77,78

24

30

30

111

111

111

Persentase

21,62

27,03

27,03

Jumlah WI

20

21

16

Jumlah WI yang memiliki sertifikat TOT

20

21

16

Persentase

100

100

100

163

385

1

1

Jumlah Petugas Diklat

Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan pengembangan profesi sesuai bidang masingmasing (orang Diklat)

5

Peningkatan Kompetensi Pegawai

1

PENGUATAN PENGAWASAN Terbangunnya proses perbaikan berkelanjutan melalui tindak lanjut atas hasil pemeriksaan

Persentase tindak lanjut atas hasil pengawasan

2

Pelaksanaan Audit Mutu ISO 9001 : 2008

Jumlah pelaksanaan audit

F

5

Rencana Pelaksanaan Audit Persentase

1 1

1

1

100

100

100

7

Audit Mutu ISO 9001 : 2008 merupakan syarat bagi pemegang sertifikat ISO 9001 : 2008. Setiap tahun audit dilakukan oleh internal (AMI), dan setiap 4 tahun oleh eksternal (TUV NORD)

Page 18


1

2

G

3

4

5

6

7

PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA Nilai Penilaian Kualitas SAKIP Pusdiklatwas BPKP oleh Inspektorat

1

Penurunan dari tahun 2011 ke 2012 disebabkan adanya perubahan alat ukur penilaian kinerja.

89,53

Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Pusdiklatwas BPKP yang berkualitas 2

Meningkatnya kinerja Pusdiklatwas BPKP

Jumlah Peserta Diklat Teknis Substansi

3840

3801

4143

Rencana jumlah Peserta Diklat Teknis Substansi

3740

2880

2610

102,67

131,98

158,74

Jumlah Peserta Diklat JFA

2036

1791

1787

Rencana jumlah Peserta Diklat JFA

2520

2010

1800

Persentase

80,79

89,10

99,28

Tingkat Kelulusan Diklat Pim/Kedinasan

100,00

100,00

100,00

Persentase

Nilai Capaian Kinerja Pusdiklatwas BPKP oleh Inspektorat

88,15

Penurunan dari tahun 2011 ke 2012 disebabkan adanya perubahan alat ukur penilaian kinerja. Pada tahun 2013, Pusdiklatwas BPKP mendapat penghargaan sebagai Unit Kerja BPKP terbaik peringkat pertama kategori Unit Kerja Pusat

Page 19


1

2

H

3

4

5

6

PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN PUBLIK 1

Meningkatnya tingkat Kepuasan Pelanggan

Hasil survei kepuasan pelangan

7,9

8,06

8,54

2

Terbangunnya E-Learning

Tingkat Operasional E -Learning

0

1

1

3

Meningkatnya Kualitas Sarana Prasarana Layanan pada peserta diklat

Penyediaan Air Conditioner Pembuatan Joging Track dan Penghijauan

Sampai tahun 2013, tingkat operasional E-Learning pada tingkatan web sharing. Pada tahun 2014 direncanakan hingga tingkat virtual class.

71 unit 1 set

Penambahan Buku Perpustakaan

1 set

Pemasangan Water Heater

1 set

Renovasi Ruang Resepsionis

I

7

1 set

MONITORING DAN EVALUASI Terbangunnya proses evaluasi terhdap penyelenggaraan diklat

Jumlah Kelas Diklat dievaluasi hasil ajar

87

145

103

Jumlah Seharusnya dievaluasi hasil ajar

127

216

117

68,50

67,13

88,03

1

1

1

Persentase Jumlah Keg Survei Kepuasan Pelanggan Jumlah survei direncanakan Persentase'

1

1

1

100

100

100

Page 20

REFORMASI BIROKRASI PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGAWASAN BPKP

Recommend Documents