KEMENTERIAN KEHUTANAN SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEHUTANAN BOGOR KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEHUTANAN Nomor : SK. 121/Dik-1/2010 Tentang KURIKULUM DIKLAT TEKNIK FASILITASI REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN (RHL) KEPALA PUSAT, Menimbang :
a. bahwa dalam upaya pemberdayaan masyarakat diperlukan fasilitator rehabilitasi hutan dan lahan yang dapat belajar dan berbuat bersama masyarakat dalam upaya meningkatkan keberdayaan masyarakat.; b. bahwa untuk menyiapkan fasilitator sebagaimana diktum a dapat dilakukan melalui Diklat Teknik Fasilitasi Rehabilitasi Hutan Dan Lahan (RHL); c.
Mengingat :
bahwa untuk tercapainya tujuan pada diktum a dan b, perlu ditetapkan kurikulum diklat dengan Keputusan Kepala Pusat Diklat Kehutanan.
1. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. UU RI No. 19 tahun 2004 tentang penetapan Perppu No. 1 tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 41 tahun 1999; 2. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.13/Menhut-II/2004 tanggal 6 Mei 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan serta peraturan-peraturan tentang perubahannya; 3. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.20/Menhut-II/2004 tanggal 15 Desember 2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan. MEMUTUSKAN..............
MEMUTUSKAN Menetapkan
: KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEHUTANAN TENTANG KURIKULUM DIKLAT TEKNIK FASILITASI REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN (RHL)
PERTAMA
: Kurikulum Diklat Teknik Fasilitasi Rehabilitasi Hutan dan Lahan sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
KEDUA
: Kurikulum sebagaimana diktum PERTAMA digunakan sebagai acuan dalam menyelenggarakan Diklat Teknik Fasilitasi Rehabilitasi Hutan dan Lahan di lingkup Kementerian Kehutanan.
KETIGA
: Dengan ditetapkannya keputusan ini maka keputusan Kepala Pusat Diklat Kehutanan Nomor SK. 102/DIK-2/2005 tanggal 24 September 2005 halaman : 266 - 272 tentang Kurikulum Diklat Teknik Fasilitasi Rehabilitasi Hutan dan Lahan dinyatakan tidak berlaku lagi;
KEEMPAT
: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : Bogor Pada tanggal : 31 Mei 2010
Lampiran Keputusan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Nomor : SK. 121/DIK-1/2010 Tanggal : 31 Mei 2010
1. Nama Diklat
: Teknik Fasilitasi Rehabilitasi Hutan dan Lahan
2. Jenjang Diklat : Lanjutan 3. Latar Belakang Pembangunan kehutanan telah mengalami perubahan paradigma, yaitu lebih menitikberatkan kepada peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan hutan. Pada beberapa dekade mendatang, pembangunan kehutanan diarahkan pada kegiatan rehabilitasi dan konversi. Pemerintah telah mencanangkan kebijakan prioritas pembangunan kehutanan tersebut sebagai upaya untuk merehabilitasi hutan dan lahan melalui program Hutan Kemasyarakatan (HKm) dengan substansi pokok adalah dalam rangka pemberdayaan masyarakat yang ada di dalam dan sekitar hutan sehingga mereka mampu mengelola dan memanfaatkan hutan dan sumber daya hutan secara efektif, efisien, produktif, terpadu dan bertanggung jawab dengan tetap mempertahankan fungsi kawasan hutan secara lestari. Pelaku utama pengembangan usaha dibidang kehutanan oleh masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan umumnya belum berdaya. Pada umumnya mereka belum memiliki ikatan kelembagaan antar petani, teknologi budidaya yang digunakan masih tradisional, permodalan masih terbatas, serta kesulitan memasarkan produksinya karena tidak sesuai dengan permintaan pasar. Untuk menanggulangi hal tersebut, perlu kiranya upaya konkrit dari pemerintah dan pihak-pihak lainnya, agar petani atau masyarakat di sekitar hutan melakukan aneka usaha kehutanan lebih berdaya, usahanya mendapatkan hasil yang memadai dan dapat berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, dan secara umum bentuk pemberdayaan di lakukan melalui pemberian kewenangan/hak/akses, dan peningkatan kemampuan kelompok. Dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat tersebut, pemerintah melakukan pembinaan dan fasilitasi yang diwujudkan dalam pembangunan infrastruktur, baik fisik maupun rekayasa sosial (kelembagaan masyarakat). Pembangunan infrastruktur ini dilakukan melalui pemberdayaan kelompok usaha sehingga kelompok usaha tersebut mempunyai kemampuan mengelola usaha di bidang kehutanan secara berkelanjutan.
Salah satu kegiatan dalam upaya pemberdayaan masyarakat adalah melalui Diklat-pelatihan bagi fasilitator, antara lain Diklat teknik fasilitasi. Diharapkan melalui Diklat ini akan menghasilkan fasilitator rehabilitasi hutan dan lahan yang dapat belajar dan berbuat bersama masyarakat dalam upaya meningkatkan keberdayaan masyarakat. 4. Deskripsi Singkat Diklat Diklat ini dimaksudkan untuk memberikan bekal kepada para pejabat eselon IV yang membidangi kehutanan baik di pusat maupun di pemerintah Kabupaten/Kota, pejabat fungsional (penyuluh kehutanan lapangan dan teknisi/pengendali ekosistem hutan) tentang kebijakan pemerintah di bidang pembangunan kehutanan di bidang RHL dan HKm, teknik-teknik fasilitasi dan kondisi sosial budaya masyarakat di dalam dan sekitar hutan. Dalam Diklat ini peserta akan diberikan materi-materi yang berkaitan dengan kebijakan pembangunan kehutanan khususnya yang berkaitan dengan social forestry dan rehabilitasi hutan dan lahan, sosiologi pedesaan, teknik-teknik memfasilitasi masyarakat dalam upaya pemberdayaan masyarakat serta penanganan konflik. Proses pembelajaran dilaksanakan secara partisipatif dengan prinsip-prinsip pendidikan orang dewasa dimana widyaiswara berperan sebagai fasilitator. Selain itu dilakukan pula praktek lapangan sehingga peserta dapat secara langsung mempraktekkan teori yang telah didapatkan di dalam kelas. Evaluasi terhadap peserta diklat akan dilakukan secara terpadu, dilihat dari performansi dan kinerja. 4. Tujuan Diklat Setelah mengikuti Diklat ini para peserta diharapkan akan menjadi fasilitator yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap pengabdian di bidang teknik-teknik fasilitasi terhadap masyarakat sehingga mampu membimbing dan membina masyarakat dalam mengembangkan mekanisme pengaturan dan pengelolaan usaha dan kawasan hutan menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian hutan. 5. Sasaran Diklat Setelah selesai mengikuti Diklat ini peserta diharapkan mampu : a. Menjelaskan kebijakan pembangunan kehutanan khususnya dalam bidang rehabilitasi hutan dan lahan.
b. Menjelaskan kondisi sosial dan budaya masyarakat di dalam dan sekitar hutan, mengembangkan komunikasi efektif serta menangani konflik yang akan muncul dalam pengelolaan hutan. c. Menjelaskan dan menerapkan teknik-teknik memfasilitasi masyarakat. d. Membuat rencana fasilitasi masyarakat dan mengkoordinasikan pihak-pihak lain yang terkait. e. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fasilitasi masyarakat. 6. Kelompok Sasaran Diklat a. Jumlah Peserta
: Maksimal 30 orang per kelas
b. Asal Peserta : Pejabat eselon IV atau staf Dinas Teknis yang membidangi kehutanan pada pemerintah Kabupaten/kota propinsi yang berpengalaman lapangan 5 tahun, diutamakan yang akan menjadi fasilitator, UPT Dephut Eselon IV, Penyuluh Kehutanan Lapangan dan Pengendali Ekosistem Hutan. c.
Persyaratan Peserta : - Pejabat Eselon IV atau staf Dinas Teknis yang membidangi kehutanan pada pemerintah Kabupaten/Kota dan propinsi yang berpengalaman lapangan 5 tahun diutamakan yang akan menjadi fasilitator Penyuluh Kehutanan Lapangan dan Pengendali Ekosistem Hutan. - Pendidikan minimal SLTA - Pengalaman kerja diutamakan telah berkecimpung di bidang kegiatan perhutanan sosial dan/atau pembinaan hutan. - Sehat jasmani dan rohani - Belum pernah mengikuti Diklat sejenis
7. Pengajar a. Persyaratan Pengajar - Menguasai materi yang akan diajarkan baik teori maupun praktek - Memiliki pengalaman yang cukup di bidangnya - Mampu menjadi pelatih dan fasilitator dengan metode pembelajaran partisipatif serta mempunyai kemampuan mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran b. Asal Pengajar - Widyaiswara Pusat Diklat Kehutanan dan Balai Pendidikan Diklat Kehutanan. - Instansi Kehutanan dan Instansi teknis/ Lembaga lain yang terkait
8. Tempat Diklat Diklat dilaksanakan di Pusat Diklat Kehutanan, Balai Diklat/Latihan Kehutanan dan tempat lain yang memenuhi persyaratan. 9. Waktu Diklat Diklat dilaksanakan selama 15 hari setara 100 jam pelajaran @ 45 menit yang terdiri dari 40 jpl dan 60 jpl praktek. 10. Peralatan dan Bahan Diklat a. Untuk kebutuhan peserta : Alat tulis, buku, bahan serahan. b. Untuk Ruang Kelas : Komputer, LCD, Alat tulis, Papan tulis, OHP/T, Video Player, Kertas Plano, lem dll. c. Untuk praktek lapangan: Karton, kertas HVS, spidol, gambar, foto, tali, lem. 11. Daftar Mata Diklat No.
Mata Diklat
JPL
I.
Teori Bina Suasana Pelatihan Kecerdasan Emosional dan Spiritual Kebijakan Pembangunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) dan Hutan Kemasyarakatan Dasar-dasar Sosiologi Pedesaan Komunikasi yang Efektif Metoda dan Teknik Fasilitasi Manajemen Konflik Pelaporan
40 2 2 4
Praktek Rencana Kerja Fasilitasi Memfasilitasi Masyarakat Pelaporan
60 10 40 10
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. II. 1. 2. 3.
Jumlah
6 4 12 6 4
100
