“REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN BPKP”
TERNATE, 12 APRIL 2017 1
REFORMASI BIROKRASI
PENGERTIAN Upaya melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business prosess) dan sumber daya manusia aparatur. 2
REFORMASI BIROKRASI
TUJUAN
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). 3
DASAR HUKUM antara lain:
Undang-undang No. 17 / 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN Tahun 2005 – 2025). Pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, di pusat maupun di daerah, agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang lainnya 4
Sasaran Reformasi Birokrasi 1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel
2. Birokrasi yang efektif dan efisien 3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas
5
Roadmap Reformasi Birokrasi
PENGERTIAN Rencana rinci selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas.
FUNGSI memberikan kejelasan arah, acuan dan persamaan persepsi mengenai langkah-langkah operasional reformasi birokrasi
6
Mengapa Reformasi Birokrasi Strategi Pembangunan Nasional 2015 - 2019
7
Tujuan jangka panjang RB
8
Pemerintahan berbasis kinerja
1.Berorientasi pada prinsip efektif, efisien, dan ekonomis; 2.Fokus pada outcomes (hasil); 3.Manajemen kinerja didukung dengan sistem berbasis elektronik; 4.Setiap individu pegawai memiliki kontribusi yang jelas terhadap kinerja organisasi. 9
Quick win
Kelembagaan Ketatalaksanaan SDM
Pengawasan Dan Akuntabilitas
Birokrasi yang Bersih, dan Bebas KKN Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi
Peningkatan Kualitas Pelayanan
PROFIL BIROKRASI 2025
(yang langsung dan tidak langsung dirasakan masyarakat)
Perubahan Mindset dan Culture Set
Penyempurnaan Kerangka Kebijakan Nasional Reformasi Birokrasi
Strategi Pelaksanaan
Monitoring Dan Evaluasi
MANAJEMEN PERUBAHAN PENGELOLAAN PENGETAHUAN RB 10
RENCANA KERJA RB
Manajemen Perubahan
Pembentukan tim manajemen Tim Manajemen Perubahan perubahan yang dapat mendorong terjadinya pola pikir Pengembangan nilai-nilai menegakkan integritas
untuk Perka Budaya Organisasi
Sosialisasi dan internalisasi Terbangunnya kesamaan persepsi, manajemen perubahan dalam rangka komitmen, dan keterlibatan semua reformasi birokrasi. pegawai dalam pelaksanaan program Reformasi Birokrasi •
•
Seluruh anggota organisasi telah mendapatkan sosialisasi dan internalisasi Road Map Terdapat media komunikasi secara reguler
11
RENCANA KERJA RB Pembangunan unit kerja untuk mencapai kinerja tinggi
Penguatan Pengawasan Unit kerja dengan predikat kinerja tinggi
Pelaksanaan pengendalian gratifikasi Pelaporan pengendalian gratifikasi di masing-masing unit kerja BPKP setiap triwulan Pelaksanaan whistle blowing system Pelaporan pengelolaan WBS BPKP di lingkungan BPKP setiap Triwulan Penyelenggaraan SPIP
Maturitas Penyelenggaraan SPIP BPKP Level 3
Penanganan pengaduan masyarakat
Tindak lanjut masyarakat
• • • •
hasil
pengaduan
Telah dilakukan pencanangan zona integritas Telah terdapat unit kerja yang berpredikat menuju WBBM Telah terdapat unit kerja yang berpredikat menuju WBK Telah dilakukan public campaign secara berkala
12
RENCANA KERJA RB
Penguatan Akuntabilitas Kinerja
Penguatan akuntabilitas kinerja Peningkatan kualitas laporan akuntabilitas kinerja Pengembangan teknologi Sistem yang mendukung informasi dalam manajemen tercapainya kinerja organisasi kinerja yang terukur • pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala • Sistem Pengukuran Kinerja telah dirancang berbasis elektronik
13
RENCANA KERJA RB
Penguatan Kelembagaan
Evaluasi dan restrukturisasi/ Struktur organisasi yang tepat penataan tugas dan fungsi unit fungsi yang mendorong kerja percepatan Reformasi Birokrasi • kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan • kesesuaian struktur organisasi dengan mandat • kemungkinan duplikasi fungsi
14
RENCANA KERJA RB
Penyelenggaraan SOP pelaksanaan tugas dan fungsi Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Pengembangan e-government
Penguatan Tatalaksana
Dokumen SOP atas pelaksanaan tugas dan Fungsi Meningkatnya penerapan keterbukaan informasi publik Tersedianya e-government
15
RENCANA KERJA RB
Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur
Perbaikan berkelanjutan sistem perencanaan kebutuhan pegawai
Terbangunnya sistem informasi kepegawaian yang andal
Penataan sistem rekruitmen danseleksi secara transparan dan berbasis kompetensi
Sistem rekruitmen yang terbuka, transparan, dan akuntabel
Penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi
Terbentuknya talent pool untuk pengembangan karir pegawai
Analisis jabatan
Dokumen peta dan uraian jabatan
Penyusunan standar kompetensi jabatan
Dokumen kualifikasi jabatan
Asesmen individu berdasarkan jabatan
Profil kompetensi individu
16
RENCANA KERJA RB
Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur
Perumusan dan penetapan pola karir
Dokumen Pola Karir
Perumusan dan penetapan pola mutasi
Dokumen Pola Mutasi
Penerapan sistem penilaian kinerja individu
Kinerja individu yang terukur
Pembangunan dan pengembangan database pegawai
Ketersediaan data pegawai yang mutakhir dan akurat
Pengembangan pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi
Pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis Kompetensi
• Adanya monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan aturan/perilaku instansi • Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik
17
RENCANA KERJA RB
Penguatan Penguatan Peraturan Perundangundangan
Penataan proses perumusan regulasi
Meningkatnya keterlibatan unit kerja dalam proses perumusan kebijakan
18
RENCANA KERJA RB
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Pembangunan dan pengembangan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan
Meningkatnya kualitas pelayanan publik
Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
Meningkatnya partisipasi masyarakat
• • • • •
Standar Pelayanan Budaya Pelayanan Prima Pengelolaan Pengaduan Penilaian kepuasan terhadap pelayanan Pemanfaatan Teknologi Informasi 19
20
