IMPLEMENTASI REFORMASI BIROKRASI DI DAERAH
1
1
Program RB 6 Program Makro
9 Program Percepatan RB
Grand Design RB Road Map RB
8 Area Perubahan
9 Program Mikro K/L & Pemda
2
Keterkaitan Program Makro Dengan Program Percepatan RB Makro : Kerangka Regulasi Nasional 1. Penataan Organisasi 2. Penataan Tatalaksana 3. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur 4. Penguatan Pengawasan 5. Penguatan Akuntabilitas Kinerja 6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi 1. Penataan Struktur Birokrasi; 2. Penataan Jumlah, dan distribusi PNS; 3. Sistem Seleksi dan Promosi secara Terbuka; 4. Profesionalisasi PNS; 5. Pengembangan Sistem Elektronik Pemerintah (EGovernment); 6. Penyederhanaan Perizinan Usaha; 7. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas aparatur; 8. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri; 9. Efisiensi Penggunaan Fasilitas, Sarana dan Prasarana Kerja Pegawai Negeri Sipil
3
Keterkaitan Program Makro. Mikro Dengan Area Perubahan
4
Kebijakan GRAND DESIGN ROAD MAP
Perpres Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025 Permenpan Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Road Map Birokrasi 2010 - 2014 a. Permenpan Nomor 7 - 15 Tahun 2011
PEDOMANPEDOMAN
1. Pedoman Pengajuan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga 2. Pedoman Penilaian Dokumen Usulan Dan Road Map Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga 3. Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga Dan Pemerintah Daerah 4. Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan 5. Kriteria Dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi 6. Pedoman Penataan Tatalaksana (Business Process) 7. Pedoman Pelaksanaan Quick Wins 8. Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Pengetahuan (Knowledge Management) 9. Mekanisme Persetujuan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dan Tunjangan Kinerja Bagi Kementerian/Lembaga b. Permenpan-RB Nomor 1/2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 5
Organisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Tingkat Nasional
• Keppres Nomor 23 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Keppres Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional
6
Organisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Tingkat Instansional
7
Indikator Keberhasilan dan Target Reformasi Birokrasi Sasaran Reformasi Birokrasi Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
IPK*)
Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat
Integritas Pelayanan Publik
Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
Base line (2009)
2010
2011
Target (2014)
2.8
2.8
3.0
5.0
42,17%
63%
100%
2.73%
9%
60%
6,64
6,16
8,0
6,46
5,07
8,0
122
122
- 0,29
-0.19
K/L
47,37%
63,29%
82,93%
Prov
3,70%
31,03%
63,33%
Kab/Kota
1.16%
4,26%
12,78%
Indikator
OPINI BPK (WTP)
Pusat Daerah Pusat Daerah
Peringkat Kemudahan Berusaha Indeks Efektivitas Pemerintahan**) Instansi pemerintah yang akuntabel (SAKIP)
121
75 0,5
80%
8
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Daerah Target 2012 33 Provinsi Dari masing-masing provinsi ditetapkan 1 kabupaten dan 1 kota sebagai pilot project (champions) Bagi pemerintah kabupaten/kota di luar pilot project didorong untuk melaksanakan reformasi birokrasi dengan mengacu kebijakan reformasi birokrasi nasional Mekanisme Tim Reformasi Birokrasi Nasional
Pemerintah Provinsi
Pemkab
Pemkot 9
Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)
Tugas Kementerian PAN dan RB sesuai dengan Perpres No. 47/2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara dan Per MenPAN No. 12 /2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah antara lain melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan program PAN dan RB;
10
Pengantar lanjut
• Model Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) mengadopsi model CAF sesuai dengan pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia; • 2 Januari 2012, ditetapkan Permenpan-RB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman PMPRB.
11
Sekilas CAF •
•
Model CAF pertama kali dikembangkan pada tahun 2000 oleh beberapa Kementerian Uni Eropa yang bertanggung jawab atas Administrasi Publik dan Innovative Public Services Group (IPSG). Selanjutnya disempurnakan oleh EFQM (European Foundation for Quality Management) dan University of Speyer (Germany) Model CAF menggunakan hubungan ‘causal-and-effect relationship’, dimana Komponen ‘Enablers’ sebagai ‘Causal’ dan Komponen ‘Results’ sebagai ‘Effect’ dan menggunakan innovation dan learning untuk meningkatkan pencapaian Komponen ‘Enablers’ dan ‘Results’
12
Sekilas CAF lanjut • Model CAF mengandalkan penilaian mandiri (self-assessment) dalam menilai kinerja organisasi dan mengembangkan rencana perbaikan kinerja dengan menggunakan prinsip TQM: Plan-DoChect-Act–PDCA Continuous Improvement (perbaikan berkelanjutan) • Sampai dengan awal tahun 2011 model CAF telah diadopsi dan diterapkan oleh lebih dari 2000 instansi pemerintah di Eropa dan banyak negara di dunia
13
Sekilas CAF: Lima Alasan Utama Instansi Pemerintah di Berbagai Negara Menggunakan CAF (Survei EIPA, 2010)
1. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan instansi 2. Meningkatkan kinerja instansi 3. Melibatkan para pegawai dalam meningkatkan kinerja instansi 4. Meningkatkan motivasi dan kepekaan pegawai 5. Sebagai benchlearning/proses pembelajaran
14
Model PMPRB : Permenpan-RB No. 1 Tahun 2012 tentang Pedoman PMPRB •
•
• •
Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilaksanakan dengan tujuan: a. memudahkan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam menyediakan informasi mengenai perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi dan upaya-upaya perbaikan yang perlu dilakukan oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang bersangkutan; b. menyediakan data/informasi bagi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam rangka menyusun profil nasional pelaksanaan reformasi birokrasi. Difokuskan untuk penilaian dan upaya pencapaian Program RB masing-masing instansi pemerintah, Sasaran, Indikator dan Target RB Nasional Model PMPRB mengkaitkan penilaian atas output dan outcome pelaksanaan program RB di instansi pemerintah, serta pencapaian IKU masing instansi dikaitkan dengan indikator keberhasilan RB secara nasional 15
Model PMPRB lanjut •
Model PMPRB yang telah dikembangkan mampu secara komprehensif mencakup seluruh elemen penting kebijakan strategis Kementerian PAN dan RB yang mendukung terlaksananya RB secara efektif, yang mencakup: Kelembagaan, SDM Aparatur, Tatalaksana, Akuntabilitas dan Pelayanan Publik.
16
Model PMPRB – Kemampuan dan Keandalan Strategis •
Model PMPRB juga mampu secara komprehensif menilai dan mengevaluasi pencapaian RB di K/L yang telah menerapkan Balanced Scorecard, HR Blue Print, ISO 9000 dan Survey Kepuasan Karyawan dan Pelanggan Balanced Scorecard
Kontrak Kinerja
Survei Kepuasan Pegawai
Pengungkit
Hasil Hasil pada Sumber Daya Manusia Aparatur
Sumber Daya Manusia Aparatur
Kepemimpinan
Perencanaan Stratejik
Hasil pada Masyarakat/ Pengguna Layanan)
Proses
Hasil Kinerja Utama
Hasil pada Komunitas Lokal, Nasional dan Internasional
Kemitraan & Sumber Daya
Inovasi dan Pembelajaran 17
HR Blue Print
ISO 9000
Survei Kepuasan Publik/Pelanggan
Model PMPRB lanjut
18
PMPRB – Mengolah Data/Informasi yang Tersedia • •
Penerapan PMPRB akan memanfaatkan dan mengolah lebih lanjut berbagai data/informasi, materi serta dokumen yang sudah dikembangkan dan tersedia; Data/informasi, materi serta dokumen dimaksud antara lain adalah dokumen persiapan dan pelaksanaan RB; dokumen pelaksanaan tupoksi di masing–masing instansi; dokumen pelaporan pelaksanaan akuntabilitas dan kinerja instansi; dokumen Renstra serta dokumen lain yang relevan yang pada umumnya telah diterapkan dan dimiliki oleh Instansi Pemerintah.
19
Fokus Penilaian Model PMPRB lanjut
Fokus Penilaian PMPRB 20
Penilaian • Penilaian dilakukan secara self-assessment atau penilaian mandiri dan on-line • Tim Penilai memberikan penilaian terhadap masing – masing kriteria/sub-kriteria secara obyektif dan profesional, didasarkan bukti – bukti dan analisis atas pelaksanaan tupoksi dan program RB • Rencana Perbaikan dan Tindak Lanjut disusun setelah seluruh penilaian telah selesai dan hasil skor telah diperoleh
21
PMPRB Online Instrumen Pembantu untuk kemudahan Pelaksanaan PMPRB dari mulai Pengumpulan Data, Evaluasi, dan Monitoring secara RealTime
22
PMPRB Online
Merupakan INSTRUMEN BANTU yang memanfaatkan Teknologi Informasi dan Jaringan Internet untuk melakukan Penilaian Mandiri Proses Reformasi Birokrasi Memudahkan dan mempercepat proses Penilaian Mandiri seluruh K/L dan PEMDA dalam hal : Pengumpulan Data, Pengolahan Data, Evaluasi Data, dan Monitoring serta memudahkan proses Bench Learning secara Real Time Online INSTRUMEN BANTU ini dirancang sedemikian rupa agar tercapai Outcome : MUDAH DIGUNAKAN dan MUDAH DIIMPLEMENTASIKAN 23
INFRASTRUKTUR
User di K/L dan PEMDA
SERVER PMPRB Di Menpan&RB
User di K/L dan PEMDA
• • • •
User di K/L dan PEMDA
MEMANFAATKAN JARINGAN INTERNET APLIKASI BERBASI WEB (WEB-BASED) DATABASE TERPUSAT OPEN SYSTEM SOFTWARE 24
Proses di PMPRB Online SERVER di MENPAN&RB DATABASE PMPRB TERPUSAT
K/L & Pemda Memasukkan Data Penilaian Mandiri Secara online dng sarana : Browser & Koneksi Internet
Masyarakat Melihat Profil Nasional tentang RB
PMPRB Resource Center Pengolahan Data, Evaluasi, Monitoring, Profil Nasional 25
Kemudahan PMPRB Online
Kemudahan Implementasi • Dapat menggunakan komputer yang ada di masing2 K/L – Pemda • Tidak membutuhkan instalasi aplikasi di masing2 K/L- Pemda • Cukup dengan Browser (IE, Firefox,Chrome dll) dan koneksi Internet Kemudahan Penggunaan • •
Aplikasi dirancang mudah digunakan Learning time untuk dapat menggunakan aplikasi sangat singkat Kemudahan Pengolahan, Evaluasi, Monitoring, Bench Learning
• •
Format Data Standard dan terpusat, memudahkan untuk pengolahan data, Evaluasi dan monitoring Adanya fasilitas Forum dan Messaging System memudahkan Bench Learning, Monitoring
26
Ilustrasi Penilaian Pengungkit
Ilustrasi Hasil Penilaian Komponen Pengungkit dan Komponen Hasil di K/L A:
Hasil Kemitraan dan Sumber Daya
Kepemimpinan 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 SK 1.1 40
SK 1.3
45
SK 1.4
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
SK 4.1 SK 4.2 SK 4.3 SK 4.4 SK 4.5 SK 4.6
56
SK 1.2
0
49
Hasil pada Komunitas Lokal, Nasional & Internasional 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90100
74
SK 8.1
47 73 53 52
SK 8.2
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 SK 2.1
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 SK 5.1
SK 9.1.1
57
SK 5.2
49
33 Hasil Kinerja Utama Pemenuhan Target Indikator Internal
68
Proses Perencanaan Stratejik
55
62
SK9.1.2 SK 9.1.3
SK 2.2
71
SK 2.3
SK 5.3
68
SK 2.4
67
Hasil pada Masyarakat/Pengguna Layanan
37
44 33 10
SK 9.1.4
60
SK 9.1.5
60
SK 9.1.6 SK 9.1.7
8 44
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
SK 3.1 SK 3.2 SK 3.3
Sumber Daya Manusia Aparatur
SK 6.1
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
SK 6.2
31 28 36
SK 7.1 SK 7.2
Hasil Kinerja Utama Pemenuhan Target Indikator Eksternal
25 31
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Hasil pada Sumber Daya Manusia Aparatur
SK 9.2.1
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
SK 9.2.2
55
SK 9.2.3
55
35 45
SK 9.2.4
91
51
27
Ilustrasi Penilaian lanjut Ilustrasi Hasil Penilaian Kinerja Program RB dan Penilaian Komponen Pengungkit dan Komponen Hasil dengan menggunakan Model PMPRB di K/L A: Profil Kinerja Program RB di K/L A 0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
40 37
Manajemen Perubahan Penataan Peraturan Perundangan Undangan
33
Penataan dan Penguatan Organisasi
34
Penataan Tatalaksana
68 43 57
10
Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
31
Pengungkit
40
Hasil
Penguatan Pengawasan
73
60
Penguatan Akuntabilitas Kinerja
67
45
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
62
25 37 40
Monitoring dan Evaluasi
Profil Komponen Pengungkit vs Komponen Hasil PMPRB 0
10
20
30
40
50
Kepemimpinan
60
56
Proses
Hasil Kinerja Utama
100
51
Kemitraan dan Sumber Daya
Hasil pada Komunitas Lokal, Nasional dan…
90
53
Sumber Daya Manusia Aparatur
Hasil pada Sumber Daya Manusia Aparatur
80
50
Perencanaan Stratejik
Hasil pada Warga dan Pengguna Layanan
70
59 43 40 42 53
28
Ilustrasi Penilaian lanjut Ilustrasi Hasil Penilaian Komponen Pengungkit dan Komponen Hasil RB di 4 K/L:
Profil Reformasi Birokrasi K/L A
Profil Reformasi Birokrasi K/L C
Profil Reformasi Birokrasi K/L B
Profil Reformasi Birokrasi K/L D
29
TERIMA KASIH
30
