KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
OTONOMI DAERAH DAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI Oleh: MENTERI DALAM NEGERI Disampaikan pada forum Rapat Kerja/Sosialisasi Reformasi Birokrasi Bagi Pejabat Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Di Wilayah Regional III (Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua)
Makassar, 23 April 2012 1
I. KEBIJAKAN NASIONAL REFORMASI BIROKRASI
KEBIJAKAN NASIONAL REFORMASI BIROKRASI
SETIAP KEMENTERIAN/ LEMBAGA DAN PEMDA WAJIB MELAKSANAKAN REFORMASI BIROKRASI
PERPRES NO. 81 TAHUN 2010 TENTANG GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2010-2025 PERMENPAN-RB NO. 20 TAHUN 2010 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2010-2014
TUJUAN: MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) DAN APARATUR PEMERINTAH YG BERSIH (CLEAN GOVERNMENT) 2
LANJUTAN......
1. MANAJEMEN PERUBAHAN; 2. PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN;
DELAPAN PROGRAM POKOK REFORMASI BIROKRASI
3. PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI; 4. PENATAAN TATALAKSANA; 5. PENATAAN MANAJEMEN SDM APARATUR; 6. PENGUATAN PENGAWASAN INTERN; 7. PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA; 8. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK.
MASING-MASING PROGAM REFORMASI BIROKRASI DIURAIKAN DALAM SEJUMLAH KEGIATAN YANG WAJIB DILAKSANAKAN OLEH SETIAP KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN PEMERINTAH DAERAH 3
II. KEBIJAKAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH
DESENTRALISASI KEWENANGAN KEBIJAKAN DESENTRALISASI DESENTRALISASI FISKAL
PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
FUNGSI PEMDA: PELAYANAN; PEMBERDAYAAN; PEMBANGUNAN.
URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH PENDAPATAN DAERAH (DAU, DAK, DBH, & PAD)
KINERJA PEMDA
KELEMBAGAAN DAERAH
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
4
LANJUTAN......
7 (TUJUH) ELEMEN DASAR OTONOMI DAERAH
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
KEWENANGAN DAERAH; KELEMBAGAAN DAERAH; KEPEGAWAIAN DAERAH; KEUANGAN DAERAH; PERWAKILAN DAERAH; PELAYANAN PUBLIK; PEMBINAAN & PENGAWASAN.
BELUM EFEKTIF, SEHINGGA PERLU DITATA KEMBALI MELALUI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PEMDA
5
III. REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH PENATAAN KEMBALI 7 (TUJUH) ELEMEN DASAR OTONOMI DAERAH (1) PENATAAN KEWENANGAN DAERAH
1. KEWENANGAN DAERAH YG SESUAI DGN POTENSI SUMBER DAYA DAN MASALAH YG DIHADAPI. 2. HUBUNGAN KEWENANGAN YANG JELAS ANTAR STRATA PEMERINTAHAN, KARENA URUSAN PEMERINTAHAN YG DIDESENTRALISASIKAN MERUPAKAN URUSAN BERSAMA ANTARA PUSAT DAN DAERAH.
(2) PENATAAN KELEMBAGAAN DAN TATALAKSANA PEMDA
1. TERSUSUNNYA KELEMBAGAAN DAERAH YG TEPAT FUNGSI DAN TEPAT UKURAN SESUAI DENGAN KEWENANGAN RIIL PEMERINTAH DAERAH. 2. STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH BERSIFAT DINAMIS DAN MAMPU MENGAKOMODASI PERUBAHAN LINGKUNGA NSTRATEGIS YG TERJADI. 3. ADANYA KEJELASAN POSISI DAN HUBUNGAN ANTARA JABATAN POLITIS (KDH DAN DPRD) DENGAN JABATAN KARIR (PNS). 4. TATALAKSANA PEMDA YANG LEBIH BERORIENTASI PADA PELAYANAN PUBLIK, MELALUI PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) DAN e-GOVERNMENT. 6
LANJUTAN......
(3) PENATAAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN DAERAH
a. MELAKUKAN ANALISIS KEBUTUHAN PEGAWAI, AGAR PEMDA DAPAT MEREKRUT PNS DALAM JUMLAH DAN KOMPETENSI YANG SESUAI DGN KEBUTUHAN. b. TERSUSUNNYA RENCANA INDUK KEPEGAWAIAN, SERTA PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KARIER PNS YANG JELAS DAN DIKAITKAN DENGAN VISI DAN MISI YANG INGIN DICAPAI PEMDA DI MASA DEPAN. c. ADANYA STANDAR KOMPETENSI JABATAN, SEBAGAI RUJUKAN DALAM PROSES SELEKSI, MUTASI, DAN PROMOSI PNS DAERAH. d. ADANYA PEMBEDAAN YANG JELAS ANTARA PEJABAT POLITIK DAN PEJABAT KARIR, AGAR TERCIPTA NETRALITAS PNS DAERAH. e. ADANYA KEJELASAN POSISI DAN PERAN SEKRETARIS DAERAH SEBAGAI PEJABAT KARIER TERTINGGI DI LINGKUNGAN PEMDA . f. TERLAKSANANYA DIKLAT BERBASIS KOMPETENSI UNTUK MENDUKUNG PENINGKATAN KOMPETENSI PEGAWAI DAN KINERJA PEMDA. g. MENGEMBANGKAN KEGIATAN PEMBINAAN PNS UTK MERUBAH POLA PIKIR DAN BUDAYA KERJA PEGAWAI DALAM PENYELENGGARAAN OTDA SESUAI PRINSIPPRINSIP TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK. 7
LANJUTAN......
(4) PENATAAN MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH
1. PEMDA MEMPUNYAI SUMBER KEUANGAN YANG MEMADAI UTK MEMBIAYAI PELAKSANAAN KEWENANGAN DAERAH. 2. PEMDA MAMPU MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TANPA BERIMPLIKASI EKONOMI BIAYA TINGGI. 3. PEMDA DAPAT MENGURANGI BELANJA RUTIN DAN MENINGKATKAN ALOKASI BELANJA PELAYANAN PUBLIK; 4. MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH YG EFEKTIF, EFISIEN, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL YG BERBASIS KINERJA. 5. MENINGKATNYA KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD).
(5) PENATAAN PERWAKILAN DAERAH
a. PEMDA MEMPUNYAI DPRD DAN KDH YANG KOMPETITIF, DGN HUBUNGAN CHECKS AND BALANCES YG OPTIMAL. b. PEMDA MAMPU MENJADI INSTRUMEN PENDIDIKAN POLITIK UTK MENDUKUNG PROSES DEMOKRATISASI DI TINGKAT LOKAL; c. TERLAKSANANYA PROSES PILKADA YANG DEMOKRATIS. d. BERKEMBANGNYA CIVIL SOCIETY MELALUI PENGUATAN ORANISASI/LEMBAGA KEMASYAAKATAN, AGAR MAMPU MENYAMPAIKAN ASPIRASI DAN DUKUNGAN KEPADA PEMDA SEBAGAI BASIS DALAM MENCIPTAKAN HUBUNGAN CHECKS AND BALANCES YANG EFEKTIF. 8
LANJUTAN......
(6) PENATAAN PELAYANAN PUBLIK
PEMERINTAH DAERA MAMPU: a. MENYEDIAKAN PELAYANAN PUBLIK DAN MENGEMBANGKAN SEKTOR UNGGULAN, MELALUI PENGGALANGAN KEMITRAAN ANTARA PEMDA DAN SWASTA. b. MENCAPAI STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) SESUAI STANDAR PELAYANAN PUBLIK YANG TELAH DITETAPKAN. c. MENGGALANG KERJASAMA ANTAR-DAERAH DALAM PENYEDIAAN PELAYANAN PUBLIK DAN MEMACU PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN DAERAH. d. MENCIPTAKAN PELAYANAN PRIMA DAN PELAYANAN SATU ATAP (ONE STOP SERVICE) KEPADA MSY. e. MENGEMBANGKAN INOVASI DAN KREATIVITAS DALAM PENYEDIAAN PELAYANAN PUBLIK SECARA LEBIH CEPAT, LEBIH MURAH, DAN LEBIH BERKUALITAS. f. MENGUKUR DAN MENILAI, SERTA MENINGKATKAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK. 9
LANJUTAN......
PENATAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
a. TERLAKSANANYA PENGAWASAN POLITIK SECARA EFEKTIF, EFISIEN, DAN AKUNTABEL DARI DPRD TERHADAP PEMERINTAH DAERAH. b. TERLAKSANANYA PENGAWASAN FUNGSIONAL SECARA EFEKTIF, EFISIEN DAN AKUNTABEL TERHADAP PEMERINTAH DAERAH MELALUI SINERGI ANTARA PENGAWASAN EXTERNAL (BPK-RI) DENGAN PENGAWASAN INTERNAL (BPKP, INSPEKTORAT JENDERAL, DAN INSPEKTORAT DAERAH). c. TERLAKSANANYA PENGAWASAN SOSIAL YANG EFEKTIF, EFISIEN, DAN AKUNTABEL DARI MSY. d. PENINGKATAN PERAN SUPERVISI DARI GUBERNUR KEPADA PEMDA KAB/KOTA DAN DARI PEMERINTAH PUSAT TERHADAP PEMDA PROVINSI. e. TERLAKSANANYA PERAN PEMDA KAB/KOTA DALAM MELAKUKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP DESA DAN KELURAHAN. f. PENINGKATAN PERAN CAMAT DALAM MELAKUKAN PEMBINAAN TERHADAP DESA DAN KELURAHAN. 10
FASILITASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PEMDA KEMENDAGRI BERSAMA KEMENTERIAN PAN-RB
MEMFASILITASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PEMDA
SOSIALISASI KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI. MENYUSUN PEDOMAN PEMERINTAH DAERAH. LANGKAHLANGKAH FASILITASI
ACUAN
REFORMASI
BIROKRASI
PENDAMPINGAN APARATUR PEMDA DALAM PENYUSUNAN DOKUMEN USULAN DAN ROAD MAP RB-PEMDA; BIMBINGAN TEKNIS DAN PELATIHAN APARATUR PEMDA DALAM PENYIAPAN INSTRUMEN PELAKSANAAN KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI. MENDORONG PEMDA UTK MELAKUKAN KEGIATAN INISIASI REFORMASI BIROKRASI SESUAI PRIORITAS KEBUTUHAN; MEMANTAU DAN MENGEVALUASI REFORMASI BIROKRASI PEMDA.
PELAKSANAAN
11
TERIMA KASIH SUMATERA
KALIMANTAN
IRIAN JAYA
JAVA
12
12
