Reformasi B Birokraasi Undang‐undang No 17 Tahun 2007 2 tentang Rencana Pembangun nan Jangka P Panjang Nassional 2005‐202 25 mengamaanatkan bah hwa pemban ngunan aparratur negaraa dilakukan m melalui reforrmasi birokrasi untuk me endukung keberhasilan k n pembang unan bidan ng lainnya. Sebagai w wujud komitme en nasional untuk melakukan refformasi birookrasi, pem merintah telah menetaapkan reformassi birokrasi dan tata kelola k peme erintahan m menjadi prio oritas utamaa dalam Perpres Nomor 5 Tahun 2010 0 tentang Re encana Pemb bangunan Jaangka Menengah Nasion nal 2010 – 20 014.
b ad dalah: Perubahan besaar dalam p paradigma dan tata kkelola Makna reformasi birokrasi onesia; Perttaruhan besar bagi bbangsa Indo onesia dalaam menghaadapi pemerinttahan Indo tantangaan abad ke‐‐21; Berkaittan dengan ribuan prooses tumpan ng tindih antarfungsi‐ffungsi pemerinttahan, melib batkan jutaan pegawai, d dan memerlukan anggaran yang tidak sedikit; U Upaya menata u ulang prosess birokrasi d dari tingkat ttertinggi hin gga terendaah dan melakukan terob bosan baru den ngan langkaah‐langkah bertahap, b ko onkret, reallistis, sungguh‐sungguh, berfikir dii luar kebiasaan/rutinitas yang y ada, dan dengan upaya luar biasa; Upayya merevisi d dan membaangun berbagai regulasi, memodernkan n berbagai kkebijakan da n praktek m manajemen p pemerintah p pusat
dan daerrah, dan menyesuaikan tugas fungssi instansi peemerintah dengan parad digma dan p peran baru. Atas dasaar makna tersebut, pelaksanaan refformasi birokkrasi diharap pkan dapat: Menguranggi dan akhirnya menghilanggkan setiap penyalahgu unaan keweenangan pub blik oleh peejabat di insstansi yang bersangkutan; Menjadikan negara yang memili ki birokrasi yang bersih, mampu,, dan melayani; Meningkatkan mutu p pelayanan ke epada masyyarakat; Men ningkatkan m mutu perum musan dan pelaksanaan keb bijakan/proggram instanssi; Meningkaatkan efisiensi (biaya daan waktu) d dalam o Menjadikan M oaktif, pelaksanaan semua segi tugas organisasi; birokrasi Indonesia anttisipatif, pro dan efektif dalam me enghadapi globalisasi daan dinamika perubahan lingkungan sstrategis.
masi Birokrassi Pemerintaah di Indon esia pada d dasarnya dim mulai sejak akhir Pelaksanaan Reform tahun 20 006 yang dilaakukan melaalui pilot pro oject di Kem menterian Keeuangan, Mahkamah Aggung, dan Badan Pemerikksa Keuangaan. Sejak itu u, dikembanngkan konseep dan kebiijakan Reforrmasi Birokrasi yang komp prehensif yaang ditetapkkan dengan Peraturan Presiden No o.81 Tahun 2010 tentang Grand Desiggn Reformassi Birokrasi 2010‐2025, dan Permenpan‐rb No. 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi B 20 010‐2014. Seelain itu, diiterbitkan pula 9 (semb bilan)
Pedoman dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi yang ditetapkan dengan Permenpan‐rb No. 7 sampai dengan No. 15 yang meliputi pedoman tentang Pengajuan dokumen usulan sampai dengan mekanisme persetujuan pelaksanaan reformasi birokrasi dan tunjangan kinerja. Pelaksanaan reformasi birokrasi di masing‐masing instansi pemerintah dilakukan berdasarkan kebijakan/program/kegiatan yang telah digariskan dalam Grand Design Reformasi Birokrasi dan Road Map reformasi Birokrasi, serta berbagai pedoman pelaksanaannya. Selanjutnya, pelaksanaan reformasi birokrasi memerlukan sistem monitoring dan evaluasi yang solid dan kredibel dan dapat mencerminkan suatu sistem pengukuran yang objektif, dan pengguna dapat menerima dan menindaklanjuti hasil dari sistem tersebut. Dalam rangka itu, ditetapkan Permenpanrb No. 1 Tahun 2012 tentang Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dan untuk operasionalisasinya ditetapkan Permenpanrb No. 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara Online. Pedoman dan Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) tersebut merupakan acuan bagi instansi pemerintah untuk melakukan penilaian upaya pencapaian program Reformasi Birokrasi sejalan dengan pencapaian sasaran, indikator dan target nasional. PMPRB mengkaitkan penilaian atas output dan outcome pelaksanaan program reformasi birokrasi di instansi pemerintah, serta pencapaian Indikator Kinerja Utama masing‐ masing instansi pemerintah dengan indikator keberhasilan reformasi birokrasi secara nasional. Sistem Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), berperan sangat penting dalam mengetahui dan menilai serta mengawal pencapaian reformasi birokrasi sebagaimana diharapkan.
PERAN DAN KINERJA SEKTOR ESDM DAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI KESDM
Jakarta, Januari 2013
DAFTAR ISI 1. PERAN SEKTOR ESDM 2. LINGKUP SEKTOR ESDM 3. DASAR HUKUM PELAKSANAAN KEBIJAKAN SEKTOR ESDM 4. PENERIMAAN NEGARA SEKTOR ESDM 5. INVESTASI SEKTOR ESDM 6. PENGANGGARAN KESDM 7 TANTANGAN SEKTOR ESDM 7. 8. PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI KESDM
PERAN SEKTOR ESDM DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL HARGA TERJANGKAU (DAYA BELI)
TERJAMINNYA PASOKAN BAHAN BAKAR DAN BAHAN BAKU (KETERSEDIAAN & INFRASTRUKTUR)
NILAI TAMBAH
PENERIMAAN NEGARA
FISKAL (APBN)
SUBSIDI
PEMBANGUNAN NASIONAL PERTUMBUHAN (PRO GROWTH) LAPANGAN KERJA (PRO JOB)
MONETER
INFLASI
PEMERATAAN (PRO POOR)
SEKTOR RIIL
INVESTASI
LINGKUNGAN (PRO ENVIRONMENT)
ISU LINGKUNGAN
1. Sektor ESDM berperan sebagai penjamin sumber pasokan bahan bakar dan bahan baku (energi dan minerba) yang didukung did k oleh l h harga h energii yang terjangkau j k dan d kemampuan k meningkatkan i k k nilai il i tambah. b h 2. Sektor ESDM berpengaruh terhadap indikator fiskal, moneter dan sektor riil. 3. Untuk fiskal, sektor ESDM berkontribusi kepada penerimaan negara (revenue) tapi juga menimbulkan konsekuensi subsidi dalam upaya mewujudkan harga energi yang terjangkau. Untuk moneter, komoditas ESDM yang bersifat administered price berpengaruh kepada inflasi. Untuk sektor riil, secara timbal balik, sektor ESDM menumbuhkan investasi dan sekaligus membutuhkan investasi. 4. Semua menjadi landas gerak pembangunan nasional melalui four tracks yaitu pertumbuhan (pro‐growth), penciptaan lapangan kerja (pro‐job), pemerataan pembangunan dengan orientasi pengentasan kemiskinan (pro‐ poor), dan kepedulian terhadap lingkungan (pro‐environment).
LINGKUP SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MIGAS Mineral dan Batubara
Ketenaga‐ listrikan
Kegeologian
Bidang lainnya
Energi baru terbarukan dan konservasi energii
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DASAR HUKUM PELAKSANAAN KEBIJAKAN SEKTOR ESDM 1. Landasan Konstitusional 2. Landasan Kebijakan Nasional 3. Landasan Operasional
UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
UUD 1945 PASAL 33 Ayat (2) ayat (3), dan ayat (5)
UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (BAB III dan BAB IV)
UU No. No 30 Tahun 2007 tentang Energi (Pasal 4 ayat (3))
UU No.30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Migas*)
UU No.27 Tahun 2003 Tentang Panas Bumi
Peraturan Pemerintah Peraturan Presiden P t Peraturan M Menteri**) t i**) Catatan : *) Dengan perubahannya berdasarkan putusan MK tahun 2004 **) Sepanjang diamanatkan Peraturan yang lebih tinggi dan/atau dalam rangka melaksanakan tugas & fungsi penyelenggaraan negara (Hak Atribusi)
PENERIMAAN SEKTOR ESDM 2009 ‐ 2013 450 400 350
Triliu un Rupiah
300 250 200 150 100 50 0
2009 238,02
2010 288,84
2011 387,97
2012* 415,20
2013** 403,36
Lainnya
0,64
0,52
1,89
1,87
1,08
Panas bumi
0,43
0,52
0,43
0,74
0,40
Pertambangan umum
52,27
66,82
107,27
123,59
144,60
Mi k dan Minyak d Gas G B Bumii
184,69
220,99
278,39
289,00
257,28
Total
*)
Perkiraan Realisasi
**) Rencana
PENERIMAAN SEKTOR ESDM (RENCANA vs REALISASI) Penerimaan sektor ESDM selalu melebihi target
*)
Perkiraan Realisasi
**) Rencana
INVESTASI SEKTOR ESDM 2009 – 2013 50
Miliar US S$
40
30
20
10
0
Total EBT Minerba Ketenagalistrikan Minyak dan Gas Bumi *)
Perkiraan Realisasi
2009 20,31 0,27 2,21 5,08 12 75 12,75 **) Rencana
2010 21,81 0,28 3,19 4,68 13 66 13,66
2011 27,19 0,10 3,41 4,98 18 70 18,70
2012* 28,34 0,31 4,20 5,62 18 21 18,21
2013** 39,38 0,47 3,77 7,20 27 94 27,94
PENGANGGARAN KESDM 2005‐‐2014 PENGANGGARAN KESDM 2005 (dalam juta rupiah) Tahun 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Alokasi Anggaran 3.296.646,50 5.382.440,00 6.458.155,48 5.964.200,51 7.245.135,38 7.797.454,05 15.298.586,77 15.804.719,98 22.380.420,05 19.582.535,38 (d/h Pagu Definitif) TOTAL 2005 ‐ 2009 = 28.346.577,87 TOTAL 2010 ‐ 2014 = 80.863.716,23 Catatan: 2009 termasuk Pagu Stimulus Fiskal 2013 berdasarkan hasil rekapitulasi usulan pada Presentasi Kegiatan Eselon II 0 e ca a d as e da aa sesua agu d at J 0 0 2014 0 2014 Rencana Indikasi Pendanaan sesuai Pagu Indikatif RPJMN 2010 ‐
Anggaran KESDM Anggaran KESDM Anggaran KESDM
80.000.000,00
25.000.000,00
70.000.000,00 20.000.000,00
Juta R Rupiah
Juta Rupiah
80.863.716,2 3
90.000.000,00 9
15.000.000,00 10.000.000,00
60.000.000,00 550.000.000,00 , 40.000.000,00 30.000.000,00
5.000.000,00
28.346.577,8 7
20.000.000,00
0,00
10.000.000,00 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Tahun
‐ TOTAL 2005 ‐ 2009
TOTAL 2010 ‐ 2014
TANTANGAN SEKTOR ESDM KE DEPAN 1. Pengurangan subsidi BBM dan subsidi listrik. Dengan tingginya harga minyak, maka subsidi energi dapat semakin membebani APBN. Kenaikan BBM bukan merupakan pilihan, sehingga kebijakan pengendalian konsumsi BBM bersubsidi ke depan harus lebih ditingkatkan antara lain melalui program/kegiatan peningkatan pemanfaatan gas untuk transportasi (pembangunan SPBG, konversi ke BBG dan LGV), peningkatan pemanfaatan gas untuk rumah tangga (jaringan distribusi gas kota), kota) konversi mitan ke LPG, dan substitusi bahan bakar pembangkit listrik. 2. Peningkatan g rasio elektrifikasi,, melalui p peningkatan g kapasitas p pembangkit listrik, penambahan jaringan transmisi, peningkatan kapasitas gardu induk, perluasan jaringan distribusi dan gardu distribusi di perdesaan, serta pembangunan pembangkit energi baru terbarukan. 3. Meningkatkan produksi/lifting dan cadangan minyak bumi, antara lain melalui evaluasi cadangan migas dan CBM, eksplorasi dalam upaya mencari cadangan migas baru, baru peningkatan kontrak kerja sama migas dan CBM.
TANTANGAN SEKTOR ESDM KE DEPAN (Lanjutan) 3. Diversifikasi energi, antara lain melalui pengembangan energi berbasis sumber daya lokal (DME), pengembangan pemanfaatan gas bumi, pengembangan panas bumi, pengembangan energi baru (CBM, oil shale, shale gas, gas hydrate). 4. Konservasi energi, g antara lain melalui audit energi g bagi g industri, edukasi dan sosialisasi konservasi energi. 5. Peningkatan infrastruktur energi, antara lain melalui peningkatan kapasitas pembangkit listrik, penambahan jaringan transmisi, peningkatan kapasitas gardu induk, perluasan jaringan dan gardu distribusi di perdesaan, penyediaan listrik hemat dan murah bagi mas arakat nelayan masyarakat nela an dan daerah tertinggal, tertinggal pembangunan pembang nan SPBG, SPBG pembangunan jaringan distribusi gas kota, dan pembangunan Mini LPG Plant.
TANTANGAN SEKTOR ESDM KE DEPAN (Lanjutan) 6.
Peningkatan nilai tambah mineral, antara lain melalui Penyiapan Peraturan MESDM tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral dan Batubara.
7.
Peningkatan pembinaan dan pengawasan mineral dan batubara, antara lain melalui peningkatan pengawasan produksi dan pemasaran mineral dan batubara, inventarisasi dan penyusunan produksi mineral dan batubara nasional, inventarisasi dan verifikasi potensi PNBP pertambangan umum.
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KRONOLOGIS PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI KESDM ¾ Sesuai dengan Permen PAN dan RB Nomor PER/15/M.PAN/2008 t t tentang Pedoman P d Umum U Reformasi R f i Bi Birokrasi, k i b bahwa h untuk t k pelaksanaan l k reformasi birokrasi Kementerian/Lembaga, perlu menyusun Dokumen dan Road Map Reformasi Birokrasi ¾ KESDM pada tanggal 31 Desember 2009 telah mengusulkan pelaksanaan reformasi birokrasi kepada Kementerian PAN dan RB, namun belum dapat ditindak lanjuti mengingat Kementerian PAN dan RB sedang menyempurnakan peraturan pelaksanaan Reformasi Birokrasi ¾ Berdasarkan Perpres Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design R f Reformasi i Bi Birokrasi k i 2010 – 2025 dan d Permen P PAN dan d RB N Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 – 2014, KESDM telah menyusun dokumen usulan dan road map reformasi birokrasi KESDM ¾ Usulan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KESDM telah disampaikan MESDM kepada Menteri PAN dan RB pada tanggal 27 November 2012 ¾ Capaian masing-masing Area Perubahan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, sebagai berikut:
1. MANAJEMEN PERUBAHAN 1 M 1. Membentuk b t k Tim Ti Manajemen M j Perubahan P b h Pelaksanaan P l k Reformasi R f i Birokrasi KESDM sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM; 2. Melaksanakan sosialisasi reformasi birokrasi dan menyebarluaskan b l k informasi i f i aktual kt l terkait t k it dengan d Sektor S kt ESDM kepada para pejabat strukural dan fungsional dan kepada seluruh pegawai dengan bentuk audio visual yang saat ini sedang berjalan; 3. Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi; 4. Melibatkan pegawai dan stakeholder dalam pengambilan kebijakan yang strategis melalui rapat kerja, seminar dan simposium; 5. Mendorong berkembangnya budaya inovatif; 6. Mengembangkan budaya organisasi yang berorientasi pada peningkatan kinerja. 7. Membudayakan dialog, kerja sama tim, dan keterbukaan berkomunikasi
2. PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1 P 1. Penataan t peraturan t perundang-undangan d d (program ( legislasi l i l i dan regulasi) telah dilakukan dan menghasilkan: a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Bumi beserta peraturan di bawahnya b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi, beserta peraturan di bawahnya c Undang c. Undang-Undang Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, beserta peraturan di bawahnya d. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan g Mineral dan Batubara,, beserta peraturan p di bawahnya e. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, beserta peraturan di bawahnya 2. Mengembangkan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum 3 Identifikasi peraturan perundang-undangan Sektor ESDM 3. yang tumpang tindih dengan sektor lain
3. PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI a. Penerapan p sistem manajemen j kinerja j dilakukan dengan g menyusun IKU Kementerian dan Unit Utama berdasarkan Balanced Scorecard serta pengembangan Sistem Penilaian Kinerja Pegawai b. Rencana Strategis ditetapkan dalam Renstra KESDM, dijabarkan dalam program dan kegiatan. Renstra KESDM menjadi percontohan nasional c Evaluasi c. E al asi dan penataan organisasi KESDM dilaksanakan berdasarkan Renstra dan Analisis Beban Kerja (ABK). d. Pembentukan Organisasi Setjen Dewan Energi Nasional e Evaluasi dan penataan Organisasi BPMIGAS (sekarang e. SKKMIGAS) f. Evaluasi dan Penataan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat dan Direktorat pada BPH MIGAS g. Evaluasi dan Penataan Organisasi Unit Pelaksana Teknis di lingkungan KESDM h. Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa i. Pembentukan Organisasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
4. PENATAAN TATALAKSANA a. P Penyusunan proses bisnis bi i level l l Kementerian K t i dan d Unit U it Eselon I b. Evaluasi dan pengembangan Standar Operating Prosedur (SOP) c. Pengembangan Sistem Manajemen Mutu (ISO) d. Pembangunan dan pengembangan e-Government e. Penyusunan Blue Print Pengembangan e-Government
¾ Situs Ditjen Minerba meraih penghargaan sebagai pemenang II katagori eselon I pada Warta Ekonomi e-Government Award Tahun 2008 ¾ Situs Ditjen Migas meraih penghargaan sebagai pemenang III k t katagori i eselon l I pada d W Warta t Ek Ekonomii e-Government G t Award A d Tahun 2011
5. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR a a. b. c. d. e. f. g. h. i i. j.
k.
Penataan dan penyusunan kebutuhan pegawai berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK) Penataan rekrutmen pegawai secara online Pemberian kenaikan pangkat PNS Pra TMT Penyusunan Peta Jabatan pada tahun 2007 dan telah dievaluasi pada tahun 2012 Penyusunan evaluasi jabatan yang menghasilkan informasi faktor jabatan dan Job Grading Penyusunan standar kompetensi jabatan struktural eselon III dan IV Pelaksanaan assessment individu pegawai Penerapan sistem penilaian kinerja individu P Pengembangan b database d t b pegawaii Pengembangan diklat PNS berbasis kompetensi (penyertaan pendidikan S2/S3 dalam dan luar negeri, diklat teknis dan fungsional dalam da a da dan luar ua negeri) ege ) Penerapan disiplin PNS
KESDM mendapat BKN Award sebagai Pengelola Kepegawaian Instansi Pusat Terbaik
6. PENGUATAN PENGAWASAN a a.
KESDM telah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah
b.
KESDM telah melakukan inisiatif anti korupsi dan pelaporan LHKPN
c.
Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) KESDM sesuai Kepmen ESDM No. 17 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan SPIP di lingkungan KESDM
d.
Pembentukan Satuan Tugas Pelaksana SPIP di lingkungan KESDM sesuai Kepmen ESDM No. 3269 K/73/MEM/2011
e.
Peningkatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting sesuai Permen ESDM No. 01 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan di ligkungan KESDM
¾
Laporan keuangan KESDM mendapat opini WTP DPP tahun 2010, WTP pada tahun 2011
¾
PIAK KESDM mendapat peringkat III Nasional
7. PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA a. KESDM telah menerapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi b. Pengadaan barang/jasa untuk kegiatan Sektor ESDM yang cukup besar, memprioritaskan penggunaan produksi dalam negeri negeri.
1. LAKIP KESDM mendapat penilaian B pada tahun 2009, 2010 dan 2011 2. KESDM mendapat penghargaan Nomor 1 Anugerah Cinta Karya Bangsa pada Tahun 2011 dan 2012
8. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK a. Untuk meningkatkan pelayanan Sektor ESDM, telah dibentuk: ¾Unit Pelayanan Investasi Migas Terpadu ¾Unit Pelayanan Ketenagalistrikan Terpadu ¾Unit Pelayanan y Mineral dan Batubara Terpadu p b. Telah dikembangkan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk menghindari interaksi pegawai dengan masyarakat c.
Telah dilakukan survey untuk kepuasan masyarakat dan pengembangan sistem pengaduan masyarakat
Unit Pelayanan Investasi Migas Terpadu telah mendapat Penghargaan Citra Pelayanan Prima Tingkat Madya pada tahun 2010
8. MONITORING DAN EVALUASI
a. Mengembangkan dan menerapkan sistem monitoring it i d dan evaluasi l i pelaksanaan l k reformasi birokrasi b Melaksanakan monitoring dan evaluasi b. pencapaian indikator kinerja pelaksanaan reformasi birokrasi
REFORMASI = PERUBAHAN
Good and Clean Governance
100%
Pelayanan Publik Yang Prima Pelayanan Publik Yang Prima Kinerja yang Excellent Tunjangan Kinerja yang Sesuai
Penguatan Akuntabilitas
Penguatan Pengawasan Penataan Sistem Manajemen Manajemen SDM Aparatur
Penataan Tata Laksana Penataan & Penataan & Penguatan Organisasi Penataan perUUan Manajemen Perubahan
R E M U N E R A S I
Peningkatan Kualitas Kualitas Pelayanan Publik
VISI & MISI
Terima Kasih
[email protected]
