Strategi Reformasi Birokrasi (Desi Yulianti) 1
STRATEGI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA IMPLEMENTATION STRATEGI OF ADMINISTRATION REFORM IN THE GOVERNMENT OF YOGYAKARTA CITY Oleh: Desi Yulianti, FIS UNY,
[email protected]
Abstrak Penelitian ini bertujuan mengetahui strategi pelasksanaan reformasi birokrasi pemerintah Kota Yogyakarta dan mengetahui kendala dalam melaksanakan reformasi birokrasi. Desain penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah ketua tim pengarah dan anggota tim penyelaras reformasi birokrasi. Instrumen penelitian adalah peneliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah Kota Yogyakarta terdiri dari tiga tahap. Pertama, perumusan strategi meliputi pengembangan visi dan misi, penetapan tujuan jangka panjang, identifikasi faktor kekuatan dan kelemahan dan penentuan strategi utama berupa manajemen perubahan. Kedua, penerapan strategi dengan melaksanakan quick win reformasi birokrasi, sosialisasi road map dan penetapan road map reformsasi birokrasi melalui keputusan Keputusan Pemerintah Kota Yogyakarta Yogyakarta nomor 406/KEP/2013. Ketiga, strategi evaluasi dengan menerapkan evaluasi internal dan eksternal melalui PMPRB online. Kendala dalam pelaksanaan reformasi birokrasi yaitu Sulitnya mengubah mindset aparatur, kurangnya pegawai dan pegawai yang mengalami stres. Kata kunci : reformasi birokrasi, strategi, kendala Abstract This research aims to determines the implementation strategies of administration reform in the government of Yogyakarta city and to determine the obstacles in carrying out the administration reform. The research design used is descriptive qualitative. The subject of the research was the Head of administration reform steering team, a staff of administration reform synchronizer team. Research instrument was the researcher. This research used interviews and documentation as the data. The result of the research show that the implementation strategy of administration reform in the government of Yogyakarta city has three steps. First, the formulation strategy includes developing the visision and mission, determining the goals, identifiying the strength and weaknesses of, and determining the strategy. Second, the strategy is applied by implementing the quick win administration reform. Socializing the road map, and determining the road map of administration reform through
Strategi Reformasi Birokrasi (Desi Yulianti) 2 Keputusan Pemerintah Kota Yogyakarta number 406/KEP/2013. Finally, the third evaluation strategy is by applying internal and external evaluation through the application of online PMPRB. The constraints of administration reform implementation is that there is difficulty in changing the apparatus mindset, there is a shortage of employees, and there are employees who are experiencing depression. Key Word: administration reform, strategy, obtacles
melalui Peraturan Presiden Nomor 81
PENDAHULUAN Reformasi birokrasi di Indonesia
tahun 2010 tentang Grand design
telah berjalan sejak tahun 1998. Pada
Reformasi
pelaksanaan reformasi tahap pertama,
sebagai platform utama pelaksanaan
reformasi
reformasi
dibidang birokrasi
mengalami
tidak
perkembangan
dibandingkan
dengan
pelaksanaan
Birokrasi
birokrasi
2010-2025
di
Indonesia.
Kemudian Grand design reformasi birokrasi
tersebut
dioperasionalkan
reformasi di bidang politik, ekonomi,
oleh
dan hukum. Oleh sebab itu, pada tahun
Aparatur
Negara
2004 pemerintah menegaskan kembali
Birokrasi
melaui Peraturan Menteri
pentingnya
Pemberdayaan Aparatur Negara dan
birokrasi
pelaksanaan guna
reformasi
mewujudkan
good
gevernance. Pada
Kementerian
2010
setelah
melakukan evaluasi terkait pelaksanaan
dan
Reformasi
Reformasi Birokrasi Nomor 20 tahun 2010 tentang
tahun
Pendayagunaan
Road map Reformasi
Birokrasi 2010-2014. Dalam
rangka
mewujudkan
reformasi birokrasi gelombang pertama
tujuan reformasi birokrasi nasional,
pemerintah
Grand
pemerintah menunjuk pilot project
design Reformasi Birokrasi 2010-2025
reformasi birokrasi. Kota Yogyakarta
mengeluarkan
Strategi Reformasi Birokrasi (Desi Yulianti) 3 menjadi salah satu kota pilot project
birokrasi.
reformasi birokrasi.
Sebelum Kota
reformasi birokrasi terdapat beberapa
Yogyakarta
sebagai
pilot
instansi
birokrasi
oleh
birokrasi
project
ditunjuk
reformasi
Dalam proses pelaksanaan
pilot
project
reformasi
yang
mengalami
pemerintah pusat, Kota Yogyakarta
ketertinggalan
telah melaksanakan reformasi birokrasi
reformasi birokrasi. Hal ini disebabkan
sejak tahun 1990-an.
karena kurang tepatnya strategi yang
Sebagai salah
dalam
satu kota yang menjadi pilot project
diterapkan daerah.
reformasi birokrasi, Kota Yogyakarta
Keberhasilan
pelaksanaan
pelaksanaan
dinilai telah berhasil melaksanakan
reformasi
reformasi birokrasi.
Pemerintah Kota Yogyakarta, tidak
terlihat
dari
Hal tersebut
terciptanya
birokrasi
di
lingkungan
pelayanan
terlepas dari adanya permasalahan
publik yang baik dengan diraihnya
yang timbul sebagai konsekuensi dari
penghargaan
Kepatuhan
pelaksanaan reformasi birokrasi. Salah
Terhadap Standar Pelayanan Publik
satu permasalahan yang cukup menyita
dari Ombudsman Republik Indonesia
perhatian
oleh dua belas instansi Pemerintah
negeri sipil di lingkungan pemkot
Kota Yogyakarta.
Yogyakarta yang tidak siap menerima
Predikat
Strategi pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah
yang
digunakan
Kota
oleh
Yogyakarta
perubahan
adalah
yang
adanya
terjadi
pegawai
sehingga
mengalami stres. Hal
tersebut
menimbulkan
merupakan salah satu faktor penentu
pertanyaan bagi peneliti, mengapa
keberhasilan
ditengah
pelaksanaan
reformasi
keberhasilan
pelaksanaan
Strategi Reformasi Birokrasi (Desi Yulianti) 4 reformasi birokrasi Pemerintah Kota
Tempat dan Waktu Penelitian
Yogyakarta, muncul masalah yang
Penelitian ini telah dilakasanakan
cukup krusial. Apakah permasalahan
di
tersebut timbul karena adanya strategi
Yogyakarta pada tanggal 10 November
pelaksanaan yang kurang tepat ataukah
2014 sampai dengan 05 Februari 2015.
memang karena SDM di lingkungan
Subjek Penelitian
Pemerintah Kota Yogyakarta tidak
lingkungan
Pemerintah
Kota
Subjek utama dalam penelitian ini
memiliki kompetensi yang cukup untuk
adalah
mengikuti perubahan yang terjadi di
merupakan
dalam tubuh organisasinya.
birokrasi Pemerintah Kota Yogyakarta
Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti
tertarik
untuk
melakukan
ketua
tim tim
Pengarah induk
birokrasi. Sumber dan Jenis Data
reformasi birokrasi Pemerintah Kota
a. Sumber primer
pasca
diterbitkannya
Peraturan Presiden nomor 81 tahun 2010 tentang Grand design Reformasi.
Sumber primer dalam penelitian ini didapatkan melalui wawancara. b. Sumber sekunder
METODE PENELITIAN
Sumber
Desain Penelitian
penelitian
Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.
reformasi
dan anggota tim penyelaras reformasi
penelitian tentang Strategi pelaksanaan
Yogyakarta
yang
skunder ini
perundangan
data
berupa terkait
dalam Peraturan reformasi
birokrasi dan Road map reformasi birokrasi Yogyakarta
Pemerintah
Kota
Strategi Reformasi Birokrasi (Desi Yulianti) 5 Teknik Pengumpulan Data
Yogyakarta
terdiri dari tiga tahap
1. Wawancara
yang
2. Dokumentasi
strategi, penerapan strategi
Teknik
Pemeriksaan
Keabsahan
pertama
perumusan dan
evaluasi strategi. Perumusan strategi menurut
Data
tahap
David
Fred
(2000:5)
Untuk memeriksa keabsahan data
mencakup pengembangan visi dan
yang diperoleh dalam penelitian ini,
misi perusahaan, identifikasi peluang
peneliti telah menggunakan teknik
dan
triangulasi sumber.
organisasi, kesadaran akan kekuatan
Teknik analisis Data
dan kelemahan internal, penetapan
Penelitian ini menggunakan
ancaman
tujuan
jangka
eksternal
panjang,
suatu
pencarian
teknik analisis data menurut Miles
strategi-strategi
alternative,
dan Huberman. Proses analisis data
pemilihan
terdiri dari empat alur kegiatan:
mencapai tujuan. Agenda reformasi
strategi
tertentu
dan untuk
a. Pengumpulan data
birokrasi telah tertuang di dalam misi
b. Reduksi data
pertama
c. Penyajian data
birokrasi.
d. Menarik kesimpulan
merupakan upaya yang dilakukan oleh
HASIL PENELITIAN DAN
Pemerintah Kota Yogyakarta guna
PEMBAHASAN
mewujudkan visi dan misi Kota
dan
kedua Reformasi
reformasi birokrasi
Berdasarkan hasil penelitian,
Yogyakarta periode 2011-2016. Oleh
diketahui bahwa strategi pelaksanaan
sebab itu pada tahun 2010, pasca
reformasi birokrasi Pemerintah Kota
pemerintah pusat mengeluarkan grand
Strategi Reformasi Birokrasi (Desi Yulianti) 6 design reformasi birokrasi 2010-2015 Pemerintah
Kota
Yogyakarta
4) Kota
Yogyakarta
mendapat
telah berbagai
berinisiatif untuk mengajukan diri
penghargaan terkait pelayanan
menjadi
publik
pilot
project
reformasi
birokrasi.
atas
kinerja
pemerintah kota.
Tahap selanjutnya yaitu analisis SWOT.
dan
Hasila
analisis
SWOT
5) Adanya komitmen yang kuat dari seluruh Stakeholder di
Pemerintah Kota Yogyakarta yaitu:
lingkungan Pemerintah Kota
1. Kekuatan
Yogyakarta
1) Reformasi birokrasi di Kota Yogyakarta
telah
berjalan
sebelum adanya grand design reformasi birokrasi
telah melaksanakan reformasi
rancangan
sesuai grand
di
melaksanakan
reformasi birokrasi. b. Kelemahan
kekurangan pegawai 2) Adanya
pegawai
yang
stress
akibat
dengan
mengalami
design
kelebihan beban kerja
reformasi birokrasi. 3) Pegawai
secra
1) Kota Yogyakarta mengalami
2) Pemerintah Kota Yogyakarta
birokrasi
konsisten
untuk
c. Peluang lingkungan
1) Adanya dukungan dari DPRD
Pemerintah Kota Yogyakarta
Kota
memiliki
pelaksanaan reformasi birokrasi
kompetensi
yang
mempuni sesuai dengan jabatan yang diembannya.
Yogyakarta
di Kota Yogyakarta
terkait
Strategi Reformasi Birokrasi (Desi Yulianti) 7 2) Adanya
dukungan
masyarkat
terkait
kebijakan
dari
kebijakan-
Pemerintah Kota
Yogyakarta
birokrasi
profesional
dengan
adabtif,
pemerintah karakteristik
berintegritas,
berkinerja
tinggi, bersih, bebas KKN, mampu
d. Ancaman
melayani publik, netral, sejahtera
1) Adanya inkonsistensi dukungan dari
menciptakan
masyarakat
Kota
Yogyakarta
Strategi
reformasi
birokrasi Kota Yogyakarta merupakan tahapan
2) Adanya kebijakan pelarangan
alternatif
pelaksanaan
birokrasi.
reformasi
Berdasarkan
strategi
penambahan
pegawai
bagi
alternatif, strategi utama reformasi
Pemerintah
Daerah
yang
birokrasi Pemerintah Kota Yogyakarta
memiliki
anggaran
belanja
adalah
manajemen
perubahan.
pegawai lebih dari 50% APBD
Setelah sebuah strategi ditetapkan,
oleh Pemerintah Pusat.
tahap selanjutnya menurut David Fred
Berdasarkan SWOT
tersebut
hasil
analisis
Pemerintah
Kota
adalah penerapan strategi. Sebagai perubahan yang terencana manajemen
Yogyakarta menerapkan pola SO
perubahan
yaitu memanfaatkan kekuatan dan
(dalam Wibowo, 2006:77) memiliki
peluang yang dimiliki untuk menutupi
tiga model tahap pelaksanaan:
kelemahan dan tantangan yang ada.
menurut
Kurt
Lewin
1. Unfreezing
Selanjutnya penetapan tujuan
Proses unfreezing berfungsi untuk
jangka panjang. Tujuan reformasi
menyiapkan ornag-orang yang akan
birokrasi
terkena perubahan agar siap menerima
Kota
Yogyakarta
yaitu
Strategi Reformasi Birokrasi (Desi Yulianti) 8 perubahan unfreezing
yang
terjadi.
Tahap
reformasi
hanya
bekerja
berdasarakan
adat
birokrasi
kebiasan maka akan dapat dipastikan
Pemerintah Kota Yogyakarta adalah
ketika terjadi reformasi mereka tidak
dengan
dapat memenuhi tuntutan yang ada.
diterapkannya
reformasi
quick
win
birokrasi
berupa
standar
operasional
penyusunan
2. Changing atau Moving Changing atau moving merupakan
prosedur (SOP) seluruh kegiatan di
tahap
lingkungan
informasi baru, model, ataupun cara
Pemerintah
Kota
Yogyakarta.
baru.
Dengan
dirubahnya
penyelenggaraan lingkugnan
pemerintahan Pemerintah
pola di Kota
dimana
Proses
manajemen
individu
diberi
Changing
perubahan
dalam reformasi
birokrasi Pemerintah Kota Yogyakarta terjadi
melalui
proses
sosialiasi
birokrasiyang
dilakukan
Yogyakarta, yang semula berdasarkan
reformasi
adat atau kebiasaan berubah menjadi
melalui rapat, workshop serta seminar
berdasarkan
mengenai reformasi birokrasi.
SOP
yang
ada
menjadikan pegawai di lingkungan
Dalam
melakukan
sebuah
Pemerintah Kota Yogyakarta lebih
perubahan diperlukan agen perubahan
siap
untuk
dalam
menerima
perubahan
merencanakan sebuah
dan
akibat adanya reformasi birokrasi.
melaksanakan
Apabila mereka masih dengan budaya
Agen perubahan berfungsi membantu
kerja yang lama, dimana tidak ada
pegawai di lingkungan pemerintah
standar kerja yang jelas yang menjadi
Kota
ukuran kinerja mereka dan mereka
memahami budaya kerja baru yang
Yogyakarta
perubahan.
untuk
dapat
Strategi Reformasi Birokrasi (Desi Yulianti) 9 diakibatkan
adanya
reformasi
birokrasi. Agen perubahan reformasi
3. Refreezing Tahapan
refreezing
dilakukan
birokrasi pemerintah Kota Yogyakarta
untuk memelihara momentum suatu
terdiri adalah tim pengarah reformasi
perubahan. Pasca diterimanya usulan
birokrasi, tim pelaksana reformasi
road
birokrasi dan pegawai di lingkungan
pemrintah
pemerintah Kota Yogyakarta yang
Kementrian Pemberdayaan Aparatur
telah mendapatkan pelatihan agen
Negara
perubahan.
Pemerintah Kota Yogyakarta segera
map
reformasi
Kota
dan
birokrasi
Yogyakarta
Reformasi
oleh
Birokrasi.
Aspek-aspek perubahan reformasi
menerbitkan
regulasi
terkait
birokrasi Pemerintah Kota Yogyakarta
pelaksanaan
reformasi
birokrasi
adalah
melalui Peraturan Walikota Nomor 72
delapan
area
perubahan
reformasi birokrasi meliputi:
tahun
2012
tentang
pedoman
a. Organisasi
pelaksanaan reformasi birokrasi di
b. Tatalaksana
lingkungan
c. Peraturan perundang-undangan
Yogyakarta.
d. Sumberdaya manusia aparatur
birokrasi pemerintah Kota Yogyakarta
e. Pengawasan
kemudian
f. Akuntabilitas
Keputusan
Pemerintah
Kota
g. Pelayanan publik
Yogyakarta
Yogyakarta
nomor
h. Pola pikir aparatur
406/KEP/2013
Pemerintah
Kota
Road map reformasi
ditetapkan
tentang
melalui
Penetapan
Road map Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Yogyakarta.
Strategi Reformasi Birokrasi (Desi Yulianti) 10 Aturan mengikat, pegawai Kota
hukum akan
yang
mengikat seluruh
dilingkungan Yogyakarta
mematuhinya.
bersifat
Pemerintah
untuk
dapat
Sehingga konsistensi
pelaksanaan reformasi birokrasi tetap terjaga.
Berdasarkan
online Pemerintah Kota Yogyakarta mendapatkan
nilai
cukup
sebesar 273.28%. reformasi
evaluasi
demikian,
evaluasi
birokrasi
pemerintah kota Yogyakarta telah berjalan dengan baik.
dan
tinggi
dengan indeks reformasi birokrasi
birokrasi di Kota Yogyakarta berupa eksternal
mandiri
pelaksanaan reformasi birokrasi secara
Pelaksanaan
Evalulasi pelaksanaan reformasi
penilaian
pelaksanaan
Meski reformasi
internal melalui penerapan sistem
birokrasi Pemerintah Kota Yogyakarta
Penilaian
tidak terlepas dari masalah yang
Mandiri
Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi. Untuk evaluasi
menjadi kendala.
Kendala yang
internal, dilakukan penilaian mandiri
pertama
pelaksnaaan reformasi birokrasi oleh
mindset aparatur agar dapat mencintai
asesor internal dalam hal ini adalah
pekerjaan mereka sebagai pelayan
bagian organisasi sekretariat daerah
masyarakat bukan mencintai jabatan
Kota Yogyakarta. Sedangkan evaluasi
mereka. Budaya birokrasi sebelumnya
eksternal dilakukan oleh Kementraian
yang sarat akan praktik KKN dan
Pemberdayaan Aparatur Negara dan
tindakan indisipliner menyebabkan
Reformasi birokrasi sebagai asesor
para pegawai negeri sipil (PNS)
eksternal.
memiliki mindset bahwa sebagai PNS
adalah sulitnya mengubah
mereka memiliki kekuasaan yang
Strategi Reformasi Birokrasi (Desi Yulianti) 11 dapat
mekera
memenuhi
manfaatkan
untuk
kepentingan
pribadi
Pemerintah Kota Yogyakarta yang disebabkan
adanya
kebijakan
mereka. Upaya yang dilakukan oleh
pelarangan penerimaan pegawai bagi
pemerintah Kota Yogyakarta untuk
daerah
mengatasi masalah tersebut adalah
belanja pegawai lebih dari 50%
dengan mengoptimalisasikan peran
jumlah APBD.
Walikota
sebagai
belanja pegawai Pemerintah Kota
perubahan
reformasi
seorang
agen
birokrasi
yang
memiliki
anggaran
Jumlah anggaran
di
Yogyakarta pada tahun 2014 sebesar
lingkungan
Pemerintahaan
Kota
54% dari jumlah APBD hal tersebut
Yogyakarta.
Sebagai seorang agen
mengakibatkan Kota Yogyakarta tidak
perubahan, dirinya
Walikota
sebagai
menjadikan dengan
pegawai. Sedangkan dengan adanya
berusaha tidak melakukan praktik
Reformasi birokrasi tuntutan terhadap
korupsi dengan menerima hadiah
semakin meningkat. Akan tetapi tidak
ataupun imbalan dari pihak-pihak
diimbangi oleh jumlah pegawai yang
yang bekerja sama dengan Pemerintah
dimiliki
Kota Yogyakarta. Dengan demikian,
Yogyakarta sehingga mengakibatkan
diharapkan dapat merubah secara
pegawai
perlahan
kelebihan beban kerja.
pola
dilingkungan
teladan
dapat melakukan penambahan jumlah
pikir Pemerintah
pegawai Kota
Yogyakarta. Kendala
oleh
yang
Pemerintah
ada
Kota
mengalami Akibatnya
adanya pegawai yang mengalami stres akibat beban kerja yang berlebih.
berikutnya
adalah
Stres yang dialami oleh pegawai tentu
kurangnya pegawai di lingkungan
saja mengurangi kinerja pegawai dan
Strategi Reformasi Birokrasi (Desi Yulianti) 12 dapat
mempengaruhi
organisasi.
kinerja
bukan disebabkan oleh strategi yang
Untuk mengatasi hal
tidak tepat, akan tetapi kendala-
tersebut, Pemerintah Kota Yogyakarta
kendala
membuat
konsekuensi akibat adanya perubahan
konseling
program bagi
bimbingan
pegawai
yang
tersebut
merupakan
dalam proses reformasi birokrasi.
mengalami masalah akibat pekerjaan.
PENUTUP
Upaya lain yang dilakukan oleh
Kesimpulan
Pemerintah Kota Yogyakarta adalah
Berdasarkan hasil pembahasan
dengan membentuk agen perubahan
mengenai
reformasi birokrasi. Dengan adanya
reformasi birokrasi Pemerintah Kota
agen perubahan reformasi birokrasi,
Yogyakarta dalam skripsi ini, maka
diharapkan
dapat
dapat disimpulkan bahwa strategi
permasalahan
yang
mengatasi dialami
oleh
strategi
pelaksanaan
reformasi
pelaksanaan
birokrasi
pegawai di lingkungan Pemerintah
Pemerintah Kota Yogyakarta telah
Kota Yogyakarta dalam melakukan
berjalan dengan baik walau terdapat
perubahan untuk mencapai tujuan
beberapa kendala yang menghalangi.
reformasi birokrasi.
Strategi
Manajemen
perubahan
sebagai
pelaksanaan
reformasi
birokrasi pemerintah Kota Yogyakarta
sebuah strategi pelaksanaan reformasi
terdiri dari:
birokrasi telah berjalan dengan baik
1.
Perumusan
strategi
reformasi
yang
meliputi
dan berhasil mengelola perubahan
birokrasi
yang terjadi.
Munculnya kendala
pengembangan visi dan misi,
dalam pelaksanaan reformasi birokrasi
penetapan tujuan jangka panjang,
Strategi Reformasi Birokrasi (Desi Yulianti) 13 identifikasi faktor kekuatan dan
tentang Penetapan Road map
kelemahan dan penentuan strategi
Reformasi
utama
reformasi
Lingkungan
manajemen
Yogyakarta.
pelaksanaan
birokrasi
berupa
perubahan. 2.
Birokrasi
di
Pemerintah
3. Evaluasi strategi yang diterapkan
Penerapan strategi, manajemen
oleh pemerintah Kota Yogyakarta
perubahan
diterapkan
oleh
menggunakan evaluasi internal
Pemerintah
Kota
Yogyakarta
dan evaluasi eksternal melalui
dengan melaksanakan quick win,
penerapan
melakukan sosialisasi road map
Mandiri
reformasi
(PMPRB) dengan menggunakan
birokrasi
kepada
sistem Reformasi
indikator
Pemerintah
pengungkit reformasi birokrasi.
Yogyakarta.
Pembentukan agen perubahan.
Kendala
dan
Birokrasi
seluruh pegawai di lingkungan Kota
hasil
Penilaian
indikator
yang
dialami
Penerbitan Peraturan Walikota
Pemerintah Kota Yogyakarta dalam
Nomor 72 tahun 2012 tentang
melaksanakan
Pedoman Pelaksanaan Reformasi
yaitu:
Birokrasi
di
Lingkungan
1. Sulitnya
reformasi
birokrasi
mengubah
mindset
Pemerintah Kota Yogyakarta dan
aparatur agar dapat mencintai
kemudian menetapkan road map
pekerjaan mereka sebagai pelayan
melalui
masyarakat
keputusan
Pemerintah
Kota
Keputusan Yogyakarta
Yogyakarta no. 406/KEP/2013
bukan
mencintai
jabatan mereka. 2.
Kurangnya
pegawai
di
Strategi Reformasi Birokrasi (Desi Yulianti) 14 lingkungan
Pemerintah
Yogyakarta
yang
Kota
diakibatkan
Sehingga mereka
dapat mengubah pola pikir mereka
oleh adanya kebijakan pelarangan
untuk
pengadaan pegawai bagi daerah
jabatannya dan dapat mencintai
yang mimiliki jumlah anggaran
pekerjaan mereka sebagai pelayan
pegawai lebih dari 50% dari
masyarakat.
jumlah APBD. 3.
Yogyakarta.
tidak
lagi
mencintai
2. Untuk mengatasi pegawai yang
Adanya pegawai yang mengalami
mengalami stress, dapat dilakukan
stres
dengan
akibat
tuntutan
meningkatnya
meningkatkan
intensitas
pekerjaan
sebagai
bimbingan konseling pegawai yang
adanya
reformasi
semula hanya dapat dilakukan dua
birokrasi dan hal tersebut tidak
kali dalam seminggu menjadi tiga
diimbangi
kali atau bahkan setiap hari kerja.
konsekuensi
dengan
pegawai
yang
jumlah
dimiliki
Kota DAFTAR PUSTAKA
Yogyakarta
sehingga
pegawai
yang ada mengalami kelebihan beban kerja.
Hadari Nawawi. 2005. Manajemen Strategik Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
Saran 1. Meningkatkan perubahan untuk
peran
reformasi dapat
agen
Moleong, Lexy. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja
birokrasi
meningkatkan
Riant Nugroho.2008. Publik Policy. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
integritas dan kinerja pegawai di lingkungan
pemerintah
Kota
Samodra Wibawa.2004. Reformasi Administrasi.Yogyakarta: Gava Media
Strategi Reformasi Birokrasi (Desi Yulianti) 15
Soesilo
Zauhar. 2007. Reformasi Administrasi. Jakarta: Bumi Aksara
Sondang P Siagian. 2011. Manajemen Stratejik. Jakarta: PT Bumi Aksara Subarsono.2002. Analisis Kebijakan Publik.Yogyakarta: Pustaka Pelajar Sugiyono.2011. Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta CV Sumber internet Humas Kota Yogyakarta.” Dua Belas Instansi Pemkot Yogyakarta Mendapat Penghargaan Kepatuhan Standar Pelayanan Publik”. 08 Februari 2015. http://upik.jogjakota.go.id/in dex.php/home/selanjutnya/1 67 Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. “Status Pelaporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi”. 06 Februari 2015. http://pmprb.menpan.go.id/ Skripsi Rarasati
Prakasitaningkrum.2014. Manajemen perubahan dalam penerapan eproucurement di Pemerintah Kota Yogyakarta.UNY
Kriswantoro.2013.Strategi pelaksanaan
reformasi
birokrasi Sektor Pelayanan Publik di Dinas Perizinan Kota Yogyakarta.UNY Publikasi Khusus dan Dokumen Undang-undang republik Indonesia Nomor 17 tahun 2007 Tentang Rencana pembangunan jangka panjang nasional Tahun 2005 – 2025 Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand design Reformasi Birokrasi 20102025 Permenpan-RB nomor 20 tahun 2010 tentang Road map Reformasi Birokrasi 2010-2014 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 tahun 2011 tentang pedoman penyusunan road map reformasi birokrasi kementrian/lembaga dan pemerintah daerah Peraturan Pemerintah Kota Yogyakarta Yogyakarta Nomor 72 tahun 2012 tentang Pedoman Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta Keputusan Pemerintah Kota Yogyakarta Yogyakarta Nomor 602/KEP/2007 tentang RAD Pelaksanaan Reformasi Birokrsi Dalam Rangka Mewujudkan Tatakelola Pemerintah Yang Baik Kota Yogyakarta
