Reformasi Birokrasi Dan Administrasi Pengadilan : pelaksanaan, kemajuan dan hambatan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Rapat Dengar Pendapat Juni 2011
Reformasi Birokrasi dan Administrasi Pengadilan • Dimulai pada tahun 2003 ketika Mahkamah Agung ketika Mahkamah Agung meluncurkan Cetak Biru Pembaruan • Terdapat beberapa cetak biru antara lain : – – – –
Cetak biru Pembaruan Mahkamah Agung Cetak Biru Pembaruan Pendidikan & Latihan Peradilan Cetak Biru Pembaruan SDM Peradilan Cetak Biru Pembaruan Manajemen Keuangan Peradilan
• Pada tahun 2010 Mahkamah Agung meluncurkan cetak biru 2010-2035 yang mengkonsolidasikan cetak biru sebelumnya dan menetapkan arah 25 tahun ke depan
Mahkamah Agung sebagai Pilot Project Percepatan Reformasi Birokrasi • Pada tahun 2007 Mahkamah Agung ditunjuk sebagai salah satu lembaga negara yang melaksanakan pilot project reformasi birokrasi • Berdasarkan PerPres nomor 19 tahun 2008 maka Mahkamah Agung menerima 70% tunjangan kinerja. Pada tataran implementasinya, Perpres tersebut dikelola dengan SK KMA nomor: 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus • Beberapa program Quick Wins RB 1. 2. 3. 4. 5.
transparansi putusan, manajemen informasi teknologi, pelatihan kode etik hakim, pendapatan negara bukan pajak, dan manajemen SDM
Pilot Project Reformasi Birokrasi Ringkasan Capaian Quick Wins
Keterbukaan Informasi Suda h tersedia reji m hukum keterbuka an i nformasi Suda h >41,000 putusan (MA da n penga dilan) dapat di a kses online
Manajemen Informasi Teknologi Audi t Teknol ogi Informasi dan Pros es Penyus una n Ma s terplan IT 81% Penga di lan memi liki website cukup a kti f Uji coba aplikasi ma na jemen perka ra pada penga dilan
Pelatihan Kode Etik Hakim
PNBP
Tel a h disahkan SKB MA-KY tenta ng Pedoman Peri l aku Hakim
PP 53/2008 tenta ng PNBP di penga dilan
Tel a h dilatih 2,506 ha ki m da n 232 pel a tih
SEMA 4/2008, bi a ya perkara mel a lui bank
Juml ah haki m di ti ndak cukup ba nya k
Manajemen SDM Ana l isa Pekerjaan & Eva l uasi Pekerja a n
Reformasi Birokrasi Gelombang II • Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi • Telah dibentuk Tim Reformasi Birokrasi MA yang paralel dengan Tim Pembaruan Peradilan SK KMA Nomor 71 KMA/SK/III/2011
SDM, Perencanaan & Keuangan Supervisi Internal Pendidikan Latihan Akses terhadap Keadilan
Penataan Perundangundangan Manajemen Perubahan Penataan & Penguatan Organisasi Penataan Tata Laksana Penataan SDM Aparatur Penataan Manajemen SDM Aparatur Penguatan Pengawasan Internal Penguatan Akuntabilitas Kinerja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Program Reformasi Birokrasi
Manajemen Perkara
Pokja Tim Pembaruan
SK KMA Nomor 71/2011 tentang Tim RB pada Mahkamah Agung Republik Indonesia
Implementasi Reformasi Birokrasi Per Kelompok Kerja
Manajemen Perkara Perbaikan Kebijakan •
• •
•
Penyempurnaan sistem kerja Penanganan Naskah dokumen elektronik (SE Panitera Nomor 73 PAN/INT/VI/2008 tentang Pengesahan Prosedur Penanganan SoftCopy Putusan dan Upload ke Situs Mahkamah Agung RI) SoP penanganan perkara di Mahkamah Agung SK KMA Nomor 138 KMA/SK/IX/2008 yang membatasi waktu penanganan perkara di MA maksimal 1 tahun dari registrasi sampai pengiriman kembali. SEMA Nomor 14/2010 tentang penyertaan Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali, berikut peraturan pelaksanaannya SE Panitera Nomor 085/PAN/II/2011 yang mengatur bahwa berkas tidak lengkap dikembalikan, dan dokumen elektronik yang diterima di upload ke situs web sekaligus tata kelola penanganan dokumen elektronik pada pengadilan. Penyempurnaan sistem pelaporan pengadilan tingkat pertama dan banding dan ujicobanya melalui SK KMA Nomor 041 KMA/SK/III/2011
Manajemen Perkara Perbaikan Teknis • • • •
Peningkatan Kapasitas Pendataan Perkara pada supporting system untuk menyiapkan migrasi ke sistem berbasis teknologi informasi. Pengembangan aplikasi berbasis excel untuk mendata perkara dan lebih jauh lagi untuk mengakomodasi fasilitas multiuser dan database tersentralisir. Pengembangan aplikasi template putusan elektronik- untuk mempercepat minutasi putusan. Crash Program (Penarikan Kembali dan Redistribusi Perkara Tunggakan) yang dilakukan secara berikut: – Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 056 A/KMA/SK/IV/2009 tanggal 24 April 2009 menarik seluruh berkas perkara tahun 2005 ke bawah dan masuk dalam Tim Kikis; – Dilakukan secara bertahap, untuk mengikis sisa perkara; – Penugasan Pooling Operator khusus untuk mempercepat proses minutasi.
•
Mempercepat pengumpulan soft copy perkara dan uploadnya ke database putusan.
Situs Pelacakan Status Perkara di MARI
Situs Database Putusan Terintegrasi
SDM, Perencanaan & Keuangan • Job Description pejabat peradilan • Integrasi program-program prioritas kepada anggaran 2011-2012. • Asesmen Kompetensi (menggunakan metoda Assessment Center) bagi pejabat eselon 2 yang akan diajukan ke TPA sebagai bakal calon pejabat eselon 1 • Peningkatan kapasitas pejabat anggaran pada masing-masing satuan kerja untuk memahami cetak biru dan penuangannya ke dalam anggaran.
Pengawasan internal •
•
•
•
Telah ditanda tangani Nota Kesepahaman Bersama antara Mahkamah Agung RI dengan Kejaksaan Agung RI No. 095/KMA/SKB/VII/2009 dan KEP-075/A/JA/07/2009 tentang Pengawasan yang pada intinya mengatur koordinasi pengawasan antara Mahkamah Agung RI dan Kejaksaan Agung Telah dibentuk Kelompok Kerja Penyusun Rencana Aksi Pencegahan Mafia Hukum di Lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya, untuk berkoordinasi dengan Satgas Mafia Hukum SK KMA Nomor 201 KMA/SK/XII/2010. Penyusunan SK KMA Nomor SK KMA No. 076/KMA/SK/VI/2009 Tentang Pedomanan Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan dan penunjukan wilayah ujicobanya melalui SK KMA Nomor 153 KMA/SK/XI/2009 pada Pengadilan Tinggi Bandung, Pengadilan Negeri Bandung, PTA Bandun dan PA Bandung Sedang disiapkan proses Audit Kinerja yang meliputi juga audit integritas bagi 100 pengadilan di seluruh Indonesia
• Dari pelaksanaan penerimaan dan pengelolaan pengaduan ini jumlah surat pengaduan yang masuk ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung sepanjang Januari– Desember 2010 adalah 2.204 pengaduan. Jumlah pengaduan itu dapat dirinci sebagai berikut 1. Pengaduan tidak layak diproses
: 806 pengaduan
2. Pengaduan layak diproses sejumlah a. Masih proses telaah b. Diperiksa Tim Badan Pengawasan
: 1.398 pengaduan, yang terdiri dari: = 192 pengaduan = 242 pengaduan
c. Dijawab dengan surat d. Didelegasikan pada Pengadilan Tk. Banding
= 455 pengaduan = 293 pengaduan
e. Didelegasikan pada Pengadilan Tk. Pertama
= 107 pengaduan
f. Delegasi Internal (Panitera/Sekretaris)
= 109 pengaduan
Pendidikan & Latihan • Pembangunan Gedung Pusdiklat MARI di Megamendung. • Pengembangan Cetak Biru Diklat bagi aparatur pengadilan • Akreditasi Pusdiklat Manajemen dan Kepeminpinan • Pengembangan dan Pelaksanaan Program Pendidikan Calon Hakim Terpadu, dengan masa pendidikan 106 minggu (2 tahun lebih) • Pelatihan sertifikasi hakim Tipikor (2007-2010: ±1091 orang, untuk tingkat pertama dan banding)
Akses Terhadap Keadilan Keterbukaan Informasi •
• • • •
•
Penyusunan SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan yang menyempurnakan SK KMA Nomor 144/KMA/SK/VII/2007 Penyusunan SK WKMA Non Yudisial Nomor 1/WK-NY/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Informasi di Mahkamah Agung Dikeluarkan SK KMA Nomor 027 KMA/SK/II/2010 tentang Kurikulum Materi Pelatihan Keterbukaan Informasi di Pengadilan SEMA No. 06/2010 tentang Instruksi Implementasi Keterbukaan Informasi Pada Kalangan Pengadilan Evaluasi implementasi keterbukaan pada 11 wilayah di seluruh Indonesia, meliputi Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Semarang, Medan, Makassar, Manado, Bali pada tahun 2008/2009. Pelaksanaan sosialisasi di total 10 Pengadilan tinggi bagi para Panitera/Sekretaris (oleh MA) dan 9 bagi para hakim/masyarakat sipil (donor) serta ujicoba di wilayah hukum PT Aceh.
Akses Terhadap Keadilan Bantuan Hukum • •
Telah dikeluarkan SEMA nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum yang berlaku bagi perkara perdata, dan pidana pada pengadilan di empat lingkungan SEMA mengatur beberapa hal, – – – –
•
•
Pos Bantuan Hukum Bantuan Jasa Advokat Pembebasan Biaya Perkara (Perdata) Ruang Sidang Diluar Pengadilan (zitting plaats
Saat ini telah dikeluarkan SK KMA Nomor 192 KMA/SK/XII/2010 tentang Pembentukan Kelokmpok Kerja Pengembangan Operasionalisasi Pemberian Bantuan Hukum berdasarkan SEMA Nomor 10/2010 yang akan bekerja untuk mendorong implementasi SEMA Nomor 10/2010 Selama tahun 2011 ini telah dilaksanakan ujicoba sidang keliling di 46 lokasi dan telah dialokasikan tidak kurang dari Rp 30 miliar untuk bantuan hukum.
Akses Terhadap Keadilan Pelayanan Publik • Mahkamah Agung tengah menyusun Standar Pelayanan Publik sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik • Di kalangan pengadilan tingkat banding, telah cukup banyak inisiatif untuk menerbitkan Standar Operating Procedure untuk masing-masing wilayah pengadilan. • Untuk sektor hukum keluarga, 79% pengguna jasa pengadilan, khususnya pengadilan Agama merasa puas terhadap pelayanan pengadilan.(survey Access & Equity 2009, IALDF, Pekka)
Beberapa Masalah dalam Melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Administrasi Pengadilan • Keterbatasan Sumber Daya, baik manusia maupun anggaran karena, tidak meratanya penyebaran keahlian. • Jumlah Unit Pelaksana Teknis yang sangat banyak (melebihi 800 UPT dan secara geografis tersebar) • Bagi penanganan perkara di Mahkamah Agung, kenaikan jumlah perkara yang terus menerus, sementara tidak ada penambahan sumber daya • Struktur organisasi belum optimal dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengadilan.
Program Prioritas Lain • Rencana implementasi sistem kamar, sebagai bagian dari penguatan organisasi dan menambah akuntabilitas • Rencana membatasi perkara-perkara yang bisa naik ke Mahkamah Agung.
Penutup www.mahkamahagung.go.id
