KEDUDUKAN UU ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DALAM MENDORONG PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
POKOK-POKOK BAHASAN
1
REFORMASI BIROKRASI
2 3 4
2
KEDUDUKAN UU ADMINISTRASI PEMERINTAHAN GAGASAN PENTING UU ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DALAM MENDORONG REFORMASI BIROKRASI
SUBSTANSI PENGATURAN DALAM UU ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
3
REFORMASI BIROKRASI KONDISI BIROKRASI SAAT INI
ARAH KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI
Per-UU-an dan Kewenangan yang tumpang tindih
Harmonisasi P-UU-an
2
Organisasi yang belum proporsional
Penyederhanaan kelembagaan dan tata laksana
3
Kualitas dan kuantitas SDM aparatur yang belum ideal
Rekruitmen dan promosi terbuka
4
Akuntabilitas kinerja yang belum baik
Orientasi pada hasil (kinerja)
5
Korupsi dan penyalahgunaan wewenang
Penguatan pengawasan
6
Kualitas pelayanan publik masih rendah
Orientasi pelayanan
1
SASARAN KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI
• • •
•
Birokrasi yang bebas KKN dan politisasi Birokrat yang akuntabel dan berkinerja Penghematan belanja birokrasi dan peningkatan belanja pembangunan Pelayanan publik yang prima kepada masyarakat dan dunia usaha
LANDASAN HUKUM REFORMASI BIROKRASI • •
•
Pedoman pembentukan, pengubahan, dan pembubaran Kementerian Negara Amanat pasal 17 ayat 4 UUD 1945
RUU tentang Tata Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah
RUU tentang Sistem Pengawasan Intern Pemerintah
• • •
Instrumen Prinsip good Governance Manual Books bagi pejabat Hukum materiil
UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
• UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
REFORMASI BIROKRASI
RUU tentang E-Govt
UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
Menjamin terpenuhinya kualitas dan ketersediaan pelayanan publik PP NO 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan UU No 25 Tahun 2009
• Mewujudkan ASN yang memiliki integritas, Profesional, Netral, dan Bebas dari interfensi prolitik, dan bersih dari praktek KKN, serta mampu melayani . • Telah tersusun RPP sebagai peraturan pelaksanaannya. 5
TRANSFORMASI BIROKRASI SAMPAI 2025
2025 2018 Dynamics governance 2013
Performance based bureaucracy
Rule based bureaucracy
5
KEDUDUKAN UU AP DALAM HUKUM Hukum Publik
Hukum Tata Negara
Hukum Pidana
• UUD/Konstitusi • UU tentang DPR/DPD
6
Hukum Privat
Hukum Adm Negara
HAN Umum
HAN Khusus
• UU PTUN (Peradilan Tata Usaha Negara) (Hukum Formal) • UU ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (Hukum Materiil) • RUU Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP)
• UU Kementerian Negara • UU Pelayanan Publik • UU ASN • UU Pemerintahan Daerah • UU Kepolisian • RUU Tata Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah
• UU Parpol
• UU Pemilu
,
KEDUDUKAN UU AP DALAM PROSEDUR & PROSES Prosedur Pembuatan Keputusan Keputusan Administrasi Pemerintahan (KAP)
Aplikasi
Dengar Pendapat
Bantuan Kedinasan
Melihat Dokumen
Pihak-pihak yang dikecualikan
Ketentuan Tambahan Pemberian alasan
7
Prosedur Upaya Administratif
Gugatan
Keputusan Atas Upaya Administratif
Upaya Administratif
PTUN
Penarikan Revisi Pembatalan
URGENSI UU ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
8
Latar Belakang
Tujuan
a. pelayanan birokrasi yang baik, efisien, efektif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. b. tindakan dan keputusan pejabat administrasi pemerintahan harus berdasarkan pada hukum dan peraturan perundang-undangan. c. kelemahan administrasi pemerintahan (birokrasi) yang belum menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.
a. menciptakan tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan; b. menciptakan kepastian hukum; c. mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang; d. menjamin akuntabilitas badan dan/atau pejabat pemerintahan; e. memberikan perlindungan hukum kepada warga masyarakat dan aparatur pemerintahan; f. melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik; dan g. memberikan pelayanan yang sebaikbaiknya kepada masyarakat.
9
LINGKUP UU AP
Badan/ Pejabat Pemerintahan
Warga Masyarakat
Pihak lain yg terkait
peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan
GAGASAN PENTING UU AP DALAM UPAYA MENDORONG PELAKSANAAN RB
1 2 3
10
Hubungan Antar Instansi Pemerintah Hubungan sinergis antar institusi Pemerintah dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan.
Pemanfaatan Teknologi Legitimasi pengiriman keputusan administrasi Pemerintahan dapat dilakukan melalui media elektronik.
Kejelasan Tanggung Jawab Terhadap Kewenangan Kewenangan pejabat berupa kewenangan atributif, delegatif, dan mandat.
GAGASAN PENTING UU AP DALAM UPAYA MENDORONG PELAKSANAAN RB - 2
4
Prosedur Administrasi Pemerintahan
5
Keputusan Administrasi Pemerintahan
6
Tata cara penerbitan keputusan atau tindakan Pemerintah.
Syarat sah keputusan dan batas-batas diskresi.
Upaya Administratif Terhadap Keputusan Administrasi Pemerintahan Upaya administratif yang dilakukan terhadap Keputusan Administrasi Pemerintahan.
11
SUBSTANSI PENGATURAN UU ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
A B C D E
KEWAJIBAN MENERAPKAN ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB) KEWENANGAN PEMERINTAH
DISKRESI LARANGAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
12
SUBSTANSI PENGATURAN UU ADMINISTRASI PEMERINTAHAN - 2
F G H I J
PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KEPUTUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
UPAYA ADMINISTRATIF PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN SANKSI ADMINISTRATIF
13
14
1. Perubahan mind set dan culture set aparatur penyelenggara pemerintahan
2. Terbangunnya perubahan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang lebih modern dan mewujudkan pemerintahan yang baik 3. Pencegahan terhadap KKN oleh Pejabat Pemerintahan sejak sebelum keputusan dan tindakan pemerintahan ditetapkan 4. Membangun kepercayaan masyarakat dan implikasinya pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan 14
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI Jl. Jend. Sudirman Kav. 69 Jakarta Selatan - 12190 Indonesia
