REFORMASI BIROKRASI & TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI KTI Pengantar Reformasi birokrasi di Indonesia terjadi sejalan dengan reformasi total sejak tahun 1998, menghasilkan perubahan-perubahan mendasar dan penting dalam berpemerintahan daerah, yaitu : ¾ otonomi yang luas kepada kabupaten/kota untuk mengelola sumber daya (alam, manusia, dan keuangan) secara mandiri demi untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakatnya. ¾ Di bidang pemerintahan dan politik yang lain ialah pemilihan kepala daerah secara langsung; desentralisasi keuangan; maupun pemekaran wilayah. ¾ Gerakan pemberantasan korupsi yang sangat gencar. ¾ Demonstrasi-demonstrasi memperbaiki keadaan
yang
semakin
tidak
terarah
ke
jalan
Reformasi pemerintahan dan politik tersebut, melahirkan juga dampak negative dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu : 9 masih terjadinya banyak kasus tarik-menarik kewenangan di tingkat pemerintah daerah, yaitu antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, walaupun tidak terekspose ke permukaan, tapi setidak—tidaknya cukup menyita energi daerah dalam menata dan mengelola pembangunan di daerah. 9 Selain itu, dengan peran DPRD yang semakin besar dalam mengawasi pelaksanaan pemerintahan daerah, yang sering kali terjadi ketegangan antara pemerintah daerah dengan DPRD. Pemekaran daerah yang “tidak terkendali” seringkali menimbulkan konflik kepentingan antara daerah induk dengan daerah pemekaran. Kasus-kasus di atas seringkali berdampak negative terhadap efektifitas pelayanan publik dan terutama pembangunan di daerah, sehingga dapat mengganggu tercapainya tujuan reformasi itu sendiri. Untuk reformasi benarbenar efektif menjadi instrumen percepatan pencapaian masyarakat di daerah, maka reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah menjadi penting dan strategis. Khusus di Kawasan Timur Indonesia, reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik mutlak diperlukan, sebab kawasan ini memerlukan birokrasi yang professional untuk mengejar ketertinggalannya dari Kawasan Barat Indonesia. Catatan pendek ini coba mengangkat secuil potret reformasi birokrasi pemerintahan dan tata kelola Page 1 of 5
pemerintahan yang baik di KTI dan beberapa hal penting yang diperlukan dalam membangun birokrasi pemerintahan dan pengelolaan pemerintahan di KTI.
Page 2 of 5
Berpemerintahan di Era Reformasi Birokrasi dan Menata Kelola Pemerintahan di KTI Berpemerintahan di era reformasi birokrasi menuntut berbagai kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah, terutama pemerintah daerah. Kewajiban-kewajiban dimaksud meliputi: •
pemerintahan yang harus bebas/bersih dari praktek-praktek KKN;
•
pemerintahan yang harus aspiratif;
•
pemerintahan yang visioner, ditengah-tengah tuntutan masyarakat yang dinamis.
Secara khusus di KTI, hal-hal demikian menjadi lebih menantang, sebab : •
kualitas SDM birokrasi yang masih rendah, dalam hal melayani publik, dan terutama dalam hal penentuan kebijakan dalam pengelolaan sumber daya yang ada di daerah
•
sumber daya alam yang dimiliki demikian kaya, dan belum terkelola secara maksimal
•
kemampuan keuangan daerah yang terbatas karena rendahnya PAD, sehingga ketergantungan yang sangat tinggi kepada pemerintah pusat
•
pemahaman berpemerintahan di era desentralisasi yang belum merata di semua jenjang pemerintahan
Secara perlahan dan bertahap berbagai tantangan tersebut mulai terselesaikan, secara khusus di beberapa daerah, berkat kepemimpinan yang visioner dari para kepala daerah nya. Beberapa indikator yang dapat dijadikan ukuran terlaksananya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik di beberapa daerah KTI tersebut, yaitu : 1. Penantaan organisasi kelembagaan daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah, dan bukan mengikuti keinginan departemen/kementerian tertentu yang belum tentu sesuai dengan kebutuhan dan dinamika di daerah. 2. Proses pengisian jabatan-jabatan struktural dalam organisasi kelembagaan daerah yang berbasis pada kompetensi, dan bukan berdasarkan “amal dan bakti”. 3. Sistem pelayanan publik yang baik. 4. Sistem remunerasi yang memotivasi birokrasi. 5. Transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.
Page 3 of 5
6. Tingkat korupsi pejabat yang rendah atau bahkan berkurang ditengah gencarnya gerakan pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga penegak hukum maupun LSM-LSM. Walau demikian, masih banyak daerah di KTI yang masih bergelut dengan pencarian format pengelolaan pemerintahan dan pelayanan publik yang sesuai dengan karakter dan kualitas sumber daya manusia birokrasinya. Berbagai kendala dalam pengelolaan pemerintahan di era reformasi birokrasi di KTI, yaitu : a. Adanya pendekatan-pendekatan yang seragam oleh pemerintah pusat dalam hal penataan organisasi kelembagaan daerah, sehingga seringkali menyulitkan daerah-daerah dalam menemukan bentuk dan jumlah organisasi perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan dan dinamika di daerah. b. Adanya pendekatan-pendekatan yang lebih berbasis kontinental dalam hal mengalokasikan program/proyek dari pemerintah pusat kepada daerah-daerah di KTI yang mayoritas adalah daerah kepulauan. c. Masih belum meratanya pemahaman berotonomi daerah, antara para birokrasi diberbagai jenjang kepemerintahan, baik dari tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Belum meratanya pemahaman tersebut, menyebabkan sering kali terjadi konflik kepentingan dalam mengimplementasi kewenangan masing-masing di daerah. Hal ini seringkali menyebabkan konflik politik maupun ekonomi di daerah. d. Proses rekruitmen pejabat di jajaran pemerintah daerah masih banyak yang berbasis atau berdasarkan pada “amal dan bakti”, bukan pada kompetensi. Hal ini berdampak negative bagi upaya peningkatan profesionalisme birokrasi. e. Proses rekruitmen calon kepala daerah yang hanya berdasarkan pada dukungan pemilih tanpa mempertimbangkan kapasitas calon dalam memimpin dan mengelola pemerintahan daerah, berakibat lamban nya kemajuan pembangunan di daerah. f. Adanya peraturan kepegawaian profesionalisme birokrasi.
yang
belum
berorientasi
pada
Untuk itu, guna mendorong percepatan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik di KTI, diperlukan langkah-langkah strategis, sebagai berikut : A. Daerah-daerah, terutama kabupaten/kota diberi kebebasan dalam hal menentukan pola dan bentuk serta jumlah stuan organisasi perangkat Page 4 of 5
daerah yang sesuai dengan kebutuhan dan dinamika pembangunan masing-masing. B. Pemerintah pusat mesti merubah pola pendekatan dalam mengalokasikan program/proyek pembangunan untuk daerah-daerah di KTI yang mayoritas wilayah kepulauan, harus berbeda dengan wilayah daratan (continental). C. Perlunya sebuah standarisasi nasional dalam proses rekruitmen calon kepala daerah sebelum di umumkan kepada rakyat untuk memilih. D. Perlu reformasi peraturan kepegawaian, sehingga terbuka ruang yang luas untuk rekruitmen pejabat daerah yang tidak hanya berdasarkan status kepegawaian, dan juga memungkinkan adanya “exit police” dalam manajemen kepegawaian.
Penutup Demikian beberapa catatan pendek, yang dapat disampaikan dalam pengantar diskusi hari ini. Terima kasih.-
Page 5 of 5
