Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
KONDISI UMUM SEBELUM REFORMASI BIROKRASI
MENIMBULKAN KETIDAKPUASAN/ KETIDAKPERCAYAAN MASYARAKAT
MASIH DIWARNAI DENGAN PRAKTEK KKN DAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG
PELAYANAN PUBLIK BELUM SEPERTI YANG DIHARAPKAN
KINERJANYA BELUM EFEKTIF, EFISIEN, DAN AKUNTABEL
2
AKIBAT
SEHARUSNYA MEMPERLANCAR, MALAHAN MEMPERLAMBAT PROSES PEMBANGUNAN
MENGHAMBAT DUNIA USAHA DAN DAYA SAING NASIONAL
3
SASARAN REFORMASI BIROKRASI
Maraknya KKN Rendahnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja
Buruknya Pelayanan Publik
Bersih
• Bersih dari KKN
Akuntabel
• Kapasitas dan Akuntabilitas Meningkat
Melayani
• Pelayanan Publik yang Baik
8 Area Perubahan 9 Program Percepatan RB
LANGKAH – LANGKAH REFORMASI BIROKRASI
4
Mendapatkan komitmen pimpinan yang kuat Melibatkan seluruh pemangku kepentingan Membentuk tim reformasi birokrasi Menetapkan Road Map (8 Area Perubahan) Menerapkan manajemen berbasis kinerja Menginformasikan upaya dan hasil secara berkala, termasuk quick wins Melaksanakan monitoring dan evaluasi (PMPRB) Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi
5
KERANGKA LOGIS EVALUASI RB
PENATAAN PERATURAN PERUNDANG‐UNDANGAN (5%)
MANAJEMEN PERUBAHAN (5%)
PENGUATAN PENGAWASAN (12%) PENATAAN & PENGUATAN ORGANISASI (6%)
PROGRAM REFORMASI BIROKRASI PENATAAN TATALAKSANA (5%)
PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM (15%)
PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA (6%)
HASIL (40%)
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 6%)
PENGUNGKIT (60%)
Kapasitas dan Akuntabilitas Organisasi (20%)
SASARAN REFORMASI BIROKRASI Peningkatan Pelayanan Publik (10%)
Pemerintah yang bersih dan bebas KKN (10%)
PERBAIKAN DAN PEMBELAJARAN
6
8 AREA PERUBAHAN RB Organisasi
Tatalaksana
• Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran
• Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai prinsip‐ prinsip good governance
Sumber Daya Manusia Aparatur
Pengawasan
Akuntabilitas
• Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bebas KKN
• Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas kinerja birokrasi
• SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera
Pelayanan publik • Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat
Peraturan Perundang‐ undangan • Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif
Mindset dan cultural Set Aparatur • Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi
PROSES BISNIS PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PROSES INTERNAL
Feedback
Road Map
Perencanaan
Proses RB
Pelaksanaan
PMPRB
Monitoring dan Evaluasi Internal
Indeks RB dan Rencana Aksi Tindak Lanjut
Pelaporan dan Rencana Perbaikan
EVALUASI EKSTERNAL UPRBN DAN TIM QA
7
8
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KONDISI (Pengungkit dan Hasil RB)
GAP ROAD MAP
PELAKSANAAN RB
<<< FEED BACK
MONITORING DAN EVALUASI RB
HARAPAN (Pengungkit dan Hasil RB)
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI YANG TELAH OPTIMAL
Proses Seleksi Penerimaan CPNS telah bersih dan transparan
Promosi jabatan pimpinan tinggi telah dilakukan secara terbuka
Opini BPK terhadap laporan keuangan K/L telah WTP
Kinerja organisasi telah terukur dan akuntabel
Inovasi pelayanan publik semakin banyak
9
Penambahan dan Penguatan Jabatan Fungsional
Penerapan kebijakan keterbukaan informasi publik
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI YANG BELUM OPTIMAL
Penataan peraturan perundangan belum selesai.
Implementasi e‐ government belum terintegrasi.
Penilaian kinerja pegawai belum sepenuhnya dilaksanakan.
Penataan kelembagaan belum tepat fungsi dan tepat ukuran.
Fungsi dan Peran APIP belum optimal
10
Penataan tata laksana dengan penyesuaian SOP
Pengelolaan pengaduan masyarakat belum optimal
KENDALA
Kurangnya komitmen dari Pimpinan Organisasi,
11
Kurangnya Pemahaman Tentang Reformasi Birokrasi,
Keengganan untuk berubah (mengganggu dari comfort zone ke competitive zone).
FOKUS KE DEPAN
12
Mendorong peningkatan pelaksanaaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Daerah terutama Pemerintah Kota dan Kabupaten.
Meningkatan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Instansi Pusat.
Mendorong unit kerja untuk menjadi wilayah percontohan birokrasi bersih melayani
EVALUASI REFORMASI BIROKRASI
13
MEKANISME EVALUASI KEMENTERIAN / LEMBAGA / PEMDA Memperoleh akun dan password
Membentuk Tim Evaluator Internal
Panel evaluasi pelaksanaan RB
APIP mengirimkan hasil ke sekjen/sekda/ sesma
sekjen/sekda/ sesma mengirimkan ke Menpanrb
KEMENTERIAN PANRB Hasil Evaluasi Eksternal
Panel Evaluator
Verifikasi Lapangan
Desk Evaluation
PROFIL REFORMASI BIROKRASI NASIONAL
14
PENGUNGKIT (60) Manajemen Perubahan
Penataan Sistem Manajemen SDM
Penataan Peraturan Perundanganundangan
Penguatan Akuntabilitas
Penataan dan Penguatan Organisasi
Penguatan Pengawasan
Penataan Tatalaksana
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 15
HASIL (40)
Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi (20) • Nilai Akuntabilitas Kinerja (14) • Nilai Kapasitas Organisasi (Survei Internal) (6)
Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN (10) • Nilai Persepsi Korupsi (Survei Eksternal) (7) • Opini BPK (3)
Kualitas Pelayanan Publik (10) • Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal) (10)
16
17
