PENGANGKATAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING (PERATURAN MENTERI PANRB NO. 26 TAHUN 2016 ) Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2017 2/1/2017
PROFIL ASN Guru
1.765.410
40,35 %
31.754
0,73 %
Paramedis
303.754
6,94 %
JF Profesional
615.525
14,07 %
1.609.726
36,79%
48.840
1,12 %
4.375.009
100, %
Medis
JF Umum J Struktural
TOTAL PNS
PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA
1
JUMLAH
2
DISTRIBUSI
3
KUALITAS
1
ANJAB
2
ABK
SURAT EDARAN BERSAMA MENDIKBUD – MENDAGRI - MENPAN – KA. BKN
1 2
STANDARISASI JABATAN PERMENPAN 25 /2016 INPASSING PERMENPAN 26 /2016
LATAR BELAKANG KEBIJAKAN INPASSING
1
UU NO. 5 TAHUN 2014 TENTANG ASN
2
UU NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
3
MORATORIUM PENERIMAAN CPNS
4
REORGANISASI KABINET KERJA
2/1/2017
PENYESUAIAN / INPASING KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL KETERAMPILAN DAN KEAHLIAN PADA K/L DAN PEMDA DITUJUKAN BAGI:
1 • PNS yg telah dan masih menjalankan tugas di bidang jabatan fungsional
yang akan diduduki berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
2
• PNS yang menjalankan tugas jabatan sesuai dengan formasi jabatan fungsional dan telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.
• Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator, dan Pengawas yang memiliki kesesuaian 3 antara jabatan terakhir yang diduduki dengan jabatan fungsional yang akan didudukinya. • PNS yang dibebaskan dari jabatan sementara dari jabatannya , karena dalam jangka 4 waktu 5 tahun sejak diangkat dalam jabatan / pangkat terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi
USIA BAGI PNS YANG DAPAT MENGIKUTI INPASSING KETRAMPILAN
KEAHLIAN
a.
3 Ta h u n s e b e l u m b ata s u s i a pensiun dalam jabatan terakhir bagi pejabat pelaksana
a.
3 Tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pejabat pelaksana
b.
2 Ta h u n s e b e l u m b ata s u s i a pensiun dalam jabatan terakhir bagi pejabat Administrator dan Pengawas
b.
2 Tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pejabat Administrator dan Pengawas
c.
1 Tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pejabat Administrator yg akan menduduki JF Ahli Madya
d.
1 Tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi Pejabat Pimpinan Tinggi
mulai berlaku pada tanggal diundangkan sampai dengan bulan Desember 2018
DIKECUALIKAN PELAKSANAAN I N P A S S I N G I N I B A G I J A B ATA N FUNGSIONAL YANG MASIH DALAM MASA PENYESUAIAN/INPANSSING.
Didasarkan pada kebutuhan organisasi/formasi
2/1/2017
Penyesuaian/inpassing adalah proses pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan peraturan perundangan
APA YANG H A R U S DISIAPKAN 2/1/2017
• Menetapkan Tata Cara Penyesuaian/ Inpassing • Penetapan Kebutuhan • Menentukan Jadwal • Meyusun Instrumen Uji Kompetensi • Melaksanakan Uji Kompetensi
APA YANG H A R U S DISIAPKAN 2/1/2017
• Menghitung Kebutuhan • Memetakan JF yang dibutuhkan • Memetakan PNS yang Memenuhi Syarat • Menyampaikan Usulan Kebutuhan JF ke Men.PANRB tembusan BKN dan Instansi Pembina • Menetapkan SK Inpassing • Pelaporan
JADWAL KEGIATAN NO
KEGIATAN
WAKTU PELAKSANAAN
KETERANGAN
1 FEBRUARI 2017
K/L
FEBRUARI 2017
K/L
1.
RAPAT KOORDINASI INSTANSI PEMBINA
2.
INSTANSI PEMBINA MENYUSUN TATA CARA PENGANGKATAN MELALUI PENYESUAIAN/ INPASSING
3.
INSTANSI PEMBINA JF MENYUSUN INSTRUMEN UJI KOMPETENSI
MARET 2017
• WAWANCARA • ONLINE • UJIAN TERTULIS
4.
INSTANSI PEMBINA JF MENYUSUN PEDOMAN KEBUTUHAN JF
MARET 2017
K/L
MULAI BULAN APRIL S.D. DESEMBER 2018
K/L/PEMDA
5.
PELAKSANAAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL MELALUI INPASSING 2/1/2017
MEKANISME PELAKSANAAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL MELALUI INPASSING No
Langkah
1.
Menteri PANRB memberikan kewenangan kepada Instansi Pembina untuk mengakses data kebutuhan jabatan fungsional per jenjang pada eFormasi untuk dilakukan validasi.
2.
Instansi pembina menyampaikan hasil validasi kebutuhan jabatan fungsional per jenjang pada instansi pengguna kepada MenPANRB tembusan kepala BKN
3.
MenPANRB menetapkan kebutuhan jabatan fungsional per jenjang berdasarkan pertimbangan Kepala BKN dan memperhatikan pendapat Menteri Keuangan
4.
Hasil penetapan kebutuhan jabatan fungsional per jenjang disampaikan kepada PPK dengan tembusan Instansi Pembina
5.
PPK mengusulkan kepada instansi Pembina untuk mengikuti uji kompetensi
6.
Instansi Pembina melakukan uji kompetensi bagi PNS yang memenuhi syarat untuk dilakukan inpassing
7.
Hasil uji kompetensi disampaikan kepada instansi pengguna untuk dijadikan dasar pengangkatan kedalam jabatan fungsional melalui inpassing
8.
PPK menetapkan keputusan pengangkatan dan pelantikan jabatan fungsional
9.
Instansi pembina melaporkan hasil pengangkatan inpassing : a. Rekapitulasi kepada Menteri PANRB b. Rekapitulasi dan SK kepada Kepala BKN
Waktu
APRIL 2017 S.D DES 2018
Pokok-Pokok Substansi Petunjuk Teknis Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional
1
2/1/2017
Penetapan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyesuaian/Inpas sing untuk masingmasing jabatan fungsional oleh Pimpinan Kementerian/Lem baga (Selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional)
2 disertai lampiran tata cara penyesuaian/ inpassing
PELAPORAN Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam bentuk rekapitulasi.
Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara dalam bentuk rekapitulasi dan surat keputusan pengangkatan dalam jabatan fungsional melalui penyesuaian/inpassing. 2/1/2017
MASALAH YANG TERJADI DI LAPANGAN No
Masalah
Keterangan/Saran Solusi
1.
Bagaimana PNS yang sudah Bahwa inpassing dari jabatan pelaksana hanya untuk PNS pernah diangkat menjadi jabatan yang belum pernah duduk sebagai jabatan fungsional fungsional tetapi diberhentikan (tidak mencapai kinerja dan terkana disiplin/pidana) lalu menjadi pelaksana
2.
Bagaimana PNS yang menduduki 1.Telah dan masih menjalankan tugas sebagai jabatan jabatan pelaksana yang dapat fungsional minimal 2 tahun (secara komulatif dan mengikuti inpassing menjadi masih menjalankan tugas) jabatan fungsional 2.Formasinya bukan sebagai jabatan fungsional
3
Bagaimana PNS yang formasinya sebagai Jabatan fungsional namun belum diangkat tetapi bisa di inpassing
1.Sudah pernah naik pangkat 1 tingkat lebih tinggi 2.Masih menjalankan tugas sebagai jabatan fungsional
4
Apakah boleh PNS yang sudah menjadi JF tetapi diberhentikan untuk mengikuti inpassing
Tidak bisa ikut inpassing karena diangkat pada saat menjadi JF kurang berkinerja sehingga tidak mencapai angka kreditnya
5
Bagaimana untuk PNS yang dibebaskan sementara dari jabatan fungsional
1. Dapat diangkat kembali jika belum ada surat pemberhentian 2. Tidak bisa diangkat jika sudah ada surat pemberhentian
No
Permasalahan
Solusi
6
Apakah PNS yang saat menduduki jabatan fungsional boleh pindah ke jabatan fungsional lainnya melalui inpassing
Tidak boleh sesuai dengan ketentuan yang ada di Permenpan No. 26 Tahun 2016
7
Bagaimana jika ada JPT Pratama (BUP 60) yang sudah diberhentikan pada usia lebih dari 58 tahun lalu menjadi JP (BUP 58), proses untuk inpassing apakah memungkinkan
Berdasarkan PP 32 Tahun 1979 jo SE Kepala BAKN no. 04/SE/1980 bahwa pejabat Pimpinan Tinggi yang diberhentikan dari jabatannya dan ada keinginan untuk diangkat kembali dalam jabatan yang setara diberikan batas waktu sampai dengan 6 bulan. *) konfirmasi Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan
8
Siapakah yang memberikan persetujuan jumlah formasi yang boleh di angkat menjadi JF
Untuk jumlah formasi ditetapkan oleh MenPANRB setelah mendapat pertimbangan teknis BKN berdasarkan jumlah kebutuhan yang di validasi oleh Instansi Pembina
9
Bagaimana PNS yang mengikuti inpassing akan menduduki JF antara pangkat dan jabatan tidak sesuai dengan kebutuhan
Pengangkatan melalui inpassing berdasarkan kebutuhan instansi di masing-masing jenjang JF Catatan: Setiap instansi pembina membuat pedoman penyusunan kebutuhan per janjang
Terima Kasih
