Cetak Biru Reformasi Birokrasi
KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
1
Undang-undang Republik Indonesia No. 17 / 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJM Tahun 2005 – 2025).
Lamp. UU 17/2007 Bab IV.1.2,huruf E angka 35, menyatakan Pembangunan aparatur negara dilakukan melalui rreformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, di pusat maupun di daerah, agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang lainnya RPJM 2004 – 2009 (Perpres No.7/2005) - Penerapan Tata Kelola Pemerintah yang baik (Good Governance) - Peningkatan Supervisi dan Akuntabilitas Aparatur Negara - Restrukturisasi Lembaga dan Manajemen - Peningkatan Manajemen SDM - Peningkatan mutu Pelayanan Publik 2
REFORMASI O S BIROKRASI O S UUD 1945 UU No.28/1999 UU No. 17/2007
INPUT : SUMBERDAYA APARATUR
Sumberdaya Aparatur: 1) Man (manusia) 2) Money (uang) 3) Material (bahan) 4) Machine 5) Timed (4M+T)
OUTPUT: PROSES TRANSFORMASI: GOOD GOVER GOVER1 UNSUR MANUSIA/SDM 1. (MIND SET & CULTURAL SET) NANCE (TATA PEMERINTAHAN YG 2. UNSUR SISTEM MANABAIK) GEMENT (TATA KELOLA) LINGSTRA: GLOBALISASI POLEKSOSBUD TEKNOLOGI
Indikator output: Bebas dari KKN Pelayanan yg prima Peningkatan investasi Peningkatan APBN Tiada keluhan masy.
OUTCOME: PENINGKATAN KESEJAHTERAAN UMUM
Indikator outcome : Angka kemiskinan dan pengangguran berkurang. Aparatur Negara yang profesional & bermoral
3
ACUAN CU :
PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NO : PER/15/M.PAN/7/2008 TENTANG PEDOMAN UMUM REFORMASI BIROKRASI
4
ARAH KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI Visi : terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik tahun 2025 Misi : (1) Membentuk dan atau menyempurnakan peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum u u tata kelola e o a pemerintahan pe e ta a yang ya g baik; ba ; (2) ( ) Memodernisasi birokrasi pemerintahan dengan optimalisasi pemakaian teknologi informasi dan komunikasi; (3) Mengembangkan budaya, nilai-nilai kerja dan perilaku yang positif; (4) Mengadakan restrukturisasi organisasi (kelembagaan) pemerintahan; (5) Mengadakan relokasi & meningkatkan kualitas SDM termasuk perbaikan sistem remunerasi; (6) Menyederhanakan sistem kerja, prosedur & mekanisme kerja; (7) Mengembangkan mekanisme kontrol yang efektif
TUJUAN UMUM
Membangun profil dan perilaku aparatur negara yang berintegritas tinggi, produktif, dan mampu p memberikan p pelayanan y yyang g prima kepada publik/masyarakat
TUJUAN KHUSUS
Membangun birokrasi yang bersih, efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam melayani dan memberdayakan masyarakat
SASARAN: • Mengubah pola pikir (mind set) • Mengubah budaya kerja (culture set) • Mengubah manajemen pemerintahan 5
SASARAN
NO
AREA PERUBAHAN
HASIL YANG INGIN DICAPAI
1
Kelembagaan (Organisasi)
Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing)
2
Budaya Organisasi
Birokrasi dengan integritas dan kinerja tinggi
3
Ketata laksanaan
Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance
4
Regulasi Deregulasi Birokrasi
Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif
5
Sumber Daya Manusia
SDM yang berintegritas, berintegritas kompeten, kompeten profesional, profesional berkinerja Tinggi dan sejahtera
6
STRATEGI IMPLEMENTASI NO
PROSES
PROGRAM
DAMPAK
1
Membangun kepercayaan masyarakat
Program percepatan (Quick Win)
Perbaikan sistem kerja dan perbaikan kualitas produk utama
2
Membangun komitmen dan ppartisipasi p
Manajemen Perubahan
Mengkomunikasi perubahan baik kepada p masyarakat y dalam rangka pembentukan perilaku yang diinginkan
3
Mengubah pola pikir
Penataan Sistem
Perbaikan organisasi, ketatalaksanaan dan sistem manajemen SDM
4
Memastikan keberlangsungan berjalannya sistem dan terjadinya perubahan
Penguatan unit organisasi; deregulasi-deregulasi, peningkatan sistem pengawasan, perbaikan/pengadaan sarana dan prasarana
-Perubahan pola pikir -Perubahan budaya kerja -Perubahan perilaku
7
INSTUMEN PENDUKUNG
1. Penilaian kinerja (Performance review) satuan organisasi 2. Penyusunan profil birokrasi (BLUE PRINT RBI 2005-2025) 3. Penyusunan SOP (standar operasional prosedur/business process) 4. Analisis jabatan (Uraian jabatan) 5. Evaluasi jabatan (lkasifikasi/gradasi, job pricing) 6. Penyusunan standar kompetensi jabatan/individu 7. Analisis kebutuhan SDM aparatur 8 Pengadaan 8. P d pegawaii (rekrutmen ( k t dan d seleksi/assesment) l k i/ t) 9. Penataan pegawai (penempatan dan relokasi) 10. Pola karir dan diklat pegawai 11 Penegakan disiplin 11. 12. Penerapan kode etik 13. Otomatisasi administrasi kepegawaian (e-personnel administration) 14.Penetapan indikator kinerja utama (key performance indicator) 15. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi 8
PENGORGANISASIAN
9
MONITORING DAN EVALUASI
Monitoring Æ Mendukung terciptanya transparansi dalam proses pelaksanaan program Waktu monitoring Æ 6 bulan (secara berkala) sejak rencana program dari tim kerja K/L/Pemda disetujui oleh tim kerja nasional Evaluasi Æ untuk melihat tingkat keberhasilan pelaksanaan program RB Waktu evaluasi Æ Tiap tahun kegiatan dan pada masa akhir g semuanya dilengkapi g dengan g laporan pelaksanaan program
10
Gambaran keseluruhan kerangka reformasi birokrasi : program dan kegiatan reformasi birokrasi
11
TERIMA KASIH
12
