PROFIL PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
BIRO HUKUM DAN HUMAS KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
TAHUN 2011
BIRO HUKUM DAN HUMAS
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
(fT'\KJ.\~J
PEP-'; M,\
TMI-~IY"J .1(1"
TUG,"
~
DA\ It-'iJ
FUNG o"
J. :"'ft :.-'-:~, ,
:::-...
~'
"Menyelenggarakan Urusan di Bidang Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi" •
Perumusan dan penetapan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
•
Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan
•
Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
d) I'~ ' ~
:WAKAN OAN STRATEGI ~OAVAGUNAAN APARAfUR NEGARA N REFORMAS I BIROKRAS I
ii1.iIi" Kementerian PAN dan RB
•
Sekretariat Kementerian;
•
Deputi Bid ang Program da n Reformasi Biro krasi;
•
Deputi Bid ang Kelem bagaan;
•
Deputi Bid ang 5umber Daya Ma nusia Apa ratu r;
•
Deputi Bidang Tata La ksana;
•
Deputi Bid ang Pengawasa n dan Akuntab il ita s Aparat ur;
•
Deputi Bidang Pelaya nan Publik;
Lima (5) Staf Ahli ya itu Bidang Hu kum; Kebijakan Pu blik; Sistem M anajemen; Pe merintahan dan Otonom i Da erah; serta Bu daya Kerja Aparatur;
ltl(" n,~.
~
" ,').jl
.UN(j
Visi: "Terwujudnya aparatur negara yang profesional, efektif, efisien dan akuntabel dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi Menuju Kepemerintahan yang Baik kelas dunia tahun 2025"
Misi: 1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik; 2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur; 3. Meningkatkan koordinasi pengawasan; 4. Terwujudnya kelembagaan yang efektif dan efisien; 5. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi ketatalaksanaan; 6. Menirigkatkan profesionalitas SDM aparatur.
."
.m ' .~.l -
a lJAkAN OAN HRATEGI 'OAVAGUNAAN APARATUR NEGARA
" '. N REFORMASI BIROKRA5'
Profil Pegawai Kementerian PAN & RB Berdasarkan jenis kelamin
Berdasarkan Jenjang Pendidikan
TUG A.
w. FUNG \I
Berdasarkan Eselon
~
roil ......
1&.,
' lIlAH-AN DAN STRAHGI
1r 1 1 '
I
-
"IIOAVAGUNAAN APAHATUA Nt:GAFt.A
, fit RffORMM I UIAON'RASI
Berdasarkan Golongan
Berdasarkan Usia
BIDA' , PROGRAM DAN REFORMASI BIROKRe'
iiiiiiRAiM REFORMASI DAN BIROKRASI IIli.IIIEI'()RMASI BIROKRASI:
"Menjadi Pemerintah Kelas Dunia"
l!D.!!~~ MASI BIROKRASI
a. Membentuk/menyempurnakan undangan
dalam
rangka
peraturan
Melakukan
perundang
penataan
dan
penguatan organisasi, tatalaksana, manajemen sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kualitas pelayanan publik, mind set dan culture set. b. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik c. Mengembangkan mekanisme kontrol yang efektif
d. Mengelola sengketa administratif secara efektif dan efisien .
~
~,
,~
r. ~
11JAKAN DAN STRATEG I 'lfDAVAGUNAAN APARATUR NEGARA N ~EfORMAS I 8!RO~RASI
MASI BIROKRASI
a. Perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan Indonesia. b. Pertaruhan besar
bangsa
Indonesia
dalam
menghadapi tantangan abad ke-21 . c. Berkaitan dengan ribuan proses tum pang tindih antar fungsi-fungsi pemerintahan, melibatkan jutaan pegawai, dan memerlukan anggaran yang tidak sedikit. d. Menata ulang proses birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-Iangkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma, dan dengan upaya luar biasa . e. Merevisi
dan
memodernkan
membangun berbagai
berbagai
kebijakan
dan
regulasi, praktik
manajemen pemerintah pusat dan daerah, dan menyesuaikan tugas fungsi instansi pemerintah dengan paradigma dan peran baru
BIDA . PROGRAM DAN REfORMA\1 BIROkR ,
Menciptakan birokrasl pemerlntah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai- nilai dasar dan kode etik aparatur negara.
!I!!!!!_llaln Program Reformasi Birokrasi Tiga Instansi sebagai pilot project Reformasi Birokrasi adalah: 1. Kementerian Keuangan 2. M ahkamah Agung 3. Badan Pemeriksa Keuangan Dua Instansi menyusul berikutnya adalah Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet. Sesuai Perpres No : 69 s.d .77 Tahun 2010, terdapat 9 (sembilan) K/L yang telah melaksanakan reformasi bi rokrasi dan mendapatkan tunjungan kinerja yaitu: 1.
2. 3. 4,
5.
Kemenko Perekonomian; Kemenko Polhukam; Kemenko Kesra; TN I; POLRI ;
6. 7. 8. 9.
Kem . Pertahanan ; Kem .MenPAN RB; Kem .PPN/Bappenas; BPKP
riA.\
'="
~\
'1-;'1"
, IJ AKAN DAN STRATEGI ~DAVAGUNAAN APARATUR NEGARA -N REfORMASI BIROKRASI
Peraturan perundang
Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif
undangan -
-
-r- 'r•
• '
,
Pengawasan
Meningkatnya yang bebas KKN
penyelenggaraan
-
_
"
pemerintahan
SIDA.
PROGRAM DAN REFORMAS I BIROl(R
M llml8Si Birokrasi: a. Perpres Nomor: 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025 b. PerMENPANRB Nomor: 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 - 2014. C.
PermenPAN RB tentang: 1) Pedoman Pengajuan Dokumen Birokrasi K/L dan Pemda; 2) Pedoman Penilaian Reformasi Birokrasi;
Dokumen
Usulan
Usulan
Reformasi
Pelaksanaan
3) Pedoman Penyusunan Road Map Birokrasi K/L dan Pemda; 4) Pedoman Pelaksanaan Quick Wins; 5) Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan; 6) Pedoman Penataan Tatalaksana (Business Process); 7) Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi; 8) Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Pengetahuan (Know/edge Management); 9) Mekanisme Persetujuan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tunjangan Kinerja Bagi K/L.
0\
6.
~IJAI(AN OAN STRAHGr '• . . , ; ,OAYAGUNAAN APARATUR NEGARA _ - f'i RHORMASI BIROI(AASI
I!!!I!~~ Keberhasilan Reformasi Birokrasi
Base Sasaran
TerwuJ udnya pemerintahan
Indikator
IPK* )
line (2009)
Target (2014)
2.8
5.0
- 0,29
0,5
yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan
Indeks Efektivitas M enl ngkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
Pemerintahan * *)
.......
OIDA '. , PROGRAM DAN REFORMA>t OIROKR "
Pada tahun 2025, yang ditandai dengan : • tidak ada korupsi • tidak ada pelanggaran/sanksi; • APBN dan APBD baik; • semua program selesai dengan baik; • semua perizinan selesai dengan cepat dan tepat; • komunikasi dengan publik baik; • penggunaan waktu (jam kerja) efektif dan produktif; • penerapan reward dan punishment secara konsisten dan berkelanjutan; • hasil
pembangunan
nyata
(propertumbuhan,
prolapangan kerja, dan propengurangan kemiskinan; artinya,
menciptakan
mengurangi
kemiskinan,
kesejahteraan rakyat).
lapangan dan
pekerjaan, memperbaiki
'~~ I~
A\
", j'
I
11JAI
Pengorganisasian Reformasi Birokrasi
TIM REFORMASI BIROKRASI NASIONAL Ketua: Menneg PAN-RB Anggota: Menkeu. Mendagrl. Menneg PPN/Kepala Bappenas Mensesneg. Menseskab
--
SIDA ", ~ KElfM8AGA,. ~l
1. UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara 2. PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah 3. Inpres Nomor 13 Tahun 1998 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Evaluasi Organisasi Pemerintahan 4. Keppres Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja LPND beserta perubahannya 5. Keppres Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi
dan
Tugas
Eselon
I
LPND
beserta
perubahannya 6. Keppres Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN 7. Perpres Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara 8. Perpres Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara beserta perubahannya
~ ' ilJAKAN DAN STRATEGI I,V" . r
-
'iOAVAGUNA~N APARATUR NEGARA
N REFORMASI BIROKRASI
1. Penyusunan Grand Design Kelembagaan Pemerintah 2. Penataan Organisasi Kementerian Negara 3. Penataan Organisasi LPNK 4. Evaluasi dan Penataan Organisasi UPT 5. Evaluasi dan Penataan Satuan Kerja PPK-BLU 6. Penataan Organisasi Sekretariat Lembaga Negara 7. Penataan Orga nisasi Lembaga Non Struktural 8. Evaluasi dan Penataa n Kelembagaan Pemerintah Daerah
2011
Lembaha Pemerintah Non Kementerian
2013
Unit Pelaksana Teknis dan Satker Badan Layanan Umum
Pusat dan Daerah l.
Kesekretariatan Lembaga Negara
7
2.
Kementerian
34
3.
Lembaga Setingkat Menteri
4
4.
Lembaga Pemerintah Non Kementerian
28
S.
Lembaga Non Struktural
88
6.
Lembaga Penyiaran Publik
2
7.
Provinsi
33
8.
Kabupaten
398
9.
Kota
93
DAFTAR KEMENTERIAN, LEMBAGA PEMERINTAH NON
KEMENTERIAN, KESEKRETARIATAN LEMBAGA NEGARA,
LEMBAGA SETINGKAT MENTERI DAN LEMBAGA LAIN, DAN
LEMBAGA NON-STRUKTURAL
NO
KEMENTERIAN
2.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
4.
Kementerian Sekretariat Negara
6.
Kementerian Luar Negeri
_
,gIJAkAN DAN STRATfG'
' " ) , • ~DAYAGUNAAN APARATUM N£GARA ' oN R£lORMoS' BIROKRAS'
KEMENTERIAN 8.
Kement erian Huku m dan Hak Asasi Manu sia
10.
Kementerian Energi dan Sum ber Daya M ineral
12. Kementerian Perdagangan
14. Kementerian Kehutan an
16. Kementerian Kelautan dan Perikanan
18. Kementerian Pekerjaan Umum
20.
Kementerian Pendidikan Nasional
22.
Kementerian Agam a
24.
Kementerian Komunikasi dan Informatika
26. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menenga h
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 28. Ana k
30. Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
NO
32.
KEMENTER IAN
Kementerian Badan Usaha M ilik Negara
34. Kementerian Pemuda dan Olah Raga
NON KEMENTERIAN
NO
LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN - - - - -
2.
Arsip Nasional Republik Indonesia
4.
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
6.
Badan Pusat Statistik
8.
Badan Pengawas Tenaga Nuklir
10. Badan Intelijen Negara 12. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 14. Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional 16. Lembaga IImu Pengetahuan Indonesia 18. Badan Koordinasi Pananaman Modal
,4\
Ir't,! ; --
31IA~~N DAN STRATEGI ,"OAYAGUNAAN APARATUR NEGARA N REFORMASI BIRQKA.c..S I
NO
LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN
20. Badan Pengawasan Obat dan Makanan
22. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
24. Badan Nasion al Penanggulangan Bencana
26. Badan SAR Nasional
28. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
NO
KESEKRETARIATA N LEMBAGA NEGARA
2.
Majelis Permusyawaratan Rakyat
4.
Dewan Perwaki lan Daerah
6.
Mahkamah Konstitusi
810A . I(H£MSAGA
iIU..........ore.. ,
NO
DAN LEMBAGA LAIN
lEMBAGA PEMERINTAH lAINNYA
1. Kejaksaan Agung Republik Indonesia
3. Tentara Nasional Republik Indo nesia
5. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
V. LEMBAGA NON STRUKTURAL NO
LEMBAGA NON STR UK TU RAL
I 2.
Komisi Kepolisian Nasional
4.
Kom isi Perlindungan Anak Indonesia
6.
Komi si Kejaksaan
8.
Komisi Nasional lanjut Usia
.'''1 ~,
~I
',07," ...
NO
:HJAKAN DAN STRAH.G I
"WAVAGUNAAN APARATUR NEGARA N RlFORMAS I OIROr
LEMBAGA NON STRUKTURAL
10. Komisi Banding Merek
12. Komisi Informasi Pusat
14. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
16. Komisi Pemilihan Umum
18. Dewan Gula Nasional
20. Dewan Koperasi Indonesia
22. Dewan Kelautan Indonesia
24. Dewan Pengupahan Nasional
26. Dewan Energi Nasional
28. Dewan Pertimbangan Presiden
SIDA '" . . . KElEMSAGA :,' ' "
--
II
LEMBAGA NON STRUKTURAL
30. Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Dewan Nasional)
32. Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan
34. Dewan Ketahanan Nasional
36. Dewan Jaminan Sosial Nasional
38. Dewan Penerbangan Antariksa Nasional
40. Badan Pengembangan Kawasan Ekonomi Terpadu
42. Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
44. Badan Pengat ur Hilir Minyak dan Gas
46. Badan Perlindungan Konsumen Nasional
I."
. . . . "a IJAKAN DAN STRAT£GI
-
PF ~DAYAGUNAAN APAR ATUR '~EGARA
o·' N REFORMASI BIROKRASI
NO
LEMBAGA NON STRUKTURAL
48. Badan Pengembangan Wilayahan Surabaya-Madura
50. Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
52. Badan Koordinasi Keamanan Laut
54 . Badan Standarisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan
56. Badan Nasional Pengelola Perbatasan
58. Badan Pertimbangan Kepegawaian
60. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Sabang
62 Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun
64. Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional
810A·. ~
....
-
KElEMBAGIV.·, ' "
NO
LEMBAGA NON STRUKTURAL
66. Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak
68. Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan
70. Komite Standar Akuntansi Pemerintah
72. Kom ite Kebijakan Percepata n Penyediaan Infrastruktur
74. Kom it e Pengarah Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Pulau Batam, Pu lau Bintan, dan Pulau Karimun
76. Komite Inovasi Nasio nal
78. Lembaga Sensor Fi lm
80. Lembaga Koordinas i dan Pengend alia n Peni ngkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat
82. Pusat Pela poran dan Analisis Transaksi Keuangan
A
k'
811AKAN DAN STRATEGI
' " P' ~DAYAGUNAAN APARATUR NEGARA _ L'.\ N REFORMASI BIROKRASI
LEMBAGA NON STRUKTURAL
84. Unit Kerja Presiden untuk Pe ngawasa n dan Pengend alia n Pem banguna n
86. Ko nsil Kedokteran Indonesia
88. Majelis Disiplin Tenaga Kesehata n
MiA
8IDA·.
~OM APARAT
I
i~
PIGAWAI NEGERI SIPIL: Jumlah PNS pada bulan Mei 2011 4.708.330 orang,
laju
pertumbuhan rata-rata 1,63 persen. Kenaikan tertinggi pada tahun 2008 - 2009 dengan kenaikan 10,80 persen pertahun. Hal ini adanya kebijakan pengangkatan PNS dari tenaga honorer dan sekretaris desa .
114 Jabatan Fungsional tertentu/ 38 Instansi Pembina
PP 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLN PNS
Diterbitkannya Peraturan pemerintah No. 53/2010 tentang Disiplin PNS merupakan langkah awol untuk mencipatakn aparatur yang profesional sebagai pengganti PP No 30 Tahun 80 yang bersifat umum.
~\
ilJAkAN DAN STRATEGI
\ -1 ' ~OAYAGUNAAN APARATUR NEGARA N RUORMASI BIROKRASI
Displin Salah satu materi yang cukup menonjol diatur dalam PP No. 53/2010 adalah ketentuan tidak masuk kerja, seperti tercantum dalam pasal 8, yang memberikan sanksi diatur secara bertingkat (lihot tobe/). Selain itu, pelanggaran terhadap kewajiban jam kerja dan mentaati ketentuan jam kerja dihitung secara kumulatif, dan kalau jumlahnya mencapai 7,2 jam dikonversi menjadi satu hari.
BIOA NC A
SOM APARATu" ~
Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat
Ketentuan lain yang cukup menarik adalah pelanggaran terkait dengan penyalahgunaan wewenang, menerima hadiah/pemberian yang berhubungan dengan jabatan, berdasarkan PP. No. 53/2010, sanksinya termasuk dalam kelompok hukuman dispiln berat. Dalam
pemberian
sanksi,
menurut
PP
No.
30/1980,
pejabat yang berwenang menghukum adalah pejabat pembina kepegawaian dan dapat mendelegasikan kepada pejabat lain di lingkungan masing-masing. Dalam pasal15 - 30 PP. No. 53/2010, pejabat yang berwenang menghukum adalah Presiden, pejabat pembina kepegawaian, pejabat struktural (eselon I -IV) dan pejabat yang setara.
A " BIJAKAN DAN STRATfGI In Pl APARATUR NEGAAA ~DAVAGUNAAN
",",,' J,\ N REFOAMASI BIRDKRASI
Berdasarkan
pasal
7
ayat
(4),
Presiden
menjatuhkan
hukuman disiplin berat bagi pejabat eselon I dan jabatan lain yang pengangkatan dan pemberhentiannya menjadi wewenang Presiden. Sedangkan pasal 7 ayat (3) menyebutkan, pejabat pembina kepegawaian menjatuhkan hukuman disiplin berat dan sedang berupa penurunan pangkat selama 1 tahun bagi PNS eselon II, III, IV dan V serta jabatan fungsional tertentu dan fungsional umum. Pejabat pembina kepegawaian juga menjatuhkan hukuman berat kepada eselon I. Dalam
rangka
memperpendek
rantai
birokrasi,
untuk
penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana diatur pasal 7 ayat (3) huruf c (turun pangkat) bagi pejabat pejabat struktural eselon V ke bawah, jabatan fungsional tertentu jenjang pertama dan pelaksana lanjutan dan pegawai golongan III/d ke bawah, menjadi kewenangan pejabat struktural eselon II. Contoh, eselon II menghukum eselon III. Apabila
pejabat
yang
berwenang
menghukum
tidak
menjatuhkan hukuman disiplin, maka pejabat tersebut dijatuhi hukuman disiplin oleh atasannya, sama dengan jenis hukuman disiplin yang seharusnya dijatuhkan kepada PNS yang telah terbukti melakukan pelanggaran disiplin.
.....
SIDA.
~
SOM APARAf
_
DATA PEGAWAI NEGERI SIPIL, TNI & POLRI REPUBLIK INDONESIA
. ".... 2011) : 4.708.330 Instansi
No
1. 2.
Instansi Pusat Instansi Daerah (33 Prop, 93 Kota, 398 Kab)
No
Instansi
1.
POLRI
2.
TNI
Jumlah
Jumlah
Lembaga
PNS
75
956.424
524
3.751.906
Jumlah 412,379 464,340
• AD • AL
: 342.972 : 72.533
35.873 • AU : 12.962 • MabesTNI :
,.
·i"'tl ·
~IJA'AN DAN SIRAIEGI ~DAYAGU/jAAN APAUTUR II£GARA ~ RHORMA~I SIROKRASI
--
PNS dlrinci menurut Jenis Kelamin tiap
2004
2.130.299
1.457.038
-1,93
•
-
--
3.587.337
-1,66
'r
'.r ~
•
~
-1,27
-
-
.
-
2006
2.144.320
0,59
1.580.911
3,28
3.725.231
1,72
2008
2.257.408
-1,53
1.825.952
2,89
4.083360
0,40
,
. 2010
. -
2.460.283
0,20
_.. -
-
2.137.817
---.oj
. -
3,33
4.598.100
1,63
316.678
535.952 438.127 122.856 4.375
46 - 50 51- 55 56 - 60 61-65
277.399
31-35
469.155
238.585
26- 30
36 -40
91.145
21- 25
41-45
5.171
18- 20
941.559 685.431 219.933 5.987
43,1 36,1 44,1 26,9
405.607 247.304 97.077 1.612
56,9 63,9 55,9
620.788
73,1
877.677
49,0 51,0
46,5
51,7 297.320 304.110
574.719
55,8 301.232
408.522
11,5
539.817
61,0 142.482
0,1
4,7
14,6
20,0
18,6
13,2
12,2
0,2 5,0
8.459 233.627
38,9 3.288
53,5
48,3
44,2
39,0
61,1
a
3IJ A)(AS DAN STRATEGl
' . " ~ -";OA'fAGUSAAI"II ,\PA..RATUR NfGARA _
N REFORMASI BIROI
! .~
z
c
B i ~
i
~
~
~
• ~ 1<1
51
:i!
~
~
:;;
51
i
~
i
:;
iii
::: ;:;
lit
:e
~
N
;;:
. ~
.a
B 'I'
A e ~
3.833
Sumber : BIOIn
65.
61- 65
K.pe~
....
Nepra
31 .848
33.798
51 - 55 56-60
137.058
3.359
30.001
25.482
46 - 50
1_597.871
61.350
245.392
342.924
374 .305
224.037
26.339
19.677
9.498 14.423
165.576
13.671
36-40
6.166
31 - 35
37.477 140.606
2.419 9.733
6_204
11
41-45
572 3.105
21 - 25 26 - 30
18 - 20
1.244.969
92.422
178.391
252.633
172.855
121.230
144.581
167.384
113.248
2_225
1.517_636
21
2.347
48.142
170.392
262.716
270.384
233.384
236.172
214 .572
79.487
19 424
113.919 _
312
3.640
10.827
25.610
27.803
19.371
12.962
8.553
4.417
333
5.987
219.933
685.431
941.559
877.677
620.788
574.719
539.817
233.627
8.459
e" _
SIIAKAN DAN STRATEGI I' l NDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA ll,' N REFORMASI BIROKRASI
s vi
• vi
> 0 ~
'"
ci.
6
~
N
~
N
~ ;...0
'"
"'"l
Q.
!:;
•'" ~
0
•'"
E .~
i
:.
1I. :t c
! 3 ~
~
1,7
80.136
S.II/S.III
..., )
17,3
815.695
OipUV/S.I
..,
10,3 482.606
Dip.l-Dipl.1I1
. '"
19,3
909.269
SlTA
: ~ ..:.
2,6
120.821
SlTP
-:-~~
1,9
91.182
SO
~ ~
33.783
701.941
762.363
688.602
16.237
5.695
0,7
14,9
16,2
14,6
0,3
0,1
113.919
1.517.636
1.244.969
1.597.871
137.058
96.877
2,4
32,2
26,4
33,9
2,9
2,1
5.987
159.691 5.071
50.416 916
122.200 85.679 9.094
27.052 20.884 7.547 732
41·45 46·50 51· 55 56· 60
Sumber : Badan Kepegawai
65 +
--
61· 65
219.933
285.477
306.728
237.272
25.018
36· 40
1.432.516
246.387
277.715
17.981
344.076
454.399
2.211.043
131.132
473.106
950.991 _
333
24.223
910 334.275
278.113
61
333
685.431
941.559
877.677
620.788
574.719
539.817
233.627
31· 35
232.372
80.699
295.646
8.459
11.738
17
(6)
26·30
(5)
150.094
19
2.817
(4)
21· 25
(3) 8.429
(2) 11
(1) 18·20
(5 l!)
•
=
-
~
(5
(5
(5
l!)
l!)
l!)
•
~
~
t'9.f'
lljA~.'\r>t , ),·.r,"Tr~"lrf(JI j
)fI(t.rjL ... r"V~ /.PJ\PAf I JI" "j f(.,\RA
.~
Illt
'HH~A<'! f!1~()Ili
~
a§
iii
e .5i
iI!
3! ~
I~
,.;
~
~
:Ii :s ~
!'!
::j
a
~
~
~
t
z
.!
a.1
! :t 1
:
Ij .!E .i!
II
- : -~NoIIA
I~
II
------ .II----
~--.---,r
- - --
.-
lumlah
EselonV
Eselon IV
Eselon III
Eselon II
Eselon I
Struktural
Funcsional Tertentu
Fungsional Umum
8.812
115.159
30.447
5.409
497
160.324
940.120
1.399.265
74,8
74,9
84,1
91,9
90,9
77,0
43,5
59,8
2.976
38.659
5.738
475
50
47.898
1.221.513
939.210
25,2
0,3
15,9
0,1
9,1
23,0
56,S
40,2
11.788
153.818
36.185
5.884
547
208.222
2.161.633
2.338.475
ifi.i., i~ 1
,~'~', c~·. \"""S .~:..:.
..... :.:., ..
" .;i:::';'o' ~:. :.
:,~:,
.. :,'I' Jp.
~.EG;'P.t.
~'.)I( Q:q
~
~
• •
-
~
! !
~
•
1!
" "
.1i<
~
•
."
C t:: ~
. C
0
.~
... C
e
•"E
i
..
:c
:::I
E
::;)
c 0
·Vi
""c
~
I
! j
e
~
~ ' -"-"''''",*
llinnyt
Guru Beser
Donn/ltctu,.,
Tena.a Paramedls
Ten... Medls
Ten... Pendldlk/Guru
...
101.101
1.318
48.107
70,S
83,S
62,6
24,3
41,S
11.074
46.847
42,4
725.873
1.579
37,4 16,5
28.698 261
211,5
76,805
75,7
145.622
4US4
26.694
58,S 15.620
151.555
192.469
1.712.531
57,6
986.658
7,0
0,1
3,6
8,9
1,2
79,2
.
;t
•
,, .",
i
J j
III~IIIII
J
(11
163
6.984
1.961
2.017
PHS Pusat OPB pada Pemerlntah Propinsi
PHS Pusat OPK pad_ SUMN/Bad_n lain
PHS ""sat OPK pada IllSUnsilain
PHS Pusa\ OPK pada Pemerintah !Cabupaten/Kota
Sumber: Bodo. ~Ian .......
160
119
PHS Pusat OPB pada Pemerintah iCabupaten/Kota
PH5 Pusat OPK pada i>emerintah Propinsi
816
2.235
576.226
121
PHS Pusat OPS pada Instansi lain
PNS Pusat OPS pada 8UMN/lIid_n lain
PHS Pusat yon, bekerja pada Kementeriar\ll.NK
791
71,3
45,2
194
2.766
2.659
n,4
42,2
205
120
385
307
358.316
141
44,3
49,8
67,9
87,9
61,7
131
54,8
57,8
28,7
27,6
55,7
SO,l
32,1
12,1
38,3
lSI
354
4.783
2.752
9.643
368
239
1.201
2.542
934.542
161
171
0,0
0,1
0.1
0,2
0,0
0,0
0,0
0,1
19,8
11)
65,1
56 11
PNS Oacrah Kab-/Kota DPB pada Instansi lain
PN S Oa erah Kab ./Kota DPJ( pad.. BUMN/BUMD
Sumbcr : BOlda,., I(epe(?w.:.ian Ncgara
Jumlah PN5 PUSiffOaerah
PNS Daerah Kab-/Kota OPJ( pada Instansi lain
-i@i+'
116
75,0
18
PNS Oat"r;'lh Kab ./ Ko!" DPB pada BUMN/ BUMD
53,1 1
2,20S,6Z1
46,9
44,0
56,0
91
25,0
34,9
25.0
49,9
37.S
37,~
26,S
40,0
41,0
15)
75,0
30
1.706.555
50,1 1.713.077
PNS Daerah Kab .jKo\a yang bekerja pada Kab'/f(ota
69
35
1l6.076
141
62.5
PNS Daerah Propirui DPK pad a In s.tans) lain
115
62 ,5 5
PNS Oaerah Propmsi DP'; pada BUMNjBUMD
73,S
97
59,0
PNS Daerah Proplnsi DPB pada I n~tan s i lain
(3)
60,0
195.514
121
PNS OOierah Proplnsi OPB pada 8UMN/ 8UMO
PNS Oaerah Prop:nsi yang bekerJa pada Propinsi
4,708,330 .
207
28
86
24
3.419.632
184
132
15
331.590
161
0,0
0,0
0,0
0,0
7,0
O,C
0,0
0,0
0.0
72,6
1')
BIDA M, SDM APARAT l'R
~~"dan Instansi Pembina INSTANSI PEMBINA
NO
JABATAN FUNGSIONAL
-
lA,
:~
Kementerian Pendidlkan Nasional 7 jabatan funpionaJ
Kementerian Pertanlan 8 Jabatan Fungsional
30.
Pengembang Teknologi Pembelajaran
32.
Guru
34.
Pengawas Sekolah
36.
Dosen
44.
Pengawas Mutu Pakan
I "ST:""SI PE':a l '.A
"0
JABATA"l FU~GSIOI\AL
50.
Pengawas Ketenagakerjaan
52.
Penggerak Swadaya Masyarakat
54.
Mediator Hubungan Industrial
60.
Inspektur Ketenagalistrikan
62.
Inspektur Mlnyak dan Gas
64.
Pengamat Gunung Api
Kementerian Tenap Kerja dan Transmlpasi
5 Jabatan funpional
Kementerian ESDM
5 jabatan funpional
a ·
alJAKAN DAN STRATEGI
' " p. ~OAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
_
• _N REfORMASI BIROKRASI
INSTANSI PEMBINA
NO
JABATAN FUNGSIONAl
Kementerian kelautan dan Perikanan 4 jabatan fungsional
74.
Pengawas Perikanan
76.
Penyuluh Perikanan
80.
Penyuluh Kehutanan
82 .
Pengendali Ekosistem Hutan
86.
Penera
Kementerian Kehutanan 3 jabatan fungsional
Kementerian Perdagangan
I o,oA% A
I
SOM APARATUR
I
INSTANSI PEMBINA
BPPT
NO
JABATAN FUNGSIONAL
P3.
Penahutu
88.
Penyuluh Agama
89.
Teknlsllftlcayasa
90.
Perekayasa
Lam"" sandi . . . . 91. Badan Pusat Statistik
Operator Transmist SandI
92.
Sandiman
93.
Pranata KoinpUtet
94.
Statistisi
95. Badan Pemeriksa Keuangan
96.
Pemeriksa
BPKP
97.
Auditor
Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata
98.
Pamong Budaya
LAN
99.
Wiclyaiswara
Kejaksaaan Agung
100. Jaksa
BAPPENAS
101. Perencana
BKKBN
102. Penyuluh Keluarga Berencana
BKN
103. Analis Kepepwaian
Perpustakaan Nasional
104. Pustakawan
ICementerian Perlndustlan
105. Penyuluh Perindustrian
Kementerian Luar Negeri
106. Diplomat
Q
,. >
311AKAN DAN STRATEGI
r..., r · ~DAVAGUNAAN APAflATUR NEGARA __
J
N REFORMASI BIROKRASI
INSTANSI PEMBINA
NO
JABATAN FUNGSIONAl
ANRI
108. Arsiparis
BAKOSURTANAL
112. Surveyor Pemetaan
Sekretariat Negara
114. Penerjemah
.;:
BIDA ',
TATAlAI<SA" ..
dengan
1) Peraturan
M enteri
Negara
Bidang
Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor: PER/21/M.PAN/ll/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standard Operating Prosedur (SOP) Admi nistrasi Pemerintahan.
2). Keputusan
Menteri
Negara
Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor KEP/1121/M,PAN/3/2006 tanggal 28 Maret 2006 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronis di lingkungan Instansi Pemerintah.
3). Peraturan
Menteri
Negara
Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor 22 Tahun 2008 sebagai penyempurnaan
Keputusan
Menteri
Negara
Pendayagunaan
Aparatur
Nega ra
Nomor:
KEP/72/M ,PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas.
A'
'i!ih\
,"II .,
ilJAXAN DAN STRAT£GI VDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA ·· N RE~ORMASI BIROXRASI
Untuk
Perbaikan
Sistem
1) Penyusunan RPP tentang lata Laksana Periji nan dan Non Perijinan; 2) Penyusunan Pedoman Stan dardisasi Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur 3) Penyusunan Pedoman Umum Pakaian Dinas/Kerja PNS.; 4) Penyusunan Modul Business Precess Reengineering (BPR) Satuan Kerja/Unit Instansi Pemerintah; 5) Penyusunan Pedoman Kehumasan di Lingkungan Instansi Pemerintah; 6) Revitalisasi sistem ketatalaksanaan di instansi pemerintah, melalui
sesialisasi
kebijakan-kebijakan
yang
telah
ditetapkan dan pemberian.
sedang diselesaikan
RUU
ini
diharapkan
menjadi
instrumen
hukum
pemerintahan yang nantinya difungsikan untuk me landasi setiap penggunaan wewenang pemerintahan dan menjadi salah satu instrumen untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik dan bersih.
.. -':;;.
I
Penye1enaara Negara
RUU Etika Penyelenggara Negara (EPN) berperan sebagai instrument
hukum
dan
bertindak,
berperilaku
dan
berucap sebagai alat kontrol dalam bersikap bagi aparat penyelenggara
Negara dalam
menjalankan tugasnya
sehari-hari serta dalam berhubungan dengan masyarakat.
Penyusunan RUU EPN bertujuan untuk mendorong perubahan "mind set" dan "cultural set' guna terwujudnya penampilan (sosok) penyelenggara Negara yang beretika tinggi, mengembangkan jati diri yang berintegritas baik, amanah, berakhlak mulia serta mencegah niat, sikap perbuatan menyimpang dari norma dan aturan.
Antara
Serta Antar
RUU
ini
merupakan amanat Pasal 18 A ayat (1)
Undang Undang Dasar 1945 (amandemen ke-2) yang menyatakan bahwa lata Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat, mengeliminasi (duplikasi) tumpang tindih kewenangan pengelolan urusan pemerintah antar tingkatan pemerintahan.
_ _ >, .IIAKAN DAN STRATEGI '1"'1,1 p, --
~DAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA
'. N REFDRMASI BIROKRASI
Selain itu, RUU ini merupakan perangkat lunak (soft
ware) dari hard ware Undang-undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah,
RUU ini merupakan landasan hukum yang memadai bagi sistem pengelolaan dan mekanisme (tatakelola) kelembagaan badan penyelenggaraan layanan umum/ yang sifatnya nirlaba (tidak mengejar keuntungan semata),
berorentasi
pola
korporasi
dan
prinsip
ke wirausahaan
lii~~j~ BIDANG KETATAlAKSANAAN Menyelesaikan
penyusunan RUU Administrasi
Peme
rintahan, RU U Etika (Kode Etik) Penyelenggara Negara, RUU Tata Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah dengan Pemerintahan Daerah dan Antar Pemerintahan Daerah, serta RUU Badan Layanan Umum,
BIOA .
PENGAWASAN DAN AKUNU,OlliTAS APARAT -
•
1!".""",_
:.
." ~
• -,} 1b...
'.J,
C~
AB..,,,
' ~)
WASAN DAN AKUNTABILITAS
'
MlilUlrnyansterkalt dengan bidang Pengawasan
No .
PP
tentang
Peraturan Pemerintah
2.
39 Tahun 2006
Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan.
1
3S Tahun 2006
Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan LHP Tahunan APIP Pusat.
3
04 Ta hun 2008
Kode Etik APIP
5
Per 201M.
Pedoman Penyusuna n Indikator Kinerja Utama.
PA N/l 1/2008
7
09 Tahun 2009
Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional.
fA iM '
-l l AI(A'J DA'i STRATEGI 'IOAf"'GUNAAt~ APARATUR NEGARA ~
-
9
P.EFOR'l/A51 BIRO)(RASI
13 Tahun 2010
Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tah un 2010.
11
12 Tahun 2010
(SE) Penerapan SPI di Lingkungan Instansi Pemerintah
1
54 Tahun 2010
Tentang Pelaksanaan Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Pemerintah Daerah yang 5 Tahun 2004 tentang
Sampai dengan akhir tahun 2010, jumlah total instansi pemerintah
yang
melaksanakan
penandatanganan
Pakta
Integritas, sesuai dengan Inpres No. 5 tahun 2004 sejumlah 42 instansi. Sedangkan yang menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Inpres No.5 tahun 2004 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dimana pada tahun 2005 hanya sebanyak 90 instansi atau 16,51% dari 545 instansi, menjadi 347 instansi atau 57,26% dari 606 instansi yang wajib menyampaikan laporan pada tahun 2009.
PENGAWASAN DAN
Af(Ur~TABJlITA~
9 rat.. AFMU.T
....
1IlIi'1 t:~
Perkembangan instansi yang melaporkan pelaksanaan Inpres Nomor 5 tahun 2004, dapat dilihat pada grafik berikut :
100.00% 90.00%
+---------------==----1 80 .00% + - - - - - - - - - - - = - 70.00% +------- 60.00% +--- 50.00% +-___
40.00% +==-__ 30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
• Kemen/Lembaga Pem. Daerah • Tot Inst Yg Melapor
o
2005 39.44% 13.08% 16.51%
2006 61.97% 29.96% 34.13%
2007 77.63% 38.06% 43.33%
2008 79.22% 48.70% 52.78%
2009 89.47% 52 .64% 57.29%
Adapun hasil evaluasi sementara terhadap diktum-diktum Inpres Nomor 5 Tahun 2004 adalah sebagai berikut:
,.. '"
3IJA~AN DAN STRATfGI •. 'CAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
__
N RHORMAS I BIAOKAASI
Dlktum
Keslmpu lan
III: Penetapan klnerja
• Mayorltas (> 90%) telah melaporkan jumlah pejabat yang telah melakukan penetapan kinerja. • Hasil evaluasl penetapan kinerja yg menggambarkan pencapaian hasil atau manfaat belum banyak dilaporkan.
V: Program/ wilayah bebas korupsi
• Hanya beberapa instansi dan baru memulai program ini. • Mayoritas belum melaporkan uraian Indikator, target dan capaian
VII : Penerapan kesederhanaan
• Indikator kinerja tentang hasil evaluasi diktum ini belum banyak dilaporkan, sehingga evaluasi untuk mengetahui efektlvltas dlktum ini sulit dilakukan
BIDA '.
PE.NGAWASAN DAN AKUNTA81UTAS APAR,U
Dlktum
IX : Kajian sistem timbulka n koru psi
I i
~
':.f
Kes lmpulan
• Pelaporan diktum ini masih sangat jarang dilaporkan. • Instansi yang melaporkan juga belum Jelas indikator yang digunakan
yang telah menerapkan Pemerintah.
1.
Instansi Pemerintah yang telah menyusun LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah); STATISTIK LAKIP 200B
2007
2008
2008
KIL
87.22'"
ea.. .%
88.70'"
87.53'"
P . rnprov
83.84'"
87.88'"
80. 81'"
8 3 .84%
83."%
7 8.24'"
8 5.38'"
84. 10%
88.240/0
82. 270/0
87._ 0/0
88.42%
Inatanal
P .......bI Kota Jurnleh
I"
, . ~ tl llAKAN DAN STRATEGI P' ~OAYAGUNAAN APARATUR NfGARA _ ,. N ~EFORMAS! 81ROKRASI
menyusun
Dokumen
STA TISTIK PK
3. Inst ansi Pemerintah yang t elah menyusun seperangkat Ind ikat or Kinerja Uta ma (IKU) :
.......
KEMI!NILEMBAGA POPUIa8.
T...h Menyusun Pttf'MntaM
-
STATISTIK IKU
.
101.
76 2 2.113%
77 8 10.311%
81 37 . 5.118%
33 1 3,0 3%
33 2
11.011%
33 19 21 .2 1%
PEM.PROVlNSI Populaal
Tetah Menyusun
poraenlase PEM.KA8lKOTA Populaal Telah MenYU8Un Pe~ntaH
Totall.....na1 POIX'l••1 Te~8h Menyusun Poraenloee
4 72 0 0 .00,,"
581 3 0 .52%
472 3
G 7 36 7 .2. %
0 ." %
582 13 2 .06%
811
--
112 15 .0 6%
BIOA·· ,A PENGAWASAN CAN AKUNTAQlllTAS APARAT
Sehubungan
dengan
pelaksanaan
Evaluasi
I
_
Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2010, berikut ini pokok pokok penting perihal evaluasi tersebut: . . .ENA INSTANSI PEMERINTAH
Yang Dievaluasi Tahun
Berdasarkan butir 1 tersebut di atas, jumlah instansi pemerintah pusat yang menyerahkan LAKIP tepat waktu, adalah sejumlah 79 kementerian/lembaga atau 91,86%
dari instansi pemerintah pusat yang menyerahkan LAKIP sebanyak 86 instansi.
No
Aspek yang
Bobot
Komponen
dievaiu sl
2
Pengukuran Kinerja
20
pemenuhan pengukuran, kualitas pengukuran, implementasi pengukuran ..
4
Evaluasi Kinerja
10
pemenuhan evaluasi, dan pemenfaatan hasil evaluasi.
100%
&, ', 8I)A~AN DAN STRATEGI ' " PI 'OAYAGUNAAN APARATUR NEGARA 0 \ N RfFORMASI SIROkRA51
Tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara keseluruhan di kategorika n dalam tatanan "rating", sebagai berikut: Nllal No
Predlkat
L
AA
Interpretasl
absolut
>8S-
Memuaskan
100
3.
B
>65-75 Baik, dan perlu sedikit perbalkan
S.
c
>30-S0 Agak kurang, perlu banyak perbaikan, termasuk perubahan yang mendasar
-
UI_
, .....terian/Lembaga).
1) Tahun 2010 r
lUMlH K/l DAN PREDIKAT NILAI TAHUN 2010 lumlah AA
A
8
CC
C
0
0
0
11
39
27
2
79
O.OO!6
O.OO!6
13.92%
49.37%
34.18%
2.53"
100.00'l6
-
PENGAWASAN DAN
AkUNTAallllA~
SIDA ,
APARAT
2) Tah un 2009
o.~
O.!lO% 9,21% 38.16% 43.42%
9.21"
100.00%
Da ri tabel tersebut , t erdapat kenaikan yang cu kup berarti untuk kementerianjlem baga yang capaian akuntabilitas kinerjanya baik, yakni naik dari 47,37 tahun 2009 menjadi 63,29% pad a tahun 2010 atau ada kenaikan sebesar 15,92%.
. "•
-'
..,.•
.•
- _, '. ~.r'., . •
l
. t J''''''
TARGET 2014 (RPJMN)
•
r._
litas
kinerja
ngkan dengan
instansi target
sebagai berikut:
TARGET 2010
HASll EVALUASI 2010
*) Yang dikategorikan "baik" adalah instansi pemerintah yang memperoleh rating CC ke atas
~\
,~-
. . " 9IJAKAN DAN STRATEGI rtl
-
Pr ~OAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA
u \ N REFORMASI 81ROKRASI
II. EVALUASI DAERAH.
AKUNTABIUTAS
KINERJA
PEMERINTAH
.JumIah Instansi Pemerintah Oaerah Yang Oi Evaluasi
'DIhun201O Pemerint ah provi nsi ya ng dievaluasi adalah sebanyak 29
pemerintah
provinsi.
Sedangkan
evaluasi
pemerintah kabupaten/kota dilaksanakan terhadap 57 pemerintah kabupaten/ ota denga n pertim bangan bahwa setiap provinsi di ambil 2 kabupaten/kota berdasarka n hasil evalua si BPK P tahun sebelumnya yang mereprese ntasikan di setiap Provinsi.
Ivlluasl1erhadap Pemerlntah Oaerah.
Ii!!!!!!i!~ Provinsl: Perkembangan
hasil
evaluasi
akunta bilitas
kinerja pemerintah provinsi dibandingkan tahun sebe lumnya, dapat dilihat pada tabe l berikut:
-
B'DA ~u ~J
PENGAWASAN DAN AKUNTABllITAS APARAT l, R
t:'t
1) Tahun 2010 :
2) Tahun 2009
Di
lingkungan
pemerintah
provinsi
telah
terjadi
perkembangan yang menggembirakan yaitu dari 3,70% di tahun 2009 menjadi 31, 03% ditahun 2010.
Perkembangan
hasil
evaluasi
akuntabilitas
kinerja
pemerintah provinsi dibandingkan tahun sebelumnya, dapat dilihat pada tabel berikut : 1) Tahun 2010
fA\ ' I 1IJA~AN OAN SIRATIG I .~ !
-
I!
"40AYAGUNAAN APARATUR NfGAAA 'N RnOAMASI lHROP(RASI
2) Tahun 2009
Sedangkan
dilingkunga n pemerintah/kota
perkem
bangannya masih lambat, yaitu dari 5,08% ditahun 2009 menjadi 8,77% ditahun 2010. Sehingga diperlukan perhatian dan upaya bersama yang lebih keras dan intensif.
3. Tingkat capaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dibandingkan dengan target dalam RPJMN 2014, adalah sebagai berikut:
*) Yang dikategorikan "baik" adalah instansi pemerintah yang memperoleh rating CC ke atas
_n".11II ke Depan Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi, terdapat beberapa hal yang menunjukan akuntabilitas kinerja masih lemah, dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) belum diimplementasikan secara nyata dan konsisten, diantaranya: 1) Kurangnya komitmen dalam mengedepankan akuntabilitas dari sisi kinerja sehingga akuntabilitas kinerja belum mendapat perhatian yang besar, terutama di tingkat Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah; 2) Adanya beberapa peraturan perundang-undangan di bidang akuntabilitas kinerja yang kurang selaras; 3) Belum adanya penetapan sanksi yang tegas bagi instansi pemerintah yang tidak menerapkan akuntabilitas kinerja; 4) Masih belum tersosialisasikannya ke seluruh instansi pemerintah tentang kebijakan di bidang akuntabilitas; 5) Adanya keterbatasan kapabilitas SDM di bidang akuntabilitas kinerja di lingkungan instansi pemerintah serta; 6) Masih belum terintegrasinya Sistem AKIP dengan sistem perencanaan nasional dan sistem penganggaran.
l
I
, . , 3IJAKAN DAN STRATEGI ;, . . , fI; "DAYAGUr~MN APARATUR NEGARA --
\ .N REFORMASI BIROKRASI
Untuk strategi ke depan dilaksanakan melal ui: 1) M enyusun
dan
mendorong
penyusunan
Peraturan
perundang-undangan mengenai akuntabilit as Kinerja; 2) Sosialisasi sekaJigus bimbingan teknis terhadap penera pan Sistem AKIP kepada instansi pemeri ntah pusat maupu n daerah yang dilaksanakan secara t erus menerus dan berkelanjutan
untuk lebih men ingkatkan kualitas dan
memperkuat implementasi Sistem AKIP; 3) Melaksanakan
evaluasi
LAKIP
dengan
tujuan
men ila i
kualitas implementasi Sistem AKIP dan menilai kinerja instansi pemerintah serta mendorong perbaikan kualitas implementasi sistem AKIP; 4) Mendorong pengembanga n model percontohan Island of Integrity yaitu suatu pemerintah daerah/wilayah yang dijadikan
model
penerapan
prinsip good governance
sehingga wilayah tersebut dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, serta dapat dijadikan model/contoh bagi pemerintah daerah laihnya .
I""
!LJAKAN CAN ST~AT£GI ~DAYAGUNAAN APARATUR NEGARA " N RHORMASI BIROKRASI
,.
-
No. Nomor Ketetapan
6.
Tentang
PER/20/M .PAN/04/2006
Pedoman
Standar
Penyusunan
Pelayanan Publik
.,
~: "~,""
.• j":. I
8.
j
... -
- '.,-.
_..
.
"
- .. )
•
'
~
•
-
-
----"
.- ..
PER/26/M.PAN/05/2006
Pedoman Pelayanan
Penilaian Publik
Pelaksanaan
Kinerja Dalam
Unit Rangka
!
Antar
Kabupaten/Kota
10.
PfR/32/M.PAN/09/2006
Pedoman Pen,'1alan ' Kin . Publik dala er)a Pelayanan m rangka P Kompetisi Antar k elaksanaan A ' otamad / dmlnistrasi di P : . ya Kabupaten rovms, DKI J k
a ana
·'DA'. f~1
_
PHAVANM4 PUBI
. "
...,"'"'"
.. ,--~.d·'
I
1'ELAYANAN PUBLI K yang terkait dengan Bidang Pelayanan
2.
Pedoman Umum Penyusunan Indeks
KEP/25/M.PAN/2/2004
Kepuasan
Masyara kat
~IKM)
Unit
Pelayanan Instansi Pemerintah
4.
KEP/118/M.PAN/8/2004
Pedoman
Umum
Penanganan
Pengaduan Masyarakat bagl Instansl Pemerintah
I ,
I
'
_ _,
I
a · I,"
'
SIJAKAN DAN 5TRATEGI _DAYAGUNAAN APARATUR NEGAAA
:~ N
-
REfOftMASI BIROKRA51
No. Nomor Ketetapan
6.
Tentang
PER/20}M .PAN/04/2006
Pedoman
Penyusunan
Standar
Pelayanan Publik :- 'r '.' ~ .. v'., ~. U ......I"\.~..- - . , "
8.
•
I
4"
j
, ; ••,
-'=- . •
I
.',:
'1
I.
•
, '.,
.,-':
•
PER/26/M.PAN/OS/2006
Pedoman
Penilaian
Pelayanan
PUblik
Pelaksanaan
Kinerja Dalam
Kompetisi
Unit Rangka Antar
Kabupaten/Kota
10. PER/32/M.PAN/09/2006
Pedoman Penilaian Kinerja Pelayanan Publik
dalam
rangka
Pelaksanaan
Kompetisi Antar Kot~madya/Kabupaten Administrasi di Provinsi OKI Jakarta
8 10M. PElP.'\'ANAN PuBl '
12. 12 Tahun 2009
,6., '~
Pedoman Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan
Publik
Pemerintah
Kabupaten/Kota
14. 13 tahun 2009
Pedoman
Peningkatan
Kualitas
Pelayanan Publik Dengan Partisipasi Masyarakat
.".:.~'
I
r
~
Kedeputian Bidang Pelayanan Publik
2.
INPRES tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
4.
PermenPAN-RB tentang Standar Pelayanan Pu blik (SPP)
6.
Evaluasi Damak Pemberlan Penghargaan CBAN.
8.
Monitoring dan Evaluasi Penerapan One Stop Service (OSS) dan Pelayanan Terpatu Satu Pint u-Satu Atap (PTSP-SA).
10.
Pembentukan Help Desk dan Penyelesaian Kasus Pelayanan Perekonomian di Daerah.
BlOAt. , PELAVANAN PUBI ~
-
~ _
pusat dan daerah yang telah
.
. . . . . Prlma.
No
Penyelenggara pe layanan Prima
2006
2010
1.
Pelayana n Satu Pintu (One Stop Services) 307 Kabupaten/ kota
3.
Peraih Piala dan Piagam Citra Bhaktl Abdi Negara
IMl"GIIlD'8lm pelayanan publik
yans dilakukan untuk prima: 1) Sosialisasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009. 2) Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi terhadap kebijakan yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah sehubungan dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat.
1&
f,"" I
I ,
--
~IIAKAN DAN STRAI£GI 'VOAYAGUNAAN APARATUR NEGAAA N REfORMASI OIROKRAS I
3) Melaksanakan pendataan Indeks Kepuasan Masyarakat (lKM ) untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam ran gka peningkatan kualitas pelayanan publik. 4) Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi penerapan 055/ PTSP-SA. 5) Memberikan penghargaa n kepada Penyelenggara pelaya nan publik yang berprestasi dalam memberikan pelaya nan kepada masyara kat. 6) Menyusun Instrumen Evaluasi Kinerja untuk Pemantauan Kinerja Kualitas Pelayanan Publik (PK2PP), dalam rangka memenuhi amanah Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
CONTOH -CONTOti PElAYANAN PUBLIK UNGGUl''-,
A .....
pelay8nan publlk ungulan
' No Daerah/
Pelayanan unggulan
instansi
1
!(ab. sraaen
2
Kota Surakarta
Relokasi PKL tanpa gejolak, PKL diberi kios dan sertifikat gratis di lokasi yang disiapkan pemkot
a "
dlJAKAN DAN STRATEGI , " "' ~DAYAGUNAAN APARATUR NEGARA " N REFORMASI BIROKRASI
No Daerah/
Pelayanan unggulan
Instansi
4
.
Kota
Disnakertrans mempertemukan pencari kerja
Semarang
dan perusahaan, memfasititasi dan mendidik penca ri kerja, pelayanan
inf~rm asi
lowongan
kerja seca ra on line, SMS
.. ~
....
~.~
....6
Kab,
,...... .
Pengembangan pelayanan terpadu satu pintu
Lamongan
8
Provinsi Jawa Pertama memiliki Perda Pelayanan Publik, Timur
sebelum lahirnya UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik Pelayanan
drive
perpanjangan STNK
thru
pertama
untuk
CONTOH ·CONlOH PElAYANAN PUBLIK
&
UNGGUlA~ I.~
No
Daerah/
Pelayanan unggulan
instansi
9
Kota Cimahi
Pelayanan
tepadu
satu
pintu
untuk
mendukung investasi
11
Kementerian Ditjen Pajak: Optimalisasi pelayanan pajak Keuangan
sehingga mampu mendongkrak penerimaan pajak Dltjen Bea Cukai: Pelayanan dokumen ekspor - impor dengan menghilangkah pertemuan petugas dan client Ditjen Perbendaharaan: Pelayanan pencairan SPPD sistem satu pintu, dapat cair sehari
(8 "' .....
BjjAKAN DAN STRAHG! p, ~OAVAGUNAAN APARATUR NEGARA DA N REFORMASI BIROKRASI
No Daerah/ I
Pelayanan unggulan
instansi I
U
Kab. Gorontalo
Sebulan dua kan Bupatl berkantordi kecamatan atau Desa untuk memotret, merespon, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat yans mendesak (Government Mobile) Pelayanan terpadu dlbentuk tahun 2002, tujuannya untuk memutus kontak lanssuns antara penyedia layanan denpn pelangan. Tahun 2005 Bupati limpahkan penandatanpnan perijinan. Lelans proyek dRakukan terbuka, pemenans diumumkan ke masyarakat untuk dapat diawasl
13
terpadu
satu
pintu
Kota
Pelayanan
Denpasar
mengintegrasikan seluruh SKPD. Pelayana n periji nan cepat, dan mampu mensti muli r pertumbuhan ekonomi
