9/4/2012
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
SOSIALISASI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYUSUNAN IKHTISAR LAPORAN HASIL PENGAWASAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI No. 42 TAHUN 2011, Tanggal 29 September 2011 Jakarta, 4 September 2012
PP No. 60 Th. 2008 Pasal 54 (1) Setelah melaksanakan tugas pengawasan, aparat pengawas Intern Pemerintah wajib membuat laporan hasil pengawasan dan menyampaikannya kepada pimpinan Instansi Pemerintah yang diawasi. (2) Dalam hal BPKP melaksanakan pengawasan atas kegiatan kebendaharaan umum negara sebagaimana dimaksud dalam Ps. 49 ayat (2) huruf b, laporan hasil pengawasan disampaikan kepada Men.Keu selaku BUN dan kepada pimpinan Instansi Pemerintah yang diawasi. (3) Secara berkala, berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), BPKP menyusun dan menyampaikan Ikhtisar laporan hasil pengawasan kepada Presiden dengan tembusan kepada MenPAN. (4) Secara berkala, berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern pemerintah, Inspektorat Provinsi, dan , Inspektorat Kabupaten/Kota menyusun dan menyampaikan Ikhtisar laporan hasil pengawasan kepada menteri/pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangan dan tanggug jawabnya dengan tembusan kepada MenPAN.
1
9/4/2012
Implikasi Pasal 54 ayat 3&4 PP 60/2008 terhadap Kewenangan Men.PAN&RB Dari segi materi : 1. 2. 3.
Frekwensi pelaporan hasil pengawasan yang disampaikan kepada pimpinan instansi Pemerintah dengan tembusan kepada Men.PAN&RB bertambah dari tahunan menjadi semester dan tahunan; Instansi pelapor yang semula hanya APIP pusat menjadi APIP Pusat dan Daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota); Data/Informasi dari laporan berkala hasil pengawasan tersebut menjadi bahan utama penyusunan laporan pelaksanaan pengawasan APIP secara semesteran kepada Presiden.
ISI PERMENPAN&RB NO. 42/2011 Lampiran 1. Isi yang terdiri atas: 1) Bab 1 Pendahuluan; 2) Bab 2 Format dan cara pengisian ikhtisar laporan yang isinya: • Ringkasan untuk pimpinan; • Informasi umum; • Hasil pengawasan; • Hasil pemantauan tindak lanjut; • Hasil penanganan pengaduan masyarakat; • Simpulan, hambatan dan rekomendasi. dan 11 tabel; 3) Bab 3 Pelaporan; 4) Bab 4 Penutup 2. Isi yang terdiri atas: 1) Kode Atribut (temuan dan rekomendasi) 2) Status temuan hasil pemeriksaan/audit dan tindak lanjutnya 3) Laporan hasil penanganan pengaduan masyarakat
2
9/4/2012
FORMAT IKHTISAR LAPORAN KATA PENGANTAR DAFTAR ISI RINGKASAN UNTUK PIMPINAN BAB I INFORMASI UMUM A. Dasar Hukum B. Struktur Organisasi C. Tujuan Penyusunan Ikhtisar Pelaporan D. Program Pengawasan dan Realisasinya BAB II HASIL PENGAWASAN A. Audit 1. Audit Kinerja 2. Audit Dengan Tujuan Tertentu B. Reviu C. Evaluasi D. Pemantauan E. Kegiatan Pengawasan Lainnya BAB III HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT A. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI B. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP
BAB IV. HASIL PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT BAB V. SIMPULAN, HAMBATAN DAN REKOMENDASI A. Simpulan B. Hambatan C. Rekomendasi LAMPIRAN-LAMPIRAN
ISI TABEL DAN LAMPIRAN TABEL 1. Program Kerja Pengawasan dan Realisasinya berdasarkan PKPT dan Non PKPT 2. Temuan Hasil Audit Kinerja APIP 3. Rekomendasi Temuan Hasil Audit Kinerja APIP 4. Realisasi Audit dengan Tujuan Tertentu Berdasarkan Jenis Audit 5. Jumlah Objek Audit Investigatif 6. Audit Investigatif yg Dilimpahkan ke Instansi Penyidik 7. Tindak Lanjut oleh Instansi Penyidik 8. KESA yg Digunakan 9. Jumlah Objek Reviu dan Jumlah Pernyataan Reviu 10.Laporan Hasil Pengawasan Lainnya 11.Jumlah Objek Audit/Evaluasi yg Telah/Belum Menerapkan SPI
LAMPIRAN 1. Kode Atribut 1.1 Kode Atribut Temuan Audit 1.2 Kode Atribut Rekomendasi 2. Status Temuan Hasil Pemeriksaan/Audit dan Tindak Lanjutnya 3. Laporan Hasil Penanganan Pengaduan Masyarakat
3
9/4/2012
ISI RINGKASAN UNTUK PIMPINAN
Hasil analisis dan rekomendasi berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh APIP selama satu semester (semester I) dan akumulasi semester I dan II (semester II/tahunan) atas: • hasil audit kinerja dan investigatif (temuan dan rekomendasi yang paling dominan) disarikan dari tabel 1,2,3 dan 8 serta lampiran 2; • hasil audit dengan tujuan tertentu/audit investigatif (diuraikan mengenai jumlah yang diaudit dan hasilnya/ yang terbukti) disarikan dari tabel 4,5,6,7 dan 8; • hasil reviu misal atas lapkeu diuraikan mengenai jumlah lapkeu objek reviu dan persentase hasil reviu yang mendapat pernyataan tanpa paragraf penjelas disarikan dari tabel 9; • hasil evaluasi diuraikan secara ringkas jumlah objek yang dievaluasi serta hasilnya, khusus hasil evaluasi atas SPI disarikan dari tabel 11; • hasil pemantauan diuraikan secara ringkas jumlah objek yang dipantau serta hasilnya; • hasil kegiatan pengawasan lainnya (sosialisasi, diklat, pembimbingan dan konsultansi, pengelolalan hasil pengawasan, pemaparan hasil pengawasan) diuraikan secara ringkas dan disarikan dari tabel 10; • hasil pemantauan TLHP-BPK,APIP diuraikan secara ringkas dan disarikan dari lampiran 3
ISI INFORMASI UMUM
Informasi-informasi yang relevan dengan kondisi masing-masing APIP: •Dasar hukum; •Struktur organisasi; •Tujuan penyusunan ikhtisar laporan hasil pengawasan; •Program pengawasan dan realisasinya (tabel 1).
4
9/4/2012
ISI HASIL PEMANTAUAN TLHP
Informasi kegiatan pemantauan TLHP (status dan TL) yang dilakukan oleh APIP meliputi: • hasil pemeriksaan BPK; •hasil pengawasan APIP (sendiri/APIP lain) •tertuang dalam lampiran 3
ISI HASIL PENANGANAN DUMAS
Informasi hasil penanganan dumas yang diterima secara langsung oleh instansi pemerintah/APIP maupun penyaluran dari instansi lain (misal TP-5000 Kementerian PAN&RB) dan format laporan seperti lampiran 4
5
9/4/2012
ISI SIMPULAN,HAMBATAN DAN REKOMENDASI
Simpulan Hasil yang dicapai sebagaimana yang dilaporkan dalam bab 2 s/d 4) dan dapat ditambah/dilengkapi dengan penilaian sendiri (self assessment)
Hambatan Masalah dan hambatan yang dijumpai selama pelaksanaan pengawasan, pemantauan TLHP dan penanganan dumas
Rekomendasi Sesuai materi simpulan dalam rangka memberikan umpan balik baik dalam rangka peningkatan kinerja APIP maupun objek pengawasan
PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT BAGI INSTANSI PEMERINTAH
(Per MenPAN No. 05 Tahun 2009)
12
6
9/4/2012
PENGAWASAN MASYARAKAT (WASMAS) KONDISI SAAT INI
Wasmas blm mendapatkan response yang memadai
KEBIJAKAN
Peningkatan sistem dan mekanisme Wasmas, profesionalisme dan integritas aparatur serta pendayagunaan hasil wasmas
KONDISI YG DIHARAPKAN
Wasmas mampu mendorong perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan menuju good
governance
FUNGSI WASMAS • Alat kontrol atas penyelenggaraan pemerintahan untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan, penyimpangan, termasuk KKN • Alat peningkatan transparansi dan akuntabilitas • Pendorong efektifitas Sistim Pengendalian Intern (SPI) • Umpan balik dalam rangka penyempurnaan kebijakan dan peningkatan kualitas pelayanan publik • Efek detterence agar aparatur pemerintah selalu berhatiberhati-hati dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas. tugas.
7
9/4/2012
PERMASALAHAN DALAM PENANGANAN DUMAS PENYEBAB 1.
PERMASALAHAN
HARAPAN
Pimpinan instansi cenderung melindungi bawahan
2.
SDM Was blm memadai
3.
Terbatasnya anggaran
4.
Pekerjaan sambilan
5.
Blm jelasnya perlindungan thdp pelapor/terlapor
6.
Proses peradilan berlarut-larut
7.
Luas dan kompleksnya cakupan kegiatan pemerintah
8.
Identitas pelapor tdk jelas
Dumas ditangani dgn tertib, cepat, tepat dan dpt dipertanggungjawabkan dan dapat dijadikan barometer keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan
Penanganan dumas belum optimal
SOLUSI 1. Penegakan hukum/aturan 2. Penambahan dan peningkatan kompetensi SDM Was dgn rekrutmen yg lebih selektif dan peningkatan pelatihan 3. Penyediaan anggaran dan unit kerja khusus yang penanganan dumas 4. Perlindungan thdp pelapor/terlapor yg jelas
Clean Government & Good Governance
MEKANISME PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
Tanggapan
Tanggapan
Penyaluran Pengaduan
Kementerian PAN/TP 5000 Pengaduan
Instansi Pemerintah Terkait
Masyarakat (Pelapor)
Pengaduan
Instansi Pemerintah
Penyaluran
Tanggapan
Tanggapan
16
8
9/4/2012
Sekian dan terima kasih, Wassalamualaikum Wb.Wb
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN PAN DAN RB
9
