Peningkatan Kapasitas Pengendalian Internal melalui Reformasi Birokrasi KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
MENGAPA HARUS REFORMASI BIROKRASI P O T R E T
B U R U K
I N D O N E S I A
SULIT MEMBUKA USAHA DI INDONESIA
DAYA SAING GLOBAL RENDAH
Ranking Ease of Doing Business (EoDB - Kemudahan membuka usaha) Indonesia : 120 Bandingkan dengan Singapura : rank 1 Malaysia : rank 6 Thailand : rank 18
Ranking Daya Saing dari Global Competitiveness Report - Indonesia : 38 Bandingkan dengan Singapura : rank 2 Malaysia : rank 24 Thailand : rank 37
KORUPSI MASIH MERAJALELA Skor Corruption Pereption Index Indonesia : 32 Bandingkan dengan Singapura : 87 Malaysia : 49 Thailand : 37
Skor Government Effectiveness Index Indonesia : -0,29 Bandingkan dengan Singapura : 2.15 Malaysia : 1,01 Thailand : 0,21 Skor terburuk -2,5 dan terbaik 2,5
BIROKRASI BELUM BERFUNGSI DENGAN BAIK
4
PEMERINTAH KURANG EFEKTIF
REFORMASI BIROKRASI
ARAH PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI 2015 - 2019 “Sudah saatnya Indonesia melakukan tindakan korektif, tidak dengan menghentikan proses reformasi yang sudah berjalan, tetapi dengan mencanangkan revolusi mental menciptakan paradigma, budaya politik, dan pendekatan nation building baru yang lebih manusiawi, sesuai dengan budaya Nusantara, bersahaja, dan berkesinambungan.”
8
12
Baseline
2017
2019
Ease of Doing Business
120
115
100
Corruption Perception Index Global Competitiveness
32
4
4.5
38
35
32
Government Effectiveness
-0.29
-0.1
-*)
-*) diukur 5 tahun sekali
Perbaikan Pengendalian Internal • • • • •
Lingkungan pengendalian Penilaian risiko Aktivitas pengendalian Monitoring Informasi dan komunikasi
Program dan aktivitas Reformasi Birokrasi
Pengendalian Internal Soft systems: • Perbaikan lingkungan pengendalian seperti: komitmen thd etik dan integritas, gaya kepemimpinan/ manajemen, HR policy, pembagian wewenang dan tanggung jawab, budaya kerja, budaya organisasi, dsb.
Hard systems: • Perbaikan Sistem dan prosedur kerja, governance, aktivitas pengendalian, pemisahan tugas dan fungsi, prosedur dokumentasi, transparensi dengan teknologi informasi, dsb.
Fokus Kini • Revolusi mental, membangun mentalitas SDM ASN. • Perbaikan pelayanan publik.
Fokus: Revolusi Mental • Perubahan mentalitas aparatur penyelenggara negara dan pemerintahan. • Mengubah sikap, cara pandang /pikir (mindset); • Mengubah perilaku dan tindakan.
Revolusi mental mengubah: • Mental Juragan, feodal • Tidak menghargai waktu. • Tidak disiplin. • Tidak cinta ilmu pengetahuan, mitologis, klenik. • Malas, cepat puas, pasrah.
• • • •
Mental melayani Menghargai waktu Disiplin, taat hukum. Suka dan mencintai ilmu pengetahuan dan teknologi. • Semangat juang tinggi.
Perubahan Mentalitas • • • • • •
Mental serakah Mental angin busuk Mental Sengkuni Mental Dasamuka Mental pemalas Mental statis
• • • • • •
Mental berkah Mental angin segar Mental Wisanggeni Mental Hanoman Mental kerja keras Mental kreatif
Perubahan Mentalitas • Mental pesimistik. • Mental opportunis, menang sendiri, mencegah kompetisi • Mental kolutif dan koruptif. • Mental selalu mengkritik tanpa solusi, mencela dan mencari kambing hitam (ketidak berhasilan).
• Mental optimistik. • Mental humanis, gotong royong, mendorong kompetisi • Mental senang transparan dan bersih. • Mental selalu kritis mencari solusi yg obyektif, dan mendukung (agar berhasil).
Membangun Budaya • Budaya kerja • Budaya organisasi
Implementasi RB Identifikasi: Key Strategic issues Key Result Area
Kebijakan, Peraturan, Instruksi, Program, & Gerakan
Pelaksanaan, Keteladanan, (Role Model)
Pengawasan , monitoring, evaluasi
Ukuran Keberhasilan Revolusi Mental Ukuran yg lazim: • meningkatnya efisiensi dan efektivitas pemerintahan, • penghematan, • pencapaian indikator kinerja nasional (terutama di bidang pelayanan publik).
• COSO’s Internal Control. • SPIP berdasarkan PP 60/2008. • The three line of defense.
Internal Control is a process. Internal Control is effected by people. Internal Control can be expected to provide only reasonable assurance. Internal Control is geared to the achievement of objectives. 16
17
Simpulan • Pilihan “reform” yang diambil, yang menjadi prioritas tergantung masing-2 instansi. • Peningkatan kapasitas pengendalian internal akan menuntun pada efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi.
