4/17/2013
REFORMASI BIROKRASI Mewujudkan BIROKRASI BERSIH, KOMPETEN DAN MELAYANI Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Disampaikan dalam Acara Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Makassar, 10 April 2013
1
IKHTISAR 5 AGENDA BESAR TERKAIT REFORMASI BIROKRASI
1. Percepatan Reformasi Birokrasi − 9 Langkah Percepatan Reformasi Birokrasi − Reformasi Birokrasi Secara online 2. Island of Integrity − Pakta Integritas − Zona Integritas − Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) − Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) 3. Manajemen Berbasis Kinerja (SAKIP/LAKIP) − − − − −
Perencanaan Kinerja Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Evaluasi Kinerja Hasil Kinerja
4. Peningkatan Pelayanan Masyarakat − − − −
− −
UU No. 25 Tahun 2009 PP 96/2012 tt Pelayanan Publik PermenPAN-RB 38/2012 tt Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik PermenPAN-RB 66/2012 tt Pedonan Peniaian Kinerja Pembina/Penanggung jawab dan Pemeringkatan K/L dan Pemda dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik R.Perpres tt Kewajiban Pembentukan Unit Pelayanan Pengaduan Masyarakat dalam Pelayanan Publik R.Perpres tt Ganti Rugi dalam Pelayanan Publik
5. Penyempurnaan Peraturan Perundang-undangan − RUU ASN − RUU Administrasi Pemerintahan − RUU Sistem Pengawasan Internal Pemerintah − Revisi UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 2
1
4/17/2013
IKHTISAR 5 AGENDA BESAR TERKAIT REFORMASI BIROKRASI
1. Percepatan Reformasi Birokrasi: (9 Langkah Percepatan RB dan RB online)
2. Zona
Integritas;WBK ; WBBM
3. Manajemen Berbasis Kinerja SAKIP/LAKIP): (Perencanaan Kinerja; Pengukuran Kinerja; Laporan Kinerja; Evaluasi Kinerja; Hasil Kinerja)
4. Peningkatan
Pelayanan Masyarakat: UU No. 25 Tahun 2009; PP 96/2012 tentang Pelayanan Publik; R.Perpres Tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat)
5. Penyempurnaan Peraturan Perundang-undangan: (RUU ASN; RUU Administrasi Pemerintahan; RUU Sistem Pengawasan Internal Pemerintah; Revisi UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah) 3
PROGRAM PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI
Program Percepatan Reformasi Birokrasi
MENCIPTAKAN BIROKRASI BERSIH, KOMPETEN DAN MELAYANI: bersih dari KKN dan politisasi; kompeten terhadap tugas dan tanggung jawab yang diemban; melayani masyarakat dan dunia usaha/investasi.
4
2
4/17/2013
9 PROGRAM PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI
9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Penataan Struktur Birokrasi Penataan Jumlah Dan Distribusi PNS Sistem Seleksi Dan Promosi Secara Terbuka Profesionalisasi PNS Pengembangan Sistem Elektronik Pemerintah (e-Government) Peningkatan Pelayanan Publik Peningkatan Transparansi Dan Akuntabilitas Aparatur Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri Efisiensi Penggunaan Fasilitas, Sarana Dan Prasarana Kerja Pegawai Negeri Sipil
5
9 PROGRAM PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI RENCANA AKSI 1
Program Penataan Struktur Birokrasi
a. b. c. d.
Evaluasi dan Penataan Organisasi K/L Evaluasi dan Penataan Organisasi Pemda; Penyederhanaan Rantai Birokrasi (Eselon) Evaluasi LPN dan LNS;
RENCANA AKSI
2 Program Penataan Jumlah, Dan Distribusi PNS
a. Analisis dan pemetaan jabatan di K/L dan Pemda; b. Kebijakan minus growth; c. Kebijakan Pembatasan dan/atau Pengurangan Belanja pegawai; d. Monitoring dan Evaluasi Redistribusi/Realokasi PNS; e. Kebijakan Pemberian Pensiun Dini secara Sukarela.
6
3
4/17/2013
9 PROGRAM PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI RENCANA AKSI a. Kebijakan Seleksi CPNS melalui: Kerjasama dengan Konsorsium PTN
3
Program
Sistem Seleksi CPNS Dan Promosi PNS Secara Terbuka;
Penggunaan Computer Assisted Test (CAT) b. Kebijakan Promosi PNS:
Penguatan Assesment Center untuk Promosi Jabatan dan Diklat (Penjenjangan dan/atau Fungsional).
Kebijakan Pengisian Lowongan Jabatan Secara Terbuka Antar Instansi Baik Tingkat Nasional Maupun Regional.
RENCANA AKSI
4
Program Profesionalisasi PNS
a. Penetapan Standar Kompetensi Jabatan; b. Mutasi dan Rotasi Sesuai Kompetensi Secara Perodik; c. Peningkatan Kemampuan PNS Berbasis Kompetensi dengan Membangun Sistem Nasional Diklat PNS Berbasis Kompetensi; d. Sertifikasi Kompetensi Profesi; e. Penegakan Etika dan f. Disiplin Pegawai Negeri; g. Pengukuran Kinerja individu; g. Penguatan Jabatan Fungsional : Penambahan Jumlah Jabatan Fungsional; Penetapan Pola Karier Jabatan Fungsional; Peningkatan Kemampuan Jabatan Fungsional; dan Peningkatan Tunjangan Jabatan Fungsional.
7
9 PROGRAM PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI RENCANA AKSI
5
Program
Pengembangan Sistem Elektronik Pemerintah (e-Government);
a. b. c. d. e. f.
e-Office; e-Planning; e-Budgetting; e-Procurement; e-Performance. e-Audit
RENCANA AKSI a. Peningkatan Pelayanan Perizinan: Kejelasan Biaya, Persyaratan, dan Waktu pengurusan Perizinan. Penguatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6
Program Peningkatan Pelayanan Publik
b. Penguatan Budaya Pelayanan Prima Melalui: Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan Publik dan Maklumat Pelayanan (Melalui Implementasi UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik dengan Pembentukan Perwakilan Komisi Ombudsman di DaerahDaerah); Pemeringkatan Pelayanan Publik Seluruh K/L dan Pemda; Survei IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat);
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat. 8
4
4/17/2013
9 PROGRAM PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI RENCANA AKSI
7 Program Peningkatan Transparansi Dan Akuntabilitas Aparatur
a. Pelaporan Harta Kekayaan PNS: b. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Negara: Pelaksanaan Proyek di Awal Tahun Penertiban Pembuatan/Penggunaan Rekening Untuk Penampungan Sementara (Escrow Account); c. Whistle Blower System; d. Penguatan PPATK; e. Pelaksanaan saran perbaikan yang diberikan oleh BPK/KPK/APIP f. Pengintegrasian Beberapa Jenis Pelaporan (Once Input For All Report); g. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan dari Instansi Pemerintah (SAKIP). h. Laporan keuangan i. Kegiatan pendidikan/pembinaan dan promosi anti korupsi j. Program pengendalian gratifikasi k. Penandatanganan Pakta Integritas l. Keterbukaan Informasi Publik 9
9 PROGRAM PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI
RENCANA AKSI
8
Program Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri;
a. Perbaikan Struktur Penggajian; b. Pemberian Tunjangan Berbasis Kinerja Remunerasi Melalui Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara Substansial (Ada Keinginan Kuat Untuk Melakukan Perubahan); Remunerasi Berdasarkan Kinerja Individu. c. Perbaikan Sistem Pensiun/purna tugas
RENCANA AKSI
9 Program Efisiensi Penggunaan Fasilitas, Sarana Dan Prasarana Kerja PNS
a. b. c. d.
Kebijakan Efisiensi Penggunaan Fasilitas Kedinasan; Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja; Pendayagunaan Fasilitas Pemerintah yang Ada; Efisiensi Perjalanan Dinas. 10
5
4/17/2013
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
11
Aksi Pencegahan & Pemberantasan Korupsi 1
Penerapan Pakta Integritas secara konsisten di Lingkungan K/L dan Pemda 2
Penandatanganan Dokumen Zona Integritas 3
Pembangunan Zona Integritas 4 Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani 5 Clean Government/Good Governance 12
6
4/17/2013
2
1
Proses Pembangunan ZI:
Program Pencegahan Korupsi: LHKPN, Kode Etik, Whistle Blower, Pengendalian Gratifikasi, penanganan conflict of interest, rekrutmen secara terbuka, eprocurement, dll. APIP sebagai Unit Penggerak Integritas (UPI).
Pencanangan Pembangunan ZI secara terbuka Inpres 17/2011 & PerMenPAN & RB 60/2012
5 3
Identifikasi Pengajuan Calon Unit Kerja WBK kepada Menpan dan RB
4 Monitoring dan penilaian oleh Tim Penilai Nasional (Kem. PAN dan RB, KPK, ORI) 20 Indikator Proses 8 Indikator Hasil
Penetapan Unit Kerja Sebagai WBK/WBBM*
13
NO
KEGIATAN PENCEGAHAN KORUPSI
1.
Promosi jabatan secara terbuka
5
2.
Rekrutmen secara terbuka
6
3.
Disiplin PNS
6
4.
Kode etik Khusus
5
5.
Kebijakan penanganan benturan kepentingan (conflict of interest)
BOBOT (%)
5
6.
Pengukuran kinerja individu;
4
7.
Pelayanan publik
6
8.
Keterbukaan informasi publik
6
9. 10.
Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas LHKPN
6 6
KETERANGAN (PROGRAM PERCEPATAN RB)
Program 3 : Sistem Seleksi dan Promosi Secara Terbuka
Program 4: Profesionalisasi PNS
Program 6: Peningkatan Pelayanan Publik Program 7 : Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Aparatur 14
7
4/17/2013
(Lanjutan).... NO
KETERANGAN
KEGIATAN PENCEGAHAN KORUPSI
BOBOT
11.
Akuntabilitas kinerja
6
12.
Laporan keuangan
5
13.
Whistleblower System tindak pidana korupsi
4
14.
Program pengendalian Gratifikasi
6
15.
Kegiatan pendidikan/pembinaan dan promosi anti korupsi
3
16.
Pelaksanaan saran perbaikan yang diberikan oleh BPK/KPK/APIP
3
17.
Kebijakan purna tugas
6
18.
Kebijakan pelaporan transaksi keuangan yang tidak sesuai dengan profil oleh PPATK
6
19.
Mekanisme pengaduan masyarakat
3
20.
E-Procurement
3
(PROGRAM PERCEPATAN RB)
Program 7 : Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Aparatur
15
INDIKATOR HASIL WBK/WBBM NO
UNSUR INDIKATOR HASIL
WBK
WBBM
KETERANGAN Skala 0-10 berdasarkan instrumen KPK Skala 0-1000 Berdasarkan PermenPAN dan RB No. 38 Tahun 2012 Dalam 2 tahun terakhir Berdasarkan penilaian APIP, BPK atau Keputusan APH
1
Nilai indeks integritas
≥7,0
≥7,5
2
Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik
≥550
≥750
0%
0%
3%
2%
Dalam 2 tahun terakhir Berdasarkan Penilaian APIP dan BPK
5%
3%
1%
0%
Dalam 2 tahun terakhir Berdasarkan Penilaian APIP dan BPK Dalam 2 tahun terakhir 0% jika jumlah pegawai <100 orang; ≤1% jika jumlah pegawai ≥100 orang Pengaduan yang telah >60 hari. Terbatas pada Masalah maladministrasi yang menjadi tanggung jawab unit kerja
3 4 5 6
Persentase kerugian negara (KN) yang belum diselesaikan (%) Jumlah maksimum temuan in-efektif (% anggaran) Jumlah maksimum temuan in-efisien (% anggaran) Persentase maksimum jumlah pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin karena penyalahgunaan pengelolaan keuangan
7
Persentase jumlah pengaduan masyarakat yang belum ditindaklanjuti
5%
0%
8
Persentase jumlah pegawai yang dijatuhi hukuman karena tindak pidana korupsi
0%
0%
Dalam 2 tahun terakhir Berdasarkan keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap 16
8
4/17/2013
TARGET DAN REALISASI PENCANANGAN DAN PEMBANGUNAN ZI NO
INSTANSI
REALISASI 2013 *)
KETERANGAN
1.
Kementerian/ Lembaga
29
KemPAN&RB, Kemdagri, Kemristek, Kemsos, Kemkumham, KemKKP, Kemkes, Bappenas, Kehutanan, Pertanian, Perdagangan, Keuangan, PU, Perhubungan, ESDM, Agama; BPKP, BPOM, Bakorsurtanal, BSN, BPPT, BAPENTEN, BATAN, LIPI, LAPAN, BKN, LAN, ANRI, Kemenko Kesra
2.
Sekretariat Lembaga Tinggi Negara
1
Setjen MPR
3.
Provinsi
13
Jatim, Sulut, Sumbar, Bali, Jabar, DIY, SulSel, Kaltim, Maluku, NAD, KEPRI, Sumut, LAMPUNG
4.
Kabupaten/Kota
113
16 Kab/Kota di NAD, 7 Kab/Kota di Sumut, 1 Kota di Riau, 7 Kab/Kota di KEPRI, 2 Kab/Kota di SumBar, 1 Kab di Bengkulu, 14 Kab/Kota di Lampung, 2 Kab/Kota di Jabar, 1 Kab di Jateng, 1 Kota di DIY, 2 Kab/Kota di Jatim, 1 Kab di Bali, 14 Kab/Kota di KalTim, 2 Kab/Kota di KalSel, 1 Kab di NTB, 1 Kota di Gorontalo, 1 Kab di SulBar, 2 Kab di SulTengah, 24 Kab/Kota di Sulsel, 11 Kab/Kota di Maluku, 1 Kab di Papua.
JUMLAH
156 17
* S/d 10 April 2013
PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA
9
4/17/2013
Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah RPJMN Rencana Strategis Rencana RencanaKinerja Kinerja Tahunan Tahunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
Penetapan Kinerja (Performance Contract)
Kinerja Aktual Laporan Pertanggungjawaban Keuangan
LAKIP
19
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perencanaan Kinerja (35%) (Renstra,RKT,PK)
Evaluasi dan Pemanfaatan Informasi Kinerja
Pengukuran Kinerja (20%) (instumen : IK)
(30%) (LHE)
Pelaporan Kinerja (15%) (LAKIP)
10
4/17/2013
HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS THN 2012 NO
NILAI KATEGORI
K/L
PROVINSI
1
AA (Memuaskan)
0
0
2
A (Sangat Baik)
3
0
3
B (Baik)
26
6
4
CC (Cukup)
48
19*)
5
C (Agak Kurang)
4
8
6
D (Kurang)
0
0
81
33
JUMLAH
KAB/KOTA **)
KETERANGAN : *) Provinsi Sulawesi Selatan mendapatkan Nilai Akuntabilitas dengan Kategori CC (Cukup)
PERKEMBANGAN AKUNTABILITAS KINERJA YANG BAIK*) BAIK*) INSTANSI PEMERINTAH PUSAT , PROVINSI, PROVINSI, KAB/KOTA HASIL EVALUASI TAHUN 2010 2010 - 2012
*) yang dikategorikan “baik” adalah nilai dengan kriteria CC ke atas.
11
4/17/2013
HASIL EVALUASI SAKIP 2012 PROVINSI SULAWESI SELATAN
No Nama Instansi Provinsi Sulawesi Selatan 1 Kab. Bulukumba 2 Kab. Enrekang 3 Kab. Soppeng 4 Kab. Bantaeng 5 Kab. Bamu 6 Kab. Luwu 7 Kab. Luwu Timur 8 Kab. Luwu Utara
Kriteria Jumlah CC CC CC CC C C C C C
9 Kab. Pangkajene dan Kepulauan 10 Kab. Kepulauan Selayar 11 Kab. Tana Toraja 12 Kota Makassar 13 Kab. Bone 14 Kab. Gowa 15 Kab. Jeneponto 16 Kab. Maros 17 Kab. Pinrang 18 Kab. Toraja Utara
C C C C D D D D D D
19 Kab. Sidenreng Rappang 20 Kab. Sinjai 21 Kab. Takalar 22 Kab. Wajo
D D D D
23 Kota Palopo
D
24 Kota Pare-Pare
D
1 3
9
12
23
PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK
12
4/17/2013
Program Implementasi UU No. 25/2009 dan PP 96/2012 ttg. Pelayanan Publik Penerapan Standar Pelayanan • Kejelasan Biaya, Waktu, Persyaratan Pelayanan, dan 12 komponen lainnya; • Disusun bersama Masyarakat sesuai keinginan dan kebutuhannya, dan perbaikan secara berkala.
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) • Dalam rangka mempermudah pelayanan; • Wajib PTSP untuk Pelayanan Bidang Investasi.
Kewajiban Penanganan Pengaduan Masyarakat. • Penyelenggara Pelayanan wajib menunjuk unit/penanggungjawab Pengelola Pengaduan • Rancangan Perpres Pengelolaan Pengaduan dalam proses harmonisasi.
Penilaian dan Pemeringkatan Pelayanan Publik. • Dalam rangka mendorong peningkatan kualitas Pelayanan Publik. • Mulai Tahun 2012 dengan Pemeringkatan Pemerintah Provinsi.
Hasil Penilaian/Pemeringkatan Provinsi 2012 0 0 2
10
B
D
CC
8
Nilai AA Nilai A Nilai B
NO
Kategori Nilai
Juml Prov.
1.
AA
0
2.
A
0
3.
B
2
4.
CC
8
5.
C
13
6.
D
10
JUMLAH
33
Nilai CC
C 13
Nilai C Nilai D
Sulawesi Selatan
26
13
4/17/2013
PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA
Budaya Kerja Sikap dan perilaku individu dan kelompok yang didasari atas nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan telah menjadi sifat serta kebiasaan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan sehari-hari
Aktualisasi Budaya Kerja 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Pemahaman terhadap makna bekerja; Sikap terhadap pekerjaan atau apa yang dikerjakan; Sikap terhadap lingkungan pekerjaan; Sikap terhadap waktu; Sikap terhadap alat yang digunakan untuk bekerja; Etos kerja; dan Perilaku ketika bekerja atau mengambil keputusan.
14
4/17/2013
• Perumusan nilai-nilai • Implementasi SALAH SATU AREA PERUBAHAN DALAM REFORMASI BIROKRASI PERUBAHAN POLA PIKIR DAN BUDAYA KERJA
Membentuk • Role Model • Agen Perubahan • Kelompok Integritas • Kelompok Budaya Kerja
• Monitoring dan Evaluasi
BIROKRASI DENGAN INTEGRITAS DAN KINERJA YANG TINGGI 29
TERIMA KASIH
30
15
