Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
1
©oaching
SASARAN REFORMASI BIROKRASI
Pemerintah belum bersih, kurang akuntabel dan berkinerja rendah
Pemerintah yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi Pemerintah yang efektif dan efisien
Pemerintah belum efektif dan efisien
Pelayanan publik yang baik dan berkualitas
Pelayanan publik masih buruk
Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja dan Zona Integritas
2
ISU STRATEGIS
3
ARAHAN PRESIDEN TERKAIT PERMASALAHAN EFISIENSI BIROKRASI
4
Money Follow Program Alokasi anggaran harus digunakan untuk program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat, misalnya infrastruktur, pengentasan kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan. (pemerintahan berorientasi hasil) Seberapapun anggaran yang Stop diberikan kepada Pemborosan K/L/Pemda pasti habis, tetapi tujuan Anggaran (hasil) tidak tercapai.
e-Government Dalam sistem pemerintahan elektronik, rakyat bisa mengakses dokumendokumen pemerintah dan semua hal dapat dilihat secara transparan, termasuk soal anggaran publik.
Fokus Kinerja, bukan SPJ ASN jangan terlalu banyak menghabiskan waktu dan tenaga hanya untuk mengurusi SPJ.
EFISIENSI Menghemat jumlah anggaran yang dibelanjakan dari kegiatankegiatan yang tidak penting. Anggaran digunakan hanya untuk membiayai program/kegiatan prioritas yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan.
Anggaran yang digunakan menghasilkan manfaat besar untuk masyarakat.
©oaching
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) UNTUK MENDORONG MONEY FOLLOW PROGRAM INTEGRASI PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN MANAJEMEN KINERJA LATAR BELAKANG Belanja publik perlu ditekan, karena keterbatasan sumber daya.
Publik menuntut peningkatan kualitas pelayanan.
Budget Reform: Dari sekadar alokasi tahunan yang didistribusikan antarinstansi dan dilaporkan realisasinya kepada Legislatif
Budget Savings
Menjadi anggaran yang sinkron dengan perencanaan, operasional, dan pengukuran kinerja (Super Budgeting) 5
©oaching
PERAN SAKIP DALAM PENINGKATAN EFEKTIVITAS PEMBANGUNAN
MEMASTIKAN ANGGARAN DIALOKASIKAN UNTUK SASARAN/PRIORITAS PEMBANGUNAN (MONEY FOLLOW PROGRAM)
MEMASTIKAN TERDAPAT PERBAIKAN BERKELANJUTAN UNTUK PENINGKATAN KINERJA
MEMASTIKAN SASARAN K/L SESUAI DENGAN SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL
RENCANA STRATEGIS
MEMASTIKAN UPAYA PENCAPAIAN TARGET-TARGET DIPERJANJIKAN KEPADA PEJABAT YANG BERKOMPETEN
PERJANJIAN KINERJA
MEMASTIKAN KEMAJUAN PENCAPAIAN TARGET DIUKUR DENGAN TEPAT
MEMASTIKAN SASARAN/ PRIORITAS PEMBANGUNAN MENJADI FOKUS K/L/PEMDA
PENGUKURAN KINERJA
SAKIP
PENGELOLAAN DATA KINERJA MEMASTIKAN PENCAPAIAN KINERJA TELAH DIREVIU DAN DIEVALUASI
REVIU DAN EVALUASI KINERJA
PELAPORAN KINERJA
MEMASTIKAN DATA KINERJA DIKELOLA DENGAN BAIK UNTUK MENGETAHUI PENCAPAIAN DARI TAHUN KE TAHUN
MEMASTIKAN PENCAPAIAN KINERJA DILAPORKAN KEPADA PEMBERI AMANAH SECARA JUJUR
LANDASAN HUKUM
7
DASAR HUKUM AKUNTABILITAS KINERJA TAP MPR Nomor XI/MPR/1998
8
Akuntabilitas sebagai salah satu asas umum dalam penyelenggaraan negara. Prinsip dasar dari good and clean government
UU Nomor 28 Tahun 1999
UU Nomor 28 / 1999
Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999
Kewajiban menyusun Renstra dan Laporan Kinerja
UU Nomor 17/2003, UU Nomor 1/2004 dan UU 15/2004
Azas dalam pengelolaan keuangan negara adalah akuntabilitas berorientasi pada hasil.
PP Nomor 8/2006
Kewajiban melaporkan akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
Perpres 29 Tahun 2014
UU No. 5 Tahun 2014
Pengintegrasian sistem keuangan dan kinerja
manajemen
Sebagai dasar perjanjian kerja, pemberian tunjangan, dan pengembangan kompetensi
AKUNTABILITAS SEBAGAI SALAH SATU ASAS Undang –Undang No 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
Asas-asas umum penyelenggaraan negara: • • • • • • •
Kepastian Hukum Tertib Penyelenggaraan Negara Kepentingan Umum Keterbukaan Proporsionalitas Profesionalitas Akuntabilitas
9
MAKNA AKUNTABILITAS
“Setiap program dan kegiatan dari penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan hasilnya”
10
AKUNTABILITAS BERORIENTASI PADA HASIL UU NO. 17/2003 (KEUANGAN NEGARA) UU NO. 1/2004 (PERBENDAHARAAN NEGARA UU N0. 15/2003 (PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KN)
Asas-asas umum pengelolaan keuangan negara: • Akuntabilitas berorientasi pada hasil • Profesionalitas • Proporsionalitas • Keterbukaan • Pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri dalam pengelolaan keuangan negara
11
AKUNTABILITAS KINERJA DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN
Keuangan (Kepatuhan Terhadap Pertanggungjawaban Keuangan Negara)
Kinerja (Efektif, Efisien dan Ekonomis)
12
Akuntabilitas Kinerja menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan akuntabilitas keuangan PP Nomor 8/2006
13
PERPRES 29 TENTANG SAKIP RPJMD Rencana Kerja dan Anggaran
Rencana Strategis
Rencana Kinerja Tahunan
Daftar Penetapan Anggaran
Perjanjian Kinerja
Laporan Keuangan
Laporan Kinerja Reviu oleh APIP
Laporan Keuangan Reviewed
Laporan Kinerja Reviewed
Audit Keuangan
Audit Kinerja
PERJANJIAN KINERJA UU ASN Perjanjian kinerja di tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi. Sebagai dasar perpanjangan perjanjian kerja, pemberian tunjangan, dan pengembangan kompetensi. Pemberhentian jika tidak mencapai target kinerja.
14
MENINGKATKAN EFISIENSI ANGGARAN
15
PEMERINTAHAN BERORIENTASI HASIL Good Governance
Result Oriented Government
Clarity about objectives (Outcomes) Information on results (performance indicators) Targets for results Link between objectives and means 16
PERMASALAHAN YANG HARUS DIATASI Tidak jelas hasil yang akan dicapai
Sasaran Pembangunan Nasional/Daerah
1 2
ACTIVITY
GOALS
Instansi Pemerintah /SKPD/OPD
Instansi Pemerintah /SKPD/OPD
Tujuan/sasaran Tidak orientasi hasil Ukuran kinerja tidak jelas
Instansi Pemerintah /SKPD/OPD
Sasaran Strategis /Result
Sasaran Strategis /Result
Sasaran Strategis /Result
Program
Program
Program
Kegiatan
Kegiatan
Kegiatan
Anggaran
Anggaran
Anggaran
Tidak efektif dan efisien
3
Tidak ada Keterkaitan antara Program/Kegiatan dengan Sasaran
4
Rincian kegiatan tidak sesuai dengan maksud kegiatan
e-Budgeting e-Budgeting
PRIORITAS NASIONAL
PROGRAM KEGIATAN
ANGGARAN
Money Follow Program mencegah program/ kegiatan “siluman” dan mencegah penyimpangan
18
©oaching
e-Performance Based Budgeting e-Performance Based Budgeting
PRIORITAS NASIONAL
PROGRAM KEGIATAN
ANGGARAN
Program Follow Result
Money Follow Program
meningkatkan efektifitas dan mengurangi pemborosan anggaran
mencegah program/ kegiatan “siluman” dan mencegah penyimpangan
19
©oaching
e-Performance Based Budgeting
Akuntabilitas Kinerja
mencegah program/ kegiatan “siluman” dan mencegah penyimpangan
mencegah pemborosan dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran
e-Budgeting
ASN tidak disibukkan dalam pekerjaan dokumentatif namun berfokus pada kinerja yang akan diwujudkan
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
21
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
22
(menilai tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam penggunaan anggaran)
Dilakukan evaluasi tiap tahun untuk mengukur perkembangan efektivitas implementasi SAKIP di instansi pemerintah (pusat & daerah)
Efektivitas & Efisiensi Penggunaan Anggaran pada Instansi Pemerintah
©oaching
Tujuan Evaluasi
1
2
• Mengetahui tingkat penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam menghasilkan manfaat/outcome kepada masyarakat atas penggunaan anggaran negara/daerah • Memetakan perkembangan/ kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi, pada Instansi Pemerintah, dan Unit Kerja Pelayanan.
• Memberikan saran dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja penggunaan anggaran, serta dalam rangka perbaikan dan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di Instansi Pemerintah dan unit kerja pelayanan.
PENILAIAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA Sistem AKIP
FORMAL
KUALITAS
PEMANFAATAN
Perencanaan Kinerja
7%
17,5%
10,5%
30%
Pengukuran Kinerja
4%
10%
6%
25%
TOTAL
80% Pelaporan Kinerja
3%
7,5%
4,5%
15%
Evaluasi
2%
5%
3%
10%
Kinerja CAPAIAN KINERJA
OUTPUT
5%
OUTCOME
5%
LAINNYA
TOTAL
10%
20% 24
©oaching
MINIMUM REQUIREMENT PADA PEMBERIAN KATEGORI HASIL EVALUASI SAKIP % SKPD CASCADING YANG PENERAPAN KUALI KUALI SAKIP BAIK KUALI ADA ADA ADA TAS TAS TAS
IKU PEMDA
IKU SKPD
KATEGORI
SKPD SAMPLING
AA
100%
ADA 90% 100% 95%
100%
ada
100%
A
100%
ADA 90% 100% 90%
90%
ada
90%
BB B
75%
ADA 80% 100% 90%
70%
ada
75%
50%
ADA 70% 100% 70%
30%
ada
50%
CC C D
Bappeda, Inspektorat, 2 ADA 50% SKPD lain Bappeda, Inspektorat, 2 ADA SKPD lain Bappeda, Inspektorat, 2 SKPD lain
PEMANFAATAN SAKIP (penilaian kinerja, evaluasi kinerja, reward and BUDAYA KINERJA punishment, mutasi dan promosi, penambahan anggaran) penilaian, evaluasi kinerja, penerapan pada reward and punishment, seluruh unit manajemen SDM dan anggaran penilaian, evaluasi kinerja, penerapan pada reward and punishment, sebagian besar unit manajemen SDM penilaian, evaluasi kinerja, penerapan pada reward and punishment sebagian kecil unit penerapan pada penilaian atau evaluasi kinerja sebagian kecil unit
50%
30%
10%
-
-
-
-
20%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ARTI NILAI AKUNTABILITAS KINERJA Mencerminkan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan hasil atau manfaat dari seluruh penggunaan anggaran negara/daerah secara efektif, efisien, dan ekonomis.
Peringkat
Nilai
AA
>90-100
A
>80-90
BB
>70-80
B
>60-70
CC
>50-60
C
>30-50
D
0-30
Nilai akuntabilitas kinerja mengidentifikasi kemampuan instansi pemerintah untuk: 1. Merencanakan kinerja dan target kinerja, 2. Menyelaraskan apa yang dianggarkan dengan apa yang direncanakan, 3. Menyesuaikan apa yang dilaksanakan dengan yang dianggarkan, 4. Serta telah melaporkan capaian kinerja selaras dengan apa yang telah dilaksanakan dan direncanakan sebelumnya. 26
©oaching
ARTI NILAI AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas kinerja yang baik: 1. Budaya kinerja telah menjadi budaya organisasi; 2. Seluruh Unit kerja telah dapat mengidentifikasi kinerja yang seharusnya; 3. Cascading kinerja telah dilakukan minimal sampai level struktural terendah; 4. Pengintegrasian antara Perencanaan kinerja dengan sistem penganggaran;
5. Setiap anggota organisasi memiliki ukuran kinerja yang jelas dan merupakan usaha mencapai kinerja organisasi; 6. Sistem monev dilakukan secara berkala dan mampu memitigasi risiko ketidaktercapaian kinerja; 7. Sistem pengumpulan dan pengukuran kinerja yang andal;
8. Sistem pelaporan telah mampu menyajikan kinerja yang seharusnya dan dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja; 9. Capaian kinerja telah dijadikan dasar reward and punishment. 27
©oaching
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI
28
Sistem Informasi Manajemen Kinerja
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KINERJA SKPD
SKPD
SKPD
Input
Pengukuran
Pelaporan
Monev
Reward/ punishment
29
©oaching
Koordinasi dan Pembinaan
BAPPEDA
SKPD
INSPEKTORAT
SKPD
ORGANISASI
SKPD
30
©oaching
