Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi J a k a r t a , 1 1 No ve m b e r 2 0 1 5
KEBIJAKAN KELEMBAGAAN DALAM REFORMASI BIROKRASI
PETA KELEMBAGAAN PEMERINTAH LEMBAGA NEGARA
PRESIDEN WAPRES
7 LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
LEMBAGA NONSTRUKTURAL
2
SEKRETARIAT LEMBAGA NEGARA
KEM.SETNEG/ SETKAB
7
1
103
SEKRETARIAT LNS
KEMENTERIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN KOORDINATOR
4
TNI
KEMENTERIAN (cluster 3)
KEMENTERIAN (cluster 1&2)
7
22 POLRI
BIN
APARATUR NEGARA
LPNK 29 KEJAGUNG RI 3
KERANGKA KELEMBAGAAN SEBAGAI BAGIAN DARI KERANGKA TEKNOKRATIK DALAM RPJMN 2015 – 2019 PENGUATAN LANDASAN UNTUK KELUAR DARI JEBAKAN PENDAPATAN MENENGAH (MIDDLE INCOME TRAP)
KEUNGGULAN KOMPETITIF PEREKONOMIAN YANG BERBASIS:
SDA
SDM
IPTEK
Reformasi Menyeluruh (Polhukam, Ekonomi, Kesra, Lingkungan Hidup, dan Daerah)
DELIVERY MECHANISM KERANGKA PENDANAAN
KERANGKA REGULASI
KERANGKA KELEMBAGAAN
Kondisi saat ini
Kondisi diharapkan
Fragmented Organization
Consolidated Organization
• Prioritas Nasional (RPJP/RPJMN/MP 3EI) • Visi dan Misi Presiden Terpilih
FORMAT DASAR LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN
Landasan Hukum UUD 1945 Pasal 17
UU 39/2008 Pasal 25
1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. 2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. 3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. 4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undangundang. Ayat (2) Lembaga pemerintah nonkementerian berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang mengoordinasikan.
PRESIDEN UUD 1945 UU 39/2008
melalui Menteri yang mengoordinasikan.
Keppres 103/2001
KEMENTERIAN Menteri membidangi
urusan pemerintahan tertentu
fungsi regulasi publik
(pouvoir reglementair)
Hubungan Fungsional
LPNK LPNK melaksanakan tugas pemerintahan tertentu yang spesifik
special agency
Special Agency lebih berbasis kompetensi/ keahlian • • •
•
menangani tugas spesifik tertentu yang bersifat keahlian tidak ditangani oleh kementerian karena bukan urusan pemerintahan bersifat lintas kementerian
Tidak menangani fungsi regulasi publik (pouvoir reglementair).
FOKUS PADA FUNGSI • pengkajian/penelitian, • pemberian dukungan manajemen pemerintahan • Pemberian dukungan substansi pemerintahan
Perumpunan LPNK diperlukan untuk menata kembali sifat
tugas dan fungsi sehingga dapat dibedakan kelembagaan kementerian dengan LPNK Terdapat 4 rumpun LPNK yaitu: a. rumpun penelitian/pengkajian seperti LIPI, BPPT, BATAN; b. rumpun pendukung manajemen pemerintahan seperti BKN, BPKP, LKPP; c. rumpun pendukung substansi pemerintahan
seperti BPS, BKKBN, BMKG; dan d. rumpun pelayanan/regulasi seperti BPN, BPOM, BNP2TKI,BAPETEN.
Semua LPNK ditempatkan dalam
pengoordinasian kementerian tertentu Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, LKPP dikoordinasikan oleh Menteri PPN (vide Pasal 4 Perpres 106/2007)
mekanisme hubungan koordinasi
Aspek-aspek hubungan koordinasi : • perencanaan program dan anggaran • monitoring dan evaluasi • Pelaporan • Penyelesaian masalah strategis
merefleksikan sistem hierarki organisasi dan jenjang karir yang baik
Struktur dan Eselonisasi Pemimpin KEPALA
INSPEKTORAT
Pembantu Pemimpin
Pelaksana
Pelaksana
Pengawas
SEKRETARIAT
DEPUTI
DEPUTI
Pendukung PUSAT
Pengaturan ULP dan LPSE Perpres Nomor 70/2012 setiap K/L/Pemda wajib membentuk ULP dan LPSE paling lambat pada Tahun Anggaran 2014,
Perpres 54/2010
ULP berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa di K/L/Pemda/Instansi yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada LPSE adalah unit kerja K/L/D/I yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik
Surat Edaran MenPAN dan RB Nomor 02 Tahun 2012 1)
Tugas dan fungsi di bidang layanan pengadaan (ULP) dilekatkan/diintegrasikan pada unit struktural yang secara fungsional melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengadaan barang/jasa.
1)
Tugas dan fungsi di bidang layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik (LPSE) dilekatkan/diintegrasikan pada unit struktural yang secara fungsional melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan data dan/atau pengelolaan teknologi informasi.
2)
Apabila dipandang perlu, tugas dan fungsi di bidang layanan pengadaan dan tugas dan fungsi di bidang layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik, dapat diwadahi dalam unit struktural tersendiri yang pembentukannya tetap berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur kelembagaan pemerintah
Ditinjau dari kedudukannya, struktur dan besaran organisasi LPNK seharusnya tidak melebihi struktur dan besaran organisasi kementerian (rightsizing)
Pendayagunaan jabatan fungsional (delayering)
DESAIN PENATAAN ORGANISASI
T
T=A
Ideal/match A
T
under capacity
A
progressive/ over-active T
A
mismatch
PENDEKATAN KOMPREHENSIF DALAM EVALUASI ORGANISASI K/L
K/L sebagai Institusi “stand-alone”
1. 2. 3. 4.
Intensi strategis Kementerian/Lembaga Tatakelola pemerintahan yang baik Tatalaksana – sistem – struktur – kultur/budaya Keselarasan : manajemen kinerja – manajemen karir – manajemen reward 5. Kinerja individu – kinerja unit kerja – kinerja lembaga 6. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 7. Audit BPK : Opini “WTP”
K/L sebagai “sub-system” pembangunan
Kementerian/ Lembaga
1. Sistem pembangunan dibentuk untuk mencapai tujuan nasional 2. Elemen/sub-sistem (K/L) harus mempunyai rencana yang ditetapkan. 3. Adanya hubungan diantara elemen/sub-sistem (antar K/L) 4. Unsur dasar dari proses (arus informasi, energi dan material) lebih penting dari pada elemen sistem. 5. Tujuan nasional lebih penting dari pada tujuan K/L
17 www.menpan.go.id
Kesenjangan dalam Pelaksanaan Mandat Kelembagaan GAP-1: disebabkan “kesalahan” dalam pemahaman mandat kelembagaan
GAP-2: disebabkan “penyimpangan” pelaksanaan (realisasi) kegiatan
GAP-3: disebabkan “kelemahan” koordinasi dan sinergi lintas fungsi/ lintas unit kerja/ lintas KL
t
m Mandat
t Tupoksi
e
k
a
K
Kapasitas
Aksi
Kinerja
doing things right
doing the right things
the past knowledge & engineering: what has been done
the future vision & design: what could and should be done
www.menpan.go.id
ALASAN PERUBAHAN
PROGRAM PENATAAN ORGANISASI
ASSESMENT persiapan desain baru
DESAIN
IMPLEMENTASI
PEMANTAPAN
merencanakan dan Membangun desain
transisi ke desain baru
reviu & penyempurnaan desain baru
PENENTU PENATAAN ORGANISASI
KOMITMEN PIMPINAN
KETERLIBATAN STAKEHOLDERS
KESIAPAN UNTUK PERUBAHAN
KOMUNIKASI DAN PARTISIPASI
PELATIHAN www.menpan.go.id
Mekanisme Dan Prosedur •
Penataan kelembagaan LPNK
• •
Evaluasi kelembagaan LPNK
Diusulkan oleh Kepala LPNK kepada Menteri PAN dan RB Dilengkapi dengan hasil analisis organisasi Prosedur penataan lebih lanjut diatur oleh Menteri PAN dan RB
• Pedoman evaluasi akan diatur di dalam Permenpan (Amanat Perpres Nomor 7/2015).
HASIL YANG DIHARAPKAN DARI PENATAAN ORGANISASI Mewujudkan organisasi yang tepat fungsi dan tepat
ukuran (rightsizing). Mengurangi tumpang tindih tugas dan fungsi baik internal maupun eksternal. Mengurangi fragmentasi tugas dan fungsi. Menyempurnakan diferensiasi organisasi agar lebih tepat dan sesuai ketentuan yang berlaku. Mewujudkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintahan.
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
Jl. Jend. Sudirman Kav. 69 Jakarta Selatan - 12190 Indonesia
