DEPUTI BIDANG PELAYANAN PUBLIK KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
Ruang Lingkup Yanlik [Pasal 5 ayat (6)].
Sistem Pelayanan Terpadu [Pasal 9 ayat (2)].
Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan [Pasal 20 ayat (5)].
Proporsi Akses Dan Kategori Kelompok Masyarakat [Pasal 30 ayat (3)].
Tata Cara Pengikutsertaan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Yanlik [Pasal 39 ayat (4)].
Pasal 5 Ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor lain yang terkait. Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi skala kegiatan yang didasarkan pada ukuran besaran biaya tertentu yang digunakan dan jaringan yang dimiliki dalam kegiatan pelayanan publik untuk dikategorikan sebagai penyelenggara pelayanan publik. Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.
Penyelenggara meliputi: › institusi penyelenggara negara dan/atau satuan
kerja penyelenggara di lingkungannya;
› korporasi berupa BUMN/BUMD dan/atau satuan
kerja penyelenggara di lingkungannya;
› lembaga independen yang dibentuk
berdasarkan undang-undang dan/atau satuan kerja penyelenggara di lingkungannya; atau
› badan hukum lain yang menyelenggarakan
pelayanan publik dalam rangka pelaksanaan misi negara.
Khusus badan hukum lain diatur Penyelenggara Pelayanan hanya meliputi: penyelenggara
pelayanan publik berdasarkan subsidi dan/atau bantuan sejenis; atau penyelenggara
pelayanan publik berdasarkan izin sesuai bidang pelayanan: › yang besaran nilai aktiva paling sedikit 50 (lima puluh)
kali besaran pendapatan per kapita per tahun di wilayah administrasi pemerintahan penyelenggara pada tahun berjalan, dan › yang jaringan pelayanannya tidak dibatasi oleh wilayah.
Pasal 9 Dalam rangka mempermudah penyelenggaraan berbagai bentuk pelayanan publik, dapat dilakukan penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu. Pengaturan mengenai sistem pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.
Pada Bab Pelayanan Terpadu diatur tentang:
tujuan, prinsip-prinsip, tempat, dan penyelenggara pelayanan terpadu;
pelayanan terpadu satu pintu beserta syarat-syarat pelimpahan dan pendelegasian wewenang;
pelayanan terpadu satu atap beserta prinsip kerja penyelenggara penerima penugasan.
Pelayanan Terpadu secara Virtual.
(1) Penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan. (2) Dalam menyusun dan menetapkan standard pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait. (3) Penyelenggara berkewajiban menerapkan standard pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Pengikutsertaan masyarakat dan pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan prinsip tidak diskriminatif, terkait langsung dengan jenis pelayanan, memiliki kompetensi dan mengutamakan musyawarah, serta memperhatikan keberagaman. (5) Penyusunan standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan pedoman tertentu yang diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.
diatur tentang:
Komponen standar dan perlunya penyelarasan antara kemampuan penyelenggara dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan;
Mekanisme penyusunan standar pelayanan yang dimulai dengan penyusunan rancangan, pembahasan, uji publik (publikasi konsep standar pelayanan), penetapan, dan maklumat pelayanan, serta evaluasi atas penerapan standar, termasuk pengaturan batasan waktu masing-masing tahapan;
Pelibatan masyarakat dalam penyusunan rancangan, pembahasan, sampai dengan keberatan oleh masyarakat yang tidak terlibat dalam penyusunan.
Pasal 30 (1) Penyelenggara dapat menyediakan pelayanan berjenjang secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan standar pelayanan serta peraturan perundangundangan. (2) Pelayanan berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mematuhi ketentuan tentang proporsi akses dan pelayanan kepada kelompok masyarakat berdasarkan asas persamaan perlakuan, keterbukaan, serta keterjangkauan masyarakat. (3) Ketentuan mengenai proporsi akses dan kategori kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.
Pelayanan berjenjang, yaitu pelayanan bertingkat yang didasarkan pada kelaskelas pelayanan dengan memperhatikan prinsip: keadilan, proporsionalitas, dan tidak diskriminatif.
Bahwa proporsi akses dan kategori kelompok masyarakat yang menggunakan pelayanan berjenjang: maksimal 25 % dengan tidak mengurangi kapasitas untuk masyarakat umum memperhatikan: dibatasi
ketersediaan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas penunjang; kesiapan biaya atau anggaran pendukung; dan kemampuan menata dan mengelola untuk mengamankan prinsip-prinsip keadilan, proporsionalitas dan tidak diskriminatif.
Kategori kelompok masyarakat yang menggunakan pelayanan berjenjang dapat didasarkan pada: kemampuan ekonomi; keinginan masyarakat; dan keanggotaan dalam komunitas.
Pasal 39 (1) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dimulai sejak penyusunan standar pelayanan sampai dengan evaluasi dan pemberian penghargaan. (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk kerja sama, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta peran aktif dalam penyusunan kebijakan pelayanan publik. (3) Masyarakat dapat membentuk lembaga pengawasan pelayanan publik. (4) Tata cara pengikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.
Pengikutsertaan masyarakat dalam pelayanan publik mencakup keseluruhan proses penyelenggaraan pelayanan publik, meliputi: penyusunan
kebijakan pelayanan publik; penyusunan standar pelayanan; pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik; dan pemberian penghargaan.
Bentuk pengikutsertaan masyarakat (langsung atau tidak langsung) yaitu: Masukan; Tanggapan; laporan, dan/atau pengaduan kepada › Penyelenggara; › atasan langsung; serta › pihak terkait sesuai peraturan perundang-
undangan, atau › melalui media massa.
Kewajiban Penyelenggara untuk merespon dan memberikan informasi kepada masyarakat mengenai: tindak lanjut penyelesaian masukan; Tanggapan; serta laporan dan/atau pengaduan masyarakat yang diterimanya.
KONSEP
RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG
MEKANISME DAN KETENTUAN PEMBAYARAN GANTI RUGI DALAM PELAYANAN PUBLIK
18
UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 50 ayat (8) bahwa: mekanisme dan ketentuan pembayaran ganti rugi diatur lebih lanjut dalam peraturan presiden. Pasal 60 ayat (7) bahwa: peraturan presiden mengenai mekanisme dan ketentuan pemberian ganti rugi harus ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak UndangUndang ini diundangkan (Ket: diundangkan 18 Juli 2009).
19
maksud: sebagai pedoman bagi penyelenggara dan penerima pelayanan publik dalam pemberian ganti rugi tujuan: ›
› ›
menumbuhkan kesadaran bagi penyelenggara pelayanan agar konsisten menjaga kualitas penyelenggaraan pelayanan sesuai standar pelayanan; menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antara penyelenggara dengan penerima pelayanan; dan mewujudkan kepastian dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik. 20
mencakup tuntutan ganti rugi materiil yang diputuskan oleh penyelenggara sebagai akibat penyelenggaraan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan. Acuan: UU 25/2009 Bab VII Penyelesaian Pengaduan, Bagian Ketiga Penyelesaian Pengaduan oleh Penyelenggara Pelayanan Publik; dan Pasal 48 ayat (4) sebagai berikut: Dalam hal pengadu menuntut ganti rugi, pihak pengadu menguraikan kerugian yang ditimbulkan akibat pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan.
21
22
terdapat pengaduan yang mengandung tuntutan ganti rugi;
adanya penyimpangan atau ketidaksesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan standar pelayanan;
adanya kerugian materiil; dan
penerima pelayanan telah memenuhi kewajibannya.
23
Penyelenggara harus bertanggung jawab;
Dasar Pemberian Ganti Rugi: pengaduan, tuntutan, kerugian materiil, ketidak sesuaian standar, ketetapan/keputusan.
Batas tanggung jawab: standar – kewajiban – larangan;
Jenis ganti rugi: uang atau kompensasi ;
Pemberian Ganti Rugi tidak menghapus pidana;
Tidak berlakunya Pemberian Ganti Rugi: kesalahan pengguna.
24
25
Lain-lain (dalam Perpres)
26
VISI KEMENTERIAN PAN DAN RB “Terwujudnya aparatur negara yang profesional, efektif, efisien dan akuntabel dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi Menuju Kepemerintahan yang baik Klas Dunia Tahun 2025”
VISI PELAYANAN PUBLIK “Terselenggaranya pelayanan publik prima menuju terwujudnya pelayanan berstandar internasional pada tahun 2025”
Tugas - kewajiban Men.PAN Psl 7, UU 25/2009 ttg Yanlik
(3) Tugas: merumuskan kebijakan nasional tentang yanlik; memfasilitasi lembaga terkait; dan melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan yanlik; (4) Kewajiban: mengumumkan kebijakan nasional tentang yanlik, hasil pemantauan dan evaluasi kinerja, serta hasil koordinasi; membuat peringkat kinerja penyelenggara secara berkala; dan memberikan penghargaan kepada penyelenggara.
Tahun 2011: Seluruh kementerian / lembaga dan Pemerintah Daerah berkomitmen untuk mengimplementasikan UndangUndang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Tahun 2012: Seluruh instansi pemerintah telah melakukan penyesuaian atas kebijakan, peraturan, dan proses pelaksanaan kegiatan pelayanan di lingkungannya dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009.
Tahun 2013: Seluruh instansi pemerintah telah melakukan penyesuaian terhadap kebutuhan sarana prasarana, SDM /pelaksana, anggaran, dan mekanisme kerja pelayanan publik di lingkungannya.
Tahun 2014: Terselenggaranya pelayanan publik yang telah mengacu pada perundang-undangan.
Tahun 2025: Terselenggaranya pelayanan publik prima yang berstandar internasional.
Program/Kegiatan PAN dan RB Bid Yanlik Penyiapan Kebijakan dan Sosialisasi Pembinaan Pelayanan Publik: •Pilot Project Penerapan Standar Pelayanan Publik; •Sistem Manajemen Mutu (SMM); •Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM); •Peayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
Monitoring, Evaluasi, Penilaian, Pemeringkatan, dan Publikasi: •Implementasi UU Yanlik bagi K/L & Pemda; •Unit Kerja: Pelayanan Informasi; Buku Inovasi
wassalamu’alaikum wr.wb 30
