PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PELAYANAN PUBLIK
Oleh: Muhammad Imanuddin Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Pasal 17 UUD 1945
NAWA CITA Agenda Prioritas No.2
Membangun Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik MENTERI PANRB
MENTERI KOMINFO
Perumusan dan Sinkronisasi, Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan eGovernment (Suprastruktur/Policy & Konten)
UU
Pelaksanaan Pembangunan Sistem & Infrastruktur e-Government output
Perpres
PERAN KEMENTERIAN PANRB HARMONISASI KEBIJAKAN
TARGET 2016: 1. PERPRES SPBE 2. DRAFT RUU E-GOV
INTEGRASI SISTEM
TARGET 2019: 1. UU E-GOV 2. RANCANGAN PP 3. EVALUASI KEBIJAKAN
2025 2018 Indonesia Juara: Indonesia Bekerja
2013 Indonesia Berubah
Pelayanan Publik Kelas Dinia
Hasil pembahasan KemenPANRB dan KemenKominfo
ROADMAP E-GOVERNMENT NASIONAL 2016-2019
Pelayanan publik
2016
2017
2018
2019
Aspirasi & Pengaduan Nasional Terpadu
Informasi Penunjang sektor pertanian & perikanan*
e-Payment nasional
Integrasi pelaporan ekspor & impor*
Perizinan online terintegrasi seluruh K/L di Pusat dan Daerah untuk Pulau Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi
Sumatera, Kalimantan, Sulawesi
National Single Portal dimulai dari layanan publik di Jawa National Big Data
Layanan akta kelahiran & kematian online Jawa dan Bali
Perizinan online terintegrasi
Seluruh Indonesia
Identitas elektronik anak di Jawa dan Bali Jawa dan Bali
Sumatera, Kalimantan, Sulawesi
Seluruh Indonesia
Sistem informasi imunisasi Jawa dan Bali
Efisiensi K/L
Anggaran & Pengadaan Online (diawali dengan dana desa)
Sumatera, Kalimantan, Sulawesi PNS Data Management
Seluruh Indonesia
Integrasi data dasar pada seluruh K/L
Layanan e-Office Seluruh K/L di Pusat
Standardisasi Seluruh Portal K/L
Jawa dan Bali
Sumatera, Kalimantan, Sulawesi
Seluruh Indonesia
Standardisasi aplikasi back-office K/L
(*) memerlukan diskusi lebih lanjut dengan K/L terkait
Keterangan:
G2C
G2B
G2G
G2E
INSTANSI PELAKSANA E-GOVERNMENT
• •
Kementerian PAN RB * Harmonisasi Kebijakan * Integrasi sistem
Lembaga Sandi Negara Keamanan Informasi Publik
Kementerian Kominfo Kebijakan, pedoman dan prosedur
E-Government
BPPT Pembangunan dan Pengembangan Teknologi Informasi
Kementerian PPN/Bappenas Perencanaan
Kementerian Dalam Negeri Penerapan Pusat dan Daerah
Kementerian Keuangan Penganggaran Kementerian Pertahanan Teknologi Informasi dan Komunikasi Bid. Militer
TUJUAN AKHIR e-GOVERNMENT Kualitas Pelayanan Publik
1. Kepuasan: peningkatan akses; memperpendek proses. 2. Customization: pelayanan berdasarkan kebutuhan masyarakat. 3. Interaksi proaktif dengan masyarakat dan partisipasi masayarakat dalam decision-making.
Pemerintahan yang Efektif dan Efisien
1. Meningkatkan produktifitas dan keahlian PNS 2. Meningkatkan kolaborasi dan knowledge-sharing diantara berbagai level pemerintahan 3. Mempertajam proses bisnis pemerintahan
Reformasi Birokrasi
1. RB untuk tata kelola pemerintahan yang lebih baik (good governance) 2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas 3. Meningkatkan kinerja birokrasi
Perlu Strategi Baru Pelayanan Publik Melakukan Percepatan. Bukan biasa-biasa saja, tetapi upaya luar biasa. Perlu ide dan gagasan kreatif dalam melakukan terobosan pelayanan publik (Inovasi)
Gampang dipelajari dan direplikasi.
Mendorong Penciptaan/Pembentukan Inovasi. Menumbuhkan suasana kompetitif antar K/L/D. Inovasi yang berkualitas dan dapat direplikasi.
Connect to International Event: United Nation Public Service Award Kerjasama Multilateral, eg: OECD Kerjasama Bilateral, eg: Korea Selatan, Thailand
PERBANDINGAN PENGGUNAAN IT DAN NON-IT DALAM TOP INOVASI PELAYANAN PUBLIK TOP INOVASI PELAYANAN PUBLIK
BERBASIS IT
TIDAK BERBASIS IT
% BERBASIS IT
2014 (Top 9 Inovasi Pelayanan Publik)
7
2
77 %
2015 (Top 25 Inovasi Pelayanan Publik)
12
13
48 %
2016 (Top 35 Inovasi Pelayanan Publik)
17
18
48 %
PETA WILAYAH PERSEBARAN TOP 99 INOVASI PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2014
12 Inovasi
PETA WILAYAH PERSEBARAN TOP 99 INOVASI PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2015
16 Inovasi
PETA WILAYAH PERSEBARAN TOP 99 INOVASI PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2016
30 Inovasi
