I.
PENDAHULUAN Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan sifat dan karakter kekuasaan kehakiman dengan menyatakan “Kekuasaan
Kehakiman
adalah
kekuasaan
negara
yang
merdeka
untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Di dalam Undangundang No. 48 Tahun 2009 juga dikemukakan “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”. Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman serta peradilan negara mempunyai posisi dan peran strategis di bidang kekuasaan kehakiman karena tidak hanya membawahi 4 (empat) lingkungan peradilan tetapi juga sebagai puncak manajemen di bidang administratif, personil dan finansial
serta sarana prasarana. Kebijakan “satu atap”, memberikan
tanggungjawab dan tantangan karena Mahkamah Agung dan badan peradilan yang gberada dibawahnya dituntut untuk menunjukkan kemampuannya guna mewujudkan organisasi sebagai lembaga yang profesional, efektif, efisien, transparan serta akuntabel. Tanggung jawab Mahkamah Agung sebagai konsekuensi penyatuan atap, termaktub dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dan telah direvisi oleh Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, serta diperbaiki Undang-Undang
No.
48
Tahun
2009
Tentang
kembali
melalui
Kekuasaan Kehakiman. Justifikasi
tersebut juga termuat dalam berbagai undang-undang, yaitu melalui : Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 juncto Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 juncto Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 juncto Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
Pengadilan Agama Soe sebagai salah satu Badan Peradilan Agama yang berada dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia memiliki kewenangan : Memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sadakah dan ekonomi syariah .
1
Tugas dan peran Pengadilan Agama Soe menjadi semakin menantang, ketika kian banyak dan bervariasinya model perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama Soe seiring perkembangan teknologi dan informasi yang terjadi dan kemajuan ilmu serta tingkat pendidikan masyarakat pencari keadilan dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Soe. Ada berbagai dinamika yang secara intensif berkembang yang harus dihadapi dengan langkah persuasif, antisipatif dan jika perlu dengan tindakan korektif. Pengadilan Agama Soe harus melakukan langkah kongkrit, berkaitan dengan adanya upaya dan kebijakan Pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang serius pemberantasan Mafia Hukum yang dicanangkan Presiden melalui pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum tanggal 31 Desember 2009.
Sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2009, Pengadilan Agama Soe melaksanakan berbagai program dengan capaian, antara lain: (1) Program Reformasi Birokrasi yang berfokus pada penataan organisasi, perbaikan tata kerja, pengembangan sumber daya manusia, dan manajemen dukungan teknologi dan informasi; (2) upaya meningkatkan kualitas hakim dan aparatur peradilan dengan mengikutsertakan hakim dan Aparat peradilan agama soe lainnya pada kegiatan Bimbingan Teknis sesuai bidang tugasnya, (3) mendorong keterbukaan informasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah
Agung
No.
144/KMA/SK/VIII/2007 Tentang Keterbukaan Informasi di
Pengadilan; (4) Penguatan sistem pengawasan internal.
Reformasi Birokrasi pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2016, Pengadilan Agama Soe melanjutkan program reformasi birokrasi dari tahun sebelumnya dengan berfokus pada (1) Manajemen Perubahan; (2) Penataan peraturan perudang-undangan; (3) Penataan dan Penguatan organisasi; (4) Penataan Tata Laksana; (5) Penataan Sistem Manajemen SDM; (6) Penguatan Akuntabilitas; (7) Penguatan Pengawasan; (8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
Dari sekian banyak upaya pembaharuan yang dilaksanakan Pengadilan Agama Soe, tentu selalu menyiskan kendala yang perlu untuk di kaji ulang metode dan kebijakan pelaksanaannya sehingga menjadi evaluasi akhir demi menentukan langkah yang lebih “komprehensif, sistematis dan berkelanjutan”, meliputi pembenahan di seluruh aspek peradilan dalam kerangka pembaruan peradilan, termasuk untuk mengakomodasi inisiatif pembaruan Pengadilan Agama Soe, dengan tetap merujuk pada road map Mahkamah Agung dan road map Pengadilan Agama Soe 2010 – 2035.
2
II.
DASAR HUKUM REFORMASI BIROKRASI PENGADILAN AGAMA SOE Berbagai peraturan pemerintah sebagai landasan legal dan operasional untuk mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi periode 2015 - 2019, antara lain sebagai berikut: 1.
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
2.
Peraturan
Menteri
Negara
Pendayagunaan
Aparatur
Negara
Nomor
:
PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi ; 3.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015 – 2019;
4.
Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 033/KMA/SK/III/2011 tentang Pembentukan
Tim
Pembaharuan
Peradilan.
(Tim
pembaruan
peradilan
bertanggung jawab untuk melaksanakan dan menyelesaikan program RB sesuai dengan areanya; 5.
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 43/KMA/SK/III/2013 tentang Penunjukan Koordinator Assesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
6.
Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Nomor : 5/BP/SK/II/2013 tentang Pembentukan Tim Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
7.
Surat
Keputusan
Ketua
A6/49/KP.01.1/SK/I/2016
Pengadilan
tentang
Agama
Pembentukan
Soe Tim
Nomor Reformasi
:
W23Birokrasi
Pengadilan Agama Soe Tahun 2016. III. CAPAIAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pengadilan Agama Soe terus mengiringi upaya pencapaian visi, misi, dan kinerja Mahkamah Agung yang dilaksanakan dengan penuh semangat
dan
melibatkan
semua
aspek
yang
mendukung.
Faktor
kunci
keberhasilan Reformasi Birokrasi di Pengadilan Agama Soe antara lain: a.
Komitmen semua level manajemen mengawal keberhasilan Reformasi Birokrasi. dalam seluruh tahap Reformasi Birokrasi Pengadilan Agama Soe, komitmen pimpinan
selalu didapatkan, ditandai dengan penandatangan kesiapan pimpinan
Pengadilan Agama Soe untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi, serta pelaksanaan Reformasi Birokrasi menjadi fokus prioritas kegiatan Pengadilan Agama Soe sejak
3
diterbitkannya cetak biru Mahkamah Agung tahun 2003-2009 dan cetak biru 20102035. b.
Internalisasi Reformasi Birokrasi melalui integrasi kegiatan utamanya terkait revolusi mental pada aparatur Pengadilan Agama Soe. Pada hakikatnya, seluruh pelaksanaan program dan kegiatan di Pengadilan Agama Soe merupakan program dan kegiatan yang mengalami proses perbaikan secara terus menerus, dengan tujuan utama untuk kepentingan masyarakat.
c.
Mengerahkan seluruh sumber daya untuk mendukung Reformasi Birokrasi. Keterlibatan seluruh komponen organisasi, merupakan salah satu bentuk komitmen pimpinan Pengadilan Agama Soe untuk mensukseskan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pengadilan Agama Soe. Upaya pengerahan seluruh sumber daya juga akan dijalankan seiring dengan peningkatan efisiensi penggunaan anggaran dan efektifitas pemanfaatan sarana dan prasarana.
d.
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara konsisten. Reformasi Birokrasi di lingkungan Pengadilan Agama Soe diupayakan menjadi kebutuhan Pengadilan Agama Soe, tidak hanya ketika Reformasi Birokrasi menjadi prioritas pemerintah, tetapi sudah merupakan kebutuhan organisasi.
e.
Pencapaian dan peningkatan target secara berkesinambungan. Pada dasarnya Reformasi Birokrasi adalah sesuatu yang dilakukan untuk tujuan birokrasi yang lebih baik.
f.
Upaya perbaikan dilakukan secara terus-menerus, holistik, terstruktur, dan berorientasi pada hasil. Upaya perbaikan terus menerus akan dilakukan baik dari sisi dokumen (akan menjadi living document) maupun pada tahap implementasi serta monitoring dan evaluasinya.
1.
Manajemen Perubahan Kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pengadilan Agama Soe di bidang manajemen perubahan dapat dilihat dari capaian pada 4 (empat) program reformasi sebagai berikut: A. Tim Reformasi Birokasi Telah dibentuk Tim Reformasi Birokrasi sesuai kebutuhan organisasi sebagaimana Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Soe : a.
Surat
Keputusan
Ketua
Pengadilan
Agama
Soe
Nomor
:
W23-
A6/49/KP.01.1/SK/I/2016 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Pengadilan Agama Soe Tahun 2016 tanggal 4 Januari 2016.
4
b. Surat
Keputusan
Ketua
Pengadilan
Agama
Soe
Nomor
:
W23-
A6/79/KP.01.1/SK/I/2017 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Pengadilan Agama Soe Tahun 2017 tanggal 26 Januari 2017. c.
Tim Reformasi Birokrasi melaksanakan tugas :
Merumuskan kebijakan, rencana dan program reformasi birokrasi di Pengadilan Agama Soe.
Melaksanakan
dan
menjabarkan
penjaminan
kualitas
(Quality
Assurance) 8 (delapan) area perubahan dengan menyesuaikan kondisi dan keadaan yaitu : 1. Pola Pikir dan Budaya Kerja (manajemen perubahan) 2. Penataan Peraturan perundang-undangan 3. Penataan dan penguatan organisasi 4. Penataan Tatalaksana 5. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur 6. Penguatan Akuntabilitas 7. Penguatan Pengawasan 8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik d. Tim Reformasi Birokrasi telah melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti langsung kepada aparatur yang bertugas melaksanakan perubahan tersebut.
B. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kinerja a.
Pimpinan dan Panitera serta Sekretaris telah terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui rapat kerja dan rapat koordinasi yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Agama Kupang sebagai upaya pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dipimpin oleh pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Kupang.
b. Telah dilaksanakan apel pembinaan secara reguler setiap pagi dan diskusi internaslisasi Tupoksi dan Reformasi Birokrasi Pengadilan Agama Soe untuk menguatkan komitmen pelaksanaan reformasi birokrasi yang sedang dan akan dilakukan yang cakupannya menjangkau seluruh
pegawai
dan
pemangku kepentingan terkait.
5
c.
Sudah ditunjuk pegawai dan hakim sebagai role model Pengadilan Agama Soe tahun 2016 sebagai upaya penggugah untuk menjadi teladan dalam budaya kerja dan perubahan pola pikir bagi aparatur Pengadilan Agama Soe lainnya.
2.
Penataan Peraturan Perundang-Undangan Kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pengadilan Agama Soe di bidang Penataan Peraturan Perundang-Undangan dapat dilihat dari capaian pada 2 (dua) program reformasi sebagai berikut: A. Harmonisasi dan Sinkronisasi a.
Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan untuk harmonisasi terhadap : 1) Surat
Keputusan
Ketua
271/KMA/SK/X/2013
Mahkamah
tentang
Pedoman
Agung
RI
Nomor
Penyusunan
:
Kebijakan
Mahkamah Agung. 2) Surat
Keputusan
Ketua
Mahkamah
Agung
RI
Nomor:
26/KMA/SK/II/2014 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan dan Sistem Informasi Manajemen Perkara Berbasis Elektronik. b. Telah dilakukan sinkronisasi terhadap peraturan perundang-undangan : SEMA No. 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali telah diubah dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas SEMA No. 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali. 3.
Penataan dan Penguatan Organisasi A. Evaluasi a.
Telah dilakukan evaluasi untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi melalui Evaluasi Pemisahan Organisasi Panitera dan Sekretaris dan kebutuhan personil aparatur di Pengadilan Agama Soe.
b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkina adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan berdasarkan cetak biru MA RI tahun 2010-2935 pada Bab VI arahan Pembaruan Akuntabilitas Sistem Pengawasan. 6
B. Penataan Seluruh hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan permohonan terhadap kendala yang dialami di Pengadilan Agama Soe kepada Pengadilan Tinggi Agama Kupang baik secara laporan tertulis maupun laporan / permohonan lisan dalam setiap Rapat Koordinasi di Pengadilan Tinggi Agama Kupang.
4.
Penataan Tatalaksana A. Prosedur Operasional Tetap (SOP) a.
Pengadilan Agama Soe telah membuat SOP melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Soe Nomor : W23-A6/43/OT.00/SK/I/2016 tanggal 04 januari 2016 tentang Penerapan Standard Operating Procedure (SOP) yang sesuai dengan tugas dan fungsi
masing-masing personil sebagaimana Surat
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI
Nomor : 026/KMA/SK/II/2012
tentang Standar Pelayanan Peradilan, Persesma Nomor 01 tahun 2012 tentang Pedoman Monev Terhadap SOP Dilingkungan Mahkamah Agung RI dan badan Peradilan Dibawahnya dan Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 02 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP dilingkungan Mahkamah Agung RI dan badan Peradilan Dibawahnya. b. Pengadilan Agama Soe telah menerapkan prosedur operasional tetap (SOP)
pada masing-masing hirarki jabatan dalam organisasi Pengadilan
Agama Soe. c. Terdapat evalusi terhadap efisiensi dan efektivitas pelaksanaan SOP dan hasilnya telah ditindaklanjuti berupa evaluasi SOP mengacu SK Sekma Nomor 01 dan 02 tahun 2012 dan SK Dirjen Badilag Nomor : 0012/DJA.1/SK/KU/II/2014
tentang
Kegiatan
Penyusunan
Naskah
Ketatalaksanaan Monitoring dan Evaluasi SOP Ditjen Badilag.
B. E-Government a.
Pengadilan Agama Soe bersama pengadilan lain dibawah mahkamah Agung Republik Indonesia sudah memiliki rencana pengembangan e-government dilingkungan instansi berupa Master Plan SIMARI.
7
b. Sudah dilakukan implementasi pengembangan e-government secara terintegrasi melalui : 1) Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Soe nomor : W23A6/50/HM.02.3/I/SK/2016
tanggal
04
Januari
2016
tentang
Pembentukan TIM Teknologi Informasi Penagadilan Agama Soe 2) Aplikasi KOMDANAS. c. Sudah dilakukan implementasi pengembangan e-government secara terintegrasi berdasarkan SK Ketua Pengadilan Agama Soe Nomor : W23A6/23.d/HK.05/I/SK/2016 tanggal 04 Januari 2016 tentang Pengelolaan Meja Pengaduan Pengadilan Agama Soe dengan merujuk pada SK KMA Nomor 1144/KMA/SK/I/2011, SIMARI, Website MARI, Meja pengaduan di 4 (empat) lingkungan peradilan. d. Sudah dilakukan implementasi pengembangan e-government secara terintegrasi
berupa:
SMS
Gateway/SMS
Pengaduan/Proses
Berpekara/CTS/Sistem Penelusuran Perkara/SIADPA / Direktori Putusan Pengadilan Agama Soe/One Day Publish.
C. Keterbukaan Informasi Publik a.
Telah ada kebijakan pimpinan tentang keterbukaan informasi berdasarkan SK Ketua Pengadilan Agama Soe Nomor : W23-A6/23.c/HK.05/I/2016 tanggal 04 Januari 2016 tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Meja Informasi Pengadilan Agama Soe yang merujuk pada SK KMA Nomor 1-144 tahun 2011, Surat Dirjen Badilag Nomor 2189/DJA.l/HM.00/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi Dilingkungan Peradilan Agama, Keputusan Sekretaris MA No.1/SEK/SK/I/2014 tentang penerapan unit layanan pengadaan pada
Ditjen Badilum,Badilag, Badimiltun dan Bawas
MA-RI) dan Surat Sekretaris MA tentang Permintaan Lembar Pengesahan Rencana Umum Pengadaan (RUP) tahun anggaran 2014. b. Seluruh informasi publik telah dapat diakses melalui Meja Informasi dan Website Pengadilan Agam Soe. c.
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik melalui dan telah ditindaklanjuti sesuai hasil evaluasi tersebut.
8
5.
Penataan Sistem Manajemen SDM Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pengadilan Agama Soe di bidang penataan sistem manajemen SDM dapat dilihat pada program reformasi sebagai berikut : A. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi Telah dilakukan analisis beban jabatan dan analisis beban kerja kepada seluruh jabatan di lingkungan sesuai kebutuhan satker Pengadilan Agama Soe dan diusulkan ke Pengadilan Tinggi Agama Kupang baik secara tertulis berupa laporan keadaan pegawai dalam laporan kendala satuan kerja maupun secara lisan yang disampaikan langsung pada saat kegiatan Rapat kerja / Rapat koordinasi di Pengadilan Tinggi Agama Kupang yang merujuk SK Ketua Mahkamah Agung RINomor: 192/KMA/SK/XI/2014 tentang pembaruan pola promosi dan mutasi hakim peradilan agama. B. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi a.
Telah terdapat kebijakan tentang kompetensi jabatan untuk melaksanakan tupoksi jabatan yang merujuk Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 019A/SEK/SK/3/2012 tentang Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Mahkamah Agung dan 4 (empat) Lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung tanggal 29 Maret 2012;
b. Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi kepada seluruh pegawai dan diusulkan untuk mengikuti Diklat PIM, Ujian Sertifikasi PBJ, Diklat Bendahara, dan BIMTEK. c.
Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi secara berkala untuk mengetahui perkembangan dan kendala selanjutnya untuk diusulkan ke Pengadilan Tinggi Agama Kupang.
C. Penetapan Kinerja Individu a.
Penerapan penetapan kinerja individu telah dilakukan terhadap seluruh pegawai yang tertuang dalam SK Ketua Pengadilan Agama Soe Nomor : W23A6/64.a/OT.01.3/SK/I/2016 tanggal 04 Januari 2016 tentang Penetepan Kinerja Individu. Keputusajn ini merujuk pada : 1) SK Penetapan SKP Peraturan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2013 Tanggal 3 Januari 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS.
9
2) Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 03 Tahun 2013 tentang Pedoman SKP di Lingkungan Mahkamah Agung RI.Seluruh pegawai telah melakukan penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi melalui Sasaran Kerja Pegawai (SKP) pada masingmasing Unit Eselon I. b. Para pegawai Pengadilan Agama Soe telah memiliki ukuran kinerja individu yang sesuai dengan indikator kinerja individu diatasnya melalui SKP. c.
Pengukuran kinerja individu dilakukan secara triwulanan yang dapat dilihat dari Penilaian Capaian Sasaran kerja PNS .
D. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai a.
Telah terdapat kebijakan tentang disiplin/kode etik/kode perilaku yaitu Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Kode Etik panitera dan Jurusita serta Kode Etik tentang aturan PNS Pengadilan Agama Soe.
b. Aturan displin hakim telah diimplementasikan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkmah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya. c.
Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah diimplementasikan kepada seluruh aparat Pengadilan Agama Soe yang dibuktikan dengan pemberlakuan disiplin sebagaimana yang diatur sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Displin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya beserta perubahannya Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 069/KMA/SK/V/2009 tentang Perubahan Pertama
Atas
Keputusan
Ketua
Mahkamah
Agung
RI
Nomor
:
071/KMA/SK/V/2008 Tentang Ketentuan Penegakan Displin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.
10
E.
Sistem Informasi Pegawai a.
Telah terdapat sistem informasi yang dibangun sesuai dengan kebutuhan yaitu Sistem informasi SDM pada SIMARI Terintegrasi dibangun sesuai dengan Master Plan IT Mahkamah Agung RI tahun Anggaran 2010, Simpeg Badilag MA.
b. Terus dilakukan pemutakhiran Sistem Informasi Kepegawaian yang terlihat dari proses update data kepegawaian dan terintegrasi dengan Sistem Informasi Mahkamah Agung RI. c.
Sistem informasi kepegawaian digunakan sebagai pendukung kebijakan manajemen pengisian
SDM jabatan
diantaranya dalam
melalui
proses
kenaikan pangkat,
Rapat Baperjakat Pengadilan Tinggi Agama
Kupang, Badilag maupun Mahkamah Agung RI. 6.
Penguatan Akuntabilitas Capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pengadilan Agama soe di bidang penguatan akuntabilitas dapat dilihat dari capaian pada 2 (dua) program reformasi sebagai berikut : A. Keterlibatan Pimpinan a.
Seluruh pimpinan telah terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra dengan ditetapkan SK Ketua Pengadilan Agama Soe Nomor : W23A6/28.a/SK/OT.00/I/2015, tanggal 02 Januari 2015 tentang Pembentukan Tim Penyusun Renstra Pengadilan Agama soe Tahun 2015 s.d 2019 yang merujuk pada SK Nomor : 40/KMA/SK/III/2014 tentang Pembentukan Tim Penyusun Renstra Mahkamah Agung RI Tahun 2015 s.d 2019.
b. Seluruh pimpinan telah terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja, dengan ditetapkan Penetapan Kinerja Pengadilan Agama soe Tahun 2016; c.
Seluruh pimpinan telah memantau pencapaian kinerja secara berkala dengan dilaksanakannya hasil Reviu Renstra Pengadilan Agama soe 2015 s.d 2016.
B. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja a.
Seluruh unit organisasi telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja.
11
b. Telah
ditetapkan
pedoman
akuntabilitas
kinerja
berupa SK Ketua
Pengadilan Agama Soe Nomor : W23-A6/300.a/SK/OT.00/I/2015, tanggal 02 Juni 2016 tentang tentang Pembentukan Tim Revieu Indikator
Kinerja
Utama Pengadilan Agama soe yang merujuk pada SK Sekretaris Mahkamah Agung
RI Nomor:
041/SEK/SK/VIII/2012 tentang Penetapan
Revieu
Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI. c.
Telah dilaksanakan pemutakhiran data kinerja dilakukan secara berkala melalui laporan SIMARI dan Komdanas, e-monev Bappenas dan e-monev anggaran.
7.
Penguatan Pengawasan Kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pengadilan Agama Soe di bidang penguatan pengawasan dapat dilihat dari capaian pada program - program reformasi sebagai berikut:
A. Gratifikasi a.
Telah terdapat kebijakan dalam penanganan gratifikasi yang termuat dalam
SK
Ketua
Pengadilan
Agama
Soe
Nomor
:
W23-
A6/63.a/OT.00/SK/I/2016, tanggal 4 Januari 2016 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Agama Soe tahun 2016 untuk menjabarkan : 1) SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 138A/KMA/SK/VIII/2014 tentang
Pembentukan
Unit
Pengendali
Gratifikasi
Lingkungan
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya. 2) Peraturan Sekma Nomor: 3 Tahun 2014 tentang Penanganan Gratifikasi di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya. b. Public campaign telah dilakukan secara berkala diantaranya melalui website, brosur dan banner di Pengadilan Agama Soe.
12
Gambar Publick Campaign Anti Gratifikasi B.
Penerapan SPIP Telah terdapat peraturan Pimpinan organisasi tentang SPIP yaitu SK Ketua PA Soe No : W23-A6/26.a/HK.00/SK/I/2016 tanggal 4 Januari 2016 tentang Sistem Pengendalian Internal PA Soe tahun 2016 yang merujuk pada SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 151A/KMA/SK/IX/2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan MA-RI.
C. Pengaduan Masyarakat a.
Telah ditetapkan kebijakan tentang penanganan pengaduan melalui SK Ketua Pengadilan Agama Soe Nomor: W23-A6/23.d/HK.05/I/2016 tentang Pembentukan Petugas Pengelolaan Meja Pengaduan Pada Pengadilan Agama Soe.
13
b. Seluruh hasil penanganan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti dan dapat diakses melalui https://www.pa.soe.go.id namun hingga saat ini belum ada pengaduan yang diadukan sehingga belum ada tindak lanjutnya.
Foto Meja Informasi dan Meja Pengaduan
c.
Seluruh
hasil
penanganan
pengaduan
masyarakat
ditindaklanjuti
diantaranya melalui: 1) Hukuman disiplin sudah dipublikasikan pada website Mahkamah Agung dan website Badan Pengawasan tiap 3 bulan sekali. 2) Surat pemberitahuan kepada Pelapor bahwa pengaduan sudah ditindaklanjuti. 3) Data Pengaduan masyarakat diupload pada website Bawas dan dilaporakan pada Laporan Tahunan Pengadilan Agama Soe. D. Whistle-Blowing System a.
Telah terdapat kebijakan tentang Whistle Blowing System yang ditampung pada SK. Kabawas No : 62a/BP/SK/X/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Internal (Whistle Blower) di Lingkungan MA dan badan peradilan dibawahnya.
b. Whistle blowing
system
telah
disosialisasikan
ke
seluruh
Aparat
Pengadilan Agama Soe. c.
Kebijakan whistle blowing system telah diimplementasikan dimana penyampaian
pengaduan
berkaitan
dengan
whistleblowerjustice 14
collabulator
melalui
aplikasi
sistem
web
bawas
dengan
alamat
http://bawas.mahkamagung.goidportal/whistleblowing-system/wbs-login.
E.
Penanganan Benturan Kepentingan Telah terdapat peraturan/kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan yaitu SK Sekma No : 59A/Sek/SK/11/2014 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya.
F.
Pembangunan Zona Integritas Telah terdapat Dokumen Pencanangan Zona Integritas ditandatangani sesuai SK Ketua Pengadilan Agama Soe Nomor : W23-A6/63.a/OT.00/SK/I/2016, tanggal 4 Januari 2016 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Agama Soe tahun 2016 yang merujuk pada SK KMA No : 194A/KMA/SK/XI/2014
tentang
Pembentukan
Tim
Pembangunan
Zona
Integritas Mahkamah Agung.
Foto Banner Anti Korupsi
G. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) a.
Seluruh rekomendasi yang memerlukan komitmen pimpinan telah ditindaklanjuti dalam 2 tahun terakhir diataranya terdapat dalam monitoring pemeriksaan reguler Bawas MA.
15
b. Sebagian besar fungsi pengawasan internal tertangani oleh SDM yang kompeten baik secara kuantitas maupun kualitas dengan cara melakukan kegiatan Assessment Aparat Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI. c.
APIP didukung dengan anggaran yang memadai yang terdapat dalam DIPA Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.
d. Seluruh fungsi pengawasan internal berfokus pada client dan audit berbasis risiko yang terdapat dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan. 8.
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pengadilan Agama Soe di bidang peningkatan kualitas pelayanan publik dapat dilihat dari capaian pada 4 (empat) program reformasi sebagai berikut: A. Standar Pelayanan a. Telah
dibuat
SK
Ketua
Pengadilan
Agama
Soe
Nomor:
W23-
A6/43/OT.00/I/2016, Tentang Penetapan Standar Operating Procedure (SOP). b. Telah terdapat kebijakan standar pelayanan yang mencakup kejelasan biaya, waktu, melalui mengacu kepada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011. c.
Standar pelayanan telah dimaklumatkan pada seluruh jenis pelayanan melalui Website Pengadilan Agama Soe, informasi standar pelayanan dan jadwal sidang.
d. Telah disusun SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan pada seluruh jenis pelayanan melalui SOP Kehumasan tentang standar pelayanan.
B. Budaya Pelayanan Prima a.
Telah dilaksanakan informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media yaitu : Website Pengadilan Agama Soe,
SIPP,
Direktori
Putusan, Papan Pengumuman, b. Telah tersedianya ruang bermain untuk anak dan ruang menyusui bagi para pihak, sehingga para pihak merasa nyaman saat berada di Pengadilan Agama Soe. c.
Telah dilakukan pelayanan secara terpadu/terintegrasi melalui sarana layanan berupa: 1) Adanya Meja 1, Meja 2 dan Meja 3 dalam Pelayanan Perkara; 2) Layanan Sidang Keliling dan Pelayanan Sidang Terpadu;
16
3) Desk Information. d. Telah ditetapkan Rool Model Pegawai dan hakim PA Soe berdasarkan SK Ketua Pengadilan Agama Soe Nomor : W23-A6/54/KP/02.1/SK/I/2016 tanggal 04 Januari 2016 tentang Penetapan Pegawai / Pejabat serta honorer sebagai Rool Model PA Soe Tahun 2016.
C. Pengelolaan Pengaduan a.
Telah ditetapkan media pelayanan pengaduan secara jelas dan terbuka berdasarkan
SK
Ketua
Pengadilan
Agama
Nomor
:
W23-
A6/23.d/HK.05/I/2016 tanggal 04 Januari 2016 tentang Pembentukan Petuagas Meja Pengaduan Pengadilan Agama Soe dan dapat diakses melalui Web Pengadilan Agama Soe, Meja Pengaduan. b. Telah ditetapkan SOP pelayanan pengaduan secara komprehensif melalui SOP Pelayanan Pengaduan Pengadilan Agama Soe. c.
Telah ditetapkan unit pengelola pengaduan yaitu melalui Layanan Pengaduan pada Pengadilan Agama Soe, Meja Informasi di Pengadilan Agama Soe.
D. Pemanfaatan Teknologi Informasi a.
Telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan melalui Sistem Penelesuran Perkara (SIPP) dan Website Pengadilan Agama Soe.
b. Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus berupa Dokumen Teknis Pengembangan Sistem IT
Pengadilan Agama Soe, demi terpenuhinya
pelayanan yang prima bagi masarakat pencari keadilan.
IV. EVALUASI A.
HAMBATAN / PERMASALAHAN Road Map Pengadilan Agama Soe tahun 2015-2019 telah diupayakan untuk membangun citra positif peradilan, melalui berbagai program berdasarkan hasil evaluasi Refomasi Birokarasi tahun 2010 – 2014 dan berdasarkan arahan dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan tahun 2010-2035, berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian reformasi birokrasi
pada tahun 2014 yang dilakukan penilaian tahun
2015, Mahkamah Agung mendapatkan nilai 73,44% (predikat BB atau sangat baik) yang berhasil dilaksanakan.
17
Dalam rangka melaksanakan fungsi kekuasaaan kehakiman Pengadilan Agama Soe bersama badan peradilan lainnya secara organisasi, administratif dan finansial, dengan terus merujuk pada Cetak Biru 2010-2035 dan Rencana Strategis 2015-2019 sedang dan akan terus melakukan berbagai langkah kebijakan strategis guna mewujudkan visi dan misi Mahkamah Agung. Pelaksanaan kebijakan tersebut seperti telah disebutkan sebelumnya telah memberikan banyak capaian dan kemajuan namun Pengadilan Agama Soe masih dihadapkan pada beberapa kondisi obyektif yang harus diselesaikan untuk meningkatkan kinerja peradilan yaitu :
1. Keterbatasan Jumlah Aparat Keterbatasan jumlah aparatur menjadi hambatan paling dominan karena dalam pelaksaan teknis lapangan ketersediaan aparat menjadi syarat suksesnya pelaksanaan program yang telah direncanakan. Minimnya aparatur pada Pengadilan Agama Soe berkonsekwensi langsung pada tingkat kompetisi untuk meningkatkan prestasi kerja dalam menghasilkan kinerja instansi yang baik. 2. Kompetensi Aparatur Pengembangan e-government menuntut kompetensi sumber daya manusia (SDM). Mendorong birokrasi
menuju
birokrasi
modern
mensyaratkan
kompetensi aparatur yang menguasai sarana yang canggih dan modern yang diingini itu sehingga harapan mewujudkan Mahkamah Agung Menjadi lembaga yang modern menuntut SDM yang sanggup mengendalikan sarana maupun prasarana yang mampu menghantar birokrasi menuju birokrasi yang modern dan efektif. 3. Anggaran Pengadilan Agama Soe berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Komitmen ini tentu berimplikasi pada dibutuhkannya anggaran tambahan demi untuk menyiapkan sarana yang memadai dan nyaman serta mensupport terintegrasinya setiap proses pelayanan secara nasional.
B.
RENCANA TINDAK LANJUT Dari permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pengadilan Agama Soe maka telah disusun rencana tindak lanjut sebagai berikut :
18
1.
Memohon Kepada pimpinan Mahkamah Agung melalui pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Kupang agar dapat ditambah aparat Pengadilan Agama Soe sehingga kendala keterbatasan pegawai dapat segera teratasi.
2.
Untuk meningkatkan kompetensi aparatur Pengadilan Agama Soe maka telah dibuat komitmen untuk mengikutsertakan aparatur Pengadilan Agama Soe pada setiap kesempatan bimtek / pelatihan serta sosialisasi sesuai dengan bidang tugas setiap aparat Pengadilana Agama Soe.
3.
Demi merealisasikan kebijakan pimpinan Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Pengadilan Agama Soe tentu tidak bisa terlepas dari kebutuhan anggaran. Menyediakan ruang bermain anak, ruang menyusui dan lain-lain sebagai tindak lanjut melaksanakan kebijakan pimpinan Mahkamah Agung tentu butuh anggaran. Ketiadaan anggaran yang sesuai peruntukkannya memicu terjadinya penyimpangan penggunanaan anggaran, oleh karena itu Pengadilan Asgama Soe telah menyusun rencana kebutuhan anggara sesuai kebutuhan terkini sebagaimana tindakan merealisasikan kebijakan pimpinan Mahkamah Agung tersebut dan meminta kepada pimpinan Mahkamah Agung melalui Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Kupang agar dapat memberikan anggaran sesuai rencana kebutuhan satuan kerja Pengadilan Agama Soe.
V.
PENIALAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI (PMPRB) Berdasarkan hasil penilaian mandiri sebagaimana yang tertuang dalam lembar kerja evaluasi dan lembar isian formulir evidence maka diperoleh hasil sebagaimana yang dijabarkan dalam tabel dan grafik sebagai berikut :
19
PROSES
%
HASIL
%
MANAJEMEN PERUBAHAN (5)
5
69,27
KAPASITAS DAN AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI (20)
20
83,54
PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (5)
5
54,25
PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN (10)
10
100
PENATAAN DAN ORGANISASI (6)
6
94,44
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (10)
10
63
PENATAAN TATA LAKSANA (5)
5
91,70
PENATAAN SISTEM MANAJEMEN (15)
15
94,93
PENGUATAN AKUNTABILITAS (6)
6
87,87
PENGUATAN PENGAWASAN (12)
12
90,54
PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK (6)
6
84,25
PENGUATAN
KUALITAS
TOTAL PROSES
60
TOTAL HASIL
40
82,18
INDEKS RB
100
82,91
83,40
SKOR PMPRB Penilaian Hasil Persentase 120,00 100 100,00
83,54
80,00
63
60,00
KAPASITAS DAN AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI (20) PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN (10)
40,00 20,00 KAPASITAS DAN PEMERINTAH AKUNTABILITAS YANG BERSIH KINERJA DAN BEBAS KKN ORGANISASI (20) (10)
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (10)
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (10)
20
SKOR PMRB Penilaian Proses (Presentase)
94,44
100,00 69,27 54,25
91,70
94,93
87,87
90,54
84,25
50,00
0,00
21
