PROGRAM KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI DAN INDIKATOR KINERJA PENGADILAN AGAMA TUAL 2016 – 2017
No
PROGRAM DAN KEGIATAN
1
2
INDIKATOR KINERJA KELUARAN ( HASIL (OUTCOMES) OUTPUTS) 3
4
I. PERUBAHAN MINDSET (POLA PIKIR) DAN CULTURE SET (BUDAYA KERJA) 1.
Memperbaharui Tim
Diterbitkan SK KPA
1. Meningkatnya komitmen
Reformasi Birokrasi
Tentang:
pimpinan
dan Tim manajemen
1. Tim Reformasi Birokrasi;
pegawai
perubahan.
2. Meningkatkan
melaksanakan Reformasi
dan
seluruh untuk
Birokrasi;
pelaksanaan MoU dengan BPKP; 3. Tim Satgas RB dan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah). 2.
3.
Memantapkan desain Melanjutkan
standar
teknis manajemen
penilaian role model pada
perubahan.
pegawai yang berprestasi
Melanjutkan
1. Melanjutkan
sosialisasi
pelaksanaan
aturan
yang berkaitan
sosialisasi perubahan
dengan
manajemen kepada
Birokrasi, seperti: Cetak
seluruh pegawai.
Biru, Surat Edaran, Surat
2. Terwujudnya perubahan pola pikir dan budaya kerja;
Reformasi
Keputusan, Sistem atau Prosedur yang terbaru dari Mahkamah Agung 3. Semakin
resiko kegagalan yang
RI; 2. Tim strategi
menurunnya
mempersiapkan dan
jadwal
kegiatan komunikasi/sosialisasi manajemen.
disebabkan resistensi perubahan;
adanya terhadap
4.
Melanjutkan
1. Melanjutkan
pemetaan
monitoring dan
terhadap area kritis yang
evaluasi pelaksanaan
resistensi
Reformasi Birokrasi.
perubahan;
terhadap
4. Terbangunnya persamaan persepsi dan
2. Memperbaharui strategi/cara
komitmen
mengatasi
dalam
melaksanakan kegiatan.
resistensi tersebut. 5.
Melaporkan hasil
1. Laporan mengenai area
Reformasi Birokrasi
kritis yang resistensi atas
kepada atasan.
perubahan; 2. Laporan mengenai hasil survei kepuasan pegawai terhadap organisasi.
6.
Internalisasi nilai-
Melakukan pemahaman
Terwujudnya perubahan
nilai dalam rangka
nilai melalui nasihat dan
pola pikir dan budaya kerja.
perubahan mindset
arahan pada kegiatan
dan culture set.
kultum, diskusi dan amanat apel pagi.
II. PENGUATAN PENGAWASAN 1.
Melanjutkan
Melanjutkan
mekanisme
pengawasan
pengawasan
rutin/reguler.
pelaksanaan Meningkatnya melekat
dan dan
kepatuhan
efektifitas terhadap
aturan-aturan
melekat dan
pengelolaan
pengawasan
Negara.
serta keuangan
rutin/reguler. III. PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA 1.
Melanjutkan
1. Tertibnya
kehadiran
1. Terciptanya disiplin
penguatan
pegawai
yang
akuntabilitas
terdokumentasikan,
baik
2. Meningkatnya
kinerja pegawai.
secara
maupun
kapabilitas dan
manual
akuntabilitas kinerja.
elektrik; 2. Memaksimalkan pengawasan dari atasan langsung
pegawai;
terhadap
bawahannya,
dengan
menggunakan instrument Buku Catatan Penilaian (SE
BAKN
No.02/SE/1980); 3. Memberikan reward bagi pegawai yang berprestasi dan
punishment/sanksi
bagi
pegawai
yang
melakukan pelanggaran. IV. PENATAAN TATA LAKSANA 1.
Mendesain tata ruang agar pencari
1. Menyediakan
ruangan
1. Terlaksananya
suatu
yang nyaman dan aman;
sistem, proses yang jelas,
2. Memisahkan ruang kerja,
efektif, efisien terukur
mengakses
jalur keluar masuk dan
dan yang sesuai dengan
pelayanan yang
termpat parkir, mushalla,
prinsip good goverment;
bebas KKN dan
kamar kecil, dan kantin
2. Terciptanya kondisi yang
tidak memihak.
pegawai dari tamu pencari
bebas dari KKN dan
.
keadilan.
tidak memihak.
keadilan mudah
V. PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI 1.
Melanjutkan
Terwujudnya
penataan tugas dan
organisasi
fungsi Pengadilan
mendukung
Agama Tual.
tujuan
fungsi Meningkatnya yang
pokok
efektifitas
mampu dan efisiensi pelaksanaan
tercapainya tugas dan fungsi organisasi. organisasi
(TUPOKSI). 2.
Melanjutkan
Tersedianya uraian tugas (job
Terciptanya organisasi yang
pemberdayaan
description).
tepat fungsi dan terukur.
setiap
unit
kerja
yang ada.
VI. PENATAAN SISTEM MANAJEMAN SDM APARATUR
1.
2.
3.
Menganalisa beban
Terwujudnya
keseimbangan Terhindarnya dari kondisi
kerja pegawai.
beban kerja pegawai sesuai overload
underload
dengan tugas.
beban kerja pegawai.
Penyusunan
Tersedianya dokumen standar
Terwujudnya
Standar
kompetensi jabatan.
kompetensi untuk masing-
profil
Kompetensi
masing jabatan di dalam
Jabatan.
organisasi dan tersedianya
Assesment individu Tersedianya peta profil
informasi
berdasarkan
komprehensif
kompetensi individu.
secara dan
akurat
profil kompetensi individu.
kompetensi. 4.
dan
Penerapan Sistem
Tersedianya indikator kinerja
Terwujudnya
Penilaian Kinerja
individu yang terukur.
pengukuran kinerja individu
Individu.
sistem
yang obyektif, transparan dan akuntabel.
5.
Pengembangan
Tersedianya data pegawai
Berjalannya
Database Pegawai.
yang mutakhir dan akurat.
informasi akurat,
sistem pegawai
yang
transparan
dan
akuntabel dengan berbasis IT. 6.
Pengembangan pendidikan
Terlaksananya dan pendidikan
dan
proses Berjalannya
sistem
pelatihan pendidikan dan pelatihan
pelatihan pegawai pegawai berbasis kompetensi pegawai yang mengurangi berbasis
dalam pengelolaan kebijakan kesenjangan
kompetensi.
dan pelayanan publik.
antara
kompetensi yang dimiliki oleh seorang pegawai dan kompetensi
yang
dipersyaratkan oleh jabatan. VII. PENATAAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.
a. Teridentifikasi
Melanjutkan
segala Regulasi yang tertib sesuai
penataan peraturan
peraturan
perundang-
undangan yang merupakan undangan yang berlaku.
undangan terkait
yang
perundang- peraturan
landasan kinerja, sesuai
dengan
tupoksi
pelaksanaan tugas
Agama;
Pengadilan
perundang-
pada
Pengadilan
Agama Tual.
b. Tertatanya
peraturan
perundang-undangan pada unit kerja masing-masing, yang mudah dan cepat saat diperlukan; c. Tersedianya
peraturan
perundang-undangan melalui
Informasi
Teknologi bisa
dan
( IT), yang
di
akses
secara
online. VIII. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 1.
Meningkatkan
Memantapkan
kualitas pelayanan pelayanan publik
pada dengan
standar Terlayaninya
publik
sesuai pencari
tanggal
keadilan
KMA Nomor : Yurisdiksi
Pengadilan Agama 026/KMA/SK/II/2012, Tual.
masyarakat
9
Februari
dalam
Pengadilan
Agama Tual bidang hukum 2012, dan keadilan dengan cepat,
Tentang Standar Pelayanan aman, mudah, biaya murah, Peradilan,
yang
meliputi adil
dan
tidak
antara lain:
diskriminasi,
sehingga
a. Pengaduan;
kepuasan
b. Persidangan;
pencari keadilan semakin
c. Biaya perkara;
meningkat.
masyarakat
d. Pos Bakum; e. Informasi; f. Penyelesaian perkara; g. Mediasi; h. Sidang keliling; i. Prodeo; j. Upaya hukum, dan lain sebagainya.
DISIPLIN DAN PEMBERDAYAAN HAKIM 1
2
ada
3
4
A. DISIPLIN HAKIM 1.
Meningkatkan
Melanjutkan sosialisasi:
disiplin dan kinerja
1. PP 53 tahun 2010 Tentang berintegritas dan
hakim.
Terwujudnya Hakim yang
disiplin PNS;
bermartabat.
2. SKB Ketua Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial
RI
No.
02/PB/MA/IX/2012 tanggal 2012
27 Tentang
September Panduan
Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. B. PEMBERDAYAAN HAKIM DAN PEJABAT KEPANITERAAN 1.
Meningkatkan
Mengadakan
kualitas
kajian hukum formil maupun Pejabat Kepaniteraan yang
sumber
daya Hakim dan Pejabat kepaniteraan
diskusi
dan Terwujudnya Hakim
materil dan isu-isu terkini.
berkualitas.
dan
