INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA NO

1.

KINERJA UTAMA Meningkatnya penyelesaian perkara

INDIKATOR KINERJA

a. Persentase mediasi diselesaikan

PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN

yang Jmlah Perkara yang dimediasi X 100% Jml Perkara gugatan yang masuk Catatan : Berdasarkan PERMA No : 01/Tahun 2008 tentang perkara yang diterima harus melalui mediasi

PENANGGUNG JAWAB

SUMBER DATA

Ketua majelis, Hakim Mediator dan Panitera

Laporan Bulanan, Laporan Semester danLaporan Tahunan

b. Persentase mediasi yang Jml perkara mediasi yg menjadi Akta Perdamaian/ menjadi Akta Perdamaian/ Dicabutnya Gugatan X 100% Dicabutnya Gugatan Jumlah perkara yang di mediasi

Hakim Mediasi, Panitera/Sekretari s

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perkara Gugatan. - Perkara Permohonan. d. Persentase perkara yang diselesaikan: - Perkara Gugatan - Perkara Permohonan. e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan: - Perkara Gugatan - Perkara Permohonan

Jml sisa perkara yang diselesaikan X 100% Jml sisa perkara yang harus diselesaikan

Majelis Hakim dan Panitera


Jml perkara yang diselesaikan X 100% Jml perkara yang harus diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk)



Jml perkara yg diselesaikan dlm jangka waktu maks 6 bulan X 100% Jml perkara yg harus diselesaikan dlm waktu maksimal 6 bulan (diluar sisa perkara)



Majelis Hakim


f. Persentase perkara yang Jml perkara yang diselesaikan lebih dari 6 bulan X diselesaikan dalam jangka 100%

waktu lebih dari 6 bulan: - Perkara Gugatan - Perkara Permohonan. 2.

Peningkatan Akseptabiltas putusan Hakim

3.

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Jumlah perkara yg diselesaikan dalam waktu kurang dari 6 bulan

Panitera

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali a. Persentase berkas perkara yang diajukan verzet yang disampaikan secara lengkap tepat waktu

Jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum X 100% Jumlah putusan

Majelis Hakim


Jml berkas perkara yang diajukan verzet secara lengkap X 100% Jumlah berkas yang diajukan verzet

Ketua majlis Hakim dan Panitera


b. Persentase berkas perkara yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu

Jml berkas perkara yang diajukan banding secara lengkap X 100% Jumlah berkas yang diajukan banding Catatan: Lengkap = terdiri dari bundel A dan B

Panitera


c. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi yang disampaikan secara lengkap

Jml berkas perkara yang diajukan Kasasi secara lengkap X 100% Jumlah berkas yang diajukan Kasasi Catatan: Lengkap = terdiri dari bundel A dan B

Panitera


d. Persentase berkas perkara yang diajukan PK yang disampaikan secara lengkap

Jml berkas perkara yang diajukan PK secara lengkap X 100% Jumlah berkas yang diajukan PK Catatan: Lengkap = terdiri dari bundel A dan B

Panitera


4.

5.

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

e. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

Jml berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis X 100% Jml berkas perkara yang diterima

Panitera


f. Persentase penyampaian relaas pemberitahuan isi putusan tepat waktu, tempat dan para pihak g. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

Jml relas putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu. X 100% Jml putusan

Panitera dan Juru Sita


Perbandingan jumlah perkara dengan jumlah Majelis Hakim



h. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Jml responden yang puas terhadap proses peradilan X 100% Jumlah responden yang disurvey Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan X 100% Jumlah perkara prodeo

Ketua Pengadilan & Panitera

Laporan hasil survey independen



b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling

Jumlah perkara yang diselesaikan dilokasi sidang keliling X 100% Jumlah perkara yang harus diselesaikan secara sidang keliling Jml permohonan eksekusi perkara tertentu yang ditindaklanjuti X 100% Jml permohonan eksekusi perkara tertentu Catatan: Perkara tertentu : - Warisan - Gono-gini



Ketua Pengadilan & Panitera


Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara tertentu yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

6.

Meningkatnya kualitas pengawasan

a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan internal yang ditindaklanjuti. c. Persentase hasil temuan eksternal yang ditindaklanjuti.

- eksekusi anak Jml pengaduan yang ditindaklanjuti X 100% Jumlah pengaduan yang diterima Catatan: Pengaduan yang dimaksud mengenai perilaku Aparatur peradilan teknis dan non teknis Jumlah temuan intrnal/ yang ditindaklanjuti X100% Jumlah temuan internal Jumlahhasil temuan eksternal yang ditindaklanjuti X 100% Jumlah hasil temuan eksternal

Ketua Pengadilan Laporan Bulanan dan & Panitera Laporan Tahunan

Ketua Pengadilan & Panitera Ketua Pengadilan & Panitera

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

D

H

AR

MA YUK

T

I

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA Nomor : W9-A5/35/OT.00/I/SK/2014 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA TAHUN 2015 - 2019 KETUA PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA Menimbang

: a. b.

Mengingat

: 1. 2. 3. 4.

Bahwa untuk mencapai sasaran strategis dalam kurun waktu 5 ( lima ) tahun perlu adanya ukuran keberhasilan atau target yang harus dicapai yang dijabarkan dalam Indikator Kinerja Utama;-----------------------------------------------------------------------------; Bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Jakarta Utara Tahun 2015 - 2019;------------------------------------------------------------------;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;---------------------------------------------------------------------; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010 - 2014;--------------------------------------------------; Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;-------------------------------------------------------------------; Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 004/SEK/SK/I/2010 Tentang Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia;-----------------------------------------------------------------------------------------------MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA KEDUA KETIGA

: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA TAHUN 20152019;--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ; : Memberlakukan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Jakarta Utara Tahun 2015 – 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;------------------------------------;

: Memerintahkan kepada semua pegawai Pengadilan Agama Jakarta Utara untuk melaksanakan tugas – tugas yang diberikan sesuai dengan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi untuk tercapainya Indikator Kinerja Utama tersebut;-------------------------;

: Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;-----------------------------------------------------------------------; Ditetapkan di : Jakarta Utara Pada tanggal : 02 Januari 2014 Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara ttd H. ACHMAD ZAINULLAH, SH., MH. NIP. 19671025 199203 1 002

Tembusan kepada Yth : 1. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia 2. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia 3. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI; 4. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta;

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA

Recommend Documents