REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK NO 1.
KINERJA UTAMA Meningkatnya penyelesaian perkara
INDIKATOR KINERJA
PENJELASAN
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan Perbandingan perkara yang diselesaikan dengan perkara yang akan diselesaikan (saldo awaldan perkara yang masuk) Perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 3 bulan (diluar sisa perkara) Jumlah upaya hukum selama tahun berjalan (Un) dibagi jumlah upaya hukum tahun lalu (un-1) dibagi upaya hukum tahun lalu (un-1)dikali seratus persen Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis
b. Persentase perkara yang diselesaikan
c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan
2.
Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim
Persentase penurunan upaya hukum: - Kasasi - Peninjauan Kembali
3.
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
a. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis
PENANGGUNG SUMBER DATA JAWAB Hakim Majelis dan Laporan Bulanan Panitera dan Laporan Tahunan Hakim Majelis dan Laporan Bulanan Panitera dan Laporan Tahunan Hakim Majelis dan Laporan Bulanan Panitera dan Laporan Tahunan
Hakim Majelis
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Kepaniteraan
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
NO
KINERJA UTAMA
INDIKATOR KINERJA b. Ratio Majelis terhadap perkara
4.
Meningkatnya kualitas pengawasan
Hakim
a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.
5.
Peningkatan kualitas SDM
a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial. b. Persentase yang lulus yudisial
pegawai diklat non
PENJELASAN Perbandingan ratio Majelis Hakim dibandingkan dengan perkara masuk Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan Perbandingan antara SDM Teknis yang lulus/bersertifikat diklat dengan jumlah yang mengikuti diklat Perbandingan antara SDM Non teknis yang lulus/bersertifikat diklat Kepemimpinan, Sertifikasi Pengadaan barang dan jasa.
PENANGGUNG JAWAB Kepaniteraan
SUMBER DATA
Ketua Pengadilan
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Panitera/Sekretaris
Laporan Tahunan
Panitera/Sekretaris
Laporan Tahunan
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Ketua Pengadilan & Laporan Bulanan Pan/Sek dan Laporan Tahunan
NO 6.
KINERJA UTAMA
INDIKATOR KINERJA
Peningkatan a. Persentase anggaran Sarana dan fasilitas sarana Prasarana. Teknologi Informasi
b. Ratio jumlah hakim dan pejabat terhadap rumah dinas yang tersedia c. Persentase anggaran tingkat kelayakan mobil dan motor dinas
d. Persentase anggaran peralatan dan fasilitas perkantoran e. Persentase anggaran sarana dan prasarana lingkungan kantor
PENJELASAN Perbandingan antara pagu anggaran dengan realisasi anggaran pengadaan fasilitas sarana Teknologi Informasi Perbandingan antara jumlah rumah dinas dengan jumlah Hakim dan Pejabat Perbandingan antara pagu anggaran pengadaan dengan realisasi anggaran kendaraan dinas Perbandingan antara pagu anggaran pengadaan dengan realisasi anggaran peralatan dan fasilitas perkantoran Perbandingan antara pagu anggaran pengadaan dengan realisasi anggaran sarana dan prasarana lingkungan kantor
PENANGGUNG JAWAB Panitera/Sekretaris
Panitera/Sekretaris
SUMBER DATA DIPA dan Laporan Realisasi Anggaran Laporan BMN
Panitera/Sekretaris
DIPA Laporan Realisasi Anggaran
dan
Panitera/Sekretaris
DIPA Laporan Realisasi Anggaran DIPA Laporan Realisasi Anggaran
dan
Panitera/Sekretaris
dan
INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK NO 1.
KINERJA UTAMA Meningkatnya penyelesaian perkara
INDIKATOR KINERJA
PENJELASAN
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan Perbandingan perkara yang diselesaikan dengan perkara yang akan diselesaikan (saldo awaldan perkara yang masuk) Perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 6 bulan (diluar sisa perkara) Jumlah upaya hukum selama tahun berjalan (Un) dibagi jumlah upaya hukum tahun lalu (un-1) dibagi upaya hukum tahun lalu (un-1)dikali seratus persen Perbandingan antara berkas yang diajukan Kasasi dan PK yang lengkap (terdiri dari bundel A dan B) dengan jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK
b. Persentase perkara yang diselesaikan
c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan
2.
Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim
Persentase penurunan upaya hukum: - Kasasi - Peninjauan Kembali
3.
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap
PENANGGUNG SUMBER DATA JAWAB Hakim Majelis dan Laporan Bulanan Panitera dan Laporan Tahunan Hakim Majelis dan Laporan Bulanan Panitera dan Laporan Tahunan Hakim Majelis dan Laporan Bulanan Panitera dan Laporan Tahunan
Hakim Majelis
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Kepaniteraan
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
NO
KINERJA UTAMA
INDIKATOR KINERJA
PENJELASAN
b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis
Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis Perbandingan ratio Majelis Hakim dibandingkan dengan perkara masuk Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan Perbandingan antara SDM Teknis yang lulus/bersertifikat diklat dengan jumlah yang mengikuti diklat Perbandingan antara SDM Non teknis yang lulus/bersertifikat diklat Kepemimpinan, Sertifikasi Pengadaan barang dan jasa.
c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara 4.
Meningkatnya kualitas pengawasan
a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.
5.
Peningkatan kualitas SDM
a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial. b. Persentase yang lulus yudisial
pegawai diklat non
PENANGGUNG JAWAB Kepaniteraan
SUMBER DATA Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Kepaniteraan
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Ketua Pengadilan & Laporan Bulanan Pan/Sek dan Laporan Tahunan
Ketua Pengadilan
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Panitera/Sekretaris
Laporan Tahunan
Panitera/Sekretaris
Laporan Tahunan
