KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SANGGAU NOMOR: W14-A4/113.a/OT.01/I/2017 Tentang PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA SANGGAU KETUA PENGADILAN AGAMA SANGGAU Menimbang
Mengingat
: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Pengadilan Agama Sanggau. : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019; 6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 7. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; 8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1996 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pengadilan Tinggi Agama dan Peradilan Agama; 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah. MEMUTUSKAN
Menetapkan
:
Kesatu
: Reviu Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Agama Sanggau untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi capaian kinerja sesuai dengan dokumen Reviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Sanggau Tahun 2015 – 2019. : Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap capaian kinerja dilakukan oleh Sekretaris dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama Sanggau. : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan ini, Sekretaris diberikan tugas untuk:
Kedua Ketiga
a.
Keempat
Melakukan reviu atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan kinerja; b. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan ini dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Sanggau. : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Sanggau Pada tanggal : 03 Januari 2017 Ketua,
Drs. JUAINI, S.H. NIP.19670511 199403 1 003
REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA SANGGAU NO. 1.
KINERJA UTAMA Peningkatan penyelesaian perkara.
INDIKATOR KINERJA a. Persentase mediasi yang diselesaikan.
b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan. c. Persentase perkara yang diselesaikan.
d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam waktu maksimal 5 (lima) bulan.
2.
Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim.
a. Persentase putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding. b. Persentase putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi. c. Persentase putusan perkara yang
PENJELASAN Perbandingan antara jumlah perkara yang telah melaksanakan proses mediasi dengan jumlah perkara yang diterima dan termasuk perkara yang harus melalui proses mediasi. Perbandingan antara jumlah sisa perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan. Perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk/diterima). Perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan dalam waktu maksimal 5 (lima) bulan dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 5 (lima) bulan (di luar sisa perkara). Perbandingan antara jumlah perkara dalam tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah seluruh perkara dalam tahun berjalan. Perbandingan antara jumlah perkara dalam tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah seluruh perkara dalam tahun berjalan. Perbandingan antara jumlah perkara dalam tahun
PENANGGUNG JAWAB
SUMBER DATA
Ketua/ Majelis Hakim/ Panitera
Laporan Bulanan/ Tahunan
Ketua/ Majelis Hakim/ Panitera Ketua/ Majelis Hakim/ Panitera
Laporan Bulanan/ Tahunan Laporan Bulanan/ Tahunan
Ketua/ Majelis Hakim/ Panitera
Laporan Bulanan/ Tahunan
Ketua/ Majelis Hakim/ Panitera
Laporan Bulanan/ Tahunan
Ketua/ Majelis Hakim/ Panitera
Laporan Bulanan/ Tahunan
Ketua/
Laporan
tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali. 3.
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
a. Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan peninjauan kembali yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu.
b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Hakim.
c. Persentase rasio Majelis Hakim terhadap perkara. d. Persentase akta cerai yang diserahkan kepada para pihak.
e. Persentase penyelesaian perkara dalam waktu di bawah 5 (lima) bulan. f. Persentase perkara yang diajukan penyitaan tepat waktu dan tempat. 4.
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice).
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan. b. Persentase perkara yang dapat
berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali dengan jumlah seluruh perkara dalam tahun berjalan. Perbandingan antara jumlah berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan peninjauan kembali yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu dengan jumlah berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan peninjauan kembali. Perbandingan antara jumlah berkas perkara yang telah diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Hakim dengan jumlah seluruh berkas perkara yang diterima kepaniteraan (termasuk perkara yang belum diregister). Perbandingan antara jumlah realisasi perkara yang diterima Majelis Hakim dengan jumlah estimasi perkara yang diterima Majelis Hakim. Perbandingan antara jumlah akta cerai yang telah disampaikan kepada para pihak dengan jumlah seluruh akta cerai yang diterbitkan dan harus disampaikan kepada para pihak. Perbandingan antara jumlah perkara yang telah diselesaikan dalam waktu di bawah 5 (lima) bulan dengan jumlah perkara yang telah diselesaikan. Perbandingan antara permohonan penyitaan dengan pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat Perbandingan antara jumlah perkara predeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara predeo yang masuk/diterima.
Majelis Hakim/ Panitera
Bulanan/ Tahunan
Panitera
Laporan Bulanan/ Tahunan
Ketua/ Majelis Hakim/ Panitera
Laporan Bulanan/ Tahunan
Ketua/ Panitera
Laporan Bulanan/ Tahunan Laporan Bulanan/ Tahunan
Perbandingan antara jumlah perkara yang
Panitera
Ketua/ Majelis Hakim/ Panitera
Laporan Bulanan/ Tahunan
Panitera/Jurusita
Ketua/ Majelis Hakim/ Panitera
Laporan Bulanan/ Tahunan Laporan Bulanan/ Tahunan
Ketua/
Laporan
5.
Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6.
Peningkatan kualitas pengawasan.
diselesaikan dengan cara sidang di luar gedung Pengadilan (zetting plaatz). c. Persentase putusan yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 14 (empat belas) hari kerja sejak diputus. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
diselesaikan secara sidang keliling dengan jumlah perkara yang dibawa ke lokasi sidang keliling. Perbandingan antara jumlah putusan yang sudah diupload/ditayangkan di website dengan jumlah seluruh putusan yang harus diupload/ ditayangkan di website. Perbandingan permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan permohonan eksekusi yang belum ditindaklanjuti
Majelis Hakim/ Panitera
Bulanan/ Tahunan
Ketua/ Panitera
Laporan Bulanan/ Tahunan
Ketua/ Panitera
Laporan Bulanan/ Tahunan
a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.
Perbandingan antara jumlah laporan pengaduan masyarakat mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) yang ditindaklanjuti dengan jumlah seluruh pengaduan masyarakat yang diterima. Perbandingan antara jumlah temuan hasil pemeriksaan pihak eksternal yang ditindaklanjuti dengan jumlah seluruh temuan hasil pemeriksaan pihak eksternal yang harus ditindaklanjuti.
Ketua/ Panitera/ Sekretaris
Laporan Bulanan/ Tahunan
Ketua/ Panitera/ Sekretaris
Laporan Bulanan/ Tahunan
b. Persentase temuan hasil pemeriksaan pihak eksternal yang ditindaklanjuti.
