PENETAPAN REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA PANDAN NO
1.
KINERJA UTAMA Meningkatnya penyelesaian perkara (jenis perkara)
INDIKATOR KINERJA
a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian.
b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata :
c. Persentase perkara yang diselesaikan: - Perdata d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari 6 bulan
2.
Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim
PENJELASAN
PENANGGUNG JAWAB
Jml perkara mediasi yg menjadi akta perdamaian. X 100% Jumlah perkara yang di mediasi
Jml sisa perkara yang diselesaikan Jml sisa perkara yang harus diselesaikan
X 100%
Jml perkara yang diselesaikan X 100% Jml perkara yang akan diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk) Jml perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan X 100% Jml perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 6 bulan (diluar sisa perkara)
e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam Jml perkara yang diselesaikan lebih dari 6 bulan jangka waktu lebih dari 6 X 100% bulan Jumlah perkara yg diselesaikan dalam waktu kurang dari 6 bulan Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum X hukum: 100% Jumlah putusan - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali
SUMBER DATA
Hakim Mediasi/Mediator Panitera/Sekretar is Majelis Hakim dan Panitera/Sekretar is
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Majelis Hakim dan Panitera/Sekretar is Majelis Hakim dan Panitera/Sekretar is
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Majelis Hakim Panitera/Sekretar is
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Majelis Hakim
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
a. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap
Panitera/Sekretar is
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
X
Panitera/Sekretar is
X 100%
Panitera/Sekretar is dan Juru Sita
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Jml berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PK yang lengkap X 100% Jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK Catatan: Lengkap = terdiri dari bundel A dan B
b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis
Jml berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis 100%
Jml berkas perkara yang diterima c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, terhadap dan para pihak d. Prosentase penyitaan tepat waktu
e. Persentase pelaksanaa penyampaian salinan putusan cerai dan penetapan ikrar talak ke KUA f. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara
g.
Jml relas putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu. Jml putusan
Panitera/Sekretar is dan Juru Sita
Jml pelaksanaan penyitaan tepat waktu X 100% Jumlah permohonan penyitaan dengan
Jml pelaksanaan penyampaian salinan putusan cerai dan penetapan ikrar talak tepat waktut x 100% Jumlah penyampaian salinan putusan dan penetapan dengan Perbandingan jumlah Majelis Hakim dengan jumlah perkara
Persentase responden Jml responden yang puas terhadap proses peradilan yang puas terhadap 100% proses peradilan Jumlah responden yang disurvey
X
Panitera/Sekretar is dan Juru Sita
Majelis Hakim dan Panitera/Sekretar is Ketua Pengadilan & Pan/Sek
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan hasil survey independen
4.
5.
6.
Peningkatan a. Persentase perkara Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan X 100% Majelis Hakim aksesibilitas prodeo yang diselesaikan Jumlah perkara prodeo dan masyarakat Panitera/Sekretar terhadap is peradilan (acces to justice) b. Persentase perkara yang Majelis Hakim dapat diselesaikan di Jumlah perkara yg diselesaikan dilokasi zitting plaatz dan zitting plaatz Panitera/Sekretar X 100% Jumlah perkara yg harus diselesaikan secara zitting plaatz is c. Persentase amar putusan Kepanitera/Kese perkara yang menarik kretariatan perhatian masyarakat Jumlah amar putusan perkara yang di wibsite X 100% yang dapat diakses Jumlah putusan tipikor secara on line dalam waktu maksimal 1 hari Catatan: kerja sejak diputus Amar putusan yang diutamakan adalah atas perkara yang menarik perhatian masyarakat (publik) Meningkatnya Persentase permohonan Ketua Pengadilan & Pan/Sek permohonan eksekusi atas putusan Jml permohonan eksekusi perkara yang ditindaklanjuti X eksekusi perkara yang berkekuatan 100% terhadap hukum tetap yang Jml permohonan eksekusi perkara putusan ditindaklanjuti pengadilan. Meningkatnya a. Persentase pengaduan Jml pengaduan yang ditindaklanjuti X 100% Ketua kualitas masyarakat yang Jumlah pengaduan yang diterima Pengadilan & pengawasan ditindaklanjuti Catatan: Pan/Sek Pengaduan yang dimaksud mengenai perilaku Aparatur peradilan teknis dan non teknis b. Persentase temuan hasil Jumlah temuan eksternal yang ditindaklanjuti pemeriksaan eksternal Jumlah temuan eksternal yang ditindaklanjuti.
X100%
Ketua Pengadilan & Pan/Sek
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
PENGADILAN AGAMA PANDAN SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PANDAN Nomor : W2-A17/134/KU.05.10/I/2016 TENTANG REVIU PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADIL PENGADILAN AGAMA PANDAN Menimbang
Mengingat
Memperhatikan
:
:
:
1.
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2.
Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2005 – 2009, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2005 200 – 2009 maka Pengadilan Agama Sibolga perlu meninjau kembali atau mereviu merevi untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU).
1.
Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
2.
Undang-undang undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
3.
Undang-undang undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
4.
undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang
5.
Undang-undang undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
6.
Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang tenta Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
7.
Peraturan Presiden Nomor : 7 Tahun 2005 tentang Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009. 2004
8.
Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja.
9.
Peraturan Presiden Mahkamah Agung.
10.
Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Mahkamah Agung.
11.
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.
tentang
Rencana
Kedudukan,
Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Kepaniteraan
Hasil Rapat Tanggal 11 Januari 2016 tentang Pembahasan Reviu Revi Indikator Kinerja Utama (IKU) disinkronisasikan dengan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Pandan Tahun 2010 – 2014.
MEMUTUSKAN Menetapkan
Pertama
:
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PANDAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA PANDAN
: Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Agama Sibolga, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Agama Pandan 2010-2014.
Kedua
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan disampaikan kepada Pengadilan Tinggi Agama Medan
Ketiga
Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan/peraturan ini, Hakim Pengawas Bidang diberikan tugas untuk : a. Melakukan reviu atas capaian kinerja setiap satuan kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja. b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Pandan.
Keempat
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Pandan Pada Tanggal : 25 Januari 2016 Ketua Pengadilan Agama Pandan
Drs. Ifdal, SH NIP. 196602161992031002
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada : 1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan ; 2. Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Sibolga.
Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pandan Nomor : W2-A17/ 134 /KU.05.10/I/2016 Tanggal : 20 Januari 2016 NO 1.
NAMA / NIP PANGKAT / GOL Drs.Ifdal,SH Nip.196602161992031002 Pembina Tk.I (IV/b)
JABATAN
Jasman, SH Nip. 196708011990021001 Penata Tk I (III/d)
Panitera Pengadilan Agama Pandan
Ketua Tim
2.
3.
Drs.Abd.Jalil,Siregar Nip. 195609291984031005 Penata Tk I (III/d)
Wakil Panitera Pengadilan Agama Pandan
Koordinator Adm Teknis
4.
Sujarwito, SH Nip. 197305011995031003 Penata (III/c)
Sekretaris Pengadilan Agama Pandan
Koordinator Adm Umum
5.
Padma Putra Solihandhana,SE Nip. 197908142009121001 Penata Muda Tk.I (III/b)
Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
Sekretaris
6
Herizal Hasibuan, SHI Nip. 198812252014031003
Staf Umum dan Keuangan
Anggota
Ketua Pengadilan Agama Pandan
DITUNJUK / DIANGKAT SEBAGAI Pelindung/Penasehat
Ditetapkan di Pada tanggal Ketua,
: Pandan : 25 Januari 2016
Drs. Ifdal, SH NIP : 196602161992031002
KET
