Review INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Review INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DINAS CIPTA KARYA KABUPATEN BADUNG Mangupura, 2013

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG ccPEMERINTAH BADUNG DINASKABUPATEN CIPTA KARYA PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA BADAN PERE

Jalan Raya Sempidi Mengwi – Badung, Bali Telp. (0361) 9009396, – Fax. (0361) 9009397

KEPUTUSAN KEPALA DINAS CIPTA KARYA KABUPATEN BADUNG NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS CIPTA KARYA KABUPATEN BADUNG NOMOR 38 TAHUN 2012 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS CIPTA KARYA KABUPATEN BADUNG

KEPALA DINAS CIPTA KARYA KABUPATEN BADUNG, Menimbang

:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasar 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung; b. bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Badung Nomor 54 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perubahan atas Peraturan Bupati Badung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung Nomor 38 Tahun 2012 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung.

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

-

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/141/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten BadungTahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 2); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 13); 10. Keputusan Bupati Badung Nomor 577/03/HK/2012 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010-2015; 11. Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung Nomor 10 Tahun 2013 tanggal 4 Januari 2013 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung No 532 Tahun 2012 tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung Tahun 2010 2015

MEMUTUSKAN : Menetapkan

:

KESATU

:

Beberapa uraian dalam Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung Nomor 38 Tahun 2012 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung mengalami perubahan sebagai berikut : a. Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Surat Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung sebagai berikut : 1. Persentase bangunan/ Gedung yang sesuai peruntukan Tata Ruang dengn ITR, IMB dan Pengendalian Bangunan 2. Persentase Pembangunan Keciptakaryaan

-

3. Persentase permukiman yang sudah memiliki air bersih, peningkatan jalan lingkungan, sanitasi (DSDP): 

Persentase Jalan Lingkungan yang ditata



Persentase tersedianya air bersih



Persentase sanitasi yang dibangun

4. Persentase Pengusaha/ Perusahaan Pertambangan Yang Memiliki Ijin 5. Persentase Perusahaan SPBU, Agen LPG dan Genzet yang memiliki ijin 6. Persentase Pelaksanaan kegiatan ABT dan Pertambangan yang tidak berpotensi merusak lingkungan berubah menjadi : 1. Persentase kepatuhan membangun berdasarkan dengan RDTR 2. Persentase sarana prasarana gedung pemerintah dan masyarakat umum yang representatif 3. Persentase prasarana dasar permukiman dengan kondisi baik 4. Persentase kepatuhan pengusaha ketentuan penyelenggaraan usaha

ESDM

terhadap

KEDUA

:

Selanjutnya Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan acuan yang digunakan pada Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan;

KETIGA

:

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja disampaikan kepada Bupati Badung;

KEEMPAT

:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura pada tanggal 4 Januari 2013 KEPALA DINAS CIPTA KARYA KABUPATEN BADUNG,

Ir. Ni Luh Putu Dessy Dharmayanthy, MT Pembina Tk. I NIP. 19611010 199403 2 001

INDIKATOR KINERJA UTAMA

DAFTAR ISI

Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung DAFTAR ISI

BAB I

BAB II

Pendahuluan

1

A. Latar Belakang

1

B. Maksud dan Tujuan

1

C. Landasan Hukum penyusunan

2

Pengertian Indikator Kinerja

4

A. Definisi

4

B. Syarat dan Kriteria Indikator Kinerja

5

Gambaran Umum Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung

6

A. Visi dan Misi

6

B. Tugas Pokok dan Fungsi

7

BAB IV

Penetapan Review Indikator Kinerja Utama

8

BAB V

Penutup

9

BAB III

Lampiran Penetapan Indikator Kinerja Utama Review

i


BAB I PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah, maka ditetapkan sistem pengukuran kinerja dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur yang dapat menginformasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan secara obyektif dan terukur dari pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD. Berdasarkan hal tersebut , Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga menetapkan suatu Indikator Kinerja utama yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi dari Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung sebagai Instansi teknis dalam pembangunan keciptakaryaan, disesuaikan dengan Visi dan misi Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung yaitu untuk “Terwujudnya Sarana Prasarana Publik dan Masyarakat Kabupaten Badung di bidang Keciptakaryaan yang memadai serta berfungsi optimal dengan Pelayanan Prima”

B.

Maksud dan Tujuan Adapun maksud dan tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung disini adalah sebagai berikut : 1.

Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam melakukan fungsi pelaksanaan tugas keciptakaryaan yang berdampak pada pembangunan daerah dan bermanfaat bagi masyarakat sesuai dengan Indikator Kinerja yang ditetapkan.

2.

Untuk mengukur tingkat keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung sehingga dapat digunakan untuk perbaikan Kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

1


C.

Landasan Hukum Penyusunan Adapun peraturan atau dasar hukum dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung adalah : 1.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

2.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

2


9.

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;

10. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 11. Peraturan Menpan Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah. 12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Badung Th 2010-2015 13. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung Th 2010-2015

3


BAB II PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA

A.

Definisi Dalam rangka peningkatan kinerja serta lebih menekankan akuntabilias kinerja, setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan indicator kinerja utama (key performance indicators) di lingkungan instansi masingmasing. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan yang telah ditetapkan. Banyak pendapat mengenai pengukuran kinerja, Menurut LAN (1999) pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan metode Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Metode ini menggunakan indikator kinerja sebagai dasar penetapan capaian kinerja. Untuk pengukuran kinerja digunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK) . Penetapan indikator didasarkan pada masukan (inputs), keluaran (output), hasil

(outcome), manfaat

(benefit) dan dampak (impact). Sependapat dengan hal tersebut, Mardiasmo (2001) mengatakan bahwa dalam mengukur kinerja suatu program, tujuan dari masing-masing program harus disertai dengan indikator-indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kemajuan dalam pencapaian tujuan tersebut. Indikator kinerja didefinisikan sebagai ukuran kuantitatif dan/ atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan diukur dan dihitung serta digunakan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang

4


dijalankan unit kerja. Dengan demikian, tanpa indikator kinerja, sulit bagi kita untuk menilai kinerja (keberhasilan atau kegagalan) kebijaksanaan / program/ kegiatan dan pada akhirnya kinerja instansi / unit kerja yang melaksanakan.

B.

Syarat dan Kriteria Indikator Kinerja Syarat dan Kriteria Indikator Kinerja Umum harus memenuhi karakteristik indikator yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan : 1. Spesifik, yaitu jelas dan terfokus sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda 2. Dapat dicapai (Measurable), yaitu dapat diukur/ dikuantifikasi secara obyektif 3. Relevan, yaitu selaras dengan sasaran dan kegiatan yang akan diukur 4. Menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur 5. Dicapai dalam kurun waktu tertentu yang telah ditetapkan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik, dan sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama dalam pencapaian target.

5


BAB III GAMBARAN UMUM DINAS CIPTA KARYA KABUPATEN BADUNG

A. VISI dan MISI Visi Dinas Cipta Karya merupakan Kondisi yang diharapkan dalam 5 tahun ke depan, dinyatakan sebagai berikut : “ TERWUJUDNYA SARANA PRASANA PUBLIK DAN MASYARAKAT KABUPATEN BADUNG DI BIDANG KECIPTAKARYAAN YANG MEMADAI SERTA BERFUNGSI OPTIMAL DENGAN PELAYANAN PRIMA”

Untuk mewujudkan VISI tersebut maka disusunlah 5 (lima) MISI yang harus dilaksanakan yaitu: 1) Meningkatkan pelayanan di bidang informasi Tata Ruang, perijinan Bangun-bangunan, Perumahan dan Pertambangan dengan pembangunan Sistem Informasi yang berbasis High Tech. 2) Revitalisasi dan meningkatkan kuantitas maupun kualitas pembangunan infrastruktur di bidang keciptakaryaan sesuai kebutuhan dan tuntutan masyarakat secara partisipatif. 3) Memfasilitasi dan memberikan bantuan teknis keciptakaryaan guna menunjang

pemberdayaan

masyarakat

dalam

pembangunan

infrastruktur keciptakaryaan. 4) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur baik melalui Pendidikan dan Latihan, Kursus, Pendidikan Struktural maupun Pendidikan Formal ke jenjang yang lebih tinggi. 5) Meningkatkan pembinaan Jasa Konstruksi dan Konsultansi guna mewujudkan partnership yang transparan, sportif, berkualitas dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam mewujudkan infrastruktur keciptakaryaan yang berkualitas. Dalam rangka melaksanakan Misi tersebut, maka dicanangkan program-program keciptakaryaan sebagai berikut:

6




Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang



Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur



Program Lingkungan sehat Perumahan



Program Penyehatan Lingkungan



Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan



Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang ketenagalistrikan

Pelaksanaan Program-program tersebut yang merupakan Program strategis harus diupayakan secara terpadu dan komprehensif dengan program lainnya yang berkaitan dengan rentang kendali yang jelas. Masing-masing

Program

ditetapkan

sasaran

pertahun

dengan

mengumpulkan capaian sasaran kegiatan sehingga secara akumulatif akan tercapai dalam 5 th.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung sesuai dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bagian serta para Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi. Manfaat yang diberikan kepada Dinas Cipta Karya adalah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai Perda No. 7 Tahun 2008, yaitu: Menyediakan sarana dan prasarana publik sebagai pendukung terbangunnya suatu kawasan yang tertata, nyaman dan indah serta berwawasan lingkungan sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat umum/ publik itu sendiri. Sarana prasarana dimaksud dikelompokkan dalam beberapa bidang diantaranya: 1. Bidang Bangunan 2. Bidang Tata Ruang 3. Bidang Permukiman dan Penyehatan Lingkungan 4. Bidang Pertambangan

7


BAB IV PENETAPAN REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA

Berdasarkan penyesuaian atas program kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung, maka dilakukan review atas Indikator Kinerja Utama Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung disesuaikan dengan visi, misi, uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung yang berupa kuantitas yang lebih jelas dan nyata dari setiap program kerja dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Cipta Karya Tahun 2010 – 2015. Perubahan atas Indikator Kinerja Utama Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung, meliputi perubahan sasaran kinerja utama dan indikator kinerja utama. Perubahan ini telah dituangkan dalam Peraturan Bupati Badung No. 54 Tahun 2012, tanggal 10 Juli 2012 tentang ‘Perubahan Atas Peraturan Bupati Badung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung’. Penetapan Review Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung disajikan pada lampiran Tabel IV.1.

8


BAB V PENUTUP

Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan instansi pemerintah khususnya di lingkungan Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung ditetapkan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan unit kerja. dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja masing-masing. Pengukuran Kinerja dilakukan untuk mengelola kinerja agar organisasi dapat mencapai hasil yang baik dan kinerja yang tinggi. Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama secara formal, maka diharapkan akan dapat diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik, dan lebih berhasil. Informasi yang diperoleh akan dipakai acuan dalam membuat keputusan-keputusan yang

dapat

memperbaiki

kegagalan,

mempertahankan

keberhasilan

dan

meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung

Ir. Ni Luh Putu Dessy Dharmayanthy, MT Pembina TK.I Nip. 19611010 199403 2 001

9

INDIKATOR KINERJA UTAMA (REVIEW ) DINAS CIPTA KARYA KABUPATEN BADUNG 1 2

Unit Organisasi Tugas Pokok

: :

3

Fungsi

:

NO

SASARAN RENSTRA (KINERJA UTAMA)

Dinas Cipta Karya kabupaten Badung Pelaksanaan pembangunan keciptakaryaan yang menyangkut pembangunan sarana dan prasarana publik dan pelayanan masyarakat sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipertanggung jawabkan. a. Penyusunan program pembangunan/ rencana kerja berdasarkan kebutuhan b. Merumuskan kebijakan teknis dan operasional dalam bidang keciptakaryaan c. Melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan keciptakaryaan d. Memberikan pelayanan perijinan


FORMULA

PENJELASAN (ALASAN)

LAMA (sebelum Review) Urusan Pekerjaan Umum 1

Terwujudnya Manajemen Penataan Ruang Yang Efektif

Persentase Bangunan yang sesuai peruntukan Tata Ruang dengan ITR, IMB dan Pengendalian Bangunan

Jumlah bangunan ber-IMB + jumlah bangunan ber-IMB Th lalu / jumlah bangunan keseluruhan x 100%

Dilaksanakan program Pemanfaatan Ruang dan Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang sehingga terdata ITR, IMB yang diterbitkan

2

Terwujudnya Sarana Prasarana publik sesuai kebutuhan

Persentase pembangunan keciptakaryaan

Jumlah bangunan aparatur + Jumlah bangunan aparatur th lalu yang di tingkatkan /jumlah bangunan aparatur keseluruhan x100%

untuk meningkatkan sarana prasarana aparatur dan fasilitas umum

3

Terwujudnya Prasarana dasar permukiman yang berkondisi baik

Persentase Permukiman yang sudah memilki air bersih, peningkatan jalan lingkungan, sanitasi (DSDP) 1. Persentase jalan lingkungan yang ditata 2. Persentase Tersedianya air bersih 3. Persentase sanitasi yang dibangun

Persentase Jumlah panjang Jalan Lingkungan yang ditingkatkan jumlah proyek jaringan distribusi air Jumlah SR terpasang

Dilaksanakan Program Penyehatan Lingkungan, meliputi: -Pembuatan saluran drainase -Pembuatan sistem penanganan limbah terpadu -Pelayanan Air Bersih

Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral 4

Terwujudnya perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja

Persentase pengusaha/ perusahaan pertambangan yang memiliki ijin

5

Terwujudnya usaha Migas dan Ketenaga listrikan yang memiliki ijin

Persentase Perusahaan SPBU, Agen LPG dan Genzet yang memiliki ijin

Jumlah usaha minerba yang dibina dibagi jumlah usaha minerba keseluruhan yang berijin dikali 100% Jumlah usaha migas yang dibina th N dibagi jumlah usaha migas keseluruhan yang berijin dikali 100%

6

Terwujudnya Reklamasi dan Konservasi Lahan Pasca Tambang

Persentase pelaksanaan kegiatan ABT dan Pertambangan yang tidak berpotensi merusak lingkungan

Jumlah usaha pemanfaat Air Tanah yang dibina dibagi jumlah usaha pemakai air tanah yang berijin dikali 100%

Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penambangan dan pengusahaan jasa minyak dan gas

BARU (setelah Review) 1

Urusan Pekerjaan Umum Terwujudnya Manajemen Penataan Ruang Yang Efektif

2

3

Persentase Kepatuhan membangun berdasarkan dengan RDTR

(Jumlah bangunan ber-IMB dan ITR + jumlah bangunan ber-IMB dan ITR th sebelumnya) / jumlah bangunan keseluruhan x 100%

Pelaksanaan pembangunan mengacu pada Perda dan ketentuan pelaksanaannya

Terwujudnya Sarana Prasarana publik sesuai kebutuhan

Persentase sarana prasarana Gedung Pemerintah dan Masyarakat Umum yang representatif

(Jumlah bangunan aparatur dan umum + Jumlah bangunan aparatur dan umum th sekarang) yang di tingkatkan /jumlah bangunan aparatur dan umum keseluruhan x 100%

Menyediakan sarana prasarana aparatur dan bangunan fasilitas umum lebih representatif

Terwujudnya Prasarana dasar permukiman yang berkondisi

Persentase prasarana dasar permukiman dengan

(Jumlah panjang Jalan Lingkungan kondisi baik

Dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat di

NO

SASARAN RENSTRA (KINERJA UTAMA) baik


FORMULA

PENJELASAN (ALASAN)

kondisi baik

+ jumlah panjang jaringan distribusi air bersih yang dipasang+ Sambungan Rumah Air Limbah yang dipasang / 3) x 100%

wilayah Kab.Badung dengan pemenuhan prasarana dasar permukiman

Persentase Kepatuhan pengusaha ESDM terhadap ketentuan penyelenggaraan usaha

(Jumlah Usaha Migas yang dibina/ jumlah usaha migas keseluruhan) + (Usaha Minerba yang dibina/ jumlah usaha minerba keseluruhan)+( Usaha Air Tanah yang dibina/ jumlah usaha air tanah keseluruhan)/3 x 100%

Melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan penambangan dan pengusahaan jasa migas

Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral 4

Terwujudnya Pengendalian pengusahaan SDA dibidang ESDM

Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung

Ir. Ni Luh Putu Dessy Dharmayanthy, MT Pembina Tk.I Nip. 19611010 199403 2 001

Review INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Recommend Documents