PENGADILAN NEGERI PASURUAN Jl. Pahlawan No. 24 – Telp_Fax (0343) 421030 PASURUAN
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PASURUAN NOMOR :W14-U9/001/OT/SK/I/2012 /2012 TENTANG REVIU PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI PASURUAN KETUA PENGADILAN NEGERI PASURUAN Menimbang
Mengingat
: 1.
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2.
Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2004 – 2009, dan dimulainya Rencana Pembangunann Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2004 – 2009maka Mahkamah Agung perlu meninjau kembali atau mereview untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU).
: 1.
Undang-undang undang Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
2.
Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
3.
Undang-undang undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
4.
Undang-undang undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
5.
Undang-undang undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
6.
Undang-undang undang Nomor :50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Negeri.
7.
Undang-undang undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
8.
Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
9.
Peraturan Presiden Nomor : 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.
10. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja. 11. Peraturan Presiden Nomor : Sekretariat Mahkamah Agung.
13 Tahun 2005
tentang
12. Peraturan Presiden Nomor : Kepaniteraan Mahkamah Agung.
14
tentang
Tahun
2005
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.
Memperhatikan
: Hasil Rapat Tanggal 22 Desember 2011 tentang Pembahasan Review Indikator Kinerja Utama (IKU) disinkronisasikan dengan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Pasuruan Tahun 2010 – 2014. MEMUTUSKAN
Menetapkan
Pertama
: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PASURUAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI PASURUAN 2012.
: Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia 2010.
Kedua
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan disampaikan kepada Pengadilan Tinggi Negeri Pasuruan
Ketiga
Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan/peraturan ini, Hakim Pengawas Bidang diberikan tugas untuk : a. Melakukan review atas capaian kinerja setiap satuan kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja. b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan
Keempat
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Pasuruan Pada Tanggal : 02 Januari 2012 Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan
Dr. ABDULLAH, SH. MS. NIP. 196110041992121001
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada : 1. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya 2. Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Negeri Pasuruan
INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI PASURUAN
No
Kinerja Utama
1
Peningkatan penyelesaian Mediasi
2
Peningkatan penyelesaian perkara
Indikator Kinerja Utama
Penanggung Jawab
Sumber Data
Persentase perkara perdata Perbandingan antara mediasi yang disepakati dengan Panitera/Sekretaris Pengadilan Laporan Bulanan Tingkat Pertama Laporan Tahunan. Upaya gugatan yang diselesaikan jumlah mediasi yang diterima dan menjadi perkara dengan mediasi dalam tahun 2012
dan
Persentase perkara Perdata Perbandingan antara perkara yang diminutasi dan Panitera/Sekretaris Pengadilan Laporan Bulanan yang diselesaikan terhadap disampaikan kepada para pihak pencari keadilan dengan Tingkat Pertama Laporan Tahunan. perkara Perdata yang jumlah perkara yang diregister. masuk
dan
Persentase perkara Pidana Perbandingan antara perkara yang diminutasi dan Panitera/Sekretaris Pengadilan Laporan Bulanan yang diselesaikan terhadap disampaikan kepada para pihak pencari keadilan dengan Tingkat Pertama Laporan Tahunan. perkara Pidana yang masuk jumlah perkara yang diregister.
dan
perkara Perbandingan antara Sisa perkara yang diminutasi dan Panitera/Sekretaris Pengadilan Laporan Bulanan Laporan Tahunan. disampaikan kepada para pihak pencari keadilan dengan Tingkat Pertama jumlah sisa perkara (kriteria sisa perkara dan perkara yang selesai mengacu pada pola Bindalmin tentang jangka waktu penanganan perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama)
dan
Perbandingan antara berkas yang diajukan banding, Panitera/Sekretaris Pengadilan Laporan Bulanan Laporan Tahunan. kasasi dan PK yang lengkap (terdiri dari Bundel A dan Tingkat Pertama Bundel B) dengan jumlah berkas yang dikembalikan oleh Pengadilan Tingkat Banding dan Mahkamah Agung.
dan
Persentase berkas yang Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Panitera/Sekretaris Pengadilan Laporan Bulanan Laporan Tahunan. diregister dan siap Pengadilan Tingkat Pertama dengan berkas perkara Tingkat Pertama didistribusikan ke majelis yang disidangkan
dan
Prosentase sisa yang diselesaikan
3
Penjelasan
Peningkatan penertiban Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi, administrasi perkara PK. yang disampaikan secara lengkap
No
Kinerja Utama
Indikator Kinerja Utama
Penjelasan
Penanggung Jawab
Sumber Data
Persentase penyampaian Sudah jelas pemberitahuan sidang tepat waktu, Perdata dan Pidana.
Jurusita/Jurusita Pengganti
Laporan Bulanan
Persentase berkas perkara Sudah jelas yang sudah diminutasi terhadap perkara yang sudah inkracht
Panitera/Sekretaris Pengadilan Laporan Bulanan Tingkat Pertama Laporan Tahunan.
dan
4
Peningkatan Bantuan Hukum Bagi Pencari Keadilan yang tidak mampu
Persentase Perkara Sudah jelas Masyarakat yang tidak mampu yang mendapatkan layanan Posbakum
Panitera/Sekretaris Pengadilan Laporan Bulanan Tingkat Pertama Laporan Tahunan Keuagan.
dan bag.
5
Peningkatan Persentase eksekusi yang Sudah jelas Pelaksanaan Penetapan berhasil dilaksanakan Eksekusi dengan jumlah permohonan eksekusi yang masuk
Panitera/Sekretaris Pengadilan Laporan Bulanan Tingkat Pertama Laporan Tahunan
dan
6
Terwujudnya Jumlah Pengawasan Sudah jelas pelaksanaan terhadap Keuangan perkara Pengawasan internal oleh Ketua yang efektif dan efisien Jumlah Pengawasan Sudah jelas terhadap Keuangan Negara (DIPA) oleh Kuasa Pengguna Anggaran (Pansek).
Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dan Panitera/Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dan Panitera/Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama
Laporan Hasil Kegiatan Pengawasan Melekat
Laporan Hasil Kegiatan Pengawasan Melekat
No
7
Kinerja Utama
Peningkatan Transparansi dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
Indikator Kinerja Utama
Penanggung Jawab
Sumber Data
Jumlah Pengawasan Oleh Sudah jelas Hakim Pengawas Bidang
Ketua Pengadilan Tingkat Laporan Hasil Kegiatan Pertama dan Pengawasan Melekat Panitera/Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama
Persentase Proses Sudah jelas penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan (upload) terhadap jumlah perkara yang sudah diputus
Ketua Pengadilan Tingkat Laporan Bulanan Pertama dan Laporan Tahunan Panitera/Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama
Persentase informasi mengenai perkara yang diproses yang dapat di akses oleh masyarakat.
8
Penjelasan
Perbandingan prosentase proses putusan perkara yang Panitera/Sekretaris Pengadilan sudah diminutasi dan dapat didownload di website Tingkat Pertama Pengadilan Tingkat Pertama (Sesuai SK KMA No 144 Th 2007 tentang Keterbukaan informasi peradilan) dengan perkara yang diputus. Prosentase Putusan Sudah jelas Ketua Pengadilan Tingkat Meningkatnya Pengadilan tingkat Pertama Pertama dan kepercayaan Panitera/Sekretaris Pengadilan masyarakat kepada yang tidak Banding Tingkat Pertama hukum melalui tindakan penegakan hukum dibidang Peradilan Persentase perbandingan Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti Ketua Pengadilan Tingkat Umum. pengaduan yang masuk ke mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non Pertama dan Pengadilan dengan teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan. Panitera/Sekretaris Pengadilan pengaduan yang telah Tingkat Pertama ditindaklanjuti
dan
Laporan Bulanan Laporan Tahunan.
dan
Laporan Bulanan Laporan Tahunan.
dan
Laporan Hasil Pengaduan Masyarakat
No 9
Kinerja Utama Peningkatan SDM
Indikator Kinerja Utama
Kualitas Prosentase jumlah pegawai yang lulus diklat teknis yudisial bersertifikat dan memenuhi standar kompetensi, tugas dan kinerja terhadap jumlah Prosentase jumlah pegawai yang lulus diklat non yudisial bersertifikat dan memenuhi standar kompetensi, tugas dan kinerja terhadap jumlah pegawai yang mengikuti diklat.
Penjelasan
Penanggung Jawab
Sumber Data
Perbandingan antara SDM Teknis yang diajukan untuk Panitera/Sekretaris Pengadilan Laporan Bulanan, mengikuti diklat sehingga memperoleh Tingkat Pertama Laporan Tahunan, kelulusan/bersertifikat diklat Mediator, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti, Cakim dengan jumlah yang mengikuti diklat. Perbandingan antara SDM Non teknis yang diajukan Panitera/Sekretaris Pengadilan Laporan Bulanan, untuk mengikuti diklat sehingga memperoleh Tingkat Pertama Laporan Tahunan, kelulusan/bersertifikat diklat Kepemimpinan, Sertifikasi Pengadaan barang dan jasa, IT, Pustakawan, Arsiparis, SIKEP, PPAKP dan Sekretaris dengan jumlah yang mengikuti diklat.
