`
LAMPIRAN I SURAT SEKRETARIS DAERAH NOMOR 060/ /ORG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2015 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2015 SASARAN STRATEGIS 1 1
Tersedianya Produk Rencana Tata Ruang Kabupaten
PENANGGUNG JAWAB/SUMBER DATA
REALISASI 2012
REALISASI 2013
REALISASI 2014
TARGET 2015
3
4
5
6
7
279 Ha
486 Ha
2014 Ha
7,27 Km
19,74 Km
31,3 Km
5 Unit
28 Unit
32 Unit
106,25 Km
86,79 Km
94,95 Km
30,42 Km
29,92 Km
4,0 Km
15.000 Km
52.523 Km
155.080 Km
2 unit
1 Unit
1 Unit
52 Buah
99 Buah
82 Buah
21.156 M
35.805 M
26.336 M
8 Unit
21 Unit
14 Unit
16.960 M
26.427 M
23.446 M
Panjang bantaran dan tanggul sungai yg direhabilitasi
3.907 M
7.202 M
7.383 M
Rumah tangga bersanitasi
400 KK
300 KK
700 KK
INDIKATOR KINERJA UTAMA 2 Luas Ruang Terbuka Hijau ( RTH)
BAPPEDA/ Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan
Panjang jalan yang dibangun Jumlah jembatan yang dibangun
2
Tersedianya infrastruktur transportasi yang terintegrasi serta meningkatnya pelayanan untuk mendukung pergerakan orang, barang dan jasa (Jaringan jasa distribusi).
Panjang jalan yang ditingkatkan
Dinas Pekerjaan Umum
Panjang jalan yang dipelihara Panjang jalan lingkungan yang ditingkatkan Meningkatnya prasarana dan fasilitas Perhubungan Jumlah pemasangan rambu-rambu LLAJ
Dishubkom dan Informatika
Panjang Saluran irigasi terpelihara 3
4
Tersedianya infrastruktur sumberdaya air untuk mendukung upaya konservasi dan pendayagunaan sumberdaya air, serta pengendalian daya rusak air.
Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar permukiman yang mencakup air bersih dan sanitasi.
5
Meningkatnnya infrastruktur publik dan aparatur
6
Tersusunnya mega proyek pelabuhan internasional Batulicin (Batulicin internasional port) dan pusat perdagangan (trade center).
Jumlah Rehabilitasi pintu air
Dinas Pekerjaan Umum
Panjang sungai yang dinormalisasi
Jumlah sarana dan prasarana air bersih yang dibangun
1 Unit
4 Unit
5 Unit
Jumlah desa yang dibina untuk memperoleh akses air bersih Dinas Pekerjaan Umum
6 Desa
23 Desa
16 Desa
Panjang drainase daslam kondisi baik
8.219 M
41.043 M
24.482 M
Prosentase rumah tangga memperoleh air bersih
26,98%
45,36%
47,28%
7 Unit
19 Unit
16 Unit
Jumlah infrastruktur publik sarana prasarana perkantoran
Dinas Pekerjaan Umum BAPPEDA/
7
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pemerataan yang berkualitas.
Dokumen Detailed Engineering Design (DED)
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
Realisasi investasi
Badan Pelayanan Perizinan dan PMD
Rp. 2.650.399.473.259
Rp. 3.342.790.000.000
Rp. 16.075.803.600.000
Jumlan Investor
Dinas Pertambangan dan Energi
64 Perusahaan
65 Perusahaan
62 Perusahaan
Penerimaan PAD
Dinas Pendapatan Daerah
Rp. 66.535.645.235
Rp. 84.583.865.538
Rp. 120.218.246.192
Persentase penanganan sampah
Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan
23,12%
32,76%
32,67%
0,84%
0,90%
1,87%
Badan Lingkungan Hidup Daerah
60%
60%
78,76%
Persentase peningkatan kualitas data primer dan sekunder LH Badan Lingkungan Hidup Daerah
77%
77%
82,81%
Peralatan Laboratorium Uji kualitas air, udara dan tanah
Badan Lingkungan Hidup Daerah
64%
84%
94%
Luas area mangrove ditanami
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
0
60 Ha
15 Ha
Cakupan lingkungan yang bersih dan sehat
Badan Lingkungan Hidup Daerah
70%
75,4%
80%
Jumlah prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan
0
343 unit
426 unit
Kebakaran hutan dan lahan
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
0
34.382,30 Ha
42.205 Ha
Rasio tempat pembuangan sampah (TPS per 1000 penduduk) Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan Persentase pengendalian tingkat pencemaran 8
Terwujudnya pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan dan perbaikan kualitas lingkungan hidup.
Jumlah UKM aktif
Dinas Perindagkop dan UKM
349 UKM
414 UKM
450 UKM
Persentase koperasi aktif
Dinas Perindagkop dan UKM Dinas Tanaman Pangan dan Pertenakan
82%
84,43%
85,44%
0
301 Unit
1.585 unit
Meningkatnya penerapan teknologi pertanian Peningkatan produksi dan Produktifitas pertanian : 9
10
Meningkatnya sinergi dalam penyiapan pengembangan industri dan perdagangan berbasis ekonomi kerakyatan.
Penyiapan pengembangan industri kepariwisataan yang mempunyai keunggulan kompetitif.
Komoditi Padi (sawah)
Kantor Ketahanan Pangan Daerah
67.686 Ton
89.818 Ton
88.925,76 Ton
Komoditi Padi (ladang)
Kantor Ketahanan Pangan Daerah
10.122 Ton
13.335 Ton
12.122,80 Ton
Meningkatnya ketahanan pangan (gabah)
Kantor Ketahanan Pangan Daerah
76.672 Ton
100.348 Ton
101.741 Ton
Meningkatnya ketahanan pangan (beras)
Kantor Ketahanan Pangan Daerah
43.506 Ton
56.940 Ton
57.731 Ton
Produksi perikanan budi daya
Dinas Kelautan dan Perikanan
2.561,32 Ton
2.399,82 Ton
2.590 Ton
Produksi perikanan tangkap
Dinas Kelautan dan Perikanan
35.538,8 Ton
40.758,6 Ton
44.058,04 Ton
Jumlah pasar yang terbangun
Dinas Pasar
1 Pasar
3 Pasar
4 Pasar
Dokumen perencanaan pengembangan pariwisata daerah
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 0
1 Dokumen
6 Dokumen
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
4 Buah
11 Buah
3 Buah
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3 Buah
28 Buah
18 Buah
Cagar Budaya yang terpelihara
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3 Buah
3 Buah
12 Buah
Jumlah Wisnus
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
4.971 Orang
28.324 Orang
48.379 Orang
150 Orang
1.083 Orang
1.496 Orang
Intensitas promosi pariwisata
4 Kali
5 Kali
6 Kali
Pengembangan destinasi pariwisata
10%
30%
100%
6 Kelompok
13 Kelompok
13 Kelompok
40%
60%
100%
Cagar Budaya yang direnovasi 11
Terlaksananya inventarisasi potensi wisata yang berbasis Jumlah Objek Wisata terpelihara warisan budaya lokal dan sumber daya alam daerah.
Jumlah Wisman 12
Terwujudnya pengelolaan industri kepariwisataan yang professional, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Pengembangan kemitraan pariwisata Berkembangnya Wisata Daerah Yang Berbasis Budaya 13 Dan Sumber Daya Daerah.
14
Terpelihara dan terbinanya nilai-nilai luhur budaya dan kearifan lokal.
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Peningkatan kualitas budaya daerah Peningkatan kuantitas budaya daerah
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
6 Jenis
20 Jenis
9 Jenis
Jumlah tradisi dan budaya daerah yang terpelihara
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
5 Jenis
5 Jenis
5 Jenis
60 Perusahaan
52 Perusahaan
39 Perusahaan
Jumlah perusahaan yang melaksanakan Good Mining Practice Dinas Pertambangan dan Energi Pelaku usaha yang mentaati AMDAL Meningkatnya kinerja penerapan prinsip-prinsip Good Environmental Governance yang ditandai peningkatan 15 peran serta masyarakat dan mitra strategis dalam pengelolaan lingkungan.
Badan Lingkungan Hidup Daerah
72,09%
60%
63,94%
Persentase cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDALBadan Lingkungan Hidup Daerah
55,13%
63,95%
67,78%
150 Perusahaan
162 Perusahaan
173 Perusahaan
0
53 Perizinan
91 Perizinan
0 95,82%
0 95,87%
34 Evaluasi 96,00
7,40 Thn
7,54 Thn
8,00 Thn
52,44
53,99
55,20
Identifikasi perizinan bidang lingkungan hidup :
Badan Lingkungan Hidup Daerah
a. Pengawasan pelaku usaha b. Penyelesaian perizinan bidang LH c. Evaluasi AMDAL/UKL-UPL Prosentase angka melek huruf usia 15 tahun ke atas Prosentase angka rata-rata lama sekolah Meningkatnya APK TK/PAUD Meningkatnya APK SD/MI/Paket A
Dinas Pendidikan
117,78
117,09
117,12
Meningkatnya APK SMP/MTs/Paket B
89,32
89,80
92,80
Meningkatnya APK SMA/SMK/MA/Paket C
62,64
63,80
68,44
Meningkatnya APM SD/MI
98,85
99,27
99,33
Meningkatnya APM SMP/MTs
63,14
64,06
72,84
Meningkatnya APM SMA/SMK/MA
46,05
46,85
56,40
100
100
100
99,95
99,95
99,92
99,50 49.51.00
99,50 46.54.00
98,54 46.54.00
3,72
5,46
26,55
34,32
44,65
61,24
Angka kelulusan SD/MI Angka Kelulusan SMP/MTs Angka Kelulusan SMA/SMK/MA Rasio Jumlah Siswa SMK : Siswa SMA Terwujudnya pemerataan akses layanan pendidikan yang Prosentase Pendidik TK/PAUD berkualifikasi S1 16 berkualitas pada semua jalur dan jenjang pendidikan Prosentase Pendidik SD/MI berkualifikasi S1 minimal SLTA dengan pembebasan biaya pendidikan.
Terwujudnya pemerataan akses layanan pendidikan yang 16 berkualitas pada semua jalur dan jenjang pendidikan minimal SLTA dengan pembebasan biaya pendidikan. Prosentase Pendidik SMP/MTs berkualifikasi S1
86,70
91,54
92,19
Prosentase Pendidik SMA/SMK/MA berkualifikasi S1
89,68
94,85
97,47
Prosentase guru bersertifikasi (jabatan profesi)
29,91
40,01
43,02%
Prosentase SD/MI memiliki Perpustakaan
29,85
29,90
49,03
Prosentase SMP/MTs memiliki Perpustakaan
25,64
56,96
58,02
Prosentase SMA/SMK/MA memiliki Perpustakaan
39,39
48,64
51,35
2,81
4,71
22,91
Prosentase TK/PAUD terakreditasi minimal B Prosentase SD/MI terakreditasi minimal B
5,28
7,32
60,09
Prosentase SMP/MTs terakreditasi minimal B
20,91
21,51
45,67
Prosentase TK/PAUD terakreditasi minimal B
17,65 10%
18,91 13%
64,86 13,81%
2,02 10,26% 15,49
15,68 12,85% 23,52
34,13 41,97 35,13
65,78
65,78
65,78 thn*)
AKI ( Angka Kematian Ibu) per 100.000 KH
84
218
117
AKB ( Angka Kematian Bayi) per 1000 KH
11
6
11,6
Prosentase lulusan SMK diterima di Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) Prosentasi SD/MI melaksanakan MBS Prosentasi SMP/MTs melaksanakan MBS Prosentasi SMA/SMK/MA melaksanakan MBS UHH ( Usia Harapan Hidup)
Dinas Kesehatan
Angka Kelangsungan Hidup Bayi per 1000
988
994
988,4
Cakupan Desa UCI ( Universal Child Immunatization)
46,67
86
65,3
Cakupan pertolongan Komplikasi Kebidanan ditangani Cakupan persalinan yang oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
60
82
78,5
81,26
87,4
87,8
Cakupan Pelayanan Nifas
93,12
73,5
79,7
Cakupan Cakupan kunjungan kunjungan bayi ibu hamil K4 tenaga kerja kesehatan terlatih
92,47
78
77
80,73
80,7
78,7
49
42,2
46
28,25
32,5
28
Cakupan pelayanan anak balita Cakupan dengan Neonatus dengan komplikasi yang ditangani Cakupan penjaringan siswa SDposyandu dan setingkat Cakupan/ persentase kesehatan desa yang memiliki lansia aktif Cakupan penemuan dan penanganan penderita TB BTA
17
Terwujudnya masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan menuju jaminan pelayanan kesehatan semesta.
0
2,7
44,17
38
41,3
9
positif
100
100
100
Cakupan penemuan dan penanganan penderita DBD
100
100
100
Persentase penemuan penderita diare
100
99,5
100
Prevalensi HIV/ AIDS
0,61
0,56
0,15 0
AFP rate/desa/ 100.000 penduduk usia < 15 thn KLB dilakukan Cakupan kelurahan yang mengalami penyelidikan Epidemiologi < 24 jam
0
0
100
100
100
Perentase penemuan penderita Pneumonia balita
7,5
100
1,14
0,016
0,005
0
100
100
0
Cakupan mendapat capsul vit.A 2 kali setahun
66,79
83,4
77
Cakupan ibu hamil mendapat 90 Tab.Fe
90,89
89,8
91,7
51,8
32,09
39,85
0
0
4,38
12
14
87
35,13
25
37,5
6,04
5,04
5,01
Prevalensi/ presentase balita gizi buruk Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan
Cakupan menyusui memberikan ASIusia ekslusif Cakupan ibu pemberian MP-ASI pada anak 6-24 bln pada keluarga miskin Cakupan Desa siaga aktif Cakupan posyandu purnama dan mandiri Rasio persatuan balita (per 1000) penduduk (per Rasio posyandu Puskesmas, Poliklinik, pustu persatuan 1000) Rasio rumah sakit persatuan penduduk (per 1000) Rasio dokter persatuan penduduk ( per 1000)
Terwujudnya masyarakat yang produktif dan berdaya saing tinggi.
0,48
0,55
0,00322
0,00322
0,1200
0,065
0,04
Rasio tenaga medis persatuan penduduk (per 1000)
1,69
0,085
11,7
Cakupan puskesmas
140
140
140
Cakupan Cakupan pembantu pelayanan puskesmas dasar dan rujukan pasien masyarakat miskin
78
84
86,66
100
100
100
Cakupan layanan obat dan perbekalan kesehatan
100
100
99,47
0
65,8
65
Cakupan pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan
18
0,50 0,00322
Angka partisipasi angkatan kerja
Dinas Sosnakertrans
79,56%
82,97%
91,70%
Tingkat partisipasi angkatan kerja
Dinas Sosnakertrans
68,91%
68,91%
85,69%
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah
BKBP3A
96,26%
75,00%
74,69%
18
19
Terwujudnya masyarakat yang produktif dan berdaya saing tinggi.
Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang akuntabel dan transparan.
Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta
BKBP3A
3,74%
9,10%
25,31%
Partisipasi angkatan kerja perempuan
BKBP3A
5,65%
1,60%
7,40%
Tingkat pengangguran terbuka
Dinas Sosnakertrans
8,68%
7,32%
9,34%
Persentase jumlah kelompok tani yang dilatih
BP4K
100%
100%
100%
Persentase jumlah petugas atau penyuluh yang dilatih Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah disahkan dengan Perda
BP4K
32,96%
38,98%
80,31%
Bappeda
ada
ada
ada
Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah disahkan dengan Perda/Perkada
Bappeda
ada
ada
ada
Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah disahkan dengan Perkada
Bappeda
ada
ada
ada
170.446 org
173.109 org
169.483 Org
109 Akte
217 Akte
217 Akte
Rasio penduduk berKTP persatuan penduduk Penerbitan akte perkawinan Penerbitan e-KTP Penerbitan KK dengan NIK Penerbitan akte kelahiran Penerapan E-KTP nasional berbasis NIK 20
Terwujudnya pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat.
Rasio jaringan komunikasi
22
Terwujudnya kinerja dan disiplin aparatur yang berbasis kompetensi guna mendorong reformasi birokrasi.
Meningkatnya peran pemerintah dan masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
23 Meningkatnya kerjasama daerah dalam pembangunan.
24
Tersedianya Peraturan Daerah untuk mendukung pembangunan dan pembinaan hukum di daerah
Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dishubkom dan Informatika
-
173.103 KTP
18.013 KTP
29.427 KK
104.825 KK
19.117 KK
5.076 Akte
15.876 Akte
15.869 Akte
Sudah
Sudah
Sudah
23,25
24,50
30,25
0,12 0/00
0,09 0/00
0,31 0/00
23 surat kabar
25 surat kabar
27 Surat kabar
2 unit
0
3 Unit
Ada
Ada
Ada
Website milik pemerintah daerah
Dishubkom dan Informatika Dishubkom dan Informatika/Bagian Humas Dishubkom dan Informatika/Bagian Humas Dishubkom dan Informatika
Rasio pengunjung perpustakaan pertahun
Kantor Perpustardokda
15,60%
17,13%
21,59%
Rasio yang tersedia di perizinan perpustakaan daerah Sistembuku informasi pelayanan dan administrasi pemerintah
Kantor Perpustardokda
-
8,47%
31,74%
Rasio warnet terhadap jumlah penduduk Jumlah surat kabar nasional/ local Jumlah penyiaran radio/ TV local
21
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan
BP3MD/Dishubkom dan Informatika
Sistem informasi manajemen Pemda
Dishubkom dan Informatika
Pengelola arsip secara baku
Ada
Ada
Ada
8 SIM 5 SKPD
8 SIM 10 SKPD
Kantor Perpustardokda
8 SIM 5 SKPD
Peningkatan SDM kearsipan
Kantor Perpustardokda
100 org
200 org
200 org
Persentase SKPD dilakukan ANJAB dan ABK
Bagian Organisasi Setda
47 SKPD
47 SKPD
47 SKPD
Persentase kehadiran pegawai
BKD
87,00%
93,78%
76,51%
Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis
BKD
296 org
275 org
274 org
Persentase pelanggaran disiplin PNS yang ditangani
BKD
100%
100%
100%
Opini BPK Hasil evaluasi LAKIP tingkat nasional
Inspektorat
WDP
WTP
-
Bagian Organisasi Setda
Hasil evaluasi LPPD tingkat Provinsi
Bagian Pemerintahan
Hasil evaluasi RKPD tingkat Provinsi
Bappeda
CC
CC
-
Peringkat 2
Peringkat 1
-
-
Peringkat 2
Peringkat 1
4,57
4,63
4,64
57,93
53,13
Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk
Satuan Pol-PP dan Linmas
Rasio jumlah LINMAS per 10.000 penduduk
satuan Pol-PP dan Linmas
Rasio Pos kamling per jumlah Desa/ Kelurahan
Satuan Pol-PP dan Linmas
1,47
1,50
4,77
Penegakan Perda
Satuan Pol-PP dan Linmas
55 Kasus
120 Kasus
205 Kasus
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 di kabupaten
Satuan Pol-PP dan Linmas
Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten
BPBD
Tingkat tanggap darurat (respone time rate)
BPBD
76%
85%
82%
Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP Pembinaan politik daerah
Kesbangpol
6 Kali
4 Kali
1 Kali
Kesbangpol
2 Kali
4 Kali
4 kali
Jumlah pembinaan LPM
Kesbangpol
-
50 LPM
50 LPM
Jumlah PembinaanOrkemas, LSM dan OKP Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik JumlahProduk Hukum Daerah disahkan tiap Tahun:
Kesbangpol
-
-
1 Kali
BPMPD
100%
100%
100%
BPMPD
100%
100%
100%
BPMPD
93,29%
93,29%
93,29 %
25%
50%
25%
100%
100%
100%
-
Peraturan Daerah
Bagian Hukum Setda
17 Perda
17 Perda
11 Perda
-
Peraturan Bupati
Bagian Hukum Setda/Sekretariat DPRD
52 Perbup
43 Perbup
60 Perbup
-
Keputusan Bupati
Bagian Hukum Setda/Sekretariat DPRD
556 SK
840 SK
693 SK
Jumlah Perda aspiratif yang disahkan Jumlah Rancangan Perda yang disahkan Jumlah Perda diimplementasikan
1 Perda
1 Perda
17 Raperda
17 Raperda
1 Perda 11 Raperda
17 Perda
17 Perda
11 Perda
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2015 SASARAN STRATEGIS 1 1
Tersedianya Produk Rencana Tata Ruang Kabupaten
2
Tersedianya infrastruktur transportasi yang terintegrasi serta meningkatnya pelayanan untuk mendukung pergerakan orang, barang dan jasa (Jaringan jasa distribusi).
3
Tersedianya infrastruktur sumberdaya air untuk mendukung upaya konservasi dan pendayagunaan sumberdaya air, serta pengendalian daya rusak air.
4
Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar permukiman yang mencakup air bersih dan sanitasi.
5 6
7
8
Meningkatnnya infrastruktur publik dan aparatur Tersusunnya mega proyek pelabuhan internasional Batulicin (Batulicin internasional port) dan pusat perdagangan (trade center).
INDIKATOR KINERJA UTAMA 2 Luas Ruang Terbuka Hijau ( RTH) Panjang jalan yang dibangun Jumlah jembatan yang dibangun Panjang jalan yang ditingkatkan Panjang jalan yang dipelihara Panjang jalan lingkungan yang ditingkatkan Meningkatnya prasarana dan fasilitas Perhubungan Jumlah pemasangan rambu-rambu LLAJ Panjang Saluran irigasi terpelihara Jumlah Rehabilitasi pintu air Panjang sungai yang dinormalisasi Panjang bantaran dan tanggul sungai yg direhabilitasi Rumah tangga bersanitasi Jumlah sarana dan prasarana air bersih yang dibangun Jumlah desa yang dibina untuk memperoleh akses air bersih Panjang drainase daslam kondisi baik Prosentase rumah tangga memperoleh air bersih Jumlah infrastruktur publik sarana prasarana perkantoran Dokumen Detailed Engineering Design (DED)
Realisasi investasi Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pemerataan yang Jumlan Investor berkualitas. Penerimaan PAD Persentase penanganan sampah Rasio tempat pembuangan sampah (TPS per 1000 penduduk) Persentase pengendalian tingkat pencemaran Persentase peningkatan kualitas data primer dan sekunder LH Terwujudnya pengelolaan Sumber Daya Alam yang Peralatan Laboratorium Uji kualitas air, udara dan tanah berkelanjutan dan perbaikan kualitas lingkungan hidup. Luas area mangrove ditanami Cakupan lingkungan yang bersih dan sehat Jumlah prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Kebakaran hutan dan lahan
9
Meningkatnya sinergi dalam penyiapan pengembangan industri dan perdagangan berbasis ekonomi kerakyatan.
Jumlah UKM aktif Persentase koperasi aktif Meningkatnya penerapan teknologi pertanian Peningkatan produksi dan Produktifitas pertanian : Komoditi Padi (sawah) Komoditi Padi (ladang) Meningkatnya ketahanan pangan (gabah) Meningkatnya ketahanan pangan (beras) Produksi perikanan budi daya Produksi perikanan tangkap Jumlah pasar yang terbangun
10
Penyiapan pengembangan industri kepariwisataan yang mempunyai keunggulan kompetitif.
Dokumen perencanaan pengembangan pariwisata daerah
11
Terlaksananya inventarisasi potensi wisata yang berbasis warisan budaya lokal dan sumber daya alam daerah.
Terwujudnya pengelolaan industri kepariwisataan yang 12 professional, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. 13
Berkembangnya Wisata Daerah Yang Berbasis Budaya Dan Sumber Daya Daerah.
14
Terpelihara dan terbinanya nilai-nilai luhur budaya dan kearifan lokal.
Cagar Budaya yang direnovasi Jumlah Objek Wisata terpelihara Cagar Budaya yang terpelihara Jumlah Wisnus Jumlah Wisman Intensitas promosi pariwisata Pengembangan destinasi pariwisata Pengembangan kemitraan pariwisata Peningkatan kualitas budaya daerah Peningkatan kuantitas budaya daerah Jumlah tradisi dan budaya daerah yang terpelihara
Jumlah perusahaan yang melaksanakan Good Mining Practice Pelaku usaha yang mentaati AMDAL Meningkatnya kinerja penerapan prinsip-prinsip Good Persentase cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL Environmental Governance yang ditandai peningkatan peran 15 Identifikasi perizinan bidang lingkungan hidup : serta masyarakat dan mitra strategis dalam pengelolaan a. Pengawasan pelaku usaha lingkungan. b. Penyelesaian perizinan bidang LH c. Evaluasi AMDAL/UKL-UPL 16 Terwujudnya pemerataan akses layanan pendidikan yang Prosentase angka melek huruf usia 15 tahun ke atas berkualitas pada semua jalur dan jenjang pendidikan Prosentase angka rata-rata lama sekolah minimal SLTA dengan pembebasan biaya pendidikan. Meningkatnya APK TK/PAUD Meningkatnya APK SD/MI/Paket A Meningkatnya APK SMP/MTs/Paket B Meningkatnya APK SMA/SMK/MA/Paket C Meningkatnya APM SD/MI Meningkatnya APM SMP/MTs Meningkatnya APM SMA/SMK/MA Angka kelulusan SD/MI Angka Kelulusan SMP/MTs Angka Kelulusan SMA/SMK/MA Rasio Jumlah Siswa SMK : Siswa SMA Prosentase Pendidik TK/PAUD berkualifikasi S1 Prosentase Pendidik SD/MI berkualifikasi S1
Prosentase Pendidik SMP/MTs berkualifikasi S1 Prosentase Pendidik SMA/SMK/MA berkualifikasi S1 Prosentase guru bersertifikasi (jabatan profesi) Prosentase SD/MI memiliki Perpustakaan Prosentase SMP/MTs memiliki Perpustakaan Prosentase SMA/SMK/MA memiliki Perpustakaan Prosentase TK/PAUD terakreditasi minimal B Prosentase SD/MI terakreditasi minimal B Prosentase SMP/MTs terakreditasi minimal B Prosentase TK/PAUD terakreditasi minimal B Prosentase lulusan SMK diterima di Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) Prosentasi SD/MI melaksanakan MBS Prosentasi SMP/MTs melaksanakan MBS Prosentasi SMA/SMK/MA melaksanakan MBS 17 Terwujudnya masyarakat sehat yang mandiri dan UHH ( Usia Harapan Hidup) berkeadilan menuju jaminan pelayanan kesehatan semesta. AKI ( Angka Kematian Ibu) per 100.000 KH AKB ( Angka Kematian Bayi) per 1000 KH Angka Kelangsungan Hidup Bayi per 1000 Cakupan Desa UCI ( Universal Child Immunatization) Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Cakupan Pelayanan Nifas Cakupan kunjungan bayi Cakupan kunjungan ibu hamil K4 tenaga kerja kesehatan terlatih Cakupan pelayanan anak balita Cakupan dengan Neonatus dengan komplikasi yang ditangani Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat Cakupan/ persentase desa yang memiliki posyandu lansia aktif Cakupan penemuan dan penanganan penderita TB BTA positif Cakupan penemuan dan penanganan penderita DBD Persentase penemuan penderita diare Prevalensi HIV/ AIDS AFP rate/ 100.000 penduduk usia < 15 thn Cakupan desa/ kelurahan yang mengalami KLB dilakukan penyelidikan Epidemiologi < 24 jam Perentase penemuan penderita Pneumonia balita Prevalensi/ presentase balita gizi buruk Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan Cakupan mendapat capsul vit.A 2 kali setahun Cakupan ibu hamil mendapat 90 Tab.Fe Cakupan ibu menyusui memberikan ASI ekslusif Cakupan pemberian MP-ASI pada anak usia 6-24 bln pada keluarga miskin Cakupan Desa siaga aktif Cakupan posyandu purnama dan mandiri
Rasio posyandu persatuan balita (per 1000)
Rasio Puskesmas, Poliklinik, pustu persatuan penduduk (per 1000) Rasio rumah sakit persatuan penduduk (per 1000) Rasio dokter persatuan penduduk ( per 1000) Rasio tenaga medis persatuan penduduk (per 1000) Cakupan puskesmas Cakupan pembantu puskesmas Cakupan pelayanan dasar dan rujukan pasien masyarakat miskin Cakupan layanan obat dan perbekalan kesehatan Cakupan pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan Angka partisipasi angkatan kerja Tingkat partisipasi angkatan kerja Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Terwujudnya masyarakat yang produktif dan berdaya saing Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta 18 tinggi. Partisipasi angkatan kerja perempuan Tingkat pengangguran terbuka Persentase jumlah kelompok tani yang dilatih Persentase jumlah petugas atau penyuluh yang dilatih Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah disahkan dengan Perda Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah disahkan dengan 19 akuntabel dan transparan. Perda/Perkada Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah disahkan dengan Perkada Rasio penduduk berKTP persatuan penduduk Penerbitan akte perkawinan Penerbitan e-KTP Penerbitan KK dengan NIK Penerbitan akte kelahiran Penerapan E-KTP nasional berbasis NIK Rasio jaringan komunikasi Rasio warnet terhadap jumlah penduduk Terwujudnya pelayanan publik yang dapat diakses dengan 20 Jumlah surat kabar nasional/ local mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat. Jumlah penyiaran radio/ TV local Website milik pemerintah daerah Rasio pengunjung perpustakaan pertahun Rasio buku yang tersedia di perpustakaan daerah Sistem informasi pelayanan perizinan dan administrasi pemerintah Sistem informasi manajemen Pemda
21
Terwujudnya kinerja dan disiplin aparatur yang berbasis kompetensi guna mendorong reformasi birokrasi.
Meningkatnya peran pemerintah dan masyarakat dalam 22 pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
23 Meningkatnya kerjasama daerah dalam pembangunan.
Pengelola arsip secara baku Peningkatan SDM kearsipan Persentase SKPD dilakukan ANJAB dan ABK Persentase kehadiran pegawai Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis Persentase pelanggaran disiplin PNS yang ditangani Opini BPK Hasil evaluasi LAKIP tingkat nasional Hasil evaluasi LPPD tingkat Provinsi Hasil evaluasi RKPD tingkat Provinsi Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk Rasio jumlah LINMAS per 10.000 penduduk Rasio Pos kamling per jumlah Desa/ Kelurahan Penegakan Perda Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 di kabupaten Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten Tingkat tanggap darurat (respone time rate) Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP Pembinaan politik daerah Jumlah pembinaan LPM Jumlah PembinaanOrkemas, LSM dan OKP Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik
24
Tersedianya Peraturan Daerah untuk mendukung pembangunan dan pembinaan hukum di daerah
JumlahProduk Hukum Daerah disahkan tiap Tahun: Peraturan Daerah Peraturan Bupati Keputusan Bupati Jumlah Perda aspiratif yang disahkan Jumlah Rancangan Perda yang disahkan Jumlah Perda diimplementasikan
LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU NOMOR 188.46/ 265 /ORG/2015 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2015
A U
PENANGGUNG JAWAB/SUMBER DATA 3 BAPPEDA/ Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dishubkom dan Informatika Dishubkom dan Informatika Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum BAPPEDA/ Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Badan Pelayanan Perizinan dan PMD Badan Pelayanan Perizinan dan PMD Dinas Pendapatan Daerah Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan Badan Lingkungan Hidup Daerah Badan Lingkungan Hidup Daerah Badan Lingkungan Hidup Daerah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Badan Lingkungan Hidup Daerah Badan Lingkungan Hidup Daerah Dinas Kehutanan dan Perkebunan
KET 4
Dinas Perindagkop dan UKM Dinas Perindagkop dan UKM Dinas Tanaman Pangan dan Pertenakan Dinas Tanaman Pangan dan Pertenakan Dinas Tanaman Pangan dan Pertenakan Kantor Ketahanan Pangan Daerah Kantor Ketahanan Pangan Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Pasar Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas
Kebudayaan Kebudayaan Kebudayaan Kebudayaan Kebudayaan Kebudayaan Kebudayaan Kebudayaan Kebudayaan Kebudayaan
dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan
Pariwisata Pariwisata Pariwisata Pariwisata Pariwisata Pariwisata Pariwisata Pariwisata Pariwisata Pariwisata
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Pertambangan dan Energi Badan Lingkungan Hidup Daerah Badan Lingkungan Hidup Daerah Badan Lingkungan Hidup Daerah
Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas
Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan
Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas
Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan
Dinas Pendidikan Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas
Pendidikan Pendidikan Pendidikan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan
Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas
Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan
Dinas Kesehatan Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas
Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan
Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas
Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan
Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Sosnakertrans Dinas Sosnakertrans BKBP3A BKBP3A BKBP3A Dinas Sosnakertrans BP4K BP4K Bappeda Bappeda Bappeda Dinas Kependudukan dan Catatan Dinas Kependudukan dan Catatan Dinas Kependudukan dan Catatan Dinas Kependudukan dan Catatan Dinas Kependudukan dan Catatan Dinas Kependudukan dan Catatan Dishubkom dan Informatika Dishubkom dan Informatika
Sipil Sipil Sipil Sipil Sipil Sipil
Dishubkom dan Informatika/Bagian Humas Dishubkom dan Informatika/Bagian Humas Dishubkom dan Informatika Kantor Perpustardokda Kantor Perpustardokda BP3MD/Dishubkom dan Informatika Dishubkom dan Informatika
Kantor Perpustardokda Kantor Perpustardokda Bagian Organisasi Setda BKD BKD BKD Inspektorat Bagian Organisasi Setda Bagian Pemerintahan Bappeda Satuan Pol-PP dan Linmas satuan Pol-PP dan Linmas Satuan Pol-PP dan Linmas Satuan Pol-PP dan Linmas Satuan Pol-PP dan Linmas BPBD BPBD Kesbangpol Kesbangpol Kesbangpol Kesbangpol BPMPD BPMPD BPMPD Bagian Bagian Bagian Bagian Bagian Bagian
Hukum Setda Hukum Hukum Hukum Setda/Sekretariat DPRD Hukum Setda/Sekretariat DPRD Hukum
