Bappeda TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN GARUT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Jalan Patriot No. 8 Telp. (0262) 233063 Fax. (0262) 540321 e-mail: [email protected] - [email protected] GARUT Kode Pos 44151

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN GARUT NOMOR : 050 / 0265.a / Bappeda TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN GARUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN GARUT Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, mengamanatkan setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama masing-masing; b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Bappeda tentang Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Garut.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. 2. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014. 3. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. 5. Peraturan

Menteri

Negara

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

Nomor

PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. 6. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut.

7. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut Tahun 2009 – 2014. 8. Peraturan Bupati Garut Nomor 417 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan daerah Kabupaten Garut.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TENTANG

PENETAPAN

INDIKATOR

KINERJA

UTAMA

BADAN

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN GARUT

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, KEDUA

: Indikator Kinerja Utama sebagaimana diktum PERTAMA merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing Bidang di Bappeda Kabupaten Garut untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyusun rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja dan melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Garut Tahun 2010 – 2014.

KETIGA

: Dalam rangka untuk meningkatkan efektifitas kinerja pelaksanaan Keputusan ini, Sekretaris Bappeda diberikan tugas untuk : a. Melakukan review atas capaian kinerja setiap bidang dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja; b. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan ini dan melaporkan kepada Kepala Bappeda.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Garut pada tanggal Februari 2012 Menyetujui : BUPATI GARUT

KEPALA BAPPEDA KAB. GARUT,

ttd

ttd

H.ACENG H.M. FIKRI, S.Ag.

Ir. H. WIDIYANA, CES Pembina Utama Muda NIP. 19600207 198603 1 013

Kabupaten SKPD

: :

Garut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut

Tugas Fungsi

: :

Melaksanakan penyusunan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan; b. Pengkoordinasian perencanaan pembangunan daerah; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

No. 1.

2.

3.

Sasaran Renstra

Indikator Kinerja Utama

Tersedianya dokumen hasil perencanaan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang.

 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut;  Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Garut.

 Bidang Data, Evaluasi dan Pelaporan

Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan berkelanjutan.

    

 Sekretariat

Tersedianya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan untuk mendukung kegiatan pembangunan secara optimal.

Dokumen kajian penelitian dan pengembangan.

Rencana Strategis (Renstra) SKPD; Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD; Penetapan Kinerja SKPD; Rencana Kerja (Renja) SKPD; Rencana Kinerja Tahunan (RKT) SKPD.

Penanggungjawab

 Sekretariat

 Bidang Data, Evaluasi dan Pelaporan

   

Sumber Data  Rencana Kerja mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, nasional;  Berita acara Musrenbang;  Berita acara Forum SKPD;  Renstra dan Renja SKPD.  Hasil evaluasi capaian kinerja rencana pembangunan daerah;  Proyeksi kondisi dan perkembangan pembangunan daerah;  Perencanaan Kinerja, Penetapan Kinerja SKPD;  Kebijakan pembangunan tingkat Provinsi dan Nasional.

Bidang Fisik, Bidang Pemerintahan, Bidang Ekonomi, Bidang Sosial Budaya

 Data primer yang diperoleh dari kegiatan penelitian, monitoring dan evaluasi, serta kegiatan sejenis lainnya yang dilaksanakan secara periodik oleh SKPD;

 Bidang Data, Evaluasi dan Pelaporan

 Data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) pusat maupun daerah dan instansi pemerintah, hasil riset/audit/studi oleh lembaga yang kompeten di

Keterangan

No.

Sasaran Renstra

Indikator Kinerja Utama

Penanggungjawab

Sumber Data bidangnya.

4.

Tersedianya data dan informasi pembangunan yang akurat dan berkualitas

 Dokumen Profil Daerah;  Dokumen Garut Dalam Angka;  Dokumen Indikator Makro Kabupaten Garut;  Dokumen PDRB dan IPM Kabupaten Garut;  Dokumen SUSEDA Kabupaten Garut;  Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah;  Sistem Akuntansi Keuangan Bappeda;  Sistem Informasi Pelaporan Pembangunan Daerah.

   

Bidang Fisik, Bidang Pemerintahan, Bidang Ekonomi, Bidang Sosial Budaya

 Bidang Data, Evaluasi dan Pelaporan

 Data primer yang diperoleh dari kegiatan penelitian, monitoring dan evaluasi, serta kegiatan sejenis lainnya yang dilaksanakan secara periodik oleh SKPD;  Data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) pusat maupun daerah dan instansi pemerintah, hasil riset/audit/studi oleh lembaga yang kompeten di bidangnya.

5.

Tersedianya hasil monitoring dan pengendalian perencanaan pembangunan.

Dokumen hasil monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan.

 Bidang Data, Evaluasi dan Pelaporan

Dokumen laporan hasil monitoring pelaksanaan pembangunan daerah.

6.

Tersedianya hasil evaluasi kegiatan pembangunan.

 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ);  Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);  Laporan Triwulan Pencapaian Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Daerah;  Laporan Keuangan SKPD.

 Sekretariat  Bidang Data, Evaluasi dan Pelaporan

Dokumen laporan evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan daerah.

7.

Terwujudnya komunikasi dan koordinasi internal maupun eksternal perencanaan pembangunan daerah.

 Koordinasi perencanaan pembangunan Bidang Fisik;  Koordinasi perencanaan pembangunan Bidang Pemerintahan;  Koordinasi perencanaan pembangunan Bidang Sosial dan Budaya;  Koordinasi perencanaan pembangunan Ekonomi;

 Bidang Fisik,

Laporan pelaksanaan kegiatan koordinasi dalam perumusan pengembangan dan pembangunan.

 Bidang Pemerintahan,  Bidang Sosial Budaya  Bidang Ekonomi,

8.

Meningkatnya SDM aparat perencana yang profesional.

Jumlah aparat perencana yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal/ non formal.

 Sekretariat

Laporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan struktural, fungsional, serta bintek dan kursus lainnya.

9.

Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana perencanaan pembangunan.

Jumlah sarana dan prasarana perencanaan pembangunan.

 Sekretariat

Daftar inventaris barang dan jasa.

Keterangan