Lampiran Keputusan Kepala Bappeda Kota Parepare Nomor : 42 TAHUN 2014 Tanggal : 31 DESEMBER 2014
Daftar Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare Tahun 2014 - 2018 NO
MISI
1
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur perencana
SASARAN RENSTRA 1. Meningkatnya kualitas dan profesionalisme SDM Perencana
2 Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pengelolaan
3 Meningkatnya pelayanan di bidang pelayanan modal daerah
INDIKATOR SASARAN
PENANGGUNG JAWAB
SUMBER DATA
FORMULA
KETERANGAN
1. Persentase Pegawai yang telah memiliki sertifikat Perencana
Sekretariat
Data Kepegawaian
Jumlah Pegawai yang bersertifikat dibagi jumlah keseluruhan pegawai
1. Persentase kepuasan pegawai dalam pelayanan administrasi umum dan kepegawaian (melalui angket/kuisioner)
Sekretariat
Data primer yang diperoleh dari kuisioner
Jumlah Pegawai yang terlayani dengan baik dibagi Untuk meningkatkan kinerja jumlah keseluruhan pegawai pegawai maka perlu didukung oleh pelayanan yang baik bagi pegawai
2. Persentase kepuasan pegawai dalam pelayanan pengelolaan administrasi keuangan (angket kuisioner)
Sekretariat
Data primer yang diperoleh dari kuisioner
Jumlah Pegawai yang terlayani dengan baik dibagi jumlah keseluruhan pegawai
3. Ketepatan waktu dalam penyampaian LAKIP/Perjanjian Kinerja SKPD 1 Persentase layanan fasilitasi penanam modal daerah
Sekretariat
Tim Penyusun LAKIP/Perjanjian Kinerja
Bidang Perencanaan Ekonomi
Tim Koordinasi Penanaman Modal Daerah
Tepat Waktu / Tidak Tepat Waktu
Jumlah permohonan yang dilayani dibagi jumlah keseluruhan permohonan fasilitasi
Kualitas SDM perencana perlu ditingkatkan melalui diklat perencana yang dilakukan oleh Bappenas atau Kemendagri
Untuk meningkatkan kinerja pegawai maka perlu didukung oleh peningkatan pelayanan yang baik bagi pegawai Penyusunan LAKIP/Perjanjian Kinerja disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku Pemberian fasilitas bagi investor dimaksudkan sebagai upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan daya saing daerah sehingga investor tertarik untuk berinvestasi
NO 2
3
MISI Mengembangkan sarana dan prasarana perencanaan
SASARAN RENSTRA 1. Meningkatnya pengelolaan website Bappeda
Meningkatkan 1. Meningkatnya kualitas kualitas perencanaan penyelesaian dokumen perencanaan dan penganggaran daerah
INDIKATOR SASARAN
PENANGGUNG JAWAB
SUMBER DATA
FORMULA
KETERANGAN
1. Jumlah produk dokumen perencanaan yang terpublikasi
Bidang Ekonomi
Administratur Website Bappeda
2. Jumlah Laporan evaluasi yang terpublikasi
Bidang Ekonomi
Administratur Website Bappeda
3. Jumlah pengunjung Website Bappeda
Bidang Ekonomi
Administratur Website Bappeda
1. Tersedianya dokumen RPJMD yang ditetapkan dengan Perda
Sekretariat
Tim Penyusun RPJMD
Ada / Tidak Ada
2. Ketepatan waktu dalam Penyusunan RPJMD
Sekretariat
Tim Penyusun RPJMD
Tepat Waktu / Tidak Tepat Waktu
Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, RPJMD harus diselesaikan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Walikota dilantik
3. Tersedianya dokumen RKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah
Sekretariat
Tim Penyusun RKPD
Ada / Tidak Ada
RKPD merupakan implementasi dari RPJMD adalah dokumen perencanaan tahunan yang menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD.
Jumlah dokumen Dokumen perencanaan yang perencanaan yang dihasilkan dihasilkan akan setiap tahun dipublikasikan ke seluruh stakeholders melalui Website Bappeda Jumlah dokumen hasil evaluasi yang dihasilkan setiap tahun
Dokumen Hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan akan dipublikasikan ke seluruh stakeholders melalui Website Bappeda
Jumlah pengguna internet Untuk meningkatkan yang mengunjungi Website pengunjung website maka Bappeda Kota Parepare website Bappeda harus memuat data/informasi terkini yang sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan daerah RPJMD merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan sehingga perlu ditetapkan dengan PERDA
NO
MISI
SASARAN RENSTRA
INDIKATOR SASARAN
SUMBER DATA
FORMULA
KETERANGAN
4. Ketepatan waktu dalam Penyelesaian RKPD
Sekretariat
Tim Penyusun RKPD
Tepat Waktu / Tidak Tepat Waktu
Sesuai ketentuan Penyusunan RKPD harus selesai pada akhir Bulan Mei tahun sebelumnya
5. Ketepatan waktu dalam Penyusunan KUA/PPAS
Sekretariat
Tim Penyusun KUA/PPAS
Tepat Waktu / Tidak Tepat Waktu
Sesuai ketentuan KUA/PPAS harus diselesaikan pada Minggu kedua Bulan Juni dan diserahkan ke DPRD
6 Tersedianya dokumen/perencanaan ekonomi
Bidang Perencanaan Ekonomi
Tim Penyusun
Ada / Tidak Ada
Bidang Perencanaan Sosial Budaya
Tim Penyusun
Ada / Tidak Ada
Dokumen perencanaan ekonomi disusun berdasarkan kondisi ekonomi daerah dan menjadi acuan dalam pengenbangan ekonomi Dokumen perencanaan sosial budaya disusun berdasarkan kondisi sosial budaya daerah dan menjadi acuan dalam perencanaan sosial budaya
Bidang Perencanaan Wilayah
Tim Penyusun
Ada / Tidak Ada
Pengembangan infrastruktur daerah harus berpedoman pada dokumen perencanaan prasarana wilyah dan SDA
9 Tersedianya dokumen inovasi daerah
Bidang Litbang
Tim Penyusun
Ada / Tidak Ada
Untuk mempercepat pencapaian target pembangunan daerah maka diperlukan peningkatan kinerja yang kreatif dan inovatif dari pemerintah dan jajarannya
1. Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD (aspek perencanaan)
Sekretariat
Tim Penyusun RKPD
Jumlah program RPJMD yang dijabarkan dalam RKPD dibagi jumlah program RPJMD
Untuk menjamin konsistensi antar dokumen perencanaan maka seluruh program RPJMD harus terjabarkan dalam RKPD
7 Tersedianya dokumen/perencanaan sosial budaya
8 Tersedianya dokumen/perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
2. Meningkatnya Konsistensi antar Dokumen Perencanaan dan penganggaran
PENANGGUNG JAWAB
NO
MISI
2. Meningkatnya Konsistensi SASARAN RENSTRA antar Dokumen Perencanaan dan penganggaran
3 Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan
1. Penjabaran Program RPJMD INDIKATOR SASARAN ke dalam RKPD (aspek perencanaan)
Sekretariat PENANGGUNG JAWAB
Tim Penyusun RKPD
Jumlah program RPJMD FORMULA yang dijabarkan dalam RKPD dibagi jumlah program RPJMD
2. Penjabaran Program RKPD ke dalam APBD (aspek perencanaan)
Sekretariat
Tim Penyusun RKPD
Jumlah program RKPD yang Untuk menjamin konsistensi dijabarkan dalam APBD antara dokumen dibagi jumlah program RKPD perencanaan dengan dokumen penganggaran maka seluruh program RKPD harus terjabarkan dalam APBD
3 Penjabaran Program RPMJD ke dalam RKPD (aspek penganggaran)
Sekretariat
Tim Penyusun RKPD
Jumlah anggaran program RPJMD yang terjabarkan dalam RKPD dibagi jumlah anggaran program RKPD
4 Penjabaran Program RKPD ke dalam APBD (aspek penganggaran)
Sekretariat
Tim Penyusun RKPD
Jumlah anggaran program RKPD yang terjabarkan dalam APBD dibagi jumlah anggaran program APBD
5 Penjabaran Program/ kegiatan Renstra Bappeda ke dalam Renja Bappeda
Sekretariat
1. Ketersediaan dokumen pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan
Bidang Litbang
2. Pencapaian penilaian LAKIP Daerah Kota Parepare
Sekretariat
SUMBER DATA
Tim Penyusun Renja SKPD
Terjabarkan / Tidak Terjabarkan
Tim Monitoring dan Evaluasi dokumen pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nilai B
Untuk menjamin konsistensi KETERANGAN antar dokumen perencanaan maka seluruh program RPJMD harus terjabarkan dalam RKPD
Untuk menjamin konsistensi antar dokumen perencanaan SKPD maka seluruh program Renstra harus terjabarkan dalam Renja SKPD
Evaluasi perencanaan pembangunan harus didukung oleh data dan informasi kinerja pembangunan yang akurat
Untuk meningkatkan kualitas penyusunan LAKIP maka diharapkan hasil evaluasi yang diperoleh terus mengalami peningkatan
NO
MISI
SASARAN RENSTRA
1. Meningkatnya ketersediaan data/ informasi dan statistik daerah
2. Pencapaian penilaian LAKIP Daerah Kota Parepare
Sekretariat
PENANGGUNG JAWAB
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi SUMBERBirokrasi DATA
INDIKATOR SASARAN
FORMULA
1. Buku Data Pokok Kota Parepare
Bidang Litbang
Tim Penyusun
Ada / Tidak Ada
Buku ini berisi data - data pokok daerah yang menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan daerah
2. Buku Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Kota Parepare
Bidang Litbang
Tim Penyusun
Ada / Tidak Ada
Buku ini berisi data/informasi pertumbuhan ekonomi (PDRB) Kota Parepare yang menjadi acuan dalamn merumuskan kebijakan ekonomi makro daerah
Bidang Sosial Budaya
Tim Penyusun
Ada / Tidak Ada
Buku ini berisi tentang Data/Informasi Indeks Pembangunan Manusia Kota Parepare yang juga menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah
4. Buku Kondisi Ekonomi Daerah
Bidang Perencanaan Ekonomi
Tim Penyusun
Ada / Tidak Ada
Buku ini memuat indikator perkembangan ekonomi daerah
5. Buku Informasi Pembangunan Daerah
Bidang Perencanaan Ekonomi
Tim Penyusun Profil Daerah
Ada / Tidak Ada
Buku ini memuat Profil daerah Kota Parepare yang terup-date setiap tahunnya
Sekretariat
Laporan Musrenbang
3. Buku Indeks Kualitas Hidup Masyarakat
4
Optimalisasi partisipasi masyarakat dalam proses perencanan pembangunan.
1. Meningkatnya peran masyarakat dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan
1. Tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan perencanaan
Nilai B
Jumlah masyarakat yang menghadiri Musrenbang kelurahan
Untuk meningkatkan kualitas penyusunan LAKIP maka diharapkan hasil evaluasi KETERANGAN yang diperoleh terus mengalami peningkatan
Dokumen perencanaan harus disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga diperlukan adanya partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan (Musrenbang) untuk menjaring aspirasi mereka
4
Optimalisasi
NO partisipasi MISI masyarakat dalam proses perencanan pembangunan.
1. Meningkatnya peran SASARAN RENSTRA masyarakat dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan
2. Meningkatnya usulan masyarakat yang terakomodir dalam APBD
1. Tingkat partisipasi INDIKATOR SASARAN masyarakat dalam mengikuti kegiatan perencanaan
PENANGGUNG JAWAB
Sekretariat
SUMBER DATA
Jumlah masyarakat yang FORMULA menghadiri Musrenbang kelurahan
Dokumen perencanaan harus KETERANGAN disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga diperlukan adanya partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan (Musrenbang) untuk menjaring aspirasi mereka
2. Tingkat partisipasi perempuan dalam mengikuti kegiatan perencanaan
Sekretariat
Laporan Musrenbang
Jumlah Perempuan yang menghadiri Musrenbang dibagi Jumlah keseluruhan peserta Musrenbang
Keterlibatan kaum perempuan dalam proses perencanaan pembangunan (Musrenbag) sangan diperlukan untuk merumuskan perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan kaum perempuan
1 Persentase Usulan Masyarakat yang terakomodir dalam APBD
Sekretariat
APBD
Peningkatan Jumlah Pagu Wilayah per kecamatan per tahun
Pemberlakuan Pagu Indikatif Wilayah sebagai implementasi Perda No. 1 Tahun 2010 untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan
