INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 1. Instansi

:

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur

2. Visi

:

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dilakukan secara tertib, normatif dan berkelanjutan

3. Misi

:

Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Lebih Transparan dan Akuntabel

4. Tujuan

:

1. Optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah 2. Optimalisasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota

5. T u g a s 6. F u n g s i

: :

Membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang keuangan a. b. c. d. e. f.

Penyusunan kebijakan teknis di bidang keuangan ; Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan ; Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan ; Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan ; Pelaksanaan administrasi badan di bidang keuangan ; Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya

INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KINERJA UTAMA/ INDIKATOR KINERJA UTAMA SASARAN STRATEGIS 2 1 Meningkatnya kualitas 1. Ketepatan waktu penyusunan pengelolaan keuangan RAPBD dan RPAPBD Provinsi dan aset daerah Provinsi Jawa Timur Jawa Timur

PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN

SUMBER DATA

3 Tepat atau tidak tepat penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan

4

PENANGGUNG JAWAB

Bukti pengiriman

5 Bidang Anggaran

Laporan Aliran Kas

Bidang Perbendaharaan

Laporan Aliran Kas


Laporan O-25


Hasil Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Desk Akuntansi Berbasis Akrual/ Laporan hasil desk implementasi akrual

Bidang Akuntansi

Laporan Keuangan SKPD

Bidang Akuntansi

Laporan Barang Milik Daerah

Bidang Pengelola Aset Daerah

Sesuai dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Realisasi Pendapatan Asli Daerah X 100% Realisasi (Dana Perimbangan + Pinjaman Daerah)

3. Toleransi deviasi penyerapan keuangan sesuai target

100% -

Realisasi Belanja

X

100%

Target Belanja 4. Persentase SKPD dengan realisasi diatas 95%

Jumlah SKPD dengan realisasi diatas 95% Jumlah SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur

5. Persentase SKPD yang menerapkan Akuntansi Berbasis Akrual

X 100%

Jumlah SKPD yang berhasil menerapkan Accrual Accounting Based Capacity Building Jumlah SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa X 100% Timur Accrual Accounting Based Capacity Building dijelaskan dalam Pergub Jatim No. 93 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah

6. Persentase Laporan Keuangan SKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Jumlah Laporan Keuangan SKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

7. Persentase tanah milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang bersertifikat

Luas tanah yang bersertifikat

Jumlah Laporan Keuangan SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Luas seluruh tanah milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur

X 100%

X 100%

KINERJA UTAMA/ INDIKATOR KINERJA UTAMA SASARAN STRATEGIS 2 1 Meningkatnya kualitas Ketepatan waktu penyusunan Aset Tetap Tanah dan pengelolaan keuangan 8. Persentase RAPBD dan RPAPBD Provinsi Bangunan yang digunakan dan dan aset daerah Provinsi Jawa Timur dimanfaatkan Jawa Timur

PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN 3 Tepat atau tidak tepat penyampaian sesuai jadwal yang telah Jumlaholeh Asetperaturan Tetap Tanah dan Bangunan yang ditetapkan digunakan dan dimanfaatkan X 100% Jumlah Aset Tetap Tanah dan Bangunan

SUMBER DATA

PENANGGUNG JAWAB

4

5

Laporan Barang Milik Daerah

Bidang Pengelola Aset Daerah

Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan

UPT LPKD

Ket : Dimanfaatkan adalah aset yang digunakan dan disewakan 9. Persentase sertifikasi kompetensi pengelola keuangan daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Meningkatnya kualitas 10. Persentase Raperda/Raperkada pengelolaan keuangan Kab./Kota tentang APBD yang kabupaten / kota se-Jawa dievaluasi tepat waktu Timur 11. Persentase Raperda/Raperkada Kab./Kota tentang Perubahan APBD yang dievaluasi tepat waktu

12. Persentase Raperda/Raperkada Kab./Kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang dievaluasi tepat waktu

Jumlah pengelola keuangan daerah SKPD yang bersertifikat

X 100%

Jumlah pengelola keuangan daerah SKPD yang ada Jumlah Raperda/Raperkada Kab./Kota tentang APBD yang dievaluasi tepat waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja x Jumlah Raperda/Raperkada Kab./Kota tentang APBD Jumlah Raperda/Raperkada Kab./Kota tentang Perubahan APBD yang dievaluasi tepat waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja Jumlah Raperda/Raperkada Kab./Kota tentang Perubahan APBD Jumlah Raperda/Raperkada Kab./Kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang dievaluasi tepat waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja Jumlah Raperda/Raperkada Kab./Kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

x

100%

Berita Acara Raperda/Raperkada tentang APBD

100%

Berita Acara Evaluasi Bidang Bina Keuangan Raperda/Raperkada Kab./Kota Kab/Kota tentang Perubahan APBD

X 100%

Evaluasi Bidang Bina Keuangan Kab./Kota Kab/Kota

Berita Acara Evaluasi Raperda/Raperkada Kab./Kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang dievaluasi

Bidang Bina Keuangan Kab/Kota

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 1. Jabatan

:

2. Tugas

:

3. Fungsi

:

SASARAN/ KINERJA

Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum ; b. Pengelolaan administrasi kepegawaian ; c. Pengelolaan administrasi keuangan ; d. Pengelolaan administrasi perlengkapan ; e. Pengelolaan urusan rumah tangga ; f. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan ; g. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang ; h. Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan dinas ; i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana ; j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

2 1 Meningkatnya kualitas pelayanan 1. Persentase aparatur yang mendapat administrasi perkantoran, penyusunan pelayanan perkantoran program dan penatausahaan keuangan 2. Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi

PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN 3 Jumlah aparatur yang mendapat pelayanan perkantoran

X

100%

Jumlah aparatur

SUMBER DATA 4 - Aplikasi surat (e-surat) - Buku pendistribusian barang - Buku pendistribusian surat

Jumlah sarana dan prasarana kantor layak fungsi

Laporan Simbada X

100%

Jumlah peralatan sarana dan prasarana kantor 3. Persentase sumber daya aparatur yang terlatih dan terdidik dalam bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah 4. Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu

5. Persentase SKPD yang terfasilitasi sistem informasi keuangan dan aset daerah

Dokumen Surat Perintah Tugas (SPT)

Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan X

100%

Jumlah aparatur BPKAD Jumlah dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu Jumlah dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang tersusun Jumlah SKPD yang mengimplementasikan sistem informasi keuangan dan aset daerah Jumlah SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Dokumen tanda terima X

100%

SKPD pengguna SIKDA X

100%


:

2. Tugas

:

Kepala Sub Bagian Tata Usaha a. Menyiapkan bahan pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, penggandaan naskah-naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan ; b. Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dan keprotokolan ; c. Menyiapkan bahan pelaksanaan tugas di bidang hubungan masyarakat ; d. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan kebutuhan kepegawaian mulai penempatan formasi, pengusulan dalam jabatan, usulan pensiun, peninjauan masa kerja, pemberian penghargaan, kenaikan pangkat, Sasaran Kinerja Pegawai, Daftar Urut Kepangkatan, Sumpah/Janji Aparatur Sipil Negara, Gaji Berkala, kesejahteraan, mutasi dan pemberhentian pegawai, diklat, ujian dinas, izin belajar, pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai, menyusun standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional dan menyelenggarakan pengelolaan administrasi aparatur sipil negara lainnya ; e. Menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan, perawatan, serta pengamanan perlengkapan dan aset ; f. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi pemanfaatan dan penghapusan serta penatausahaan barang milik negara/daerah ; g. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengadministrasian aset dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas barang-barang inventaris; h. Menyiapkan bahan penyelesaian masalah hukum (non yustisia) di bidang kepegawaian ; i.

3. Fungsi

:

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

-

SASARAN/ KINERJA

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN

SUMBER DATA

1

2

3

4

Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran

1. Persentase pendistribusian dan penggandaan surat serta naskah dinas

Jumlah surat dan naskah dinas yang didistribusikan dan digandakan

X

100%

- Aplikasi surat (e-surat) - Buku distribusi surat

Jumlah surat dan naskah dinas yang diterima 2. Jumlah dokumen kenaikan pangkat dan gaji berkala

3. Jumlah penyediaan sarana dan prasarana kantor 4. Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana kantor

- Dokumen naik pangkat = 10 dokumen - Dokumen gaji berkala = 61 dokumen

- Aplikasi Simpeg - Dokumen kepegawaian

- Sarana dan prasarana yang dikelola meliputi tanah, alat angkutan, alat Rekapitulasi usulan kebutuhan ukur, alat kantor dan rumah tangga, alat studio dan komunikasi, pengadaan sarana dan prasarana gedung, barang bercorak kebudayaan dari bidang dan UPT Pemeliharaan Air Conditioner (AC), komputer, jaringan komputer, jaringan internet, genset, hydrant, printer, laptop, mesin fotocopy, meubelair, gedung

Rekapitulasi usulan kebutuhan pemeliharaan sarana dan prasarana dari bidang dan UPT

SASARAN/ KINERJA



SUMBER DATA

1

2

3

4

Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran

Persentase pendistribusian dan barang5. Jumlah laporan persediaan penggandaan suratbarang serta naskah dinas barang inventaris, pakai habis, pemeliharaan peralatan kantor dan penghapusan aset 6. Persentase arsip dan buku perpustakaan yang dikelola

Jumlah surat daninventaris naskah dinas yang didistribusikan - Laporan barang = 4 laporan dan digandakan - Laporan barang pakai habis = 4 laporan - Laporan pemeliharaan peralatan = 4 laporan - Penghapusan aset = 1 laporan

Jumlah arsip dan buku perpustakaan yang dikelola Jumlah arsip dan buku perpustakaan

- Aplikasi Simbada X

100%

Dokumen arsip dan buku perpus X

100%

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 1. Jabatan 2. Tugas

: :

3. Fungsi

:

Kepala Sub Bagian Keuangan a. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai ; b. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kegiatan termasuk penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan ; c. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan akuntansi keuangan ; d. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengadministrasian dan penatausahaan keuangan ; e. Menyiapkan bahan penyusunan laporan pertanggung-jawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan ; f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. -

SASARAN/ KINERJA



1

2

3

Meningkatnya kualitas penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan

SUMBER DATA 4

1. Jumlah dokumen pengajuan SPP dan penerbitan SPM UP, LS, GU/TU serta gaji yang dicek kelengkapannya

Pelaksanaan pengecekan kelengkapan dokumen pengajuan SPP dan penerbitan SPM UP, LS, GU/TU serta gaji

Rekapitulasi Dokumen SPP dan SPM

2. Jumlah dokumen SPJ yang telah diverifikasi dan di sahkan

Pelaksanaan verifikasi, pengecekan kelengkapan dan pengesahan dokumen SPJ

Surat Pertanggungjawaban

3. Jumlah laporan realisasi anggaran semester dan akhir tahun

Laporan realisasi anggaran semester dan akhir tahun

Laporan realisasi semester dan tahunan

4. Jumlah dokumen pelaksanaan akuntansi

Dokumen penyelenggaraan akuntansi terdiri dari Neraca, Laporan realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatatn atas Laporan Keuangan

- Neraca, LRA, LO, LPE dan CaLK

5. Jumlah laporan keuangan yang disusun tepat waktu

Dokumen Laporan Keuangan di susun paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode berakhir

Laporan Keuangan SKPD

anggaran


: :

3. Fungsi

:

Kepala Sub Bagian Penyusunan Program a. Menyiapkan bahan penghimpunan data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program ; b. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengolahan data ; c. Menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan program ; d. Menyiapkan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perundang-undangan ; e. Menyiapkan bahan penghimpunan data dan menyiapkan bahan perencanaan dan penyusunan anggaran kebijakan ; f. Menyiapkan bahan monitoring serta evaluasi organisasi dan tatalaksana ; g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris ; -

SASARAN/ KINERJA



SUMBER DATA

1

2

3

4

Meningkatnya kualitas 1. Jumlah dokumen usulan bahan penyusunan penyusunan program dan program, kegiatan dan anggaran kegiatan 2. Persentase laporan hasil pelaksanaan program kegiatan yang disusun tepat waktu

Bahan usulan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA), Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) dan Rencana Kerja Jumlah aporan hasil pelaksanaan program kegiatan yang disusun tepat waktu Jumlah aporan hasil pelaksanaan program kegiatan yang disusun

3. Persentase terpenuhinya kebutuhan aplikasi pengelolaan keuangan daerah bagi SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Jumlah SKPD yang terpenuhi kebutuhan aplikasi pengelolaan keuangan daerah

Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Tanda terima pengiriman laporan X

100%

Aplikasi SIKDA X

100%

Jumlah SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur 4. Jumlah usulan Keputusan gubernur Jawa timur tentang Pengelola Keuangan dan Barang Daerah 5. Persentase terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kegiatan bidang dan UPT

Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang Penunjukan dan pengangkatan Dokumen Keputusan Gubernur Pengelola Keuangan Daerah, Pejabat Penatausahaan Barang, Pengurus Barang Aset dan Pembantu Pengurus Barang Aset di Lingkungan Pemprov. Jatim Jumlah bidang dan UPT yang telah dilakukan monitoring dan evaluasi Jumlah bidang dan UPT di BPKAD

Laporan monitoring dan evaluasi X

100%


: :

3. Fungsi

:

Pramu Pimpinan a. Menerima tamu dan mengakomodir kebutuhan Kepala Badan serta mengatur jadwal acara b. Menerima telepon dan fax yang ditujukan untuk Kepala Badan c. Mencatat dan mengagendakan surat masuk dan keluar dari Kepala Badan d. Menghubungi unit lain melalui telepon atas permintaan Kepala Badan e. Mengendalikan dan menyampaikan konsep surat serta bahan/data lain dari bidang yang bersangkutan yang ditujukan kepada Kepala Badan untuk mendapat persetujuan, perbaikan atau bahan pertimbangan f. Melakukan koordinasi dengan wartawan/instansi vertikal -

SASARAN/ KINERJA



1

2

3

Meningkatnya kualitas 1. Jumlah kegiatan Kepala Badan yang diakomodir pelayanan Kepala Badan dan difasilitasi

SUMBER DATA 4

Mengatur dan mempersiapkan kegiatan Kepala Badan

Surat Undangan

2. Jumlah telepon dan fax masuk yang dilayani dengan baik

Menerima telepon dan fax yang ditujukan untuk Kepala Badan

Buku tamu

3. Jumlah surat masuk dan surat keluar dari Kepala Badan yang dicatat dan diagendakan

Mencatat dan mengagendakan surat masuk dan keluar dari Kepala Badan

Aplikasi surat masuk dan keluar

4. Jumlah kegiatan menelpon/menghubungi unit lain atas permintaan Kepala Badan

Menghubungi unit lain melalui telepon atas permintaan Kepala Badan

Surat masuk

5. Jumlah konsep surat dan bahan/data lain dari bidang yang ditujukan kepada Kepala Badan untuk mendapat persetujuan, perbaikan atau bahan pertimbangan

Menyampaikan konsep surat dan bahan/data lain dari bidang yang ditujukan Buku agenda surat kepada Kepala Badan untuk mendapat persetujuan, perbaikan atau bahan pertimbangan


:

2. Tugas

:

Pengelola Barang Inventaris a. Menganalisa rencana kebutuhan pemeliharaan, pengadaan barang inventaris, alat tulis kantor, cetakan dan rencana penghapusan barang inventaris usulan dari masing-masing bidang guna menyusun rencana kebutuhan untuk Triwulan, Semester maupun tahun dan untuk mensupport penyusunan RKA, DPA maupun DPPA b. Menganalisa daftar Kartu Inventaris barang (KIB) melalui aplikasi Simbada dan mengklasifikasikan sesuai data barang yang terdiri dari data tanah (KIB A), data peralatan dan mesin (KIB B), data bangunan dan gedung (KIB C), data jalan, irigasi dan jaringan (KIB D), data aset tetap lainnya (KIB E) dan data konstruksi dalam pengerjaan (KIB F) guna mengetahui jumlah dan kondisi barang yang dimiliki oleh instansi c. Menganalisa daftar Kartu Inventaris Ruangan (KIR) berdasarkan data yang terdapat dalam aplikasi Simbada yang selanjutnya diinventarisasi dan di data untuk mengetahui jumlah, jenis dan kondisi barang yang ada di masing-masing ruangan d. Menganalisa dan mengolah data untuk penyusunan dan pembuatan laporan Simbada, baik pengadaan barang inventaris maupun pemeliharaan barang inentaris dalam tribulan/semester/tahun e. Menerima dan menganalisa hasil pekerjaan dari pihak ketiga untuk pengadaan barang dan jasa terkait kesesuaian spesifikasi barang serta memantau pendistribusian barang inventaris ke bidang yang membutuhkan f. Membantu pejabat penatausahaan dalam menganalisa dan menginventarisasi kebutuhan biaya mamin tamu, mamin kegiatan dan penghitungan biaya pajak kendaraan operasional dan pemeliharaannya dalam satu tahun anggaran g. Melakukan pengolahan data inventaris aset untuk menunjang pelaksanaan penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban h. Melakukan rekonsialiasi dengan fungsi akuntansi terkait dengan pemeliharaan dan pengadaan barang inventaris yang di SPJ-kan LS atau GU i. Membantu pejabat penatausahaan dalam mempersiapkan sarana operasional kantor guna mendukung kelancaran tugas organisasi

:

3. Fungsi

-

SASARAN/ KINERJA



SUMBER DATA

1

2

3

4

Meningkatnya kualitas pengelolaan barang inventaris

1. Jumlah dokumen rencana kebutuhan pemeliharaan, pengadaan barang inventaris, alat tulis kantor, cetakan dan rencana penghapusan dari bidang

Dokumen rencana kebutuhan pemeliharaan, pengadaan barang inventaris, alat tulis kantor, cetakan dan usulan penghapusan dari bidang

Usulan kebutuhan pengadaan

dan

laporan

2. Jumlah dokumen Kartu Inventaris barang (KIB) dari aplikasi Simbada dan diklasifikasikan sesuai data barang

Dokumen Kartu Inventaris barang (KIB) dari aplikasi Simbada dan diklasifikasikan sesuai data barang

Dokumen Kartu Inventaris barang (KIB)

3. Jumlah Kartu Inventaris Ruangan (KIR) berdasarkan data yang ada di masing-masing ruangan

Kartu Inventaris Ruangan (KIR) berdasarkan data yang ada di masing-masing ruangan

Kartu Inventaris Ruangan (KIR)

4. Jumlah laporan Simbada untuk pengadaan barang inventaris dan pemeliharaan dalam tribulan/semester/tahun

Laporan Simbada untuk barang inventaris dan pemeliharaan dalam tribulan/semester/tahun

Laporan Simbada

5. Jumlah dokumen rekonsiliasi dengan fungsi akuntansi terkait dengan pemeliharaan dan pengadaan barang

Melakukan rekonsiliasi dengan fungsi akuntansi terkait pemeliharaan Laporan Simbada dan pengadaan barang inventaris yang di SPJ-kan LS atau GU

SASARAN/ KINERJA



SUMBER DATA

1

2

3

4

Meningkatnya kualitas pengelolaan barang inventaris

dokumenpersiapan rencana kebutuhan pemeliharaan, 6. Jumlah kegiatan sarana operasional kantor pengadaan barangkelancaran inventaris,tugas alat tulis kantor, guna mendukung organisasi cetakan dan rencana penghapusan dari bidang

Dokumen rencana pemeliharaan, pengadaan barang Membantu pejabat kebutuhan penatausahaan dalam mempersiapkan sarana inventaris, alat tulisguna kantor, cetakan dan usulan penghapusan dari operasional kantor mendukung kelancaran tugas organisasi bidang

Kebutuhan sarana operasional kantor


: :

Pengelola Kepegawaian a. Menyusun jadwal kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan pensiun pegawai b. Menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK) berdasarkan perubahan data kepegawaian dan mengelola tata naskah kepegawaian c. Mengelola dan melakukan update data kepegawaian ASN dan PTT-PK pada aplikasi Simpeg/MASTER d. Mengelola dan melakukan input perubahan data formasi pegawai pada aplikasi e-formasi Kemenpan dan RB e. Menghimpun dan menginventarisir dokumen penilaian prestasi kerja pegawai f. g. h. i. j. k.

3. Fungsi SASARAN/ KINERJA 1 Meningkatnya kualitas pengelolaan data kepegawaian

:

Menganalisa konsep bezetting dan menyusun perkiraan formasi/jumlah kebutuhan pegawai Menyusun konsep analisa jabatan, analisa beban kerja, dan standar kompetensi jabatan pegawai Menyusun usulan pengajuan kenaikan pangkat pegawai Menyusun konsep kenaikan gaji berkala berdasarkan masa kerja dan besaran gaji yang ditentukan Menghimpun dan menyusun rekapitulasi blangko Laporan Pajak Pribadi (LP2P) Menyusun berkas pengajuan hak-hak kepegawaian, antara lain satyalancana, karis/karsu, karpeg, taspen, ijin belajar/tugas belajar dan menghimpun surat ijin cuti pegawai

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 2

PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN 3

SUMBER DATA 4 Data masa kerja pegawai

1. Jumlah jadwal kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan pensiun pegawai

Menyusun jadwal kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan pensiun pegawai

2. Jumlah dokumen Daftar Urut Kepangkatan (DUK) berdasarkan perubahan data kepegawaian yang disusun dan di analisa

Menyusun dan menganalisa Daftar Urut Kepangkatan (DUK) berdasarkan perubahan data kepegawaian

SK kenaikan pangkat, SK jabatan, SK mutasi dan SK pensiun pegawai

3. Jumlah dokumen penilaian prestasi kerja pegawai yang dihimpun

Menghimpun dan menginventarisir penilaian prestasi kerja pegawai, Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Model DK

Daftar penilaian prestasi kerja dan Model DK pegawai

4. Jumlah dokumen konsep bezetting dan perkiraan formasi/jumlah kebutuhan pegawai yang dianalisa

Menganalisa konsep bezetting dan menyusun perkiraan formasi/jumlah kebutuhan pegawai

Analisis Beban Kerja (ABK)

5. Jumlah dokumen rancangan usulan pengajuan kenaikan pangkat pegawai

Rancangan usulan pengajuan kenaikan pangkat pegawai yang disampaikan kepada Badan Kepegawaian Daerah

Data pangkat/golongan dan masa kerja pegawai

6. Jumlah konsep kenaikan gaji berkala berdasarkan masa kerja dan besaran gaji yang ditentukan

Konsep kenaikan gaji berkala berdasarkan masa kerja dan besaran gaji yang diproses menjadi SK Gaji Berkala

Peraturan terkait gaji dan data masa kerja pegawai

7. Jumlah blangko Laporan Pajak Pribadi (LP2P) yang dihimpun dan disampaikan kepada Kementrian Dalam Negeri

Blangko Laporan Pajak Pribadi (LP2P) Pegawai BPKAD yang disampaikan kepada Kementrian Dalam Negeri

LP2P pegawai

8. Jumlah dokumen pengajuan hak-hak kepegawaian, antara lain, karis/karsu, karpeg, taspen, ijin belajar/tugas belajar dan ijin cuti pegawai yang disusun

Menyusun berkas pengajuan hak-hak kepegawaian, antara lain, karis/karsu, karpeg, taspen, ijin belajar/tugas belajar dan menghimpun surat ijin cuti pegawai

Dokumen kepegawaian yang dipersyaratkan untuk pengajuan


: :

Pramu Pimpinan a. Menerima tamu dan mengakomodir kebutuhan Sekretaris Daerah serta mengatur jadwal acara b. Mengirim fax dan menerima telepon yang ditujukan untuk Sekretaris Daerah c. Mencatat dan mengagendakan surat masuk dan keluar dari Sekretaris Daerah d. Menghubungi unit lain melalui telepon atas permintaan Sekretaris Daerah e. Mempersiapkan materi sambutan Sekretaris Daerah f. Mengendalikan dan menyampaikan konsep surat serta bahan/data lain dari bidang yang bersangkutan yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah untuk mendapat persetujuan, perbaikan atau bahan pertimbangan

:

3. Fungsi

-

SASARAN/ KINERJA



SUMBER DATA

1

2

3

4

Meningkatnya kualitas pelayanan Sekertaris Daerah

1. Jumlah kegiatan Sekretaris Daerah yang diakomodir dan difasilitasi

Mengatur dan mempersiapkan kegiatan Sekretaris Daerah

Surat Undangan

2. Jumlah telepon dan fax masuk yang dilayani dengan baik

Menerima telepon dan fax yang ditujukan untuk Sekretaris Daerah

Buku tamu

3. Jumlah surat masuk dan surat keluar dari Sekretaris Daerah yang dicatat dan diagendakan

Mencatat dan mengagendakan surat masuk dan keluar dari Sekretaris Daerah

Aplikasi surat masuk dan keluar

4. Jumlah kegiatan menelpon/menghubungi unit lain atas permintaan Sekretaris Daerah

Menghubungi unit lain melalui telepon atas permintaan Sekretaris Daerah

Surat masuk

5. Jumlah materi sambutan Sekretaris Daerah yang disiapkan

Mempersiapkan materi sambutan Sekretaris Daerah

Surat Undangan

6. Jumlah konsep surat dan bahan/data lain dari bidang yang ditujukan kepada Kepala Badan untuk mendapat persetujuan, perbaikan atau bahan pertimbangan

Menyampaikan konsep surat dan bahan/data lain dari bidang yang ditujukan Buku agenda surat kepada Sekretaris Daerah untuk mendapat persetujuan, perbaikan atau bahan pertimbangan


: :

:

3. Fungsi

Pengelola Barang Inventaris a. Menatausahakan, menerima, menyimpan dan menyalurkan barang yang berada di gudang/tempat penyimpanan barang b. Membuat dan menandatangani Berita Acara Penerimaan Barang sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan c. Menghimpun tanda bukti penerimaan barang (BA Penerimaan Barang) secara tertib dan teratur d. Mendistribusikan dan menghimpun tanda bukti pengeluaran (bukti pengeluaran barang dari gudang) secara tertib dan teratur e. Mengelola data penerimaan dan pengeluaran barang sesuai Simbada agar tercipta tertib administrasi f. g. h. i. j. k. i. m. -

Melakukan stock opname secara berkala untuk mengetahui jumlah dan kondisi barang dalam gudang Melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang daerah yang berada dalam penguasaannya Membuat Nota Dinas dan HPS/OE sebagai kelengkapan dokumen SPJ GU/LS Menerima dan mencukupi permintaan blanko SKPD Membuat laporan rekapitulasi pendistribusian ATK ke masing-masing bidang Membuat laporan rekapitulasi penilaian security Membuat Laporan Hasil Pengadaan Barang (HPB) inventaris dan Hasil Pengadaa Barang (HPB) pakai habis Membuat Laporan Persediaan Barang (LPB) inventaris dan Laporan Persediaan Barang (LPB) pakai habis

SASARAN/ KINERJA



SUMBER DATA

1

2

3

4

Meningkatnya kualitas pengelolaan barang persediaan

1. Jumlah kegiatan penatausahaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran barang yang berada di gudang/tempat penyimpanan barang

Menatausahakan, menerima, menyimpan dan menyalurkan barang yang berada di gudang/tempat penyimpanan barang

Buku Barang

2. Jumlah Berita Acara Penerimaan Barang yang dibuat dan ditandatangani

Membuat dan menandatangani Berita Acara Penerimaan Barang sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan

Dokumen berita acara penerimaan barang dari pejabat pengadaan

3. Jumlah tanda bukti penerimaan barang (BA Penerimaan Barang) yang dihimpun secara tertib dan teratur

Menghimpun tanda bukti penerimaan barang berupa Berita Acara Penerimaan Barang secara tertib dan teratur

Berita Acara Penerimaan Barang

4. Jumlah tanda bukti pengeluaran barang yang didistribusikan

Mendistribusikan barang dan menghimpun tanda bukti pengeluaran Buku pengeluaran barang secara tertib dan teratur

5. Jumlah dokumen stock opname yang dilakukan secara berkala

Melakukan stock opname secara berkala untuk mengetahui jumlah dan kondisi akhir barang dalam gudang

Buku stok barang

6. Jumlah dokumen permintaan blanko SKPD yang dicukupi kebutuhannya

Menerima dan mencukupi permintaan blanko SKPD

Sura masuk permintaan cetakan

7. Jumlah laporan rekapitulasi pendistribusian ATK ke masing-masing bidang yang disusun

Membuat laporan rekapitulasi pendistribusian ATK ke masingmasing bidang

Buku pendistribusian ATK

8. Jumlah laporan hasil pengadaan barang inventaris dan pakai habis

Membuat Laporan Hasil Pengadaan Barang (HPB) inventaris dan Hasil Pengadaa Barang (HPB) pakai habis

Laporan HPB Simbada

SASARAN/ KINERJA 1 Meningkatnya kualitas pengelolaan barang persediaan

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 2 penatausahaan, 9. Jumlah kegiatan laporan persediaan barangpenerimaan, inventaris dan pakai penyimpanan dan penyaluran barang yang berada di habis gudang/tempat penyimpanan barang


SUMBER DATA

3

4

Menatausahakan, daninventaris menyalurkan Membuat Laporan menerima, Persediaanmenyimpan Barang (LPB) dan barang Laporan laporan persediaan Simbada yang berada di gudang/tempat penyimpanan barang Persediaan Barang (LPB) pakai habis


: :

Verifikator Keuangan a. Melaksanakan administrasi keuangan terkait dengan pembuatan dokumen pertanggungjawaban pada Bendahara Pengeluaran ; b. Melaksanakan administrasi keuangan terkait dengan penyusunan SPJ LS pada Bendahara Pengeluaran ; c. Menyiapkan SPP baik SPP UP/ GU/TU/LS, gaji ; d. Meneliti kelengkapan pengajuan SPP ; e. Melaksanakan administrasi keuangan terkait dengan proses pencairan dana yang dikelola Bendahara Pengeluaran ; f. Melaksanakan administrasi keuangan terkait dengan proses pembayaran atas transaksi pada Bendahara Pengeluaran ;

:

3. Fungsi

g. h. i. j. -

Memintakan otorisasi SPP/SPJ kepada Bendahara Pengeluaran ; Melaksanakan pencatatan di buku register ; Mengkompilasi bukti pungut dan setor pajak berdasarkan SPJ LS/SP2D ; Melaksanakan administrasi keuangan terkait verifikasi SPJ GU

SASARAN/ KINERJA



SUMBER DATA

1

2

3

4

Meningkatnya kualitas 1. Jumlah dokumen pengajuan SPP UP/ GU/TU/LS dan pengolahan data keuangan gaji yang disiapkan 2. Jumlah dokumen pengajuan SPP UP/ GU/TU/LS dan gaji yang diteliti kelengkapannya 3. Persentase pencairan dana atas SPP yang diajukan

Menyiapkan SPP baik SPP UP/ GU/TU/LS maupun gaji

Rekap pengajuan SPP UP/ GU/TU/LS, gaji

Meneliti kelengkapan pengajuan SPP

Rekap pengajuan SPP UP/ GU/TU/LS, gaji Rekap SP2D

Jumlah SPP yang cair X

100%

Jumlah SPP yang diajukan 4. Persentase SPP/SPJ yang telah diotorisasi oleh Bendahara Pengeluaran

Jumlah SPP yang diotorisasi Bendahara Pengeluaran Jumlah SPP yang diajukan

X

100%

Rekap pengajuan SPP UP/ GU/TU/LS, gaji


: :

:

3. Fungsi SASARAN/ KINERJA 1 Meningkatnya kualitas pengolahan data keuangan

Verifikator Keuangan a. Melaksanakan administrasi keuangan terkait dengan pembuatan dokumen pertanggungjawaban pada Bendahara Pengeluaran ; b. Melaksanakan administrasi keuangan terkait dengan penyusunan SPJ GU pada Bendahara Pengeluaran ; c. Melaksanakan administrasi keuangan terkait dengan proses pembayaran atas transaksi pada Bendahara Pengeluaran ; d. Menyiapkan SPM, baik SPM UP/ GU/TU/LS, gaji ; e. Meneliti kelengkapan pengajuan SPM UP/GU/TU/LS, Gaji ; f. Mengajukan otorisasi SPM UP/GU/TU/LS, Gaji ; g. h. i. j. -

Melaksanakan pencatatan di buku register ; Melaksanakan administrasi keuangan terkait dengan pemberian nomor dan tanggal bukti transaksi SPJ GU pada Bendahara Pengeluaran ; Mengkompilasi bukti pungut dan bukti setor pajak berdasarkan SPJ GU ; Melaksanakan administrasi keuangan terkait dengan pelaksanaan fungsi verifikasi SPJ GU.

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 2


SUMBER DATA

3

4

1. Jumlah dokumen pengajuan SPM UP/ GU/TU/LS dan gaji yang disiapkan

Menyiapkan SPM baik SPM UP/ GU/TU/LS maupun gaji

Rekap pengajuan SPM UP/ GU/TU/LS, gaji

2. Jumlah dokumen pengajuan SPM UP/ GU/TU/LS dan gaji yang diteliti kelengkapannya

Meneliti kelengkapan pengajuan SPM


3. Jumlah dokumen SPM UP/ GU/TU/LS dan gaji yang diajukan untuk diotorisasi Pengguna Anggaran

Mengajukan otorisasi SPM UP/GU/TU/LS dan Gaji


4. Persentase bukti transaksi SPJ GU sekretariat yang diberi nomor berdasarkan tanggal

Jumlah bukti transaksi yang diberi nomor dan tanggal Jumlah bukti transaksi

SPJ LGU X

100%


: :

:

3. Fungsi

Bendahara Pengeluaran a. Mengontrol ketersediaan dana atas seluruh transaksi keuangan b. Mendistribusikan uang untuk kegiatan operasional kepada Bendahara Pembantu berdasarkan perintah KPA c. Mencatat seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran kas dalam buku simpanan bank dan buku kas Bendahara Pengeluaran d. Menerima dan menyimpan uang persediaan e. Memungut/penyetoran pajak serta menyimpan bukti pungut/setor guna tertib administrasi f. Menghimpun bukti-bukti transaksi pengeluaran dan menandatanganinya bersama PA/KPA dalam rangka tertib administrasi g. Menyusun laporan penyerapan belanja beserta bukti yang ada sebagai laporan pertanggungjawaban h. Mengkoordinir, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan keuangan yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu i. Menandatangani SPP UP/GU/TU/LS/Gaji j. Mencatat transaksi yang belum di SPJ kan ke dalam buku panjar -

SASARAN/ KINERJA


1

2


SUMBER DATA

3

Meningkatnya kualitas 1. Persentase uang yang didistribusikan kepada penatausahaan keuangan Bendahara Pembantu untuk kegiatan operasional

Jumlah uang yang pendistribusian kepada Bendahara Pembantu Jumlah uang yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu

4 Arsip tanda terima X

100%

2. Jumlah dokumen pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran kas

Pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran kas dalam buku simpanan bank dan buku kas Bendahara Pengeluaran

Buku simpanan kas dan buku kas

3. Persentase uang persediaan yang diterima dan disimpan

Jumlah uang persediaan yang diterima dan disimpan

Rekapitulasi penerimaan uang persediaan

X

100%

Jumlah uang persediaan 4. Persentase pajak yang dipungut/disetor penyimpanan bukti pungut/setor

dan

Jumlah pajak yang dipungut/disetor Jumlah pajak

5. Persentase bukti-bukti transaksi pengeluaran yang ditandatangani dan dihimpun

Jumlah bukti transaksi yang ditandatangani dan dihimpun

Rekapitulasi pajak X

100% Rekapitulasi bukti transaksi

X

100%

Jumlah bukti transaksi 6. Jumlah dokumen SPP UP/GU/TU/LS/Gaji yang ditandatangani

Menandatangani SPP UP/GU/TU/LS/Gaji

Rekapitulasi SPP


: :

:

3. Fungsi

Analis Keuangan a. Melakukan penjurnalan akuntansi atas transaksi SPJ piutang dan pendapatan ; b. Melakukan penjurnalan akuntansi atas transaksi belanja melalui SPJ ; c. Melakukan penjurnalan akuntansi atas transaksi belanja melalui SP2D ; d. Melakukan penjurnalan akuntansi atas hutang meliputi pengadaan barang dan jasa, honor, utilitas, uang lembur dan transaksi lainnya ; e. Melakukan penjurnalan akuntansi atas mutasi kas ; f. Melakukan rekonsiliasi mutasi aset tetap antara pencatatan akuntansi dengan pengurus barang inventaris serta melakukan penjurnalan atas mutasi penyusutan aset tetap ; g. Melakukan rekonsiliasi mutasi persediaan antara pencatatan akuntansi dengan pengurus barang persediaan serta melakukan penjurnalan atas mutasi dan pemakaian persediaan ; h. Menyusun Laporan Realisasi Anggaran ; i. Menyusun Laporan Operasional ; j. Menyusun Buku Besar dan Neraca Saldo ; k. Menyusun Neraca Bulanan dan Akhir Tahun ; l. Menyusun Laporan Perubahan Ekuitas ; m. Menyusun Catatan atas Laporan Keuangan ; n. Menghimpun dan merekapitulasi tindak lanjut hasil pengawasan atas Laporan Pertanggungjawaban dan Laporan Keuangan BPKAD selaku SKPD. -

SASARAN/ KINERJA



1

2

3

Meningkatnya kualitas penyusunan laporan keuangan

SUMBER DATA 4

1. Jumlah laporan penjurnalan akuntansi atas transaksi piutang, pendapatan, belanja, hutang dan mutasi kas yang disusun

Laporan Penjurnalan akuntansi atas transaksi piutang, pendapatan, belanja, hutang meliputi pengadaan barang dan jasa, honor, utilitas, uang lembur serta mutasi kas

Laporan penjurnalan akuntansi

2. Jumlah laporan rekonsiliasi mutasi aset tetap dan persediaan yang disusun

Laporan hasil rekonsiliasi mutasi aset tetap dan persediaan antara pencatatan akuntansi dengan pengurus barang inventaris dan pengurus barang persediaan

Laporan rekonsiliasi barang

3. Jumlah Laporan Realisasi Anggaran yang disusun

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan dan belanja daerah diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode

Laporan Realisasi Anggaran

4. Jumlah Laporan Operasional yang disusun

Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional disandingkan dengan periode sebelumnya

Laporan Operasional

5. Jumlah Buku Besar dan Neraca Saldo yang disusun

Buku besar berisi postingan jurnal yang telah dilakukan sebelumnya

Buku Besar dan Neraca Saldo

6. Jumlah Neraca Bulanan dan Akhir Tahun yang disusun

Laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu

Neraca Bulanan dan Akhir Tahun

7. Jumlah Laporan Perubahan Ekuitas yang disusun

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir

Laporan Perubahan Ekuitas

8. Jumlah Catatan atas Laporan Keuangan yang disusun

Catatan atas Laporan Keuangan adalah catatan tambahan informasi laporan keuangan kepada pembaca dengan informasi lebih lanjut

Catatan atas Laporan Keuangan


: :

Penata Laporan Keuangan a. Menghimpun dan mengolah data dalam rangka penjurnalan transaksi piutang dan pendapatan ; b. Menghimpun dan mengolah data dalam rangka penjurnalan transaksi belanja melalui SPJ ; c. Menghimpun dan mengolah data dalam rangka penjurnalan transaksi belanja melalui SP2D ; d. Menghimpun dan mengolah data dalam rangka penjurnalan transaksi hutang meliputi pengadaan barang dan jasa, honor, utilitas, uang lembur dan transaksi lainnya ; e. Menghimpun dan mengolah data dalam rangka penjurnalan transaksi mutasi kas ; f. Menghimpun dan mengolah data dalam rangka penjurnalan atas mutasi penyusutan aset tetap ; g. Menghimpun dan mengolah data dalam rangka penjurnalan atas mutasi dan pemakaian persediaan ;

:

3. Fungsi

h. i. j. k. l. m. n. -

Menghimpun dan mengolah data dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi Anggaran ; Menghimpun dan mengolah data dalam rangka penyusunan Laporan Operasional ; Menghimpun dan mengolah data dalam rangka penyusunan Buku Besar dan Neraca Saldo ; Menghimpun dan mengolah data dalam rangka penyusunan Neraca Bulanan dan Akhir Tahun ; Menghimpun dan mengolah data dalam rangka penyusunan Laporan Perubahan Ekuitas ; Menghimpun dan mengolah data dalam rangka penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan ; Menghimpun dan merekapitulasi tindak lanjut hasil pengawasan atas Laporan Pertanggungjawaban dan Laporan Keuangan BPKAD selaku SKPD.

SASARAN/ KINERJA



1

2

3

SUMBER DATA 4

Meningkatnya kualitas 1. Jumlah laporan penjurnalan akuntansi atas transaksi piutang, pengolahan data laporan pendapatan, belanja, hutang dan mutasi kas yang dihimpun keuangan dan diolah

Laporan Penjurnalan akuntansi atas transaksi piutang, pendapatan, belanja, hutang meliputi pengadaan barang dan jasa, honor, utilitas, uang lembur serta mutasi kas

Laporan penjurnalan akuntansi

2. Jumlah laporan rekonsiliasi mutasi aset tetap dan persediaan yang dihimpun dan diolah

Laporan hasil rekonsiliasi mutasi aset tetap dan persediaan antara pencatatan akuntansi dengan pengurus barang inventaris dan pengurus barang persediaan

Laporan rekonsiliasi barang

3. Jumlah Laporan Realisasi Anggaran yang dihimpun dan diolah

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan dan belanja daerah diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode


4. Jumlah Laporan Operasional yang dihimpun dan diolah

Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional disandingkan dengan periode sebelumnya

Laporan Operasional

5. Jumlah Buku Besar dan Neraca Saldo yang dihimpun dan diolah

Buku besar berisi postingan jurnal yang telah dilakukan sebelumnya

Buku Besar dan Neraca Saldo

6. Jumlah Neraca Bulanan dan Akhir Tahun yang dihimpun dan diolah

Laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu

Neraca Bulanan dan Akhir Tahun

7. Jumlah Laporan Perubahan Ekuitas yang dihimpun dan diolah

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas Laporan Perubahan Ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir

SASARAN/ KINERJA


1

2

Meningkatnya kualitas akuntansi atas transaksi piutang, 8. Jumlah laporan Catatan penjurnalan atas Laporan Keuangan yang dihimpun dan pengolahan data laporan pendapatan, belanja, hutang dan mutasi kas yang dihimpun diolah keuangan dan diolah


SUMBER DATA

3

4

Laporan Penjurnalan transaksi piutang, pendapatan, Catatan atas Laporanakuntansi Keuanganatas adalah catatan tambahan informasibelanja, laporan hutang meliputi pengadaan barang dan jasa, honor, utilitas, keuangan kepada pembaca dengan informasi lebih lanjut uang lembur serta mutasi kas

Catatan atas Laporan Keuangan


: :

Pelatih Olahraga a. Menyiapkan dan mengolah data serta melaporkan rencana penyerapan dan realisasi pelaksanaan APBD per triwulan ; b. Menerima dan meneliti kelengkapan pengajuan dokumen lembur dari masing-masing bidang ; c. Menyusun usulan kebutuhan anggaran belanja gaji dan tunjangan dengan membuat Daftar Kebutuhan 1 (satu) tahun dan membuat rekapitulasi usulan kebutuhan gaji dan tunjangan ; d. Melakukan input data gaji dan perubahannya ke dalam aplikasi gaji dan membuat daftar gaji ; e. Melakukan penyesuaian besaran gaji sesuai dengan perubahan tarif gaji/tunjangan berdasarkan peraturan yang berlaku ; f. Mendistribusikan daftar gaji pada juru bayar masing-masing bidang ;

:

3. Fungsi

g. h. i. j. k. l. -

Menyusun rekapitulasi pemotongan gaji atas pinjaman pegawai dan melakukan pengecekan dengan bukti pemotongan gaji ; Melakukan proses pengambilan gaji ke Bank dan pendistribusian ke pegawai ; Melakukan pendistribusian pemotongan gaji ke pihak terkait ; Mencatat seluruh transaksi gaji dalam BKU gaji ; Mengumpulkan dan mengadministrasikan bukti pembayaran gaji dan membuat SPJ Gaji ; Melaksanakan administrasi keuangan terkait fungsi verifikasi SPJ GU.

SASARAN/ KINERJA



SUMBER DATA

1

2

3

4

Meningkatnya kualitas pengolahan data keuangan

1. Jumlah dokumen rencana penyerapan dan realisasi pelaksanaan APBD per triwulan yang telah diolah dan disiapkan 2. Persentase pengajuan dokumen lembur yang diteliti kelengkapannya

Rencana penyerapan dan realisasi pelaksanaan APBD per triwulan TEPPA bidang-bidang untuk mengetahui persentase capaian Jumlah dokumen lembur bidang yang telah diteliti Jumlah dokumen lembur bidang

Data lembur bidang-bidang X

100%

3. Jumlah dokumen usulan kebutuhan anggaran belanja gaji dan tunjangan yang disusun

Menyusun usulan kebutuhan anggaran belanja gaji dan tunjangan dengan membuat Daftar Kebutuhan 1 (satu) tahun dan membuat rekapitulasi usulan kebutuhan gaji dan tunjangan

Data kepegawaian, SK gaji berkala, SK jabatan, data keluarga

4. Jumlah daftar gaji yang didistribusikan kepada juru bayar masing-masing bidang

Mendistribusikan daftar gaji kepada juru bayar masing-masing bidang

Daftar gaji

5. Jumlah dokumen pencatatan transaksi gaji dalam BKU gaji

Mencatat seluruh transaksi gaji dalam BKU gaji

BKU gaji

6. Jumlah dokumen SPJ Gaji yang disusun

Mengumpulkan dan mengadministrasikan bukti pembayaran gaji dan membuat SPJ Gaji

SP2D gaji

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU Jabatan Tugas

: :

Penyusun Bahan Evaluasi dan Laporan a. Melaksanakan penghimpunan data dan menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) mulai eselon II sampai dengan staf ; b. Melaksanakan penghimpunan data dan menyusun perjanjian kinerja mulai eselon II sampai dengan staf ; c. Melaksanakan penghimpunan data dan menyusun laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) SKPD ; d. Melaksanakan penghimpunan data dalam rangka support penyusunan Akuntabilitas Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja untuk Laporan Kinerja (LKjIP) Provinsi ; e. Melaksanakan penghimpunan data dan menyusun pengukuran kinerja mulai eselon II sampai dengan staf ; f. Melaksanakan penghimpunan data dan menyusun laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) ; g. Melaksanakan penghimpunan data dan menyusun laporan realisasi penetapan kinerja triwulanan ; h. Melaksanakan penghimpunan dan mengolah data dalam rangka support penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) SKPD dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Provinsi ; i. Melaksanakan penghimpunan data dan menyusun laporan kinerja triwulanan ; j. Melaksanakan penghimpunan data UPT LPKD dalam rangka support penyusunan RKA dan DPA bidang-bidang dan UPT ; k. Melaksanakan penghimpunan data UPT LPKD dalam rangka support penyusunan RKPA dan DPPA bidang-bidang dan UPT ;

:

Fungsi

l. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan UPT LPKD ; m. Menghimpun data UPT LPKD dalam rangka support penyusunan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) Tahun Anggaran 2018 ; n. Menghimpun data UPT LPKD dalam rangka support penyusunan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) terkait Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017. -

SASARAN/ KINERJA


1

2

Meningkatnya kualitas 1. Jumlah Indikator Kinerja Utama, perjanjian kinerja dan pengukuran Penyusunan Evaluasi dan kinerja mulai eselon II sampai dengan staf yang disusun Laporan


SUMBER DATA

3

4

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perjanjian kinerja merupakan komitmen antara pemberi amanah dengan penerima amanah Pengukuran kinerja mulai eselon II sampai dengan staf yang disusun

Indikator Kinerja Utama Perjanjian Kinerja Pengukuran Kinerja

2. Jumlah laporan realisasi penetapan kinerja triwulanan yang disusun

Laporan realisasi penetapan kinerja triwulanan diisi berdasarkan Indikator Kinerja Utama

IKU dan data realisasi

3. Jumlah laporan kinerja (LKjIP) SKPD yang disusun tepat waktu

Laporan Kinerja berisi penjelasan mengenai pencapaian atas target kinerja suatu organisasi

Data kinerja

4. Jumlah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) yang disusun tepat waktu

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban adalah Laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD

Laporan realisasi anggaran dan data aset

SASARAN/ KINERJA



SUMBER DATA

1

2

3

4

Meningkatnya kualitas Indikator Penyelenggaraan Kinerja Utama, perjanjian kinerja dan pengukuran 5. Jumlah Laporan Pemerintah Daerah (LPPD) Penyusunan Evaluasi dan kinerja mulai eselon II sampai dengan staf yang disusun yang disusun tepat waktu Laporan 6. Jumlah laporan monitoring dan evaluasi program/kegiatan dan penyerapan anggaran UPT LPKD

Indikator Penyelenggaraan Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan Laporan Pemerintah Daerah adalah laporan selama 1 dan sasaran strategis berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (satu) tahun anggaran Perjanjian kinerja merupakan antara pemberi amanah yang disampaikan oleh Kepalakomitmen Daerah kepada Pemerintah Pusatdengan penerima amanah Laporan monitoring, evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan Pengukuran kinerja mulai eselon II sampai dengan staf yang disusun dan penyerapan anggaran UPT LPKD

7. Jumlah dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) UPT LPKD

Dokumen data dalam rangka support penyusunan Rencana Kerja Anggaran RKA, DPA, RKPA, DPPA UPT (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Rencana Kerja Perubahan LPKD Anggaran (RKPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) UPT LPKD

Laporan realisasi anggaran dan data aset BP33, laporan pengadaan barang dan jasa, dokumen SPJ


:

2. Tugas

:

Penyusun Program dan Anggaran a. Menyusun usulan program/kegiatan dan anggaran sekretariat sebagai bahan penyusunan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) TA 2018 ; b. Menyusun SIPPD berdasarkan hasil kompilasi usulan program/kegiatan dan anggaran sekretariat, bidang-bidang dan UPT sebagai bahan rancangan awal RKPD TA 2018 ; c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan dan penyerapan anggaran pada Sekretariat ; d. Menyusun usulan perubahan program/kegiatan dan anggaran Sekretariat Tahun Anggaran 2017 ; e. Kompilasi usulan program/kegiatan dan anggaran bidang-bidang dan UPT sebagai bahan penyusunan KUA-PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 ; f. Menyusun Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Sekretariat beserta lampirannya ; g. Menyusun Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD beserta lampirannya berdasarkan hasil kompilasi usulan RKPA bidang-bidang dan UPT sebagai bahan penyusunan rancangan Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 ; h. Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat beserta lampirannya ; i. Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD beserta lampirannya berdasarkan hasil kompilasi usulan RKA bidang-bidang dan UPT sebagai bahan penyusunan rancangan Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2018.

:

3. Fungsi

-

SASARAN/ KINERJA



SUMBER DATA

1

2

3

4

Meningkatnya kualitas penyusunan anggaran dan program

1. Jumlah dokumen usulan program/kegiatan dan anggaran Tahun Anggaran 2018 serta usulan perubahan Tahun Anggaran 2017 sekretariat yang disusun

Dokumen usulan program/kegiatan dan anggaran sekretariat sebagai RENSTRA, RENJA, bahan penyusunan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan usulan pengurus barang Daerah (SIPPD) TA 2018

Dokumen

2. Jumlah dokumen SIPPD berdasarkan usulan program/kegiatan dan anggaran bidang-bidang dan UPT yang disusun

Dokumen SIPPD berdasarkan usulan program/kegiatan dan anggaran RENSTRA, RENJA, bidang-bidang dan UPT sebagai bahan rancangan awal RKPD TA SIPPD bidang 2018

Dokumen

3. Jumlah laporan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan dan penyerapan anggaran pada Sekretariat yang disusun

laporan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan dan penyerapan anggaran pada Sekretariat

BP33, laporan pengadaan barang dan jasa, dokumen SPJ

4. Jumlah dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA), Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD beserta lampirannya yang disusun berdasarkan hasil kompilasi

Jumlah dokumen Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD beserta lampirannya

RKA, DPA, RKPA dan DPPA bidangbidang

5. Jumlah dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA), Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Sekretariat beserta lampirannya

Jumlah dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat beserta lampirannya

RKA, DPA, RKPA dan DPPA Sekretariat


: :

Pranata Komputer a. Melakukan pengelolaan sistem informasi untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan ; b. Melakukan pengelolaan infrastruktur teknologi informasi untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan ; c. Melakukan pengelolaan data elektronik untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan ; d. Melakukan deteksi dan atau memperbaiki kerusakan sistem operasi komputer ; e. Melaksanakan penghimpunan dan pengolahan data dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) ; f. Menghimpun data Bidang BK3 dan Aset dalam rangka support penyusunan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) Tahun Anggaran 2018 ; g. Menghimpun data Bidang BK3 dan Aset dalam rangka support penyusunan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) terkait Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 ; h. Menghimpun data dalam rangka support penyusunan KUA dan PPAS ; i. Entry usulan program/kegiatan dan anggaran bidang-bidang dan UPT sebagai bahan penyusunan KUA-PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 ; j. Menghimpun data dalam rangka support penyusunan KUPA dan PPAS ; k. Melaksanakan penghimpunan data Bidang BK3 dan Aset dalam rangka support penyusunan RKPA dan DPPA bidang-bidang dan UPT ; l. Melaksanakan penghimpunan data data Bidang BK3 dan Aset dalam rangka support penyusunan RKA dan DPA bidang-bidang dan UPT ; m. Melakukan penghimpunan data dalam rangka penyiapan bahan dan penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) ; n. Melakukan penghimpunan data dalam rangka penyiapan bahan dan penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) ; o. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang BK3 dan Aset ; p. Melaksanakan penghimpunan data dan menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) mulai dari Eselon II sampai dengan staf Bidang BK3 dan Aset ; q. Melaksanakan penghimpunan data dan menyusun Perjanjian Kinerja mulai Eselon II sampai dengan staf Bidang BK3 dan Aset ; r. Melaksanakan penghimpunan data dan menyusun pengukuran kinerja mulai Eselon II sampai dengan staf Bidang BK3 dan Aset.

:

3. Fungsi

-

SASARAN/ KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA UTAMA


SUMBER DATA

1

2

3

4

Meningkatnya kualitas pengelolaan data elektronik

1. Jumlah laporan pengelolaan sistem informasi

Laporan pengelolaan sistem informasi

Data support pengelolaan sistem informasi

2. Jumlah laporan pengelolaan infrastruktur teknologi informasi

Laporan pengelolaan infrastruktur teknologi informasi untuk menunjang Data support pengelolaan infrastruktur, komputer, pelaksanaan program dan kegiatan server dan peralatan penunjang lain

3. Jumlah laporan pengelolaan data elektronik

Laporan pengelolaan data elektronik untuk menunjang pelaksanaan penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban

Dokumen scan / digitalisasi data elektronik

4. Jumlah laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Data support pengelolaan PPID

5. Jumlah dokumen Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) APBD TA 2018 dan Perubahan APBD TA 2017 Bidang BK3 dan Aset

Dokumen data dalam rangka support penyusunan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) APBD TA 2018 dan Perubahan APBD TA 2017 Bidang BK3 dan Aset

Data usulan RKA TA 2018 dan PAPBD TA 2017 Bidang BK3 dan Aset




SUMBER DATA

1

2

3

4


laporan pengelolaan 6. Jumlah dokumen KUA PPASsistem informasi

Laporan pengelolaan sistempenyusunan informasi KUA dan PPAS Data dalam rangka support

SIPPD

7. Jumlah dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Bidang BK3 dan Aset

Dokumen data dalam rangka support penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Bidang BK3 dan Aset

RKA, DPA, RKPA, DPPA Bidang BK3 dan Aset

8. Jumlah dokumen Rencana Strategis (Renstra) yang disusun

Dokumen Rencana Strategis (Renstra)

Usulan program, kegiatan dan anggaran bidangbidang dan UPT LPKD

9. Jumlah dokumen rencana kerja (Renja) yang disusun

Dokumen rencana kerja (Renja)

Data support rencana kerja program dan kegiatan

10. Jumlah laporan monitoring dan evaluasi program/kegiatan dan penyerapan anggaran Bidang BK3 dan Aset

Laporan monitoring, evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan dan penyerapan anggaran Bidang BK3 dan Aset



:

2. Tugas

:

Perencana a. Melaksanakan penghimpunan data dalam rangka support penyusunan RKA dan DPA bidang-bidang dan UPT ; b. Melaksanakan penghimpunan data Bidang Anggaran dalam rangka support penyusunan RKPA dan DPPA bidang-bidang dan UPT ; c. Melakukan penghimpunan data dalam rangka penyiapan bahan dan penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) ; d. Melaksanakan penghimpunan dan pengeolahan data terkait Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) ; e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Anggaran ; f. Menghimpun data Bidang Anggaran dalam rangka support penyusunan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) terkait Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 ; g. Menghimpun data Bidang Anggaran dalam rangka support penyusunan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) Tahun Anggaran 2018.

:

3. Fungsi

h. Melaksanakan penghimpunan data dan menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) mulai dari Eselon II sampai dengan staf Bidang Anggaran ; i. Melaksanakan penghimpunan data dan menyusun Perjanjian Kinerja mulai Eselon II sampai dengan staf Bidang Anggaran ; j. Melaksanakan penghimpunan data dan menyusun pengukuran kinerja mulai Eselon II sampai dengan staf Bidang Anggaran. -




SUMBER DATA

1

2

3

4

Meningkatnya kualitas perencanaan program dan kegiatan

1. Jumlah dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Bidang Anggaran

Dokumen data dalam rangka support penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Bidang Anggaran

RKA, DPA, Anggaran

RKPA,

DPPA

Bidang

2. Jumlah dokumen Rencana Strategis (Renstra) yang disusun

Dokumen Rencana Strategis (Renstra)

Usulan program, kegiatan dan anggaran bidang-bidang dan UPT LPKD

3. Jumlah laporan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) yang dihimpun dan diolah

Laporan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)

Laporan PPRG

4. Jumlah laporan monitoring dan evaluasi program/kegiatan dan penyerapan anggaran Bidang Anggaran

Laporan monitoring, evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan dan penyerapan anggaran Bidang Anggaran


5. Jumlah dokumen Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) APBD TA 2018 dan Perubahan APBD TA 2017 Bidang Anggaran

Dokumen data dalam rangka support penyusunan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) APBD TA 2018 dan Perubahan APBD TA 2017 Bidang Anggaran

Data usulan RKA TA 2018 dan PAPBD TA 2017 Bidang Anggaran


: :

Pengelola Dokumentasi dan Informasi a. Melakukan pengelolaan sistem informasi untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan ; b. Melakukan pengelolaan infrastruktur teknologi informasi untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan ; c. Melakukan pengelolaan data elektronik untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan ; d. Melakukan deteksi dan atau memperbaiki kerusakan sistem operasi komputer ; e. Melaksanakan penghimpunan dan pengolahan data dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) ; f. Menghimpun data Bidang Akuntansi dalam rangka support penyusunan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) Tahun Anggaran 2018 ; g. Menghimpun data Bidang Akuntansi dalam rangka support penyusunan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) terkait Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 ; h. i. j. k. l. m.

:

3. Fungsi

Melaksanakan penghimpunan data Bidang Akuntansi dalam rangka support penyusunan RKPA dan DPPA bidang-bidang dan UPT ; Melaksanakan penghimpunan data Bidang Akuntansi dalam rangka support penyusunan RKA dan DPA bidang-bidang dan UPT ; Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Akuntansi ; Melaksanakan penghimpunan data dan menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) mulai dari Eselon II sampai dengan staf Bidang Akuntansi ; Melaksanakan penghimpunan data dan menyusun Perjanjian Kinerja mulai Eselon II sampai dengan staf Bidang Akuntansi ; Melaksanakan penghimpunan data dan menyusun pengukuran kinerja mulai Eselon II sampai dengan staf Bidang Akuntansi.

-




SUMBER DATA

1

2

3

4




Data support informasi

pengelolaan

sistem


Laporan pengelolaan infrastruktur teknologi informasi untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan

Data support pengelolaan infrastruktur, komputer, server dan peralatan penunjang lain


Laporan pengelolaan data elektronik

Data support pengelolaan data elektronik




5. Jumlah dokumen Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) APBD TA 2018 dan Perubahan APBD TA 2017 Bidang Akuntansi

Dokumen data dalam rangka support penyusunan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) APBD TA 2018 dan Perubahan APBD TA 2017 Bidang Akuntansi

Data usulan RKA TA 2018 dan PAPBD TA 2017 Bidang Akuntasi

SASARAN/ KINERJA UTAMA 1 Meningkatnya kualitas pengelolaan data elektronik

INDIKATOR KINERJA UTAMA 2


SUMBER DATA

3

4

sistem informasi 6. Jumlah laporan dokumenpengelolaan Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Bidang Akuntansi

Laporan Dokumenpengelolaan data dalam sistem rangka informasi support penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Bidang Akuntansi

RKA, DPA, Akuntansi

7. Jumlah laporan monitoring dan evaluasi program/kegiatan dan penyerapan anggaran Bidang Akuntansi

Laporan monitoring, evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan dan penyerapan anggaran Bidang Akuntansi


RKPA,

DPPA

Bidang


: :

Pengelola Dokumentasi dan Informasi a. Melakukan pengelolaan sistem informasi untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan ; b. Melakukan pengelolaan infrastruktur teknologi informasi untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan ; c. Melakukan pengelolaan data elektronik untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan ; d. Melakukan deteksi dan atau memperbaiki kerusakan sistem operasi komputer ; e. Melaksanakan penghimpunan dan pengolahan data dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) ; f. Menghimpun data Bidang Perbendaharaan dalam rangka support penyusunan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) Tahun Anggaran 2018 ; g. Menghimpun data Bidang Perbendaharaan dalam rangka support penyusunan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) terkait Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 ; h. Melaksanakan penghimpunan data Bidang Perbendaharaan dalam rangka support penyusunan RKPA dan DPPA bidang-bidang dan UPT ; i. Melaksanakan penghimpunan data Bidang Perbendaharaan dalam rangka support penyusunan RKA dan DPA bidang-bidang dan UPT ; j. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Perbendaharaan ; k. Melaksanakan penghimpunan data dan menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) mulai dari Eselon II sampai dengan staf Bidang Perbendaharaan ; l. Melaksanakan penghimpunan data dan menyusun Perjanjian Kinerja mulai Eselon II sampai dengan staf Bidang Perbendaharaan ; m. Melaksanakan penghimpunan data dan menyusun pengukuran kinerja mulai Eselon II sampai dengan staf Bidang Perbendaharaan.

:

3. Fungsi

-




SUMBER DATA

1

2

3

4




Data support informasi

pengelolaan

sistem


Laporan pengelolaan infrastruktur teknologi informasi untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan

Data support pengelolaan infrastruktur, komputer, server dan peralatan penunjang lain


Laporan pengelolaan data elektronik

Data support pengelolaan data elektronik




5. Jumlah dokumen Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) APBD TA 2018 dan Perubahan APBD TA 2017 Bidang Perbendaharaan

Dokumen data dalam rangka support penyusunan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) APBD TA 2018 dan Perubahan APBD TA 2017 Bidang Perbendaharaan

Data usulan RKA TA 2018 dan PAPBD TA 2017 Bidang Perbendaharaan

SASARAN/ KINERJA UTAMA 1 Meningkatnya kualitas pengelolaan data elektronik

INDIKATOR KINERJA UTAMA 2


SUMBER DATA

3

4

sistem informasi 6. Jumlah laporan dokumenpengelolaan Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Bidang Perbendaharaan

Laporan Dokumenpengelolaan data dalam sistem rangka informasi support penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Bidang Perbendaharaan

RKA, DPA, RKPA, Perbendaharaan

7. Jumlah laporan monitoring dan evaluasi program/kegiatan dan penyerapan anggaran Bidang Perbendaharaan

Laporan monitoring, evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan dan penyerapan anggaran Bidang Perbendaharaan


DPPA

Bidang


:

Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur

2. Tugas

:

Menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Rancangan Perubahan APBD serta menyiapkan pengesahan dokumen anggaran dan data-data yang berkaitan dengan penyusunan anggaran.

3. Fungsi

:

a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rancangan dokumen anggaran untuk Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan b. Pelaksanaan koordinasi penyusunan APBD ; c. Pelaksanaan koordinasi kompilasi bahan penyusunan konsep Nota Keuangan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD; d. Pelaksanaan koordinasi kompilasi bahan penyusunan konsep Jawaban Eksekutif dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ; e. Pelaksanaan koordinasi penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD dan Penjabaran Perubahan APBD ; f. Pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan persetujuan dan pengesahan dokumen anggaran Perangkat Daerah, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) ; g. Pelaksanaan koordinasi fasilitasi penyesuaian dokumen anggaran ; h. Pelaksanaan koordinasi pembinaan penyusunan anggaran Perangkat Daerah, BLUD dan PPKD ; i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.




1 2 Tersusunnya Peraturah daerah tentang 1. Jumlah dokumen Rancangan KUA PPAS APBD terkait kebijakan anggaran (Bab III)

SUMBER DATA

3 Jumlah dokumen Rancangan KUA PPAS terkait kebijakan anggaran (Bab III)

4 Rancangan KUA PPAS

Jumlah Rancangan Perda tentang pembahasan dengan DPRD

APBD sebelum

Rancangan Perda tentang APBD

3. Jumlah Perda tentang APBD dan Pergub tentang Penjabaran APBD

Jumlah Perda tentang APBD dan Pergub tentang Penjabaran APBD

Perda dan Pergub tentang APBD

4. Jumlah DPA SKPD dan DPA PPKD yang disahkan

Jumlah DPA SKPD dan DPA PPKD yang disahkan

DPA SKPD dan DPA PPKD

2. Jumlah Rancangan Perda tentang sebelum pembahasan dengan DPRD

APBD

Tersusunnya Peraturah daerah tentang 5. Jumlah dokumen Rancangan KUPA PPAS Perubahan APBD terkait kebijakan anggaran (Bab III)

Jumlah dokumen Rancangan kebijakan anggaran (Bab III)

KUPA

PPAS

terkait

Rancangan KUPA PPAS

6. Jumlah Rancangan Perda tentang Perubahan APBD sebelum pembahasan dengan DPRD

Jumlah Rancangan Perda tentang Perubahan APBD sebelum pembahasan dengan DPRD

Rancangan Perda tentang Perubahan APBD

7. Jumlah Perda tentang Perubahan APBD dan Pergub tentang Penjabaran Perubahan APBD

Jumlah Perda tentang Perubahan APBD dan Pergub tentang Penjabaran Perubahan APBD

Perda dan Pergub tentang Perubahan APBD

8. Jumlah DPPA SKPD dan DPPA PPKD yang disahkan

Jumlah DPPA SKPD dan DPPA PPKD yang disahkan

DPPA SKPD dan DPPA PPKD


: :

2. Tugas

Kepala Sub Bidang Anggaran I a. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rancangan dokumen anggaran untuk APBD dan Perubahan APBD ; b. Menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ; c. Menyiapkan bahan pelaksanaan kompilasi bahan-bahan penyusunan konsep Nota Keuangan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD ; d. Menyiapkan bahan pelaksanaan kompilasi bahan-bahan penyusunan konsep Jawaban Eksekutif dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ; e. Menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan gubernur tentang Penjabaran APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD ; f. Menyiapkan bahan persetujuan dan pengesahan dokumen anggaran Perangkat Daerah, BLUD dan PPKD ; g. Menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi penyesuaian dokumen anggaran ; h. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan penyusunan anggaran Perangkat Daerah, BLUD dan/atau PPKD ; i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. : -

3. Fungsi SASARAN/ KINERJA UTAMA



PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN 3 Jumlah dokumen Rancangan kebijakan anggaran (Bab III)

KUA

PPAS

SUMBER DATA

terkait


2. Jumlah Rancangan Perda tentang APBD sebelum pembahasan dengan DPRD


APBD sebelum





4. Jumlah DPA SKPD yang disahkan

Jumlah DPA SKPD yang disahkan




KUPA

PPAS

terkait

Rancangan KUPA PPAS







8. Jumlah DPPA SKPD yang disahkan

Jumlah DPPA SKPD yang disahkan



: :

2. Tugas


Kepala Sub Bidang Anggaran II a. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rancangan dokumen anggaran untuk APBD dan Perubahan APBD ; b. Menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ; c. Menyiapkan bahan pelaksanaan kompilasi bahan-bahan penyusunan konsep Nota Keuangan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD ; d. Menyiapkan bahan pelaksanaan kompilasi bahan-bahan penyusunan konsep Jawaban Eksekutif dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ; e. Menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan gubernur tentang Penjabaran APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD ; f. Menyiapkan bahan persetujuan dan pengesahan dokumen anggaran Perangkat Daerah, BLUD dan PPKD ; g. Menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi penyesuaian dokumen anggaran ; h. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan penyusunan anggaran Perangkat Daerah, BLUD dan/atau PPKD ; i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. : INDIKATOR KINERJA UTAMA



KUA

PPAS

SUMBER DATA

terkait




APBD sebelum










KUPA

PPAS

terkait

Rancangan KUPA PPAS











: :

2. Tugas


Kepala Sub Bidang Anggaran III a. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rancangan dokumen anggaran untuk APBD dan Perubahan APBD ; b. Menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ; c. Menyiapkan bahan pelaksanaan kompilasi bahan-bahan penyusunan konsep Nota Keuangan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD ; d. Menyiapkan bahan pelaksanaan kompilasi bahan-bahan penyusunan konsep Jawaban Eksekutif dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ; e. Menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan gubernur tentang Penjabaran APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD ; f. Menyiapkan bahan persetujuan dan pengesahan dokumen anggaran Perangkat Daerah, BLUD dan PPKD ; g. Menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi penyesuaian dokumen anggaran ; h. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan penyusunan anggaran Perangkat Daerah, BLUD dan/atau PPKD ; i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. : INDIKATOR KINERJA UTAMA



KUA

PPAS

SUMBER DATA

terkait




APBD sebelum










KUPA

PPAS

terkait

Rancangan KUPA PPAS











: :

2. Tugas

Analis Keuangan a. Menganalisa data untuk penyusunan dokumen Rancangan KUA PPAS terkait kebijakan anggaran ; b. Menganalisa data untuk penyusunan Rancangan Perda tentang APBD sebelum pembahasan dengan DPRD ; c. Menganalisa data untuk penyusunan Perda tentang APBD dan Pergub tentang Penjabaran APBD ; d. Menganalisa data untuk penyusunan DPA SKPD yang disahkan ; e. Menganalisa data untuk penyusunan dokumen Rancangan KUPA PPAS terkait kebijakan anggaran ; f. Menganalisa data untuk penyusunan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD sebelum pembahasan dengan DPRD ; g. Menganalisa data untuk penyusunan Perda tentang Perubahan APBD dan Pergub tentang Penjabaran Perubahan APBD ; h. Menganalisa data untuk penyusunan DPPA SKPD yang disahkan ; i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bidang dan/atau Kepala Bidang. : -





KUA

PPAS

SUMBER DATA

terkait



Jumlah Rancangan Perda tentang APBD sebelum pembahasan dengan DPRD







DPA SKPD



KUPA

PPAS

terkait

Rancangan KUPA PPAS









DPPA SKPD


: :

2. Tugas






KUA

PPAS

SUMBER DATA

terkait










DPA SKPD



KUPA

PPAS

terkait

Rancangan KUPA PPAS









DPPA SKPD


: :

2. Tugas






KUA

PPAS

SUMBER DATA

terkait










DPA SKPD



KUPA

PPAS

terkait

Rancangan KUPA PPAS









DPPA SKPD


: :

2. Tugas






KUA

PPAS

SUMBER DATA

terkait










DPA SKPD



KUPA

PPAS

terkait

Rancangan KUPA PPAS









DPPA SKPD


: :

2. Tugas

Analis Keuangan a. Menganalisa data untuk penyusunan dokumen Rancangan KUA PPAS terkait kebijakan anggaran ; b. Menganalisa data untuk penyusunan Rancangan Perda tentang APBD sebelum pembahasan dengan DPRD ; c. Menganalisa data untuk penyusunan Perda tentang APBD dan Pergub tentang Penjabaran APBD ; d. Menganalisa data untuk penyusunan DPA SKPD dan DPA PPKD yang disahkan ; e. Menganalisa data untuk penyusunan dokumen Rancangan KUPA PPAS terkait kebijakan anggaran ; f. Menganalisa data untuk penyusunan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD sebelum pembahasan dengan DPRD ; g. Menganalisa data untuk penyusunan Perda tentang Perubahan APBD dan Pergub tentang Penjabaran Perubahan APBD ; h. Menganalisa data untuk penyusunan DPPA SKPD dan DPPA PPKD yang disahkan ; i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bidang dan/atau Kepala Bidang. : -





KUA

PPAS

SUMBER DATA

terkait













KUPA

PPAS

terkait

Rancangan KUPA PPAS











: :

2. Tugas






KUA

PPAS

SUMBER DATA

terkait










DPA SKPD



KUPA

PPAS

terkait

Rancangan KUPA PPAS









DPPA SKPD


: :

2. Tugas






KUA

PPAS

SUMBER DATA

terkait










DPA SKPD



KUPA

PPAS

terkait

Rancangan KUPA PPAS









DPPA SKPD


: :

2. Tugas

Analis Keuangan a. Menganalisa data untuk penyusunan dokumen Rancangan KUA PPAS terkait kebijakan anggaran ; b. Menganalisa data untuk penyusunan Rancangan Perda tentang APBD sebelum pembahasan dengan DPRD ; c. Menganalisa data untuk penyusunan Perda tentang APBD dan Pergub tentang Penjabaran APBD ; d. Menganalisa data untuk penyusunan DPA SKPD dan DPA PPKD yang disahkan ; e. Menganalisa data untuk penyusunan dokumen Rancangan KUPA PPAS terkait kebijakan anggaran ; f. Menganalisa data untuk penyusunan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD sebelum pembahasan dengan DPRD ; g. Menganalisa data untuk penyusunan Perda tentang Perubahan APBD dan Pergub tentang Penjabaran Perubahan APBD ; h. Menganalisa data untuk penyusunan DPPA SKPD dan DPPA PPKD yang disahkan ; i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bidang dan/atau Kepala Bidang. : -





KUA

PPAS

SUMBER DATA

terkait













KUPA

PPAS

terkait

Rancangan KUPA PPAS











: :

2. Tugas






KUA

PPAS

SUMBER DATA

terkait










DPA SKPD



KUPA

PPAS

terkait

Rancangan KUPA PPAS









DPPA SKPD


: :

2. Tugas

Pengolah Data a. Mengolah data untuk penyusunan dokumen Rancangan KUA PPAS terkait kebijakan anggaran ; b. Mengolah data untuk penyusunan Rancangan Perda tentang APBD sebelum pembahasan dengan DPRD ; c. Mengolah data untuk penyusunan Perda tentang APBD dan Pergub tentang Penjabaran APBD ; d. Mengolah data untuk penyusunan DPA SKPD yang disahkan ; e. Mengolah data untuk penyusunan dokumen Rancangan KUPA PPAS terkait kebijakan anggaran ; f. Mengolah data untuk penyusunan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD sebelum pembahasan dengan DPRD ; g. Mengolah data untuk penyusunan Perda tentang Perubahan APBD dan Pergub tentang Penjabaran Perubahan APBD ; h. Mengolah data untuk penyusunan DPPA SKPD yang disahkan ; i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bidang dan/atau Kepala Bidang. : -





KUA

PPAS

SUMBER DATA

terkait










DPA SKPD



KUPA

PPAS

terkait

Rancangan KUPA PPAS









DPPA SKPD

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 1. Jabatan 2. Tugas 3. Fungsi

:

Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur

:

Menyelenggarakan penyusunan dan penerapan kebijakan pelaksanaan anggaran dan non anggaran, pengelolaan dan pengendalian kas, BLUD, piutang dan utang daerah Non Perangkat Daerah.

:

a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan pelaksanaan anggaran dan non anggaran, pengelolaan dan pengendalian kas, BLUD, piutang dan utang daerah Non Perangkat Daerah ; b. Pengoordinasian penerapan kebijakan pelaksanaan anggaran dan non anggaran, pengelolaan dan pengendalian kas, BLUD, piutang dan utang daerah Non Perangkat Daerah ; c. Pengoordinasian pembinaan pelaksanaan anggaran dan non anggaran, pengelolaan dan pengendalian kas, BLUD, piutang dan utang daerah Non Perangkat Daerah ; d. Pengoordinasian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan anggaran dan non anggaran, pengelolaan dan pengendalian kas, BLUD, piutang dan utang daerah Non Perangkat Daerah ; e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

SASARAN/KINERJA UTAMA 1 Meningkatnya tertib administrasi penatausahaan keuangan


SUMBER DATA

3

4

2 1. Persentase penerbitan SP2D tepat waktu sejak diterimanya pengajuan SPM secara lengkap dan benar 2. Toleransi deviasi penyerapan keuangan sesuai target

Meningkatkan penataan, pengembangan sistem dan pengelolaan keuangan daerah


3. Persentase pengembangan sistem pelayanan

Jumlah SP2D yang tepat waktu Jumlah SP2D 100 % -

Realisasi Belanja Daerah Anggaran Belanja Daerah

Jumlah SKPD yg dikembangkan sistem pelayanannya

X

100%

Rekapitulasi SP2D

X

100%


X

100%

Laporan Data

X

100%

Laporan O-25

Jumlah SKPD dilingkungan Pemprov Jatim 4. Persentase SKPD dengan realisasi diatas 95 %

Jumlah SKPD dg realisasi diatas 95 % Jumlah SKPD dilingkungan Pemprov Jatim


: :

Kepala Sub Bidang Perbendaharaan I a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pengelolaan dan pengendalian kas, BLUD, piutang dan utang non Perangkat Daerah ; b. Menyiapkan konsep keputusan gubernur tentang penetapan pengelola keuangan dan rekening bank bendaharawan ; c. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan pengelolaan dan pengendalian kas, BLUD, piutang non Perangkat Daerah ; d. Menyiapkan bahan konsep Surat Penyediaan Dana (SPD) Restitusi Penerimaan ; e. Menyiapkan bahan pelaksanaan penatausahaan Penerimaan Kas pada Rekening Kas Umum Daerah dan BLUD ; f. Menyiapkan bahan pembinaan pelaksanaan anggaran fungsi pengelolaan dan pengendalian kas, BLUD, Piutang dan Utang Non Perangkat Daerah ; g. Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Konsolidasi atas Penerimaan dan Pengeluaran Kas Anggaran dan Non Anggaran ;

3. Fungsi

:



Meningkatnya penataan, pengembangan sistem dan pengelolaan keuangan daerah

h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN

SUMBER DATA

2 Jumlah SKPD yang hadir dalam Bimtek aplikasi gaji pada SKPD di lingkungan Pemprov Jawa Timur

3 SKPD yang mengikuti Bimtek aplikasi gaji

2.

Jumlah penerbitan SP2D Gaji, LS, UP/GU/TU secara tepat waktu sejak diterimanya pengajuan SPM secara lengkap dan benar

Penerbitan dokumen SP2D Gaji, LS, UP/GU/TU paling lambat 2 (dua) hari sejak diterimanya pengajuan SPM secara lengkap dan benar

Rekapitulasi SP2D pd SKPD binaannya

3.

Jumlah dokumen hasil audit internal dan external terhadap ISO 9001:2008

Dokumen hasil audit internal dan external terhadap ISO 9001:2008

Hasil audit ISO 9001:2008

4.

Jumlah laporan aliran kas per bulan kepada Ketua TAPD Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Laporan aliran kas per bulan kepada Ketua TAPD Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Laporan aliran kas

5.

Laporan Buku Kas Umum Daerah (BKU) per hari

Buku Kas Umum

6.

Jumlah laporan Buku Kas Umum Daerah (BKU) per hari Jumlah laporan posisi saldo kas per hari

Laporan posisi saldo kas per hari

Laporan kas

7.

Jumlah laporan likuiditas kas per hari

Laporan likuiditas kas per hari

Laporan likuiditas

8.

Jumlah SKPD dan instansi terkait yang hadir dalan bimtek bendahara penerimaan

SKPD dan instansi terkait yang hadir dalan bimtek bendahara penerimaan

Daftar hadir

9.

Jumlah pengesahan surat pertanggungjawaban yang masuk secara tepat dan benar

Surat pertanggungjawaban yang masuk secara tepat, benar dan telah di sahkan

Pengesahan SPJ

1.

4 Daftar hadir

SASARAN/KINERJA UTAMA 1

INDIKATOR KINERJA UTAMA 2 10. Persentase realisasi anggaran DAK yang meliputi infrastruktur, jalan & jembatan, dan irigasi

PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN 3 Jumlah realisasi DAK yang meliputi infrastruktur, jalan & jembatan, dan irigasi

X

100%

SUMBER DATA 4 Laporan Realisasi Anggaran

Jumlah anggaran DAK yang meliputi infrastruktur, jalan & jembatan, dan irigasi 11. Jumlah SKPD yang hadir dalam Bimtek penatausahaan bendahara pengeluaran pada SKPD di lingkungan Pemprov Jawa Timur

SKPD yang hadir dalam Bimtek penatausahaan bendahara pengeluaran

Daftar hadir

12. Jumlah SKPD yang hadir dalam Bimtek aplikasi penatausahaan keuangan daerah pada SKPD di lingkungan Pemprov Jawa Timur

SKPD yang hadir dalam Bimtek aplikasi penatausahaan keuangan daerah

Daftar hadir

13. Jumlah SKPD yang hadir dalam sosialisasi batas akhir pengeluaran daerah Provinsi Jawa Timur

SKPD yang hadir dalam sosialisasi batas akhir pengeluaran daerah

Daftar hadir

14. Jumlah SKPD yang hadir dalam sosialisasi perubahan peraturan perpajakan

SKPD yang hadir dalam sosialisasi perubahan peraturan perpajakan

Daftar hadir

15. Jumlah SKPD yang hadir dalam sosialisasi kebijakan penatausahaan keuangan daerah

SKPD yang hadir dalam sosialisasi kebijakan penatausahaan keuangan daerah

Daftar hadir

16. Jumlah peserta peningkatan kemampuan SDM terkait Penatausahaan Keuangan Daerah

Peserta peningkatan kemampuan SDM terkait Penatausahaan Keuangan Daerah

Daftar hadir


: :

Kepala Sub Bidang Perbendaharaan II a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pelaksanaan anggaran dan non anggaran, BLUD, utang belanja Perangkat Daerah ; b. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan pelaksanaan Anggaran dan Non Anggaran, BLUD, utang belanja Perangkat Daerah ; c. Menyiapkan bahan konsep SPD Belanja ; d. Menyiapkan bahan konsep Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas dasar pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) ; e. Menyiapkan bahan persetujuan pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan SPJ ; f. Menyiapkan bahan pelaksanaan penatausahaan Pengeluaran Kas Anggaran dan Non Anggaran pada Rekening Kas Umum Daerah ; g. Menyiapkan bahan konsep Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) ;

3. Fungsi

h. Menyiapkan bahan pembinaan pelaksanaan anggaran dan non anggaran pada Perangkat Daerah, PPKD, BLUD, Utang Belanja Perangkat Daerah ; i. Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Penyerapan Pengeluaran Kas Anggaran ; j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. : INDIKATOR KINERJA UTAMA



SUMBER DATA

2 Jumlah penerbitan SP2D Gaji, LS, UP/GU/TU secara tepat waktu sejak diterimanya pengajuan SPM secara lengkap dan benar

3 Penerbitan dokumen SP2D Gaji, LS, UP/GU/TU paling lambat 2 (dua) hari sejak diterimanya pengajuan SPM secara lengkap dan benar






Pengesahan SPJ

4.

Jumlah SKPD yang hadir dalam Bimtek penatausahaan bendahara pengeluaran pada SKPD di lingkungan Pemprov Jawa Timur


Daftar hadir

5.

Jumlah SKPD yang hadir dalam Bimtek aplikasi penatausahaan keuangan daerah pada SKPD di lingkungan Pemprov Jawa Timur


Daftar hadir

1.

2. Meningkatnya penataan, 3. pengembangan sistem dan pengelolaan keuangan daerah

4 Daftar hadir




SUMBER DATA

2 Jumlah SKPD yang hadir dalam sosialisasi batas akhir pengeluaran daerah Provinsi Jawa Timur

3 SKPD yang hadir dalam sosialisasi batas akhir pengeluaran daerah

7.

Jumlah SKPD yang hadir dalam sosialisasi perubahan peraturan perpajakan


Daftar hadir

8.

Jumlah SKPD yang hadir dalam sosialisasi kebijakan penatausahaan keuangan daerah


Daftar hadir

9.

Jumlah dokumen SKPP yang diterbitkan dan lengkap administrasi

Dokumen SKPP yang diterbitkan dan lengkap administrasi

Surat pengajuan SKPD

6.

4 Daftar hadir


:

Kepala Sub Bidang Perbendaharaan III

2. Tugas

:

a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pelaksanaan anggaran dan non anggaran, BLUD, utang belanja Perangkat Daerah ; b. Menyiapkan bahan penetapan keputusan uang persediaan ; c. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan pelaksanaan Anggaran dan Non Anggaran, BLUD, utang belanja Perangkat Daerah ; d. Menyiapkan bahan konsep SPD Belanja ; e. Menyiapkan bahan konsep SP2D atas dasar pengajuan SPM ; f. Menyiapkan bahan persetujuan pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan SPJ ; g. Menyiapkan bahan pelaksanaan penatausahaan Pengeluaran Kas Anggaran dan Non Anggaran pada Rekening Kas Umum Daerah ; h. Menyiapkan bahan konsep SKPP ; i. Menyiapkan bahan pembinaan pelaksanaan anggaran dan non anggaran pada Perangkat Daerah, PPKD, BLUD, Utang Belanja Perangkat Daerah ; j. Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Penyerapan Pengeluaran Kas Non Anggaran ;

3. Fungsi

i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. : INDIKATOR KINERJA UTAMA


SUMBER DATA

2 Jumlah penerbitan SP2D Gaji, LS, UP/GU/TU secara tepat waktu sejak diterimanya pengajuan SPM secara lengkap dan benar

3 Penerbitan dokumen SP2D Gaji, LS, UP/GU/TU paling lambat 2 (dua) hari sejak diterimanya pengajuan SPM secara lengkap dan benar

4

2.




3.



Pengesahan SPJ

4.

Jumlah SKPD yang hadir dalam Bimtek penatausahaan bendahara pengeluaran pada SKPD di lingkungan Pemprov Jawa Timur


Daftar hadir

5.

Jumlah SKPD yang hadir dalam Bimtek aplikasi penatausahaan keuangan daerah pada SKPD di lingkungan Pemprov Jawa Timur


Daftar hadir



1.

Daftar hadir




SUMBER DATA

2 Jumlah SKPD yang hadir dalam sosialisasi batas akhir pengeluaran daerah Provinsi Jawa Timur

3 SKPD yang hadir dalam sosialisasi batas akhir pengeluaran daerah

7.

Jumlah SKPD yang hadir dalam sosialisasi perubahan peraturan perpajakan


Daftar hadir

8.

Jumlah SKPD yang hadir dalam sosialisasi kebijakan penatausahaan keuangan daerah


Daftar hadir

9.

Jumlah dokumen SKPP yang diterbitkan dan lengkap administrasi

Dokumen SKPP yang diterbitkan dan lengkap administrasi

Surat pengajuan SKPD

6.

4 Daftar hadir


:

Pranata Komputer

2. Tugas

:

a. b. c. d. e. f.

3. Fungsi SASARAN/KINERJA UTAMA 1 Meningkatnya tertib administrasi penatausahaan keuangan


g. h. i. j. k. l. m. n. : -

Melakukan pengembangan, perawatan dan back up database pada Sub Bidang Perbendaharaan I Mengambil data Penerimaan PAD dari Badan Pendapatan Melakukan pemindahan data dari aplikasi Bapenda ke aplikasi BPKAD Mencocokan data aplikasi BPKAD dengan surat tanda setoran penyetoran kas UPT Bapenda Prov. Jatim Memasukkan data surat tanda setoran penyetoran kas UPT Bapenda yang belum ada di aplikasi BPKAD Melakukan konfirmasi kepada Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu Bapenda terkait dengan setoran yang kurang jelas Mencocokkan penerimaan kas dengan rekening koran kas umum daerah Prov. Jatim Membuat laporan BKU O-27 Menerima SPJ realisasi penerimaan kas SKPD Membuat dan menerbitkan SPD restitusi PAD Memantau dan menghitung bunga deposito Mentransfer data dan menerima SPJ BLUD SKPD (6 BLUD) Melakukan persiapan rapat penatausahaan penerimaan PAD Melakukan pemeliharaan ISO 9001-2008 pada Sub Bidang Perbendaharaan I



SUMBER DATA

2 1. Jumlah laporan Buku Kas Umum ( 027 ) yang disusun

3 Laporan Buku Kas Umum ( 027 ) bulanan

4

2. Jumlah dokumen penerimaan kas dan rekening koran kas umum daerah yang di rekonsiliasi

Rekonsiliasi antara penerimaan kas dengan rekening koran kas umum daerah

Rekening koran kas umum daerah

3. Jumlah laporan pelaksanaan penerapan ISO 9001:2008

Laporan pelaksanaan penerapan ISO 9001:2008


4. Jumlah data penerimaan PAD dari apllikasi Badan Pendapatan

Data penerimaan PAD dari apllikasi Badan Pendapatan

Dokumen penerimaan kas

5. Jumlah data surat tanda setoran kas UPT Bapenda yang telah dicocokkan dengan aplikasi BPKAD

Surat tanda setoran kas UPT Bapenda yang telah dicocokkan dengan aplikasi BPKAD

Surat tanda setoran

6. Jumlah dokumen SPJ realisasi penerimaan kas SKPD yang diteliti

SPJ realisasi penerimaan kas SKPD yang diteliti

Surat pertanggungjawaban

Buku Kas Umum


INDIKATOR KINERJA UTAMA 2 7. Jumlah dokumen SPD restitusi PAD yang diterbitkan

PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN 3 Dokumen SPD restitusi PAD yang diterbitkan

SUMBER DATA 4 Surat Penyediaan Dana


:

Analis Keuangan

2. Tugas

:

a. Melakukan pencocokan data aplikasi BPKAD dengan surat tanda setoran UPT Dipenda Prov. Jatim b. Memasukkan data surat tanda setoran penyetoran kas UPT Dipenda yang belum ada di aplikasi SIKDA c. Melakukan konfirmasi kepada BPP UPT Dipenda berkaitan dengan pengiriman laporan penyetoran PAD d. Mengecek berkas/dokumen penerimaan kas yang telah diterima dengan Rekening koran e. Meneliti dan mencocokkan antara data penerimaan aplikasi BPKAD dengan rekening kas umum daerah Prov. Jatim f. Menggabungkan nota kredit dan lampirannya g. Membantu penerbitan SPD restitusi tahun berjalan h. Memantau saldo kas, dana transfer, penempatan dana dan menghitung bunga deposito serta loan agreement i. Mengadministrasi SPJ penerimaan kas SKPD j. Melakukan rekap penerimaan dana transfer dari Pemerintah Pusat k. Mencetak laporan penerimaan dana transfer dari Pemerintah Pusat l. Melakukan rekap data realisasi penerimaan BPKAD sebagai PPKD m. Mencetak laporan data realisasi penerimaan BPKAD sebagai PPKD n. Melakukan persiapan rapat penatausahaan penerimaan pendapatan asli daerah o. Melakukan transfer data surat pertanggungjawaban realisasi penerimaan BLUD SKPD (6 BLUD)


p. Melakukan perawatan ISO 9001:2008 pada Sub Bidang Perbendaharaan I : INDIKATOR KINERJA UTAMA


SUMBER DATA

2 1. Jumlah laporan penerimaan dana transfer dari pemerintah pusat yang disusun

3 Laporan penerimaan dana transfer dari pemerintah pusat yang disusun

4 Dokumen penerimaan kas

2. Jumlah laporan data realisasi penerimaan BPKAD sebagai PPKD yang disusun

Laporan data realisasi penerimaan BPKAD sebagai PPKD yang disusun

Dokumen penerimaan kas

3. Jumlah dokumen penerimaan kas dan rekening koran kas umum daerah yang di rekonsiliasi

Rekonsiliasi antara penerimaan kas dengan rekening koran kas umum daerah

Rekening koran kas umum daerah




SASARAN/KINERJA UTAMA 1 Meningkatnya penataan, pengembangan sistem dan pengelolaan keuangan daerah



SUMBER DATA

2 5. Jumlah data penerimaan PAD dari aplikasi BPKAD dengan rekening kas umum daerah yang telah sesuai

3 Data penerimaan PAD dari apllikasi Badan Pendapatan

4 Dokumen penerimaan kas



Surat tanda setoran




8. Jumlah dokumen SPD restitusi PAD yang diterbitkan

Dokumen SPD restitusi PAD yang diterbitkan

Surat Penyediaan Dana


:

2. Tugas

:

3. Fungsi



Pengolah Data a. Memasukkan data pendapatan daerah dari dinas penghasil / setoran bendahara pengeluaran dan bendahara gaji (Nota kredit/Nota debet/STS) dari bank Jatim b. Meminta bukti nota debet / nota kredit yang belum ada kepada Bank Jatim c. Melakukan konfirmasi kepada Bank jatim berkaitan dengan setoran yang belum jelas d. Melakukan konfirmasi kepada bendahara dinas penghasil/ bendahara pengeluaran/ bendahara gaji dinas di lingkungan Pemprov Jatim berkaitan dengan setoran yang belum jelas e. Menerima dan melayani konfirmasin dari Bank jatim berkaitan dengan kebenaran setoran penerimaan kas f. Memasukkan data STS UPT Dipenda yang belum ada pada aplikasi g. Mencocokkan penerimaan kas dengan rekening kas umum daerah Prov. Jatim h. Mengecek jumlah seluruh penerimaan dan pengeluaran kas i. Menerima SPJ realisasi penerimaan kas SKPD di lingkungan Provinsi Jawa Timur j. Memantau saldo kas k. Mencetak laporan penerimaan dan pengeluaran kas umum daerah/BKUD (O-27 dan O-27A) l. Melakukan persiapan rapat penatausahaan penerimaan pendapatan asli daerah m. Menerima SPJ BLUD (5 BLUD) n. Melakukan perawatan penerapan ISO 9001:2008 pada Sub Bidang Perbendaharaan I : -



SUMBER DATA

2 1. Jumlah laporan penerimaan dan pengeluaran kas umum daerah (O-27 dan O-27A)

3 Laporan Buku Kas Umum ( 0-27 dan O-27A) bulanan

Buku Kas Umum

4




3. Jumlah data pendapatan daerah dari dinas penghasil dan gaji dari bank jatim yang diinput

Data pendapatan daerah dari dinas penghasil dan gaji dari bank jatim yang diinput

Data PAD




5. Jumlah dokumen SPJ BLUD yang diteliti

SPJ BLUD yang diteliti




Surat tanda setoran


:

Analis Kepegawaian

2. Tugas

:

a. Menerima dan merekap usulan pengelola keuangan daerah pada SKPD di lingkungan pemerintah provinsi Jawa Timur

3. Fungsi


b. Menerima, merekap dan menginventarisir laporan DTH c. Menerima, merekap dan menginventarisir laporan RTH d. Mencocokkan data pendapatan asli daerah pada data aplikasi BPKAD dengan surat tanda setoran penyetoran kas UPT Dipenda Prov. Jatim e. Memasukkan data STS penyetoran kas UPT Dipenda yang belum ada pada aplikasi BPKAD f. Memberi tanggal dan nomor bukti dokumen pada STS dan nota kredit g. Melakukan scan dokumen tertentu h. Melakukan scan rekening koran i. Menyusun SK pengelola keuangan (PA, KPS, bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu, bendahara penerimaan, bendahara penerimaan pembantu) dan SK lainnya j. Mengelola kepegawaian bidang Perbendaharaan : -



SUMBER DATA

2 1. Jumlah dokumen Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang Pengelola Keuangan pada SKPD dilingkungan Pemprov Jatim yang disusun

3 Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang Pengelola Keuangan pada SKPD dilingkungan Pemprov Jatim yang disusun

4 Usulan pengelola keuangan pada SKPD

2. Jumlah data transaksi harian yang di verifikasi

Verifikasi data transaksi harian

Data transaksi harian

3. Jumlah rekapitulasi transaksi harian yang di verifikasi

Verifikasi rekapitulasi transaksi harian

rekapitulasi transaksi harian



Surat tanda setoran

5. Jumlah dokumen kepegawaian bidang perbendaharaan yang disusun

Dokumen kepegawaian bidang perbendaharaan yang disusun

Dokumen kepegawaian


:

2. Tugas

:

3. Fungsi



Pengolah Data a. Memasukkan data pendapatan daerah dari dinas penghasil / setoran bendahara pengeluaran dan bendahara gaji (Nota kredit/Nota debet/STS) dari bank Jatim b. Meminta bukti nota debet / nota kredit yang belum ada kepada Bank Jatim c. Melakukan konfirmasi kepada Bank jatim berkaitan dengan setoran yang belum jelas d. Melakukan konfirmasi kepada bendahara dinas penghasil/ bendahara pengeluaran/ bendahara gaji dinas di lingkungan Pemprov Jatim berkaitan dengan setoran yang belum jelas e. Menerima dan melayani konfirmasin dari Bank jatim berkaitan dengan kebenaran setoran penerimaan kas f. Memasukkan data STS UPT Dipenda yang belum ada pada aplikasi g. Mencocokkan penerimaan kas dengan rekening kas umum daerah Prov. Jatim h. Mengecek jumlah seluruh penerimaan dan pengeluaran kas i. Menerima SPJ realisasi penerimaan kas SKPD di lingkungan Provinsi Jawa Timur j. Memantau saldo kas k. Mencetak laporan penerimaan dan pengeluaran kas umum daerah/BKUD (O-27 dan O-27A) l. Melakukan persiapan rapat penatausahaan penerimaan pendapatan asli daerah m. Menerima SPJ BLUD (5 BLUD) n. Melakukan perawatan penerapan ISO 9001:2008 pada Sub Bidang Perbendaharaan I : -



SUMBER DATA

2 1. Jumlah laporan penerimaan dan pengeluaran kas umum daerah (O-27 dan O-27A)

3 Laporan Buku Kas Umum ( 0-27 dan O-27A) bulanan

Buku Kas Umum

4




3. Jumlah data pendapatan daerah dari dinas penghasil dan gaji dari bank jatim yang diinput

Data pendapatan daerah dari dinas penghasil dan gaji dari bank jatim yang diinput

Data PAD




5. Jumlah dokumen SPJ BLUD yang diteliti

SPJ BLUD yang diteliti




Surat tanda setoran


:

Analis Keuangan

2. Tugas

:

a. Mengumpulkan dan menganalisa data dalam rangka menyiapkan bahan penyusunan rencana operasional Sub Bidang Perbendaharaan Belanja I sebagai bahan acuan pelaksanaan kegiatan b. Melaksanakan registrasi atas SPM dilingkup Asisten Pemerintahan dan Asisten Ekonomi Pembangunan c. Melaksanakan pengendalian atas pagu anggaran dan meneliti dokumen SPM d. Melaksanakan proses penerbitan SP2D dan daftar pengantar SP2D e. Meneliti dan memberikan pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji f. Melaksanakan pengadministrasian pemungutan dan pemotongan PFK g. Melaksanakan rekonsiliasi pengeluaran kas berdasarkan SP2D dengan SKPD dan instansi terkait dalam rangka pengendalian kas h. Menyusun dan membuat laporan realisasi pengeluaran kas berdasarkan SP2D i. Meneliti kelengkapan dokumen dan penerbitan SKPP j. Melaksanakan koordinasi dengan lembaga dan instansi terkait serta melakukan pembinaan terhadap SKPD k. Membantu pengawasan terhadap pemotongan/pemungutan dan penyetoran pajak yang dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu yang mengelola dana APBD (Peraturan Menteri Keuangan No. 64/PMK.05/2013)


l. Perawatan pelaksanaan penerapan ISO 9001:2008 : INDIKATOR KINERJA UTAMA


SUMBER DATA

2 1. Jumlah laporan realisasi pengeluaran kas berdasarkan SP2D

3 Jumlah laporan realisasi pengeluaran kas berdasarkan SP2D

Laporan realisasi

2. Jumlah kelengkapan dokumen dan penerbitan SKPP

Jumlah kelengkapan dokumen dan penerbitan SKPP

Dokumen penelitian kelengkapan

3. Koordinasi dengan lembaga dan instansi terkait serta melakukan pembinaan terhadap SKPD

Koordinasi dengan lembaga terkait dengan pajak dan instansi lainnya

Laporan pajak

4. Perawatan pelaksanaan penerapan ISO 9001:2008

Perawatan pelaksanaan penerapan ISO 9001:2008


Jumlah data dalam yang dianalisis rangka menyiapkan bahan penyusunan rencana operasional Sub Bidang Perbendaharaan Belanja I

Bahan penyusunan rencana operasional

Meningkatnya penataan, 5. Jumlah data yang dianalisis rangka pengembangan sistem dan pengelolaan menyiapkan bahan penyusunan rencana keuangan daerah operasional Sub Bidang Perbendaharaan Belanja I sebagai bahan acuan pelaksanaan kegiatan

4




SUMBER DATA

2 6. Jumlah registrasi SPM yang masuk secara tepat dan benar dilingkup Asisten Pemerintahan dan Asisten Ekonomi Pembangunan

3 Jumlah registrasi SPM yang masuk secara tepat dan benar sesuai Permendagri No. 13 Tahun 2016

4

7. Jumlah dokumen pengendalian atas pagu anggaran dan penelitian dokumen SPM

Jumlah dokumen pengendalian atas pagu anggaran dan penelitian dokumen SPM

Dokumen pengendalian

8. Jumlah dokumen SP2D dan daftar pengantar SP2D yang diterbitkan secara tepat waktu

Dokumen SP2D dan daftar pengantar SP2D yang diterbitkan sejak diterimanya pengajuan SPM secara lengkap dan benar

Rekapitulasi SP2D

9. Jumlah pengesahan Surat Pertanggungjawaban yang masuk secara tepat dan benar

Jumlah pengesahan Surat Pertanggungjawaban yang masuk secara tepat dan benar

Surat Pertanggungjawaban

10. Jumlah pengadministrasian pemungutan dan pemotongan PFK terhadap SKPD binaan

Jumlah pengadministrasian pemungutan dan pemotongan PFK terhadap SKPD binaan

Dokumen pemotongan PFK

11. Jumlah laporan data penerbitan SP2D bagi SKPD di lingkup Asisten Pemerintahan dan Asisten Perekonomian Pembangunan sebagai bahan rekonsiliasi pengeluaran kas serta penyusunan laporan realisasi pengeluaran kas per triwulan

Jumlah laporan data penerbitan SP2D bagi SKPD

Laporan Data

Register SPM


:

Pengolah Data

2. Tugas

:

a. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data pagu anggaran belanja SKPD b. Menyiapkan, meneliti dan menerbitkan SPD anggaran belanja terhadap AKB c. Meneliti kelengkapan dokumen dan penerbitan SKPP d. Menghimpun dan menginventarisir SPM dan SP2D belanja SKPD e. Melaksanakan proses penerbitan SP2D dan daftar pengantar SP2D f. Perawatan pelaksanaan penerapan ISO 9001:2008 g. Menghimpun dan mengoreksi pengesahan surat pertanggungjawaban SKPD yang masuk secara tepat dan benar h. Menyajikan data penerbitan SP2D bagi SKPD sebagai bahan rekonsiliasi pengeluaran kas serta penyusunan laporan realisasi pengeluaran kas per triwulan i. Melaksanakan pengendalian atas pagu anggaran dan meneliti dokumen SPM j. Melakukan pengolahan data terhadap aplikasi database SKPD sebagai bahan penelitian dokumen SPM dan proses penerbitan SP2D serta pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji k. Melaksanakan registrasi atas SPM yang masuk secara tepat dan benar l. Melaksanakan pengadministrasian pemungutan dan pemotongan PFK terhadap SKPD binaannya m. Melakukan pembinaan terhadap SKPD dalam penatausahaan keuangan daerah n. Membantu pengawasan terhadap pemotongan/pemungutan dan penyetoran pajak yang dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu yang mengelola dana APBD (Peraturan Menteri Keuangan No. 64/PMK.05/2013) berupa DTH

3. Fungsi


: -



SUMBER DATA

2 1. Jumlah dokumen SPD belanja yang diterbitkan dengan AKB

3 Dokumen SPD belanja yang diterbitkan berdasarkan AKB

4 Anggaran Kas Belanja

2. Jumlah dokumen SKPP yang diterbitkan dan lengkap


Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran



Dokumen belanja LS







SUMBER DATA

2 5. Jumlah dokumen Surat Pertanggung Jawaban yang dikoreksi dan benar

3 Surat Pertanggung Jawaban yang dikoreksi dan benar

4 Surat Pertanggung Jawaban

6. Jumlah laporan realisasi pengeluaran kas per triwulan

Laporan realisasi pengeluaran kas yang di terbitkan triwulanan

Laporan realisasi pengeluaran

7. Jumlah dokumen penelitian SPM yang masuk secara tepat dan benar

Dokumen penelitian SPM yang masuk secara tepat dan benar

Register SPM

8. Jumlah dokumen DTH yang dikoreksi

Dokumen DTH yang dikoreksi

Data Transaksi Harian


:

Pengolah Data

2. Tugas

:


3. Fungsi


: -



SUMBER DATA









Dokumen belanja LS







SUMBER DATA









Register SPM





:

Pengolah Data

2. Tugas

:


3. Fungsi


: -



SUMBER DATA









Dokumen belanja LS







SUMBER DATA









Register SPM





:

Pengolah Data

2. Tugas

:


3. Fungsi


: -



SUMBER DATA









Dokumen belanja LS







SUMBER DATA









Register SPM





:

Pengolah Data

2. Tugas

:

a. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data pagu anggaran belanja SKPD b. Meneliti kelengkapan dokumen dan penerbitan SKPP c. Menghimpun dan menginventarisir SPM dan SP2D belanja SKPD d. Melaksanakan proses penerbitan SP2D dan daftar pengantar SP2D e. Perawatan pelaksanaan penerapan ISO 9001:2008 f. Menghimpun dan mengoreksi pengesahan surat pertanggungjawaban SKPD yang masuk secara tepat dan benar g. Menyajikan data penerbitan SP2D bagi SKPD sebagai bahan rekonsiliasi pengeluaran kas serta penyusunan laporan realisasi pengeluaran kas per triwulan h. Melaksanakan pengendalian atas pagu anggaran dan meneliti dokumen SPM i. Melakukan pengolahan data terhadap aplikasi database SKPD sebagai bahan penelitian dokumen SPM dan proses penerbitan SP2D serta pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji j. Melaksanakan registrasi atas SPM yang masuk secara tepat dan benar, dilingkup asisten pemerintahan dan asisten perekonomian pembangunan k. Melaksanakan pengadministrasian pemungutan dan pemotongan PFK terhadap SKPD binaannya l. Melakukan pembinaan terhadap SKPD dalam penatausahaan keuangan daerah dilingkup asisten pemerintahan dan asisten perekonomian pembangunan m. Membantu pengawasan terhadap pemotongan/pemungutan dan penyetoran pajak yang dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu yang mengelola dana APBD (Peraturan Menteri Keuangan No. 64/PMK.05/2013) berupa DTH

3. Fungsi


: -



SUMBER DATA









Dokumen belanja LS







SUMBER DATA









Register SPM





:

Pengolah Data

2. Tugas

:

a. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data pagu anggaran belanja SKPD dilingkup asisten pemerintahan dan asisten perekonomian pembangunan b. Meneliti kelengkapan dokumen dan penerbitan SKPP c. Menghimpun dan menginventarisir SPM dan SP2D belanja SKPD dilingkup asisten pemerintahan dan asisten perekonomian pembangunan d. Melaksanakan proses penerbitan SP2D dan daftar pengantar SP2D e. Perawatan pelaksanaan penerapan ISO 9001:2008 f. Menghimpun dan mengoreksi pengesahan surat pertanggungjawaban SKPD yang masuk secara tepat dan benar g. Menyajikan data penerbitan SP2D bagi SKPD dilingkup asisten pemerintahan dan asisten perekonomian pembangunan sebagai bahan rekonsiliasi pengeluaran kas serta penyusunan laporan realisasi pengeluaran kas per triwulan h. Melaksanakan pengendalian atas pagu anggaran dan meneliti dokumen SPM i. Melakukan pengolahan data terhadap aplikasi database SKPD sebagai bahan penelitian dokumen SPM dan proses penerbitan SP2D serta pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji j. Melaksanakan registrasi atas SPM yang masuk secara tepat dan benar dilingkup asisten pemerintahan dan asisten perekonomian pembangunan k. Melaksanakan pengadministrasian pemungutan dan pemotongan PFK terhadap SKPD binaannya l. Melakukan pembinaan terhadap SKPD dalam penatausahaan keuangan daerah dilingkup asisten pemerintahan dan asisten perekonomian pembangunan m. Membantu pengawasan terhadap pemotongan/pemungutan dan penyetoran pajak yang dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu yang mengelola dana APBD (Peraturan Menteri Keuangan No. 64/PMK.05/2013) berupa DTH n. Membuat SPT perjalanan dinas khusus kegiatan bidang perbendaharaan dan laporan perjalanan dinas

3. Fungsi


: -



SUMBER DATA











SUMBER DATA

2 3. Jumlah dokumen SP2D dan daftar pengantar SP2D yang diterbitkan secara tepat waktu

3 Dokumen SP2D dan daftar pengantar SP2D yang diterbitkan sejak diterimanya pengajuan SPM secara lengkap dan benar

4 Dokumen belanja LS




5. Jumlah dokumen Surat Pertanggung Jawaban yang dikoreksi dan benar

Surat Pertanggung Jawaban yang dikoreksi dan benar

Surat Pertanggung Jawaban






Register SPM





:

Pengolah Data

2. Tugas

:

a. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data pagu anggaran belanja SKPD dilingkup asisten pemerintahan dan asisten perekonomian pembangunan b. Meneliti kelengkapan dokumen dan penerbitan SKPP c. Menghimpun dan menginventarisir SPM dan SP2D belanja SKPD dilingkup asisten pemerintahan dan asisten perekonomian pembangunan d. Melaksanakan proses penerbitan SP2D dan daftar pengantar SP2D e. Perawatan pelaksanaan penerapan ISO 9001:2008 f. Menghimpun dan mengoreksi pengesahan surat pertanggungjawaban SKPD yang masuk secara tepat dan benar g. Menyajikan data penerbitan SP2D bagi SKPD dilingkup asisten pemerintahan dan asisten perekonomian pembangunan sebagai bahan rekonsiliasi pengeluaran kas serta penyusunan laporan realisasi pengeluaran kas per triwulan h. Melaksanakan pengendalian atas pagu anggaran dan meneliti dokumen SPM i. Melakukan pengolahan data terhadap aplikasi database SKPD sebagai bahan penelitian dokumen SPM dan proses penerbitan SP2D serta pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji j. Melaksanakan registrasi atas SPM yang masuk secara tepat dan benar dilingkup asisten pemerintahan dan asisten perekonomian pembangunan k. Melaksanakan pengadministrasian pemungutan dan pemotongan PFK terhadap SKPD binaannya l. Melakukan pembinaan terhadap SKPD dalam penatausahaan keuangan daerah dilingkup asisten pemerintahan dan asisten perekonomian pembangunan m. Membantu pengawasan terhadap pemotongan/pemungutan dan penyetoran pajak yang dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu yang mengelola dana APBD (Peraturan Menteri Keuangan No. 64/PMK.05/2013) berupa DTH

3. Fungsi


: -



SUMBER DATA









Dokumen belanja LS





SUMBER DATA

2 4. Jumlah laporan pelaksanaan penerapan ISO 9001:2008

3 Laporan pelaksanaan penerapan ISO 9001:2008

4 Hasil audit ISO 9001:2008









Register SPM





:

Analis Keuangan

2. Tugas

:

a. Mengumpulkan dan menganalisa data dalam rangka menyiapkan bahan penyusunan rencana operasional Sub Bidang Perbendaharaan III sebagai bahan acuan pelaksanaan kegiatan b. Menyiapkan, meneliti dan menerbitkan SPD anggaran belanja SKPD terhadap AKB c. Melaksanakan pengendalian atas pagu anggaran dan meneliti dokumen SPM d. Melaksanakan registrasi atas SPM dilingkup asisten kesejahteraan masyarakat dan asisten administrasi umum e. Melaksanakan proses penerbitan SP2D dan daftar pengantar SP2D f. Meneliti dan memberikan pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji g. Melaksanakan pengadministrasian pemungutan dan pemotongan PFK terhadap SKPD binaannya h. Melaksanakan rekonsiliasi pengeluaran kas berdasarkan SP2D dengan SKPD dan instansi terkait dalam rangka pengelolaan kas i. Menyusun dan membuat laporan realisasi pengeluaran kas berdasarkan SP2D j. Meneliti kelengkapan dokumen dan penerbitan SKPP k. Melaksanakan koordinasi dengan lembaga dan instansi terkait serta melakukan pembinaan terhadap SKPD l. Membantu pengawasan terhadap pemotongan/pemungutan dan penyetoran pajak yang dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu yang mengelola dana APBD (Peraturan Menteri Keuangan No. 64/PMK.05/2013) berupa DTH m. Perawatan pelaksanaan penerapan ISO 9001:2008

3. Fungsi


: -



SUMBER DATA









Dokumen belanja LS







SUMBER DATA









Register SPM





:

Pengolah Data

2. Tugas

:

a. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data pagu anggaran belanja SKPD dilingkup asisten kesejahteraan masyarakat dan asisten administrasi umum b. Meneliti kelengkapan dokumen dan penerbitan SKPP c. Menghimpun dan menginventarisir SPM dan SP2D belanja SKPD dilingkungan asisten administrasi umum d. Melaksanakan proses penerbitan SP2D dan daftar pengantar SP2D e. Perawatan pelaksanaan penerapan ISO 9001:2008 f. Menghimpun dan mengoreksi pengesahan surat pertanggungjawaban SKPD yang masuk secara tepat dan benar g. Menyajikan data penerbitan SP2D bagi SKPD dilingkungan asisten kesejahteraan masyarakat dan asisten administrasi umum sebagai bahan rekonsiliasi pengeluaran kas serta penyusunan laporan realisasi pengeluaran kas per triwulan h. Melaksanakan pengendalian atas pagu anggaran dan meneliti dokumen SPM i. Melakukan pengolahan data terhadap aplikasi database SKPD sebagai bahan penelitian dokumen SPM dan proses penerbitan SP2D serta pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji j. Melaksanakan registrasi atas SPM yang masuk secara tepat dan benar dilingkup asisten kesejahteraan masyarakat dan asisten administrasi umum k. Melaksanakan pengadministrasian pemungutan dan pemotongan PFK terhadap SKPD binaannya l. Melakukan pembinaan terhadap SKPD dalam penatausahaan keuangan daerah dilingkup asisten kesejahteraan masyarakat dan asisten administrasi umum m. Membantu pengawasan terhadap pemotongan/pemungutan dan penyetoran pajak yang dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu yang mengelola dana APBD (Peraturan Menteri Keuangan No. 64/PMK.05/2013) berupa DTH

3. Fungsi


: -



SUMBER DATA

2 1. Jumlah dokumen SKPP yang diterbitkan dan lengkap


4 Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran



Dokumen belanja LS







SUMBER DATA




5. Jumlah laporan realisasi pengeluaran kas berdasarkan SP2D





Register SPM





:

Pengolah Data

2. Tugas

:

a. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data pagu anggaran belanja SKPD dilingkup asisten pemerintahan dan asisten perekonomian pembangunan b. Menyiapkan, meneliti dan menerbitkan SPD anggaran belanja SKPD terhadap AKB c. Meneliti kelengkapan dokumen dan penerbitan SKPP d. Menghimpun dan menginventarisir SPM dan SP2D belanja SKPD dilingkup asisten pemerintahan dan asisten perekonomian pembangunan e. Melaksanakan proses penerbitan SP2D dan daftar pengantar SP2D f. Perawatan pelaksanaan penerapan ISO 9001:2008 g. Menghimpun dan mengoreksi pengesahan surat pertanggungjawaban SKPD yang masuk secara tepat dan benar h. Menyajikan data penerbitan SP2D bagi SKPD dilingkup asisten pemerintahan dan asisten perekonomian pembangunan sebagai bahan rekonsiliasi pengeluaran kas serta penyusunan laporan realisasi pengeluaran kas per triwulan i. Melaksanakan pengendalian atas pagu anggaran dan meneliti dokumen SPM j. Melakukan pengolahan data terhadap aplikasi database SKPD sebagai bahan penelitian dokumen SPM dan proses penerbitan SP2D serta pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji k. Melaksanakan registrasi atas SPM yang masuk secara tepat dan benar dilingkup asisten pemerintahan dan asisten perekonomian pembangunan l. Melaksanakan pengadministrasian pemungutan dan pemotongan PFK terhadap SKPD binaannya m. Melakukan pembinaan terhadap SKPD dalam penatausahaan keuangan daerah dilingkup asisten pemerintahan dan asisten perekonomian pembangunan n. Membantu pengawasan terhadap pemotongan/pemungutan dan penyetoran pajak yang dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu yang mengelola dana APBD (Peraturan Menteri Keuangan No. 64/PMK.05/2013) berupa DTH

3. Fungsi


: -



SUMBER DATA











SUMBER DATA

2 3. Jumlah dokumen SP2D dan daftar pengantar SP2D yang diterbitkan secara tepat waktu

3 Dokumen SP2D dan daftar pengantar SP2D yang diterbitkan sejak diterimanya pengajuan SPM secara lengkap dan benar

4 Dokumen belanja LS












Register SPM





:

Pengolah Data

2. Tugas

:

a. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data pagu anggaran belanja SKPD dilingkup asisten kesejahteraan masyarakat dan asisten administrasi umum b. Meneliti kelengkapan dokumen dan penerbitan SKPP c. Menghimpun dan menginventarisir SPM dan SP2D belanja SKPD dilingkup asisten kesejahteraan masyarakat dan asisten administrasi umum d. Melaksanakan proses penerbitan SP2D dan daftar pengantar SP2D e. Perawatan pelaksanaan penerapan ISO 9001:2008 f. Menghimpun dan mengoreksi pengesahan surat pertanggungjawaban SKPD yang masuk secara tepat dan benar g. Menyajikan data penerbitan SP2D bagi SKPD dilingkungan asisten kesejahteraan masyarakat dan asisten administrasi umum sebagai bahan rekonsiliasi pengeluaran kas serta penyusunan laporan realisasi pengeluaran kas per triwulan h. Melaksanakan pengendalian atas pagu anggaran dan meneliti dokumen SPM i. Melakukan pengolahan data terhadap aplikasi database SKPD sebagai bahan penelitian dokumen SPM dan proses penerbitan SP2D serta pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji j. Melaksanakan registrasi atas SPM yang masuk secara tepat dan benar dilingkup asisten kesejahteraan masyarakat dan asisten administrasi umum k. Melaksanakan pengadministrasian pemungutan dan pemotongan PFK terhadap SKPD binaannya l. Melakukan pembinaan terhadap SKPD dalam penatausahaan keuangan daerah dilingkup asisten kesejahteraan masyarakat dan asisten administrasi umum m. Membantu pengawasan terhadap pemotongan/pemungutan dan penyetoran pajak yang dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu yang mengelola dana APBD (Peraturan Menteri Keuangan No. 64/PMK.05/2013) berupa DTH

3. Fungsi


: -



SUMBER DATA









Dokumen belanja LS





SUMBER DATA

2 4. Jumlah laporan pelaksanaan penerapan ISO 9001:2008


4 Hasil audit ISO 9001:2008









Register SPM





: :

Pengolah Data a. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data pagu anggaran belanja SKPD dilingkup asisten kesejahteraan masyarakat dan asisten administrasi umum b. Meneliti kelengkapan dokumen dan penerbitan SKPP c. Menghimpun dan menginventarisir SPM dan SP2D belanja SKPD dilingkungan asisten administrasi umum d. Melaksanakan proses penerbitan SP2D dan daftar pengantar SP2D e. Perawatan pelaksanaan penerapan ISO 9001:2008 f. Menghimpun dan mengoreksi pengesahan surat pertanggungjawaban SKPD yang masuk secara tepat dan benar g. Menyajikan data penerbitan SP2D bagi SKPD dilingkungan asisten kesejahteraan masyarakat dan asisten administrasi umum sebagai bahan rekonsiliasi pengeluaran kas serta penyusunan laporan h. Melaksanakan pengendalian atas pagu anggaran dan meneliti dokumen SPM i. Melakukan pengolahan data terhadap aplikasi database SKPD sebagai bahan penelitian dokumen SPM dan proses penerbitan SP2D serta pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji j. Melaksanakan registrasi atas SPM yang masuk secara tepat dan benar dilingkup asisten kesejahteraan masyarakat dan asisten administrasi umum k. Melaksanakan pengadministrasian pemungutan dan pemotongan PFK terhadap SKPD binaannya l. Melakukan pembinaan terhadap SKPD dalam penatausahaan keuangan daerah dilingkup asisten kesejahteraan masyarakat dan asisten administrasi umum m. Membantu pengawasan terhadap pemotongan/pemungutan dan penyetoran pajak yang dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu yang mengelola dana APBD (Peraturan Menteri Keuangan No. 64/PMK.05/2013) berupa DTH

3. Fungsi


: -



SUMBER DATA









Dokumen belanja LS







SUMBER DATA









Register SPM





: :

Analis Keuangan a. Mengumpulkan dan menganalisa data dalam rangka menyiapkan bahan penyusunan rencana operasional Sub Bidang Perbendaharaan III sebagai bahan acuan pelaksanaan kegiatan b. Menyiapkan, meneliti dan menerbitkan SPD anggaran belanja SKPD terhadap AKB c. Melaksanakan pengendalian atas pagu anggaran dan meneliti dokumen SPM d. Melaksanakan registrasi atas SPM dilingkup asisten kesejahteraan masyarakat dan asisten administrasi umum e. Melaksanakan proses penerbitan SP2D dan daftar pengantar SP2D f. Meneliti dan memberikan pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji g. Melaksanakan pengadministrasian pemungutan dan pemotongan PFK terhadap SKPD binaannya h. Melaksanakan rekonsiliasi pengeluaran kas berdasarkan SP2D dengan SKPD dan instansi terkait dalam rangka pengelolaan kas i. j. k. l.

Menyusun dan membuat laporan realisasi pengeluaran kas berdasarkan SP2D Meneliti kelengkapan dokumen dan penerbitan SKPP Melaksanakan koordinasi dengan lembaga dan instansi terkait serta melakukan pembinaan terhadap SKPD Membantu pengawasan terhadap pemotongan/pemungutan dan penyetoran pajak yang dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu yang mengelola dana APBD (Peraturan Menteri Keuangan No. 64/PMK.05/2013) berupa DTH

m. Perawatan pelaksanaan penerapan ISO 9001:2008 3. Fungsi



: -



SUMBER DATA









Dokumen belanja LS

4. Jumlah laporan pelaksanaan penerapan ISO 9001:2008 5. Jumlah dokumen Surat Pertanggung Jawaban yang dikoreksi dan benar











SUMBER DATA

2 7. Jumlah dokumen penelitian SPM yang masuk secara tepat dan benar

3 Dokumen penelitian SPM yang masuk secara tepat dan benar

Register SPM




4

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 1. Jabatan 2. Tugas 3. Fungsi

: : :

Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur Merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis akuntansi dan pelaporan keuangan serta menyusun laporan keuangan pemerintah daerah a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan kebijakan akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah ; b. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah ; c. Pelaksanaan koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ; d. Pelaksanaan koordinasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD ; e. Pelaksanaan koordinasi pembinaan serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah ; f. Pelaksanaan koordinasi penyiapan tanggapan dan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan; g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

SASARAN/KINERJA UTAMA 1 Meningkatnya kualitas laporan keuangan



SUMBER DATA

2 1. Jumlah SKPD yang menyusun laporan realisasi anggaran dan neraca sesuai dengan SAP dan kebijakan akuntansi

3 SKPD yang menyusun laporan realisasi anggaran dan neraca sesuai dengan SAP dan kebijakan akuntansi

4 Berita Acara Rekonsiliasi

2. Jumlah Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun tepat waktu

Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun tepat waktu

Tanda terima


: :

Kepala Sub Bidang Akuntansi Penerimaan a. Menyiapkan bahan penyusunan dan pemutakhiran kebijakan akuntansi penerimaan ; b. Menyiapkan bahan penyusunan dan pemutakhiran petunjuk teknis akuntansi penerimaan ; c. Menyiapkan bahan pelaksanaan sistem akuntansi penerimaan pemerintah daerah ; d. Menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan dan pemutakhiran petunjuk teknis akuntansi BLUD ; e. Menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan Laporan Keuangan Penerimaan Pemerintah Daerah ;

3. Fungsi SASARAN/KINERJA UTAMA 1 Meningkatnya kualitas laporan keuangan

:

f. Menyiapkan bahan pembinaan serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan Sistem Akuntansi Penerimaan Pemerintah Daerah ; g. Menyiapkan bahan tanggapan dan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan terkait akuntansi penerimaan ; h. Melaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. INDIKATOR KINERJA UTAMA


2 1. Jumlah OPD yang hadir pada Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pergub Jatim tentang Kebijakan, Sistem dan Prosedur Akuntansi Berbasis Akrual serta Evaluasi Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

3 OPD yang hadir pada Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pergub Jatim tentang Kebijakan, Sistem dan Prosedur Akuntansi Berbasis Akrual

2. Jumlah Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Akuntansi berbasis Akrual, Sistem dan Prosedur Akuntansi berbasis Akrual

Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Akuntansi berbasis Akrual, Sistem dan Prosedur Akuntansi berbasis Akrual

SUMBER DATA 4 Daftar hadir

Tanda terima


: :

Kepala Sub Bidang Akuntansi Pengeluaran a. Menyiapkan bahan penyusunan dan pemutakhiran Kebijakan Akuntansi Pengeluaran ; b. Menyiapkan bahan penyusunan dan pemutakhiran petunjuk teknis Akuntansi Pengeluaran ; c. Menyiapkan bahan pelaksanaan Sistem Akuntansi Pengeluaran Pemerintah Daerah ; d. Menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan dan pemutakhiran petunjuk teknis Akuntansi PPKD ; e. Menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan Laporan Keuangan Pengeluaraan Pemerintah Daerah ;


:

f. Menyiapkan bahan pembinaan serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pengeluaran Pemerintah Daerah ; g. Menyiapkan bahan tanggapan dan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan terkait Akuntansi Pengeluaran ; h. Melaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. INDIKATOR KINERJA UTAMA


SUMBER DATA

2 1. Jumlah Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang tersusun

3 Peraturan Kepala Daerah tentang kebijakan pola pengelolaan keuangan BLUD

4 Peraturan Kepala Daerah tentang kebijakan pola pengelolaan keuangan BLUD

2. Jumlah Analisa Pilah Basis Data Akuntansi Keuangan Daerah yang tersusun

Jumlah analisa pilah data basis data akuntansi keuangan daerah yang tersusun

Analisa pilah data basis data akuntansi keuangan daerah


: :

Kepala Sub Bidang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD a. Menyiapkan bahan penyusunan dan pemutakhiran Kebijakan Akuntansi Konsolidasian ; b. Menyiapkan bahan penyusunan dan pemutakhiran Bagan Akun Standar ; c. Menyiapkan bahan pelaksanaan Sistem Akuntansi Konsolidasian Pemerintah Daerah ; d. Menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian Pemerintah Daerah ; e. Menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD ;


:

f. Menyiapkan bahan pembinaan serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah ; g. Menyiapkan bahan tanggapan dan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan terhadap Akuntansi Konsolidasian ; h. Melaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. INDIKATOR KINERJA UTAMA


SUMBER DATA

2 1. Jumlah Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang tersusun

3 Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang tersusun

4 Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD

2. Jumlah Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang tersusun

Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang tersusun

Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD

3. Jumlah laporan tindak lanjut atas pemeriksaan/audit/reviu pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur oleh instansi terkait yang tersusun

Laporan tindak lanjut atas pemeriksaan/audit/reviu pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur oleh instansi terkait yang tersusun

Laporan tindak lanjut


: :

Analis Keuangan a. Menganalisa bahan penyusunan dan pemutakhiran kebijakan akuntansi penerimaan ; b. Menganalisa bahan penyusunan dan pemutakhiran petunjuk teknis akuntansi penerimaan ; c. Menganalisa bahan pelaksanaan sistem akuntansi penerimaan pemerintah daerah ; d. Menganalisa bahan pelaksanaan penyusunan dan pemutakhiran petunjuk teknis akuntansi BLUD ; e. Menganalisa bahan pelaksanaan penyusunan Laporan Keuangan Penerimaan Pemerintah Daerah ; f. Menganalisa bahan pembinaan serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Sistem Akuntansi Penerimaan Pemerintah Daerah ; g. Menganalisa bahan tanggapan dan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan terkait akuntansi penerimaan ; h. Menganalisa penyusunan evaluasi pelaksanaan BLUD secara periodik ; i. Supporting dan menganalisa penyusunan rencana operasional Sub bIdang Akuntansi Penerimaan Kas dan non kas sebagai bahan acuan pelaksanaan kegiatan.


:



SUMBER DATA

2 1. Jumlah analisa kebijakan akuntansi penerimaan

3 Dokumen analisa kebijakan akuntansi penerimaan

4 Kebijakan akuntansi penerimaan

2. Jumlah analisa petunjuk tenis akuntansi BLUD

Dokumen analisa petunjuk tenis akuntansi BLUD

Pedoman teknis akuntansi BLUD

3. Jumlah laporan keuangan penerimaan pemerintah daerah

Laporan keuangan penerimaan pemerintah daerah

Data rekonsiliasi

4. Jumlah laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan terkait akuntansi penerimaan

Laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan terkait akuntansi penerimaan

Laporan hasil pemeriksaan

5. Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan BLUD

Dokumen evaluasi pelaksanaan BLUD

Dokumen pelaksanaan BLUD

6. Jumlah analisa rencana operasional sub bidang akuntansi penerimaan

Dokumen analisa rencana operasional sub bidang akuntansi penerimaan

Dokumen pelaksanaan anggaran


: :

3. Fungsi

:


Pengolah Data a. Menyiapkan, mengumpulkan, mengolah data dan informasi sebagai bahan penyusunan dan pemutakhiran kebijakan akuntansi penerimaan ; b. Menyiapkan, mengumpulkan, mengolah data dan informasi sebagai bahan penyusunan dan pemutakhiran petunjuk teknis akuntansi penerimaan ; c. Menyiapkan, mengumpulkan, mengolah data dan informasi sebagai bahan pelaksanaan sistem akuntansi penerimaan pemerintah daerah ; d. Menyiapkan, mengumpulkan, mengolah data dan informasi sebagai bahan pelaksanaan penyusunan dan pemutakhiran petunjuk teknis akuntansi BLUD ; e. Menyiapkan, mengumpulkan, mengolah data dan informasi sebagai bahan pelaksanaan penyusunan Laporan Keuangan Penerimaan Pemerintah Daerah ; f. Menyiapkan, mengumpulkan, mengolah data dan informasi sebagai bahan pembinaan serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Sistem Akuntansi Penerimaan Pemerintah Daerah ; g. Menyiapkan, mengumpulkan, mengolah data dan informasi sebagai bahan tanggapan dan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan terkait akuntansi penerimaan ; h. Menyiapkan dan mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan evaluasi pelaksanaan BLUD secara periodik. INDIKATOR KINERJA UTAMA


SUMBER DATA

2 1. Jumlah olahan data kebijakan akuntansi penerimaan

3 Dokumen kebijakan akuntansi penerimaan


2. Jumlah olahan data petunjuk tenis akuntansi BLUD

Dokumen petunjuk tenis akuntansi BLUD




Data rekonsiliasi








: :

3. Fungsi

:




SUMBER DATA









Data rekonsiliasi








: :

3. Fungsi

:




SUMBER DATA









Data rekonsiliasi








: :

Analis Keuangan a. Melakukan analisa bahan penyusunan dan pemutakhiran kebijakan akuntansi pengeluaran ; b. Melakukan analisa bahan penyusunan dan pemutakhiran petunjuk teknis akuntansi pengeluaran ; c. Melakukan analisa bahan pelaksanaan sistem akuntansi pengeluaran pemerintah daerah ; d. Melakukan analisa bahan pelaksanaan penyusunan dan pemutakhiran petunjuk teknis akuntansi PPKD ; e. Melakukan analisa bahan pelaksanaan penyusunan Laporan Keuangan pengeluaran Pemerintah Daerah ; f. Melakukan analisa bahan pembinaan serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Sistem Akuntansi pengeluaran Pemerintah Daerah ; g. Melakukan analisa bahan tanggapan dan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan terkait akuntansi pengeluaran ; h. Melakukan analisa penyusunan informasi data akuntansi secara periodik ; i. Memberikan supporting dan analisa penyusunan rencana operasional Sub bIdang Akuntansi Pengeluaran Kas sebagai bahan acuan pelaksanaan kegiatan.


:



SUMBER DATA

2 1. Jumlah analisa kebijakan akuntansi pengeluaran

3 Dokumen analisa kebijakan akuntansi pengeluaran

4 Kebijakan akuntansi pengeluaran

2. Jumlah analisa petunjuk tenis akuntansi PPKD

Dokumen analisa petunjuk tenis akuntansi PPKD

Pedoman teknis akuntansi PPKD

3. Jumlah laporan keuangan pengeluaran pemerintah daerah

Laporan keuangan pengeluaran pemerintah daerah

Data rekonsiliasi

4. Jumlah laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan terkait akuntansi pengeluaran

Laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan terkait akuntansi pengeluaran


5. Jumlah analisa informasi data akuntansi

Dokumen analisa informasi data akuntansi

Data akuntansi

6. Jumlah analisa rencana operasional sub bidang akuntansi pengeluaran

Dokumen analisa rencana operasional sub bidang akuntansi pengeluaran



: :

Analis Keuangan a. Melakukan analisa bahan penyusunan dan pemutakhiran kebijakan akuntansi pengeluaran ; b. Melakukan analisa bahan penyusunan dan pemutakhiran petunjuk teknis akuntansi pengeluaran ; c. Melakukan analisa bahan pelaksanaan sistem akuntansi pengeluaran pemerintah daerah ; d. Melakukan analisa bahan pelaksanaan penyusunan dan pemutakhiran petunjuk teknis akuntansi PPKD ; e. Melakukan analisa bahan pelaksanaan penyusunan Laporan Keuangan pengeluaran Pemerintah Daerah ; f. Melakukan analisa bahan pembinaan serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Sistem Akuntansi pengeluaran Pemerintah Daerah ; g. Melakukan analisa bahan tanggapan dan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan terkait akuntansi pengeluaran ; h. Melakukan analisa penyusunan informasi data akuntansi secara periodik ; i. Memberikan supporting dan analisa penyusunan rencana operasional Sub bIdang Akuntansi Pengeluaran Kas sebagai bahan acuan pelaksanaan kegiatan.


:



SUMBER DATA

2 1. Jumlah analisa kebijakan akuntansi pengeluaran

3 Dokumen analisa kebijakan akuntansi pengeluaran


2. Jumlah analisa petunjuk tenis akuntansi PPKD

Dokumen analisa petunjuk tenis akuntansi PPKD




Data rekonsiliasi




5. Jumlah analisa informasi data akuntansi

Dokumen analisa informasi data akuntansi

Data akuntansi

6. Jumlah analisa rencana operasional sub bidang akuntansi pengeluaran

Dokumen analisa rencana operasional sub bidang akuntansi pengeluaran




: :

:

Pengolah Data a. Penyiapan, pengumpulan dan pengolahan data dan informasi bahan penyusunan dan pemutakhiran kebijakan akuntansi pengeluaran ; b. Penyiapan, pengumpulan dan pengolahan data dan informasi bahan penyusunan dan pemutakhiran petunjuk teknis akuntansi pengeluaran ; c. Penyiapan, pengumpulan dan pengolahan data dan informasi bahan pelaksanaan sistem akuntansi pengeluaran pemerintah daerah ; d. Penyiapan, pengumpulan dan pengolahan data dan informasi bahan pelaksanaan penyusunan dan pemutakhiran petunjuk teknis akuntansi PPKD ; e. Penyiapan, pengumpulan dan pengolahan data dan informasi bahan pelaksanaan penyusunan Laporan Keuangan pengeluaran Pemerintah Daerah ; f. Penyiapan, pengumpulan dan pengolahan data dan informasi bahan pembinaan serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Sistem Akuntansi pengeluaran Pemerintah Daerah ; g. Penyiapan, pengumpulan dan pengolahan data dan informasi bahan tanggapan dan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan terkait akuntansi pengeluaran ; h. Penyiapan dan pengumpulan terhadap penyusunan informasi data akuntansi secara periodik ; INDIKATOR KINERJA UTAMA


SUMBER DATA

2 1. Jumlah olahan data kebijakan akuntansi pengeluaran

3 Dokumen kebijakan akuntansi pengeluaran


2. Jumlah olahan data petunjuk tenis akuntansi PPKD

Dokumen petunjuk tenis akuntansi PPKD




Data rekonsiliasi




5. Jumlah olahan data informasi data akuntansi

Dokumen informasi data akuntansi

Data akuntansi


: :

Analis Keuangan a. Melakukan analisa bahan penyusunan dan pemutakhiran kebijakan akuntansi konsolidasian ; b. Melakukan analisa bahan penyusunan dan pemutakhiran Bagan Akun Standar ; c. Melakukan analisa bahan pelaksanaan sistem akuntansi konsolidasian pemerintah daerah ; d. Melakukan analisa bahan pelaksanaan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ; e. Melakukan analisa bahan pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Pertanggung Jawaban APBD ; f. Melakukan analisa bahan pembinaan serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Sistem Akuntansi Konsolidasian Pemerintah Daerah ; g. Melakukan analisa bahan tanggapan dan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan terkait Laporan Keuangan ; h. Melakukan analisa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ; i. Memberikan supporting dan analisa penyusunan rencana operasional Sub bIdang Akuntansi Pertanggungjawaban dan Pelaksanaan APBD sebagai bahan acuan pelaksanaan kegiatan.


:



SUMBER DATA

2 1. Jumlah analisa kebijakan akuntansi konsolidasian

3 Dokumen analisa kebijakan akuntansi konsolidasian

4 Kebijakan akuntansi konsolidasian

2. Jumlah analisa Bagan Akun Standar

Dokumen analisa Bagan Akun Standar

Bagan Akun Standar

3. Jumlah laporan keuangan pemerintah daerah

Laporan keuangan pemerintah daerah

Data rekonsiliasi

4. Jumlah rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban APBD

Dokumen rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban APBD

Rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban APBD

5. Jumlah laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan terkait laporan keuangan

Laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan terkait laporan keuangan


6. Jumlah analisa rencana operasional sub bidang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Dokumen analisa rencana operasional sub bidang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD



: :

Analis Keuangan a. Melakukan analisa bahan penyusunan dan pemutakhiran kebijakan akuntansi konsolidasian ; b. Melakukan analisa bahan penyusunan dan pemutakhiran Bagan Akun Standar ; c. Melakukan analisa bahan pelaksanaan sistem akuntansi konsolidasian pemerintah daerah ; d. Melakukan analisa bahan pelaksanaan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ; e. Melakukan analisa bahan pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Pertanggung Jawaban APBD ; f. Melakukan analisa bahan pembinaan serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Sistem Akuntansi Konsolidasian Pemerintah Daerah ; g. Melakukan analisa bahan tanggapan dan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan terkait Laporan Keuangan ; h. Melakukan analisa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ; i. Memberikan supporting dan analisa penyusunan rencana operasional Sub bIdang Akuntansi Pertanggungjawaban dan Pelaksanaan APBD sebagai bahan acuan pelaksanaan kegiatan.


:



SUMBER DATA

2 1. Jumlah analisa kebijakan akuntansi konsolidasian

3 Dokumen analisa kebijakan akuntansi konsolidasian


2. Jumlah analisa Bagan Akun Standar

Dokumen analisa Bagan Akun Standar

Bagan Akun Standar



Data rekonsiliasi







6. Jumlah analisa rencana operasional sub bidang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Dokumen analisa rencana operasional sub bidang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD




: :

:

Pengolah Data a. Penyiapan, pengumpulan dan pengolahan data dan informasi bahan penyusunan dan pemutakhiran kebijakan akuntansi konsolidasian ; pengumpulan dan pengolahan data dan informasi bahan penyusunan dan pemutakhiran Bagan Akun Standar ; b. Penyiapan,

c. Penyiapan, pengumpulan dan pengolahan data dan informasi bahan pelaksanaan sistem akuntansi konsolidasian pemerintah daerah ; d. Penyiapan, pengumpulan dan pengolahan data dan informasi bahan pelaksanaan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah ; pengumpulan dan pengolahan data dan informasi bahan pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Penyiapan, e. Daerah f. Penyiapan, pengumpulan dan pengolahan data dan informasi bahan pembinaan serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Sistem Akuntansi Konsolidasian Pemerintah Daerah ; g. Penyiapan, pengumpulan dan pengolahan data dan informasi bahan tanggapan dan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan terkait Laporan Keuang h. Melakukan penyiapan bahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. INDIKATOR KINERJA UTAMA


SUMBER DATA

2 1. Jumlah olahan data kebijakan akuntansi konsolidasian

3 Dokumen kebijakan akuntansi konsolidasian


2. Jumlah olahan data Bagan Akun Standar

Dokumen Bagan Akun Standar

Bagan Akun Standar



Data rekonsiliasi









: :

:

Pengolah Data a. Penyiapan, pengumpulan dan pengolahan data dan informasi bahan penyusunan dan pemutakhiran kebijakan akuntansi konsolidasian ; pengumpulan dan pengolahan data dan informasi bahan penyusunan dan pemutakhiran Bagan Akun Standar ; b. Penyiapan,

c. Penyiapan, pengumpulan dan pengolahan data dan informasi bahan pelaksanaan sistem akuntansi konsolidasian pemerintah daerah ; d. Penyiapan, pengumpulan dan pengolahan data dan informasi bahan pelaksanaan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ; pengumpulan dan pengolahan data dan informasi bahan pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah e. Penyiapan, f. Penyiapan, pengumpulan dan pengolahan data dan informasi bahan pembinaan serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Sistem Akuntansi Konsolidasian Pemerintah Daerah ; g. Penyiapan, pengumpulan dan pengolahan data dan informasi bahan tanggapan dan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan terkait Laporan Keuang h. Melakukan penyiapan bahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. INDIKATOR KINERJA UTAMA


SUMBER DATA

2 1. Jumlah olahan data kebijakan akuntansi konsolidasian

3 Dokumen kebijakan akuntansi konsolidasian


2. Jumlah olahan data Bagan Akun Standar

Dokumen Bagan Akun Standar

Bagan Akun Standar



Data rekonsiliasi








:

2. Tugas : 3. Fungsi

:

Kepala Bidang Aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur Mengoordinasikan penyusunan kebijakan dan pedoman pengelolaan barang milik daerah serta melaksanakan pengelolaan barang milik daerah yang meliputi perencanaan kebutuhan, penganggaran, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, pemindah-tanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan kebijakan pengelolaan barang milik daerah serta petunjuk pelaksanaannya ; b. Pelaksanaan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Tuntutan Perbendaharaan-Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) ; c. Pelaksanaan koordinasi pembinaan pengelolaan barang milik daerah ; d. Pengoordinasian pelaksanaan administrasi barang milik daerah ; e. Pelaksanaan pelaporan pengelolaan barang milik daerah ; f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

SASARAN/ KINERJA UTAMA 1 Meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah



SUMBER DATA

2 1. Jumlah pengajuan penghapusan dan penjualan bongkaran gedung yang diproses

3 Pengajuan penghapusan dan penjualan bongkaran gedung yang diproses

4 Usulan Penghapusan

2. Jumlah pengajuan penghapusan dan penjualan kendaraan dinas yang diproses

Pengajuan penghapusan dan penjualan kendaraan dinas yang diproses

Usulan Penghapusan

3. Jumlah pengajuan penghapusan dan penjualan barang inventaris yang diproses

Pengajuan penghapusan dan penjualan barang inventaris yang diproses

Usulan Penghapusan

4. Jumlah penyelesaian administrasi TPTGR

Penyelesaian administrasi TPTGR

Dokumen TPTGR

5. Jumlah permohonan dan persetujuan sewa aset daerah yang diproses

Permohonan dan persetujuan sewa aset daerah yang diproses

Dokumen sewa aset

6. Jumlah permohonan pinjam pakai dan ijin pemakaian aset daerah yang diproses

Permohonan pinjam pakai dan ijin pemakaian aset daerah yang diproses

Dokumen pinjam pakai

7. Jumlah sertifikat aset tak bergerak yang diproses

Sertifikat aset tak bergerak yang diproses

Data pendukung sertifikat


: :

2. Tugas

Kepala Sub Bidang Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan a. Menyiapkan bahan penyusunan dan melaksanakan kebijakan terkait pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan serta petunjuk teknisnya ; b. Menyiapkan bahan pembinaan terkait pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan ; c. Menyiapkan bahan pengumpulan, menganalisis dan mengevaluasi usulan pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah ; d. Menyiapkan bahan pelaksanaan klarifikasi data barang milik daerah dalam rangka proses pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan ; e. Menyiapkan bahan pelaksanaan proses pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah ; f. Menyiapkan bahan pelaksanaan proses administrasi pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah ; g. Menyiapkan bahan konsep keputusan gubernur terkait pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah ; h. Menyiapkan bahan pelaksanaan proses penyelesaian administrasi TP-TGR dan melakukan pemantauan penyelesaian tanggungan TP-TGR ;

3. Fungsi

: SASARAN/ KINERJA UTAMA

1 Meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah

i. Menyiapkan bahan penyusunan konsep keputusan gubernur tentang TP-TGR ; j. Melaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. INDIKATOR KINERJA UTAMA


SUMBER DATA

2 1. Jumlah pengajuan penghapusan dan penjualan bongkaran gedung yang diproses

3 Pengajuan penghapusan dan penjualan bongkaran gedung yang diproses

4 Usulan Penghapusan

2. Jumlah pengajuan penghapusan dan penjualan kendaraan dinas yang diproses

Pengajuan penghapusan dan penjualan kendaraan dinas yang diproses

Usulan Penghapusan

3. Jumlah pengajuan penghapusan dan penjualan barang inventaris yang diproses

Pengajuan penghapusan dan penjualan barang inventaris yang diproses

Usulan Penghapusan

4. Jumlah penyelesaian administrasi TPTGR

Penyelesaian administrasi TPTGR

Dokumen TPTGR

5. Jumlah SKPD yang mengajukan permohonan persetujuan penghapusan aset daerah

SKPD yang mengajukan permohonan persetujuan penghapusan aset daerah

Usulan Penghapusan


: :

2. Tugas

Kepala Sub Bidang Penggunaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengamanan a. Menyiapkan bahan penyusunan dan melaksanakan kebijakan penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengamanan serta petunjuk teknisnya ; b. Menyiapkan bahan pembinaan terkait penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengamanan ; c. Menyiapkan bahan pengumpulan, menganalisis dan mengevaluasi usulan penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah ; d. Menyiapkan bahan pelaksanaan klarifikasi data barang milik daerah dalam rangka proses penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengamanan ; e. Menyiapkan bahan pelaksanaan proses perubahan status penggunaan barang milik daerah ; f. Menyiapkan bahan pelaksanaan proses administrasi penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengamanan fisik barang milik daerah ; g. Menyiapkan bahan pelaksanaan proses sewa, pinjam pakai, bangun serah guna, bangun guna serah, kerjasama pemanfaatan dan kerjasama penyediaan infrastruktur barang milik daerah ; h. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan pemeliharaan barang milik daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah agar kondisi fisik barang milik daerah tetap optimal ;

3. Fungsi



i. Menyiapkan bahan penyusunan konsep keputusan gubernur terkait penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah ; j. Melaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. INDIKATOR KINERJA UTAMA


SUMBER DATA

2 1. Jumlah pengalihan penggunaan aset antar OPD yang diproses

3 Pengalihan penggunaan aset antar OPD yang diproses

4 Usulan Pengalihan

2. Jumlah pemeliharaan dan pengamanan aset daerah yang ada di OPD

Pemeliharaan dan pengamanan aset daerah yang ada di OPD

Data patok tanah

3. Jumlah permohonan dan persetujuan sewa aset daerah yang diproses

Permohonan dan persetujuan sewa aset daerah yang diproses

Dokumen sewa aset

4. Jumlah permohonan pinjam pakai dan ijin pemakaian aset daerah yang diproses

Permohonan pinjam pakai dan ijin pemakaian aset daerah yang diproses


SASARAN/ KINERJA UTAMA 1

INDIKATOR KINERJA UTAMA 2 5. Jumlah permohonan kerjasama pemanfaatan/bagun guna serah/bangun serah guna aset daerah

PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN 3 Permohonan kerjasama pemanfaatan/bagun guna serah/bangun serah guna aset daerah

SUMBER DATA 4 Usulan kerjasama


: :

2. Tugas

Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan a. Menyiapkan bahan penyusunan dan melaksanakan kebijakan perencanaan, penatausahaan, inventarisasi, penilaian dan akuntansi barang milik daerah serta petunjuk teknisnya ; b. Menyiapkan bahan pembinaan terkait perencanaan, penatausahaan, inventarisasi, penilaian dan akuntansi barang milik daerah ; c. Menyiapkan bahan pengumpulan, menganalisis dan mengevaluasi usulan perencanaan dalam rangka penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD), perubahan RKBMD dan penyusunan RKBMD dalam kondisi darurat ; d. Menyiapkan bahan pelaksanaan klarifikasi data barang milik daerah dengan Perangkat Daerah dan instansi lain ; e. Menyiapkan bahan pengumpulan, menganalisis, mengevaluasi Laporan Mutasi Barang, Laporan Persediaan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dan Daftar Hasil Pemeliharaan Barang melalui kegiatan rekonsiliasi barang milik daerah dalam rangka penyusunan neraca ; f. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan penilaian barang milik daerah dalam rangka penatausahaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan ; g. Menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi sertifikasi dan penatausahaan data/dokumen kepemilikan barang milik daerah tak bergerak ; h. Menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan pedoman pengelolaan dan kebijakan penyusutan barang milik daerah ; i. Menyiapkan konsep keputusan gubernur tentang penetapan pejabat pengelola barang milik daerah ;

3. Fungsi



j. Menyiapkan bahan konsep Keputusan Gubernur terkait perencanaan, penatausahaan inventarisasi, penilaian dan akuntansi barang milik daerah ; k. Melaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. INDIKATOR KINERJA UTAMA


SUMBER DATA

2 1. Jumlah sertifikat aset tak bergerak yang diproses

3 Sertifikat aset tak bergerak yang diproses

4 Data pendukung sertifikasi

2. Jumlah laporan barang milik daerah yang disusun

Laporan barang milik daerah yang disusun dalam rangka penyusunan neraca

Berita acara rekonsiliasi

3. Jumlah dokumen naskah dinas yang berkaitan dengan perencanaan, penatusahaan dan penilaian aset

Dokumen naskah dinas yang berkaitan dengan perencanaan, penatusahaan dan penilaian aset

Surat dari SKPD maupun pihak lain


: :

2. Tugas

Analis Aset Daerah a. Melakukan pemeriksaan kelengkapan kendaraan b. Melayani pimpinnan dengan memberikan kendaraan yang siap pakai c. Melaksanakan perawatan kendaraan dinas

3. Fungsi



-

INDIKATOR KINERJA UTAMA 2 1. Pemeriksaan dan perawatan kendaraan

PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN 3 Instensitas perawatan kendaraan

SUMBER DATA 4 Dokumen perawatan kendaraan


: :

2. Tugas

Analis Aset Daerah a. Menyusun rencana operasional Sub Bidang Perencanaan, Penatausahaan dan Penilaian sebagai bahan acuan pelaksanaan kegiatan b. Menyusun perumusan kebijakan administrasi perencanaan, penatausahaan, inventarisasi, pengamanan dan akuntansi aset daerah berikut juklaknya c. Melaksanakan Konsultasi pembinaan perencanaan, penatausahaan, inventarisasi, pengamanan dan akuntansi aset daerah, (pedum, pergub pengelolaan barang, sistem aplikasi Simbada) kepada SKPD/Pemkab/Pemkot d. Melaksanakan Bimtek pembinaan perencanaan, penatausahaan, inventarisasi, pengamanan dan akuntansi aset daerah, (pedum, pergub pengelolaan barang, sistem aplikasi Simbada) kepada SKPD/Pemkab/Pemkot e. Melaksanakan pembinaan perencanaan, penatausahaan, inventarisasi, pengamanan dan akuntansi aset daerah, (pedum, pergub pengelolaan barang, sistem aplikasi Simbada) kepada SKPD/Pemkab/Pemkot f. Membantu pelaksanaan Laporan Mutasi Barang, Laporan Persediaan Barang, dan Laporan Hasil Pemeliharaan Barang melalui kegiatan rekonsiliasi aset dalam rangka penyusunan neraca g. Membantu pelaksanaan rapat pra sertifikasi dan mebantu pelaksanaan proses sertipikasi h. Menyusun naskah dinas terkait permintaan data aset, klarifikasi data aset, permohonan pertimbangan berkaitan perencanaan dan penatausahaan serta pengelolaan aset daerah i. Menganalisis naskah dinas terkait permintaan data aset, klarifikasi data aset, permohonan pertimbangan berkaitan perencanaan dan penatausahaan serta pengelolaan aset daerah

3. Fungsi



j. Melakukan klarifikasi data aset dengan kab/kota, instansi lain terkait P3D k. Menyusun Keputusan Gubernur tentang pengelola barang pada SKPD INDIKATOR KINERJA UTAMA


SUMBER DATA











: :

2. Tugas

Analis Aset Daerah a. Menyusun rencana operasional Sub Bidang Perencanaan, Penatausahaan dan Penilaian sebagai bahan acuan pelaksanaan kegiatan b. Menyusun perumusan kebijakan administrasi perencanaan, penatausahaan, inventarisasi, pengamanan dan akuntansi aset daerah berikut juklaknya c. Melaksanakan Konsultasi pembinaan perencanaan, penatausahaan, inventarisasi, pengamanan dan akuntansi aset daerah, (pedum, pergub pengelolaan barang, sistem aplikasi Simbada) kepada SKPD/Pemkab/Pemkot d. Melaksanakan Bimtek pembinaan perencanaan, penatausahaan, inventarisasi, pengamanan dan akuntansi aset daerah, (pedum, pergub pengelolaan barang, sistem aplikasi Simbada) kepada SKPD/Pemkab/Pemkot e. Melaksanakan Sosialisasi pembinaan perencanaan, penatausahaan, inventarisasi, pengamanan dan akuntansi aset daerah, (pedum, pergub pengelolaan barang, sistem aplikasi Simbada) kepada SKPD/Pemkab/Pemkot f. Melaksanakan tinjau lokasi pembinaan perencanaan, penatausahaan, inventarisasi, pengamanan dan akuntansi aset daerah, (pedum, pergub pengelolaan barang, sistem aplikasi Simbada) kepada SKPD/Pemkab/Pemkot g. Mengumpulkan, mengolah, Laporan Mutasi Barang, Laporan Persediaan Barang, dan Laporan Hasil Pemeliharaan Barang melalui kegiatan rekonsiliasi aset dalam rangka penyusunan neraca h. Membantu pelaksanaan rapat pra sertipikasi dan membantu pelaksanaan proses sertipikasi i. Menyusun naskah dinas terkait permintaan data aset, klarifikasi data aset, permohonan pertimbangan berkaitan perencanaan dan serta data pengelolaan aset kab/kota, daerah instansi lain terkait P3D j. penatausahaan Melakukan klarifikasi aset dengan

3. Fungsi



k. Mengklarifikasi data aset, terkait proses penggunaan dan pemanfaatan aset serta penghapusan dan pemindahtanganan asset INDIKATOR KINERJA UTAMA


SUMBER DATA








: :

2. Tugas

Analis Aset Daerah a. Menyusun rencana operasional Sub Bidang Perencanaan, Penatausahaan dan Penilaian sebagai bahan acuan pelaksanaan kegiatan b. Menyusun perumusan kebijakan administrasi perencanaan, penatausahaan, inventarisasi, pengamanan dan akuntansi aset daerah berikut juklaknya c. Melaksanakan Konsultasi pembinaan perencanaan, penatausahaan, inventarisasi, pengamanan dan akuntansi aset daerah, (pedum, pergub pengelolaan barang, sistem aplikasi Simbada) kepada SKPD/Pemkab/Pemkot d. Melaksanakan Bimtek pembinaan perencanaan, penatausahaan, inventarisasi, pengamanan dan akuntansi aset daerah, (pedum, pergub pengelolaan barang, sistem aplikasi Simbada) kepada SKPD/Pemkab/Pemkot e. Melaksanakan Sosialisasi pembinaan perencanaan, penatausahaan, inventarisasi, pengamanan dan akuntansi aset daerah, (pedum, pergub pengelolaan barang, sistem aplikasi Simbada) kepada SKPD/Pemkab/Pemkot f. Melaksanakan tinjau lokasi pembinaan perencanaan, penatausahaan, inventarisasi, pengamanan dan akuntansi aset daerah, (pedum, pergub pengelolaan barang, sistem aplikasi Simbada) kepada SKPD/Pemkab/Pemkot g. Mengumpulkan, mengolah, Laporan Mutasi Barang, Laporan Persediaan Barang, dan Laporan Hasil Pemeliharaan Barang melalui kegiatan rekonsiliasi aset dalam rangka penyusunan neraca h. Melakukan analisa dan pengolahan data agar tersistematis dalam aplikasi database aset daerah dalam rangka pelaksanaan proses administrasi penatusahaan aset i. Membantu pelaksanaan rapat pra sertipikasi dan membantu pelaksanaan proses sertipikasi j. Menyusun naskah dinas terkait permintaan data aset, klarifikasi data aset, permohonan pertimbangan berkaitan perencanaan dan penatausahaan serta pengelolaan aset daerah k. Melakukan klarifikasi data aset dengan kab/kota, instansi lain terkait P3D

3. Fungsi



l. Mengklarifikasi data aset, terkait proses penggunaan dan pemanfaatan aset serta penghapusan dan pemindahtanganan asset INDIKATOR KINERJA UTAMA


SUMBER DATA







SASARAN/ KINERJA UTAMA 1

INDIKATOR KINERJA UTAMA 2 3. Jumlah dokumen naskah dinas yang berkaitan dengan perencanaan, penatusahaan dan penilaian aset

PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN 3 Dokumen naskah dinas yang berkaitan dengan perencanaan, penatusahaan dan penilaian aset

SUMBER DATA 4 Surat dari SKPD maupun pihak lain


: :

2. Tugas

Analis Aset Daerah a. Menyusun rencana operasional Sub Bidang Perencanaan, Penatausahaan dan Penilaian sebagai bahan acuan pelaksanaan kegiatan b. Menyusun perumusan kebijakan administrasi perencanaan, penatausahaan, inventarisasi, pengamanan dan akuntansi aset daerah berikut juklaknya c. Melaksanakan Konsultasi pembinaan perencanaan, penatausahaan, inventarisasi, pengamanan dan akuntansi aset daerah, (pedum, pergub pengelolaan barang, sistem aplikasi Simbada) kepada SKPD/Pemkab/Pemkot d. Melaksanakan Bimtek pembinaan perencanaan, penatausahaan, inventarisasi, pengamanan dan akuntansi aset daerah, (pedum, pergub pengelolaan barang, sistem aplikasi Simbada) kepada SKPD/Pemkab/Pemkot e. Melaksanakan Sosialisasi pembinaan perencanaan, penatausahaan, inventarisasi, pengamanan dan akuntansi aset daerah, (pedum, pergub pengelolaan barang, sistem aplikasi Simbada) kepada SKPD/Pemkab/Pemkot f. Melaksanakan tinjau lokasi pembinaan perencanaan, penatausahaan, inventarisasi, pengamanan dan akuntansi aset daerah, (pedum, pergub pengelolaan barang, sistem aplikasi Simbada) kepada SKPD/Pemkab/Pemkot g. Mengumpulkan, mengolah, Laporan Mutasi Barang, Laporan Persediaan Barang, dan Laporan Hasil Pemeliharaan Barang melalui kegiatan rekonsiliasi aset dalam rangka penyusunan neraca h. Melakukan pengamanan administratif terhadap aset tak bergerak berupa dokumen i. Menyusun naskah dinas terkait permintaan data aset, klarifikasi data aset, permohonan pertimbangan berkaitan perencanaan dan serta data pengelolaan aset kab/kota, daerah instansi lain terkait P3D j. penatausahaan Melakukan klarifikasi aset dengan

3. Fungsi





SUMBER DATA











: :

2. Tugas


3. Fungsi





SUMBER DATA











: :

2. Tugas


3. Fungsi





SUMBER DATA











: :

2. Tugas

Analis Aset Daerah a. Menyusun rencana operasional Sub Bidang Penggunaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengamanan sebagai bahan acuan pelaksanaan kegiatan khusus pengamanan dan sewa aset daerah b. Melaksanakan, pengumpulan, menganalisis dan mengevaluasi pengamanan aset yang ada di 68 OPD ; c. Memproses permohonan sewa aset daerah dari 32 OPD dilingkungan Pemprov Jatim ; d. Membantu proses permohonan pinjam pakai aset daerah dari 32 OPD dilingkungan Pemprov Jatim ; e. Menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi pemanfaatan dan pengamanan aset daerah ; f. Memproses permohonan persetujuan sewa aset yang dilaksanakan OPD ; g. Melaksanakan pembinaan pemanfaatan dan pengamanan aset daerah kepada OPD/Pemkab/Pemkota dalam bentuk konsultasi ; h. Melaksanakan pembinaan pemanfaatan dan pengamanan aset daerah kepada OPD/Pemkab/Pemkota dalam bentuk bimbingan teknis dan sosialisasi ; i. Melaksanakan pembinaan pemanfaatan dan pengamanan aset daerah kepada OPD/Pemkab/Pemkota dalam bentuk tinjau lokasi ;

3. Fungsi



j. Melakukan persiapan, pelaksanaan dan penyelesaian sertifikasi aset daerah. INDIKATOR KINERJA UTAMA


SUMBER DATA

2 1. Jumlah permohonan sewa aset daerah yang diproses

3 Permohonan sewa aset daerah yang diproses

4 Dokumen sewa aset

2. Jumlah permohonan pinjam pakai aset daerah yang diproses

Permohonan pinjam pakai aset daerah yang diproses


3. Jumlah laporan hasil pemantauan, evaluasi pemanfaatan dan pengamanan aset daerah

Laporan hasil pemantauan, evaluasi pemanfaatan dan pengamanan aset daerah

Laporan hasil evaluasi

4. Jumlah permohonan persetujuan sewa aset daerah yang dilaksanakan OPD

Permohonan persetujuan sewa aset daerah yang dilaksanakan OPD

Usulan sewa aset dari SKPD


: :

2. Tugas

Analis Aset Daerah a. Menyusun rencana operasional Sub Bidang Penggunaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengamanan sebagai bahan acuan pelaksanaan kegiatan khusus pengamanan dan pinjam pakai aset ; b. Melaksanakan, pengumpulan, menganalisis dan mengevaluasi pengamanan aset yang ada di 68 OPD ; c. Memproses permohonan sewa aset daerah dari 32 OPD dilingkungan Pemprov Jatim ; d. Membantu proses permohonan pinjam pakai aset daerah dari 68 OPD dilingkungan Pemprov Jatim ; e. Menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi pemanfaatan dan pengamanan aset daerah ; f. Memproses permohonan persetujuan ijin pemakaian aset daerah ; g. Melaksanakan pembinaan pemanfaatan dan pengamanan aset daerah kepada OPD/Pemkab/Pemkota dalam bentuk konsultasi ; h. Melaksanakan pembinaan pemanfaatan dan pengamanan aset daerah kepada OPD/Pemkab/Pemkota dalam bentuk bimbingan teknis dan sosialisasi ; i. Melaksanakan pembinaan pemanfaatan dan pengamanan aset daerah kepada OPD/Pemkab/Pemkota dalam bentuk tinjau lokasi ;

3. Fungsi





SUMBER DATA

2 1. Jumlah permohonan sewa aset daerah yang diproses

3 Permohonan sewa aset daerah yang diproses

4 Dokumen sewa aset

2. Jumlah permohonan pinjam pakai aset daerah yang diproses

Permohonan pinjam pakai aset daerah yang diproses


3. Jumlah laporan hasil pemantauan, evaluasi pemanfaatan dan pengamanan aset daerah

Laporan hasil pemantauan, evaluasi pemanfaatan dan pengamanan aset daerah


4. Jumlah permohonan persetujuan ijin pemakaian aset daerah

Permohonan persetujuan ijin pemakaian aset daerah

Usulan ijin pemakaian aset daerah


: :

2. Tugas

Analis Aset Daerah a. Menyusun rencana operasional Sub Bidang Penggunaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengamanan sebagai bahan acuan pelaksanaan kegiatan khusus penggunaan dan pemeliharaan aset daerah b. Melaksanakan, pengumpulan, menganalisis dan mengevaluasi pemeliharaan aset daerah yang ada di 68 OPD ; c. Memproses permohonan penggunaan aset daerah dari 68 OPD dilingkungan Pemprov Jatim ; d. Membantu proses permohonan pemeliharaan aset daerah dari 68 OPD dilingkungan Pemprov Jatim ; e. Menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi penggunaan dan pemanfaatan aset daerah ; f. Membantu proses permohonan persetujuan sewa dan pinjam pakai aset daerah yang dilaksanakan OPD ; g. Melaksanakan pembinaan penggunaan dan pemeliharaan aset daerah kepada OPD/Pemkab/Pemkota dalam bentuk konsultasi ; h. Melaksanakan pembinaan penggunaan dan pemeliharaan aset daerah kepada OPD/Pemkab/Pemkota dalam bentuk bimbingan teknis dan sosialisasi ; i. Melaksanakan pembinaan penggunaan dan pemeliharaan aset daerah kepada OPD/Pemkab/Pemkota dalam bentuk tinjau lokasi ;

3. Fungsi





SUMBER DATA

2 1. Jumlah permohonan penggunaan aset daerah yang diproses

3 Permohonan penggunaan aset daerah yang diproses

4 Usulan penggunaan aset

2. Jumlah permohonan pemeliharaan aset daerah yang diproses

Permohonan pemeliharaan aset daerah yang diproses

Usulan pemeliharaan aset

3. Jumlah laporan hasil pemantauan, evaluasi penggunaan dan pemanfaatan

Laporan hasil pemantauan, evaluasi penggunaan dan pemanfaatan


4. Jumlah permohonan persetujuan sewa dan pinjam pakai aset daerah

Permohonan persetujuan sewa dan pinjam pakai aset daerah

Usulan sewa dan pinjam pakai aset


: :

2. Tugas

Pengolah Data a. Menyusun rencana operasional Sub Bidang Penggunaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengamanan sebagai bahan acuan pelaksanaan kegiatan khusus penggunaan dan pemeliharaan aset daerah b. Melaksanakan, pengumpulan, menganalisis dan mengevaluasi data penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengamanan aset daerah yang ada di 68 OPD ;

3. Fungsi



c. Memproses permohonan penggunaan aset daerah dari 68 OPD dilingkungan Pemprov Jatim ; d. Membantu proses permohonan pemeliharaan aset daerah dari 68 OPD dilingkungan Pemprov Jatim ; e. Melaksanakan pembinaan pemanfaatan aset daerah kepada OPD/Pemkab/Pemkota dalam bentuk tinjau lokasi ; f. Melaksanakan pembinaan pemanfaatan aset daerah kepada OPD/Pemkab/Pemkota dalam bentuk konsultasi ; g. Melakukan persiapan, pelaksanaan dan penyelesaian sertifikasi aset daerah ; h. Menghimpun hasil Berita Acara dan SK terkait dengan penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengamanan ; i. Menghimpun model DK dan SKP tahunan dalam lingkup bidang aset. INDIKATOR KINERJA UTAMA


SUMBER DATA

2 1. Jumlah permohonan penggunaan aset daerah yang diproses

3 Permohonan penggunaan aset daerah yang diproses

4 Usulan penggunaan aset

2. Jumlah permohonan pemeliharaan aset daerah yang diproses

Permohonan pemeliharaan aset daerah yang diproses

Usulan pemeliharaan aset

3. Jumlah dokumen berita acara dan SK terkait dengan penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengamanan

Dokumen berita acara dan SK terkait dengan penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengamanan

Berita Acara


: :

2. Tugas

Analis Aset Daerah a. Menyusun rencana operasional Sub Bidang Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan sebagai bahan acuan pelaksanaan kegiatan ; b. Memproses penyelesaian administrasi TP-TGR ; c. Memproses pemantauan dan penyelesaian tanggungan TP-TGR ; d. Meneliti dan menyempurnakan konsep naskah dinas yang berkaitan dengan hal penghapusan dan pemindahtanganan aset daerah ; e. Melaksanakan pembinaan penghapusan dan pemindahtanganan aset daerah kepada OPD/Pemkab/Pemkota dalam bentuk konsultasi ; f. Melaksanakan pembinaan penghapusan dan pemindahtanganan aset daerah kepada OPD/Pemkab/Pemkota dalam bentuk bimbingan teknis ; g. Melaksanakan pembinaan penghapusan dan pemindahtanganan aset daerah kepada OPD/Pemkab/Pemkota dalam bentuk sosialisasi ; h. Melaksanakan pembinaan penghapusan dan pemindahtanganan aset daerah kepada OPD/Pemkab/Pemkota dalam bentuk tinjau lokasi.

3. Fungsi





SUMBER DATA

2 1. Jumlah penyelesaian administrasi TPTGR

3 Penyelesaian administrasi TPTGR

4 Dokumen TP-TGR

2. Jumlah dokumen naskah dinas yang berkaitan dengan penghapusan dan pemindahtanganan aset daerah

Dokumen naskah dinas yang berkaitan dengan penghapusan dan pemindahtanganan aset daerah

Naskah Dinas


: :

2. Tugas

Analis Aset Daerah a. Menyusun rencana operasional Sub Bidang Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan sebagai bahan acuan pelaksanaan kegiatan ; b. Memproses permohonan persetujuan penghapusan aset daerah yang dilaksanakan SKPD ; c. Meneliti dan menyempurnakan naskah dinas yang berkaitan dengan hal penghapusan dan pemindahtanganan aset daerah ; d. Melaksanakan pembinaan penghapusan dan pemindahtanganan aset daerah kepada OPD/Pemkab/Pemkota dalam bentuk konsultasi ; e. Melaksanakan pembinaan penghapusan dan pemindahtanganan aset daerah kepada OPD/Pemkab/Pemkota dalam bentuk bimbingan teknis ; f. Melaksanakan pembinaan penghapusan dan pemindahtanganan aset daerah kepada OPD/Pemkab/Pemkota dalam bentuk sosialisasi ; g. Melaksanakan pembinaan penghapusan dan pemindahtanganan aset daerah kepada OPD/Pemkab/Pemkota dalam bentuk tinjau lokasi.

3. Fungsi





SUMBER DATA

2 1. Jumlah SKPD yang mengajukan permohonan persetujuan penghapusan aset daerah

3 SKPD yang mengajukan permohonan persetujuan penghapusan aset daerah

4 Usulan penghapusan aset



Naskah Dinas


: :

2. Tugas

Analis Aset Daerah a. Menyusun rencana operasional Sub Bidang Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan sebagai bahan acuan pelaksanaan kegiatan ; b. Memproses hibah, tukar menukar, dan pelepasan aset tetap tak bergerak ; c. Meneliti dan menyempurnakan naskah dinas yang berkaitan dengan hal penghapusan dan pemindahtanganan aset daerah ; d. Melaksanakan pembinaan penghapusan dan pemindahtanganan aset daerah kepada OPD/Pemkab/Pemkota dalam bentuk konsultasi ; e. Melaksanakan pembinaan penghapusan dan pemindahtanganan aset daerah kepada OPD/Pemkab/Pemkota dalam bentuk bimbingan teknis ; f. Melaksanakan pembinaan penghapusan dan pemindahtanganan aset daerah kepada OPD/Pemkab/Pemkota dalam bentuk sosialisasi ; g. Melaksanakan pembinaan penghapusan dan pemindahtanganan aset daerah kepada OPD/Pemkab/Pemkota dalam bentuk tinjau lokasi.

3. Fungsi





2 1. Jumlah hibah, tukar menukar dan pelepasan aset tetap tak bergerak

3 Hibah, tukar menukar dan pelepasan aset tetap tak bergerak



SUMBER DATA 4 Dokumen hibah

Naskah Dinas


: :

2. Tugas

Analis Aset Daerah a. Menyusun rencana operasional Sub Bidang Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan sebagai bahan acuan pelaksanaan kegiatan ; b. Memproses penyelesaian administrasi TP-TGR ; c. Memproses pemantauan dan penyelesaian tanggungan TP-TGR ; d. Meneliti dan menyempurnakan konsep naskah dinas yang berkaitan dengan hal penghapusan dan pemindahtanganan aset daerah ; e. Melaksanakan pembinaan penghapusan dan pemindahtanganan aset daerah kepada OPD/Pemkab/Pemkota dalam bentuk konsultasi ; f. Melaksanakan pembinaan penghapusan dan pemindahtanganan aset daerah kepada OPD/Pemkab/Pemkota dalam bentuk bimbingan teknis ; g. Melaksanakan pembinaan penghapusan dan pemindahtanganan aset daerah kepada OPD/Pemkab/Pemkota dalam bentuk sosialisasi ; h. Melaksanakan pembinaan penghapusan dan pemindahtanganan aset daerah kepada OPD/Pemkab/Pemkota dalam bentuk tinjau lokasi.

3. Fungsi





SUMBER DATA

2 1. Jumlah penyelesaian administrasi TPTGR

3 Penyelesaian administrasi TPTGR

4 Dokumen TP-TGR



Naskah Dinas


: :

2. Tugas

Pengolah Data a. Menyusun rencana operasional Sub Bidang Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan sebagai bahan acuan pelaksanaan kegiatan ; b. Memproses penghapusan dan penjualan barang inventaris ; c. Melakukan koordinasi pelaksanaan pengamanan administratif terhadap aset tak bergerak berupa sertifikasi tanah (menguoayakan data pendukung, memproses sertifikasi) ; d. Meneliti dan menyempurnakan konsep naskah dinas yang berkaitan dengan hal penghapusan dan pemindahtanganan aset daerah ; e. Melaksanakan pembinaan penghapusan dan pemindahtanganan aset daerah kepada OPD/Pemkab/Pemkota dalam bentuk konsultasi ; f. Melaksanakan pembinaan penghapusan dan pemindahtanganan aset daerah kepada OPD/Pemkab/Pemkota dalam bentuk bimbingan teknis ; g. Melaksanakan pembinaan penghapusan dan pemindahtanganan aset daerah kepada OPD/Pemkab/Pemkota dalam bentuk sosialisasi ; h. Melaksanakan pembinaan penghapusan dan pemindahtanganan aset daerah kepada OPD/Pemkab/Pemkota dalam bentuk tinjau lokasi.

3. Fungsi





SUMBER DATA

2 1. Jumlah penghapusan dan penjualan barang inventaris yang diproses

3 Penghapusan dan penjualan barang inventaris yang diproses

4 Usulan penghapusan

2. Jumlah aset tak bergerak yang diupayakan data pendukung untuk proses sertifikasi

Aset tak bergerak yang diupayakan data pendukung untuk proses sertifikasi

Data pendukung sertifikasi



Naskah Dinas


: :

2. Tugas

Pengolah Data a. Menyusun rencana operasional Sub Bidang Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan sebagai bahan acuan pelaksanaan kegiatan ; b. Memproses penghapusan dan penjualan barang inventaris ; c. Melakukan koordinasi pelaksanaan pengamanan administratif terhadap aset tak bergerak berupa sertifikasi tanah (menguoayakan data pendukung, memproses sertifikasi) ; d. Meneliti dan menyempurnakan konsep naskah dinas yang berkaitan dengan hal penghapusan dan pemindahtanganan aset daerah ; e. Melaksanakan pembinaan penghapusan dan pemindahtanganan aset daerah kepada OPD/Pemkab/Pemkota dalam bentuk konsultasi ; f. Melaksanakan pembinaan penghapusan dan pemindahtanganan aset daerah kepada OPD/Pemkab/Pemkota dalam bentuk bimbingan teknis ; g. Melaksanakan pembinaan penghapusan dan pemindahtanganan aset daerah kepada OPD/Pemkab/Pemkota dalam bentuk sosialisasi ; h. Melaksanakan pembinaan penghapusan dan pemindahtanganan aset daerah kepada OPD/Pemkab/Pemkota dalam bentuk tinjau lokasi.

3. Fungsi





SUMBER DATA

2 1. Jumlah penghapusan dan penjualan barang inventaris yang diproses

3 Penghapusan dan penjualan barang inventaris yang diproses

4 Usulan penghapusan

2. Jumlah aset tak bergerak yang diupayakan data pendukung untuk proses sertifikasi

Aset tak bergerak yang diupayakan data pendukung untuk proses sertifikasi

Data pendukung sertifikasi



Naskah Dinas


:

2. Tugas : 3. Fungsi

:

Kepala UPT Laboratorium Pengelolaan Keuangan Daerah Melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang teknis pengelolaan keuangan daerah yaitu memberikan ketrampilan dan/atau penguasaan teknis serta pengembangan wawasan, pemahaman dan pola pikir untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah a. Penyelenggaraan program dan proses kegiatan laboratorium pengelolaan keuangan ; b. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas UPT ; c. Pelaksanaan proses kegiatan laboratorium pengelolaan keuangan bagi Sumber Daya Manusia di lingkungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota serta Desa/Kelurahan dan masyarakat ; d. Pelaksanaan penyediaan tenaga pengajar/pendamping proses kegiatan laboratorium pengelolaan keuangan ; e. Pelaksanaan penilaian pemahaman tentang perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengevaluasian keuangan ; f. Pelaksanaan pelayanan konsultasi dan konsultansi teknis pengelolaan keuangan (clinic center) ; g. Pelaksanaan pendampingan dalam menjalankan pengelolaan keuangan daerah ; h. Pengembangan basis data keuangan ; i. Pelaksanaan analisis kebijakan fiskal daerah ; j. Pengembangan sarana prasarana dan infrastruktur pendukung ; k. Pelaksanaan kerjasama dengan akademis, Perangkat Daerah, dan lembaga/pihak ketiga di bidang teknis pengelolaan keuangan ; l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

SASARAN/ KINERJA UTAMA 1 Tersusunnya kerjasama bersama akademisi, SKPDdan lembaga teknis lainnya dalam hal pengembangan modul pembelajaran UPT LPKD Tersusunnya sistem informasi dan komunikasi pengelolaan keuangan daerah Provinsi Jawa Timur Terlaksananya pendampingan teknis pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Jawa Timur

INDIKATOR KINERJA UTAMA 2 1. Presentase hasil kerjasama bersama akademisi, SKPD dan Lembaga tekhnis lainnya dalam hal pengembangan modul pembelajaran UPT LPKD 2. Persentase peningkatan informasi Teknologi Informasi dan Komunikasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Website UPT LPKD 3. Presentase meningkatnya permintaan pendampingan teknis pengelolaan kuangan daerah di Provinsi Jawa Timur

PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN 3 Jumlah realisasi hasil kerjasama bersama akademisi dll Jumlah rencana kerjasama bersama akademisi dll

SUMBER DATA 4 Modul pembelajaran

X

100%

Jumlah pengunjung website tahun ini dikurangi tahun lalu

Data pengunjung pada web X

100%

Jumlah pengunjung website tahun lalu Jumlah pendampingan teknis tahun ini dikurangi tahun lalu

Daftar hadir X

Jumlah pendampingan teknis tahun lalu

100%


:

Kepala Seksi Perencanaan dan Program UPT Laboratorium Pengelolaan Keuangan Daerah BPKAD Prov. Jatim

2. Tugas

:

3. Fungsi

:

a. Menyusunan Rencana Kerja UPT ; b. Menghimpun bahan dalam rangka perencanaan program, kegiatan dan anggaran UPT ; c. Menyusun instrument pengumpulan, penyusunan, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi pengelolaan keuangan ; d. Menghimpun, mengolah, menyusun dan menyajikan basis data keuangan ; e. Mengendalikan pelaksanaan program UPT ; f. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan program UPT ; g. Menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan program untuk rencana tindak lanjut perencanaan dan program kerja lanjutan ; h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT LPKD. -



1 Tecapainya tertib Program dan kegiatan UPT LPKD Provinsi Jawa Timur

2 1. Persentase kecukupan belanja operasional pelaksanaan program dan kegiatan UPT LPKD

Tercapainya Pelayanan Pusat Data Base Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur

2. Persentase meningkatnya pengunjung/pengguna basis data keuangan yang dapat dilayani

Tercapainya sistem informasi dan komunikasi pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur

3. Persentase meningkatnya Jumlah pengunjung di Website UPT LPKD

PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN 3 Jumlah realisasi anggaran belanja Jumlah anggaran belanja Jumlah pengunjung basis data keuangan yang dilayani tahun ini dikurangi tahun lalu Jumlah pengunjung basis data keuangan yang dilayani tahun lalu

4 Persentase meningkatnya informasi Teknologi Informasi dan Komunikasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Website UPT LPKD

4 Dokumen AK-18 X

100%

x

100%

Grafik Trend pengunjung basis data keuangan yang dilayani

x

100%

Grafik Trend pengunjung Website UPT LPKD

Jumlah Pengunjung Website UPT LPKD tahun ini dikurangi tahun lalu Jumlah Pengunjung Website UPT LPKD tahun lalu Jumlah informasi tentang pengelolaan keuangan daerah pada website tahun ini dikurangi tahun lalu Jumlah informasi tentang pengelolaan keuangan daerah pada website tahun lalu

SUMBER DATA

Upload informasi pengelolaan keuangan daerah x

100%


:

Kepala sub bagian Tata Usaha UPT. Laboratorium Pengelolaan Keuangan Daerah (LPKD)

2. Tugas

:

a. Melaksanakan pengelolaan tata persuratan dan kearsipan ; b. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian ; c. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan ; d. Melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor ;

3. Fungsi

SASARAN / KINERJA UTAMA 1 Terwujudnya tertib administrasi suratmenyurat di UPT LPKD Provinsi Jawa Timur

:

e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT. -

INDIKATOR KINERJA UTAMA 2 1. Persentase distribusi surat menyurat tepat waktu

PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN 3 Jumlah surat menyurat yang didistribusikan tepat waktu

SUMBER DATA 4 - Aplikasi dokumen/surat (e-surat) - Buku manual surat masuk/keluar

X

100%

Jumlah surat menyurat yang masuk 2. Persentase surat keluar dan masuk tercatat dengan baik dan benar pada aplikasi SMS (Sistem Manajemen Surat) Terwujudnya tertib administrasi kepegawaian

Terwujudnya pengelolaan tata kerasipan yang baik di UPT LPKD

Terwujudnya tertib administrasi sarana dan perlengkapan kantor (aset)

3. Persentase meningkatnya kedisiplinan pegawai melalui rekap review absensi pegawai 4. Persentase pengelolaan arsip baik in aktif maupun statis sesuai pola kearsipan agar mudah dan cepat ditemukan apabila diperlukan 5. Persentase tercatatnya sarana perlengkapan dan Peralatan kantor

Jumlah surat keluar dan masuk yang tercatat pada aplikasi SMS Jumlah surat keluar dan masuk Jumlah pegawai disiplin tahun ini dikurangi tahun lalu

X

100% Rekap Absensi Mingguan / Bulanan

X

100%

Jumlah pegawai disiplin tahun lalu Jumlah dokumen arsip yang tertata dengan baik dan teratur

Dokumen arsip UPT LPKD X

100%

Jumlah arsip pada UPT LPKD Jumlah sarana perlengkapan dan peralatan kantor yang tercatat Jumlah sarana perlengkapan dan peralatan kantor

6. Persentase pemeliharaan gedung tempat kerja melalui pengecekan berkala

- Aplikasi e-Surat

Aplikasi Simbada X

100%

Luas gedung kantor yang dipelihara Jumlah luas kantor UPT LPKD

X

100%

Pengecekan berkala gedung tempat kerja

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 1.

Jabatan

:

Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas SDM

2.

Tugas

:

a. Menyusun rencana dan jadwal untuk kegiatan pengembangan SDM di bidang teknis keuangan b. Menyiapkan bahan penyelenggaraan pengembangan Sumber Daya Manusia di bidang teknis keuangan c. Menyiapkan bahan pengkoordinasian dan perikatan kerjasama dengan akademis, perangkat daerah dan lembaga teknis lainya d. Melaksanakan pelayanan konsultasi dan konsultansi teknis operasional pengelolaan keuangan e. Melaksanakan pelayanan pendampingan bagi Sumber Daya Manusia di lingkungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan dalam menjalankan pengelolaan keuangandari basis data keuangan f. Desa/Kelurahan Menyusun analisis kebijakan fiskal daerah yang bersumber

3.

g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT : -

Fungsi SASARAN/ KINERJA UTAMA 1 Tersusunya rencana kebutuhan peningkatan kapasitas SDM Pengelolaan Keuangan Daerah

INDIKATOR KINERJA UTAMA 2 1. Jumlah rencana dan jadwal pelatihan pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan 2. Jumlah bahan/modul penyelenggaraan pelatihan pengelolaan keuangan daerah tersusun sesuai jadwal


1.

4 Persentase peningkatan hasil pemahaman peserta pelatihan keuangan dari pre test s/d post test 5 Persentase hasil pengerjaan peserta pelatihan pada studi kasus meningkat

3 Jadwal pelatihan pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan

2. Bahan/modul pelatihan pengelolaan keuangan daerah yang disusun

3. Jumlah narasumber pengelolaan 3. keuangan daerah tersusun sesuai bidang kompetensi masing-masing Meningkatnya kapasitas SDM pengelola Keuangan Daerah pada SKPD Provinsi Jawa Timur

SUMBER DATA

Narasumber pengelolaan keuangan daerah yang disusun sesuai bidang kompetensi masing-masing

4 Jadwal pelatihan

Bahan penyelenggaraan pelatihan

Daftar narasumber pengelolaan keuangan daerah

Nilai post test X

100%

Hasil Pre test dan Post test

X

100%

Hasil studi kasus

Nilai pre test Nilai studi kasus pada post test Nilai studi kasus pada pre test




1 Tersusunya kerjasama bersama akademisi, SKPD dan Lembaga tekhnis lainnya dalam hal pengembangan modul pembelajaran UPT LPKD

2 6. Persentase hasil kerjasama bersama akademisi, SKPD dan Lembaga tekhnis lainnya dalam hal pengembangan modul pembelajaran UPT LPKD meningkat

3 Jumlah hasil kerjasama bersama akademisi, SKPD dan Lembaga tekhnis lainnya tahun ini dikurangi tahun lalu

Tersusunnya analisis pelaksanaan Training of Trainer (ToT)

7. Persentase meningkatnya hasil pelaksanaan ToT di Provinsi Jawa Timur

Jumlah pelaksanaan ToT di Provinsi Jawa Timur tahun berjalan dikurangi tahun lalu Jumlah pelaksanaan ToT di Provinsi Jawa Timur tahun lalu

Jumlah hasil kerjasama bersama akademisi, SKPD dan Lembaga tekhnis lainnya tahun lalu

SUMBER DATA 4 Hasil kerjasama bersama akademisi, SKPD dan Lembaga tekhnis lainnya

X

100%

X

100%

Hasil pelaksanaan Training Of Trainer


:

Analis Peningkatan Kapasitas SDM

2. Tugas

:

a. Menganalisa kebutuhan peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang pengelola keuangan daerah ; b. Menganalisa rencana dan jadwal kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia ; c. Menganalisa bahan modul untuk penyelenggaran pelatihan pengelolaan keuangan daerah di LPKD ; d. Menganalisa pemilihan narasumber untuk penyelenggaran pelatihan pengelolaan keuangan daerah di LPKD ; e. Melakukan analisis hasil penilaian atau pemahaman peserta pelatihan ; f. Menganalisa bahan pengkoordinasian dan perikatan kerjasama dengan akademis, SKPD dan lembaga tekhnis lainnya ; g. Menyusun laporan pelayanan pendampingan bagi Sumber Daya Manusia di lingkungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Desa/Kelurahan dalam menjalankan pengelolaan keuangan ; h. Melakukan analisis hasil kegiatan pelaksanaan Focus Group Discussion ; i. Melakukan analisis hasil pelaksanaan Training Of Trainer UPT LPKD. j. Melakukan analisis pengembangan modul untuk kegiatan peningkatan kapasitas SDM ; k. Melakukan analisis dalam hal kajian pengelolaan keuangan daerah ; : -

3. Fungsi SASARAN/ KINERJA UTAMA 1 Tersusunya analisa rencana kebutuhan peningkatan kapasitas SDM Pengelolaan Keuangan Daerah



SUMBER DATA

2 1. Jumlah analisa rencana dan jadwal pelatihan pengelolaan keuangan daerah tepat waktu

3 Analisa rencana dan jadwal pelatihan pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan

4 Jadwal pelatihan

2. Jumlah analisa modul penyelenggaraan pelatihan pengelolaan keuangan Daerah dari pelatihan sebelumnya

Analisa modul penyelenggaraan pelatihan pengelolaan keuangan Daerah dari pelatihan sebelumnya

Bahan penyelenggaraan pelatihan/Modul

3. Jumlah narasumber pengelolaan keuangan daerah tersusun sesuai bidang kompetensi masing-masing

Narasumber pengelolaan keuangan daerah tersusun sesuai bidang kompetensi masingmasing

Daftar narasumber pengelolaan keuangan daerah

Tersusunya bahan untuk pelaksanaan 4. Jumlah bahan kerjasama bersama akademisi, Kerjasama bersama dengan akademisi, SKPD dan Lembaga tekhnis lainnya dalam hal SKPD dan Lembaga tekhnis lainnya dalam pengembangan modul pembelajaran UPT hal pengembangan modul pembelajaran LPKD UPT LPKD

Jumlah bahan kerjasama bersama akademisi, SKPD dan Lembaga tekhnis lainnya dalam hal pengembangan modul pembelajaran UPT LPKD

Hasil kerjasama bersama akademisi, SKPD dan Lembaga tekhnis lainnya tahun sebelumnya

Terlaksananya pendampingan pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Jawa Timur

Analisis kegiatan pelaksanaan pendampingan pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Jawa Timur

Hasil pendampingan

5. Jumlah analisis kegiatan pelaksanaan pendampingan pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Jawa Timur

SASARAN/ KINERJA UTAMA 1 Tersusunnya analisis hasil kegiatan FGD

INDIKATOR KINERJA UTAMA 2 6. Jumlah Output Hasil Kegiatan Pelaksanaan FGD

PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN 3 Jumlah Output Hasil Kegiatan Pelaksanaan FGD

SUMBER DATA 4 Hasil Notulen kegiatan Focus Group Discussion


:

Pengolah Data

2. Tugas

:

a. Memverifikasi dan mengolah kebutuhan peningkatan kapasitas SDM di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah b. Mempersiapkan dan mengolah bahan terkait rencana dan jadwal bimbingan teknis pengelolaan keuangan daerah c. Mempersiapkan dan mengolah bahan serta berkordinasi dengan akademis, SKPD, Narasumber dan Peserta d. Menyiapkan dan mengolah data terkait kajian pengelolaan keuangan daerah e. Menyiapkan dan mengolah bahan terkait pengembangan modul untuk kegiatan peningkatan kapasitas SDM f. Menyiapkan dan mengolah bahan dalam Focus Group Discussion g. Mengumpulkan dan mengolah data peserta Bimbingan Teknis Keuangan Daerah UPT-LPKD h. Mengumpulkan dan mengolah data tutor LPKD i. Melaksanakan pendampingan ke SKPD Provinsi/daerah terkait pengelolaan keuangan daerah : -

3. Fungsi SASARAN/ KINERJA UTAMA 1 Mempersiapkan dan mengolah bahan terkait rencana dan jadwal bimbingan teknis pengelolaan keuangan daerah

Mempersiapkan dan mengolah bahan serta berkordinasi dengan akademis, SKPD, Narasumber dan Peserta



SUMBER DATA

2 1. Jumlah dokumen pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan keuangan daerah

3 Dokumen pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan keuangan daerah

4 Dokumen materi

2. Jumlah dokumen jadwal acara dan jadwal kegiatan bimbingan teknis pengelolaan keuangan daerah

Jadwal acara dan jadwal kegiatan bimbingan teknis pengelolaan keuangan daerah

Jadwal acara

3. Jumlah dokumen Nilai Pre Test dan Post Test

Dokumen Nilai Pre Test dan Post Test

Nilai Pre test dan post test

4. Jumlah dokumen surat undangan ke narasumber dan SKPD terkait bimbingan teknis pengelolaan keuangan daerah

Dokumen surat undangan ke narasumber dan SKPD terkait bimbingan teknis pengelolaan keuangan daerah

Surat undangan

5. Jumlah dokumen curriculum vitae tutor yang baru mengajar

Dokumen curriculum vitae tutor yang baru mengajar

Curriculum vitae tutor

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 1. 2.

Jabatan Tugas

: :

Penata Laporan Keuangan a. Menyusun rencana operasional Sub Bidang Tata Usaha sebagai bahan acuan pelaksanaan b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Subag Tata Usaha c. Menbuat Konsep naskah dinas yang akan disampaikan kepada atasan d. Mengarahkan serta memantau pelaksanaan kegiatan penyusunan naskah dinas di UPT LPKD e. Menyimpan dan menyusun tata kelola kearsipan UPT LPKD f. Menyusun rencana pengembangan SDM UPT LPKD dalam kegiatan pengembangan keilmuwan g. Melaksanakan Kegiatan penghimpunan dan pencatatan dalam instrumen kepegawaian h. Melaksanakan kegiatan rumah tangga, protokoler, kehumasan dan kepegawaian i. Melakukan review absensi UPT LPKD j. Melakukan pengelolaan administrasi keuangan

3.

Fungsi

:

-

SASARAN/ KINERJA UTAMA 1 Analisis Pengelolaan Keuangan Pada UPT LPKD


1.

2 Persentase penerimaan dan penyimpanan Uang persediaan

PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN 3 Jumlah Uang Persediaan yang diterima

SUMBER DATA 4 - Saldo Bank

X

100%

Jumlah Uang Persediaan 2.

Persentase penyetoran pemotongan/ pemungutan dari pembayaran dilakukan atas kewajiban atas negara

Jumlah dan jenis pajak yang dipungut dan disetor

X

100%

Laporan Setiap transaksi pajak atau BP 29

Jumlah rincian pajak yang masuk 3.

Persentase menatausahakan uang yang dikelola

Jumlah uang masuk dan keluar yang tercatat pada BKU

Kegiatan yang terealisasi ( AK 18 ) X

100%

Jumlah transaksi yang sudah dibayarkan 4.

Persentase pembuatan laporan penyerapan belanja

Jumlah Belanja perkegiatan yang terealisasi

Laporan Realisasi Kegiatan ( BP 33 ) X

100%

Jumlah Pagu Anggaran 5.

Persentase pendistribusian keuangan berdasarkan Daftar Kebutuhan Kas Bulanan

Jumlah realisasi Belanja X Jumlah Kebutuhan Kas Bulanan

100%

Laporan Realisasi kegiatan ( BP 33 )


:

Pengelola Barang Inventaris

2. Tugas

:

a. Menyusun rencana operasional Sub Bagian Tata Usaha sebagai bahan acuan pelaksanaan tugas b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Subbag Tata Usaha c. Membuat konsep tata naskah dinas yang akan disampaikan kepada atasan d. Mengarahkan serta memantau pelaskaan kegiatan penyusunan tata naskah dinas di UPT LPKD e. Menyusun rencana pengembngan SDM UPT LPKD dalam kegiatan pengembangan keilmuan f. Mengarahkan kegiatan rumah tangga, protokoler, kehumasan, dan kepegawaian g. Melaksanakan perencanaan pengelolaan kebutuhan perlengkapan dan peralatan kantor UPT LPKD h. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kntor UPT LPKD i. Melakukan pengelolaan barang dan aset j. Melakukan pengelolaan administrasi keuangan :



1 2 Terwujudnya tertib administrasi surat -menyurat 1. Persentase distribusi surat menyurat tepat di UPT LPKD Provinsi Jawa Timur waktu

PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN 3 jumlah surat yang terdistribusikan tepat waktu

SUMBER DATA 4 - Aplikasi surat (e-surat)

X

100%

jumlah surat yang diterima 2. Persentase surat keluar dan masuk tercatat dengan baik dan benar pada aplikasi SMS (Sistem Manajemen Surat)

Jumlah surat masuk dan keluar yang tercatat pada aplikasi SMS

- Aplikasi surat X

100% - surat masuk dan surat keluar

Jumlah surat masuk dan keluar yang diterima Terwujudnya tertib administrasi kepegawaian

Terwujudnya pengelolaan tata kerasipan yang sistematis dan teratur berkseinambungan

3. Persentase penyediaan data dan informasi di bidang kepegawaian dan tata ketatalaksanaan di lingkungan UPT LPKD

Jumlah data dan informasi bidang kepegawaian dan tatakelaksanaan di UPT LPKD yang tersedia Jumlah data dan informasi bidang kepegawaian dan tata kelaksanaan di UPT LPKD

4. Persentase peningkatan keadaan arsip agar terpelihara dengan baik dan benar

Jumlah arsip yang terpelihara dengan baik dan benar Jumlah arsip keseluruhan

- data dan informasi kepegawaian X

100%

- Dokumen Tata Kearsipan X

100%

SASARAN/ KINERJA UTAMA 1 Terwujudnya penatausahaan barang yang baik di UPT LPKD

INDIKATOR KINERJA UTAMA 2 5. Persentase terciptanya tertib administrasi atas keluar masuknya barang persediaan UPT LPKD

PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN 3 Jumlah barang persediaan yang tercatat dengan baik sesuai administrasi Jumlah Barang persediaan di UPT LKD

SUMBER DATA 4 Aplikasi Simbada

X

100%


:

Pengolah Data

2. Tugas

:

a. Melakukan analisa konsep penyusunan rencana operasional Seksi Perencanaan dan Program sebagai bahan acuan pelaksanaan kegiatan. ; b. Melaksanakan tugas yang diberikan atasan dan menyelesaikan tugas tersebut tepat waktu ; c. Melaporkan hasil kerja kepada atasan secara berkala. ; d. Mengumpulkan dan menganalisa konsep bahan-bahan yang digunakan dalam rangka perencanaan program, kegiatan dan anggaran e. UPT; Melakukan analisa konsep penyusunan, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi pengelolaan keuangan ;

3. Fungsi


f. Menghimpun, mengolah, dan menganalisa pelaksanaan basis data keuangan ; g. Melakukan analisa konsep evaluasi pelaksanaan program UPT ; h. Melakukan analisa konsep penyusunan dan pengumpulan serta penyiapan bahan untuk laporan hasil evaluasi pelaksanaan program untuk rencana tindak lanjut perencanaan dan program kerja lanjutan ; i. Membuat konsep naskah dinas yang berkaitan dengan hal perencanaan dan program UPT ; j. Mengumpulkan dan menganalisa konsep bahan-bahan terkait pelaksanaan data dan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah; k. Membuat konsep naskah dinas yang berkaitan dengan data base. INDIKATOR KINERJA UTAMA





PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN 3 Jumlah realisasi anggaran belanja Jumlah anggaran belanja Jumlah pengunjung basis data keuangan yang dilayani tahun ini dikurangi tahun lalu

SUMBER DATA 4 Dokumen AK-18

X

100% Grafik Trend pengunjung basis data keuangan yang dilayani

x

100%

x

100%

Jumlah pengunjung basis data keuangan yang dilayani tahun lalu Tercapainya sistem informasi dan komunikasi pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur


Jumlah Pengunjung Website UPT LPKD tahun ini dikurangi tahun lalu Jumlah Pengunjung Website UPT LPKD tahun lalu

4. Persentase meningkatnya informasi Teknologi Informasi dan Komunikasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Website UPT LPKD

Jumlah informasi tentang pengelolaan keuangan daerah pada website tahun ini dikurangi tahun lalu Jumlah informasi tentang pengelolaan keuangan daerah pada website tahun lalu

Grafik Trend pengunjung Website UPT LPKD Upload informasi pengelolaan keuangan daerah

x

100%


:

Pengelola Teknologi Informasi

Tugas

:

3. Fungsi

:

a. Melakukan pengelolaan teknologi informasi penyusunan rencana operasional Seksi Perencanaan dan Program sebagai bahan acuan pelaksanaan kegiatan. ; b. Melaksanakan tugas yang diberikan atasan dan menyelesaikan tugas tersebut tepat waktu ; c. Melaporkan hasil kerja kepada atasan secara berkala. ; d. Mengumpulkan dan pengelolaan teknologi informasi bahan-bahan yang digunakan dalam rangka perencanaan program, kegiatan dan anggaran UPT; e. Mengumpulkan dan pengolahan bahan-bahan terkait pelaksanaan data dan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah ; f. Menghimpun dan mengolah pelaksanaan basis data keuangan ; g. Melakukan pengelolaan teknologi informasi evaluasi pelaksanaan program UPT ; h. Melakukan pengelolaan teknologi informasi penyusunan dan pengumpulan serta penyiapan bahan untuk laporan hasil evaluasi pelaksanaan program untuk rencana tindak lanjut perencanaan dan program kerja lanjutan ; i. Membuat konsep naskah dinas yang berkaitan dengan hal perencanaan dan program UPT ; j. Mengumpulkan pengolahan data penyusunan, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi pengelolaan keuangan daerah; k. Membuat konsep naskah dinas yang berkaitan dengan data base. -

2.







Tercapainya sistem informasi dan komunikasi pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur


PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN 3 Jumlah realisasi anggaran belanja Jumlah anggaran belanja Jumlah pengunjung basis data keuangan yang dilayani tahun ini dikurangi tahun lalu

4 Dokumen AK-18 X

100% Grafik Trend pengunjung basis data keuangan yang dilayani

x

100%

x

100%

Jumlah pengunjung basis data keuangan yang dilayani tahun lalu Jumlah Pengunjung Website UPT LPKD tahun ini dikurangi tahun lalu Jumlah Pengunjung Website UPT LPKD tahun lalu

4. Persentase meningkatnya informasi Teknologi Informasi dan Komunikasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Website UPT LPKD

SUMBER DATA

Jumlah informasi tentang pengelolaan keuangan daerah pada website tahun ini dikurangi tahun lalu Jumlah informasi tentang pengelolaan keuangan daerah pada website tahun lalu

Grafik Trend pengunjung Website UPT LPKD Upload informasi pengelolaan keuangan daerah

x

100%

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Recommend Documents