Penetapan Indikator Kinerja Daerah BAB 9 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

PEMERINT AH KOTA JAYAPURA

Penetapan Indikator Kinerja Daerah

BAB 9 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH Penetapan Indikator Kinerja Daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcomes) atau kompositnya (impact). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan. Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode 2012 -2016 yang telah direncanakan. Hal ini menuntut adanya berbagai indikator kinerja pemerintah daerah terutama dalam kaitannya pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Kemampuan pengukuran kinerja tersebut, diantaranya sangat bergantung kepada data dan informasi yang mengolah hasilhasil atau kinerja pembangunan sehingga dapat diperbandingkan kondisi-kondisi awal yang diinginkan dengan hasil yang dicapai. Indikator kinerja tersebut juga diperlukan oleh publik dalam rangka perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Data dan informasi juga berguna sebagai dasar untuk mengidentifikasi masalah, memilih berbagai alternatif kebijakan, menentukan alokasi anggaran, memberikan peringatan dini (early warning) terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan kebijakan, membuat tindakan korektif secara dini, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada publik. Acuan yang digunakan tingkat pencapaian dari penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah sesuai dengan amanat UU No. 32/2004 dan PP Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kualitatif dan / atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan. Indikator kinerja yang digunakan antara lain : indikator kemajuan otonomi daerah, kinerja penyelenggaraan otonomi daerah, indek pembangunan daerah, daya saing daerah dan daya tarik investasi. Selain berdasarkan dari PP Nomor 6 Tahun 2008, penetapan indikator ini juga merujuk kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Di dalam Permendagri 54 Tahun 2010, penetapan indikator penyelenggaraan urusan pemerintahan di bagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu : aspek kesejahteraan masyarakat, aspek layanan umum dan aspek daya saing daerah. 9.1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat Pada aspek kesejahteraan masyarakat penentuan capaian indikator tiap tahunnya mencakup pada kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga. Penetapan indikator untuk ketiga fokus tersebut dapat dilihat seperti pada tabel dibawah ini :

| RPJMD Kota Jayapura Tahun 2012-2016143



Tabel 9.1. Tabel Penentuan Indikator Aspek Kesejateraan Masyarakat

No.

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

(1)

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Tahun 2011

Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun 2012 2013 2014 2015 2016

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

(8)

(9)

ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 1.

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1.1

Pertumbuhan PDRB

1.2.

PDRB per kapita

1.3.

Persentasependuduk dibawahgariskemiskinan

1.4.

Angkakriminalitas yang tertangani/ Presentase tindak pidana yang diselesaikan

8,41 %

9,14 %

9,87 %

10,48 %

11,13 %

12,43 %

12,43 %

31,2

32,51

34,18

35,59

36,82

37,89

37,89

17,87 %

17,31 %

16,99 %

16,76 %

16,58 %

16,44 %

16,44 %

63 %

62 %

62 %

61 %

61 %

61 %

61 %

99,58 %

99,63 %

99,67 %

99,71 %

99,74 %

99,77 %

99,77 %

11,03

11,1

11,2

11,2

11,3

11,3 thn

Fokus Kesejahteraan Sosial 1.

Pendidikan

1.1.

Angkamelekhuruf

1.2.

Angka rata-rata lama sekolah

11 thn

1.3.

Angkapartisipasikasar (APK)

100,92 %

1.4.

Angkapendidikan yang ditamatkan

1.5.

100,77 % 100,62 % 100,47 % 100,32 % 100,17 %

100,17 %

-

-

-

-

-

-

-

Angka Partisipasi Murni

78,33 %

79,89 %

81,84 %

83,10 %

84,76 %

86,45 %

86,45 %

1.6.

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A

86,60 %

88,53 %

90,30 %

92,10 %

93,94 %

95,81 %

95,81 %

1.7.

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B

68,96 %

70,33 %

71,73 %

73,16 %

74,62 %

76,11 %

76,11 %

1.8.

Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C

64,65 %

65,94 %

67,25 %

68,62 %

69,99 %

71,38 %

71,38 %

2

Kesehatan

2.1.

Angkakelangsunganhidupbayi

879

980

981

982

983

984

984

2.2.

Angkausiaharapanhidup(tahun)

68,46 thn

68,48

68,50

68,54

68,57

68,60

68,60 thn

2.3.

Persentasebalitagiziburuk

3,5 %

3,4 %

3,3 %

3,2 %

3,1 %

3,0 %

3,0 %



No.



(1)

(2)



Tahun 2011

Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun 2012 2013 2014 2015 2016


(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

FokusSeniBudayadanOlahraga 1

Kebudayaan

1.1..

Jumlah grup kesenian

49

2

2

2

2

2

59

1.2.

Jumlah gedung

0

0

0

0

1

0

1

2.

Pemuda dan Olahraga

2.1.

Jumlahklubolahraga

17

0

0

0

0

0

17

2.2.

Jumlahgedungolahraga

1

0

0

0

0

0

1

9.2. Aspek Pelayanan Umum Pada aspek layanan urusan umum penetuan capaian indikator tiap tahunnya mencakup pada layanan urusan wajib dan layanan urusan pilihan. Penetapan indikator untuk kedua fokus tersebut dapat dilihat seperti pada tabel dibawah ini :

Tabel 9.1. Tabel Penentuan Indikator Aspek Kesejateraan Masyarakat

No.


Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 2011

(1)

(2)

Kondisi Kinerja Target Capaian Setiap Tahun pada akhir periode Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun RPJMD 2012 2013 2014 2015 2016

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

ASPEK PELAYANAN UMUM Pelayanan Urusan Wajib 1.

Pendidikan

1.1.

Pendidikandasar:

1.1.1.

Angkapartisipasisekolah

99,99 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

1.1.2.

Rasioketersediaansekolah/pendudukusiasekolah

30,03 %

31,53 %

33,10 %

34,75 %

36,48 %

38,30 %

38,30 %

1.1.3.

Rasioterhadapmurid

35,81 %

35,10 %

34,40 %

33,72 %

33,05 %

32,39 %

32,39 %

1.2.

Pendidikanmenengah

1.2.1.

Angkapartisipasisekolah

89,32 %

91,10 %

93,00 %

94,86 %

96,75 %

98,68 %

98,68 %

1.2.2.

Rasioketersediaansekolahterhadappendudukusiasekolah

28,29 %

29,70 %

31,18 %

32,73 %

34,36 %

36,07 %

36,07 %

1.2.3

Rasio guru terhadapmurid

60,02 %

57,02 %

54,17 %

51,47 %

48,62 %

46,19 %

46,19 %



No.



(1)

(2)



Kondisi Kinerja pada akhir periode Tahun RPJMD 2016

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1.2.4

Rasio guru terhadapmurid per kelas rata- rata

1,29 %

1,31 %

1,33 %

1,35 %

1,37 %

1,38 %

1,38 %

1.2.5.

Penduduk yang berusia>15 Tahunmelekhuruf (tidakbutaaksara)

99,58 %

99,63 %

99,67 %

99,71 %

99,74 %

99,77 %

99,77 %

1.3.

FasilitasPendidikan:

1.3.1.

Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik

81,76 %

85,84 %

90,13 %

94,63 %

99,36 %

100 %

100 %

1.3.2.

Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik

95,27 %

96,22 %

97,18 %

98,15 %

99,13 %

100 %

100 %

1.4.

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):

1.4.1.

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

61,99 %

1,44 %

1,5 %

1,5 %

1,5 %

1,5 %

69,43 %

1.5.

Angka Putus Sekolah:

1.5.1.

Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI

0,17 %

0,13 %

0,09 %

0,05 %

0,01 %

0

0

1.5.2.

Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs

0,23 %

0,18 %

0,13 %

0,08 %

0,03 %

0

0

1.5.3.

Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA

0,92 %

0,65 %

0,46 %

0,24 %

0,17 %

0

0

1.6.

Angka Kelulusan:

1.6.1.

Angka Kelulusan (AL) SD/MI

9,74 %

98,22 %

98,71 %

99,21 %

99,70 %

100 %

100 %

1.6.2.

Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs

94,76 %

95,70 %

96,65 %

97,61 %

98,58 %

99,56 %

99,56 %

1.6.3.

Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA

94,45 %

95,39 %

96,34 %

97,30, %

98,27 %

99,25 %

99,25 %

1.6.4.

Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs

101,39 % 103,87 % 103,36 % 102,85 % 102,34 % 101,83 % 101,83 %

1.6.5.

Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA 103,43 % 102,92 % 102,41 % 101,90 % 101,40 % 100,90 % 100,90 %

1.6.6.

Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

2.

Kesehatan

2.1

Rasioposyandu per satuanbalita

2.2

69,63 %

75,96 %

82,79 %

90,24 %

100 5

100 %

6,40 %

6,9 %

7,4 %

7,9%

8,4 %

8,9 %

8,9 %

Rasiopuskesmas, poliklinik, pustu per satuanpenduduk

0,14 %

0,15 %

0,16 %

0,17 %

0,18 %

0,19 %

0,19 %

2.3

RasioRumahSakit per satuanpenduduk

0,02 %

0,02 %

0,02 %

0,05 %

0,05 %

0,05 %

0,05 %

2.4

Rasiodokter per satuanpenduduk

0,38 %

0,40 %

0,43 %

0,47 %

0,5 %

0,55 %

0,55 %

2.5

Rasiotenagamedis per satuanpenduduk

5,73 %

6,00 %

6,5 %

7,0 %

7,5 %

8,0 %

8,0 %

2.6

Cakupankomplikasikebidanan yang ditangani

17,85 %

18,3 %

25 %

30 %

35 %

40 %

40 %

2.7

Cakupanpertolonganpersalinanolehtenagakesehatan yang memilikikompetensikebidanan

30 %

35 %

40 %

45 %

50 %

50 %


63,94 %

33,79 %


No.



(1)

(2)




Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

82%

90 %

95 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

2.8

CakupanDesa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

2.9

CakupanBalitaGiziBurukmendapatperawatan

2.10

Cakupanpenemuandanpenangananpenderitapenyakit TBC BTA

15,62 %

20 %

25 %

30 %

35 %

40 %

40 %

2.11

Cakupanpenemuandanpenangananpenderitapenyakit DBD

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

2.12

Cakupanpelayanankesehatanrujukanpasienmasyarakatmiskin

69 %

75 %

80 %

85%

90 %

95 %

95 %

2.13

Cakupankunjunganbayi

65 %

70 %

75 %

80%

85 %

90 %

90 %

2.14

Cakupanpuskesmas

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

2.15

Cakupanpembantupuskesmas

64 %

64 %

70 %

70 %

75 %

75 %

75 %

3.

Pekerjaan Umum

3.1

Proporsipanjangjaringanjalandalamkondisibaik

19 km

21 km

20 km

334 km

3.2

RasioJaringanIrigasi

3.3

241,51 km

15,43 km 17,06 km

30 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

80 %

Rasiotempatibadah per satuanpenduduk

0,35 %

0,34 %

0,33 %

0,32 %

0,31 %

0,30 %

0,30 %

3.4

Persentaserumahtinggalbersanitasi

72,80 %

1,44 %

1,44 %

1,44 %

1,44 %

1,44 %

80 %

3.5

Rasiosatuan penduduk per tempatpemakamanumum

18.336

18.278

17.708

17.224

16.811

16.459

16.459

3.6

Rasiotempatpembuangansampah (TPS) per satuanpenduduk

483

484

485

486

487

488

488

3.7

Rasiorumahlayakhuni

72,80 %

1,44 %

1,44 %

1,44 %

1,44 %

1,44 %

80 %

3.8

Rasiopermukimanlayakhuni

65 %

3%

3%

3%

3%

3%

80 %

3.9

Panjang jalan dilalui Roda 4

454,05 km

4,024 km

3 km

6 km

7 km

3 km

477,07 km

3.10

Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (mimal dilalui roda 4)

288,85 km

14,4 km

14,4 km

14,4 km

14,4 km

14,4 km

360,85

3.11

Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam )

58,35 %

2,67 %

3,05 %

3,56 %

4,07 %

3,81 %

75,51 %

3.12

Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air ( minimal 1,5 m)

5,76 km

0,853 km

0,7 km

0,7 km

0,7 km

0,7 km

9,26 km

3.13

Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar

2 km

400 m

300 m

200 m

200 m

100 m

1,1 km

3.14

Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar

22,5 km

1,5 km

2 km

2,5 km

3,5 km

4,5 km

8 km

3.15

Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat


362,65 km

1,146 km 4,225 km 3,500 km 3,500 km 3,500 km

378,521 km


No.






Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

3.16

Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota

3 km

0,2 km

0,5 km

0,7 km

0,85 km

0,9 km

3,1 km

3.17

Luas irigasi Kota dalam kondisi baik

5 ha

1 ha

1 ha

1 ha

1 ha

1 ha

10 ha

3.18

Lingkungan Pemukiman

0,03 %

0,03 %

0,03 %

0,03 %

0,02 %

0,02 %

0,02 %

4

Perumahan

4.1

Presentase Rumahtanggapengguna air bersih

92,52 %

92,21 %

93,99 %

95,52 %

96,88 %

98,1 %

98,1 %

4.2

Presentase Rumahtanggapenggunalistrik

96,44 %

96,39 %

96,55 %

96,68 %

96,83 %

97 %

97 %

4.3

Rumahtanggaber-Sanitasi

60.478 kk

100 kk

100 kk

100 kk

100 kk

100 kk

60.978 kk

4.4

Lingkunganpemukimankumuh

25 ha

1 ha

1 ha

1 ha

1 ha

1 ha

20 ha

4.5

Rumahlayakhuni

100 unit

100 unit

100 unit

100 unit

100 unit

44.530 unit

5

Penataan Ruang

5.1

RasioRuang Terbuka Hijau per SatuanLuas Wilayah ber HPL/HGB

60,60 %

65 %

64 %

63 %

62 %

61 %

61 %

5.2

Rasiobangunanber- IMB per satuanbangunan

806 IMB

100

100

100

100

100

1.306 IMB

5.3

Ruangpublik yang berubahperuntukannya

60,60 %

65 %

64 %

63 %

62 %

61 %

61 %

6.

Perencanaan Pembangunan

6.1

Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

6.2

Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

6.3

Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

6.4

Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD

90 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

7.

Perhubungan

7.1

Jumlaharuspenumpangangkutanumum

7.2

Rasioijintrayek

0,83

0,75

0,69

0,63

0,57

0,52

0,47

7.3

Jumlahujikirangkutanumum

3.000

3.300

3.630

3.993

4.393

4.833

5.317

5

6

7

7

7

7

7

(1)

7.4

JumlahPelabuhanLaut/Udara/ Terminal Bis

44.030 unit

50.400.000 55.440.000 60.984.000 67.082.400 73.790.640 81.169.704 89.286.675

7.5

Angkutan darat

0,23

0,26

0,28

0,32

0,35

0,38

0,42

7.6

Kepemilikan KIR angkutan umum

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%



No.



(1)

(2)




Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

30 mnt

25 mnt

20 mnt

15 mnt

10 mnt

10 mnt

10 mnt

7.7

Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)

7.8

Biaya pengujian kelayakan angkutan umum

Rp 2.500

2.500

60.000

60.000

80.000

80.000

Rp 100.000

7.9

Pemasangan Rambu-rambu

2,5%

5,4%

10%

12,5%

16,6%

19,9%

33.3%

8.

Lingkungan Hidup

8.1

Persentasepenanganansampah

43,70 %

45 %

50 %

55 %

60 %

65 %

65 %

8.2

PersentasePendudukberaksesairminum

-

-

-

-

-

-

-

8.3

PersentaseLuaspemukiman yang tertata

-

-

-

-

-

-

-

8.4

Pencemaran status mutu air

-

-

-

-

-

-

-

8.5

Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air

-

-

-

-

-

-

-

8.6

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal.

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

8.7

Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

0,0023 %

0,0025 %

0,003 %

0,004 %

0,004 %

8.8

Penegakan hukum lingkungan

50 %

60 %

65 %

70 %

75 %

80 %

80 %

9.

Pertanahan

9.1

Persentaseluaslahanbersertifikat

-

-

-

-

-

-

-

9.2

Penyelesaiankasustanah Negara

-

-

-

-

-

-

-

9.3

Penyelesaianizinlokasi

-

-

-

-

-

-

-

10.

Kependudukan dan Catatan Sipil

10.1

RasiopendudukberKTP per satuanpenduduk

53,24 %

69,70 %

73,19 %

76,84 %

80,69 %

84,72 %

84,72 %

10.2

Rasiobayiberaktekelahiran

61,28 %

61,37 %

64,44 %

67,66 %

71,04 %

74, 60 %

74,60 %

10.3

Rasiopasanganberaktenikah

14,49 %

14,12 %

14,83 %

15,57 %

16,35 %

17,16 %

17,16 %

10.4

Kepemilikan KTP

28,10 %

28,23 %

29,64 %

31,12 %

32,68 %

34,31 %

34,31 %

10.5

Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk

34,87 %

34,20 %

35,91 %

37,71 %

39,59 %

41,57 %

41,57 %

10.6

Ketersediaan database kependudukan skala provinsi

10.7

Penerapan KTP Nasional berbasis NIK

11.

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

11.1

Persentasepartisipasiperempuan di lembagapemerintah

11.2

Partisipasiperempuan di lembagaswasta


0,0032 % 0,0035 %

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Sudah

Sudah

Sudah

Sudah

Sudah

Sudah

Sudah

60 %

62 %

64 %

66 %

68 %

68 %

58 % -

-

-

-

-

-

-


No.



(1)

(2)




Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

8%

7,7 %

7,4 %

7,1 %

6,8 %

6,8 %

11.3

Rasio KDRT

11.4

Persentasejumlahtenagakerjadibawahumur

11.5

Partisipasi angkatan kerja perempuan

5,12 %

6%

6,5 %

7%

11.6

Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan

91,66 %

92 %

93 %

12.

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

12.1

Rata-rata jumlahanak per keluarga

3,8 %

3,5 %

12.2

Rasioakseptor KB

71,6 %

12.3

Cakupan peserta KB aktif

71,6 %

12.4

Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

13.

Sosial

13.1

Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi

13.2

8,3 % -

32 %

-

-

-

7,5 %

8%

8%

94 %

95 %

96 %

96 %

3,2 %

2,9 %

2,6 %

2,3 %

2,3 %

73 %

73 %

75 %

77 %

79 %

79 %

74 %

78 %

82 %

86 %

90 %

90 %

35 %

-

38 %

-

41 %

-

44 %

47 %

47 %

12

1

1

1

1

1

17

PMKS yg memperoleh bantuan sosial

8,38 %

3,01 %

6,03 %

9,04 %

12,06 %

15,07 %

15,07 %

13.3

Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial

8,12 %

2,92 %

5,85 %

8,77 %

11,69 %

14,62 %

14,62 %

14.

Ketenagakerjaan

14.1

Angkapartisipasiangkatankerja

-

-

-

-

-

-

-

14.2

Angkasengketapengusaha-pekerja per tahun

13,62

13,49

13,36

13,23

13,1

12,97

12,97

14.3

Tingkat partisipasi angkatan kerja

91,34 %

90,43 %

89,52 %

88,61 %

87,7 %

86,79 %

86,79 %

14.4

Pencari kerja yang ditempatkan

7,40 %

7,47 %

7,54 %

7,61 %

7,68 %

7,75 %

7,75 %

14.5

Tingkat pengangguran terbuka

7,03 %

5,96 %

4,89 %

3,82 %

2,75 %

1,68 %

1,68 %

14.6

Keselamatan dan perlindungan

27,24 %

26,97 %

26,71 %

26,43 %

26,16 %

25,89 %

25,89 %

14.7

Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah

-

-

-

-

-

-

-

15.

Koperasi Usaha Kecil dan Menegah

15.1

Persentasekoperasiaktif

43,43 %

45 %

48 %

50 %

52 %

54 %

54 %

15.2

Jumlah UKM non BPR/LKM UKM

7

2

0

1

2

1

13

15.3

Jumlah BPR/LKM

3

0

0

0

0

0

3

15.4

Usaha Mikrodan Kecil

16.

Penanaman Modal


10,530 %

13,791 % 15,685 % 17,579 % 19,473 % 21,367 % 21,367 %


No.



(1)

(2)




Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

4

0

1

0

1

0

6

704.607

0

200

0

250

0

705.107

374

0

50

0

50

0

474

219.921

0

400

0

400

0

250.521

16.1

Jumlah investor berskalanasional (PMDN/PMA)

16.2

Jumlahnilaiinvestasiberskalanasional (PMDN/PMA)

16.3

Rasiodayaseraptenagakerja

16.4

Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)

17.

Kebudayaan

17.1

Penyelenggaraan festival seni dan budaya

2 kali

2

2

2

2

2

2 kali

17.2

Sarana penyelenggaraan seni dan budaya

3 lokasi

3

3

4

4

5

5 lokasi

17.3

Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

0

0

0

1

1

0

2

18

Kepemudaan dan Olahraga

18.1

Jumlahorganisasipemuda

45

0

5

5

0

0

55

18.2

Jumlahorganisasiolahraga

27

2

0

0

2

2

33

18.3

Jumlahkegiatankepemudaan

3

3

0

0

0

0

6

18.4

Jumlahkegiatanolahraga

5

0

2

0

0

2

9

18.5

Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)

2

0

1

0

0

0

3

18.6

Lapangan olahraga

2

0

1

0

0

0

3

19.

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

19.1

Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

4 kali

5

5

6

5

5

5 kali

19.2

Kegiatan pembinaan politik daerah

3 kali

2

3

3

3

2

17 kali

20.

Otonomi Daerah, PemerintahanUmum, AdministrasiKeuangan Daerah, Perangkat Daerah, KepegawaiandanPersandian

20.1

RasiojumlahPolisiPamongPraja per 10.000 penduduk

20.2

JumlahLinmas per Jumlah 10.000 Penduduk

20.3

RasioPosSiskamling per jumlahdesa/kelurahan

20.4

2 orang

10

20

30

40

50

50 orang

40

42

-

42

-

42

42

-

-

-

-

-

-

-

Pertumbuhan ekonomi

8,41 %

9,14 %

9,87 %

10,48 %

11,13 %

12,43 %

12,43 %

20.5

Kemiskinan

17,31 %

1,45 %

1,45 %

1,45 %

1,45 %

1,45 %

8,5 %

20.6

Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan adiministrasi pemerintah

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

20.7

Penegakan PERDA

65 %

70 %

75 %

80 %

85 %

90 %

90 %

20.8

Cakupan patroli petugas Satpol PP

5 kali

5

5

5

5

5

5 kali



No.



(1)

(2)



Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

20.9

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten

100 %

100 %

20.10

Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kota Jayapura

41 %

42 %

-

42 %

20.11

Cakupan pelayanan bencana kebakaran kota Jayapura

0,01 %

1%

2%

20.12

Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

30 %

35 %

20.13

Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik

50 %

20.14

Sistim Informasi Manajemen Pemda

20.15

Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat

21.

Ketahanan Pangan

21.1

100 %

100 %

(8)

(9)

100 %

100 %

-

42 %

42 %

3%

4%

5%

5%

40 %

45 %

50 %

55 %

55 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

100 %

50 %

60 %

80 %

85 %

90 %

100 %

100 %

50 %

60 %

70 %

85 %

95 %

100 %

100 %

Regulasi ketahanan pangan

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

21.2

Ketersediaan pangan utama

80 %

80 %

90 %

90 %

95 %

100 %

100 %

22.

Pemberdayaan Masyarakat Desa

22.1

Rata-rata jumlahkelompokbinaanlembagapemberdayaanmasyarakat (LPM)

11

11

11

11

11

11

11

22.2

Rata-rata jumlahkelompokbinaan PKK

41

0,13

0,15

0,18

0,21

0,23

4,9

22.3

Jumlah LSM

23

1

1

1

1

1

28

22.4

LPM Berprestasi

-

-

-

-

-

-

-

22.5

PKK aktif

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

22.6

Posyandu aktif

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

22.7

Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

100 %

22.8

Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

100 %

23.

Statistik

23.1

Buku ”Kota dalam angka”

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

23.2

Buku ”PDRB Kota Jayapura”

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

24

Kearsipan

24.1

Pengelolaan arsip secara baku

-

-

-

-

-

-

-

24.2

Peningkatan SDM pengelola kearsipan

35

40

45

50

55

60

285


100 %



No.



(1)

(2)




Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

3

1

1

1

1

1

8

0,252

0,300

0,325

0,350

0,375

0,400

0,400

25.

Komunikasi dan Informatika

25.1

Jumlahjaringankomunikasi

25.2

Rasiowartel/warnetterhadappenduduk

25.3

Jumlahsuratkabarnasional/lokal

7

1

0

1

0

1

10

25.4

Jumlahpenyiaran radio/TV lokal

7

0

0

1

0

0

8

25.6

Web site milik pemerintah daerah

Ada

25.8

Pameran/expo

26.

Perpustakaan

26.1

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

1

1

1

1

1

1

1

Jumlahperpustakaan

1

0

0

0

0

0

1

26.2

Jumlahpengunjungperpustakaan per tahun

89

108

118

129

141

155

910

26.3

Koleksibuku yang tersedia di perpustakaandaerah

1.500

0

550

0

605

665

3.320

Pelayanan Urusan Pilihan 1.

Pertanian

1.1.

Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar

6,52 %

6,65 %

6,80 %

6,94 %

7,1 %

8,5 %

8,5 %

1.2.

Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB

4,26 %

3,99 %

3,77 %

3,58 %

3,44 %

3,3 %

3,3 %

1.3

Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB

0,22 %

0,20 %

0,197 %

0,19 %

0,18 %

0,176 %

0,176 %

1.4

Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB

4,26 %

3,99 %

3,77 %

3,58 %

3,44 %

3,3 %

3,3 %

1,5

Cakupan bina kelompok petani

48 %

50,6 %

51,8 %

53 %

54 %

55 %

55 %

2.

Kehutanan

2.1.

Rehabilitasi hutan dan lahan kritis

405

545

175

25

20

15

1.185

2.2.

Kerusakan Kawasan Hutan

612

189,4

52,28

37.736

252.832

1.533.984

932.039

2.3.

Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB

0,13 %

0,117 %

0,11 %

0,105 %

0,1 %

0,096 %

0,096 %

3.

Energi dan Sumber Daya Mineral

3.1.

Pertambangan tanpa ijin

0

0

0

0

0

0

0

3.2

Kontribusi sektor pertambangan & penggalian terhadap PDRB

0, 47 %

0,458 %

0,44 %

0,431 %

0,42 %

0,411 %

0,411 %

4.

Pariwista

4.1

Kunjungan wisatawan

32.269

3.200

3.500

3.800

4.000

4.200

50.969

4.2

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB

2,09 %

2,10 %

2,11

2,12 %

2,13 %

2,15 %

2,15 %

5

Kelautan dan Perikanan



No.



(1)

(2)




Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

5.1

Produksi perikanan

15,61 %

3,28%

10,48 %

10,50 %

10,52 %

10,54 %

60,93 %

5.2

Konsumsi ikan

3,12 %

3,03 %

2,94 %

2,86 %

2,78 %

2,70 %

17,43 %

5.3

Cakupan bina kelompok nelayan

5,40 %

6,66 %

7,02 %

4,95 %

3,60 %

4,50 %

32,13 %

5.4

Produksi perikanan kelompok nelayan

90,78 %

90,38 %

89,99 %

89,58 %

89,16 %

88,71 %

88,71 %

6.

Perdagangan

6,1

Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB

16,04 %

15,86 %

16,27 %

16,9 %

17,54 %

18,39 %

18,39 %

3,439

3,488

3,537

3,586

3,635

3,684

3,684

50

60

70

90

100

110

110

6.2

Ekspor Bersih Perdagangan (Prov. Papua) (Miyar US $)

6.3

Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal

7.

Perindustrian

7.1

Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB

3,14 %

2,97 %

2,84 %

2,74 %

2,65 %

2,58 %

2,58 %

7.2

Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri

1,25 %

1,25 %

1,25 %

1,25 %

1,25 %

1,25 %

1,25 %

7.3

Pertumbuhan Industri.

7,81 %

7,84 %

7,95 %

8,05 %

8,14 %

8,22 %

8,22 %

7.4

Cakupan bina kelompok pengrajin

10

10

20

20

30

40

130

9.3. Aspek Daya Saing Daerah Pada aspek daya saing daerah penentuan capaian indikator tiap tahunnya mencakup pada kemampuan ekonomi, fasilitas wilayah/infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumberdaya manusia. Penetapan indikator untuk keempat fokus tersebut dapat dilihat seperti pada tabel dibawah ini : | RPJMD Kota Jayapura Tahun 2012-2016154



Tabel 9.3. Tabel Penentuan Indikator Aspek Daya Saing Daerah Kondisi Kinerja pada ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ awal No. INDIKATOR KINERJA periode PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD

(1)


Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(2)


(9)

ASPEK DAYA SAING DAERAH Kemampuan Ekonomi 1.

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1.1.

Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita

636.930

642.340

648.150

654.010

659.920

665.890

665.890

1.2.

Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita

318.465

321.170

324.075

327.005

329.960

332.945

332.945

1.3.

Produktivitas total daerah

2.

9.204.274 10.398.170 11.592.066 12.785.962 13.979.858 15.173.754

15.173.754

Pertanian

2.1

Nilaitukarpetani

-

-

-

-

-

-

-

0,38

0,39

0,40

0,41

0,42

0,43

0,44

Fasilitas Wilayah/ Infrastuktur 1.

Perhubungan

1.1.

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan

1.2.

Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum

2.160.000

2.376.000 2.613.000 2.874.000 3.162.456 3.478.701

3.826.572

1.3.

Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun

3.808.000

4.278.000 4.704.480 5.174.928 5.692.421 6.261.663

6.887.829

2.

Penataan Ruang

2.1.

Ketaatanterhadap RTRW

30 %

35 %

40 %

42 %

45 %

50 %

50 %

2.2.

Luaswilayahproduktif

11 %

15 %

20 %

22 %

25 %

30 %

30 %

2.3.

Luas wilayah industri

-

-

-

-

-

-

-

2.4.

Luas wilayah kebanjiran

0,5 %

0,45 %

0,4 %

0,35 %

0,3 %

0,25 %

0,25 %

2.5.

Luas wilayah kekeringan

-

-

-

-

-

-

-

2.6.

Luas wilayah perkotaan

25 5

26 %

27 %

28 %

29 %

30 %

30 %

3.

Otonomi Daerah, PemerintahanUmum, AdministrasiKeuangan Daerah, Perangkat Daerah, KepegawaiandanPersandian

3.1.

Jenis dan jumlah bank dan cabang

8

9

9

9

10

10

10

3.2.

Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang

7

1

0

1

0

1

10

3.3.

Jenis, kelas, dan jumlah restoran

21

5

4

4

3

3

30

3.4.

Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel

48

2

2

2

2

2

58

4

LingkunganHidup




Kondisi Kinerja pada ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ awal No. INDIKATOR KINERJA periode PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD

(1)



Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

92,52 %

92,21 %

93,99 %

95,52 %

96,88 %

98,1 %

98,1 %

(2)

4.1.

Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih

5.

KomunikasdanInformatika

5.1.

Rasio ketersediaan daya listrik

50 %

60 %

65 %

80 %

90 %

100 %

100 %

5.2.

Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik

60 %

70 %

75 %

80 %

85 %

90 %

90 %

5.3.

Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon

-

-

-

-

-

-

-

Fokus Iklim Berinvestasi 1.

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1.1.

Angka kriminalitas

1.2.

Jumlah demo

1.3.

Lama proses perijinan (minggu/hari)

1.4.

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

10 %

-

-

-

-

-

-

-

4 mg

3 mg

2 mg

2 mg

10 hr

10 hr

10 hr

Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah

8 pajak 20 retribusi

8 20

8 20

8 20

8 20

8 20

1.5.

Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha

7

7

8

8

9

9

9

1.6.

Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa

-

-

-

-

-

-

-

35,02

34,67

34,32

33,97

33,62

33,27

33,27

1,41 %

1,34 %

1,27 %

1,20 %

1,13 %

1,06 %

1,06 %

8 pajak 20 retribusi

Fokus Sumber Daya Manusia 1.

Ketenagakerjaan

1.1.

Rasio lulusan S1/S2/S3

1.2.

Rasio ketergantungan


Penetapan Indikator Kinerja Daerah BAB 9 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Recommend Documents