LAKIP BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH ( BAPPEDA)

LAKIP BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH ( BAPPEDA)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 2015

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ......................................................................................

i

IKHTISAR EKSEKUTIF .................................................................................

ii

BAB I

PENDAHULUAN ...........................................................................

1

1.1.

Latar Belakang ....................................................................

1

1.2.

Dasar Hukum ......................................................................

1

1.3.

Maksud dan Tujuan ..............................................................

3

1.4.

Tugas Pokok dan Fungsi ....................................................

3

1.5.

Struktur Organisasi……………………………………………..

11

1.6.

Lingkungan Stratejik yang Berpengaruh……………………..

11

BAB II

BAB III

BAB IV

PERENCANAAN KINERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH ...............

14

2.1.

Visi dan Misi ........................................................................

14

2.2.

Tujuan dan Sasaran ............................................................

15

2.3.

Perencanaan Kinerja ..........................................................

21

2.4.

Penetapan Kinerja BAPPEDA .............................................

26

AKUNTABILITAS KINERJA .........................................................

27

3.1.

Pengukuran Capaian Sasaran ............................................

27

3.2.

Pengukuran Kinerja Kegiatan .............................................

42

3.3.

Analisis Pencapaian Keuangan……………………………….

59

PENUTUP .....................................................................................

65

LAMPIRAN

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DAFTAR TABEL

TABEL 1.1 Tingkat Pendidikan Pegawai BAPPEDA 2014…………………….. . 12 TABEL 1.2 Golongan Pegawai BAPPEDA 2014………………………………….. 13 TABEL 2.1 Misi, Tujuan , Sasaran dan Kebijakan………………………………… 18 TABEL 2.2 Program dan Kegiatan....................................................................... 21 TABEL 3.1 Pengukuran Capaian Sasaran 2014………………………………….

27

TABEL 3.2 Program/ Kegiatan BAPPEDA 2014………………………………….

60


DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN Rencana Strategis Tahun 2014-2018 LAMPIRAN II Perjanjian Kinerja Tahun 2014 BAPPEDA LAMPIRAN III Rencana Kinerja Tahunan LAMPIRAN IV Penetapan Kinerja LAMPIRAN V Pengukuran Kinerja Kegiatan LAMPIRAN VI Pengukuran Kinerja BAPPEDA LAMPIRAN VII Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra BAPPEDA


KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas perkenannya sehingga Bappeda Kabupaten Jombang dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP)

Bappeda Kabupaten Jombang Tahun 2014, sesuai amanat dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999

tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Secara substantif, LAKIP Bappeda Kabupaten Jombang merupakan wahana bagi pelaporan kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja. Melalui LAKIP, Bappeda melaporkan kinerjanya yang diukur dari pencapaian kinerja misi, sasaran, program dan kegiatan yang dilakukan pada tahun 2014, sebagaimana tertuang dalam pengukuran pencapaian kinerja. Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kinerja Bappeda dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2014. Namun demikian kami menyadari masih terdapat kelemahan yang perlu

terus

ditingkatkan

dalam

upaya

mengimplementasikan

Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Semoga laporan Akuntabilitas ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan masukan guna peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima terhadap masyarakat, khususnya di Bappeda Kabupaten Jombang

Jombang 31 Januari 2015 KEPALA BAPPEDA KABUPATEN JOMBANG TTD Drs. EKSAN GUNAJATI, M.Si Pembina Tk.I NIP. 196211091985011003

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Jombang Tahun 2014

i


IKHTISAR EKSEKUTIF Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, senantiasa berusaha untuk meningkatkan kinerjanya secara profesional dan proporsional. Salah satu upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kinerjanya tersebut adalah dengan disusunnya Rencana Strategis ( Renstra ) Tahun 2014-2018. Berdasarkan renstra yang telah tersusun tersebut diharapkan telah tergambar rencana kinerja yang ingin dicapai dalam jangka menengah. Penyelenggaraan pemerintahan di tahun 2014 adalah bagian dari penggalan perjalanan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Berdasarkan sasaran di dalam renstra yang ingin dicapai pada tahun 2014, disusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT). RKT yang telah disusun akan dijabarkan terkait ke dalam rencana kerja (renja). Untuk operasionalisasi rencana kerja, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang

menyusun rencana

kerja dan anggaran yang tertuang dalam APBD tahun 2014. LAKIP disusun sebagai bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, informasi yang disajikan bukan hanya berisi tentang keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai, tetapi juga harus memuat kekurangan-kekurangan yang masih dijumpai sehingga dapat dirumuskan solusi perbaikan dimasa mendatang. Keberhasilan dan kekurangan tersebut terumuskan dalam pengukuran pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Hasil identifikasi kekurangan serta keberhasilan tersebut diharapkan dapat memberikan masukan bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintah. Berdasarkan evaluasi terhadap capaian LAKIP tahun 2014 masih dijumpai beberapa kekurangan yang masih mendapatkan perhatian lebih lanjut. Untuk itu diperlukan adanya kebijakan pemerintah yang terintegrasi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten dalam mencarikan solusi permasalahan tersebut. Diharapkan pada masa yang akan datang tidak ada lagi kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat maupun provinsi dan kabupaten yang dapat mempengaruhi munculnya permasalahan di daerah. Pada akhirnya, semoga laporan ini dapat menjadi sebagai bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Jombang pada umumnya dan Bappeda Kabupaten Jombang pada khususnya. Segala prestasi yang berhasil diraih tidak menyebabkan munculnya rasa bangga yang berlebihan, sehingga melupakan tujuan awal untuk selalu berusaha memberikan pelayanan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Jombang Tahun 2014

ii


yang terbaik kepada masyarakat. Sebaliknya segala kekurangan yang masih dijumpai tidak menyebabkan lemahnya motivasi, tetapi justru harus menjadi cambuk untuk bekerja lebih baik lagi di masa yang akan datang.

Jombang 31 Januari 2015 KEPALA BAPPEDA KABUPATEN JOMBANG TTD

Drs. EKSAN GUNAJATI, M.Si Pembina Tk.I NIP. 196211091985011003


iii


BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Dalam

rangka

penyelenggaraan

good

governance,

diperlukan

pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung

secara

berdaya

guna,

berhasil

guna,

bersih

dan

bertanggungjawabserta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk mewujudkan

hal

tersebut,

setiap

instansi

pemerintah

sebagai

unsur

penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan, dan penilai

akuntabilitas.

Laporan

tersebut

menggambarkan

kinerja

instansi

pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Pemerintah Daerah maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk memberikan pertanggungjawaban mengenai kinerja satuan kerja perangkat daerah serta Pemerintah Daerahnya sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada

setiap

tahunnya.

Bappeda

Kabupaten

Jombang

menyusun

media

pertanggungjawaban kinerja yang dituangkan dalam bentuk LAKIP Bappeda Kabupaten Jombang Tahun 2014 yang diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kinerja Bappeda Kabupaten Jombang bagi Bupati, serta pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder). 1.2. Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Jombang Tahun 2014

1


c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); f. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); g. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); h. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); i. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); k. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014; l. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan; m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; n. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Jombang Tahun 2014

2


o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian,

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah; p. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Jawa Timur Tahun 20092014; q. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah; r. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025; s. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jombang Tahun 2009-2029; t. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018.

1.3. Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan LAKIP BAPPEDA Kabupaten Jombang Tahun 2014 adalah sebagai pelaporan atas pelaksanaan dokumen rencana daerah sesuai dengan ketentuan terkait laporan penyelenggaraan pemerintahan. Tujuan Penyusunan LAKIP BAPPEDA Kabupaten Jombang Tahun 2014 adalah untuk mempertanggungjawabkan pencapaian hasil pelaksanaan misi BAPPEDA dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

1.4. Tugas Pokok dan Fungsi Sesuai dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang, bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang

berkedudukan

sebagai

unsur

perencana

penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tugas pokok Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan, penelitian, pengembangan dan statistik daerah. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Jombang Tahun 2014

3


Dalam melaksanakan tugas tersebut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut : 1).Perumusan kebijakan teknis perencanaan; 2).Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah; 3).Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah; 4).Pelaksanaan pengkajian, penelitian dan pengembangan pembangunan daerah; 5).Penyelenggaraan urusan statistik daerah; 6).Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati. Selanjutnya tugas pokok pada BAPPEDA Kabupaten Jombang diuraikan kedalam masing-masing sub unit kerja, yaitu: 1. Kepala Badan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang mempunyai tugas pokok dan fungsi memimpin, merumuskan, mengatur,membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggung jawabkan kebijakan teknis penyusunan danpelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan dan statistik. 2. Sekretariat Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan sebagaian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud , sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut: a. Pelaksana koordinasi pengumpulan data dan informasi dalam rangka Penyusunan Kebijakan Teknis dan Operasional Badan; b. Pelaksana Koordinasi pelaksanaan tugas-tugas Organisasi Badan; c. Pengumpulan data dan informasi dalam rangka penyusunan Program Kerja, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan kegiatan Badan; d. Pengendalian

administrasi

kepegawaian,

pelaksanaan,

pembinaan,

peningkatan disiplin dan pengembangan karier serta upaya peningkatan kesejahteraan pegawai; e. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggran, pelaksanaan penata usahaan keuangan dan penyusunan laporan pertanggung jawaban keuangan; f.

Pelaksanaan urusan administrasi umum, rumah tangga/ keprotokolan dan perlengkapan, ketatalaksanaan (surat menyurat) dan kearsipan

g. Penyusunan Standar Pelayanan Minimal lingkup Unit Kerja; Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Jombang Tahun 2014

4


h. Penyiapan data dan informasi kepustakaan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan inventarisasi asset; i.

Pelaksanaan koordinasi kegiatan dengan instansi tekait,perangkat daerah dan pihak ketiga;

j.

Pelaksanaan sistem pengawasan melekat;

k. Penyusunan dan pelaksanaan sistem informasi lingkup Badan; l.

Pelaksanaan kebersihan, keindahan dan keamanan.

m. Pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat. Sekretaris membawahi: Kepala Sub Bagian Umum, mempunyai tugas: Menyiapkan data dan informasi guna penyusunan kebijakan teknis dan operasional; a. Melaksanakan

administrasi

kepegawaian,

melaksanakan

pembinaan,

peningkatan disiplin dan pengembangan karier serta upaya peningkatan kesejahteraan pegawai; b. Melaksanakan urusan administrasi umum, rumah tangga/ keprotokan, perjalanan dinas dan perlengkapan, ketatalaksanaan (surat menyurat) dan kearsipan; c. Menyusun Standar Pelayanan Minimal Badan; d. Menyusun

rencana

dan

melaksanakan

keindahan,

kebersihan,

dan

keamanan kantor; e. Melaksanakan kegiatan pengawasan melekat dalam lingkup badan; f. Menyusun rencana kebutuhan barang, mengatur dan mengelola barangbarang inventaris kantor; g. Melaksanakan kegiatan kehumasan dan kepustakaan Badan; h. Menangani pengaduan masyarakat terkait dengan pelaksanaan tugas; i. Membantu sekretaris dalam melaksanakan koordinasi terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas organisasi dan tata laksana aparatur; Kepala Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas sebagai berikut: a. Melaksanakan penatausahaan keuangan, meliputi pengelolaan anggaran, penyusunan neraca, pelaksanaan akuntansi/ pembukuan, pertanggung jawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran; b. Melaksanakan pengurusan biaya perjalanan dinas, perpindahan pegawai dan ganti rugi, gaji pegawai dan pembayaran hak-hak keuangan lainnya; c. Menyusun, melaksanakan dan mempertanggung jawabkan anggaran Badan; d. Melaksanakan upaya peningkatan kesejahteraan pegawai. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan, mempunyai tugas sebagai berikut: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Jombang Tahun 2014

5


a. Menghimpun, mengolah, mengkaji dan meneliti data dalam rangka penyusunan rencana program dan anggaran; b. Melaksanakan

kegiatan

perencanaan

dan

penyusunan

dokumen

pembangunan bidang Perencanaan Pembangunan Daerah; c. Melaksanakan koordinasi perencanaan program, kegiatan dan anggaran bidang Perencanaan Pembangunan Daerah; d. Melaksanakan koordinasi dengan unit terkait dalam rangka analisis dan penilaian pelaksanaan program dan anggaran; e. Melaksanakan kebijakan pembinaan,pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Perencanaan Pembangunan Daerah; f. Mengkoordinir dan evaluasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Perencanaan Pembangunan Daerah; g. Melaksanakan pembuatan umpan balik hasil penyusunan dan penetapan anggaran guna perencanaan program dan anggaran untuk tahun berikutnya; h. Mengelola, mengembangkan data dan Sistem Informasi lingkup SKPD; i. Melaksanakan supervisi, pelaporan, evaluasi dan monitoring pelaksanaan tugas. 3. Bidang Sosial Budaya Bidang Sosial Budaya dipimpin oleh Kepala Bidang Sosial Budaya untuk melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di bidang

perumusan

kebijakan

teknis

perencanaan,

pengkoordinasian

penyusunan perencanaan pembangunan, pembinaan dan pelaksanaan tugas perencanaan

pembangunan

daerah

di

bidang

sosial

budaya.

Untuk

melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Sosial Budaya mempunyai fungsi: a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan di bidang sosial budaya; b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan daerah di bidang sosial budaya; d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah di bidang sosial budaya. Kepala Bidang Sosial Budaya membawahi: 1. Kepala Sub. Bidang Kesejahteraan Rakyat,mempunyai tugas: a. Merumuskan kependudukan

kebijakan dan

teknis

catatan

sipil,

perencanaan

bidang

pemberdayaan

kesehatan,

perempuan

dan

perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial,


6


ketenaga kerjaan dan ketransmigrasian, kebudayaan dan pariwisata, pemberdayaan masyarakat dan desa b. Mengkoordinasikan

penyusunan

perencanaan

pembangunan

bidang

kesehatan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, kebudayaan dan pariwisata, pemberdayaan masyarakat dan desa; c. Melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah di bidang kesehatan, kependudukan dan catatan sipil,

pemberdayaan

berencana

dan

perempuan

keluarga

dan

sejahtera,

perlindungan sosial

anak,

keluarga

ketenagakerjaan

dan

ketransmigrasian, kebudayaan dan pariwisata, pemberdayaan masyarakat dan desa; d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah bidang kesehatan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, kebudayaan dan pariwisata, pemberdayaan masyarakat dan desa. 2. Kepala Sub Bidang Pendidikan Mental Spiritual dan Pemerintahan, mempunyai tugas: a.Merumuskan kebijakan teknis perencanaan di bidang pendidikan, kepemudaan dan olah raga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, penyerahan urusan, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, kearsipan dan perpustakaan; b.Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan di bidang pendidikan, kepemudaan dan olah raga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, penyerahan urusan, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, kearsipan dan perpustakaan; c. Melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah di bidang pendidikan, kepemudaan dan olah raga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, penyerahan urusan, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, kearsipan dan perpustakaan; d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pendidikan, kepemudaan dan olah raga, kesatuan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Jombang Tahun 2014

7


bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, penyerahan urusan, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, kearsipan dan perpustakaan; 4. Bidang Ekonomi Bidang Ekonomi dipimpin oleh Kepala Bidang Ekonomi untuk melaksanakan sebagian

tugas

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

dibidang

perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan: pembinaan dan pelaksanaan tugas peencanaan pembangunan daerah diibidang ekonomi. Dalam melaksanakan tugas pokok, bidang ekonomi mempunyai fungsi sebagai berikut: a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan di bidang ekonomi; b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan di bidang ekonomi; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah di bidang ekonomi; d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah di bidang ekonomi. Kepala Bidang Ekonomi, membawahi: 1. Kepala Sub. Bidang Pengembangan Ekonomi Wilayah, mempunyai tugas: a. Merumuskan

kebijakan

teknis

perencanaan

bidang

kehutanan,

peternakan, perikanan, pertanian dan pariwisata; b. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan bidang kehutanan, peternakan, perikanan, pertanian, dan pariwisata; c. Melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kehutanan, peternakan, perikanan, pertanian dan pariwisata; d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah di bidang kehutanan, peternakan, perikanan, pertanian dan pariwisata. 2. Kepala Sub. Bidang Pengembangan Dunia Usaha, mempunyai tugas: a. Merumuskan kebijakan teknis perencanaan di bidang koperasi dan usaha kecil

menengah,

penanaman

modal,

perdagangan,

perindustrian,

ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, kerjasama antar daerah dan fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha dan industri; b. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan di bidang koperasi dan usaha kecil menengah, penanaman modal, perdagangan, perindustrian, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, kerjasama antar daerah dan fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha dan industry; Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Jombang Tahun 2014

8


c. Melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang koperasi dan usaha kecil menengah, penanaman modal, perdagangan, perindustrian, ketenagakerjaan, dan ketransmigrasian, kerjasama antar daerah dan fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha dan industri; d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah di bidang koperasi dan usaha kecil menengah, penanaman modal,

perdagangan,

perindustrian,

ketenagakerjaan

dan

ketransmigrasian, kerjasama antar daerah dan fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha dan industri; 5. Bidang Fisik Prasarana Bidang fisik prasarana dipimpin oleh kepala bidang fisik prasarana untuk melaksanakan sebagaian tugas Badab perencanaan Pembangunan Daerah di bidang

perumusan

kebijakan

teknis

perencanaan,

pengkoordinasian

penyusunan perencanaan pembangunan, pembinaan dan pelaksanaan tugas perencanaan

pembangunan

daerah

di

bidang

fisik

prasarana.

Untuk

melaksanakan tugas pokok, bidang fisik prasarana mempunyai fungsi: a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan di bidang fisik prasarana; b. Pengkoodinasian penyusunan perencanaan pembangunan di bidang fisik prasarana: c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah di bidang fisik prasaana; d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah di bidang fisik prasarana. Kepala Bidang Fisik Prasarana, membawahi: 1. Kepala Sub. Bidang Perencanaan Umum Sarana dan Prasarana Wilayah, yang mempunyai tugas: a. Merumuskan kebijakan teknis perencanaan bidang komunikasi dan informatika, pekerjaan umum, perhubungan dan perumahan; b. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan bidang komunikasi dan informatika, pekerjaan umum, perhubungan dan perumahan; c. Melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang komunikasi dan informatika, pekerjaan umum, perhubungan dan perumahan; d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah

bidang

komunikasi

dan

informatika,

pekerjaan

umum,

perhubungan dan perumahan.


9


Kepala Sub. Bidang Perencanaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan, mempunyai tugas: Merumuskan kebijakan teknis perencanaan bidang energi, dan sumber daya mineral, lingkungan hidup dan pertanahan; a. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan bidang energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup dan pertanahan: b. Melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup dan pertanahan; c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah di bidang energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup dan pertanahan. 6. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik Bidang penelitian, pengembangan dan statistik yang memimpin adalah Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Statistik untuk melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di bidang pengkajian, penelitian dan pengembangan pembangunan daerah serta penyelenggaraan urusan statistik daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik mempunyai fungsi: a. Perumusan kebijakan, pelaksanaan dan kerjasama di bidang penelitian, pengembangan serta distribusi hasil penelitian dan pengembangan; b. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi pembangunan daerah; c. Penyelenggaraan kerjasama pengembangan statistik umum, dasar, dan sektoral. Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik, membawahi: 1. Kepala Sub. Bidang Penelittian dan Pengembangan, mempunyai tugas sebagai berikut: a. Merumuskan kebijakan teknis bidang penelitian dan pengembangan sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah; b. Menyusun program kebijakan operasional penelitian dan pengembangan; c. Melaksanakan penelitian dan pengembangan Bidang Pemerintahan, Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Bidang Kemasyarakatan dan Bidang Pengembangan Teknologi dan Informasi; d. Melaksanakan pengembangan hasil penelitian dan pengembangan dalam rangka pelaksanaan penelitian dan pengembangan; e. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dan pihak ketiga dalam rangka pelaksanaan penelitian dan pengembangan; Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Jombang Tahun 2014

10


f. Melaksanakan sosialisasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan kawasan stakeholder yang terkait. 2. Kepala Sub. Bidang Statistik, mempunyai tugas: a. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data-data statistik untuk keperluan perencanaan b. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah; c. Menyelenggarakan kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan statistik umum, dasar dan sektoral. 7.

Kelompok Jabatan Fungsional Pengaturan tugas pokok dan fungsi kelompok jabatan fungsional diatur lebih lanjut.

1.5. Struktur Organisasi Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari: KEPALA SEKRETARIAT Sub Bagian Umum

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Sub Bagian Keuanga n Sub Bagian P enyusunan Program dan Pelaporan

BIDANG

BIDANG SOSIAL BUDAYA

BIDANG EKONOMI

BIDANG FISIK PRASARANA

Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan

Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat

Sub Bidang Penge mbangan Ekonomi Wilayah

Sub Bidang Perencanaan Umum Sarana dan Prasarana Wilayah

Sub Bidang Statistik

Sub Bidang Pendidikan, Mental Spiritual, dan Pemerintahan

Sub Bidang Penge mbangan Dunia Usaha

Sub Bidang Perencanaan Umum SDA & Lingkungan Hidup

PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN STATISTIK

1.6. Lingkungan Stratejik Yang Berpengaruh a. Sarana Pendukung Organisasi Keberadaan sarana pendukung akan berpengaruh terhadap laju gerak suatu organisasi. Mutu tingkat sumberdaya manusia yang dimiliki, yang didukung dengan adanya sarana yang memadai akan sangat berpengaruh pada kinerja dari organisasi. Demikian pula sebaliknya, sebaik apapun sarana Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Jombang Tahun 2014

11


pendukung yang ada tanpa didukung oleh personil dengan kapabilitas yang memadai akan menambah deretan barang inventaris organisasi yang tidak efektif. Untuk membantu tugas pokok dan fungsi yang harus diemban, sarana kerja yang terdapat di Bappeda Kabupaten Jombang sudah sangat baik. Artinya bahwa sarana yang ada sudah mampu mendukung beban kerja yang ada, walaupun belum secara optimal. b. Metode Organisasi Untuk mencapai tujuan dari organisasi (dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai institusi yang bertanggungjawab terhadap perencanaan pembangunan di daerah), maka pelaksanaan koordinasi (baik tingkat internal maupun eksternal) terus diupayakan. Penyebab kesalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pembangunan yang terkait dengan perencanaan, sebagian besar disebabkan karena lemahnya tingkat koordinasi. Untuk itu koordinasi harus selalu dilaksanakan dalam rangka mendapatkan suatu keputusan atau kebijakan yang tepat dan konsisten dengan melaksanakan pertemuan-pertemuan koordinasi, baik dalam sektor-sektor tertentu maupun lintas sektor. Guna meminimalisir kekurangan serta kendala yang terjadi, maka diperlukan adanya standar metode kerja. Pada Tahun 2014 telah disusun standar

operasional

prosedur

(SOP)

BAppeda.

Standar

tersebut

menginformasikan terkait langkah, pelaksanaan dan prosedur pelaksanaan administrasi kegiatan yang dilaksanakan di Bappeda. c.

Sumberdaya Manusia Sumberdaya manusia merupakan unsur dinamisator yang terpenting dalam suatu organisasi. Kemampuan sumberdaya ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain tingkat pendidikan. Sebagai gambaran tingkat pendidikan sumber daya manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut : TABEL 1.1 TINGKAT PENDIDIKAN PEGAWAI BAPPEDA TAHUN 2014

NO

TINGKAT PENDIDIKAN

JUMLAH (ORANG)

1.

Pasca Sarjana

12

2.

Sarjana (S1)

27

3.

Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat

5

Jumlah

44


12


Berdasar tabel tingkat pendidikan pegawai terlihat bahwa tingkat pendidikan personil Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang yang terbanyak berpendidikan Sarjana (S1), yang rata-rata memegang jabatan struktural eselon IV. Jabatan struktural eselon IV pada suatu instansi merupakan supervisor atau baris pelaksana dari suatu kebijaksanaan. Oleh sebab itu, dibutuhkan adanya tingkat pemahaman terhadap suatu perintah atau bentuk pendelegasian dan juga penguasaan teknis, baik pada tingkat konsep maupun aplikasi di lapangan. Sedangkan tingkat golongan personel bappeda tersaji sebagai berikut ; TABEL1.2 GOLONGAN PEGAWAI BAPPEDA TAHUN 2014 NO

JUMLAH

URAIAN

(ORANG)

1.

Golongan IV

7

2.

Golongan III

33

3.

Golongan II

3

4.

Golongan I

-

5.

Tenaga Kontrak Daerah

1

Jumlah

44

Berdasar tabel tingkat golongan dapat dipahami, bahwa tingkat golongan dari personil Bappeda yang terbanyak adalah golongan III, sebanyak 33 orang atau 75% dari seluruh staf Bappeda. Meskipun tingkat pendidikan dan golongan cukup secara umum untuk menangani kegiatan perencanaan pembangunan di Kabupaten Jombang, namun

masih

diperlukan

adanya

tambahan

tenaga

pelaksana

teknis

perencanaan, khususnya yang memiliki kemampuan teknis dalam perencanaan pembangunan daerah.


13


BAB II PERENCANAAN KINERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

2.1. VISI DAN MISI a. Visi Bappeda Kabupaten Jombang Visi merupakan pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, aspiratif, inovatif dan produktif. Visi tersebut menentukan arah dan tujuan perencanaan Kabupaten Jombang sekaligus menggambarkan kondisi yang ingin dicapai dan menjadi komitmen seluruh pihak yang berkepentingan (stakeholders) dengan perencanaan tersebut. Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dalam bernegara. Oleh karena itu, diperlukan penyelenggaraan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Visi BAPPEDA dirumuskan dengan memperhatikan visi Bupati Jombang yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2014–2018 yaitu: “Jombang Sejahtera untuk Semua”. Berdasarkan pada visi di atas serta memperhatikan tugas pokok dan fungsi Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

dalam

menjawab

tantangan

lingkungan strategis yang akan dihadapi sebagai suatu institusi perencana daerah, maka menetapkan visi Bappeda Kabupaten Jombang untuk periode tahun 20142018 adalah: “TERWUJUDNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG SINERGIS, PARTISIPATIF, INOVATIF, DAN BERKUALITAS MENUJU JOMBANG SEJAHTERA”

Penjelasan Makna Rumusan visi tersebut dapat dimengerti melalui makna yang terkandung pada konsep-konsep sebagai berikut : 1. Perencanaan Pembangunan yang Partisipatif maksudnya adalah bahwa proses perencanaan pembangunan harus mampu mengakomodir secara Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Jombang Tahun 2014 14


objektif

berbagai

kebutuhan

dan

aspirasi

masyarakat

agar

dapat

menghasilkan kesepakatan bersama dan diterima semua pihak. Oleh sebab itu dalam setiap proses perencanaan pembangunan memerlukan keterlibatan masyarakat. Partisipasi aktif tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan dampak positif terhadap perencanaan pembangunan. 2. Perencanaan Pembangunan yang Sinergis maksudnya proses perencanaan pembangunan

yang

lebih

mengoptimalkan

integrasi

dan

sinkronisasi

keragaman sumber daya sesuai dengan porsi masing-masing. 3. Perencanaan Pembangunan Daerah yang Inovatif dimaksudkan bahwa proses

perencanaan

pembangunan

yang

menekankan

hadirnya

prosedur/model, gagasan, praktek/cara yang baru untuk diterapkan sebagai sarana perbaikan/pengembangan sistem, guna menghadapi tantangan perubahan di masa datang, sehingga mampu mewujudkan perencanaan yang lebih baik dan produktif. 4. Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas adalah apabila perencanaan

yang

disusun

memenuhi

kriteria

antara

lain

dapat

diimplementasikan dan mencapai target yang telah ditetapkan, disusun berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku, serta mendukung perencanaan pembangunan nasional. 5. Sejahtera untuk Semua merupakan muara dari seluruh makna pernyataan nilai misi yang telah dijelaskan karena perencanaan adalah alat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat guna menjadi masyarakat yang lebih sejahtera.

b. Misi Bappeda Kabupaten Jombang Sedangkan

upaya

untuk

mewujudkan

visi

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah tersebut, maka dirumuskan misi sebagai berikut: 1. Memantapkan penyelenggaraan sistem perencanaan pembangunan daerah 2. Mewujudkan perencanaan pembangunan berkelanjutan 3. Menyusun

penelitian

dan

pengembangan

perencanaan

pembangunan

berbasis data inovasi dan dinamika kebutuhan masyarakat 4. Mengembangkan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

2.2. TUJUAN DAN SASARAN a. Tujuan Bappeda Kabupaten Jombang Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan masalah dan menangani Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Jombang Tahun 2014 15


isu strategis daerah yang dihadapi. Tujuan jangka menengah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan fungsi manajemen kelembagaan perencanaan pembangunan; 2. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah berdasarkan rencana tata ruang, unsur kelestarian lingkungana dan daya dukung sumber daya alam; 3. Mendukung perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas berbasis data dan kajian ilmiah; 4. Memberikan dukungan kelembagaan yang profesional dalam mewujudkan kinerja yang prima.

b. Sasaran Bappeda Kabupaten Jombang Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Perumusan sasaran memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Bappeda serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Untuk lima tahun mendatang, Bappeda menetapkan sasaran sebagai berikut: 1. Perencanaan yang tepat waktu dan tepat sasaran; 2. Dukungan dan kerjasama dunia usaha/stakeholder dalam pembangunan daerah; 3. Optimalisasi pengendalian pemanfaatan ruang; 4. Tersedianya dokumen perencanaan tata ruang sebagai bahan rujukan kebijakan pemanfaatan penggunaan lahan; 5. Optimalisasi penyediaan data /informasi dan statistik pendukung perencanaan pembangunan daerah; 6. Optimalisasi

penelitian

dan

pengembangan

pendukung

kebijakan

perencanaan pembangunan daerah; 7. Menyediakan dukungan administrasi perkantoran yang memadai.

c. Indikator dan Target Sasaran Bappeda Kabupaten Jombang 1. Prosentase dokumen perencanaan daerah sesuai dengan ketentuan dengan target 100%; 2. Prosentase program CSR/PKBL perusahaan yang sinergi dengan program pemerintah daerah dengan target 80%; 3. Prosentase rekomendasi pemanfaatan ruang dengan target 80%; 4. Ketersediaan pedoman perencaan tata ruang dengan target 57,1%;

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Jombang Tahun 2014 16


5. Ketersediaan

data

makro

dan

sektoral

pendukung

perencanaan

pembangunan daerah dengan target 90%; 6. Ketersediaan hasil penelitian dan pengembangan pendukung pembangunan daerah dengan target 80%; 7. (a) Pelayanan administrasi perkantoran dan kinerja aparatur (b) Kinerja sarana dan prasarana SKPD (c) Kedisiplinan dan tanggung jawab aparatur (d) Tertib administrasi dan ketepatan pelaporan Dengan target 80%. Rumusan misi, tujuan,sasaran sampai dengan kebijakan tersaji dalam tabel berikut:



TABEL 2.1 MISI, TUJUAN,SASARAN, DAN KEBIJAKAN NO

1

Rumusan Tujuan & Sasaran MISI

Tujuan

Memantapkan penyelenggaraan sistem perencanaan pembangunan daerah

Meningkatkan fungsi manajemen kelembagaan perencanaan pembangunan

Sasaran

Indikator Sasaran

Perencanaan yang tepat % dokumen perencanaan waktu dan tepat sasaran daerah sesuai dengan ketentuan

Target Sasaran 100%

Kebijakan Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan daerah Perencanaan Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program SKPD

2

Mewujudkan perencanaan pembangunan berkelanjutan

Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah berdasarkan rencana tata ruang, unsur kelestarian lingkungan dan daya dukung sumber daya alam

Dukungan dan kerjasama dunia usaha/ stakeholder dalam pembangunan daerah Optimalisasi pengendalian pemanfaatan ruang

% program CSR/PKBL perusahaan yang sinergi dengan program pemerintah daerah % rekomendasi pemanfaatan ruang

80%

Mengoptimalkan peran/fungsi sekretariat tetap koordinasi CSR PKBL

80%

Mengoptimalkan fungsi BKPRD dalam penyelenggaraan pengendalian pemanfaatan ruang



NO


3

Menyusun penelitian dan pengembangan perencanaan pembangunan berbasis data, inovasi dan dinamika kebutuhan masyarakat

Tujuan

Mendukung perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas berbasis data dan kajian ilmiah

Sasaran

Indikator Sasaran

Tersedianya dokumen perencanaan tata ruang sebagai bahan rujukan kebijakan pemanfaatan penggunaan lahan

Ketersediaan pedoman perencaan tata ruang

Optimalisasi penyediaan data / informasi dan statistik pendukung perencanaan pembangunan daerah

Optimalisasi penelitian dan pengembangan pendukung kebijakan perencanaan pembangunan daerah

Target Sasaran

Kebijakan

57,1%

Penyusunan materi teknis dan penetapan regulasi penataan ruang

Ketersediaan data makro dan sektoral pendukung perencanaan pembangunan daerah

90%

Mengoptimalkan pengumpulan, pengolahan dan analisis data makro dan sektoral pendukung perencanaan

Ketersediaan hasil penelitian dan pengembangan pendukung pembangunan daerah

80%

Pelayanan administrasi perkantoran sesuai standar operasional dan prosedur



NO

4


Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Target Sasaran

Mengembangkan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

Memberikan dukungan kelembagaan yang profesional dalam mewujudkan kinerja yang prima

Menyediakan dukungan administrasi perkantoran yang memadai

(a) Pelayanan administrasi perkantoran dan kinerja aparatur (b) Kinerja sarana dan prasarana SKPD (c) Kedisiplinan dan tanggung jawab aparatur (d) Tertib administrasi dan ketepatan pelaporan

80%

Kebijakan

Pelayanan administrasi perkantoran sesuai standar operasional dan prosedur



2.3. PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2014 Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran. Adanya ikhtisar perjanjian kinerja pada lampiran II Untuk tahun kerja 2014 Bappeda Kabupaten Jombang melaksanakan 15 Program dan 58 kegiatan, yaitu terdiri dari:

TABEL 2.2 PROGRAM DAN KEGIATAN PROGRAM/ KEGIATAN 1.

Program

Pelayanan

ANGGARAN (Rp.)

Administrasi

674.810.500,-

a. Penyediaan Pelayanan Administrasi

674.810.500,-

Perkantoran

Perkantoran 2.

Program

Peningkatan

Sarana

dan

162.440.000,-

a. Pengadaan sarana dan prasarana

87.300.000,-

Prasarana Aparatur

gedung kantor b. Pemeliharaan

31.100.000,-

rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor c. Pemeliharaan

44.040.000,-

rutin/berkala/sedang/berat kendaraan dinas/kendaraan operasional 3.

Program Peningkatan Disiplin

7.200.000,-

Aparatur a. Pengadaan

pakaian

dinas

dan

7.200.000,-

pakaian khusus lainnya 4.

Program perencanaan Strategis dan

39.000.000,-

Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD



PROGRAM/ KEGIATAN

ANGGARAN (Rp.)

a. Penyusunan rencana strategis SKPD

10.000.000,-

b. Penyusunan rencana kerja SKPD

10.000.000,-

c. Penyusunan laporan capaian kinerja

9.000.000,-

SKPD d. Penyusunan laporan keuangan SKPD 5.

Program Pengembangan Data/

10.000.000,507.602.500,-

Informasi/ Statistik Daerah a. Penyusunan dan Pengumpulan Data

70.966.400,-

dan Statistik Daerah b. Penyusunan dan Pengumpulan Data

48.811.100,-

PDRB c. Penyusunan

Indeks

Pembangunan

145.425.000,-

Manusia (IPM) d. Penyusunan Nilai Tukar Petani (NTP)

92.400.000,-

e. Penyusunan Data Inflasi Daerah 6.

f. Penyusunan Profil Daerah

150.000.000,-

Program Kerjasama Pembangunan

40.550.000,-

a. Fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia

40.550.000,-

Usaha/Lembaga 7.

Program Pengendalian Pemanfaatan

75.000.000,-

Ruang a. Fasilitasi/koordinasi

pemanfaatan

75.000.000,-

ruang 8.

Program Perencanaan Tata Ruang

750.000.000,-

a. Penyusunan/Evaluasi

125.000.000,-

RDTR

Kecamatan Kudu b. Penyusunan/Evaluasi RDTR

125.000.000,-

Kecamatan Ngoro



PROGRAM/ KEGIATAN c. Penyusunan/Evaluasi RDTR

ANGGARAN (Rp.) 125.000.000,-

Kecamatan Sumobito d. Penyusunan Peraturan Zonasi RDTR

200.000.000,-

Perkotaan Jombang e. Penyusunan Draft Raperda RDTR

75.000.000,-

BWP Diwek f. Evaluasi

Pengkajian

Kebijakan

100.000.000,-

Penataan Ruang 9.

Program peningkatan kapasitas

307.100.000,-

kelembagaan perencanaan pembangunan daerah a. Penyusunan Naskah Akademis Sistem

307.100.000,-

Perencanaan Pembangunan Daerah 10.

Program perencanaan pembangunan

934.951.500,-

daerah a. Penyusunan Rancangan RKPD

312.515.200,-

b. Koordinasi Penyusunan Laporan

185.000.000,-

Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) c. Penyusunan KUA dan PPAS d. Pemeliharaaan SIPPD

11.

146.650.000,86.886.000,-

e. Penyusunan Rancangan RPJMD

203.900.300,-

Program perencanaan pembangunan

965.900.000,-

ekonomi a. Penyusunan

masterplan

216.850.000,-

pembangunan ekonomi daerah b. Penyusunan indikator ekonomi daerah

208.850.000,-

c. Koordinasi

150.000.000,-

Perencanaan

Pembangunan Bidang Ekonomi d. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan e. Penyusunan Study Kelayakan Sarana

75.000.000,315.200.000,-

Dan Prasarana Ekonomi Wilayah



PROGRAM/ KEGIATAN 12

Program

perencanaan

ANGGARAN (Rp.)

sosial

dan

1.155.000.000,-

budaya a. Koordinasi

Perencanaan

Pembangunan

Bidang

Sosial

150.000.000,-

Dan

Budaya b. Fasilitasi

Tim

Koordinasi

150.000.000,-

Penanggulangan Kemiskinan c. Penyusunan rencana aksi daerah

70.000.000,-

pemberantasan korupsi d. Penyusunan grand design

100.000.000,-

peningkatan fungsi dan peran kecamatan sebagai SKPD tahun 20142018Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh e. Pendampingan

Program

PNPM

425.000.000,-

Perkotaan f. Pengembangan Sistem Informasi

150.000.000,-

Manajemen Penanggulangan Kemiskinan g. Penyusunan rencana induk pariwisata

60.000.000,-

daerah h. Penyusunan profil gender dan profil

50.000.000,-

anak 13

Program Penelitian dan

792.101.200,-

Pengembangan a. Koordinasi

Penelitian

dan

178.401.200,-

Kebijakan

50.000.000,-

Pengembangan b. Evaluasi

Efektivitas

Pembangunan Daerah c. Kajian Ekonomi Produktif Desa d. Penyusunan Ikon Jombang e. Penataan Kawasan Cagar Budaya

350.000.000 50.000.000,163.700.000,-



PROGRAM/ KEGIATAN 14

Program

Perencanaan

ANGGARAN (Rp.)

Prasarana

898.760.000,-

Sarana Wilayah dan Sumber Daya Alam a. Koordinasi Perencanaan Bidang Fisik

150.000.000,-

dan Prasarana b. Koordinasi

Perencanaan

sanitasi

75.000.000,-

c. Penyusunan Rencana Pembangunan

50.000.000,-

permukiman dan air minum

Investasi Jangka Menengah d. Fasilitasi

Peningkatan

Pengelolaan

200.730.000,-

Pengelolaan

48.030.000,-

Sistem Irigasi Partisipatif e. Fasilitasi

Peningkatan

Sistem

Irigasi

Partisipatif

(Pendampingan Program WISMP) f. Penyusunan

Sistem

Informasi

100.000.000,-

Sistem

Informasi

100.000.000,-

Jaringan Jalan g. Penyusunan Jaringan Irigasi h. Penyusunan Rencana Induk Sistem

125.000.000,-

Distribusi Air Minum i. Kebijakan strategi daerah

50.000.000,-

pengembangan sistem penyediaan air minum 15.

Program

Pengendalian

Evaluasi

277.456.000,-

Kinerja Program a. Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan

127.456.000,-

b. SIPPD MONEV

150.000.000,-

JUMLAH

7.587.871.700,-

Keseluruhan Program dan Kegiatan Tersebut, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 7.587.871.700,-. Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari Belanja Langsung sebesar Rp. 7.587.871.700,- dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.614.784.032,- Rencana Kinerja Tahunan Badan Perencanaan



Pembangunan Daerah Tahun 2014 untuk mendukung sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan lampiran III. 2.4. PENETAPAN KINERJA BAPPEDA JOMBANG TAHUN 2014 Dalam

rangka

mewujudkan

manajemen

pemerintahan

yang

efektif,

transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil maka perlu disusunlah suatu penetapan kinerja pada suatu pemerintahan. Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kami sajikan Penetapan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang sesuai dengan Lampiran IV



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN Sasaran kinerja adalah tingkat target kinerja yang dinyatakan sebagai tujuan nyata yang terukur, di mana capaian aktual dapat dibandingkan, termasuk tujuan yang dinyatakan sebagai standar kuantitatif, nilai, atau tingkat. Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran pencapaian sasaran dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Pengukuran pencapaian sasaran dapat dilihat dalam tabel berikut ini TABEL 3.1 PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2014 Presentase Pencapaian

Target No

Sasaran

Indikator Sasaran

Kinerja

Realisasi

Sasaran

Rencana Tingkat Capaian Tahun 2014

1

2

Perencanaan yang

% dokumen perencanaan

tepat waktu dan tepat

daerah sesuai dengan

sasaran

ketentuan

Dukungan dan

% program CSR/PKBL

kerjasama dunia

perusahaan yang sinergi

usaha/ stakeholder

dengan program

dalam pembangunan

pemerintah daerah

100

%

100

%

100

%

80

%

80

%

100

%

80

%

80

%

100

%

57.1

%

57.1

%

100

%

90

%

85,7

%

95

%

daerah 3

Optimalisasi

% rekomendasi

pengendalian

pemanfaatan ruang

pemanfaatan ruang 4

Tersedianya dokumen

Ketersediaan pedoman

perencanaan tata

perencaan tata ruang

ruang sebagai bahan rujukan kebijakan pemanfaatan penggunaan lahan 5

Optimalisasi

Ketersediaan data makro

penyediaan data /

dan sektoral pendukung

informasi dan statistik

perencanaan



Presentase Pencapaian

Target No

Sasaran

Indikator Sasaran

Kinerja

Realisasi

Sasaran

Rencana Tingkat Capaian Tahun 2014

pendukung

pembangunan daerah

perencanaan pembangunan daerah 6

Optimalisasi penelitian

Ketersediaan hasil

dan pengembangan

penelitian dan

pendukung kebijakan

pengembangan pendukung

perencanaan

pembangunan daerah

80

%

80

%

100

%

80

%

80

%

100

%

pembangunan daerah 7

Menyediakan

(a) Pelayanan administrasi

dukungan administrasi

perkantoran dan kinerja

perkantoran yang

aparatur

memadai

(b) Kinerja sarana dan prasarana SKPD (c) Kedisiplinan dan tanggung jawab aparatur (d) Tertib administrasi dan ketepatan pelaporan

Dari 7 (tujuh) sasaran dengan indikator kinerja sebanyak 10 (Sepuluh), pencapaian kinerja sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pada tahun 2014 adalah sebagai berikut: 1. Perencanaan yang tepat waktu dan tepat sasaran 2014

Capaian No

Indikator Sasaran

2013 1.

Target

Akhir Target

Realisasi

100%

100%

(%)

RPJMD

Realisasi

Prosentase dokumen perencanaan daerah sesuai dengan

100%

100%

100%

ketentuan

Dimaksudkan agar perencanaan daerah tepat waktu dan tepat sasaran dengan target kinerja sasaran sebesar 100%. Pada akhir tahun 2013 sasaran ini tercapai 100%. Realisasi sasaran pada tahun 2014 tercapai 100% dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Jombang Tahun 2014 28


target yang direncanakan jadi pencapaian sasaran pada saat ini mencapai 100%. Realisasi kinerja tersebut sudah memenuhi target RPJMD sebesar 100%, oleh karena itu kinerja sasaran ini hingga empat tahun kedepan harus dipertahankan. Adapun faktor pendorong dan penghambat pemenuhan target sebagai berikut: Faktor pendorong tercapainya sasaran ini adalah: a. Adanya

komitmen

dari

segenap

karyawan

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang dalam upaya melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan daerah; b. Tanggungjawab setiap karyawan selalu update peraturan sehingga perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terdapat faktor penghambat sasaran yaitu

kurangnya kesadaran

SKPD terkait dalam ketepatan waktu pengumpulan laporan sehingga membutuhkan lebih banyak waktu untuk melakukan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan daerah. Strategi untuk mewujudkan indikator pada

tahun 2015 dengan

menumbuhkan dan memelihara komitmen jalinan koodinasi terhadap SKPD rentang kendali serta meningkatkan kualitas SDM demi terwujudnya penyusunan perencanaan daerah yang tepat waktu dan tepat sasaran. Dalam

penyusunan

dokumen

perencanaan

pembangunan

dilaksanakan dengan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif dan topdownbottom up. Implementasi pendekatan tersebut dipertemukan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) yang melibatkan peran serta masyarakat dan stakeholder pembangunan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas proses perencanaan pembangunan ditindaklanjuti dalam: 

Kebijakan Pagu Indikatif Desa (PID) yang ditujukan untuk memperkuat proses

musrenbang

desa,

percepatan

pembangunan

desa

dan

konsistensinya dengan penganggaran. Kebijakan PID juga ditujukan untuk mendukung visi Bupati/Wakil Bupati Jombang terkait alokasi 500 juta per desa. Dalam alokasi 500 juta per desa, salah satu bentuk implementasinya adalah melalui alokasi pagu indikatif desa (PID) sebesar 200 juta per desa. Rencana kegiatan yang akan diangarkan melalui PID dibahas dalam musrenbang desa dan diproses melalui musrenbang kecamatan, forum SKPD dan musrenbang kabupaten untuk memastikan kesesuaiannya



dengan program dan kegiatan daerah. Kebijakan PID ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2014; 

Pendokumentasian usulan perencanaan pembangunan dalam sistem informasi perencanaan pembangunan daerah (SIPPD) dengan tujuan bahwa aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam tahapan musrenbang terkelola dengan baik; Sejalan dengan penerapan perencanaan dan penganggaran berbasis

kinerja, langkah perkuatan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksaaan rencana pembangunan menjadi sangat penting. Langkah pemantauan dan evaluasi kinerja diwujudkan melalui pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan yang didokumentasikan setiap tahun dalam Laporan Kinerja Pemerintah Daerah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati. Selain itu, capaian atas upaya yang telah dilaksanakan pada tahun 2014, yaitu: 

Tersusunnya Masterplan Pembangunan Ekonomi Daerah yang digunakan sebagai pedoman dan arahan untuk mengidentifikasi dan memetakan secara spasial lahan-lahan pertanian pangan yang ada di Kabupaten Jombang dalam menentukan lokasi lahan pertanian pangan berkelanjutan serta uji publik berkaitan dengan penyepakatan dan pembuatan komitmen rencana aksi yang terkait dengan outcome yang dicapai yaitu penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Jombang;



Tersusunnya Indikator Ekonomi Daerah yang mengidentifikasi struktur perekonomian daerah dengan sektor basis maupun sektor pendukung yang dapat ditingkatkan dan dikembangkan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam kajian tersebut juga menghasilkan rumusan rencana strategis dan kebijakan yang dapat mendorong tumbuhnya sektor basis disamping memberdayakan potensi sektor pendukung dalam hal ini sektor non basis serta tetap mempertimbangkan tingkat disparitas wilayah dan dampak kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan;



Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi terkait dengan program maupun kegiatan pembangunan ekonomi yang akan, sedang, maupun yang sudah dilakukan oleh SKPD (berkaitan dengan kegiatan yang dibiayai APBD Kabupaten, APBD Propinsi maupun APBN (termasuk Dekonsentrasi maupun Tugas Pembantuan), koordinasi

Program

Pengembangan

Kawasan

Agrpolitan

serta

SKPP

I

Kabupaten Jombang tahun ke empat; Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Jombang Tahun 2014 30




Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, khususnya progress Pengembangan Kawasan Agropolitan dan rencana aksi Ketahanan Pangan Daerah. Progress pengembangan kawasan agropolitan di Kabupaten Jombang, sesuai dengan 7 (tujuh) indikator dari Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Jombang memiliki index 62,7 termasuk kedalam kategori cukup terjadi peningkatan index pada tahun 2014 menjadi 70,5 dan termasuk dalam kategori baik. Adapun 7 (tujuh) indikator yang menjadi tolok ukur, perhitungan index pengembangan kawasan agropolitan adalah : 1) Investasi dibidang pertanian, 2) Infrastruktur sosial dan ekonomi bidang pertanian,

3)

Nilai

NTP,

4)

Lapangan

Kerja,

5)

Tumbuh

dan

berkembangnya kegiatan produksi, penyuluhan dan pemasaran komoditas unggulan 6) pengelolaan lahan berkelanjutan 7) Kelembagaan dan kualitas SDM, stakeholders Kawasan Agropolitan yang kreatif, inovatif berjiwa wirausaha dan professional; 

Tersusunnya Study Kelayakan Sarana dan Prasarana Ekonomi Wilayah yang

meliputi

rencana

pembangunan

Subterminal

Agribis

(STA)

Mojoagung dan perencanaan Revitalisasi Pasar Citra. Hasil-hasil pelaksanaan program pembangunan sosial dan budaya yang mendukung tercapainya sasaran pertama pada tahun 2014, antara lain: 

Terselenggaranya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya untuk mendukung sinkronisasi dan keselarasan programprogram pembangunan di lingkup sosial budaya, baik antar tingkatan pemerintahan maupun antar waktu;



Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dengan capaian terfasilitasinya

kegiatan

koordinasi,

sinkronisasi

dan

monitoring

penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Jombang dengan produk yang dihasilkan

berupa

laporan

pelaksanaan

program

penanggulangan

kemiskinan tahun 2014 serta hasil koordinasi dan sinkronisasi program penanggulangan kemiskinan; 

Tersusunnya Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi. Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi sebagai pijakan dalam upaya mewujudkan Pemerintah Daerah yang bersih dan bebas dari praktek korupsi dengan mencapai peningkatan nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia. Output yang dihasilkan berupa laporan 7 (tujuh)

RAD-PKK

dengan

berpedoman

pada

SE

Mendagri

Nomor:356/2648/SJ tanggal 12 Desember 2013 tentang Penyusunan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Pemerintah Daerah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Jombang Tahun 2014 31


Tahun 2013 secara tepat waktu. Capaian kegiatan ini belum maksimal dikarenakan penyelenggaraan sosialisasi dengan narasumber dari KPK dan Kementerian Hukum dan HAM tidak terlaksana; 

Tersusunnya Grand Design Peningkatan Fungsi dan Peran Kecamatan sebagai SKPD. Melalui dokumen grand design tersebut diharapkan tahapan dalam mengoptimalkan peran kecamatan sebagai SKPD, selain sebagai pemangku wilayah kecamatan, pada tahun mendatang bisa ditingkatkan;



Pendampingan Program PNPM Perkotaan. Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Daerah terhadap program Pemerintah Pusat, dimana setiap daerah yang menerima program PNPM wajib menyediakan biaya operasional bagi pelaksanaan PNPM di daerahnya. Untuk realisasi output dari kegiatan ini adalah terfasilitasinya kegiatan siklus PNPM Mandiri Perkotaan yang terdiri 7 kecamatan di 113 desa serta pendampingan PLPBK di 2 desa;



Pengembangan

Sistem

Informasi

Manajemen

Penanggulangan

Kemiskinan. SIM ini disusun untuk mendokumentasikan database rumah tangga miskin yang ada di Kabupaten Jombang secara detail, mulai dari data anggota keluarga, lokasi, serta kondisinya. Secara lebih lanjut, SIM Penanggulangan

Kemiskinan

digunakan

sebagai

pengelolaan

dan

updating data kemiskinan; 

Tersusunnya Rencana Induk Pariwisata Daerah, yaitu dokumen Studi Kelayakan Pengelolaan Tirta Wisata dengan memastikan terhadap aspek hukum, teknis, pelayanan, dan komersial yang diperlukan dalam pengelolaan Kawasan Pariwisata Jombang;



Tersusunnya Profil Gender dan Profil Anak yang berisi kajian dan pemetaan status capaian PUG dan Pemenuhan Hak Anak (PUHA) dalam kebijakan

dan

program

Pemkab

Jombang

di

bidang

kesehatan,

pendidikan, ekonomi, politik, hukum dan sosial budaya di tahun 2014. Outcome dari pelaksanaan program perencanaan pembangunan prasarana wilayah dan sumber daya alam yang menunjang tercapainya sasaran tersebut adalah: 

Terselenggaranya Koordinasi Perencanaan Bidang Fisik dan Prasarana. Telah dilaksanakan rapat-rapat kordinasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan

terkait

sarana

dan

prasarana

daerah

serta

untuk

mendukung sinkronisasi dan keterpaduan perencanaan prasarana antar tingkatan pemerintahan; Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Jombang Tahun 2014 32




Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Sanitasi Permukiman dan Air Minum dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi pencapaian target MDG’s dalam rangka pemenuhan proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum yang layak dan sanitasi dasar. Produk yang

dihasilkan

adalah

Laporan

Pelaksanaan

Penandatanganan

kerjasama Pemerintah Kabupaten Jombang dengan IUWASH (Indonesia Urban Water, Sanitation, and Hygine); 

Tersusunnya Rencana Pembangunan Investasi Jangka Menengah Tahun 2015-2019 yang digunakan sebagai pedoman perencanaan infrastruktur permukiman untuk jangka menengah;



Fasilitasi Peningkatan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif. Kabupaten Jombang merupakan salah satu kabupaten pelaksana Water Irrigation Support Management Programe (WISMP) yang diselenggarakan secara lintas Kementerian oleh Pemerintah Pusat. Kegiatan WISMP diarahkan pada penguatan kelembagaan pengelola sumberdaya air irigasi untuk dapat mengelola daerah irigasinya secara partisipatif. Untuk mendukung program

WISMP

pemerintah

Kabupaten

Jombang

mengalokasikan

kewajiban dana sharing sesuai MoU untuk mengoptimalkan pengelolaan irigasi di wilayah daerah irigasi yang telah ditetapkan; 

Tersusunnya Sistem Informasi Jaringan Jalan yang berisi perkembangan data jaringan jalan di Kabupaten Jombang, khususnya jalan kabupaten dan jalan poros desa. Dengan sistem ini diharapkan informasi kondisi terkini dari ruas-ruas jalan dapat dikelola secara berkelanjutan dan memberikan kemudahan

memperoleh

informasi

bagi

segenap

stakeholder

pembangunan yang membutuhkan; 

Tersusunnya Sistem Informasi Jaringan Irigasi yang berisi data-data inventarisasi jaringan irigasi di Kabupaten Jombang. Melalui sistem ini diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam memperoleh informasi jaringan irigasi di Kabupaten Jombang yang relevan, up to date, akurat dan lebih lengkap;



Tersusunnya Rencana Induk Sistem Distribusi Air Minum yang merupakan dokumen yang berisi pemetaan jaringan air minum yang dilayani oleh PDAM

maupun

HIPPAM.

Hasil

pemetaan

serta

kajian

tersebut

merekomendasikan arahan dalam rencana pengembangan distribusi air minum; 

Tersusunnya Kebijakan Strategi Daerah Dalam Sistem Pengelolaan Air Minum Kabupaten Jombang untuk jangka waktu 20 tahun. Dokumen



tersebut sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Minum. Adapun outcome dari program perencanaan strategis dan pelaporan capaian kinerja serta keuangan SKPD yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran ini adalah sebagai berikut : 

Penyusunan Rencana Strategis SKPD Secara umum lingkup kegiatan Penyusunan Rencana Strategis SKPD adalah semua permasalahan di bidang Perencanaan Strategis SKPD.



Penyusunan Rencana Kerja SKPD Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan konsistensi penyusunan perencanaan rencana kerja SKPD dengan tersedianya dokumen Rencana Kerja Bappeda Penyusunan



Laporan Capaian Kinerja SKPD Secara umum lingkup kegiatan koordinasi dalam pemecahan masalahmasalah daerah adalah semua permasalahan di bidang infrastruktur yang belum terakomodasi oleh kegiatan lain, dengan indikator output yang berupa

terlaksananya

tindak

lanjut

penyelesaian

masalah-masalah

perencanaan pembangunan infrastruktur tercapai 100%. 

Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan SKPD dengan tersedianya dokumen laporan keuangan semester, prognosis dan laporan akhir tahun Bappeda.

2.

Dukungan dan kerjasama dunia usaha/stakeholder dalam pembangunan daerah 2014

Capaian No

Indikator Sasaran

Akhir 2013

1.

Prosentase

Target

Realisasi

80%

80%

dukungan

dan

% Realisasi

Target RPJMD

program

CSR/PKBL perusahaan sinergi program

yang dengan

80%

100%

90%

pemerintah

daerah

Capaian

akhir

sasaran

kerjasama

dunia

usaha/stakeholder dalam pembangunan daerah pada tahun 2013 sebesar 80%. Pada Tahun 2014 target kinerja sebesar 80% dan realisasi 80% sehingga prosentase realisasi capaian sasaran senilai 100%. Realisasi kinerja tersebut melebihi target RPJMD sebesar 90%, oleh karena itu kinerja sasaran Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Jombang Tahun 2014 34


ini hingga empat tahun kedepan harus dipertahankan. Kinerja sasaran ini dapat mengefisiensikan sumber daya sebesar 18,38%, hal ini nampak dari realisasi sasaran 100% dibandingkan dengan Realisasi anggaran sebesar 81,62%. Faktor

Pendorong

sasaran

dukungan

dan

kerjasama

dunia

usaha/stakeholder dalam pembangunan daerah yaitu: a. Adanya alokasi CSR-PKBL di Perusahaan wilayah Kabupaten Jombang; b. Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Jombang dalam pemenuhan sasaran dukungan dan kerjasama dunia usaha/stakeholder dalam pembangunan daerah. Faktor Penghambat yang dihadapi dalam pencapaian sasaran ini yaitu kurang optimalnya koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas antara pemerintah daerah dengan dunia usaha. Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2015 dengan menginisiasi pembentukan Forum CSR-PKBL Perusahaan di wilayah Kabupaten

Jombang.

Dalam

rangka

melaksanakan

sinkronisasi

penyelenggaraan tugas-tugas dan fungsi pemerintah yang mendorong percepatan

pembangunan

dan

penguatan

ekonomi

regional,

maka

diselenggarakan harmonisasi dan fasilitasi kerjasama antar tingkatan pemerintahan, antar daerah dan antara pemerintah daerah dengan dunia usaha. Dengan adanya kerjasama tersebut diharapkan membuka sumber pendanaan alternatif dalam pembangunan Kabupaten Jombang serta terwujudnya perluasan sasaran pembangunan dalam berbagai bidang. Guna tertib

administrasi

dan

kelancaran

pelaksanaan

pembangunan

yang

pendanaannya bekerjasama dengan dunia usaha maka perlu adanya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi program pembangunan. Untuk itu telah ditetapkan adanya sekretariat tetap Tim Koordinasi Perencanaan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan / Corporate Social Responsibility (CSR) dan Program Kemitraan Bina Lingkungan - Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (PKBL-TJSL) Kabupaten Jombang dengan SK Kepala BAPPEDA. Untuk operasional Sekretariat Tetap Tim Koordinasi pada tahun 2014 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 40.550.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 32.298.615,- (81,62%) dengan keluaran antara lain : 

Terlaksananya koordinasi pelaksanaan CSR/PKBL-TJSL yaitu koordinasi antara Dunia Usaha yang akan melaksanakan CSR/PKBL-TJSL dengan cara memfasilitasi mulai perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring evaluasi.



Terlaksananya pertemuan Gathering dalam rangka sinkronisasi program



dan sasaran pemerintah daerah yang bisa didanai dari CSR/PKBL-TJSL untuk tahun depan (tahun rencana) selain itu juga untuk evaluasi pelaksanaan CSR/PKBL-TJSL tahun berjalan. 3.

Optimalisasi pengendalian pemanfaatan ruang Capaian No

1.

Indikator Sasaran

2014

Akhir

Targ

2013

et

80%

80%

Realisasi

Target

% Realisasi

RPJMD

Prosentase rekomendasi

80%

100%

100%

pemanfaatan ruang

Capaian akhir sasaran optimalisasi pengendalian pemanfaatan ruang pada tahun 2013 sebesar 80%. Untuk tahun 2014 target kinerja sasaran sebesar 80% dan realisasi 80% sehingga prosentase realisasi capaian sasaran senilai 100%. Realisasi kinerja tersebut memenuhi target RPJMD sebesar 100%, oleh karena itu kinerja sasaran ini hingga empat tahun kedepan harus dipertahankan. Kinerja sasaran ini dapat mengefisiensikan sumber daya sebesar 4,73%, hal ini nampak dari realisasi sasaran 100% dibandingkan dengan Realisasi anggaran sebesar 95,27%. Faktor Pendorong dari sasaran ini adalah: a. Kinerja Tim BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah) yang optimal dalam menyelesaikan penyusunan draf rekomendasi pemanfaatan ruang; b. Pengawasan dari BKPRD Propinsi secara simultan yang dilakukan secara berkala 2 kali dalam satu tahun. Strategi untuk mewujudkan indikator sasaran optimalisasi pengendalian pemanfaatan ruang pada tahun 2015 dengan cara optimalisasi Tim Pokja Perencanaan dan Pokaja Pengendalian Pemanfaatan ruang. Permasalahan di Daerah

seringkali

berhubungan

dengan

lintas

dinas/Instansi.

Guna

memperoleh solusi terhadap permasalahan yang muncul di Kabupaten Jombang diperlukan sarana mediasi yang berupa rapat-rapat koordinasi lintas bidang

dan

instansi.

Sehubungan

dengan

permasalahan

di

Bidang

infrastruktur diperlukan pembahasan yang Intens dan simultan sehingga dapat dirumuskan solusi terhadap permasalahan yang terjadi.



4. Tersedianya dokumen perencanaan tata ruang sebagai bahan rujukan kebijakan pemanfaatan penggunaan lahan Capaian No

1.

Indikator Sasaran

2014

Akhir

Targe

2013

t

57,1%

57,1%

Realisasi

% Realisasi

Target RPJMD

Ketersediaan pedoman

perencaan

57,1%

100%

85,7%

tata ruang Capaian akhir

sasaran ini pada tahun 2013 sebesar 57,1%. Pada

tahun 2014 dengan target kinerja sasaran sebesar 57,1% dan realisasi 57,1% sehingga prosentase realisasi capaian sasaran senilai 100%. Realisasi kinerja tersebut melebihi target RPJMD sebesar 85,7%, oleh karena itu kinerja sasaran ini hingga empat tahun kedepan harus dipertahankan. Kinerja sasaran ini dapat mengefisiensikan sumber daya sebesar 2,56%, hal ini nampak dari realisasi sasaran 100% dibandingkan dengan Realisasi anggaran sebesar 97,44%. Faktor Pendorong dari sasaran ini yaitu dengan adanya PP 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan tata ruang mengamanatkan bahwa rencana rinci tata ruang wajib ditetapkan diundangkannya RTRW Kabupaten. Ada pula faktor Penghambat yang ditemui yaitu: 1. Keterbatasan alokasi anggaran untuk penyesuaian rancangan Perda dokumen rencana rinci yang merupakan tindak lanjut dari Perda RT/RW; 2. Belum tersedianya peta resolusi tinggi sebagai salah satu prasyarat pendukung persetujuan substansi RDTR. Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2015 yaitu: 1. Penyediaan dan analisis data spasial untuk RDTR BWP Jombang dan RDTR BWP Diwek yang memenuhi kaidah perpetaan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Badan Informasi Geospasial; 2. Pengajuan Permohonan Substansi atas Bappeda RDTR BWP Jombang dan RDTR BWP Diwek kepada Gubernur Jawa Timur sebagai dasar untuk legalisasi Raperda yang dimaksud.



5. Optimalisasi penyediaan data / informasi dan statistik pendukung perencanaan pembangunan daerah 2014

Capaian No Indikator Sasaran

Akhir 2013

1.

Target

Realisasi

90%

85,7%

% Realisasi

Target RPJMD

Ketersediaan data makro

dan

sektoral pendukung

90%

95%

100%

perencanaan pembangunan daerah Target kinerja sasaran ini 90% dengan realisasi 85,7% sehingga mencapai tingkat sasaran sebesar 95%. Dibandingkan dengan target RPJMD sebesar 100%, realisasi kinerja sasaran ini belum memenuhi target RPJMD oleh karena itu hingga dalam empat tahun ke depan kinerja program dalam mencapai sasaran ini perlu ditingkatkan. Faktor pendorong dari sasaran ini yaitu dengan adanya amanat dari Permendagri 54 tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang menyatakan akan pentingnya data dalam perencanaan pembangunan serta kebutuhan akan data/informasi dibutuhkan oleh masyarakat luas. Faktor Penghambat yang dihadapi dalam pencapaian sasaran ini yaitu: 1. Adanya kendala teknis dalam proses kerjasama dengan BPS; 2. Kesulitan dalam perolehan data dari SKPD ataupun instansi vertikal karena manajemen datanya kurang baik atau bahkan tidak ada kegiatan yang menghasilkan data yang dibutuhkan. Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2015 dengan meningkatkan koordinasi dengan pihak BPS serta SKPD terkait serta memberikan sosialisasi kepada semua pihak mengenai pentingnya manajemen data. Proses perencanaan memerlukan kapasitas data/informasi yang baik. Oleh karena itu, ketersediaan data/informasi yang handal merupakan salah satu kunci keberhasilan perencanaan. Anggaran yang dialokasikan untuk program ini adalah sebesar Rp. 507.602.500,00 dan dapat terealisasi sebesar Rp. 495.873.000,00 atau 97,69%. Kinerja sasaran ini disefisien sebesar 2,69%, hal ini nampak dari perbandingan realisasi kinerja sasaran sebesar 95% dengan realisasi anggaran sebesar 97,69%. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Jombang Tahun 2014 38


Guna memenuhi kebutuhan data/informasi dan statistik tersebut, telah dilaksanakan pengumpulan, updating, dan analisis data informasi bagi kebutuhan perencanaan pembangunan serta dalam rangka evaluasi capaian target kinerja program dan kegiatan. Permintaan data/informasi yang beragam, akurat, dan tepat waktu terus meningkat sejalan dengan meningkatnya kebutuhan informasi statistik untuk perencanaan. Pengelolaan data/informasi

dan

statistik

tidak

hanya

diperuntukkan

bagi

instansi

pemerintah di tingkat pusat maupun daerah, tetapi juga dari kalangan akademisi, lembaga penelitian, dan dunia usaha. Untuk itu, keberlanjutan pengelolaan data/informasi merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan pemerintah kabupaten di masa mendatang serta pengembangan keragaman data dan akurasinya guna melayani kebutuhan informasi publik bagi masyarakat. 6.

Optimalisasi

penelitian

dan

pengembangan

pendukung

kebijakan

perencanaan pembangunan daerah Capaian No

Indikator Sasaran

Akhir 2013

1.

2014 Target

Realisasi

80%

80%

% Realisasi

Target RPJMD

Ketersediaan hasil penelitian dan pengembangan pendukung

80%

100%

90%

pembangunan daerah Sasaran kebijakan

optimalisasi

penelitian

dan

pengembangan

pendukung

perencanaan pembangunan daerah akhir tahun 2013 mencapai

80%. Di tahun 2014 target kinerja sasaran ini 80% dengan realisasi 80% sehingga mencapai tingkat sasaran sebesar 100%. Dibandingkan dengan target RPJMD sebesar 90%, realisasi kinerja sasaran ini telah memenuhi target RPJMD oleh karena itu hingga dalam empat tahun ke depan kinerja program dalam mencapai sasaran ini perlu dipertahankan. Faktor Pendorong tercapainya sasaran ini yaitu dengan adanya dukungan dari stakeholders serta civitas akademisi dan masyarakat. Ada pula faktor penghambat yang dihadapi yaitu adanya MOU bersama pihak BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi)

dengan prosedur yang

panjang menyebabkan terhambatnya salah satu kegiatan penelitian dan pengembangan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Jombang Tahun 2014 39


Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2015 yaitu melakukan inventarisasi jumlah penelitian yang dibutuhkan bagi pembangunan daerah pada tahun bersangkutan, melakukan sosialisasi terkait hasil kegiatan penelitian dan pengembangan, meningkatkan koordinasi bersama dengan stakeholder Akademisi, Busines, Goverment dan masyarakat. Dalam rangka meningkatkan kualitas penyusunan dan implementasi kebijakan perencanaan pembangunan, maka program penelitian dan pengembangan merupakan elemen strategis yang diharapkan memberikan kontribusi nyata terhadap upaya memenuhi kebutuhan serta menyediakan solusi bagi persoalan yang dihadapi masyarakat, pemerintah, atau dunia usaha. Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung program penelitian dan pengembangan adalah sebesar Rp.743.195.140,00 mengefisiensikan

atau

sumberdaya

93,95%.

sebesar

Kinerja

6,05%,

hal

sasaran ini dapat ini

nampak

dari

perbandingan realisasi kinerja sasaran sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar 93,95%. Untuk memperkuat kualitas penyusunan perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan program penelitian dan pengembangan. Hasil capaian pelaksanaan program penelitian dan pengembangan pada tahun 2014 adalah: 

Terselenggaranya Koordinasi Penelitian dan Pengembangan dengan target terintegrasinya kegiatan dalam perencanaan pembangunan, mulai dari penelitian di bidang sosial budaya, ekonomi maupun sarana dan prasarana serta untuk mempertajam fungsi kelitbangan sehingga hasilnya dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan.



Tersusunnya Evaluasi Efektivitas Kebijakan Pembangunan Daerah dengan capaian tersusunya dokumen evaluasi realisasi program integrasi DPRD, efektifitas Bantuan Keuangan, Hibah dan Bansos;



Kajian Ekonomi Produktif Desa dengan output tersedianya rancangan kebijakan untuk pengalokasian one village one product dalam program percepatan pembangunan desa;



Tersusunnya Ikon Jombang yang menjadi brand Kota Jombang untuk selanjutnya terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM;



Tersusunnya peta Kawasan Cagar Budaya di daerah Kudu dan Kabuh Kabupaten Jombang dalam rangka perlindungan cagar budaya daerah.



7. Menyediakan dukungan administrasi perkantoran yang memadai 2014

Capaian No Indikator Sasaran

Akhir 2013

1.

Target

Realisasi

80%

80%

Target

% Realisasi

RPJMD

(a) Pelayanan administrasi perkantoran dan kinerja aparatur (b) Kinerja sarana dan prasarana SKPD (c) Kedisiplinan

80%

100%

100%

dan tanggung jawab aparatur (d) Tertib administrasi dan ketepatan pelaporan

Sasaran untuk menyediakan dukungan administrasi perkantoran yang memadai pada tahun 2013 sebesar 80%. Sedangkan pada tahun 2014 target sasaran sebesar 80% dengan realisasi sasaran tercapai 80% sehingga prosentase realisasi sebesar 100%. Realisasi kinerja tersebut telah memenuhi target RPJMD sebesar 100%, oleh karena itu kinerja sasaran ini hingga empat tahun kedepan harus dipertahankan. Faktor pendorong dari sasaran ini yaitu 1. Adanya kapasitas sumber daya manusia karyawan Bappeda yang memadai dalam pelaksanaan seluruh kegiatan; 2. Komunikasi intern yang intensif terjalin antar karyawan maupun dengan atasan. Faktor Penghambat yang dihadapi dalam pencapaian sasaran ini yaitu belum tersedianya sarana dan prasarana yang cukup dengan kualitas yang baik dalam pelaksanaan rutinitas kegiatan Bappeda. Contohnya sebagian karyawan Bappeda belum terfasilitasi dengan komputer atau laptop. Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2015 dengan meningkatkan sarana

dan

prasarana

yang

memadai

dan

berkualitas.

Administrasi



perkantoran berhubungan langsung dengan sistem manajemen administrasi disebuah perkantoran, dalam hal ini mencakup semua rangkaian kegiatan penyelenggaraan berbagai pekerjaan kantor dan ketatausahaan secara tertib. Kegiatan

administrasi

perkantoran

dilaksanakan

sebagai

penunjang

kelancaran administrasi manajemen kantor berarti suatu pengelolaan data dan informasi tertulis yang dilakukan secara teratur, sistematis dan terus menerus mengikuti kegiatan instansi, dengan tujuan untuk membentuk keberhasilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang meliputi pembelian alat-alat listrik seperti lampu dan pembayaran telpon serta penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor berupa printer dan komputer telah terlaksana selama Tahun 2014. Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup dengan kualitas yang

baik,

sangat

dibutuhkan

setiap

instansi

dimanapun

dalam

penyelenggarakan kegiatannya untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Tanpa adanya sarana dan prasarana, mustahil tujuan akan dicapai. Demikian halnya instansi Bappeda, tempat berlangsungnya kegiatan yang berkaitan dengan pekerjaan ketatausahaan atau administrasi, juga sangat memerlukan sarana

dan

prasarana

kantor.

Dalam

upaya

meningkatkan

kualitas

perencanaan pembangunan daerah disusun standar operasional dan prosedur yang dapat menjadi pedoman dasar dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan. Pada tahun 2014 telah disusun standar operasional prosedur (SOP) di Bappeda untuk mendukung tugas pokok dan fugsi Bappeda sebagai satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan perencanaan pembangunan

daerah.

penyelenggaraan

SOP

administrasi

Bappeda

memuat

pemerintahan

di

tata

laksana

bidang

dalam

perencanaan

pembangunan. Dalam SOP dijelaskan pembagian kinerja antar struktur organisasi, standar aktivitas, tindakan koordinasi dan komunikasi yang dijalankan

serta

target

keluaran

yang

dihasilkan

untuk mewujudkan

kedisiplinan dan tanggungjawab aparatur. Hal ini menunjang berjalannya tertib administrasi dan ketepatan pelaporan.

3.2. PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian (assessment) yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indicator kinerja kegiatan yang berupa indicator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Jombang Tahun 2014 42


Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau proses penyusunan kebijakan/ program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan. Pengukuran kinerja kegiatan di BAPPEDA Kabupaten Jombang berdasarkan penetapan kinerja yang telah dibuat oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kabupaten Jombang pada awal Tahun Anggaran 2014 sebagaimana terlampir di Lampiran V dan Lampiran VI. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja melalui penghitungan Pengukuran Kinerja Kegiatan dengan memperhatikan skala pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diketahui kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Indikator Kinerja Utama sebagaimana terlampir di Lampiran VII. Dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan antara lain dari kinerja kegiatan sebagai berikut : 1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.1. Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Sasaran pada Kegiatan Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran yaitu menyediakan dukungan administrasi perkantoran dan sarana prasarana aparatur yang memadai. Hal ini nampak adanya peningkatan capaian keuangan sebesar 84,21% pada Tahun 2013 sedangkan Tahun 2014 sebesar 91,67 % yang terdiri dari: a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik yaitu untuk pembayaran rekening 2 sambungan telepon, 1 Faximale dan 1 Speedy secara umum pelaksanaannya sangat berhasil dilihat dari tingkat capaian indikator output yaitu tersedianya komunikasi telepon dan faximale selama 12 bulan; b. Penyediaan

Jasa

pemeliharaan

dan

Perijinan

Kendaraan

Dinas/Operasional yaitu pembayaran pajak tahunan kendaraan Dinas/Operasional selama 1 tahun dari tingkat capaian indikator output

terlaksananya perlengkapan dokumen perijinan kendaraan

dinas/operasional; c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan yang terdiri Pembayaran Honorarium

Pengguna

Anggaran,

PPK-SKPD,

Bendahara

Pengeluaran, PPK, PPTK, Pengurus Barang, Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan. Capaian indikator output yang berupa terlaksananya administrasi pengelola keuangan satuan kerja selama 12 bulan tercapai 100%. Dalam tahun 2014 adanya pergantian

Pejabat

Pembuat

Komitmen

sehingga

penerimaan



honorarium sesuai besaran dana kegiatan yang dikelola sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan APBD; d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor yang terdiri dari pembayaran honorarium tenaga pembersih ruang kantor dan belanja alat kebersihan dengan output terlaksananya kebersihan kantor tercapai sebesar 100 %; e. Penyediaan Alat Tulis Kantor terdiri dari pembelian alat-alat tulis kantor dari tingkat capaian indikator output tersedianya alat tulis kantor sebagai sarana kerja. Karena hal ini sesuai dengan kebutuhan untuk memperlancar kegiatan administrasi perkantoran; f. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang terdiri dari kegiatan pembayaran cetak kop surat, map, amplop besar dan kecil serta pembayaran foto copy surat-surat dan dokumen penting lainnya dari tingkat capaian indikator output tersedianya barang cetakan dan penggandaan; g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan kantor yang terdiri dari kegiatan pembelian alat-alat listrik dan elektronik target dengan indikator output ketersediaan prasarana kerja berupa penerangan bangunan dan komponennya; h. Pelaksanaan penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor berupa printer dan komputer telah disediakan; i. Pelaksanaan penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan yang terdiri dari pembelian Koran dan Majalah sebagai referensi penunjang pelaksanaan tupoksi dengan capaian indikator output tersedianya

bahan

peraturan

perundang-undangan.

Hal

ini

disebabkan oleh harga koran/majalah mengalami fluktuasi dan terkadang tagihan koran tidak kontinue; j. Pelaksanaan kegiatan penyediaan logistik kantor terdiri dari kegiatan pembelian

bahan

bakar

minyak

(BBM)

untuk

kendaraan

dinas/operasional roda 4 dan roda 2 dengan target indikator output tersedianya bahan bakar minyak untuk kendaraan dinas sebanyak 32 unit Roda 4 sejumlah 6 unit dan Roda 2 sejumlah 26 Unit; k. Pelaksanaan penyediaan makanan dan minuman yang terdiri dari pembelian minuman bagi karyawan, pembelian makanan dan minuman rapat-rapat dinas; l. Pelaksanaan kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang terdiri dari kegiatan perjalanan dinas keluar daerah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Jombang Tahun 2014 44


dalam provinsi dan luar provinsi dengan target indikator output terlaksananya koordinasi serta konsultasi program dan kegiatan antar tingkatan pemerintah; m. Pelaksanaan kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam daerah yang terdiri dari kegiatan perjalanan dinas Dalam daerah dalam Kabupaten dengan target indikator output terlaksananya koordinasi serta konsultasi program dan kegiatan antar tingkatan pemerintah. 2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup dengan kualitas yang baik dapat menunjang berlangsungnya aktivitas kinerja setiap kantor. Pada Tahun 2013 program peningkatan sarana dan prasarana aparatur mencapai sebesar 94,46% sedangkan Tahun 2014 sebesar 84,31%, hal ini terjadi karena dapat mengefisiensikan penyerapan anggaran untuk pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor. 2.1. Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor Pelaksanaan kegiatan sarana dan prasarana gedung kantor dengan indikator output yaitu tersedianya sarana dan Prasarana perlengkapan gedung kantor sebesar 100% dengan capaian keuangan sebesar 99,46%. 2.2. Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor dengan indikator output untuk terpeliharanya peralatan gedung kantor sebesar 100% dengan anggaran yang diserap sebesar 58,32% pada Tahun 2014 sedangkan pada Tahun 2013

sebesar

penyerapan

85,37%.

Tindakan

anggaran

untuk

pada

dapat

mengefisiensikan

kegiatan

pemeliharaan

rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor dapat dilakukan pada Tahun 2014. 2.3. Pemeliharaan

rutin/berkala/sedang/berat

kendaraan

dinas/

kendaraan operasional Pemeliharaan dinas/kendaraan

rutin/berkala/sedang/berat

operasional

dengan

indikator

kendaraan output

untuk

terpeliharanya kendaraan dinas/operasional sebanyak 32 unit dengan serapan anggaran sebesar 72,63 %.



3. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 3.1. Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya Pelaksanaan kegiatan pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya dengan kegiatan pembelian seragam Olah Raga pada sejumlah 45 stel dengan indikator output tersedianya pakaian olah raga untuk kegiatan hari-hari tertentu tercapai sebesar 100% dikarenakan target semula adalah untuk pembelian pakaian olah raga sejumlah 45 stel namun terealisasi sesuai dengan jumlah karyawan pada saat itu sejumlah 44 stel. Untuk pencapaian keuangan Tahun 2013 sebesar 98,54 % sedangkan pada Tahun 2014 sebesar 97,78 %, berdasarkan prosentase penyerapan anggaran, maka pada Tahun 2014 dapat mengefisiensikan anggaran berdasarkan harga pembelian pakaian olah raga yang lebih rendah daripada Tahun 2013. 4. PROGRAM PERENCANAAN STRATEGIS DAN PELAPORAN CAPAIAN KINERJA SERTA KEUANGAN SKPD Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD mengalami peningkatan dari Tahun 2013 yang mencapai 90,54% menjadi 98,36% pada Tahun 2014 dengan indikator sasaran berupa meningkatkatnya konsistensi perencanaan dan penganggaran program SKPD. 4.1. Penyusunan Rencana Strategis SKPD Secara umum lingkup kegiatan Penyusunan Rencana Strategis SKPD adalah semua permasalahan di bidang Perencanaan Strategis SKPD dengan target tercapai 100% dengan serapan anggaran sebesar 96,47% sedangkan pada Tahun 2013 sebesar 88,22%. 4.2. Penyusunan Rencana Kerja SKPD Kegiatan

ini

dimaksudkan

untuk

meningkatkan

konsistensi

penyusunan perencanaan rencana kerja SKPD dengan tersedianya dokumen Rencana Kerja Bappeda dengan target capaian 100% dengan serapan anggaran sebesar 99,55%. 4.3. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD Secara umum lingkup kegiatan koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah adalah semua permasalahan di bidang infrastruktur yang belum terakomodasi oleh kegiatan lain, dengan indikator output yang berupa terlaksananya tindak lanjut penyelesaian masalah-masalah perencanaan pembangunan infrastruktur tercapai 100% dengan serapan anggaran sebesar 99,70% sedangkan Tahun 2013 sebesar 99,86%. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Jombang Tahun 2014 46


4.4. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas laporan

keuangan

SKPD

dengan

tersedianya

dokumen

laporan

keuangan semester, prognosis dan laporan akhir tahun Bappeda dengan target capaian 100% dengan serapan anggaran sebesar 97,87%.

5. PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah mengalami peningkatan dari Tahun 2013 mencapai 93,19% menjadi 97,69% pada Tahun 2014. 5.1.

Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah Kegiatan dengan indikator output yang berupa tersusunnya Buku Jombang dalam angka, Kecamatan dan Kabupaten Tahun 2014 dengan

outcome

tersedianya

data

dan

informasi

pendukung

perencanaan seperti dokumen Kajian Sosial Budaya dan Politik Kabupaten dan Kecamatan serta Dokumen Data Sistem Informasi Pembangunan Daerah di bidang statistik dengan capaian 100%. Untuk penyerapan anggaran adalah sebesar 99,41% sedangkan Tahun 2013 sebesar 93,35, kegiatan ini mengalami peningkatan karena adanya tindak lanjut rekomendasi kontrak dan kerjasama dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang yang dikerjakan secara berkelanjutan. 5.2.

Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB Kegiatan dengan indikator output yang berupa tersusunnya Buku PDRB Kabupaten Jombang Tahun 2014 dengan outcome tersedianya Dokumen Kajian Ekonomi Kabupaten Jombang Tahun 2013 yang Terdiri atas Sembilan Sektor Kabupaten Jombang Tahun 2014 sebagai pendukung Perencanaan. Untuk penyerapan anggaran adalah sebesar 99,69%, sedangkan Tahun 2013 sebesar 77,54%. Kegiatan ini juga bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang yang dikerjakan secara swakelola.

5.3.

Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Penyusunan

Indeks

Pembangunan

Manusia

Kabupaten

Jombang Tahun 2014 dengan melakukan survey langsung kepada masyarakat jombang yang terpilih menjadi sampel dan menganalisa hasil pembangunan bidang ekonomi, pendidikan dan kesehatan tahun sebelumnya. Capaian indikator output yang berupa tersusunnya dokumen Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Jombang Tahun 2014 47


Jombang Tahun 2014. Penyusunan dan pengolahan data IPM tercapai 100% dengan serapan anggaran sebesar 95,58% sedangkan pada Tahun 2013 sebesar 98,12%. 5.4.

Penyusunan Nilai Tukar Petani (NTP) Penyusunan Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Jombang Tahun 2014 dengan melakukan survey langsung ke petani di Kabupaten Jombang yang terpilih menjadi sampel guna mengetahui perkembangan kesejahteraan petani di Kabupaten Jombang. Capaian indikator output yang berupa tersusunnya dokumen NTP Kabupaten Jombang Tahun 2014. Terlaksananya pengumpulan dan pengolahan data NTP tercapai 100% dengan serapan anggaran 96,03% sedangkan Tahun 2013 sebesar 94,06%.

5.5.

Penyusunan Data Inflasi Daerah Penyusunan Data Inflasi Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 dengan outcome tersedianya dokumen Inflasi Kabupaten Jombang tahun 2014 sebagai pendukung perencanaan. Namun karena adanya permasalahan atas kerjasama dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang dibatalkan yang disebabkan petunjuk teknis Pemerintah

Daerah

Kabupaten

Jombang

tidak

mengakomodasi

pekerjaan yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang, sehingga penyerapan anggaran adalah sebesar 00,00%. 5.6.

Penyusunan Profil Daerah Penyusunan Data Profil Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 dengan outcome tersedianya dokumen Profil Kabupaten Jombang Terlaksananya pengumpulan dan penyusunan dokumen profil tercapai 100% dengan serapan anggaran 99,29%. Sasaran yang ingin dicapai pada kegiatan ini yaitu tersedianya profil Kabupaten Jombang berisikan tentang data mulai dari gambaran umum wilayah, pemerintahan, jumlah penduduk dan ketersediaan tenaga kerja.

6. PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN 6.1.

Fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia Usaha/Lembaga Maksud dari kegiatan ini memastikan pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas Program pembangunan daerah dengan Program Corporate Social Responsibility (CSR) CSR-PKBL tahun 2014 di Kabupaten Jombang, outcome yang diharapkan adalah terwujudnya sumber pendanaan alternatif dalam pembangunan Kabupaten Jombang



serta terwujudnya perluasan sasaran pembangunan dalam berbagai bidang.dengan capaian serapan anggaran sebesar 81,62%.

7. PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG 7.1.

Fasilitasi/Koordinasi Pemanfaatan Ruang Indikator output yang berupa laporan yang berisi hasil observasi, analisis spasial dan diskriptif sebagai hasil kajian dan analisa data yang diperoleh dari hasil survei lapangan rapat koordinasi, tinjauan lokasi dan penertiban rekomendasi izin pemanfaatan ruang tercapai sampai dengan 100% meningkat dari Tahun 2013 dengan capaian anggaran sebesar 92,43% menjadi 95,27% Tahun 2014. Hal ini disebabkan karena

prosentase

terhadap

penyelesaian

permohonan

izin

pemanfaatan ruang yang masuk meningkat. 8. PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG Pencapaian penyarapan anggaran Program Perencanaan Tata Ruang pada dua tahun ini stabil dengan capaian 97,47 Tahun 2013 dan 97,44 pada Tahun 2014 yang terdiri dari: 8.1.

Penyusunan/Evaluasi RDTR Kecamatan Kudu Maksud dari kegiatan Penyusunan/Evaluasi RDTR Kecamatan Kudu

adalah

mewujudkan

Rencana

Detail

Tata

Ruang

yang

mendukung terciptanya kawasan strategis maupun kawasan fungsional secara aman, produktif dan berkelanjutan Laporan dibuat dalam bentuk tertulis yang dilengkapi dengan gambar, peta, skema dan table dalam mewujudkan ruang yang serasi, seimbang, aman, nyaman dan produktif pada kecamatan Kudu. Outcome yang dicapai dari program ini yaitu tersusunnya dokumen RDTR Perkotaan Ngoro beserta Draft Raperda untuk pencapaian keuangan pada Tahun 2014 terealisasi sebesar 97,90%. 8.2.

Penyusunan/Evaluasi RDTR Kecamatan Ngoro Muatan

yang

direncanakan

kegiatan Penyusunan/Evaluasi

RDTR Kecamatan Ngoro berskala kawasan atau lokal dan lingkungan, dan atau kegiatan khusus yang mendesak dalam pemenuhan kebutuhannya. Tersusunnya dokumen RDTR Perkotaan Ngoro beserta Draft Raperda merupakan outcome dari kegiatan

ini, dengan

pencapaian keuangan pada Tahun 2014 terealisasi sebesar 99,04%. 8.3.

Penyusunan/Evaluasi RDTR Kecamatan Sumobito



Manfaat dari kegiatan Penyusunan/Evaluasi RDTR Kecamatan Sumobito adalah sebagai acuan penentuan lokasi atas berbagai kegiatan

yang

mempunyai

kesamaan

fungsi

dan

lingkungan

permukiman dengan karakteristik tertentu serta Alat operasionalisasi dalam

sistem

pengendalian

dan

pengawasan

pelaksanaan

pembangunan fisik kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, dan/atau masyarakat dengan capaian keuangan pada Tahun 2014 terealisasi sebesar 98,04%. Tersusunnya dokumen RDTR Perkotaan Sumobito beserta Draft Raperda adalah outcome dari kegiatan ini. 8.4.

Penyusunan Peraturan Zonasi RDTR Perkotaan Jombang Output dari kegiatan ini berupa tersusunnya Dokumen Peraturan Zonasi RDTR Perkotaan Jombang dengan outcome terkendalinya Pemanfaatan dan Zonasi Ruang secara detail pada Perkotaan Jombang,

sehingga

diperoleh

gambaran

kecenderungan

perkembangan kegiatan wilayah terhadap pemanfaatan ruang yang selama ini sudah dan akan terjadi dan Merumuskan Peraturan Zonasi. Kegiatan ini dengan capaian keuangan pada Tahun 2014 terealisasi sebesar 98,60%. 8.5.

Penyusunan Draft Raperda RDTR BWP Diwek Capaian indikator output kegiatan ini yang berupa tersusunnya draf Raperda RDTR BWP Diwek, hal ini menunjang meningkatnya kesesuaian Pemanfaatan Ruang pada BWP Diwek dengan capaian anggaran keuangan sebesar 89,21%.

8.6.

Evaluasi Pengkajian Kebijakan Penataan Ruang Tersusunnya Dokumen Evaluasi Pengkajian Kebijakan Penataan Ruang Kabupaten Jombang merupakan output dari kegiatan ini. Mengkaji Kebijakan Penataan Ruang Kabupaten Jombang yang meliputi pengkajian atas tujuan, strategi penataan ruang, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, kawasan strategis serta arahan pemanfaatan ruang dengan kondisi eksisting dilapangan dengan capaian keuangan 97,98%.

9. PROGRAM

PENINGKATAN

KAPASITAS

KELEMBAGAAN

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Adanya peningkatan penyerapan anggaran pada Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah pada Tahun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Jombang Tahun 2014 50


2014 sebesar 85,87 sedangkan pada Tahun 2013 mencapai 84,47%,. Program ini digunakan untuk memenuhi sasarannya yaitu meningkatkan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah. 9.1.

Penyusunan

Naskah

Akademis

Sistem

Perencanaan

Pembangunan Daerah Indikator output dari kegiatan Penyusunan Naskah Akademis Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah

adalah tersedianya

Naskah akademis SPPD dan SPP sehingga terlaksananya Sistem Perencanaan

Pembangunan

Daerah

dengan

capaian

anggaran

sebesar 85,87%. 10. PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Pencapaian anggaran Program Perencanaan Pembangunan Daerah pada Tahun 2013 sebesar 90,57% dengan 8 kegiatan sedangkan Tahun 2014 sebesar 91,00% dengan 5 kegiatan yang dilaksanakan. Sasaran yang dicapai program ini yaitu meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah. 10.1. Penyusunan Rancangan RKPD Indikator output dari kegiatan ini adalah untuk tersusunnya buku RKPD Tahun 2015 dan RKPD Perubahan 2014 dengan hasil kegiatan tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan capaian target sebesar 100% dan penyerapan anggaran

97,34%

sedangkan pada Tahun 2013 sebesar 97,57%. 10.2. Koordinasi

Penyusunan

Laporan

Keterangan

Pertanggung

Jawaban (LKPJ) Koordinasi

penyusunan

laporan

keterangan

pertanggungjawaban Tahun 2013 dan penyusunan kerangka LKPJ akhir masa jabatan Bupati Jombang Tahun 2014 bertujuan untuk mewujudkan

sinergitas

antara

perencanaan,

penganggaran,

pelaksanaan dan pengawasan pembangunan. Indikator output yang berupa tersusunnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban tahun 2013 dan Kerangka Laporan Keterangan Pertanggungjawaban akhir masa jabatan Bupati Jombang Tahun 2014 terselesaikan dengan baik sampai 100% dan tingkat serapan anggaran sebesar 93,25% sedangkan pada Tahun 2013 mencapai 95,87%. 10.3. Penyusunan KUA dan PPAS Kegiatan ini ditujukan agar adanya keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD. Indikator output yang berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Jombang Tahun 2014 51


tersusunnya dokumen rancangan KUA PPAS 2015 dan perubahan KUA PPASP Tahun 2014 sebesar 100% dengan capaian anggaran 80,34% dari yang ditargetkan sedangkan pada Tahun 2013 sebesar 90,39%. 10.4. Pemeliharaaan SIPPD Indikator output yang berupa terpeliharanya sistem perencanaan pembangunan yang berbasis web dapat tercapai sangat baik dengan kerjasama menggunakan jasa pihak ketiga sebesar 100% dan tingkat serapan anggaran yang stabil pada Tahun 2013 sebesar 99,50% dan 99,40% dari pagu yang ditetapkan pada Tahun 2014. 10.5. Penyusunan Rancangan RPJMD Kegiatan dengan indikator ouput yang berupa terlaksanannya tahapan penyusunan Rancangan RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018 yang meliputi Evaluasi dan Sosialisasi RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018, pada Tahun 2013 capaian anggaran sebesar 87,12% sedangkan 83,36% pada Tahun 2014. 11. PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI Program ini terdiri dari 5 kegiatan dan mengalami peningkatan capaian serapan anggaran pada Tahun 2013 sebesar 91,53% sedangkan Tahun 2014 sebesar 94,13%. Indikator sasaran pada program ini yaitu tercapainya perencanaan pembangunan ekonomi yang tepat sasaran. 11.1. Penyusunan Masterplan Pembangunan Ekonomi Daerah Penyusunan

Masterplan

Pembangunan

Ekonomi

Daerah

sebagai pedoman dan arahan untuk mengidentifikasi dan memetakan secara spasial lahan-lahan pertanian pangan yang ada di Kabupaten Jombang

dalam

menentukan

lokasi

lahan

pertanian

pangan

berkelanjutan serta uji publik berkaitan dengan penyepakatan dan pembuatan komitmen rencana aksi yang terkait dengan outcome yang dicapai yaitu penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Jombang dengan capaian 97,26% sedangkan pada Tahun 2013 sebesar 98,79%. 11.2. Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah Outcome dari kegiatan ini yaitu meningkatnya mutu perencanaan Pembangunan

Daerah

bidang

ekonomi.

penyusunan Indikator Ekonomi Daerah

Maksud

dari

kegiatan

ini adalah teridentifikasinya

struktur perekonomian daerah dengan sektor basis maupun sektor pendukung yang dapat ditingkatkan dan dikembangkan dalam rangka Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Jombang Tahun 2014 52


meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Perumusan rencana strategis dan kebijakan yang dapat mendorong tumbuhnya sektor basis disamping memberdayakan potensi sektor pendukung dalam hal ini sektor non basis serta tetap mempertimbangkan tingkat disparitas wilayah dan dampak kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan dengan capaian 97,17% sedangkan pada Tahun 2013 sebesar 98,58%. 11.3. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Maksud dari kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi ini adalah program maupun kegiatan pembangunan ekonomi yang akan, sedang, maupun yang sudah dilakukan oleh SKPD (berkaitan dengan kegiatan yang dibiayai APBD II, APBD Propinsi maupun APBN termasuk Dekonsentrasi maupun Tugas Pembantuan), serta Koordinasi Program Pengembangan Kawasan Agrpolitan SKPP I Kabupaten Jombang tahun ke empat. Outcome kegiatan ini yaitu Sinkronisasi

Pembangunan

Bidang

Ekonomi

sehingga

terjadi

penyatuan dan keselarasan kegiatan pembangunan mulai dari tingkat bawah sampai pada tingkat atas, dan terdapat kerjasama yang terarah dalam usaha mencapai tujuan pelaksanaan pembangunan baik Tahun 2014 maupun rencana pembangunan Tahun 2015 yang akan datang, capaian penyerapan anggaran sebesar 86,97%, sedangkan pada Tahun 2013 sebesar 92,43%. 11.4. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Outcome dari kegiatan ini yaitu Potret Pengembangan Kawasan Agropolitan sebagai dasar perencanaan pengembangan kawasan agropolitan dan Potret kondisi Ketahanan Pangan Kabupaten Jombang sebagai dasar perencanaan pengembangan kawasan agropolitan pada pada tahun berikutnya

dengan capaian 72,23% sedangkan pada

Tahun 2013 sebesar 63,81%. Kegiatan ini berupa dokumen laporan progres pengembangan agropolitan dan dokumen laporan progres Rencana Aksi Ketahanan Pangan Daerah. 11.5. Penyusunan Study Kelayakan Sarana dan Prasarana Ekonomi Wilayah Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini dengan output tersusunnya dokumen ekonomi wilayah Subterminal Agribis (STA) Mojoagung dan dokumen perencanaan Revitalisasi Pasar Citra. Dengan target sebesar 100% dengan capaian keuangan sebesar 98,59% sedangkan pada Tahun 2013 sebesar 96.98%. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Jombang Tahun 2014 53


12. PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL DAN BUDAYA Program Perencanaan Sosial dan Budaya mengalami penurunan penyerapan anggaran pada Tahun 2013 sebesar 93,59% sedangkan Tahun 2014 sebesar 87,60%, hal ini dipengaruhi oleh rendahnya penyerapan anggaran pada kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi. 12.1. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Dan Budaya Terfasilitasinya

pelaksanaan

koordinasi

perencanaan

pembangunan bidang sosial budaya dengan SKPD terkait merupakan indikator output dari kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya tercapai 100% dengan serapan anggaran sebesar 73,38% sedangkan Tahun 2013 sebesar 90,62%. 12.2. Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. Indikator output yang berupa terfasilitasinya kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan monitoring penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Jombang tercapai 100% dengan produk yang dihasilkan laporan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan tahun 2014 serta hasil koordinasi dan sinkronisasi program penanggulangan kemiskinan dengan capaian serapan anggaran 89,33% sedangkan pada Tahun 2013 sebesar 92,09%. 12.3. Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi dapat mewujudkan Pemerintah Daerah yang bersih dan bebas dari praktek korupsi dengan mencapai peningkatan nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia. Output yang dihasilkan yaitu terlaporkannya 7 (tujuh) RAD-PKK dengan berpedoman pada SE Mendagri Nomor:356/2648/SJ tanggal 12 Desember 2013 tentang Penyusunan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Pemerintah Daerah Tahun 2013 secara tepat waktu. Penyerapan anggaran belum dapat optimal dengan capaian sebesar 51,01%, karena belum dapat menyelenggarakan sosialisasi dengan nara sumber dari KPK dan Kementerian Hukum dan HAM. 12.4. Penyusunan Grand Design Peningkatan Fungsi dan Peran Kecamatan sebagai SKPD Tahun 2014-2018 Kegiatan Penyusunan Grand Design Peningkatan Fungsi dan Peran Kecamatan sebagai SKPD Tahun 2014-2018 untuk mencapai sasaran

menjalin

komunikasi

dan

koordinasi

perencanaan



pembangunan

sosial

budaya

dengan

capaian

92,10%.

Output

pelaksanaan kegiatan ini yaitu tersusunnya dokumen Perencanaan Penyusunan Grand Design Peningkatan Fungsi dan Peran Kecamatan sebagai SKPD Tahun 2014-2018 12.5. Pendampingan Program PNPM Perkotaan Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Daerah terhadap program Pemerintah Pusat, dimana setiap daerah yang menerima program PNPM wajib menyediakan biaya operasional bagi pelaksanaan PNPM di daerahnya. Untuk realisasi output dari kegiatan ini adalah terfasilitasinya kegiatan siklus PNPM Mandiri Perkotaan yang terdiri 7 kecamatan di 113 desa serta pendampingan PLPBK di 2 desa, dengan capaian 100% dan tingkat penyerapan anggaran sebesar 95,00%. 12.6. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Penanggulangan Kemiskinan Sasaran

dari

kegiatan

Pengembangan

Sistem

Informasi

Manajemen Penanggulangan Kemiskinan lingkup Pemerintahan di Kabupaten Jombang adalah menjalin komunikasi dan koordinasi perencanaan pembangunan sosial budaya. Output yang dihasilkan yaitu tersusunnya Sistem Informasi Manajemen Penanggulangan Kemiskinan dengan capaian 86,61%. 12.7. Penyusunan Rencana Induk Pariwisata Daerah Kegiatan ini dilaksanakan untuk realisasi output tersusunnya dokumen Studi Kelayakan Pengelolaan Tirta Wisata (optimalisasi Pemanfaatan Tirta Wisata) dengan memastikan terhadap aspek hukum, teknis, pelayanan, dan komersial yang diperlukan dalam pengelolaan Kawasan Pariwisata Jombang, target tercapai 100% dengan serapan anggaran sebesar 93,39%. 12.8. Penyusunan Profil Gender dan Profil Anak Penyusunan Profil Gender dan Profil Anak mengkaji dan memetakan status capaian PUG dan Pemenuhan Hak Anak (PUHA) dalam kebijakan dan program Pemkab Jombang di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, politik, hukum dan sosial budaya di tahun 2014. Adanya output berupa tersusunnya dokumen profil gender dan profil anak di Kabupaten Jombang Tahun 2014 dengan capaian 98,27%.



13. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Tersedianya informasi dan statistik berbasiskan manajemen dan sistem informasi pengelolaan data/ informasi yang terpadu merupakan indikator sasaran dari Program Penelitian dan Pengembangan dengan capaian serapan anggaran sebesar 93,95% sedangkan pada Tahun 2013 sebesar 85,37%. 13.1. Koordinasi Penelitian dan Pengembangan Koordinasi Litbang dengan stakeholder merupakan outcome dari kegiatan ini. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi, baik di bidang sosial budaya, ekonomi maupun sarana dan prasarana serta untuk mempertajam fungsi kelitbangan sehingga hasilnya dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan. Indikator output untuk kegiatan ini adalah

terlaksananya koordinasi penelitian dan

pengembangan Kajian Implementasi PP Nomor 19 Tahun 2007 tentang Kecamatan dengan capaian sebesar 100% dan untuk pencapaian keuangan terealisasi sebesar 94,35% sedangkan pada Tahun 2013 hanya 81,21%. 13.2. Evaluasi Efektivitas Kebijakan Pembangunan Daerah Tersedianya

bahan masukan

dalam

penyempurnaan

dan

perencanaan kebijakan pembangunan daerah merupakan indikator output dari kegiatan Evaluasi Efektivitas Kebijakan Pembangunan Daerah. Hal ini menghasilkan evaluasi realisasi program integrasi DPRD, Evektifitas BK, Hibah dan Bansos dengan capaian keuangan sebesar 84,35%. 13.3. Kajian Ekonomi Produktif Desa Kegiatan

ini

menghasilkan

output

tersedianya

rancangan

kebijakan untuk pengalokasian one village one product dalam program percepatan pembangunan desa dengan capaian anggaran sebesar 94,92%. 13.4. Penyusunan Ikon Jombang Pelaksanaan kegiatan Penyusunan Ikon Jombang dimaksudkan untuk dapat terpilihnya Ikon Jombang yang kemudian terdaftarnya Ikon Jombang di Kementerian Hukum dan HAM dengan capaian anggaran sebesar 94,18%. 13.5. Penataan Kawasan Cagar Budaya Tersusunnya peta Kawasan Cagar Budaya di daerah Kudu dan Kabuh Kabupaten Jombang merupakan outcome pelaksanaan kegiatan Penataan Kawasan Cagar Budaya dengan capaian 94,30%. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Jombang Tahun 2014 56


14. PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA SARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM Capaian anggaran Program Perencanaan Prasarana Sarana Wilayah dan Sumber Daya Alam meningkat pada Tahun 2014 sebesar 92,59% sedangkan

Tahun

2013

sebesar

89,88%.

Dengan

mengoptimalkan

penyerapan anggaran pada Tahun 2014 maka akan terwujud sasaran terselenggaranya perencanaan daerah dengan memperhatikan rencana tata ruang, unsur kelestarian lingkungan serta daya dukung sumber daya alam. 14.1. Koordinasi Perencanaan Bidang Fisik dan Prasarana Terwujudnya

sinkronisasi

Program-program

perencanaan

pembangunan Bidang fisik dan Prasarana merupakan outcome dari kegiatan ini. Terlaksananya Rapat-rapat dan Koordinasi bidang Fisik dan Prasarana

merupakan outputnya dengan capaian 100% dan

dengan tingkat serapan anggaran 96,47%. 14.2. Koordinasi Perencanaan Sanitasi Permukiman dan Air Minum Terwujudnya sinkronisasi dan koordinasi pencapaian target MDG’s dalam rangka pemenuhan proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum yang layak dan sanitasi dasar. Produk

yang

dihasilkan

adalah

Laporan

Pelaksanaan

Penandatanganan kerjasama Pemerintah Kabupaten Jombang dengan IUWASH (Indonesia Urban Water, Sanitation, and Hygine). Serapan anggaran sebesar 83,72%. 14.3. Penyusunan Rencana Pembangunan Investasi Jangka Menengah Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Investasi Jangka Menengah dilaksanakan untuk tersusunnya dokumen RPIJM Tahun 2015-2019

sehingga

terwujudnya

perencanaan

infrastruktur

permukiman jangka menengah yang optimal, hal ini merupakan output dan outcome dari kegiatan ini dengan capaian sebesar 90,98%. 14.4. Fasilitasi Peningkatan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif Terlaksananya pengelolaan sistem irigasi partisipatif pada daerah irigasi terpilih dalam WISMP merupakan outcome dari kegiatan ini, dengan mencapai serapan anggaran sebesar 84,67%. 14.5. Fasilitasi Peningkatan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (Pendampingan Program WISMP) Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (Pendampingan Program WISMP) dilaksanakan untuk tersusunnya dokumen Sistem Informasi Jaringan Irigasi Kabupaten Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Jombang Tahun 2014 57


Jombang untuk terselenggaranya system, fungsi dan status jaringan irigasi yang terencana dengan baik, serapan anggaran stabil dari Tahun 2013 dan Tahun 2014 sebesar 82,53%. 14.6. Penyusunan Sistem Informasi Jaringan Jalan Terselenggarakannya dokumen Sistem Informasi Jaringan Jalan yang terencana dengan baik adalah outcome dari kegiatan ini. Dalam dokumen tersebut adanya ketersediaan data update jalan dan sistem informasinya guna memberikan kemudahan memperoleh informasi tentang ruas-ruas jalan di Kabupaten Jombang yang relevan, up to date, akurat dan lengkap dengan capaian sebesar 98,77%. 14.7. Penyusunan Sistem Informasi Jaringan Irigasi Maksud dari kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Jaringan Irigasi Kabupaten Jombang ini adalah mendapatkan data-data inventarisasi jaringan irigasi beserta sistem informasinya sehingga memberikan kemudahan dalam memperoleh informasi jaringan irigasi di Kabupaten Jombang yang relevan, up to date, akurat dan lebih lengkap sehingga terselenggarakannya dokumen Sistem Informasi Jaringan Jalan yang terencana dengan baik dengan capaian sebesar 98,69%. 14.8. Penyusunan Rencana Induk Sistem Distribusi Air Minum Kegiatan ini merupakan dokumen yang berisi pemetaan jaringan air minum yang dilayani oleh PDAM maupun HIPPAM. Hasil pemetaan serta kajian tersebut merekomendasikan arahan dalam rencana pengembangan distribusi air minum dengan capaian 98,63%. 14.9. Kebijakan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kegiatan Kebijakan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

dilaksanakan untuk Tersusunnya Kebijakan

Strategi Daerah Dalam Sistem Pengelolaan Air Minum Kabupaten Jombang untuk jangka waktu 20 tahun. Dokumen tersebut sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Minum dengan capaian sebesar 97,60%.

15. PROGRAM PENGENDALIAN EVALUASI KINERJA PROGRAM 15.1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tersedianya informasi dan statistik berbasiskan manajemen dan sistem informasi pengelolaan data/ informasi yang terpadu merupakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Jombang Tahun 2014 58


indikator sasaran dari kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. Kegiatan ini meliputi penyusunan laporan Program dan Kegiatan yang bersumber dari konsolidasi APBD Kabupaten,TP, Dekonsentrasi, Laporan SIEDAK, dan Laporan SIEVAP Provinsi Jawa Timur tercapai sesuai indikator output dengan serapan anggaran 99,27% sedangkan pada Tahun 2013 sebesar 84,29%. 15.2. SIPPD MONEV Kegiatan SIPPD MONEV dilaksanakan untuk terlaksananya Sistem dan Database SIPPD MONEV. Adanya outcome dari kegiatan ini yaitu tersedianya Sistem Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah dengan capaian 99,27%. Dari ulasan diatas nampak bahwa ada peningkatan capaian serapan anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang sebesar 92,48% pada Tahun 2014 sedangkan Tahun 2013 sebesar 90,89%. 3.3. ANALISIS PENCAPAIAN KEUANGAN

Analisis pencapaian kinerja keuangan tahun 2014 merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indicator keuangan yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana kerja. Pengukuran tingkat pencapaian kinerja keuangan didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja keuangan. Pada Tahun Anggaran 2013 ditargetkan Anggaran Belanja Daerah di Bappeda Kabupaten Jombang sebesar Rp. 7.223.578.835,- dengan anggaran yang terserap sebesar Rp. 6.565.312.310,- atau sebesar 90,89%. Dalam evaluasi kinerja diatas telah diuraikan bahwa kebijakan program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang adalah Fasilitasi Proses

Perencanaan

Pembangunan,

Penyusunan

Dokumen

Perencanaan

Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan dan Sistem Monitoring Evaluasi Perencanaan. Pada Tahun Anggaran 2014 ditargetkan Anggaran Belanja Daerah di Bappeda Kabupaten Jombang sebesar Rp. 7.587.871.700,- dengan anggaran yang terserap sebesar Rp. 7.017.350.679,- atau sebesar 92,48%.maka analisis pencapaian keuangan sebagaimana berikut:



TABEL 3.2. PROGRAM/KEGIATAN BAPPEDA 2014 No. 1.

PROGRAM/ KEGIATAN Program

Pelayanan

TARGET (Rp.)

REALISASI (Rp.)

%

Administrasi

674.810.500,-

618.618.085,-

91,67

Administrasi

674.810.500,-

618.618.085,-

91,67

Program Peningkatan Sarana dan

162.440.000,-

136.949.728,-

84,31

87.300.000,-

86.825.000,-

99,46

31.100.000,-

18.136.500,-

58,32

44.040.000,-

31.988.228,-

72,63

7.200.000,-

7.040.000,-

97,78

7.200.000,-

7.040.000,-

97,78

39.000.000,-

38.362.000,-

98,36

Penyusunan rencana strategis SKPD

10.000.000,-

9.647.000,-

96,47

Penyusunan rencana kerja SKPD

10.000.000,-

9.955.000,-

99,55

9.000.000,-

8.973.000,-

99,70

10.000.000,-

9.787.000,-

97,87

507.602.500,-

495.873.000,-

97,69

70.966.400,-

70.549.900,-

99,41

48.811.100,-

48.661.100,-

99,69

145.425.000,-

138.994.700,-

95,58

Perkantoran Penyediaan Pelayanan Perkantoran 2.

Prasarana Aparatur Pengadaan

sarana

dan

prasarana

gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat

kendaraan

dinas/kendaraan operasional 3.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

4.

Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD

Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan SKPD 5.

Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB Penyusunan

Indeks

Pembangunan

Manusia (IPM)



No.

PROGRAM/ KEGIATAN

TARGET (Rp.)

Penyusunan Nilai Tukar Petani (NTP) Penyusunan Data Inflasi Daerah

00,-

Penyusunan Profil Daerah 6.

92.400.000,-

REALISASI (Rp.) 88.730.90000,-

% 96,03 00

150.000.000,-

148.936.400,-

99,29

Program Kerjasama Pembangunan

40.550.000,-

33.098.615,-

81,62

Fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia

40.550.000,-

33.098.615,-

81,62

75.000.000,-

71.451.300,-

95,27

75.000.000,-

71.451.300,-

95,27


750.000.000,-

730.814.000,-

97,44

Penyusunan/Evaluasi

125.000.000,-

122.375.100,-

97,90

125.000.000,-

123.801.800,-

99,04

125.000.000,-

122.553.200,-

98,04

200.000.000,-

197.190.700,-

98,60

75.000.000,-

66.910.600,-

89,21

100.000.000,-

97.982.600,-

97,98

307.100.000,-

263.699.320,-

85,87

307.100.000,-

263.699.320,-

85,87

934.951.500,-

850.846.100,-

91,00

Penyusunan Rancangan RKPD

312.515.200,-

304.187.200,-

97,34

Koordinasi Penyusunan Laporan

185.000.000,-

172.512.200,-

93,25

146.650.000,-

117.818.500,-

80,34

86.886.000,-

86.365.500,-

99,40

Usaha/Lembaga 7.

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Fasilitasi/koordinasi

pemanfaatan

ruang 8.

RDTR

Kecamatan Kudu Penyusunan/Evaluasi RDTR Kecamatan Ngoro Penyusunan/Evaluasi RDTR Kecamatan Sumobito Penyusunan Peraturan Zonasi RDTR Perkotaan Jombang Penyusunan Draft Raperda RDTR BWP Diwek Evaluasi

Pengkajian

Kebijakan

Penataan Ruang 9.

Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah Penyusunan Naskah Akademis Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah

10. Program

perencanaan

pembangunan daerah

Keterangan Pertanggung Jawaban Penyusunan KUA dan PPAS Pemeliharaaan SIPPD



No.

PROGRAM/ KEGIATAN

TARGET (Rp.)

Penyusunan Rancangan RPJMD

REALISASI (Rp.)

%

203.900.300,-

169.962.700,-

83,36

965.900.000,-

909.236.300,-

94,13

216.850.000,-

210.902.500,-

97,25

Penyusunan indikator ekonomi daerah

208.850.000,-

202.943.100,-

97,17

Koordinasi

150.000.000,-

130.449.900,-

86,97

75.000.000,-

54.171.400,-

72,23

315.200.000,-

310.769.400,-

98,59

11. Program perencanaan pembangunan ekonomi Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah

Perencanaan

Pembangunan Bidang Ekonomi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyusunan Study Kelayakan Sarana Dan Prasarana Ekonomi Wilayah 12

Program perencanaan sosial dan

1.155.000.000,-

1.011.795.952,-

87,60

budaya Koordinasi

Perencanaan

150.000.000,-

110.066.050,-

73,38

150.000.000,-

133.994.810,-

89,33

daerah

70.000.000,-

35.707.650,-

51,01

d. Penyusunan grand design peningkatan

100.000.000,-

92.102.500,-

92,10

425.000.000,-

403.748.942,-

95,00

150.000.000,-

129.910.500,-

86,61

60.000.000,-

57.133.000,-

95,22

50.000.000,-

49.132.500,-

98,27

Pembangunan

Bidang

Sosial

Dan

Budaya Fasilitasi

Tim

Koordinasi

Penanggulangan Kemiskinan Penyusunan

rencana

aksi

pemberantasan korupsi

fungsi dan peran kecamatan sebagai SKPD tahun 2014-2018Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Pendampingan

Program

PNPM

Perkotaan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Penanggulangan Kemiskinan Penyusunan rencana induk pariwisata daerah Penyusunan profil gender dan profil anak



No. 13

PROGRAM/ KEGIATAN

TARGET (Rp.)

Program Penelitian dan

REALISASI (Rp.)

%

792.101.200,-

744.194.640,-

93,95

dan

178.401.200,-

168.323.800,-

94,35

Kebijakan

50.000.000,-

42.176.050,-

84,35

350.000.000 -

332.236.000,-

94,92

50.000.000,-

47.091.040,-

94,18

Penataan Kawasan Cagar Budaya

163.700.000,-

154.367.750,-

94,30

Program

898.760.000,-

Pengembangan Koordinasi

Penelitian

Pengembangan Evaluasi

Efektivitas

Pembangunan Daerah Kajian Ekonomi Produktif Desa Penyusunan Ikon Jombang

14

Perencanaan

Prasarana

832.130.639,-

92,59

Sarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Koordinasi Perencanaan Bidang Fisik

150.000.000,-

144.699.578,-

96,47

sanitasi

75.000.000,-

62.791.900,-

83,72

Penyusunan Rencana Pembangunan

5.000.0000,-

45.489.500,-

90,98

Pengelolaan

200.730.000,-

169.955.011,-

84,67

Pengelolaan

48.030.000,-

39.637.550,-

82,53

100.000.000,-

98.769.700,-

98,77

100.000.000,-

98.692.600,-

98,69

125.000.000,-

123.292.700,-

98,63

50.000.000,-

48.802.100,-

97,60

dan Prasarana Koordinasi

Perencanaan

permukiman dan air minum

Investasi Jangka Menengah Fasilitasi

Peningkatan

Sistem Irigasi Partisipatif Fasilitasi Sistem

Peningkatan Irigasi

Partisipatif

(Pendampingan Program WISMP) Penyusunan Sistem Informasi Jaringan Jalan Penyusunan Sistem Informasi Jaringan Irigasi Penyusunan Rencana Induk Sistem Distribusi Air Minum Kebijakan strategi daerah pengembangan sistem penyediaan air minum



No.

PROGRAM/ KEGIATAN

15. Program

Pengendalian

Evaluasi

TARGET (Rp.)

REALISASI (Rp.)

%

277.456.000,-

273.241.000,-

98,48

Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan

127.456.000,-

124.340.500,-

97,56

SIPPD MONEV

150.000.000,-

148.900.500,-

99,27

7.587.871.700,-

7.017.350.679,-

92,48

Kinerja Program

JUMLAH



BAB IV PENUTUP

Laporan Perencanaan

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pembangunan

Daerah

pada

Pemerintah dasarnya

(LAKIP)

Badan

merupakan

bentuk

pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan selama kurun waktu Januari sampai dengan Desember 2014. Pencapaian pelaksanaan kegiatan tahun 2014 masih dihadapkan pada masalah terbatasnya dukungan personil, anggaran/dana serta sarana dan prasarana kerja. Selain itu pada dasarnya visi, misi, tujuan, sasaran dan cara pencapaian tujuan dan sasaran yang tergambar dalam kebijakan, program dan kegiatan pada tahun 2014 dapat berjalan dengan baik dan lancar. Hal ini karena telah mengoptimalkan semaksimal mungkin penggunaan sarana dan prasarana kerja meski dalam kondisi yang serba terbatas, juga dilandasi semangat atau etos kerja yang tinggi dari segenap personil Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk mengabdikan diri sebagai aparatur negara sesuai tugas pokok dan fungsi. Akhirnya melalui LAKIP yang tansparan dan akuntabel ini diharapkan dapat memacu percepatan terwujudnya tata kepemerintahan yang baik (good governance) sehingga nantinya akan menambah tingkat kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten Jombang, serta dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi pelaksanaan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di tahun berikutnya.

Jombang, 31 Januari 2015 KEPALA BAPPEDA KABUPATEN JOMBANG

Drs. EKSAN GUNAJATI, M.Si Pembina Tk.I NIP. 196211091985011003

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Jombang Tahun 2014

65

LAMPIRAN I RENCANA STRATEGIS TAHUN 2014-2018 Instansi Visi Misi Ke - 1

: : :

BAPPEDA KABUPATEN JOMBANG “TERWUJUDNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG SINERGIS, PARTISIPATIF, INOVATIF, DAN BERKUALITAS MENUJU JOMBANG SEJAHTERA” Memantapkan penyelenggaraan sistem perencanaan pembangunan daerah SASARAN

NO.

TUJUAN URAIAN

1.1 Meningkatkan fungsi manajemen kelembagaan perencanaan pembangunan

INDIKATOR

1.1. Perencanaan yang tepat 1.1.1.1 % dokumen waktu dan tepat sasaran perencanaan daerah sesuai dengan ketentuan

CAPAIAN AKHIR 2013 SATUA TARGE 2014 N T % 100 100%

CAPAIAN TAHUNAN

CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN KEBIJAKAN

2015

2016

2017

2018

100%

100%

100%

100% 1.1.1.1 Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan daerah

KET

PROGRAM 1 Program perencanaan pembangunan Daerah 2 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 3 Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya 4 Program Perencanaan Pembangunan prasarana wilayah dan Sumber daya alam

1.1.2.1.1Perencanaan Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program SKPD

1 Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD 2 Program Pengendalian Evaluasi Kinerja Program

1.1. Dukungan dan 1.1.2.1% program 2 kerjasama dunia usaha/ CSR/PKBL stakeholder dalam perusahaan yang pembangunan daerah sinergi dengan program pemerintah daerah

Visi Misi Ke - 2 NO.

: :

80

90%

90%

90%

90%

90% 1.1.3.1.1Mengoptimalkan 1 Program Kerjasama peran/fungsi sekretariat Pembangunan tetap koordinasi CSR PKBL

“TERWUJUDNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG SINERGIS, PARTISIPATIF, INOVATIF, DAN BERKUALITAS MENUJU JOMBANG SEJAHTERA” Mewujudkan perencanaan pembangunan berkelanjutan SASARAN

TUJUAN URAIAN

2.1 Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah berdasarkan rencana tata ruang, unsur kelestarian lingkungana dan daya dukung sumber daya alam

%

2.1. Optimalisasi 1 pengendalian pemanfaatan ruang

INDIKATOR 2.2.1. % rekomendasi 1 pemanfaatan ruang

2.1. Tersedianya dokumen 2.2.1. Ketersediaan 2 perencanaan tata ruang 2 pedoman sebagai bahan rujukan perencaan tata kebijakan pemanfaatan ruang penggunaan lahan

CAPAIAN AKHIR 2013 SATUA TARGE N T % 80

%

57.1

CAPAIAN TAHUNAN

CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN

2014

2015

2016

2017

2018

KEBIJAKAN

80%

82%

84%

87%

90%

2.1.1.1 Mengoptimalkan fungsi .1 BKPRD dalam penyelenggaraan pengendalian pemanfaatan ruang

57.1%

57.1%

66.7%

76.2%

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)BAPPEDA KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2014

KET

PROGRAM 1 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

85.7% 2.1.2.1 Penyusunan materi 1 Program Perencanaan Tata . teknis dan penetapan Ruang regulasi penataan ruang

1

Visi Misi Ke - 3

NO.

: :

“TERWUJUDNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG SINERGIS, PARTISIPATIF, INOVATIF, DAN BERKUALITAS MENUJU JOMBANG SEJAHTERA” Menyusun penelitian dan pengembangan perencanaan pembangunan berbasis data inovasi dan dinamika kebutuhan masyarakat CAPAIAN AKHIR 2013

SASARAN

TUJUAN URAIAN

INDIKATOR

3.1 Mendukung 3.1.1 Optimalisasi penyediaan 3.1.1.1 Ketersediaan data perencanaanpembang data / informasi dan makro dan sektoral unan daerah yang statistik pendukung pendukung berkualitas berbasis perencanaan perencanaan data dan kajian ilmiah pembangunan daerah pembangunan daerah

3.1.2 Optimalisasi penelitian 3.1.2.1 Ketersediaan hasil dan pengembangan penelitian dan pendukung kebijakan pengembangan perencanaan pendukung pembangunan daerah pembangunan daerah

Visi Misi Ke - 4 NO.

: :

SATUA TARGE 2014 N T % 90% 100%

%

80

80%


2015

2016

2017

2018

100%

100%

100%

100% 3.1.1.1.1 Mengoptimalkan 1 Program Pengembangan pengumpulan, Data/Informasi/Statistik pengolahan dan analisis Daerah data makro dan sektoral pendukung perencanaan pembangunan daerah

90%

90%

90%

90% 3.1.2.1.1 Pelayanan administrasi 1 Program Penelitian dan perkantoran sesuai Pengembangan standar operasional dan prosedur

KET

PROGRAM

“TERWUJUDNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG SINERGIS, PARTISIPATIF, INOVATIF, DAN BERKUALITAS MENUJU JOMBANG SEJAHTERA” Mengembangkan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah SASARAN

TUJUAN URAIAN

4.1 Memberikan dukungan kelembagaan yang profesional dalam mewujudkan kinerja yang prima

CAPAIAN TAHUNAN

INDIKATOR

4.1. Menyediakan dukungan 4.1.1. (a) Pelayanan 1 administrasi perkantoran 1 administrasi yang memadai perkantoran dan kinerja aparatur

CAPAIAN AKHIR 2013 SATUA TARGE 2014 N T % 80 100%

CAPAIAN TAHUNAN


2015

2016

2017

2018

100%

100%

100%

100% 4.1.1.1 Pelayanan administrasi 1 Program Pelayanan .1 perkantoran sesuai Administrasi Perkantoran standar operasional dan prosedur

PROGRAM

(b) Kinerja sarana dan prasarana SKPD

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

(c) Kedisiplinan dan tanggung jawab aparatur (d) Tertib administrasi dan ketepatan pelaporan

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur


KET

4 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

2

LAMPIRAN II

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2014 BAPPEDA No.

Sasaran

Indikator Sasaran

1

Perencanaan yang tepat waktu % dokumen perencanaan dan tepat sasaran daerah sesuai dengan ketentuan

2

Dukungan dan kerjasama dunia usaha/ stakeholder dalam pembangunan daerah Optimalisasi pengendalian pemanfaatan ruang

3

4

5

6

7

% program CSR/PKBL perusahaan yang sinergi dengan program % rekomendasi pemanfaatan ruang

Tersedianya dokumen Ketersediaan pedoman perencanaan tata ruang sebagai perencaan tata ruang bahan rujukan kebijakan pemanfaatan penggunaan lahan Optimalisasi penyediaan data / Ketersediaan data makro informasi dan statistik dan sektoral pendukung pendukung perencanaan perencanaan Optimalisasi penelitian dan Ketersediaan hasil pengembangan pendukung penelitian dan kebijakan perencanaan pengembangan pendukung Menyediakan dukungan (a) Pelayanan administrasi administrasi perkantoran yang perkantoran dan kinerja memadai aparatur (b) Kinerja sarana dan prasarana SKPD


Target Kinerja Sasaran 100

80

80

57.1

90

80

90

No.

Sasaran

Indikator Sasaran

Target Kinerja Sasaran

LAMPIRAN III

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2014 INSTANSI : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Sasaran No 1

Uraian % dokumen perencanaan daerah sesuai dengan ketentuan

Indikator Perencanaan yang tepat waktu dan tepat sasaran

Rencana Tingkat Capaian (Target) 100%

Kegiatan Program Program perencanaan pembangunan daerah

Uraian

Indikator Kinerja


Input : * Dana Output : * Tersusunnya Buku RKPD Tahun 2015 dan RKPD Perubahan 2014 Outcome : * Teraplikasinya Dokumen Perencanaan sebagai acuan pelaksanaan Pembangunan Tahun 2015 Koordinasi Penyusunan Input : Laporan Keterangan * Dana Pertanggung Jawaban Output : (LKPJ) * Tersedianya Naskah Pertanggungjawaban Bupati Jombang atas Pelaksanaan Program selama Tahun 2013 Outcome : * Tersusunnya LKPJ Bupati Jombang Tahun 2013

Penyusunan KUA dan PPAS

Pemeliharaaan SIPPD

Input : * Dana Output : * Penyusunan Rancangan KUAPPAS 2015 dan Perubahan KUA-PPAS 2014 Outcome : * Tersusunnya Dokumen KUAPPAS sebagai acuan penyusunan RAPBD 2015

Satuan

Rp.

paket

%

Rp.


312,515,200

2

100

185,000,000

Buku

130

%

100

Rp.

146,650,000

Buku

118

%

100

Rp. Input : * Dana Output : * Terpeliharanya Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis We Outcome : * Terlaksananya Update dan Pemeliharaan SIPPD Musrenbang dan SIPP KUA dan PPAS

Rencana Tingkat Capaian (Target)

Bulan

%

Rp.

86,886,000 6

100

203,900,300

Ket

Sasaran No

Uraian

Indikator


Kegiatan Program

Program perencanaan pembangunan ekonomi

Uraian

Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah


Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi



Indikator Kinerja

Satuan

Input : * Dana Output : Input : * Dana Output : * Dokumen naskah akademis penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan Outcome : * Terciptanya penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kab. Jombang

Buku

150

%

100

Input : * Dana Output : * Dokumen input-output Kab. Jombang Outcome : * Meningkatnya mutu perencanaan Pembangunan Daerah bidang ekonomi Input : * Dana Output : * Terlaksananya Koordinasi dan Sosialisasi pembangunan bidang ekonomi Outcome : * Sinkronisasi Pembangunan Bidang Ekonomi Input : * Dana Output : * Dokumen Laporan Progres Pengembangan Agropolitan * Dokumen Laporan Progres Rencana Aksi Ketahanan Pangan daerah Outcome : * Potret Pengembangan Kawasan Agropolitan sebagai dasar perencanaan pengembangan kawasan agropolitan pada tahun berikutnya

Rp.

216,850,000

buku 20

%

90

Rp.

208,850,000

buku

20

%

90

Rp.

150,000,000

bulan

12

%

100

Rp.

75,000,000

buku

50

buku

50

%

90

Ket

Sasaran No

Uraian

Indikator


Kegiatan Program

Indikator Kinerja

Satuan

Potret kondisi Ketahanan Pangan Kab. Jombang sebagai dasar perencanaan pengembangan kawasan agropolitan pada tahun berikutnya Input : * Dana Output : * Dokumen ekonomiwilayah STA Mojoagung * Dokumen perencanaan Revitalisasi Pasar Citra Outcome : * Terciptanya strategi pembangunan ekonomi daerah di sekitar rencana pembangunan STA Mojoagung

%

Uraian *

Penyusunan Study Kelayakan Sarana Dan Prasarana Ekonomi Wilayah

Koordinasi Perencanaan Program Pembangunan Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya Sosial Dan Budaya

* Terciptanya strategi dalam revitalisasi Pasar Citra Niaga Jombang Input : * Dana Output : * Terfasilitasinya pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya dgn SKPD terkait Outcome : * Terintegrasinya kegiatan dalam perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya

Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Input : * Dana Output : * Terlaksananya kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan monitoring penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Outcome : * Meningkatnya Peran SKPD dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kab. Jombang Penyusunan rencana aksi Input : daerah pemberantasan * Dana korupsi Output : * Tersusunnya dokumen Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi Outcome :

Rencana Tingkat Capaian (Target) 90

Rp.

315,200,000

buku

20

buku

20

%

90

%

90

Rp. %

150,000,000 90

% 85

Rp. %

%

Rp.

paket

150,000,000 90

85

70,000,000

1

Ket

Sasaran No

Uraian

Indikator


Kegiatan Program

Uraian

Indikator Kinerja

Satuan

* Tercapainya Koordinasi, Sinkronisasi dan Monitoring RAD Korupsi di Kab. Jombang

%

Penyusunan grand design Input : peningkatan fungsi dan * Dana peran kecamatan sebagai Output : SKPD tahun 2014-2018 * Tersusunnya Dokumen Grand Design Peningkatan Fungsi dan Peran Kecamatan sebagai SKPD 2014-2018 Outcome : * Terciptanya Dokumen Grand Design Peningkatan Fungsi dan Peran Kecamatan sebagai SKPD tahun 2014-2018 Pendampingan Program PNPM Perkotaan

Input : * Dana Output : * Terfasilitasinya kegiatan siklus PNPM Mandiri Perkotaan di 113 desa lokasi PNPM Mandisri Perkotaan Outcome : * Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Desa Pengembangan Sistem Input : Informasi Manajemen * Dana Penanggulangan Output : Kemiskinan * Tersedianya Aplikasi SIM Penanggulangan Kemiskinan Outcome : * Meningkatnya efektifitas Penanggulangan Kemiskinan Penyusunan rencana Input : induk pariwisata daerah * Dana Output : * Tersusunnya dokumen rencana induk pariwisata Outcome : * Meningkatnya persentase ketersediaan laporan koordinasi perencanaan bidang sosial dan budaya Penyusunan profil gender Input : dan profil anak * Dana Output : * Tersusunnya dokumen profil gender dan profil anak


85

Rp.

100,000,000

buku

25

% 90

Rp. %

425,000,000 90

% 85

Rp. paket

%

Rp.

150,000,000 1 80

60,000,000

%

90

%

90

Rp. %

50,000,000 90

Ket

Sasaran No

Uraian

Indikator


Kegiatan Program

Uraian

Indikator Kinerja

Outcome : * Meningkatnya persentase ketersediaan laporan koordinasi perencanaan bidang sosial dan budaya Koordinasi Perencanaan Input : Program Bidang Fisik dan Perencanaan * Dana Prasarana Sarana Prasarana Output : Wilayah dan * Terlaksananya Rapat-rapat dan Sumber Daya Koordinasi bidang Fisik dan Prasarana Alam Outcome : * Terwujudnya sinkronisasi Program-program perencanaan pembangunan Bidang fisik dan Prasarana Koordinasi Perencanaan Input : sanitasi permukiman dan * Dana air minum Output : * Review dokumen SSK/MPS, operasional pokja PPSP, Koordinasi bidang sanitasi perkotaan Outcome : * Terwujudnya sinkronisasi dan koordinasi pencapaian target MDG'S dalam rangka pemenuhan proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum yg layak dan sanitasi dasar Penyusunan Rencana Input : Pembangunan Investasi * Dana Jangka Menengah Output : * Tersusunnya dokumen RPJM Tahun 2015-2019 Outcome : * Terwujudnya perencanaan infrastruktur pemukiman jangka menengah yang optimal Fasilitasi Peningkatan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif

Input : * Dana Output : * Terlaksananya pengelolaan sistem irigasi partisipatif pada daerah irigasi terpilih dalam WISM Outcome :

Satuan

%

Rp.


150,000,000

%

100

%

100

Rp. paket

tahun

Rp. paket

75,000,000

1

1

50,000,000 1

tahun 1

Rp.

%

200,730,000

100

Ket

Sasaran No

Uraian

Indikator


Kegiatan Program

Uraian

Indikator Kinerja

* Terlaksananya pengelolaan sistem irigasi partisipatif pada daerah irigasi terpilih dalam WISM Fasilitasi Peningkatan Input : Pengelolaan Sistem * Dana Irigasi Partisipatif Output : (Pendampingan Program * Tersusunnya Dokumen Sistem WISMP) Informasi Jaringan Jalan Kab. Jombang Outcome : * Terselenggaranya sistem, fungsi dan status Jaringan Jalan yang terencana dgn baik Penyusunan Sistem Informasi Jaringan Jalan

Input : * Dana Output : * Tersusunnya dokumen Sistem Informasi Jaringan Jalan Kab. Jombang Outcome : * Terselenggarakannya dokumen Sistem Informasi Jaringan Jalan yang terencana dengan baik Penyusunan Sistem Input : Informasi Jaringan Irigasi * Dana Output : * Tersusunnya dokumen Sistem Informasi Jaringan Irigasi Kab. Jombang Outcome : * Terselenggarakannya sistem informasi jaringan irigasi dalam mendukung LP2B dan pemenuhan ketahanan pangan

Program perencanaan Strategis dan

Penyusunan Rencana Input : Induk Sistem Distribusi Air * Dana Minum Output : * Outcome : * Kebijakan strategi daerah Input : pengembangan sistem * Dana penyediaan air minum Output : * Outcome : Penyusunan rencana Input : strategis SKPD * Dana

Satuan

%

Rp.


100

48,030,000

paket 1

tahun

1

100,000,000 Rp. paket

tahun

Rp. paket

tahun

1

1

100,000,000 1

1

Rp.

125,000,000

Rp.

50,000,000

Rp.

10,000,000

Ket

Sasaran No

Uraian

Indikator


Kegiatan Program

Uraian

Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD

Penyusunan rencana kerja SKPD

Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD

Penyusunan laporan keuangan SKPD

Program Pengendalian Evaluasi Kinerja Program


SIPPD MONEV

Indikator Kinerja Output : * Tersedianya dokumen renstra Bappeda Outcome : * Meningkatnya konsistensi penyusunan perencanaan rencana strategi Input : * Dana Output : * Tersedianya dokumen renja BAPPEDA Outcome : * Meningkatnya konsistensi penyusunan perencanaan renja Input : * Dana Output : * Tersusunnya dokumen laporan pencapaian kinerja tribulanan dan laporan akuntabilitas kinerja SKPD Outcome : * Akuntabilitas SKPD Input : * Dana Output : * Tersusunnya dokumen laporan keuangan semester dan prognosis 6 bulan berikutnya serta laporan keuangan akhir tahun Outcome : * Akuntabilitas SKPD Input : * Dana Output : * Terlaksananya pelaporan kegiatan yang bersumber dari pusat dan provinsi Outcome : * Meningkatnya Efektivitas pelaksanaan program pembangunan Input : * Dana Output : * Terlaksananya Sistem dan Database SIPPD MONEV Outcome :

Satuan


buku

10

%

100

Rp. buku

10,000,000 10

% 100

Rp.

9,000,000

% 100

% Rp.

100 10,000,000

% 100

% Rp.

100 127,456,000

bulan 12

%

Rp.

%

90

150,000,000

100

Ket

Sasaran No 2

3

4

Uraian

Indikator

Dukungan dan kerjasama dunia usaha/ stakeholder dalam pembangunan daerah

% program CSR/PKBL perusahaan yang sinergi dengan program pemerintah daerah

Optimalisasi pengendalian pemanfaatan ruang

Tersedianya dokumen perencanaan tata ruang sebagai bahan rujukan kebijakan pemanfaatan penggunaan lahan

% rekomendasi pemanfaatan ruang

Ketersediaan pedoman perencaan tata ruang

Rencana Tingkat Capaian (Target) 80%

80%

57.1%

Kegiatan Program

Uraian

Program Kerjasama Fasilitasi Kerjasama Pembangunan Dengan Dunia Usaha/Lembaga

Program Fasilitasi/koordinasi Pengendalian pemanfaatan ruang Pemanfaatan Ruang


Penyusunan/Evaluasi RDTR Kecamatan Kudu

Indikator Kinerja Input : * Dana Output : * Terlaksananya koordinasi, sinergitas dan monev pelaksanaan CSR-PKBL Outcome : * Terwujudnya kontinuitas dan sinergitas program CSR-PKBL di Kab. Jombang Input : * Dana Output : * Rapat Koordinasi, Workshop BKPRD, Tinjauan Lokasi dan penerbitan Rekomendasi izin pemanfaatan ruang Outcome : * Terlaksananya koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Input : * Dana Output : * Dokumen RDTR Perkotaan Kudu beserta Draft Raperda Outcome : * Tersusunnya dokumen RDTR Perkotaan Ngoro beserta Draft Raperda

Penyusunan/Evaluasi Input : RDTR Kecamatan Ngoro * Dana Output : * Dokumen RDTR Perkotaan Ngoro beserta Draft Raperda Outcome : * Tersusunnya dokumen RDTR Perkotaan Ngoro beserta Draft Raperda Penyusunan/Evaluasi Input : RDTR Kecamatan * Dana Sumobito Output : * Dokumen RDTR Perkotaan Sumobito beserta Draft Raperda Outcome : * Tersusunnya dokumen RDTR Perkotaan Sumobitobeserta Draft Raperda Penyusunan Peraturan Input : Zonasi RDTR Perkotaan

Satuan

Rp.

Rencana Tingkat Capaian (Target) 40,550,000

tahun 1

% 100

Rp.

75,000,000

paket 1

tahun

Rp. paket

tahun

Rp. paket

tahun

Rp.

1

125,000,000 1

1

125,000,000 1

1

125,000,000

paket 1

tahun

1

Ket

Sasaran No

Uraian

Indikator


Kegiatan Program

Uraian Zonasi RDTR Perkotaan Jombang

Penyusunan Draft Raperda RDTR BWP Diwek

Evaluasi Pengkajian Kebijakan Penataan Ruang

5



90%

Program Penyusunan Dan pengembangan Pengumpulan Data Dan data/informasi/statist Statistik Daerah ik daerah

Indikator Kinerja

Satuan

* Dana Output : * Tersusunnya Dokumen Peraturan Zonasi RDTR Perkotaan Jombang Outcome : * Terkendalinta Pemanfaatan dan Zonasi Ruang secara detail pada Perkotaan Jombang Input : * Dana Output : * Tersusunnya Draft Raperda RDTR BWP Diwek Outcome : * Meningkatnya kesesuaian Pemanfaatan Ruang pada BWP Diwek Input : * Dana Output : * Tersusunnya Dokumen Evaluasi Pengkajian Kebijakan Penataan Ruang Kab. Jombang Outcome : * Sebagai Bahan Rujukan Proses Peninjauan Kembali Perda RTRW Kab. Jombang Input : * Dana Output : * Tersusunnya buku Kabupaten Jombang dalam angka dan kecamatan dalam angka tahun 2014 berbasis Kecamatan

Rp.

Outcome : * Tersedianya data dan informasi pendukung perencanaan serta terlaksananya koordinasi di bidang statistik Penyusunan dan Input : pengumpulan data PDRB * Dana Output : * Tersusunnya dokumen PDRB Kab. Jombang Tahun 2013 Outcome : * Penyusunan dan Pengolahan Data PDRB Kab. Jombang Tahun 2013


paket 1

tahun

Rp. paket

tahun

Rp.

1

75,000,000 1

1

100,000,000

paket 1

tahun

Rp.

paket

%

Rp. buku

%

1

70,966,400

2

100

48,811,100 50

100

Ket

Sasaran No

Uraian

Indikator


Kegiatan Program

Uraian Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

6



80%

Indikator Kinerja

Input : * Dana Output : * Tersusunnya dokumen IPM Kabupaten Jombang Tahun 2014 Outcome : * Penyusunan dan Pengolahan Data IPM Kabupaten Jombang Tahun 2014 Penyusunan Nilai Tukar Input : Petani (NTP) * Dana Output : * Tersusunnya dokumen NTP Kabupaten Jombang Tahun 2014 Outcome : * Penyusunan dan Pengolahan data NTP Kabupaten Jombang Tahun 2014 Penyusunan Data Inflasi Input : Daerah * Dana Output : * Penyusunan dan Pengolahan data inflasi Kabupaten Jombang Tahun 2014 Outcome : * Tersusunnya dokumen Inflasi Kabupaten Jombang Tahun 2014 Penyusunan Profil Daerah Input : * Dana Output : * Penyusunan Profil Kabupaten Jombang Outcome : * Tersusunnya dokumen Profil Kabupaten Jombang Program Penelitian Koordinasi Penelitian dan Input : Dan Pengembangan Pengembangan * Dana Output : * Koordinasi Penelitian dan Pengembangan Outcome : * Koordinasi Litbang dengan stakeholder Evaluasi Efektivitas Input : Kebijakan Pembangunan * Dana Daerah Output :

Satuan

Rp.


buku 10

100 %

Rp.

92,400,000

buku 10

%

Rp.

100

-

buku 10

%

Rp. %

Rp. %

%

Rp.

100

150,000,000 100

178,401,200 100

100 50,000,000

Ket

Sasaran No

Uraian

Indikator


Kegiatan Program

Uraian

Indikator Kinerja

* Tersedianya bahan masukan dalam penyempurnaan dan perencanaan kebijakan pembangunan daerah Outcome : * Evaluasi realisasi program integrasi DPRD, Evektifitas BK, Hibah dan Bansos Kajian Ekonomi Produktif Input : Desa * Dana Output : * Tersedianya rancangan kebijakan untuk pengalokasian one village one product dalam program percepatan pembangunan desa

Penyusunan Ikon Jombang

Outcome : * Kontribusi pada perumusan ekonomi produktif pada alokasi 500jt/desa mulai tahun 2015 (Gerakan produk unggulan desa) Input : * Dana Output : * Terpilihnya Ikon Jombang Outcome : * Terdaftarnya Ikon Jombang di Kementerian Hukum dan HAM

Penataan Kawasan Cagar Input : Budaya * Dana Output : * Tersedianya Pemetaan Kawasan Cagar Budaya Outcome : * Tersusunnya peta kawasan cagar budaya di Kudu dan Kabuh Program Pelayanan Penyediaan Pelayanan Input : Administrasi Administrasi Perkantoran * Dana Perkantoran Output : * Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran Outcome : * Terwujudnya penyelenggaraan tupoksi serta pelayanan masyarakat Program Pengadaan sarana dan Input : Peningkatan Sarana prasarana gedung kantor * Dana dan Prasarana Output : Aparatur

Satuan


% 100

%

Rp.

100

350,000,000

% 100

%

Rp. % %

Rp. eksemplar

100

50,000,000 100 100

163,700,000 20

% 90

Rp. bulan

%

Rp.

674,810,500 12

90

87,300,000

Ket

Sasaran No

Uraian

Indikator


Kegiatan Program

Uraian

Aparatur

Indikator Kinerja

Satuan

* Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor Outcome : * Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dalam Pelaksanaan Tupoksi

paket

Pemeliharaan Input : rutin/berkala/sedang/berat * Dana sarana dan prasarana Output : gedung kantor * Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor Outcome : * Meningkatnya dukungan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dalam Pelaksanaan Tupoksi Pemeliharaan Input : rutin/berkala/sedang/berat * Dana kendaraan Output : dinas/kendaraan * Terpeliharanya Kendaraan operasional Dinas Outcome : * Terwujudnya Dukungan Kendaraan Operasional dalam Pelaksanaan Tupoksi Program Pengadaan pakaian dinas Input : peningkatan disiplin dan pakaian khusus * Dana aparatur lainnya Output : * Tersedianya Pakaian Olahraga Karyawan/karyawati Outcome : * Terwujudnya Dukungan pakaian Olah Raga untuk Peringatan Kegiatan Agustusan Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

Penyusunan Naskah Akademis Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah

Input : * Dana Output : * Tersedianya Naskah Akademis SPPD dan SPP Outcome : * Terlaksananya Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah


100 %

Rp.

31,100,000

bulan

12

%

80

Rp.

44,040,000

bulan

12

%

90

Rp.

7,200,000

stel

45

%

100

Rp. %

307,100,000 100

% 100

Ket

LAMPIRAN IV

PENETAPAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2014 INSTANSI : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Sasaran Uraian

Indikator

1 1

Perencanaan yang tepat waktu dan tepat sasaran


2 1

% dokumen perencanaan daerah sesuai dengan ketentuan

100

100

3 %

%

Kegiatan Program 4 1 Program perencanaan pembangunan daerah

2 Program perencanaan pembangunan ekonomi

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (LAKIP)BAPPEDA KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2014

Uraian

Satuan

5 Penyusunan Rancangan RKPD

7


Ket

8

9

Rp.

312.515.200

Koordinasi Penyusunan Rp. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Penyusunan KUA dan PPAS Rp.

185.000.000

146.650.000

Pemeliharaaan SIPPD

Rp.

86.886.000


Rp.

203.900.300

Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah

Rp.

216.850.000

Penyusunan indikator Rp. ekonomi daerah Koordinasi Perencanaan Rp. Pembangunan Bidang Penyusunan Study Rp. Kelayakan Sarana Dan Prasarana Ekonomi Wilayah

208.850.000 150.000.000 315.200.000

1

Sasaran Uraian

Indikator

1

2

Kegiatan


Program

3

4

100

%

Uraian

Satuan


Ket

7

8

9

5 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Rp.

3 Program perencanaan sosial Koordinasi Perencanaan

Rp.

150,000,000

Rp.

150,000,000

Penyusunan Rencana Aksi Rp. Daerah Pemberantasan Korupsi Penyusunan grand design Rp. peningkatan fungsi dan peran kecamatan sebagai SKPD tahun 2014-2018

70,000,000

Pendampingan Program Rp. Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan

425.000.000

dan budaya


Pembangunan Bidang Sosial Dan Budaya Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

75.000.000

100,000,000

Pengembangan sistem Informasi Manajemen Penanggulangan Kemiskinan

Rp.

150,000,000

Koordinasi/Fasilitasi aksi PPK (Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi)

Rp.

-

Penyusunan Rencana Induk Rp. Pariwisata Daerah

60.000.000

Penyusunan profil gener dan profil anak

50.000.000

Rp.

2

Sasaran Uraian

Indikator

1

2


3 %

Kegiatan Program 4

Uraian

Satuan

5

7

%

Ket

8

9

4 Program Perencanaan Koordinasi Perencanaan Rp. Prasarana Sarana Wilayah Bidang Fisik dan Prasarana dan Sumber Daya Alam

150,000,000

Koordinasi Perencanaan Rp. sanitasi permukiman dan air minum

75,000,000

Penyusunan Rencana Pembangunan Investasi Jangka Menengah

100


4 Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD


Rp.

50,000,000

Fasilitasi Peningkatan Rp. Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif Fasilitasi Peningkatan Rp. Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (Pendampingan Program WISMP)

200,730,000

Penyusunan Sistem Informasi Jaringan Jalan

Rp.

100,000,000

Penyusunan Sistem Informasi Jaringan Irigasi

Rp.

100,000,000

Penyusunan Rencana Induk Sistem Informasi Penyediaan Air Minum Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD

Rp.

125,000,000

Rp.

9,000,000

Penyusunan laporan keuangan SKPD Penyusunan rencana strategis SKPD

Rp.

10,000,000

Rp.

10,000,000

Penyusunan rencana kerja Rp. SKPD

10,000,000

48,030,000

3

Sasaran Uraian

Indikator

1

2

Program

3

4

100

2

3

4

Dukungan dan kerjasama 1 dunia usaha/ stakeholder dalam pembangunan daerah Optimalisasi pengendalian 1 pemanfaatan ruang

% program CSR/PKBL 90 perusahaan yang sinergi dengan program pemerintah daerah % rekomendasi pemanfaatan 21 ruang

tersedianya dokumen perencanaan tata ruang sebagai bahan rujukan kebijakan pemanfaatan

ketersediaan pedoman perencaan tata ruang

1

Kegiatan


57,1

%

%

5 Program Pengendalian evaluasi Kinerja program

Satuan


Ket

5

7

8

9


Rp.

127.456.000

Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah (SIPPD MONEV)

Rp.

150.000.000

Fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia Usaha/Lembaga

Rp.

40,550,000

Fasilitasi/koordinasi pemanfaatan ruang

Rp.

75,000,000

1 Program Perencanaan Tata Penyusunan Naskah Ruang Akademis RDTR Kecamatan Kudu

Rp.

125,000,000

Penyusunan Naskah Akademis RDTR Kecamatan Ngoro

Rp.

125,000,000

Penyusunan Naskah Akademis RDTR Kecamatan Sumobito Evaluasi RTRW

Rp.

125,000,000

Rp.

-

Penyusunan Peraturan Zonasi RDTR Perkotaan Jombang

Rp.

200,000,000

Penyusunan Draft Raperda Rp. RDTR BWP Diwek

75,000,000

Evaluasi Pengkajian Rp. Kebijakan Penataan Ruang

100,000,000

1 Program Kerjasama Pembangunan

kecamatan 1 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

%

Uraian


4

Sasaran Uraian

Indikator

1 5

6



2 1

Optimalisasi penelitian dan 1 pengembangan pendukung kebijakan perencanaan pembangunan daerah

Ketersediaan data makro dan 90 sektoral pendukung perencanaan pembangunan daerah

Ketersediaan hasil penelitian 80 dan pengembangan pendukung pembangunan daerah

3 %

%

Kegiatan Program 4 1 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah

2 Program Penelitian dan Pengembangan

Uraian

Satuan


Ket

7

8

9

5 Penyusunan Dan Pengumpulan Data Dan Statistik Daerah Penyusunan dan pengumpulan data PDRB

Rp.

70.966.400

Rp.

48.811.100

Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Rp.

145.425.000

Penyusunan Nilai Tukar Petani (NTP)

Rp.

92.400.000

Penyusunan Data Inflasi Daerah Penyusunan Profil Daerah

Rp.

0

Rp.

150,000,000

Penyusunan Indeks Gini

Rp.

-

Koordinasi Penelitian dan pengembangan

Rp.

178.401.200

Evaluasi Efektivitas Kebijakan Pembangunan Daerah

Rp.

50,000,000

Rp.

-

pengembangan objek wisata Rp. religi di kawasan makam Presiden RI Ke-4 KH. Pemetaan kawasan cagar Rp. budaya Kec. Ploso, Kec Plandaan dan Kec. Ngusikan Kajian Ekonomi Produktif Rp. Desa

-

Penyusunan agenda riset daerah Kajian strategi

Penyusunan Ikon Jombang


Rp.

-

350,000,000

50,000,000

5

Sasaran

7

Uraian

Indikator

1

2


Kegiatan


Program

3

4

Uraian

Satuan


Ket

7

8

9

5 Penataan Kawasan Cagar Budaya

Rp.

1

(a) Pelayanan administrasi 100 perkantoran dan kinerja aparatur

%

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Rp.

163.700.000 674.810.500

2

(b) Kinerja sarana dan prasarana SKPD

%

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor

Rp.

87.300.000

3

(c) Kedisiplinan dan tanggung jawab aparatur

31.100.000

4

(d) Tertib administrasi dan ketepatan pelaporan

Pemeliharaan Rp. rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor Pemeliharaan Rp. rutin/berkala/sedang/berat kendaraan dinas/kendaraan operasional Pengadaan pakaian dinas Rp. dan pakaian khusus lainnya

7,200,000

100

100

%

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

80

%

5 Program peningkatan Peningkatan Kemampuan kapasitas kelembagaan Teknis Aparat Perencana perencanaan pembangunan daerah


44.040.000

Rp.

-

Penyusunan naskah Rp. akademis sistem perencanaan pembangunan daerah

307.100.000

6

LAMPIRAN V

Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2014 SATUAN KERJA SUMBER DANA

: BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH : APBD KABUPATEN Persentase Pencapaian Ket. Rencana Tingkat Capain (Target)

Kegiatan Satuan Program

Uraian

1 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Indikator Kinerja

2 1. Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran

3

Rencana Tingkat Capaian (Target )

Realisasi

5

6

4

Input : * Dana Rp. 674,810,500 Rata-rata persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Indikator Kinerja Input

7

8 91.67 91.67

618,618,085

Output : * Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran

bulan

#REF!

Rata-rata persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Indikator Kinerja Output Outcome : * Terwujudnya penyelenggaraan tupoksi % serta pelayanan masyarakat

12

#REF! 90

90

Rata-rata persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Indikator Kinerja Outcome

2 Program Peningkatan 1 Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor

Input : * Dana Rp. Rata-rata persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Indikator Kinerja Input Output : * Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan paket Gedung Kantor

8

86,825,000

99.46 99.46

8

100.00 100.00

100

100

Rata-rata persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Indikator Kinerja Outcome Pemeliharaan Input : rutin/berkala/sedang/berat * Dana Rp. sarana dan prasarana Rata-rata persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Indikator Kinerja Input gedung kantor Output :

100.00 100.00

87,300,000

Rata-rata persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Indikator Kinerja Output Outcome : * Terwujudnya Dukungan Sarana dan #REF! Prasarana Gedung Kantor dalam Pelaksanaan Tupoksi

2

#REF!

31,100,000

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHBAPPEDA KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2013

100.00

100.00

18,136,500

58.32 58.32

1

Persentase Pencapaian Ket. Rencana Tingkat Capain (Target)


Uraian

1

2

Indikator Kinerja

3 * Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor


Realisasi

5

6

4 bulan

12

Rata-rata persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Indikator Kinerja Output Outcome : * Meningkatnya dukungan Sarana dan % Prasarana Gedung Kantor dalam Pelaksanaan Tupoksi

7 12

100.00 80

80


3

Pemeliharaan Input : rutin/berkala/sedang/berat * Dana Rp. kendaraan Rata-rata persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Indikator Kinerja Input dinas/kendaraan operasional Output : * Terpeliharanya Kendaraan Dinas bulan

44,040,000

31,988,228

Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya

12

12

1 Penyusunan rencana strategis SKPD

#REF!

90

Input : * Dana Rp. Rata-rata persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Indikator Kinerja Input Output : * Tersedianya Pakaian Olahraga stel Karyawan/karyawati

Input : * Dana Rp. Rata-rata persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Indikator Kinerja Input Output : * Tersedianya dokumen renstra Bappeda buku

100.00 100.00

Rata-rata persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Indikator Kinerja Output Outcome : * Terwujudnya Dukungan pakaian Olah #REF! Raga untuk Peringatan Kegiatan Rata-rata persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Indikator Kinerja Outcome 4 Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD

72.63 72.63

90


3 Program peningkatan 1 disiplin aparatur

100.00

100.00

Rata-rata persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Indikator Kinerja Output Outcome : * Terwujudnya Dukungan Kendaraan Operasional dalam Pelaksanaan Tupoksi

8 100.00

100.00 100.00

7,200,000

7,040,000

97.78 97.78

#REF!

45

100 100.00

#REF!

100 100.00

10,000,000


100

10

9,647,000

96.47 96.47

10

100.00

2



1

Uraian

Indikator Kinerja

2

3


Realisasi

5

6

4

Rata-rata persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Indikator Kinerja Output Outcome : * Meningkatnya konsistensi penyusunan #REF! perencanaan rencana strategi

7

#REF!

100


9,955,000

99.55 99.55

10

100.00 100.00

100

100

Rata-rata persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Indikator Kinerja Outcome Input : * Dana Rp. Rata-rata persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Indikator Kinerja Input Output : * Tersusunnya dokumen laporan pencapaian % kinerja tribulanan dan laporan akuntabilitas kinerja SKPD

4 Penyusunan laporan keuangan SKPD

Input : * Dana Rp. Rata-rata persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Indikator Kinerja Input Output : *

100.00

9,000,000

100

Rata-rata persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Indikator Kinerja Output Outcome : * Akuntabilitas SKPD #REF! Rata-rata persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Indikator Kinerja Outcome

#REF! #REF!

2 Penyusunan rencana kerja Input : SKPD * Dana Rp. 10,000,000 Rata-rata persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Indikator Kinerja Input Output : * Tersedianya dokumen renja BAPPEDA buku 10 Rata-rata persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Indikator Kinerja Output Outcome : * Meningkatnya konsistensi penyusunan #REF! #REF! perencanaan renja

3 Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD

8 100.00

8,973,000

99.70 99.70

100

100.00

100.00 #REF!

100

100 100.00

10,000,000

9,787,000

97.87 97.87

100

100.00

%

100

Tersusunnya dokumen laporan keuangan semester dan prognosis 6 bulan berikutnya serta laporan keuangan akhir tahun Rata-rata persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Indikator Kinerja Output Outcome : * Akuntabilitas SKPD

%


100.00

100

100

100.00

3



Uraian

1

Indikator Kinerja

2

3


Realisasi

5

6

4

7

Rata-rata persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Indikator Kinerja Outcome 5 Program 1. pengembangan data/informasi/statisti k daerah

Penyusunan Dan Pengumpulan Data Dan Statistik Daerah

Input : * Dana Rp. Rata-rata persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Indikator Kinerja Input : *Output Tersusunnya buku Kabupaten Jombang paket

70,966,400

70,549,900

99.41 99.41

2

2

100.00

dalam angka dan kecamatan dalam angka tahun 2014 berbasis Kecamatan Rata-rata persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Indikator Kinerja Output Outcome : * Tersedianya data dan informasi #REF! pendukung perencanaan serta terlaksananya koordinasi di bidang statistik

100.00 #REF!

100

Rata-rata persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Indikator Kinerja Outcome 2.

Penyusunan dan pengumpulan data PDRB

Input : * Dana Rp. Rata-rata persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Indikator Kinerja Input Output : * Tersusunnya dokumen PDRB Kab. buku Jombang Tahun 2013

100.00

48,661,100

99.69 99.69

50

50

100.00 100.00

#REF!

100

Rata-rata persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Indikator Kinerja Outcome Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Input : * Dana

Rp.

145,425,000

Rata-rata persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Indikator Kinerja Input Output : * Tersusunnya dokumen IPM Kabupaten buku Jombang Tahun 2014 Rata-rata persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Indikator Kinerja Output Outcome : * Penyusunan dan Pengolahan Data IPM #REF! Kabupaten Jombang Tahun 2014

Penyusunan Nilai Tukar Petani (NTP)

Input : * Dana

Rp.

100 100.00

138,994,700

95.58 95.58

10

10

100.00 100.00

#REF!

100


100

48,811,100

Rata-rata persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Indikator Kinerja Output Outcome : * Penyusunan dan Pengolahan Data PDRB #REF! Kab. Jombang Tahun 2013

3.

8 100.00

92,400,000


100 100.00

88,730,900

96.03

4



Uraian

1

2

Indikator Kinerja

3


Realisasi

5

6

4

Rata-rata persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Indikator Kinerja Input Output : * Tersusunnya dokumen NTP Kabupaten buku Jombang Tahun 2014 Rata-rata persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Indikator Kinerja Output Outcome : * Penyusunan dan Pengolahan data NTP % Kabupaten Jombang Tahun 2014 Rata-rata persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Indikator Kinerja Outcome 5.

Penyusunan Data Inflasi Daerah

7

8 96.03

10

10

100.00 100.00

100

100

100.00 100.00

Input : * Dana Rp. 150,000,000 Rata-rata persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Indikator Kinerja Input Output : * Penyusunan dan Pengolahan data inflasi buku 10 Kabupaten Jombang Tahun 2014 Rata-rata persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Indikator Kinerja Output Outcome : * Tersusunnya dokumen Inflasi Kabupaten % 100 Jombang Tahun 2014

-

-

10

100.00

100

100.00

148,936,400

99.29 99.29


Penyusunan Profil Daerah Input : * Dana Rp. 150,000,000 Rata-rata persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Indikator Kinerja Input Output : * Penyusunan Profil Kabupaten Jombang % Rata-rata persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Indikator Kinerja Output Outcome : * Tersusunnya dokumen Profil Kabupaten

6 Program Kerjasama Pembangunan

1. Fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia Usaha/Lembaga

100

100

100.00 100.00

-

0

-

33,098,615

81.72 81.72

Input : * Dana Rp. 40,500,000 Rata-rata persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Indikator Kinerja Input Output : * Terlaksananya koordinasi, sinergitas dan tahun 1 monev pelaksanaan CSR-PKBL Rata-rata persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Indikator Kinerja Output Outcome : * Terwujudnya kontinuitas dan sinergitas % 100 program CSR-PKBL di Kab. Jombang Rata-rata persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Indikator Kinerja Outcome


1

100.00 100.00

100

100.00 100.00

5



Uraian

1 7 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

2 1. Fasilitasi/koordinasi pemanfaatan ruang

Indikator Kinerja

3


Realisasi

5

6

4

Input : * Dana Rp. 75,000,000 Rata-rata persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Indikator Kinerja Input Output : * Rapat Koordinasi, Workshop BKPRD, paket 1 Tinjauan Lokasi dan penerbitan Rekomendasi izin pemanfaatan ruang Rata-rata persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Indikator Kinerja Output Outcome : * Terlaksananya koordinasi Pengawasan tahun 1 dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

7

71,451,300

1

1.

Penyusunan/Evaluasi RDTR Kecamatan Kudu

paket

1

tahun

1

97.90 97.90

1

100.00 100.00

1

1


3.

Penyusunan/Evaluasi RDTR Kecamatan Ngoro

Penyusunan/Evaluasi RDTR Kecamatan Sumobito

Input : * Dana Rp. 125,000,000 Rata-rata persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Indikator Kinerja Input Output : * Dokumen RDTR Perkotaan Ngoro beserta paket 1 Draft Raperda Rata-rata persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Indikator Kinerja Output Outcome : * Tersusunnya dokumen RDTR Perkotaan tahun 1 Ngoro beserta Draft Raperda Rata-rata persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Indikator Kinerja Outcome Input : * Dana Rp. 125,000,000 Rata-rata persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Indikator Kinerja Input Output :


100.00

122,375,100

Rata-rata persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Indikator Kinerja Output Outcome : * Tersusunnya dokumen RDTR Perkotaan Ngoro beserta Draft Raperda

100.00

100.00

Input : * Dana Rp. 125,000,000 Rata-rata persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Indikator Kinerja Input Output : * Dokumen RDTR Perkotaan Kudu beserta Draft Raperda

95.27 95.27

100.00

Rata-rata persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Indikator Kinerja Outcome 8 Program Perencanaan Tata Ruang

8

100.00 100.00

123,801,800

99.04 99.04

1

100.00 100.00

1

100.00 100.00

122,553,200

98.04 98.04

6



Uraian

1

Indikator Kinerja

2

3 *

Dokumen RDTR Perkotaan Sumobito beserta Draft Raperda

4


Realisasi

5

6

paket

Rata-rata persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Indikator Kinerja Output Outcome : * Tersusunnya dokumen RDTR Perkotaan tahun Sumobito beserta Draft Raperda Rata-rata persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Indikator Kinerja Outcome 4.

Penyusunan Peraturan Zonasi RDTR Perkotaan Jombang

7 1

1

1

197,190,700

98.60 98.60

1

100.00 100.00

1

Penyusunan Draft Raperda Input : RDTR BWP Diwek * Dana Rp. 75,000,000 Rata-rata persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Indikator Kinerja Input Output : * Tersusunnya Draft Raperda RDTR BWP paket 1 Diwek Rata-rata persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Indikator Kinerja Output Outcome : * Meningkatnya kesesuaian Pemanfaatan tahun 1 Ruang pada BWP Diwek

Evaluasi Pengkajian Input : Kebijakan Penataan Ruang * Dana Rp. 100,000,000 Rata-rata persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Indikator Kinerja Input Output : * Tersusunnya Dokumen Evaluasi paket 1 Pengkajian Kebijakan Penataan Ruang Kab. Jombang Rata-rata persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Indikator Kinerja Output Outcome :


100.00 100.00

1

100.00

100.00

66,910,600

89.21 89.21

1

100.00 100.00

1


8 100.00 100.00

Input : * Dana Rp. 200,000,000 Rata-rata persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Indikator Kinerja Input Output : * Tersusunnya Dokumen Peraturan Zonasi paket 1 RDTR Perkotaan Jombang Rata-rata persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Indikator Kinerja Output Outcome : * Terkendalinya Pemanfaatan dan Zonasi tahun Ruang secara detail pada Perkotaan Jombang Rata-rata persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Indikator Kinerja Outcome

5.

1

100.00 100.00

97,982,600

97.98 97.98

1

100.00

100.00

7



Uraian

1

Indikator Kinerja

2

3


Realisasi

5

6

4

*

Sebagai Bahan Rujukan Proses tahun Peninjauan Kembali Perda RTRW Kab. Jombang Rata-rata persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Indikator Kinerja Outcome

9 Program peningkatan 1. kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

Penyusunan Naskah Akademis Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah


2.

Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)

100


263,699,320

85.87 85.87

100

100.00

100

100.00 100.00

2

304,187,200

97.34 97.34

2

100.00 100.00

100

100

100.00

100.00

Input : * Dana Rp. 185,000,000 Rata-rata persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Indikator Kinerja Input Output : * Tersedianya Naskah Pertanggungjawaban buku 130 Bupati Jombang atas Pelaksanaan Program selama Tahun 2013 Rata-rata persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Indikator Kinerja Output Outcome : * Tersusunnya LKPJ Bupati Jombang Tahun #REF! 2013

8 100.00

100.00

Input : * Dana Rp. 312,515,200 Rata-rata persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Indikator Kinerja Input Output : * Tersusunnya Buku RKPD Tahun 2015 dan paket RKPD Perubahan 2014 Rata-rata persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Indikator Kinerja Output Outcome : * Teraplikasinya Dokumen Perencanaan % sebagai acuan pelaksanaan Pembangunan Tahun 2015 Rata-rata persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Indikator Kinerja Outcome

7 1

100.00

Input : * Dana Rp. 307,100,000 Rata-rata persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Indikator Kinerja Input Output : * Tersedianya Naskah Akademis SPPD dan % 100 SPP Rata-rata persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Indikator Kinerja Output Outcome : * Terlaksananya Sistem Perencanaan % Pembangunan Daerah Rata-rata persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Indikator Kinerja Outcome

10 Program 1. perencanaan pembangunan daerah

1

172,512,200

93.25 93.25

130

100.00

100.00 100

100

100.00

8



Uraian

1

Indikator Kinerja

2

3

4


Realisasi

5

6

7


Penyusunan KUA dan PPAS

Input : * Dana Rp. 146,650,000 Rata-rata persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Indikator Kinerja Input Output : * Penyusunan Rancangan KUA-PPAS 2015 % 100 dan Perubahan KUA-PPAS 2014 Rata-rata persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Indikator Kinerja Output Outcome : * Tersusunnya Dokumen KUA-PPAS sebagai acuan penyusunan RAPBD 2015

buku

118

117,818,500

80.34 80.34

100

100.00 100.00

118


5.

Pemeliharaaan SIPPD


Input : * Dana Rp. 86,886,000 Rata-rata persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Indikator Kinerja Input Output : * Terpeliharanya Sistem Perencanaan bulan 6 Pembangunan Daerah Berbasis We Rata-rata persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Indikator Kinerja Output Outcome : * Terlaksananya Update dan Pemeliharaan % 100 SIPPD Musrenbang dan SIPP KUA dan PPAS Rata-rata persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Indikator Kinerja Outcome Input : * Dana Rp. 203,900,300 Rata-rata persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Indikator Kinerja Input Output : * Terlaksananya Tahapan Penyusunan buku 150 Rancangan RPJMD Kab. Jombang yang meliputi Evaluasi dan Sosialisasi RPJMD Kab. Jombang Tahun 2014-2018 Rata-rata persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Indikator Kinerja Output Outcome : * Tersedianya Dokumen yang menjadi % 100 pedoman dalam perencanaan pembangunan Daerah Rata-rata persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Indikator Kinerja Outcome

11 Program perencanaan

1.

Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi

8 100.00

100.00

100.00

86,365,500

99.40 99.40

6

100.00 100.00

100

100.00

100.00

169,962,700

83.36 83.36

150

100.00

100.00 100

100.00

100.00

Input :


9



Uraian

1

2 pembangunan ekonomi daerah

perencanaan pembangunan ekonom


Indikator Kinerja

3 * Dana

4 Rp.

5

* Terciptanya penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kab. Jombang

6

216,850,000

Rata-rata persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Indikator Kinerja Input Output : * Dokumen naskah akademis penetapan buku lahan pertanian pangan berkelanjutan Rata-rata persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Indikator Kinerja Output Outcome :

Realisasi

7

210,902,500

97.26 20

20

3.


Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

%

90

90

Terlaksananya Koordinasi dan Sosialisasi pembangunan bidang ekonomi

bulan

12

Rata-rata persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Indikator Kinerja Output Outcome : * Sinkronisasi Pembangunan Bidang % Ekonomi Rata-rata persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Indikator Kinerja Outcome 4.


Input : * Dana Rp. Rata-rata persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Indikator Kinerja Input Output : * Dokumen Laporan Progres buku Pengembangan Agropolitan * Dokumen Laporan Progres Rencana Aksi buku Ketahanan Pangan daerah

100.00 100.00

Input : * Dana Rp. 208,850,000 Rata-rata persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Indikator Kinerja Input Output : * Dokumen input-output Kab. Jombang buku 20 Rata-rata persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Indikator Kinerja Output Outcome : * Meningkatnya mutu perencanaan % 90 Pembangunan Daerah bidang ekonomi Rata-rata persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Indikator Kinerja Outcome Input : * Dana Rp. 150,000,000 Rata-rata persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Indikator Kinerja Input Output : *

100.00 100.00


8 97.26

202,943,100

97.17 97.17

20

100.00 100.00

90

100.00 100.00

130,449,900

86.97 86.97

12

100.00

100.00 100

100

100.00 100.00

75,000,000

54,171,400

72.23 72.23

50

50

100.00

50

50

100.00

Rata-rata persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Indikator Kinerja Output


100.00

10



Uraian

1

Indikator Kinerja

2

3 Outcome : * Potret Pengembangan Kawasan Agropolitan sebagai dasar perencanaan pengembangan kawasan agropolitan pada tahun berikutnya *

Potret kondisi Ketahanan Pangan Kab. Jombang sebagai dasar perencanaan pengembangan kawasan agropolitan pada tahun berikutnya

4


Realisasi

5

6

7

%

90

90

100.00

%

90

90

100.00


Penyusunan Study Kelayakan Sarana Dan Prasarana Ekonomi Wilayah

Dokumen perencanaan Revitalisasi Pasar buku Citra Rata-rata persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Indikator Kinerja Output Outcome : * Terciptanya strategi pembangunan % ekonomi daerah di sekitar rencana pembangunan STA Mojoagung * Terciptanya strategi dalam revitalisasi % Pasar Citra Niaga Jombang Rata-rata persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Indikator Kinerja Outcome 1.

2.

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Dan Budaya

Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

100.00

Input : * Dana Rp. 315,200,000 Rata-rata persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Indikator Kinerja Input Output : * Dokumen ekonomi wilayah STA buku 20 Mojoagung *

12. Program perencanaan sosial dan budaya

8

20

98.59 98.59

20

100.00

20

100.00 100.00

90

90

100.00

90

90

100.00

Input : * Dana Rp. 150,000,000 Rata-rata persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Indikator Kinerja Input Output : * Terfasilitasinya pelaksanaan Koordinasi % 90 Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya dgn SKPD terkait Rata-rata persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Indikator Kinerja Output Outcome : * Terintegrasinya kegiatan dalam % 85 perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya Rata-rata persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Indikator Kinerja Outcome Input : * Dana Rp. 150,000,000 Rata-rata persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Indikator Kinerja Input


310,769,400

100.00

110,066,050

73.38 73.38

90

100.00

100.00 85

100.00

100.00

133,994,810

89.33 89.33

11



Uraian

1

2

Indikator Kinerja

3 Output : * Terlaksananya kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan monitoring penanggulangan kemiskinan di Kabupaten

4


Realisasi

5

6

%

Rata-rata persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Indikator Kinerja Output Outcome : * Meningkatnya Peran SKPD dalam upaya % penanggulangan kemiskinan di Kab. Jombang Rata-rata persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Indikator Kinerja Outcome 3.

Penyusunan rencana aksi daerah pemberantasan korupsi

90

7 90

85

Input : * Dana Rp. 70,000,000 Rata-rata persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Indikator Kinerja Input Output : * Tersusunnya dokumen Rencana Aksi paket 1 Daerah Pemberantasan Korupsi Rata-rata persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Indikator Kinerja Output Outcome : * Tercapainya Koordinasi, Sinkronisasi dan % 85 Monitoring RAD Korupsi di Kab. Jombang

85

Penyusunan grand design Input : peningkatan fungsi dan * Dana Rp. 100,000,000 peran kecamatan sebagai Rata-rata persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Indikator Kinerja Input SKPD tahun 2014-2018 Output : * Tersusunnya Dokumen Grand Design buku 25 Peningkatan Fungsi dan Peran Kecamatan sebagai SKPD 2014-2018 Rata-rata persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Indikator Kinerja Output Outcome : * Terciptanya Dokumen Grand Design % 90 Peningkatan Fungsi dan Peran Kecamatan sebagai SKPD tahun 2014-2018

Pendampingan Program PNPM Perkotaan

Input : * Dana Rp. 425,000,000 Rata-rata persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Indikator Kinerja Input Output :


100.00

100.00

35,707,650

51.01 51.01

1

100.00 100.00

85

100.00

100.00

92,102,500

92.10 92.10

25

100.00

100.00 90


100.00

100.00


8

100.00

100.00

403,748,942

95.00 95.00

12



Uraian

1

2

Indikator Kinerja

3 * Terfasilitasinya kegiatan siklus PNPM Mandiri Perkotaan di 113 desa lokasi PNPM Mandisri Perkotaan


Realisasi

5

6

4 %

90

Rata-rata persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Indikator Kinerja Output Outcome : * Meningkatnya partisipasi masyarakat % dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Desa

7 90

100.00 85

85


Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Penanggulangan Kemiskinan

Input : * Dana Rp. 150,000,000 Rata-rata persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Indikator Kinerja Input Output : * Tersedianya Aplikasi SIM Penanggulangan paket 1 Kemiskinan

129,910,500

86.61 86.61

1

100.00

100.00

* Meningkatnya efektifitas Penanggulangan % Kemiskinan Rata-rata persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Indikator Kinerja Outcome

8.

80

Input : * Dana Rp. Rata-rata persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Indikator Kinerja Input Output : * Tersusunnya dokumen profil gender dan % profil anak

80

100.00 100.00

Penyusunan rencana induk Input : pariwisata daerah * Dana Rp. 60,000,000 Rata-rata persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Indikator Kinerja Input Output : * Tersusunnya dokumen rencana induk % 90 pariwisata Rata-rata persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Indikator Kinerja Output Outcome : * Meningkatnya persentase ketersediaan % 90 laporan koordinasi perencanaan bidang sosial dan budaya Rata-rata persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Indikator Kinerja Outcome Penyusunan profil gender dan profil anak

100.00

100.00

Rata-rata persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Indikator Kinerja Output Outcome :

7.

8 100.00

57,133,000

95.22 95.22

90

100.00 100.00

90

100.00

100.00

50,000,000

49,132,500

98.27 98.27

90

90

100.00

Rata-rata persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Indikator Kinerja Output


100.00

13



Uraian

1

2

Indikator Kinerja

3 Outcome : * Meningkatnya persentase ketersediaan laporan koordinasi perencanaan bidang sosial dan budaya

4


Realisasi

5

6

%

90

7 90

Rata-rata persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Indikator Kinerja Outcome 13 Program Penelitian Dan Pengembangan

1.

2.

Koordinasi Penelitian dan Pengembangan

Evaluasi Efektivitas Kebijakan Pembangunan Daerah

Input : * Dana Rp. 178,401,200 Rata-rata persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Indikator Kinerja Input Output : * Koordinasi Penelitian dan Pengembangan % 100 Rata-rata persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Indikator Kinerja Output Outcome : * Koordinasi Litbang dengan stakeholder % 100 Rata-rata persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Indikator Kinerja Outcome Input : * Dana Rp. 50,000,000 Rata-rata persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Indikator Kinerja Input Output : * Tersedianya bahan masukan dalam % 100 penyempurnaan dan perencanaan kebijakan pembangunan daerah Rata-rata persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Indikator Kinerja Output Outcome : * Evaluasi realisasi program integrasi DPRD, % 100 Evektifitas BK, Hibah dan Bansos

Kajian Ekonomi Produktif Desa

Input : * Dana Rp. 350,000,000 Rata-rata persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Indikator Kinerja Input Output : * Tersedianya rancangan kebijakan untuk % 100 pengalokasian one village one product dalam program percepatan pembangunan desa Rata-rata persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Indikator Kinerja Output Outcome : * Kontribusi pada perumusan ekonomi % 100 produktif pada alokasi 500jt/desa mulai tahun 2015 (Gerakan produk unggulan desa)


100.00

100.00

168,323,800

94.35 94.35

100

100.00 100.00

100

100.00 100.00

42,176,050

84.35 84.35

100

100.00

100.00 100


8

100.00

100.00

332,236,000

94.92 94.92

100

100.00

100.00 100

100.00

14



Uraian

1

Indikator Kinerja

2

3


Realisasi

5

6

4

7


5.

14. Program Perencanaan Prasarana Sarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

1.

2.

Penyusunan Ikon Jombang Input : * Dana Rp. 50,000,000 Rata-rata persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Indikator Kinerja Input Output : * Terpilihnya Ikon Jombang % 100 Rata-rata persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Indikator Kinerja Output Outcome : * Terdaftarnya Ikon Jombang di % 100 Kementerian Hukum dan HAM Rata-rata persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Indikator Kinerja Outcome Penataan Kawasan Cagar Input : Budaya * Dana Rp. 163,700,000 Rata-rata persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Indikator Kinerja Input Output : * Tersedianya Pemetaan Kawasan Cagar eksemplar 20 Budaya Rata-rata persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Indikator Kinerja Output Outcome : * Tersusunnya peta kawasan cagar budaya % 90 di Kudu dan Kabuh Rata-rata persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Indikator Kinerja Outcome Koordinasi Perencanaan Bidang Fisik dan Prasarana

Koordinasi Perencanaan sanitasi permukiman dan air minum

Input : * Dana Rp. 150,000,000 Rata-rata persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Indikator Kinerja Input Output : * Terlaksananya Rapat-rapat dan Koordinasi % 100 bidang Fisik dan Prasarana Rata-rata persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Indikator Kinerja Output Outcome : * Terwujudnya sinkronisasi Program% program perencanaan pembangunan Bidang fisik dan Prasarana Rata-rata persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Indikator Kinerja Outcome Input :

* Dana

Rp.


47,091,040

94.18 94.18

100

100.00 100.00

100

100.00 100.00

154,367,750

94.30 94.30

20

100.00 100.00

90

100.00 100.00

144,699,578

96.47 96.47

100

100.00

100.00 100

75,000,000

Rata-rata persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Indikator Kinerja Input

8 100.00

100

100.00

100.00

62,791,900

83.72 83.72

15



Uraian

1

2

Indikator Kinerja

3


Realisasi

5

6

4

Output : * Review dokumen SSK/MPS, operasional paket pokja PPSP, Koordinasi bidang sanitasi perkotaan Rata-rata persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Indikator Kinerja Output Outcome : * Terwujudnya sinkronisasi dan koordinasi tahun pencapaian target MDG'S dalam rangka pemenuhan proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum yg layak dan sanitasi dasar

1

7 1

4.

5.

Penyusunan Rencana Pembangunan Investasi Jangka Menengah

1

Input : * Dana Rp. 50,000,000 Rata-rata persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Indikator Kinerja Input Output : * Tersusunnya dokumen RPJM Tahun 2015paket 1 2019 Rata-rata persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Indikator Kinerja Output Outcome : * Terwujudnya perencanaan infrastruktur tahun 1 pemukiman jangka menengah yang optimal Rata-rata persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Indikator Kinerja Outcome

Fasilitasi Peningkatan Input : Pengelolaan Sistem Irigasi * Dana Rp. 200,730,000 Partisipatif Rata-rata persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Indikator Kinerja Input Output : * Terlaksananya pengelolaan sistem irigasi % 100 partisipatif pada daerah irigasi terpilih dalam WISM Rata-rata persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Indikator Kinerja Output Outcome : * Terlaksananya pengelolaan sistem irigasi % 100 partisipatif pada daerah irigasi terpilih dalam WISM Rata-rata persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Indikator Kinerja Outcome Fasilitasi Peningkatan Input : Pengelolaan Sistem Irigasi * Dana Rp. Partisipatif (Pendampingan Rata-rata persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Indikator Kinerja Input Program WISMP)

100.00

100.00 1


8

48,030,000


100.00

100.00

45,489,500

90.98 90.98

1

100.00 100.00

1

100.00

100.00

169,955,011

84.67 84.67

100

100.00

100.00 100

100.00

100.00

39,637,550

82.53 82.53

16



Uraian

1

Indikator Kinerja

2

Program WISMP)

3


Realisasi

5

6

4

Output : * Tersusunnya Dokumen Sistem Informasi paket Jaringan Jalan Kab. Jombang Rata-rata persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Indikator Kinerja Output Outcome :

1

Penyusunan Sistem Informasi Jaringan Jalan

Input : * Dana

Rp.

1

8 100.00 100.00

* Terselenggaranya sistem, fungsi dan tahun status Jaringan Jalan yang terencana dgn baik Rata-rata persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Indikator Kinerja Outcome

6.

7

1

1

100.00

100.00

100,000,000

98,769,700

Rata-rata persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Indikator Kinerja Input

98.77 98.77

Output : * Tersusunnya dokumen Sistem Informasi paket Jaringan Jalan Kab. Jombang Rata-rata persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Indikator Kinerja Output

1

1

100.00 100.00

Outcome : * Terselenggarakannya dokumen Sistem tahun Informasi Jaringan Jalan yang terencana dengan baik Rata-rata persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Indikator Kinerja Outcome 7.

Penyusunan Sistem Informasi Jaringan Irigasi

Input : * Dana

Rp.

1

98,692,600

tahun

1

1

1

Penyusunan Rencana Input : Induk Sistem Distribusi Air * Dana Rp. 125,000,000 Minum Rata-rata persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Indikator Kinerja Input Output : * Rata-rata persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Indikator Kinerja Output


100.00 100.00

1


98.69 98.69

Rata-rata persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Indikator Kinerja Output Outcome : * Terselenggarakannya sistem informasi jaringan irigasi dalam mendukung LP2B dan pemenuhan ketahanan pangan

100.00

100.00

100,000,000

Rata-rata persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Indikator Kinerja Input Output : * Tersusunnya dokumen Sistem Informasi paket Jaringan Irigasi Kab. Jombang

1

100.00

100.00

123,292,700

98.63 98.63

-

17



Uraian

1

Indikator Kinerja

2

3


Realisasi

5

6

4

7

8

Outcome : * 9.

15. Program Pengendalian Evaluasi Kinerja Program

1.

Kebijakan strategi daerah pengembangan sistem penyediaan air minum


Rata-rata persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Indikator Kinerja Outcome Input : * Dana Rp. 50,000,000 Rata-rata persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Indikator Kinerja Input

48,802,100

Output : * Rata-rata persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Indikator Kinerja Output

-

Outcome : * Rata-rata persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Indikator Kinerja Outcome

-

Input : * Dana Rp. 127,456,000 Rata-rata persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Indikator Kinerja Input Output : * Terlaksananya pelaporan kegiatan yang bersumber dari pusat dan provinsi

bulan

Rata-rata persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Indikator Kinerja Output Outcome : * Meningkatnya Efektivitas pelaksanaan % program pembangunan

12

124,340,500

97.56 97.56

12

100.00

100.00 90

90


SIPPD MONEV

97.60 97.60

100.00

Input : * Dana Rp. 150,000,000 Rata-rata persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Indikator Kinerja Input Output : * Terlaksananya Sistem dan Database % SIPPD MONEV Rata-rata persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Indikator Kinerja Output Outcome : * Tersedianya Sistem Monitoring dan % Evaliasi Pelaksanaan Pembangunan Daerahpersentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Indikator Kinerja Outcome Rata-rata


100.00

100

148,900,500

99.27 99.27

100

100.00 100.00

100

100

100.00 100.00

18

LAMPIRAN VI

PENGUKURAN KINERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

NO.

1

INDIKATOR KINERJA

SASARAN STRATEGIS

Perencanaan yang tepat waktu dan tepat sasaran

1

% dokumen perencanaan daerah sesuai dengan ketentuan

POGRAM/ KEGIATAN

TARGET

100%

100%

1

ANGGARAN (Rp.)

REALISASI (Rp.)

%

Program perencanaan pembangunan daerah

a. Penyusunan Rancangan RKPD

312,515,200 304,187,200 97.34

b. Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)

185,000,000 172,512,200 93.25

c. Penyusunan KUA dan PPAS

146,650,000 117,818,500 80.34

d. Pemeliharaaan SIPPD

86,886,000 86,365,500 99.40

e Penyusunan Rancangan RPJMD

203,900,300 169,962,700 83.36

Program perencanaan pembangunan 2 ekonomi a. Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah


216,850,000 210,902,500 97.26

1

NO.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

POGRAM/ KEGIATAN

TARGET

ANGGARAN (Rp.)

REALISASI (Rp.)

%

b. Penyusunan indikator ekonomi daerah

208,850,000 202,943,100 97.17

c. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

150,000,000 130,449,900 86.97

d. Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan

75,000,000 54,171,400 72.23

e. Penyusunan Study Kelayakan Sarana Dan Prasarana Ekonomi Wilayah

315,200,000 310,769,400 98.59

Program perencanaan sosial dan budaya 100%

3 a. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Dan Budaya

150,000,000 110,066,050 73.38

b. Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

150,000,000 133,994,810 89.33

c. Penyusunan rencana aksi daerah pemberantasan korupsi

70,000,000 35,707,650 51.01

d. penyusunan grand desaign 100,000,000 92,102,500 92.10 peningkatan fungsi dan peran kecamatan sebagai SKPD tahun 20142018 program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh


2

NO.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

POGRAM/ KEGIATAN

ANGGARAN (Rp.)

REALISASI (Rp.)

%

e. Pendampingan Program PNPM Perkotaan

425,000,000 403,748,942 95.00

e. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Penanggulangan Kemiskinan

150,000,000 129,910,500 86.61

f. Penyusunan rencana induk pariwisata 60,000,000 57,133,000 81.89 daerah g. Penyusunan profil gender dan profil anak

80%

50,000,000 49,132,500 98.27

Program Perencanaan Prasarana Sarana 4 Wilayah dan Sumber Daya Alam a. Koordinasi Perencanaan Bidang Fisik dan Prasarana

150,000,000 144,699,578 96.47

b. Koordinasi Perencanaan sanitasi permukiman dan air minum

75,000,000 62,791,900 83.72

c. Penyusunan Rencana Pembangunan Investasi Jangka Menengah

50,000,000 45,489,500 90.98

d. Fasilitasi Peningkatan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif

200,730,000 169,955,011 84.67

e. Fasilitasi Peningkatan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (Pendampingan Program WISMP)

48,030,000 39,637,550 82.53


3

NO.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

POGRAM/ KEGIATAN

TARGET

ANGGARAN (Rp.)

REALISASI (Rp.)

%

f. Penyusunan Sistem Informasi Jaringan 100,000,000 98,769,700 98.77 Jalan g. Penyusunan Sistem Informasi Jaringan 100,000,000 98,692,600 98.69 Irigasi h. Penyusunan Rencana Induk Sistem Distribusi Air Minum

125,000,000 123,292,700 98.63

i. Kebijakan strategi daerah 50,000,000 48,802,100 97.60 pengembangan sistem penyediaan air minum

90%

70%

5

Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD a. Penyusunan rencana strategis SKPD

10,000,000 9,647,000 96.47

b. Penyusunan rencana kerja SKPD

10,000,000 9,955,000 99.55

c. Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD

9,000,000 8,973,000 99.70

d. Penyusunan laporan keuangan SKPD

10,000,000 9,787,000 97.87

Program Pengendalian Evaluasi Kinerja 6 Program


4

NO.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

POGRAM/ KEGIATAN

TARGET

ANGGARAN (Rp.)

REALISASI (Rp.)

%

a. Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan

127,456,000 124,340,500 97.56

b. SIPPD MONEV

150,000,000 148,900,500 99.27

4,271,067,500 3,915,611,991 91.68 SASARAN STRATEGIS I

Program Kerjasama Pembangunan 2

Dukungan dan kerjasama dunia usaha/ stakeholder dalam pembangunan daerah

% program CSR/PKBL perusahaan yang sinergi dengan program pemerintah daerah

90%

1

a. Fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia Usaha/Lembaga

40,550,000 33,098,615 79.65

SASARAN STRATEGIS II 40,550,000 33,098,615 3

Optimalisasi pengendalian pemanfaatan ruang

% rekomendasi pemanfaatan ruang

81.62

Program Pengendalian Pemanfaatan 21 kecamatan 1 Ruang a. Fasilitasi/koordinasi pemanfaatan ruang

75,000,000 71,451,300 95.27

SASARAN STRATEGIS III

75,000,000 71,451,300


95.27

5

NO.

4

SASARAN STRATEGIS Tersedianya dokumen perencanaan tata ruang sebagai bahan rujukan kebijakan pemanfaatan penggunaan lahan

INDIKATOR KINERJA

ketersediaan pedoman perencaan tata ruang

TARGET

57.1%

POGRAM/ KEGIATAN

ANGGARAN (Rp.)

REALISASI (Rp.)

%

1 Program Perencanaan Tata Ruang

a. Penyusunan/Evaluasi RDTR Kecamatan Kudu

125,000,000 122,375,100 97.90

b. Penyusunan/Evaluasi RDTR Kecamatan Ngoro

125,000,000 123,801,800 99.04

c. Penyusunan/Evaluasi RDTR Kecamatan Sumobito

125,000,000 122,553,200 98.04

d. Penyusunan Peraturan Zonasi RDTR Perkotaan Jombang

200,000,000 197,190,700 98.60

e. Penyusunan Draft Raperda RDTR BWP Diwek

75,000,000 66,910,600 89.21

f. Evaluasi pengkajian kebijakan penataan ruang

100,000,000 97,982,600

97.98

750,000,000

97.44

SASARAN STRATEGIS IV


730,814,000

6

NO.

SASARAN STRATEGIS

5


INDIKATOR KINERJA

POGRAM/ KEGIATAN

TARGET


90%

1

ANGGARAN (Rp.)

REALISASI (Rp.)

%

Program pengembangan data/informasi/statistik daerah

a. Penyusunan Dan Pengumpulan Data Dan Statistik Daerah

70,966,400 70,549,900 99.41

b. Penyusunan dan pengumpulan data PDRB

48,811,100 48,661,100 99.69

c. Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

145,425,000 138,994,700 95.58

d. Penyusunan Nilai Tukar Petani (NTP)

92,400,000 88,730,900 96.03

e. Penyusunan Data Inflasi Daerah

- - -

f. Penyusunan Profil Daerah

150,000,000 148,936,400 99.29

507,602,500 495,873,000 97.69 SASARAN STRATEGIS V

6


90% ketersediaan hasil penelitian dan pengembangan pendukung pembangunan daerah

Program Penelitian Dan Pengembangan 1


7

NO.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

POGRAM/ KEGIATAN

ANGGARAN (Rp.)

REALISASI (Rp.)

%

a. Koordinasi Penelitian dan Pengembangan

178,401,200 168,323,800 94.35

b. Evaluasi Efektivitas Kebijakan Pembangunan Daerah

50,000,000 42,176,050 84.35

c. Kajian Ekonomi Produktif Desa

350,000,000 332,236,000 94.92

d. Penyusunan Ikon Jombang

50,000,000 47,091,040 94.18

e. Penataan Kawasan Cagar Budaya

163,700,000 154,367,750 94.30

SASARAN STRATEGIS VI 792,101,200 7


(a) Pelayanan administrasi perkantoran dan kinerja aparatur (b) Kinerja sarana dan prasarana SKPD

90%

744,194,640

93.95

Program Pelayanan Administrasi 1 Perkantoran a. Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran

674,810,500 618,618,085 91.67



8

NO.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

POGRAM/ KEGIATAN

TARGET 2 100%

ANGGARAN (Rp.)

REALISASI (Rp.)

%

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor

87,300,000 86,825,000 99.46

b. Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat kendaraan dinas/kendaraan operasional

31,100,000 18,136,500 58.32

c. Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat kendaraan dinas/kendaraan operasional

44,040,000 31,988,228 72.63

Program peningkatan disiplin aparatur 100%

3

a. Pengadaan pakaian dinas dan pakaian 7,200,000 7,040,000 97.78 khusus lainnya

90%

Program peningkatan kapasitas 5 kelembagaan perencanaan pembangunan daerah a. Penyusunan Naskah Akademis Sistem 307,100,000 263,699,320 85.87 Perencanaan Pembangunan Daerah

SASARAN STRATEGIS VII 1,151,550,500


1,026,307,133

89.12

9

NO.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

POGRAM/ KEGIATAN


ANGGARAN (Rp.)

REALISASI (Rp.)

%

10

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Instansi Visi Misi

: : :

BAPPEDA KABUPATEN JOMBANG Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Partisipatif, Inovatif, dan Berkualitas 1. Memantapkan penyelenggaraan sistem perencanaan pembangunan daerah; 2. Mewujudkan perencanaan pembangunan berkelanjutan; 3. Menyusun penelitian dan pengembangan perencanaan pembangunan berbasis data, inovasi dan dinamika kebutuhan masyarakat; 4. Mengembangkan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah;

Tujuan

:

Tugas

:

Fungsi

:

1. Meningkatkan fungsi manajemen kelembagaan perencanaan pembangunan; 2. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah berdasarkan rencana tata ruang, unsur kelestarian lingkungana dan daya dukung sumber daya alam; 3. Mendukung perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas berbasis data dan kajian ilmiah; 4. Memberikan dukungan kelembagaan yang profesional dalam mewujudkan kinerja yang prima; Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan, penelitian, pengembangan dan statistik daerah. a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan; b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah; d. Pelaksanaan pengkajian, penelitian dan pengembangan pembangunan daerah; e. Penyelenggaraan urusan statistik daerah. INDIKATOR KINERJA UTAMA

No. 1.

Sasaran Strategis Perencanaan yang tepat waktu dan tepat sasaran

Indikator Kinerja % dokumen perencanaan daerah sesuai dengan ketentuan

Formula Perhitungan Jumlah dokumen perencanaan daerah yang disusun tepat waktu x 100% Jumlah dokumen perencanaan daerah yang harus disusun

Target 2014 100%

Realisasi Target 2014 2018 100% 100%

Program 1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Bidang Sekretariat Litbang Ekonomi Fisik

No.

2.

3.

Sasaran Strategis

Optimalisasi penelitian dan pengembangan pendukung kebijakan perencanaan pembangunan daerah Optimalisasi penyediaan data / informasi dan statistik pendukung perencanaan pembangunan daerah

Indikator Kinerja

Target 2014

Formula Perhitungan


Jumlah penelitian yang


Jumlah data makro dan data sektoral yang tersedia x 100%

dihasilkan

Realisasi Target 2014 2018

80%

80%

90%

75%

75%

90%

x 100%

Program

Bidang

3. Program Perencanaan Prasarana Pembangunan Sosial Sosial Budaya Budaya 4. Program Perencanaan Pembangunan prasarana wilayah dan Sumber daya alam 5. Program Pengendalian Evaluasi Kinerja Program 1. Program Penelitian dan Litbang Pengembangan

Jumlah penelitian yang dibutuhkan bagi pembangunan daerah

Jumlah data makro dan sektoral yang dibutuhkan bagi pembangunan daerah

1. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

Jombang, Januari 2015 KEPALA BAPPEDA KABUPATEN JOMBANG TTD Drs. EKSAN GUNAJATI, M.Si Pembina Tingkat I NIP. 19621109 198501 1 003

Litbang

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Instansi Visi Misi

: : :

BAPPEDA KABUPATEN JOMBANG Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Partisipatif, Inovatif, dan Berkualitas 1. Memantapkan penyelenggaraan sistem perencanaan pembangunan daerah; 2. Mewujudkan perencanaan pembangunan berkelanjutan; 3. Menyusun penelitian dan pengembangan perencanaan pembangunan berbasis data, inovasi dan dinamika kebutuhan masyarakat; 4. Mengembangkan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah;

Tujuan

:

Tugas

:

Fungsi

:

1. Meningkatkan fungsi manajemen kelembagaan perencanaan pembangunan; 2. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah berdasarkan rencana tata ruang, unsur kelestarian lingkungana dan daya dukung sumber daya alam; 3. Mendukung perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas berbasis data dan kajian ilmiah; 4. Memberikan dukungan kelembagaan yang profesional dalam mewujudkan kinerja yang prima; Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan, penelitian, pengembangan dan statistik daerah. a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan; b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah; d. Pelaksanaan pengkajian, penelitian dan pengembangan pembangunan daerah; e. Penyelenggaraan urusan statistik daerah. INDIKATOR KINERJA UTAMA

No. 1.

Sasaran Strategis Perencanaan yang tepat waktu dan tepat sasaran

Indikator Kinerja % dokumen perencanaan daerah sesuai dengan ketentuan

Formula Perhitungan Jumlah dokumen perencanaan daerah yang disusun tepat waktu x 100% Jumlah dokumen perencanaan daerah yang harus disusun

Target 2014 100%

Realisasi Target 2014 2015 100% 100%

Program 6. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 7. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Bidang Sekretariat Litbang Ekonomi Fisik

No.

2.

3.

Sasaran Strategis

Optimalisasi penelitian dan pengembangan pendukung kebijakan perencanaan pembangunan daerah Optimalisasi penyediaan data / informasi dan statistik pendukung perencanaan pembangunan daerah

Indikator Kinerja

Target 2014

Formula Perhitungan


Jumlah penelitian yang


Jumlah data makro dan data sektoral yang tersedia x 100%

dihasilkan

Realisasi Target 2014 2015

80%

80%

90%

90%

85,7%

100%

x 100%

Program

Bidang

8. Program Perencanaan Prasarana Pembangunan Sosial Sosial Budaya Budaya 9. Program Perencanaan Pembangunan prasarana wilayah dan Sumber daya alam 10. Program Pengendalian Evaluasi Kinerja Program 1. Program Penelitian dan Litbang Pengembangan

Jumlah penelitian yang dibutuhkan bagi pembangunan daerah

Jumlah data makro dan sektoral yang dibutuhkan bagi pembangunan daerah

1. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

Jombang, Januari 2015 KEPALA BAPPEDA KABUPATEN JOMBANG

Drs. EKSAN GUNAJATI, M.Si Pembina Tingkat I NIP. 19621109 198501 1 003

Litbang

LAKIP BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH ( BAPPEDA)

Recommend Documents