BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH 2010
Kajian Potensi Peningkatan PAD di Kab.Hulu Sungai Tengah Tahun 2010
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Proses Pembangunan Nasional harus melibatkan seluruh komponen, baik pemerintah pusat, pemerintah propinsi, kabupaten dan kota, bahkan sampai ketingkat pemerintahan desa dan terlebih lagi adanya keikutsertaan masyarakat dalam mendukung tercapainya sasaran pembangunan yang diinginkan. Menurut Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
pada
pasal
10
ayat
1
berbunyi
bahwa
Pemerintah
Daerah
menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ini ditentukan menjadi urusan pemerintah, kemudian ayat 2 berbunyi : dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Otonomi daerah akan berdampak pada semakin besarnya wewenang dan tanggung jawab yang diberikan kepada daerah dalam mengelola pembangunan dan keuangan di daerahnya masing-masing. Disamping hal ini akan berdampak positif perlu juga diantisipasi kemungkinan timbulnya dampak negatif. Salah satu bentuk dampak negatif desentralisasi dalam pengelolaan pembangunan dan keuangan daerah adalah kemungkinan bergesernya korupsi. kolusi dan nepotisme (KKN) dari pusat ke daerah. Guna mengatasi hal ini pengawasan dari rakyat khususnya DPRD ( Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ) menjadi semakin penting. Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai terjemahan dari UU Nomor 32 dan Nomor 33 Tahun 2004 nampaknya telah berusaha menjembatani tuntutan masyarakat dan daerah dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik dan berorientasi pada kepentingan publik. Kedua Undang-Undang tersebut menempatkan Otonomi Daerah maupun Desentralisasi Kajian Potensi Peningkatan PAD di Kab.Hulu Sungai Tengah Tahun 2010
2
manajemen ditujukan untuk memberikan keleluasaan kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Hakekat semangat otonomi ini harus tercermin dalam pengelolaan Keuangan Daerah mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi. Dengan kata lain, daerah harus mempunyai kewenangan
untuk
merencanakan,
menggunakan
dan
mempertanggungjawabkan pengelolaan seluruh sumber penerimaan daerah kepada masyarakat melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tanpa adanya intervensi Pemerintah Pusat seperti dimasa lalu. Untuk mengatur dan mengurusi rumah tangganya, suatu daerah memerlukan
dana.
Pentingnya
Pendapatan
Asli
Daerah
(PAD)
dalam
menyelenggarakan otonomi daerah sangat disadari oleh pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan daerah (aspirasi daerah) serta berguna untuk memperkecil ketergantungan dari dana pemerintah pusat. Seperti daerah-daerah
lainnya di Indonesia, Pemerintah
Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah berharap melalui otonomi, PAD dapat meningkat, meskipun kenyataannya sumber-sumber PAD tersebut belum mampu menutupi seluruh pengeluaran APBD. Akan tetapi sumber PAD tetap menjadi indikator pendorong peningkatan kemajuan dan kemandirian keuangan daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Dalam upaya meningkatkan PAD tersebut perlu usaha-usaha untuk menggali potensi PAD baik yang bersumber dari pajak daerah maupun retribusi daerah. Kontribusi PAD Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang telah ditetapkan dalam APBD 2010 ditargetkan sebesar Rp. 22.500.457.430,00. Angka ini ternyata justru lebih rendah dari tahun 2009 yang sebesar Rp.22.840.177.000,00 yang berarti turun (1,49%). Penurunan ini berasal dari penurunan target retribusi daerah sebesar 4,88. Penetapan target yang mengalami penurunan ini menunjukkan perlunya kajian mendalam agar penetapan target dan realisasi dapat lebih realistis dan sesuai dengan potensi yang dimiliki.
Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya
Kajian Potensi Peningkatan PAD di Kab.Hulu Sungai Tengah Tahun 2010
3
paradigma tertentu dimana apabila target PAD tercapai atau terlampaui, maka para pemungut (dinas terkait) merasa puas karena kinerjanya dianggap bagus. Padahal, ada kemungkinan penetapan target PAD yang dibebankan jauh berada di bawah potensi yang ada. Disisi lain, perlu juga dilihat lebih mendalam penyebab terjadi penurunan target jika terdapat kendala yang menghambat terealisasinya target. Penelitian M. Saleh, dkk (2005) di Kabupaten Banjar tentang
pajak
galian C, retribusi parkir, retribusi terminal dan retribusi pasar menunjukkan bahwa, target Pajak galian C ditetapkan hanya 76,25% dari potensinya, retribusi parkir 13,79% dari potensi, retribusi terminal hanya 11,83% dari potensi dan retribusi pasar hanya 77,94% dari potensi. Dengan demikian wajar kalau target yang direncanakan selalu tercapai. Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, berkaca dari fakta diatas, perlu memiliki data base potensi PAD. Hal ini penting dalam rangka melakukan kontrol kinerja aparatur dan menciptakan pemerintahan yang bersih. Pada gilirannya ini dapat meningkatkan PAD yang ditujukan mendukung program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu maka diperlukan kajian Kinerja Penerimaan PAD dan Potensi Pajak bahan galian golongan C dalam rangka peningkatan PAD di Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagai lanjutan dari kajian-kajian Potensi Pajak dan Retribusi Daerah sebelumnya. 1.2. Perumusan Masalah Berdasarkan situasi dan kondisi yang melatarbelakangi pentingnya kajian ini sebagaimana telah diuraikan sebelumnya maka permasalahan yang akan digali dalam penelitian ini adalah : 1. Bagaimana kinerja Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten HST? 2. Berapa potensi pajak daerah khususnya galian golongan C ? 3. Apa kendala yang dihadapi pengelola dalam penetapan target dan realisasi pendapatan asli daerah ?
Kajian Potensi Peningkatan PAD di Kab.Hulu Sungai Tengah Tahun 2010
4
4. Bagaimana solusi yang harus dilakukan pengelola agar penetapan target tercapai dan optimal ? 1.3. Tujuan Penelitian 1.3.1. Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini adalah : a. Untuk mengetahui kinerja Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten HST. b. Untuk mengetahui Potensi Pajak Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah khususnya galian golongan C. c. Untuk mengetahui apa kendala yang dihadapi pengelola dalam penetapan target dan realisasi pendapatan asli daerah. d. Untuk mengetahui bagaimana solusi yang harus dilakukan pengelola agar penetapan target tercapai dan optimal. 1.3.2. Manfaat Penelitian Manfaat penelitian adalah : a. Memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang potensi retribusi daerah bagi peningkatan PAD b. Memberikan gambaran tentang efektivitas penerimaan sumbersumber retribusi daerah yang dapat meningkatkan PAD. 1.4. Metodologi Penelitian 1.4.1. Jenis dan Sumber Data Penelitian ini akan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dari obyek dan subyek pajak daerah. Data sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber seperti Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Dinas terkait lainnya.
Kajian Potensi Peningkatan PAD di Kab.Hulu Sungai Tengah Tahun 2010
5
1.4.2. Teknik Pengumpulan Data 1.4.2.1. Data Primer Data primer ini akan diperoleh melalui 2 (dua) cara yaitu : (a) Melalui field research dengan melakukan survei dan wawancara dengan berbagai pihak yang terkait dengan pemungutan dan pengelolaan retribusi daerah dimana sampel yang akan diambil disesuaikan dengan jumlah kontribusinya terhadap sumber PAD yang diteliti dan karakter populasi. (b) Melalui Wawancara, Disamping itu mengadakan wawancara dengan pejabat setempat untuk memperoleh informasi yang terinci. (c) Melalui uji petik, dimana retribusi daerah yang diteliti dilakukan uji petik yang disesuaikan dengan kontribusinya terhadap sumber PAD dan karakter populasi. 1.4.2.2. Data Sekunder. Data sekunder dikumpulkan melalui teknik dokumentasi berupa laporan Dinas Pendapatan, dan dinas terkait lainnya di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
Kajian Potensi Peningkatan PAD di Kab.Hulu Sungai Tengah Tahun 2010
6
BAB V PENUTUP 5.1. Kesimpulan a. Kinerja penerimaan pajak dan retribusi daerah dalam rangka penerimaan PAD secara umum masih belum optimal. b. Penetapan target penerimaan PAD belum berdasarkan potensi riil yang dimiliki daerah, terutama yang sudah diteliti yaitu pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C. a. Retribusi galian C masih besar potensinya namun terkendala masalah regulasi yang berlaku. Untuk itu diperlukan inovasi dan keberanian pemerintah menemukan format regulasi dan kebijakan publik untuk dapat mengoptimalkan hasil penerimaan PAD ini. b. Terdapat keinginan yang tinggi dari masyarakat selaku pengguna/users sekaligus pembayar retribusi untuk mendapatkan tingkat pelayanan dan ketersediaan fasilitas umum di area pasar, persampahan, dan perparkiran secara lebih layak dibanding yang sudah ada. 5.2.
Saran-saran
a. Penetapan target penerimaan PAD harus diarahkan seusai dengan potensi yang ada sehingga dapat memacu penerimaan daerah dan bekerjanya dinas/instansi yang terkait secara lebih produktif. b. Perhitungan potensi pendapatan riil dan obyektif agar dijadikan dasar pembuatan rencana keuangan pemerintah daerah, khususnya dalam hal PAD. Untuk itu data potensi harus terhimpun dengan baik dan dievaluasi minimal 5 tahun sekali. c. Pendataan
sumber-sumber
PAD,
prosedur
pemungutan
dan
pencatatannya perlu disempurnakan untuk menghindari kebocorankebocoran. d. Perlu dibangun kembali komitmen kerja aparatur disemua lini untuk bekerja secara optimal dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah dan meningkatkan kinerja pelaksanaan pemungutan dilapangan. Kajian Potensi Peningkatan PAD di Kab.Hulu Sungai Tengah Tahun 2010
7
