Badan Pusat Statistik (BPS) - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sidoarjo

Badan Pusat Statistik (BPS) - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sidoarjo

Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013

i


Kata Pengantar Publikasi Indeks Pembangunan Gender (IPG) ini merupakan publikasi yang disusun dengan tujuan untuk mengetahui sudah seberapa jauh pembangunan di Kabupaten Sidoarjo ini berperspektif gender. Keberhasilan pembangunan manusia di Indonesia yang berkaitan dengan masalah Gender antara lain dapat dilihat dari aspek pemberdayaan dan pemerataan. Pemberdayaan meliputi berbagai bidang, salah satunya adalah pemberdayaan perempuan sedangkan pemerataan dapat dilihat dari adanya kesetaraan gender dalam setiap proses pembangunan. Buku ini berisikan tentang informasi mengenai kondisi sosial demografi perempuan dan lakilaki serta penghitungan IPG Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2012 dan proyeksi di tahun 2013. Data-data yang disajikan dalam buku ini berdasarkan data yang diperoleh melalui survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo dan juga data-data dari dinas/instansi yang ada di Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, yang diolah oleh BPS Kabupaten Sidoarjo. Kami sangat berterima kasih pada semua pihak yang telah membantu penerbitan buku ini dan akhirnya kami berharap semoga penulisan buku ini memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi perencanaan pembangunan dalam mengemban misi terwujudnya kesetaraan gender di Kabupaten Sidoarjo. Sidoarjo, Desember 2013 KEPALA BAPPEDA KABUPATEN SIDOARJO

Ir. SULAKSONO Pembina Utama Muda NIP. 19620129 198903 1 005

ii



Daftar Isi Kata Pengantar

Halaman i

Sambutan Bupati

ii

Daftar Isi

iii

Daftar Tabel

iv

Daftar Gambar

Vii

Daftar Istilah

Viii

BAB I. PENDAHULUAN

1

1.1 Latar Belakang

1

1.2 Maksud

2

1.3 Tujuan

2

BAB II. METODOLOGI

3

2.1 Metode Penghitungan

3

2.2 Metode Analisis

7

2.3 Sumber Data

7

2.4 Waktu Pelaksanaan

7

BAB III. KEBIJAKAN GENDER 3.1 Ketentuan Penting 3.2 Beberapa Fakta Sejarah BAB IV. KONDISI WILAYAH

8 8 10 11

4.1 Keadaan Geografis

11

4.2 Sejarah Kabupaten Sidoarjo

12

4.3 Kondisi Sosial Budaya

14

BAB V. DEMOGRAFI

16

5.1 Rasio Jenis Kelamin

16

5.2 Struktur Umur Penduduk

18


iii


Halaman BAB VI. PENDIDIKAN

21

6.1 Partisipasi Sekolah

21

6.2 Angka Melek Huruf (AMH)

23

6.3 Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan

25

BAB VII. KESEHATAN

27

7.1 Keluhan Kesehatan

28

7.2 Keluarga Berencana

29

7.3 Angka Harapan Hidup

31

BAB VIII. KETENAGAKERJAAN

33

8.1 Penggunaan Waktu Terbanyak

33

8.2 Lapangan Pekerjaan

35

8.3 Status Kedudukan Dalam Pekerjaan

37

8.4 Jumlah Jam Kerja

37

BAB IX. SEKTOR PUBLIK

39

9.1 Legislatif

39

9.2 Perempuan Dan Laki-Laki Pegawai Negeri Sipil

41

9.3 Jabatan Dalam Pemerintahan

44

BAB X. INDEK PEMBANGUNAN GENDER DAN INDEK PEMBERDAYAAN GENDER 10.1 Indek Pembangunan Gender (IPG)

47

10.2 Indek Pemberdayaan Gender (IDJ)

48

BAB XI. PENUTUP

iv

47

51

11.1 Kesimpulan

51

11.2 Saran-Saran

51



Daftar Tabel Halaman Tabel 2.1

Batas Maksimum dan Minimum Komponen IPG

Tabel 4.1

Daftar Nama-nama Bupati Sidoarjo Tahun 1859 - 2012.

Tabel 5.1

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin Tahun 2010 - 2011.

Tabel 5.2

13 16

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Dan Rasio Jenis Kelamin Berdasarkan Kelompok Umur, Tahun 2011.

Tabel 5.3

5

17

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Berdasarkan Kelompok Umur, Tahun 2011.

18

Tabel 5.4

Angka Ketergantungan Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tahun 2011.

19

Tabel 5.5

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Dan Rasio Jenis Kelamin Berdasarkan Kelompok Umur, Tahun 2011.

Tabel 6.1

Angka Partisipasi Sekolah Menurut Jenis Kelamin Berdasarkan Kelompok Usia Sekolah, Tahun 2011.

Tabel 6.2

28

Persentase Penduduk Yang Mengalami Keluhan Kesehatan Menurut Jenis Kelamin dan Jumlah Hari Sakit, Tahun 2011.

Tabel 7.4

28

Persentase Penduduk Yang Mengalami Keluhan Kesehatan Menurut Jenis Kelamin dan Terganggunya Kegiatan Sehari-hari, Tahun 2011.

Tabel 7.3

25

Persentase Penduduk Menurut Ada Tidaknya Keluhan Kesehatan Menurut Jenis Kelamin, Tahun 2010 - 2011.

Tabel 7.2

24

Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Keatas Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan Tahun 2011.

Tabel 7.1

24

Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Keatas Yang Buta Huruf Menurut Jenis Kelamin, Tahun 2008 - 2011.

Tabel 6.4

22

Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Keatas Menurut Jenis Kelamin Berdasarkan Kemampuan Membaca Dan Menulis, Tahun 2011.

Tabel 6.3

20

29

Persentase Perempuan Usia 15-49 Tahun Yang Berstatus Kawin Menurut Penggunaan Alat Kontrasepsi, Tahun 2011.


30

v


Tabel 7.5

Persentase Perempuan Usia 15-49 Tahun Yang Berstatus Kawin Menurut Alat/Cara Kontrasepsi Yang Sedang Digunakan, Tahun 2011.

Tabel 8.1

30

Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Dilihat Dari Penggunaan Waktu Terbanyak Dalam Seminggu Yang Lalu Menurut Jenis Kelamin, Tahun 2011.

Tabel 8.2

33

Penduduk Usia 15 Tahun Ke atas Menurut TPAK, TPT, TKK Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2011.

Tabel 8.3

Persentase Penduduk Yang Bekerja Menurut Jenis Kelamin dan Sektor Lapangan Pekerjaan Yang Utama di Kabupaten Sidoarjo, Tahun 2011.

Tabel 8.4

37

Persentase Jumlah Jam Kerja Perminggu Antara Laki-Laki Dan Perempuan, Tahun 2011.

Tabel 9.1

36

Jumlah Calon Legislatif DPRD Kabupaten Sidoarjo Menurut Jenis Kelamin Berdasar Partai Peserta Pemilu Legislatif Tahun 2010.

Tabel 9.2

40

Komposisi Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo Hasil Pemilu Tahun 1995 - 2011.

Tabel 9.4

41

Jumlah PNS Di Lingkungan Pemkab. Sidoarjo Berdasarkan Golongan Menurut Jenis Kelamin, Tahun 2011.

Tabel 9.5

44

Indikator Pembangunan Gender Kabupaten Sidoarjo, Tahun 2011 dan Proyeksi Tahun 2012.

Tabel 10.2

47

Indikator Pemberdayaan Gender Kabupaten Sidoarjo, Tahun 2011 dan Proyeksi Tahun 2012.

vi

44

Jenis Jabatan Di Lingkungan Pemkab. Sidoarjo Berdasarkan Jenis Kelamin, Tahun 2012.

Tabel 10.1

42

Jumlah PNS Di Lingkungan Pemkab. Sidoarjo Berdasarkan Tingkat Pendidikan Menurut Jenis Kelamin, Tahun 2011.

Tabel 9.6

39

Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo Menurut Jenis Kelamin dan Asal Partai, Tahun 2011.

Tabel 9.3

36

Persentase Status Kedudukan Dalam Pekerjaan Penduduk Menurut Jenis Kelamin, Tahun 2011.

Tabel 8.5

35

49



Daftar Gambar

Gambar 4.1

Peta Kabupaten Sidoarjo

Gambar 5.1

Piramida Penduduk Kabupaten Sidoarjo, Tahun 2010 dan 2011.

Gambar 6.1

Perbandingan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Laki-

Halaman 11 20

Laki Dan Perempuan Menurut Kelompok Usia Sekolah, Tahun 2011. Gambar 7.1

Perbandingan Angka Harapan Hidup Laki-Laki Dan Perempuan, Tahun 2011.

Gambar 9.1

32

Persentase Perbandingan PNS Dilingkungan Pemkab Sidoarjo Menurut Jenis Kelamin dan Golongan Kepangkatan, Tahun 2011.

Gambar 9.2

23

43

Perbandingan Persentase Jumlah PNS, Berdasar Golongan dan Jabatan Dilingkungan Pemda Sidoarjo Menurut Jenis Kelamin, Tahun 2011.

46

Gambar 10.1

Perkembangan IPG Kabupaten Sidoarjo, Tahun 2010 - 2012.

48

Gambar 10.2

Perkembangan IDJ Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010 -2012.

50


vii


Daftar Istilah BPS

: Badan Pusat Statistik

SUSENAS

: Survei Sosial Ekonomi Nasional

SAKERNAS : Survei Angkatan Kerja Nasional Indeks Pembangunan Gender (IPG) atau Gender Development Indexs (GDI) Hampir sama dengan IPM namun pada penghitungan Indeks Pembangunan Gender, komponen rata-rata pencapaian usia harapan hidup, tingkat pendidikan dan pendapatan disesuaikan dengan mengakomodasikan perbedaan pencapaian antara perempuan dan lakilaki. Indeks Pemberdayaan Gender (IDJ) atau Gender Empowerment Measurement (GEM) Merupakan indeks komposist dari Tiga komponen penyusun yaitu: keterwakilan di parlemen, pengambilan keputusan dan distribusi pendapatan UNDP

: United Nation Development Program

Rata-Rata Pertumbuhan Penduduk : Angka rata-rata yang menunjukkan tingkat pertambahan penduduk pertahun dalam jangka waktu tertentu. Sex Ratio (SR)/ Rasio Jenis Kelamin : Perbandingan banyaknya laki-laki dan perempuan dalam persen. Dapat Membaca dan Menulis (Melek Huruf) : Mereka yang dapat membaca dan menulis kalimat sederhana dengan huruf latin atau lainnya, serta huruf braile untuk orang buta. Penduduk Usia Kerja : Penduduk usia 10 tahun ke atas Angkatan Kerja : Penduduk usia kerja (10 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja dan mencari pekerjaan. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) : Merupakan perbandingan antara banyaknya angkatan kerja dengan penduduk usia kerja. Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)/ Employment Rate : Merupakan perbandingan antara banyaknya orang yang bekerja dengan banyaknya angkatan kerja. viii



Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) / Unemployment Rate : Merupakan perbandingan antara banyaknya pencari kerja dan banyaknya angkatan kerja. Anak Masih Hidup (AMH) : Perbandingan antara jumlah anak yang masih hidup dengan jumlah anak yang dilahirkan hidup. Keluhan Kesehatan : Keadaan dimana seseorang merasa terganggu oleh kondisi kesehatan, kejiwaan, kecelakaan dan hal lain termasuk juga mereka yang menderita penyakit kronis.


ix


BAB I PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang Pembangunan manusia dalam terminologi pembangunan di Indonesia, bukanlah sesuatu

yang baru sebab sejak lahirnya orde baru pembangunan manusia telah digaungkan dengan mottonya yang terkenal yaitu “Pembangunan Manusia Indonesia Seutuhnya”. GBHN sebagai acuan pembangunan nasional menempatkan manusia dan nilai-nilai kemanusiaan sebagai pusat seluruh kegiatan pembangunan. Oleh karena itu, hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya secara adil dan merata dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan dan pedoman pembangunan nasional. Meskipun demikian untuk dapat menciptakan kondisi tersebut ada beberapa permasalahan yang dihadapi, antara lain masih adanya kesenjangan pencapaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki serta masih rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan. Pada tahun 2000, Indonesia bersama dengan 188 negara ikut menandatangani Millenium Development Goals (MDG). Beberapa butir penting yang terkait langsung dengan isu Gender adalah kesetaraaan dan pemberdayaan perempuan, menghilangkan kesenjangan Gender dalam pendidikan dasar, meningkatkan kesehatan ibu dan menurunkan angka kematian ibu. Pembangunan sumber daya manusia secara fisik dan mental mengandung makna peningkatan kapasitas dasar penduduk yang kemudian akan memperbesar kesempatan untuk dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan yang berkelanjutan. Kesempatan berpartisipasi dalam proses pembangunan ini tentunya harus menyeimbangkan peran antara laki-laki dan perempuan. Dalam kenyataan dari proses pembangunan yang ada masih kurang berperspektif Gender, padahal antara laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama dalam proses pembangunan itu sendiri. Kesenjangan Gender di berbagai bidang pembangunan ditandai pula oleh masih rendahnya peluang yang dimiliki perempuan untuk bekerja dan berusaha, serta rendahnya akses mereka terhadap sumber daya ekonomi seperti teknologi, informasi, pasar, kredit dan modal kerja. Kesemua ini berdampak pada masih rendahnya partisipasi, akses dan kontrol yang dimiliki serta Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013

1


manfaat yang dinikmati perempuan dalam pembangunan. Perbedaan peran Gender yang ada di Indonesia merupakan masalah ketidak adilan sosial yang menempatkan perempuan sebagai korban utamanya. Hal itu terjadi tidak hanya karena masalah antar individu, tetapi juga sebagai akibat proses konstruksi sosial. Dengan berbagai cara, perbedaan peran Gender dikondisikan oleh tatanan masyarakat Indonesia yang patriarkis. Bentuk-bentuk ketidaksetaraan dan ketidakadilan Gender dikenal dengan kesenjangan Gender (Gender gap) yang pada gilirannya menimbulkan permasalahan Gender. Penulisan buku ini berupaya menyajikan perkembangan kondisi sosial ekonomi perempuan serta pemberdyaan perempuan di Kabupaten Sidoarjo yang disajikan dalam bentuk data dan analisa. 1.2 Maksud Publikasi IPJ Kabupaten Sidoarjo, secara umum mempunyai maksud sebagai berikut : a. Untuk membentuk paradigma baru di kalangan masyarakat luas (terutama aparat pemerintah dan kalangan terdidik) bahwa pembangunan manusia dan sosial mempunyai makna yang lebih luas dan lebih berarti dibandingkan pembangunan ekonomi. b. Ikut menunjang program otonomi daerah, khususnya dalam hal peningkatan kualitas perencanaan dan pembangunan di daerah yang didukung oleh partisipasi dari masyarakat luas. c. Sebagai acuan dasar perencanaan dan sebagai bahan evaluasi sehingga keputusankeputusan yang diambil oleh pihak Pemerintah daerah dapat menguntungkan semua pihak. 1.3 Tujuan Beberapa tujuan yang akan dicapai dalam Publikasi IPJ yakni : a. Memberikan gambaran masalah kesenjangan Gender yang ada di Kabupaten Sidoarjo. b. Sebagai alat bantu perencanaan (planning tool) pembangunan Kabupaten yang lebih mengakomodasikan dimensi pembangunan sosial berwawasan kemitra sejajaran Gender. c. Sebagai data dasar bagi seluruh instansi terkait dalam menyelenggarakan program pembangunan yang lebih mencerminkan kesetaraan Gender.

2



BAB II METODOLOGI 2.1. Metode Penghitungan Pada dasarnya metode penghitungan Indeks Pembangunan Gender (IPJ) hampir sama dengan penghitungan indeks-indeks yang lainnya, seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Perbedaannya adalah bahwa dalam penghitungan Indeks Pembangunan Gender, komponen rata-rata pencapaian usia harapan hidup, tingkat pendidikan dan pendapatan disesuaikan dengan mengakomodasikan perbedaan pencapaian antara perempuan dan laki-laki. Parameter dimasukkan dalam rumus untuk memperhitungkan tingkat penolakan terhadap ketimpangan. Parameter ini menunjukkan elastisitas marjinal dari penafsiran sosial terhadap pencapaian antar kelompok Gender yang berbeda. Untuk merefleksikan tingkat penolakan yang moderat, nilai parameter ditetapkan sama dengan 2. Untuk menghitung IPJ (Indeks Pembangunan Gender), terlebih dahulu dihitung pencapaian yang disetarakan dengan tingkat pencapaian yang merata –the equally distributed equivalent achievement (Xede)- dengan formula berikut :

Xede

= ( Pf Xf

(1 - ) + Pm Xm (1-

)

(1-

)

1/ (1-

)

) (1-

)

1/( 1 -

)

Dimana : Xf

: pencapaian perempuan

Xm

: pencapaian laki-laki

Pf

: Proporsi populasi perempuan

Pm

: Proporsi Populasi Laki-laki : Parameter penolakan ketimpangan (=2)


3


Kemudian melakukan penghitungan komponen distribusi pendapatan. Untuk menghitung distribusi pendapatan cukup komplek, penghitungan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut : 1. Menghitung rasio upah perempuan terhadap upah laki-laki di sektor non pertanian ( Wf), 2. Menghitung rata-rata upah dengan formula : W

= (Aecf

x

Wf) + ( Aecm x 1 )

Dimana : Aecf : proporsi perempuan dengan angkatan kerja (yang aktif secara ekonomi). Aecm : proporsi laki-laki dengan angkatan kerja (yang aktif secara ekonomi Wf : rasio upah perempuan disektor non pertanian. 3. Menghitung rasio antara upah untuk masing-masing kelompok Gender dengan upah ratarata ( = R) 4. Menghitung upah yang disumbangkan oleh masing-masing kelompok Gender ( = IncC), dimana : IncC = Aec (f/m) X R ( f/m)

5. Menghitung proporsi pendapatan yang disumbangkan oleh masing-masing kelompok Gender (% IncC) dengan formula :

%IncC = IncC

(f/m)

/ P ( f/m)

6. Menghitung X ede dari % IncC ( = Xede (Inc)) 7. Menghitung indeks distribusi pendapatan (= I inc-dis ) 4



I inc-dis = [ (Xede (Inc) x PPP) – PPP min ] / [PPP max - PPP min] Selanjutnya penghitungan IPJ mengikuti prosedur dibawah ini : 1. Indeks dari masing-masing komponen IPJ dihitung dengan formula diatas dengan nilai batas maksimum dan minimum sebagaimana pada tabel 2.1. 2. Menghitung Xede dari tiap indeks 3. Menghitung IPJ dengan formula :

IPJ = 1/3 [ Xede (1) + Xede (2) + I inc-dis ] Dimana : Xede (1) : Xede untuk harapan hidup Xede (2) : Xede untuk pendidikan Iinc-dis : Indeks distribusi pendapatan Tabel 2.1 Batas Maksimum dan Minimum Komponen IPJ Maksimum

Minimum

Keterangan Laki-laki

Perempuan

Laki-laki

Perempuan

Angka Harapan Hidup

82.5

87.5

22.5

27.5

Angka Melek Hurup

100

100

0

0

Rata-Rata Lama Sekolah

15

15

0

0

Kemampuan Daya Beli (PPP)

300


732.72

5


Sedangkan untuk penghitungan Indeks Pemberdayaan Gender (IDJ) pada dasarnya caranya hampir sama dengan penghitungan Indeks Pembangunan Gender (IPJ), namun hanya komponennya saja yang beda. Tiga komponen penyusun IDJ adalah keterwakilan di parlemen, pengambilan keputusan dan distribusi pendapatan. Dalam penghitungan IDJ, terlebih dahulu dihitung EDEP (Equally Distributed Equivalent Percentage) yaitu indeks untuk masing-masing komponen berdasarkan persentase yang ekuivalen dengan distribusi yang merata. Selanjutnya indeks dari masing-masing komponen adalah nilai EDEP nya dibagi 50, 50 dianggap sebagai kontribusi ideal dari masing-masing kelompok Gender untuk semua komponen IDJ.

IDJ = 1/3 [ Ipar + IDM + I inc-dis ]

Dimana :

Ipar IDM

: Indeks keterwakilan di parlemen : Indeks pengambilan keputusan

Iinc-dis : Indeks distribusi pendapatan Penghitungan ketiga indeks komponen IDJ tersebut caranya sama, misalkan penghitungan indeks keterwakilan di parlemen (Ipar ) :

EDEP(par)

= ( Pf Xf

(1-

+ Pm Xm

)

)

(1-

)

1/( 1 -

)

Dimana : Xf : Keterwakilan perempuan di parlemen Xm : Keterwakilan laki-laki di parlemen Pf : Proporsi populasi perempuan Pm : Proporsi Populasi Laki-laki : Parameter penolakan ketimpangan (=2) 6



Selanjutnya menghitung Ipar :

Ipar = EDEP(par) / 50

2.2 Metode Analisis Dalam penyusunan buku ini metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif karena tidak ada pengujian secara statistik didalamnya. Statistik deskriptif adalah metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian data yang memberikan informasi yang berguna. Data yang terkumpul akan disajikan dalam bentuk tabel dan grafik. 2.3 Sumber Data Sumber data untuk penghitungan Indeks Pembangunan Gender berasal dari survei yang dilakukan Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo dan dari dinas instansi terkait yang berkaitan dengan penulisan ini. 2.4 Waktu Pelaksanaan Waktu pelaksanaan yang dilakukan adalah pada tahun 2013. Sehingga data yang disajikan merupakan cerminan kondisi tahun 2012. Dan untuk mengetahui kondisi tahun 2013 maka dilakukan penghitungan proyeksi berdasarkan tren angka IPJ tahun sebelumnya.


7


BAB III KEBIJAKAN GENDER 3.1 Ketentuan Penting 1.

Undang-Undang Dasar 1945 (pasal 27) Wanita dan pria memiliki hak dan kewajiban yang setara dalam keluarga, masyarakat dan pembangunan.

2.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 Pengesahan konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.

3.

UU No.1/1989 : Sistem Pendidikan Nasional Wajib belajar 9 tahun dimulai dari tahun 1994. Orang tua dianjurkan menyekolahkan anaknya baik perempuan maupun laki-laki sekurang-kurangnya sampai menyelesaikan SLTP.

4.

UU No. 25/1997 tentang Ketenagakerjaan Kewajiban pengusaha untuk memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada setiap tenaga kerja. Larangan bagi pengusaha mempekerjakan wanita untuk pekerjaan di bawah tanah dan tempat kerja yang membahayakan keselamatan, kesehatan, kesusilaan dan tidak sesuai kodrat dan harkat pekerja wanita. Larangan bagi pengusaha mempekerjakan wanita yang sedang hamil dan atau sedang menyusui di malam hari. Pengusaha tidak boleh mewajibkan bekerja kepada wanita waktu haid hari pertama dan kedua. Pengusaha harus memberikan kesempatan bagi pekerja wanita yang menyusui di jam kerja.

5.

GBHN 1999 (TAP/IV/MPR/1999) Meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui kebijakan nasional yang diemban oleh lembaga yang mampu memperjuangkan terwujudnya kesetaraan dan keadilan Gender.

8



Meningkatkan kualitas peran dan kemandirian organisasi perempuan dengan tetap mempertahankan nilai persatuan dan kesatuan serta nilai historis perjuangan kaum perempuan, dalam rangka melanjutkan usaha pemberdayaan perempuan serta kesejahteraan keluarga dan masyarakat. 6.

UU No.39/1999 tentang Hak Asasi Manusia Hak wanita dalam sistem pemilihan umum, kepartaian, legislatif, eksekutif dan yudikatif. Hak kewarganegaraan seorang wanita yang menikah dengan pria berkewarganegaraan asing. Hak wanita untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua jenis dan jenjang pendidikan. Hak wanita untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita. Hak wanita dewasa dan atau telah menikah untuk melakukan perbuatan hukum sendiri. Persamaan hak dan kewajiban istri/suami dalam kehidupan perkawinan. Persamaan hak dan kewajiban mantan istri/suami setelah putusnya perkawinan terhadap anak dan harta benda.

7.

Kepres RI No.181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan bertujuan: Penyebarluasan pemahaman atas segala bentuk kekerasan terhadap perempuan yang berlangsung di Indonesia. Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Peningkatan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hak asasi manusia perempuan.

8.

Inpres Nomor 9 Tahun 2000 Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, yang menegaskan agar dalam seluruh proses pembangunan diberbagai tingkat dan sektor, perempuan diikutsertakan secara seimbang dengan laki-laki.


9


Secara teknis ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dengan mengeluarkan Kepmendagri Nomor 132 Tahun 2004. 9.

UU RI No. 23 Tahun 2005, Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumahtangga. Memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumahtangga yang kebanyakan korban adalah perempuan. Penghapusan kekerasan dalam rumahtangga dilaksanakan berdasarkan asas: penghormatan hak asasi manusia, keadalian dan kesetaraan Gender, nondiskriminasi dan perlindungan korban.

10 Perjanjian Antar Negara Yang Disetujui Untuk Dilaksanakan di Indonesia. Perjanjian tentang persamaan upah/gaji wanita dan pria untuk pekerjaan yang sama (Jenewa), disetujui dengan UU No. 80 Tahun 1957. Perjanjian tentang hak politik untuk wanita (New York) disetujui dengan UU No. 68 Tahun 1958. Perjanjian tentang penghapusan segala bentuk perbedaan terhadap wanita, disetujui dengan UU N0. 7 Tahun 1984. 3.2 Beberapa Fakta Sejarah 1. 1928; Konggres Wanita I, Pembentukan Perikatan Perkoempoelan Kaoem Wanita Perempoean Indonesia yang bernama KOWANI. 2. 1968; Lahirnya KNKWI (Komite Nasional Kedudukan Wanita Indonesia) yang bertugas menangani peningkatan peranan wanita. 3. 1978; Program peningkatan peranan wanita untuk pertama kali resmi masuk GBHN. 4. 1978; Pembentukan Kantor Menteri Muda Urusan Peranan Wanita (UPW). 5. 1983; Peningkatan Status dari Menteri Muda UPW menjadi Menteri Negara UPW yang kemudian berubah namanya menjadi Menteri Negara Peranan Wanita (Memperta) tahun 1998. 6. 1999; Memperta berubah menjadi Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan.

10



BAB IV KONDISI WILAYAH 4.1 Keadaan Geografis Kabupaten Sidoarjo terletak di Pulau Jawa pada posisi 112°5” hingga 112°9” Bujur Timur dan 7°3” hingga 7°5” Lintang Selatan. Kabupaten Sidoarjo di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Gresik Dan Kota Surabaya.

Di sebelah Selatan berbatasan dengan

Kabupaten Pasuruan. Di sebelah Timur berbatasan dengan Selat Madura. Di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto. Gambar 4.1

U

Peta Kabupaten Sidoarjo

S e l a t M a d u r a

Kabupaten Sidoarjo dikenal dengan sebutan Kota Delta karena wilayahnya merupakan bentukan asal fluvial yaitu bentukan wilayah yang didominasi oleh proses sedimentasi yang berasal dari Kali Porong dan Kali Surabaya. Dengan karakteristik geomorfologi seperti itu wilayah delta merupakan tempat yang subur dan sangat ideal untuk mengembangkan kehidupan. Dari aspek klimatologi, wilayah ini memiliki kisaran suhu antara 20 0-350 Celcius, dengan pembagian musim hujan pada bulan Mei – Oktober dan kemarau pada bulan Nopember-April. Kabupaten Sidoarjo memiliki luas wilayah 714.243 Km² yang terdiri dari 18 kecamatan dan terbagi Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013

11


habis menjadi 322 desa dan 31 kelurahan Kecamatan terluas adalah Kecamatan Jabon dengan luas wilayah 80.998 Km² dan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Gedangan dengan luas wilayah 24.058 Km² 4.2 Sejarah Kabupaten Sidoarjo Sejak tahun 1851 sidoarjo masih dinamakan Sidokare sebagai bagian dari daerah Kabupaten Surabaya, Sidoarjo atau Sidokare pada masa itu dipimpin oleh seorang Patih yang bernama R. Ng. Djojohardjo yang bertempat tinggal di kampung Pucang Anom dan dibantu oleh seorang Wedono bernama Bagus Ranuwirjo yang bertempat tinggal di kampung Pegabahan. Dengan Keputusan Pemerintah Hindia Belanda No. 9 / 1859 tanggal 31 Januari 1859 Staatsblad No. 6, Daerah Kabupaten Surabaya dipersempit dan dibagi menjadi dua yaitu Kabupaten Surabaya dan Kabupaten Sidokare. Untuk Kabupaten Sidokare mulai tahun 1859 diangkat seorang Bupati bernama R.T. Notopuro (R.T.P. Tjokronegoro I) yang berasal dari Kasepuhan putera R.A.P. Tjokronegoro (Bupati Surabaya). Pusat pemerintahan Sidokare kala itu berada di kampung Pandean, tepatnya sekarang sebelah selatan pasar lama, sedangkan alun – alunnya sekarang telah menjadi jalan pasar lama. Dalam masa pemerintahannya R.T. Notopuro (R.T.P. Tjokronegoro I) juga pernah membangun Masjid yang sekarang dikenal dengan sebutan Masjid Kauman. Kemudian dengan keputusan Pemerintah Hindia Belanda No. 10 / 1859 tanggal 28 Mei 1859 Staatsblad No. 32, nama Kabupaten Sidokare diganti dengan Kabupaten Sidoarjo. Pada akhirnya setiap tahunnya pada tanggal 31 Januari diperingati sebagai hari jadi Kabupaten Sidoarjo. Pada tahun 1895 Kabupaten Sidoarjo terdiri dari 6 Kawedanan ( Distrik ).

12

1.Jenggolo I

= Kawedanan ( Distrik ) Gedangan

2.Jenggolo II

= Kawedanan ( Distrik ) Sidoarjo

3. Jenggolo III

= Kawedanan ( Distrik ) Krian

4.Jenggolo IV

= Kawedanan ( Distrik ) Taman

5.Rawapulo I

= Kawedanan ( Distrik ) Porong

6.Rawapulo II

= Kawedanan ( Distrik ) Bulang



Tabel 4.1. Daftar Nama-Nama Bupati Sidoarjo Tahun 1859 – 2013. No

Nama Lengkap

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

R.T.P Tjokronegoro I R.T.A.A. Tjokronegoro II R.T. Sumodirejo R.A.A.P. Tjondronegoro I R.A.A Tjondronegoro II Kosong R.T.A Smodiputro R.A.A. Sujadi Pemerintahan Belanda recomba

Masa (tahun) Pemerintahan 1859 – 1863 1863 – 1883 1883 1883 – 1906 1906 – 1924 (1924 – 1926) 1926 – 1932 1932 – 1933 1933 – 1947 (1946 – 1949)

11 12 13 14 15 16

K.Ng. Subakti Pusponoto R. Suharto R. Sriadi Kertosuprojo a) R.H. Samadikoen (Bupati) A.Qodari Amir (Kepala Daerah) b) R.H. Aamadikoen (Bupati, KDH)

1947 – 1949 1949 – 1950 1950 – 1958 1958 – 1959 1958 – 1959 1959 – 1964

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Kosong Kol. Pol. H.R. Soedarsono Kol. Pol. H. Soewandi Kol. Pol. H. Soewandi Kol. Art. H. Soegondo Kol. Inf. Edhi Sanyoto Kol. Inf. H. Soedjito Drs. H. Win Hendrarso, M.Si Drs. H. Win Hendrarso, M.Si H. Syaiful Ilah, SH, M.Hum.

1964– 1965 1965 – 1975 1975 – 1980 1980 -1985 1985 – 1990 1990 – 1995 1995 – 2000 2000 – 2006 2006 - 2012 2012 - Sekarang

Keterangan

Hanya 3 bulan, wafat 2 tahun – kosong 1 tahun – kosong Belanda – Jepang – RI Pemerintahan Belanda recomba

UU No. I / 1957 Penpres No. 6 / 1959 (disempurnakan) 1 tahun – kosong 2 periode

2 periode

Ternyata nama–nama kawedanan tersebut diatas masih memakai nama–nama dulu waktu masa kerajaan Jenggolo, nama-nama ini mulai hilang kira-kira pada tahun 1902. Gedangan lalu menjadi Kecamatan dan dimasukkan dalam Kawedanan Taman, Bulang kira-kira tahun 1920 baru disatukan dengan Krian. Jumlah Kecamatan lebih banyak dari pada sekarang dan dengan sendirinya daerahnya menjadi lebih kecil, umpamanya di Kota Sidoarjo saja ada Kecamatan Kemambang, Kecamatan Jasem, Kecamatan Larangan dan Kecamatan Suko.


13


4.3

Kondisi Sosial Budaya Jika dilihat dari letaknya yang berbatasan langsung dengan ibu kota propinsi yaitu Kota

Surabaya, Kabupaten Sidoarjo memiliki potensi yang cukup strategis sebagai daerah industri dan perdagangan. Potensi sumber daya perikanan yang melimpah juga memungkinkan wilayah Sidoarjo berkembang sebagai daerah pertambakan. Hal ini dituangkan dalam 3 (tiga) zone yang ditetapkan yaitu zona sentra industri/permukiman yang berada di wilayah bagian tengah yang berada di ketinggian 3-10 meter dpl dan memiliki sumber air tawar cukup besar. Wilayah ini mencapai 40,81% dari seluruh wilayah. Zona pertambakan berada di ketinggian 0-3 meter dpl di wilayah bagian timur yang mencapai 29,99 persen dari keseluruhan luas. Sedangkan zona pertanian yang berada di bagian barat memiliki ketinggian 10-25 meter dpl mencapai 29,20 persen dari seluruh luas wilayah. Dengan demikian jelas terlihat bahwa potensi industri memiliki peluang besar untuk berkembang di Kabupaten Sidoarjo. Untuk mendukung perkembangan spasial wilayah Sidoarjo, maka arahan struktur ruang menggunakan sistem cluster dimana dalam keterkaitan pengelolaan ruangnya tidak dapat dipisahkan dari wilayah di sekitarnya, sehingga dalam menentukan pusat pelayanan, orientasinya tidak dapat terkooptasi oleh batas administrasi namun harus memperhatikan keterhubungan secara struktural dengan penataan ruang di sekitarnya. Prinsip-prinsip penataan ruang di Kabupaten Sidoarjo

yaitu sumbernya di

(http://sidoarjo.sytes.net./bappekab/02-info-terbaru/makalah.doc) : 1. Kawasan industri yang ditetapkan, dalam bentuk industrial estate, secara struktural dipisahkan dengan kawasan permukiman. 2. Untuk membatasi kawasan padat dekat industri atau perkotaan dengan kawasan rural, maka beberapa kawasan pertanian diarahkan untuk tetap dipertahankan sebagai sabuk hijau (green belt). 3. Ditetapkan kawasan inti dan kawasan rural. Kawasan perkotan inti adalah perkotaan yang ditetapkan untuk berkembang lebih pesat. Sedangkan kawasan rural adalah kawasan yang diarahkan untuk pengembangan kegiatan pertanian. Perkotaan Sidoarjo termasuk dalam kategori Kota Metropolitan, bersama-sama dengan Surabaya Metropolitan Area (SMA) dapat menampung penduduk hingga 5 juta jiwa. Perkotaan 14



Surabaya Metropolitan Area yang dimaksud meliputi penyatuan Perkotaan Surabaya, Perkotaan Gresik, Perkotaan bangkalan dan Perkotaan Sidoarjo. Melihat dari ukuran perkotaannya termasuk hierarki I dalam sistem kota-kota di Jawa Timur. Memperhatikan keterkaitan kegiatan dengan kegiatan yang berkembang di Surabaya dan skala kegiatan yang ada, Sidoarjo yang menjadi bagian dari SMA diarahkan untuk mendukung fungsi dan peran sebagai pusat kegiatan nasional, yaitu: 

Pusat pemerintahan



Jasa Perdagangan



Pendidikan



Industri



Pertanian



Perikanan Tambak



Pariwisata



Perumahan (Sumber : Statistik Gender dan Analisis Kabupaten Sidoarjo, Tahun 2008). Pengembangan Kabupaten Sidoarjo mengalami sedikit gangguan sejak terjadinya

bencana Banjir Lumpur Lapindo. Banjir Lumpur Panas Sidoarjo, adalah peristiwa menyemburnya lumpur panas di lokasi pengeboran PT Lapindo Brantas di Desa Renokenongo, Kecamatan Porong, sejak tanggal 29 Mei 2007. Semburan lumpur panas ini menyebabkan tergenangnya kawasan permukiman, pertanian, dan perindustrian di tiga kecamatan (Tanggulangin, Jabon, Porong), serta mempengaruhi aktivitas perekonomian khususnya di Kabupaten Sidoarjo dan secara luas di Jawa Timur. Dari Hasil Sensus Penduduk Kabupaten Sidoarjo dominan beragama Islam yaitu sebanyak 1.590.908 atau sekitar 95.45 % dari total penduduk yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Hampir di semua wilayah Kabupaten Sidaorjo baik di perkotaan maupun pedesaan dengan mudah ditemukan tempat ibadah seperti masjid dan mushola. Hal ini memberikan pengaruh bagi kehidupan masyarakat terutama lingkungan sosial budaya masyarakat yang lebih condong pada budaya religius Islam, seperti corak budaya pada peringatan maulid Nabi Muhammad Saw yang ditandai dengan muludan berupa lelang bandeng & budaya nyadran bagi masyarakat pesisir pada kalender Islam pada bulan-bulan tertentu. Oleh karena itu Kabupaten Sidoarjo termasuk salah satu wilayah berkembangnya berbagai Ormas Islam di Jawa Timur.


15


BAB V DEMOGRAFI Data demografi semakin banyak diperlukan oleh berbagai pihak, tidak saja sebagai data pendukung, tetapi juga sebagai input maupun output dari suatu kegiatan. Ada dua hal yang bisa dilihat dari data demografi, yaitu : pertama, besaran serta komposisinya dan kedua, karakteristiknya. Dalam pemikiran ekonomi, penduduk atau manusia adalah faktor produksi utama dalam sebuah aktifitas produksi, karenanya SDM mutlak diperlukan agar output yang dihasilkan dapat optimal, berkualitas, kompetitif, dan menguntungkan. Penduduk atau manusia merupakan subyek sekaligus obyek dalam sebuah produksi atau pembangunan. Oleh karena itu, perencanaan dan pengelolaan SDM yang tepat dan benar harus dilakukan agar produksi/pembangunan dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan. Perencanaan dan pengelolaan penduduk yang salah akan berdampak secara multiplier pada sektor lain, baik langsung maupun tidak langsung. Perencanaan dan pengelolaan SDM menjadi tidak berarti apabila informasi yang berkaitan dengan penduduk/manusia tidak ada. Sehingga keberadaan data atau informasi tentang penduduk mutlak dibutuhkan, antara lain adalah jumlah, kepadatan, pertumbuhan, rasio jenis kelamin, struktur umur, fertilitas, mortalitas dan migrasi. 5.1 Rasio Jenis Kelamin Rasio jenis kelamin merupakan perbandingan banyaknya laki-laki dengan perempuan. Jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo tahun 2012 sebesar 1.981.096 jiwa yang terdiri 993.572 laki-laki dan 987.524 perempuan dengan rasio jenis kelaminnya sebesar 100.61 persen. Tabel 5.1 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin Tahun 2011 - 2012. Kelompok Umur (Tahun) (1) 2011

16

Laki-laki

Perempuan

Jumlah

(2)

(3)

(4)

967.620

984.801

1.952.421

Ratio Jenis Kelamin (5) 98,26



2012

993.572

987.524

1.981.096

100,61

Sumber : Angka Penduduk Mengacu Hasil DAU BPS Tahun 2011 dan 2012

Dari tabel 5.1 terlihat bahwa rasio jenis kelamin penduduk di Sidoarjo hasil Susenas 2012 sebesar 100.61, ini memberikan gambaran bahwa menurut jenis kelamin di Kabupaten Sidoarjo perbandingannya 101 laki-laki dengan 100 perempuan. Tabel 5.2 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2012. Kelompok Umur (Tahun) (1)

Laki-laki

Perempuan

Jumlah

(2)

(3)

(4)

Ratio Jenis Kelamin (5)

0 - 14

270.450

251.190

521.640

107,67

15 – 64

695.843

695.214

1.391.057

100,09

65 +

27.279

41.120

68.399

66,34

Jumlah

993.572

987.524

1.981.096

100,61

Sumber : Susenas Tahun 2012

Kalau dilihat dalam kelompok umur anak (0-14 tahun), dewasa (15-64 tahun) dan tua (65 tahun keatas) rasio jenis kelamin menunjukkan kecenderungan bahwa semakin tinggi kelompuk umur, rasio jenis kelamin semakin rendah. Seperti yang terlihat pada tabel 5.2 rasio jenis kelamin pada kelompok usia 0-14 tahun sebesar 107.67 persen sedangkan 15-64 tahun 100.09 persen dan kelompok umur 65 tahun keatas sebesar 66.34 persen Kondisi ini memberikan gambaran bahwa kecenderungannya banyak anak-anak yang baru lahir berjenis kelamin laki-laki. Namun dalam perjalanan waktu banyak sekali laki-laki yang tidak mencapai usia diatas 65 tahun. Hal ini terlihat dari sex rasio pada kelompok umur 65 tahun keatas sebesar 66.34 persen, yang berarti sebanyak 66 laki-laki berbanding dengan 100 perempuan. Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013

17


5.2 Struktur Umur Penduduk Penanganan masalah kependudukan dengan memperhatikan secara seksama karakteristik menurut struktur umur diharapkan bisa memberikan input analisa optimal. Dari struktur umur penduduk dapat diketahui apakah penduduk termasuk dalam struktur “muda atau tua”. Struktur penduduk dikatakan muda apabila proporsi penduduk usia 0 - 14 tahun sekitar 40 persen dan dikatakan tua bila proporsi penduduk usia 65 tahun ke atas mencapai 10 persen atau lebih. Kalau dilihat berdasarkan kriteria batasan struktur penduduk tua atau muda, maka Kabupaten Sidoarjo tidak termasuk kedua kriteria tersebut karena persentase penduduk 0 -14 tahun sebesar 26.33 persen dan persentase penduduk usia 65 tahun ke atas sebesar 3.45 persen. Berdasarkan struktur penduduk di Kabupaten Sidoarjo terlihat bahwa sekitar 70 persen merupakan penduduk usia dewasa (15-64 tahun). Bila dilihat antara jenis kelamin maka dalam penduduk usia dewasa tersebut setengahnya adalah perempuan. Tabel 5.3 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2012. Kelompok Umur (Tahun)

Laki-laki

Perempuan

Jumlah

Persentase

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

0 - 14

270.450

251.190

521.640

26,33

15 – 64

695.843

695.214

1.391.057

70,22

65 +

27.279

41.120

68.399

3,45

Jumlah

993.572

987.524

1.981.096

100,00

Sumber : Susenas Tahun 2012.

18



Tabel 5.4 Angka Ketergantungan Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tahun 2012.

Jenis Kelamin

Angka Ketergantungan Usia Muda

Angka ketergantungan Usia Tua

Angka Ketergantungan Total

(1)

(2)

(3)

(4)

Laki-Laki

38,87

3,92

42,79

Perempuan

36,13

5,91

42,05

D.R (Total)

37,50

4,92

42,42

Angka ketergantungan penduduk Sidoarjo secara umum sekitar 42.42 persen yang berarti bahwa setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 42 penduduk usia tidak produktif. Bila dibandingkan angka ketergantungan antara laki-laki dan perempuan maka terlihat bahwa angka ketergantungan penduduk laki-laki lebih tinggi dibandingkan angka ketergantungan penduduk perempuan, angka ketergantungan perempuan adalah sebesar 42,05 sedangkan lakilaki sebesar 42.79. Di sisi lain terlihat juga pada tabel dibawah ini, angka ketergantungan penduduk usia muda sebesar 37.50 sedangkan ketergantungan penduduk usia tua sebesar 4,92 jadi dapat diartikan bahwa penduduk usia produktif banyak menanggung penduduk yang usianya masih muda dibandingkan penduduk yang usianya tua. Kalau kita lihat piramida penduduk Kabupaten Sidoarjo tahun 2011 dan 2012, menunjukkan pola yang membesar pada tengah. Pola ini sedikit banyak ikut menjelaskan bahwa penduduk di Kabupaten Sidoarjo banyak usia produktifnya. Sedangkan pada kelompok usia 65 tahun keatas lebih banyak perempuan dari pada laki-laki, hal ini menggambarkan bahwa usia harapan hidup penduduk perempuan lebih tinggi dibandingkan laki dan ini merupakan suatu fenomena universal. Data jumlah penduduk menurut jenis kelamin berdasarkan kelompok umur dapat dilihat pada tabel 5.5 dan gambar piramida penduduk pada gambar 5.1.


19


Gambar 5.1 Piramida Penduduk Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012.

Tabel 5.5 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Dan Rasio Jenis Kelamin Berdasarkan Kelompok Umur, Tahun 2012. Kelompok Umur (Tahun) (1) 0–4 5–9 10 – 14 15 – 19 20 – 24 25 – 29 30 – 34 35 – 39 40 – 44 45- 49 50 – 54 55 – 59 60 – 64 65 + Jumlah

Rasio Jenis

Laki-laki

Perempuan

Jumlah

(2)

(3)

(4)

(5)

80.097 94.426 95.927 69.867 75.804 82.933 97.800 102.459 93.812 57.928 58.097 39.941 17.202 27.279

88.842 84.849 77.499 71.614 70.796 90.709 106.834 99.760 76.279 73.982 54.539 28.530 22.171 41.120

168.939 179.275 173.426 141.481 146.600 173.642 204.634 202.219 170.091 131.910 112.636 68.471 39.373 68.399

90,16 111,29 123,78 97,56 107,07 91,43 91,54 102,71 122,99 78,30 106,52 140,00 77,59 66,34

993.572

987.524

1.981.096

100,61

Kelamin

Sumber : Penduduk Hasil DAU BPS 20



BAB VI PENDIDIKAN Hakekat pendidikan adalah upaya sadar manusia untuk mengembangkan diri baik didalam sekolah maupun diluar sekolah dan baik secara formal maupun non formal yang berlangsung seumur hidup (BPS dan UNFPA, 1999). Oleh karenanya dewasa ini masyarakat sudah menganggap pendidikan sebagai suatu kebutuhan. Pendidikan merupakan faktor yang paling menentukan dalam peningkatan sumber daya manusia (SDM), disamping itu tingkat pendidikan bisa menjadi simbol status sosial dan juga merupakan sarana yang diharapkan mampu menyelesaikan banyak permasalahan. Disini bisa dikatakan bahwa pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kualitas manusia baik sosial, intelektual, spiritual maupun profesionalisme. Salah satu tujuan penting dalam pembangunan berbasis Gender adalah peningkatan kualitas hidup perempuan. Hal itu bisa tercapai antara lain dengan cara meningkatkan kapabilitas dasar perempuan. Dua faktor penting yang mendasari kapabilitas dasar itu adalah pendidikan dan kesehatan. Bagi perempuan pendidikan tinggi akan memiliki dampak yang sangat positif. Selain dapat memberdayakan diri pendidikan juga dapat membebaskan perempuan dari belenggu budaya yang cenderung menguntungkan laki-laki. Dengan tingkat pendidikan yang lebih baik, perempuan diharapkan mampu menjadi sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya guna untuk kepentingan dirinya sendiri dan keluarga. Dalam penulisan ini, capaian pendidikan tidak diukur dengan faktor intelegensia, namun diukur dengan pendidikan formal yang dijalani. 6.1 Partisipasi Sekolah Keharusan anak usia sekolah untuk bersekolah yang lebih populer disebut dengan Wajib Belajar “Wajar” telah dicanangkan oleh pemerintah, baik program wajib belajar pada tingkat SD (wajar 6 tahun) maupun pada tingkat SLTP (wajar 9 tahun) dan saat ini mulai dikembangkan/dirintis wajar 12 tahun untuk tingkat SLTA. Demi lancarnya pelaksanaan wajar tersebut pemerintah juga menurunkan berbagai program penunjang lainnya antara lain adanya berbagai macam beasiswa, JPS bidang pendidikan, Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GNOA), Program Keluarga harapan (PKH) dan yang sekarang ramai-ramainya adalah program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013

21


sekolah setingkat SD dan SLTP dan juga Bantuan Khusus Murid (BKM) untuk sekolah setingkat SLTA. Hal ini menunjukkan tekad pemerintah akan pentingnya mencerdaskan kehidupan bangsa dalam rangka mewujudkan cita-cita kemerdekaan dan melaksanakan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Tabel 6.1 Angka Partisipasi Sekolah Menurut Jenis Kelamin Berdasarkan Kelompok Usia Sekolah, Tahun 2012. Kelompok Usia Sekolah (Tahun)

Laki-Laki

Perempuan

Laki-Laki dan Perempuan

(1)

(2)

(3)

(4)

7-12

99,58

98,88

99,29

13-15

98,71

94,02

96,35

16-18

77,83

79,65

78,73

19-24

18,77

20,30

19,52


Tingkat keberhasilan program pendidikan antara lain bisa tercermin dari tingginya angka partisipasi sekolah (APS). Angka partisipasi sekolah memberikan gambaran perbandingan antara jumlah penduduk yang sedang sekolah dengan jumlah total penduduk pada suatu kelompok usia sekolah. Kelompok usia sekolah dalam hal ini dibagi dalam 4 kelompok, yaitu kelompok usia 712 tahun (usia SD), 13-15 tahun (usia SLTP), 16-18 tahun (usia SLTA) dan kelompok usia 19-24 tahun (usia perguruan tinggi). Sebagai ilustrasi, angka partisipasi Sekolah Dasar (SD) adalah rasio antara anak usia 7-12 tahun yang masih sekolah dengan total jumlah penduduk usia 7-12 tahun. Pada tabel 6.1 terlihat bahwa angka partisipasi sekolah penduduk usia 7 - 15 tahun lakilaki lebih tinggi dibandingkan pada perempuan. Angka tertinggi pada kelompok usia sekolah 7 – 12 (SD) angka partisipasi sekolah pada anak laki-laki mencapai nilai tertinggi sebesar 99,58 persen, dengan kata lain hampir anak laki-laki tidak satupun yang tidak bersekolah dalam 22



kelompok usia (7-12) tahun. Dengan memperhatikan grafik perbandingan APS penduduk laki-laki dan perempuan digambarkan seperti terlihat pada gambar 6.1 berikut ini.

6.2 Angka Melek Huruf (AMH) Salah satu dasar utama bagi seseorang dalam upayanya untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan adalah kemampuan membaca dan menulis atau disebut juga dengan “Melek Huruf”. Hal ini dikarenakan sebagian besar informasi dan ilmu pegetahuan disajikan melalui media cetak/tulisan, seperti buku ilmiah, buku pelajaran, koran, majalah dan sebagainya. Angka melek huruf merupakan ukuran terpenting dari indikator pendidikan dalam penghitungan indek pembangunan Gender. Dalam penghitungan indikator pendidikan angka melek huruf atau kemampuan membaca dan menulis diberi bobot dua kali lipat dibandingkan indikator rata-rata lama sekolah. Ini menunjukkan kemampuan membaca dan menulis sangat penting karena dengan kemampuan ini seseorang akan lebih mudah menerima pembelajaran/pembaharuan. Angka melek huruf mencerminkan kemampuan penduduk membaca dan menulis baik dalam bentuk huruf latin dan huruf lainnya (arab, cina, jawa dll) yang dinyatakan dalam persen (seperti terlihat dalam tabel 6.2).


23


Tabel 6.2 Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Keatas Menurut Jenis Kelamin Berdasarkan Kemampuan Membaca Dan Menulis, Tahun 2012.

Kemampuan Baca Tulis

Laki-Laki

Perempuan


(1) Dapat Membaca dan Menulis

(2)

(3)

(4)

99,16

96,30

97,73

0,84

3,70

2,27

100,00

100,00

100,00

(Huruf latin dan Huruf lainnya) Tidak Dapat Baca Tulis Jumlah Sumber : Susenas Tahun 2012

Dari tabel tersebut terlihat pada tahun 2012 bahwa persentase buta huruf perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Penduduk perempuan usia 10 tahun keatas yang buta huruf sekitar 3.70 persen, jadi dalam 100 penduduk perempuan usia 10 tahun keatas sekitar 4 orang buta huruf sedangkan penduduk laki-laki sebesar 0,84 persen, dapat diartikan dalam 100 penduduk laki-laki usia 10 tahun keatas hanya sekitar 1 orang yang buta huruf. Demikian juga, jika dilihat data tahun terakhir persentase penduduk 10 tahun keatas yang buta huruf memperlihatkan persentase penduduk perempuan yang buta huruf lebih tinggi daripada penduduk laki-laki (tabel 6.3). Tabel 6.3 Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Keatas Yang Buta Huruf Menurut Jenis Kelamin, Tahun 2009 - 2012.

Tahun

Laki-Laki

Perempuan

(1) 2012

(2) 0,84

(3) 3,70

2010

1.03

4.12

2008

1.18

4.52

Sumber : Susenas Tahun 2012 24



Data diatas menggambarkan persentase penduduk laki-laki maupun penduduk perempuan berusia 10 tahun keatas yang buta huruf menunjukkan tren kearah penurunan walaupun penurunannya tidak terlalu signifikan.

Kondisi ini menunjukkan gambaran

perkembangan kemajuan pendidikan yang ada di Sidoarjo, seiring capaian dalam rangka MDGs yang salah satunya pemberantasan buta huruf. 6.3 Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan Faktor lain untuk melihat kualitas sumberdaya perempuan dibidang pendidikan adalah pendidikan yang ditamatkan oleh perempuan. Tingkat pendidikan yang dapat ditamatkan oleh seseorang bisa mencerminkan tingkat intelektualitas orang tersebut dan juga dapat meningkatkan status sosial dimasyarakat. Oleh karenanya makin tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkan oleh seseorang maka kemampuan, wawasan, cara berfikir akan lebih luas dan maju. Tabel 6.4 Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Keatas Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan, Tahun 2012. No. (1) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan (2)

(3)

(4)

Laki-laki & Perempuan (5)

0,66 10,68 18,60 22,23 23,48 14,23 10,11

3,05 12,69 21,68 22,57 22,87 7,85 9,30

1,85 11,68 20,13 22,40 23,17 11,05 9,71

100.00

100.00

100.00

Laki-Laki

Tdk/Belum Pernah Sekolah Tdk/Belum Tamat SD/MI SD/MI SLTP Sederajat S M U Sederajat S M K Sederajat Perguruan Tinggi

Jumlah

Perempuan


Tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan adalah jenjang pendidikan tertinggi seseorang atau anggota masyarakat yang telah diselesaikan dengan memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) pada sekolah formal.


25


Pada tabel 6.4 di atas bisa dilihat bahwa tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan penduduk Kabupaten Sidoarjo baik laki-laki maupun perempuan sebagian besar adalah SLTA, yaitu sebesar 34.22 persen (SMU Sederajat 23.17 persen dan SMK Sederajat 11.05 persen). Kalau dilihat menurut jenis kelamin untuk laki-laki yang menamatkan pendidikan sederajat SLTA adalah sebesar 37.71 persen sedangkan penduduk perempuan sebesar 30.72 persen

26



BAB VII KESEHATAN Pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dibidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara merata, mudah dan murah. Derajad atau tingkat kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh faktor perilaku individu, keturunan, pelayanan kesehatan dan lingkungan. Dalam kaitannya dengan Gender, tampaknya faktor-faktor yang bisa mempengaruhi derajat kesehatan tersebut adalah perilaku individu, lingkungan dan pelayanan kesehatan. Keadaan kesehatan masyarakat juga merupakan indikator tingkat kesejahteraan masyarakat dimana semakin baik kesehatan masyarakat, maka kesejahteraan masyarakat tersebut akan semakin baik pula dan sebaliknya. Kesehatan merupakan faktor penting dalam peningkatan kualitas hidup perempuan dan generasi penerus. Perempuan secara kodrati memiliki fungsi-fungsi reproduksi yang berbeda dengan laki-laki yaitu : haid, hamil, melahirkan dan menyusui. Kondisi ini merupakan suatu proses yang sangat mempengaruhi derajat kesehatan dirinya dan anak yang dikandung dan dilahirkannya. Peningkatan kesehatan perempuan merupakan bagian dari komitmen Pembangunan Milenium (MDGs). Ada tiga tujuan pembangunan yang terkait langsung dengan kesehatan perempuan, yaitu meningkatkan kesehatan ibu, menurunkan angka kematian anak dan memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya. Kualitas hidup perempuan sebetulnya merupakan kondisi dasar yang ikut mempengaruhi tinggi rendahnya kualitas generasi penerusnya. Kualitas kesehatan ibu yang rendah pada gilirannya akan menghasilkan anak yang tumbuh kembangnya tidak sempurna. Jadi kesehatan sebenarnya sudah harus diperhatikan semenjak anak dalam kandungan sampai pada masa tuanya. Tingkat kesehatan pada masa kehamilan, balita dan anak-anak akan sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan fisik maupun mental, sedangkan pada masa mereka dewasa dan lansia akan berpengaruh pada tingkat aktivitas dan produktivitasnya.


27


7.1 Keluhan Kesehatan Keluhan kesehatan adalah suatu ganguan kesehatan yang dirasakan oleh seseorang dan dapat menyebabkan terganggunya aktifitas/kegiatan dari orang tersebut. Tabel 7.1 Persentase Penduduk Menurut Ada Tidaknya Keluhan Kesehatan Menurut Jenis Kelamin , Tahun 2011 - 2012. Mempunyai Keluhan

Mempunyai Keluhan

2011

2012

Jenis Kelamin (1) Laki-Laki Perempuan Laki-laki dan Perempuan

Ada (2)

Tidak (3)

Ada (4)

Tidak (5)

21,89 23,41

78,11 76,59

19,33 21,22

80,67 78,78

22,66

77,34

20,27

79,73


Dari tabel 7.1 terlihat bahwa penduduk yang mengalami adanya keluhan kesehatan antara tahun 2011 dan tahun 2012 secara umum menunjukkan adanya penurunan, begitu pula bila dilihat menurut jenis kelamin. Namun jika dibandingkan antara laki-laki dan perempun terlihat bahwa perempuan lebih banyak yang merasakan adanya keluhan kesehatan dibandingkan lakilaki, kondisi ini terjadi baik pada tahun 2011 maupun 2012. Pada tahun 2012 sekitar seperlima penduduk Kabupaten Sidoarjo mengalami adanya keluhan kesehatan, jadi diantara 100 penduduk sekitar 20 diantaranya sebulan yang lalu mengalami adanya keluhan kesehatan. Tabel 7.2 Persentase Penduduk Yang Mengalami Keluhan Kesehatan Menurut Jenis Kelamin Dan Terganggunya Kegiatan Sehari-hari, Tahun 2012.

Jenis Kelamin

Menyebabkan Terganggunya Kegiatan Sehari-hari

Tidak Menyebabkan Terganggunya Kegiatan Sehari-hari

Jumlah Total

(1)

(2)

(3)

(4)

8,22

11,11

19,33

Laki-Laki 28



Perempuan Laki-laki dan Perempuan

10,73

10,49

21,22

9,47

10,80

20,27


Kalau dilihat penduduk yang merasakan adanya keluhan kesehatan secara umum lebih dari 50 persen pada penduduk laki-laki maupun perempuan, keluhan kesehatan tersebut mengganggu kegiatan sehari-hari (bekerja, sekolah dan kegiatan sehari-hari lainnya), kondisi ini tentunya bisa mengurangi produktifitas mereka. Tabel 7.3 Persentase Penduduk Yang Mengalami Keluhan Kesehatan Menurut Jenis Kelamin Dan Jumlah Hari Sakit, Tahun 2012.

Jumlah Hari Sakit (Hari)

Laki-Laki

Perempuan


(1)

(2)

(3)

(4)

<4

72,91

66,94

69,54

4–7

20,07

22,54

21,47

8 – 14

3,66

5,23

4,55

15-21

1,45

1,85

1,68

22-30

1,91

3,44

2,77

Jumlah

100.00

100.00

100.00


Tabel diatas menggambarkan secara umum penduduk yang mengalami keluhan kesehatan sekitar 69.54 persen diantaranya jumlah hari sakitnya kurang dari 4 hari, jadi jika keluhan kesehatan yang dirasakan tersebut mengganggu kegiatan sehari-hari maka akan mengurangi produktifitasnya. 7.2

Keluarga Berencana Perempuan memiliki hak untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai dalam hal

kesehatan. Laki-laki dan perempuan dalam satu keluarga tentunya mempunyai tanggung jawab yang sama dalam hal kesehatan keluarga termasuk didalamnya dalam keterlibatan keluarga Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013

29


berencana.

Dalam program keluarga berencana tentunya keputusan penggunaan alat

kontrasepsi diputuskan bersama antar suami dan isteri. Namun seperti yang ada sekarang ini sebagian besar alat kontrasepsi adalah untuk perempuan. Tabel 7.4 Persentase Perempuan Usia 15-49 Tahun Yang Berstatus Kawin Menurut Penggunaan Alat Kontrasepsi, Tahun 2012. Uraian

Persentase

(1)

(2)

Sedang Menggunakan

68,78

Tidak Menggunakan Lagi

14,01

Tidak Pernah Menggunakan

17,21

Total

100.00

Sumber: Susenas Tahun 2012

Pada tabel 7.4 terlihat bahwa pada tahun 2012 wanita yang berstatus kawin yang sedang menggunakan KB sebesar 68.78 persen dan yang tidak menggunakan sebanyak 31.22 persen (Tidak menggunakan lagi = 14.01 dan Tidak pernah menggunakan = 17.21). Pada tabel 7.5 terlihat bahwa dalam hal penggunaan alat/cara KB perempuan sangat berperan. Dari wanita usia 15-49 tahun yang sedang menggunakan alat KB sebesar 98.01 persen adalah alat KB untuk perempuan sedangkan alat KB yang digunakan oleh laki-laki hanya 1.99 persen yaitu terdiri dari MOP sebesar 0.69 persen dan Kondom sebesar 1.30 persen. Tabel 7.5 Persentase Perempuan Usia 15-49 Yang Berstatus Kawin Menurut Alat/Cara Kontrasepsi Yang Sedang Digunakan, Tahun 2012.

30

No.

Alat/cara KB Yang Sedang Digunakan

Persentase

(1)

(2)

(3) Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013


1

MOW/tubektomi

5.61

2

MOP/vasektomi

0.69

3

AKDR/IUD/spiral

7.32

4

Suntikan KB

58.21

5

Susuk KB/norplan/inplanon/alwalit

2.01

6

Pil KB

21.38

7

Kondom/karet KB

1.30

8

Tradisional

0.32 Jumlah

100.00

Sumber: Susenas Tahun 2012.

Dari jenis alat KB yang ada yang paling banyak digunakan adalah KB suntik yaitu sebesar 58.21 persen. KB suntik banyak diminati karena cara KB jenis ini mudah penggunaannya dan tidak mahal, serta bisa memilih jangka waktunya. 7.3

Angka Harapan Hidup Angka harapan hidup adalah indikator yang digunakan untuk mengetahui perkiraan rata-

rata lamanya hidup yang dijalani seseorang. Indikator ini berguna dalam mengidentifikasi kualitas kesehatan, sebab pendapat umum mengatakan kesehatan yang baik akan memberikan peluang hidup yang lebih lama. Semakin lama umur hidup yang dijalani merefleksikan semakin tinggi derajat kesehatan dan kualitas hidupnya. Walaupun demikian, kesehatan bukan merupakan satusatunya indikator peluang hidup lama seseorang. Pada tahun 2012 ini angka harapan hidup bagi laki-laki adalah sebesar 69.06 tahun sedangkan angka harapan hidup perempuan sebesar 73.02 tahun (gambar 7.1). Angka harapan hidup ini memberikan gambaran bahwa bayi laki-laki yang dilahirkan sekitar tahun 2012 akan bisa hidup sampai pada usia 69 tahun sedangkan perempuan sampai pada usia 73 tahun. Angka harapan hidup perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki, yaitu terpaut sekitar 4 tahun. Kondisi ini disebabkan oleh banyak hal, diantarannya adalah :


31


 Pola Hidup Sehat : laki-laki cenderung melakukan pola hidup yang tidak sehat dibandingkan perempuan. Antara lain merokok, minuman keras dan lain lain.  Aktivitas : laki-laki cenderung lebih banyak melakukan aktifitas diluar rumah dibandingkan perempuan, sehingga kemungkinan terjadinya penyebab kematian lebih banyak pada laki-laki. 74

73

Gambar 7.1 Perbandingan Angka Harapan Hidup Laki-laki Dan Perempuan, Tahun 2012

Perempuan; ; 73,02

72

L + P; ; 70,99

71 70

Laki-laki; ; 69,06

69 68 67 Laki-laki

32

Perempuan

L+P



BAB VIII KETENAGAKERJAAN Dalam UUD 1945 dinyatakan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Dari pernyataan tersebut terkandung makna bahwa perempuan dan laki-laki mempunyai kedudukan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Jadi, perlakuan perlakuan terhadap perempuan dan laki-laki untuk memperoleh pekerjaan, terbuka untuk semua lapangan, jenis dan status pekerjaan serta mendapat imbalan yang sama. Namun dalam kenyataannya apa yang digariskan dalam undang-undang dasar tersebut belum berjalan dengan semestinya. Kesempatan memperoleh pekerjaan disektor-sektor tertentu antara perempuan dan laki-laki masih timpang dan imbalan yang diterima juga tidak sama. Kondisi tersebut masih ditambah lagi dengan adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam menduduki jabatan, baik ditingkat pemerintahan maupun swasta, laki-laki cenderung mempunyai kesempatan yang lebih terbuka dibandingkan perempuan. 8.1 Penggunaan Waktu Terbanyak Penggunaan waktu terbanyak dalam kegiatan sehari-hari akan memberikan gambaran mengenai peran laki-laki dan perempuan dalam kegiatan ekonomi dan juga proporsi penghasilan dalam keluarga. Disamping itu penggunaan waktu terbanyak juga dapat digunakan untuk mengetahui peran antara laki-laki dan perempuan dalam rumahtangga.

Dalam konsep

ketenagakerjaan penduduk dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu Angkatan Kerja (AK) dan Bukan Angkatan Kerja (BAK). Tabel 8.1 Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Dilihat Dari Penggunaan Waktu Terbanyak Dalam Seminggu Yang Lalu Menurut Jenis Kelamin, Tahun 2012. Laki-laki

Uraian

(1)

Perempuan

Jumlah

Persen

Jumlah

Persen

(2)

(3)

(4)

(5)


33


Angkatan Kerja

602.290

82.84

372,620

50.72

- Bekerja

576.624

95.74

347,470

93.25

25.666

4.26

25,150

6.75

124.796 69.272 10.591 44.933

17.16 55.51 8.49 36.01

361,980 61,740 273,882 26,358

49.28 17.06 75.66 7.28

727.086

100,00

734.600

100,00

- Pengangguran Bukan Angkatan Kerja - Sekolah - Mengurus Rumahtangga - Lainnya

Jumlah Sumber : Sakernas Tahun 2012.

Dari tabel 8.1 terlihat bahwa kegiatan terbanyak yang dilakukan oleh penduduk usia 15 tahun keatas untuk laki-laki sebagian besar yaitu sekitar 82.84 persen masuk dalam kelompok angkatan kerja dan sekitar 17.16 persen masuk dalam kelompok bukan angkatan kerja sedangkan penduduk perempuan yang masuk kelompok angkatan kerja sekitar 50.72 persen dan yang masuk dalam kelompok bukan angkatan kerja sekitar 49.28 persen. Kondisi ini memberikan gambaran betapa besarnya perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal kegiatan ekonomi. Laki-laki secara nyata banyak yang terlibat dalam akses pemenuhan kebutuhan ekonomi rumahtangga sedangkan perempuan benyak terlibat dalam hal pengurusan rumahtangga. Dalam hal pengurusan rumahtangga (tabel 8.1) terlihat bahwa wanita yang banyak mengurus rumahtangga yaitu sekitar 75.66 persen sedangkan laki-laki sekitar 8.49 persen. Kondisi ini sedikit banyak membuktikan adanya anggapan bahwa tugas laki-laki adalah mencari nafkah sedangkan perempuan adalah mengurus rumahtangga/mengasuh anak. Walaupun perempuan bekerja sering kali dinilai dengan anggapan bahwa perempuan bekerja hanya untuk menambah penghasilan. Jika kondisi ini terus terjadi yang dikawatirkan akan muncul proses Marjinalisasi yaitu suatu proses peminggiran kelompok tertentu akibat adanya perbedaan jenis kelamin. Kenyataan seperti ini tentunya menunjukkan adanya ketimpangan Gender. Padahal seharusnya dalam konteks pemberdayaan Gender tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal bekerja dan mengurus rumahtangga. 34

Dengan semakin tingginya



persentase laki-laki yang bekerja tentunya juga semakin besar pula sumbangan yang diberikan (porsi pendapatan) terhadap penghasilan keluarga. Tabel 8.2 Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Menurut TPAK, TPT, TKK Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2012.

Uraian (1)

Laki-laki (2)

Perempuan

Laki-laki dan Perempuan

(3)

(4)

TPAK

82,84

50,72

66,7

TKK

95,74

93,25

94,79

TPT

4,26

6,75

5,21

Sumber : Sakernas Tahun 2012.

Masalah ketenaga kerjaan yang banyak menjadi perhatian adalah pengangguran. Dari penduduk yang masuk dalam kelompok angkatan kerja jumlah absolut penggangguran antara laki-laki dan perempuan ternyata lebih banyak laki-laki. Namun kalau dilihat secara persentase dan Tingkat penggangguran terbuka (TPT) penduduk perempuan penganggurannya lebih tinggi dari pada laki-laki. Tingkat pengangguran terbuka laki-laki adalah sebesar 4.26 persen sedangkan perempuan tingkat pengangguran terbukanya adalah sebesar 6.75 persen. 8.2. Lapangan Pekerjaan Lapangan pekerjaan merupakan tempat bekerjanya seseorang yang menggambarkan jenis/bidang pekerjaan. Dalam pembahasan ini lapangan pekerjaan yang dimaksud adalah lapangan pekerjaan yang utama. Apabila seseorang mempunyai lebih satu jenis pekerjaan maka yang dimasukan adalah yang utama. Lapangan pekerjaan yang utama ditentukan berdasarkan jenis pekerjaan yang menghabiskan waktu terbanyak menghasilkan pendapatan paling besar.


35


Tabel 8.3 Persentase Penduduk Yang Bekerja Menurut Jenis Kelamin dan Sektor Lapangan Pekerjaan Yang Utama Di Kabupaten Sidoarjo, Tahun 2012. No.

Jenis Lapangan Pekerjaan

Laki-laki

Perempuan

Jumlah

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan & Perikanan

6.74

3,17

5,40

2

Industri

35.59

39,54

37,07

3

Konstruksi

11.18

1,58

7,57

4 5

Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi

18.47

31,23

23,26

8.94

1,43

6,12

6

Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi Lmbg Keuangan, Real Estate, Ush Persewaan & Jasa Perusahaan

4.82

2,06

3,78

7

Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan

14.26

21,00

16,79

100.00

100.00

100.00

Jumlah Sumber : Sakernas Tahun 2012.

Dengan mengetahui jenis lapangan pekerjaan yang ditekuni penduduk suatu wilayah, kita dapat mengetahui kegiatan ekonomi wilayah tersebut. Misalnya suatu wilayah banyak penduduknya yang bekerja pada sektor pertanian maka dapat diketahui daerah tersebut merupakan daerah agraris dan jika banyak penduduknya yang bekerja disektor industri maka daerah tersebut merupakan daerah sentra industri. Dengan demikian kita juga dapat mengetahui potensi ekonomi wilayah tersebut. Tabel 8.3 memperkirakan Lapangan pekerjaan penduduk Sidoarjo yang sebagian besar pada sektor industri, yaitu sekitar 37.07 persen kemudian sektor perdagangan sekitar 23.26 persen dan yang ketiga sektor jasa-jasa sekitar 16.79 persen. Namun kalau dilihat menurut jenis kelamin terlihat adanya perbedaan penduduk laki-laki yang sebagian besar bekerja pada sektor industri sebesar 35.59 persen sedangkan perempuan juga yang bekerja pada sektor industri sebesar 39.54 persen.

36



8.3 Status Kedudukan Dalam Pekerjaan Status kedudukan dalam pekerjaan memberikan gambaran tentang kemampuan serta posisi dalam bidang pekerjaan tersebut. Seseorang yang berkedudukan sebagai pengusaha tentu berbeda dengan karyawan dan juga mereka yang berstatus sebagai pekerja dibayar juga akan berbeda dengan mereka yang berstatus pekerja tak dibayar. Pada akhirnya status kedudukan dalam pekerjaan akan mencerminkan kewenangan dalam pengambilan keputusan dan juga dapat memberikan gambaran besaran pendapatan. Dari tabel 8.4 terlihat, bahwa dalam bekerja status kedudukan dalam pekerjaan laki-laki lebih baik dari pada perempuan. Hal ini terlihat dari tingginya presentase laki-laki yang berstatus sebagai pengusaha jika dibandingkan perempuan. Kondisi ini terlihat dari jumlah persentase penduduk yang bekerja dengan status berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar. Dari kelompok ini 75.16 persen ditempati oleh laki-laki. Sedangkan pada kelompok pekerja keluarga atau pekerja tak dibayar perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki yaitu perempuan sekitar 87.53 persen sedangkan laki-laki hanya 12.47 persen. Tabel 8.4 Persentase Status Kedudukan Dalam Pekerjaan Penduduk Menurut Jenis Kelamin, Tahun 2012.

No.

Status Kedudukan Dalam Pekerjaan

Laki-Laki

Perempuan

Total

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

Berusaha Sendiri

2

Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/ Tidak Dibayar Berusaha Dibantu Buruh Tetap/Dibayar

57,97

42,03

100,00

67,72

32,28

100,00

75,16

24,84

100,00

Buruh/Karyawan / Pegawai

63,86

36,14

100,00

5

Pekerja Bebas Pertanian

73,26

26,74

100,00

6

Pekerja Bebas Di Non Pertanian

87,48

12,52

100,00

7

Pekerja Tidak Dibayar

12,47

87,53

100,00

3 4

8.4 Jumlah Jam Kerja Jumlah jam kerja disini diukur dalam rata-rata satu minggu. Jumlah jam kerja perminggu dapat digunakan sebagai indikator produktivitas tenaga kerja. Jumlah jam kerja bisa dihubungkan Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013

37


dengan pendapatan/upah yang diterima, walaupun kenyataannya tak demikian karena adanya pengaruh-pengaruh seperti faktor pendidikan, jenis pekerjaan dan lapangan pekerjaan yang dikerjakan. Struktur penduduk yang bekerja di Kabupaten Sidoarjo menurut jam kerja dapat dijadikan sebagai salah satu indikator untuk melihat tingkat produktifitas pekerja di Kabupaten Sidoarjo. Semakin besar persentase tenaga kerja yang bekerja diatas jam kerja normal (35 jam keatas dalam seminggu) maka semakin tinggi tingkat produktifitas tenaga kerja tersebut. Secara umum tenaga kerja menurut jumlah jam kerja dikelompokkan menjadi dua, yaitu: 1.

Kurang dari 35 jam dalam seminggu yang sering dikenal sebagai pekerja tidak penuh atau pengangguran terselubung.

2.

Lebih dari 35 jam kerja dalam seminggu atau disebut sebagai pekerja penuh. Tabel 8.5 Perentase Jumlah Jam Kerja Perminggu Antara Laki-Laki dan Perempuan, Tahun 2012. Laki-Laki

Perempuan

(3)

(4)

Laki-laki dan Perempuan (5)

0.87 0.81

0.69 3

0.80 1.63

16 – 34 Jam

8.17

13.21

10.06

4

35 - 44 Jam

24.28

31.98

27.18

5

45 - 59 Jam

56.12

43.3

51.31

6

≥ 60 Jam

9.75

7.82

9.02

No.

Jumlah Jam Kerja Per Minggu

(1) 1 2

(2) Sementara Tidak Bekerja ≤ 15 Jam

3

Jumlah

100.00

100.00

100.00

Dari tabel 8.5 terlihat bahwa pada umumnya penduduk Kabupaten Sidoarjo bekerja diatas jam kerja normal yaitu dalam seminggu bekerja lebih dari 35 jam seminggu. Secara umum jumlah penduduk yang bekerja diatas jam kerja normal sebanyak 87.51 persen, begitu juga jika dilihat menurut jenis kelamin. Penduduk laki-laki dan perempuan sebagian besar bekerja lebih dari jam kerja normal yaitu seminggu bekerja antara 45 - 49 jam. Kalau dalam satu minggu hari kerja selama 6 hari maka dalam sehari rata-rata penduduk bekerja sekitar 7 hingga 9 jam. 38



BAB IX SEKTOR PUBLIK Dewasa ini pandangan terhadap kaum perempuan banyak mengalami pergeseran. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan semakin banyaknya perempuan yang ikut dalam menentukan arah dan gerak dari pembangunan bangsa. Perempuan hadir tidak hanya pada lembaga legislatif tetapi juga pada lembaga eksekutif dan yudikatif serta pada jabatan kenegaraan. Fenomena ini terlihat hampir diseluruh daerah, tidak hanya di pusat tetapi juga didaerah bahkan presiden, gubernur dan bupati/walikota pernah/ada yang dijabat oleh perempuan. 9.1 Legislatif Pemilu Legislatif 2011 merupakan Pemilu Legislatif pertama yang mensyaratkan adanya sejumlah calon legislatif dari kalangan perempuan. Dalam Pemilu kali ini setiap partai politik di wajibkan didalam usulan daftar nama calon legislatif 30 persen calon tersebut berjenis kelamin perempuan. Tentunya hal ini menunjukkan komitmen bersama tentang penyetaraan Gender. Dalam Pemilu Legsilatif 2011 yang lalu dari 38 Partai peserta pemilu yang ada di Kabupaten Sidoarjo, 2 partai tidak mengusulkan calon DPRD sedangkan 36 mengusulkan. Dari 36 partai yang mengusulkan calon DPRD tersebut 20 partai diantaranya mengusulkan calon dari kalangan perempuan diatas 30 persen. Secara umum calon DPRD Kabupaten Sidoarjo tahun 2011 sebanyak 800 orang, dari jumlah tersebut sebanyak 252 orang atau 31.50 persen merupakan calon perempuan. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel 9.1 Tabel 9.1 Jumlah Calon Legislatif DPRD Kabupaten Sidoarjo Menurut Jenis Kelamin Berdasar Partai Peserta Pemilu Legislatif Tahun 2011.

(3)

Calon Legislatif Perempuan (4)

(5)

Persentase Calon Perempuan (6)

1

Hanura

35

16

51

31,37

2

Karya Peduli bangsa

5

1

6

16,67

3

Pengusaha dan Pekerja Indonesia

5

2

7

28,57

4

Peduli Rakyat Nasional

7

2

9

22,22

5

Gerakan Indonesia Raya

17

13

30

43,33

6

Barisan Nasional

4

1

5

20,00

7

Keadilan dan Persatuan Indonesia

10

8

18

44,44

8

Keadilan Sejahtera

34

18

52

34,62

No.

Partai Peserta Pemilu 2011

(1)

(2)


Laki-laki

Jumlah

39

Badan Pusat Statistik (BPS) - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sidoarjo 9

Amanat Nasional

33

16

49

10

Perjuangan Indonesia Baru

0

0

0

0,00

11

Kedaulatan

18

7

25

28,00

12

Persatuan Daerah

5

1

6

16,67

13

Kebangkitan Bangsa

43

12

55

21,82

14

Pemuda Indonesia

13

4

17

23,53

15

Nasional Indonesia Marhaenisme

4

3

7

42,86

16

Demokrasi Pembaruan

22

6

28

21,43

17

Karya Perjuangan

4

3

7

42,86

18

Matahari Bangsa

7

5

12

41,67

19

Penegak Demokrasi Indonesia

4

3

7

42,86

20

Demokrasi Kebangsaan

5

4

9

44,44

21

Republik Nusantara

7

5

12

41,67

22

Pelopor

0

0

0

0,00

23

Golongan Karya

22

9

31

29,03

24

Persatuan Pembangunan

17

8

25

32,00

25

Damai Sejahtera

18

10

28

35,71

26

Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia

12

7

19

36,84

27

Bulan Bintang

17

6

23

26,09

28

Demokrasi Indonesia Perjuangan

37

11

48

22,92

29

Bintang Reformasi

21

13

34

38,24

30

Patriot

20

10

30

33,33

31

Demokrat

36

18

54

33,33

32

Kasih Demokrasi Indonesia

8

7

15

46,67

33

Indonesia Sejahtera

4

1

5

20,00

34

Kebangkitan Nasional Ulama

29

15

44

34,09

35

Merdeka

5

3

8

37,50

36

Persatuian nahdatul Ummah Indonesia

7

2

9

22,22

37

Sarikat Indonesia

3

1

4

25,00

38

Buruh

10

1

11

9,09

548

252

800

31.50

Jumlah

32,65

Dari sejumlah calon DPRD tersebut yang terpilih adalah sebanyak 50 calon. Dengan komposisi laki-laki sebanyak 43 orang (86 persen) dan perempuan 7 orang (14 persen). Namun seiring perjalanan waktu terjadi pergantian sehingga pada tahun 2012 komposisi laki-laki sebanyak 42 orang (84 persen) dan perempuan 8 orang (16 persen). Jumlah anggota DPRD menurut jenis kelamin dan asal partai dapat dilihat pada tabel 9.2.

No. (1) 40

Tabel 9.2 Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo Menurut Jenis Kalmin Dan Asal Partai, Tahun 2012. Anggota Legislatif Partai Peserta Pemilu 2011 PeremLaki-laki Jumlah puan (2) (3) (4) (5) Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013


1 2 3 4 5 6 7 8 9

Partai Demokrat Partai Kebangkitan Bangsa Partai Amanat Nasional Partai Demokrasi Indonesia Perjuanagan Partai Golongan Karya Partai Keadilan Sejahtera Partai Hati Nurani Rakyat Partai Gerakan Indonesia Raya Partai Kebangkitan Nasioanal Ulama

8 9 7 7 3 3 3 1 1

3 1 1 0 1 0 0 1 1

11 10 8 7 4 3 3 2 2

Jumlah

42

8

50

Walaupun jumlah anggota DPRD perempuan di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2012 ini masih jauh dibandingkan dengan laki-laki, namun jika kita lihat pada tahun-tahun sebelumnya menunjukkan peningkatan yang baik. Pada pemilu sebelumnya jumlah anggota DPRD dari perempuan antara 2 dan 4 persen, sedangkan pada tahun 2012 ini sebanyak 16 persen. Tabel 9.3 Komposisi Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo Tahun 1995 – 2012. Tahun

Laki-Laki

Perempuan

Jumlah

Persentase

Jumlah

Persentase

(1) 1995

(2) 44

(3) 97.78

(4) 1

(5) 2.22

1999

43

95.56

2

4.44

2005

44

97.78

1

2.22

2010

43

86.00

7

14.00

2011

42

84.00

8

16.00

2012

42

84.00

8

16.00

9.2 Perempuan Dan Laki-Laki Pegawai Negeri Sipil Dengan semakin gencarnya dilaksanakan program kesetaraan Gender dan seiring dengan semakin meningkatnya pendidikan perempuan, maka semakin banyak bidang pekerjaan yang bisa dimasuki oleh kaum perempuan. Salah satu bidang tersebut adalah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sebelum program kesetaraan Gender berkembang, dulu sangat Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013

41


sedikit dan jarang perempuan yang bisa menduduki jabatan tertentu, namun sekarang banyak perempuan yang sudah mendapatkan tempat atau kedudukan. Pada saat ini dilingkungan Pemkab Sidoarjo perempuan sudah banyak yang menduduki jabatan struktural dan juga beberapa diantaranya telah menjadi pimpinan suatu instansi dan juga menjadi Camat. Tabel 9.4 Jumlah PNS Dilingkungan Pemkab Sidoarjo Berdasarkan Golongan Menurut Jenis Kelamin, Tahun 2012. Jumlah

Persentase

Golongan

(1)

Laki-Laki

Perempuan

Laki-Laki

Perempuan

(2)

(3)

(4)

(5)

I

798

22

97.32

2.68

II

1868

1942

49.03

50.97

III

2181

2791

43.87

56.13

IV

2070

3533

36.94

63.06

2012

6,917

8,288

45.49

54.51

2011

7,186

8,472

47.26

55.72

2010

7,560

8,554

48.28

54.63

Sumber : Sidoarjo Dalam Angka Tahun 2012.

Pada tahun 2012 jumlah PNS dilingkungan Pemkab Sidoarjo keseluruhan adalah sebanyak 15.205 personil, kalau dilihat menurut jenis kelamin sebagian besar adalah perempuan yaitu sekitar 54.51 persen sedangkan laki-laki sekitar 45.49 persen. Kalau dilihat per golongan maka kelihatan bahwa perempuan cenderung mempunyai golongan kepangkatan yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki, hanya untuk golongan I persentase laki-laki lebih tinggi namun untuk golongan II, III dan IV persentase perempuan lebih tinggi. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa PNS perempuan di lingkungan Pemkab Sidoarjo secara umum mempunyai kepangkatan yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki. 42



Dilihat dari tingkat pendidikan, PNS dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo menurut jenis kelamin pada tahun 2012 terlihat bahwa tingkat pendidikan PNS laki-laki pada sekolah setingkat SLTA kebawah lebih banyak dibandingkan perempuan sedangkan PNS yang berpendidikan Akademi sampai Perguruan Tinggi secara umum justru lebih banyak perempuan. Untuk PNS yang berpendidikan akademi keatas laki-laki sekitar 60.00 persen dan perempuan sebesar 83.52 persen . Namun khusus untuk PNS yang berpendidikan S2 laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan. Namun demikian secara umum PNS perempuan dilingkungan Pemerintah Sidoarjo secara kepangkatan dan pendidikan lebih tinggi dibandingkan laki-laki (dilihat tabel 9.5).


43


Tabel 9.5 Jumlah PNS Dilingkungan Pemkab Sidoarjo Berdasarkan Tingkat Pendidikan Menurut Jenis Kelamin, Tahun 2012. Jumlah

Tingkat Pendidikan

Persentase

Laki-Laki

Perempuan

Laki-Laki

Perempuan

(2)

(3)

(4)

(5)

SD

343

8

97.72

2.28

SLTP

580

34

94.46

5.54

SLTA

1844

1324

58.21

41.79

Diploma

755

2067

26.75

73.25

S1

2986

4562

39.56

60.44

S2

408

293

58.20

41.80

S3

1

0

100.00

0.00

6917

8288

45.49

54.51

(1)

Jumlah

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah (BKD)

9.3 Jabatan Dalam Pemerintahan Jabatan dalam suatu pemerintahan merupakan posisi yang sangat strategis karena pemegang jabatan akan sangat berperan dalam menentukan arah dan kebijakan serta dalam pengambilan keputusan. Dalam hal menduduki jabatan, tingkat pendidikan dan golongan seorang PNS tentunya akan menjadi daya saing, karena untuk menempati suatu posisi atau jabatan tentunya harus memenuhi pangkat dan golongan yang disyaratkan serta tingkat pendidikan akan sangat menunjang. Tabel 9.6 Jenis Jabatan Dilingkungan Pemkab Sidoarjo Berdasarkan Jenis Kelamin, Tahun 2012. Jenis Jabatan Laki-laki Perempuan (1) Bupati 44

(2) 1

(3) -

Jumlah (4) 1



Wakil Bupati

1

-

1

Pejabat Eselon II

28

3

31

Pejabat Eselon III

111

35

146

Pejabat Eselon IV

405

175

580

544 (71.86%) 546

213 (28.14 %) 244

757

2012 2011

790

Sumber : BKD Sidoarjo 2012

Secara umum menurut tingkat pendidikan, pangkat dan golongan PNS perempuan di lingkungan Pemkab Sidoarjo lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Namun dari komposisi pemegang jabatan PNS yang ada di lingkungan Pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo, maka akan kelihatan adanya perbedaan yang cukup tinggi antara laki-laki dan perempuan. Pada tahun 2012 jumlah pemegang jabatan yang ada di Pemkab Sidoarjo ada sebanyak 757 orang, dari jumlah tersebut yang diduduki oleh laki-laki sebanyak 544 orang (71.86 persen) sedangkan yang diduduki oleh perempuan sebanyak 213 orang (28.14 persen). Lebih jelasnya dapat dlihat pada tabel 9.6. Perbandingan jumlah jabatan yang diduduki oleh laki-laki dan perempuan dilingkungan Pemkab Sidoarjo kelihatannya belum berimbang bila dibandingkan dengan jumlah PNS yang ada. Seperti yang terlihat pada gambar 9.2 jumlah PNS


45


Gambar 9.2 Perbandingan Persentase Jumlah PNS, Berdasarkan Golongan Dan Jabatan Dilingkungan Pemda Sidoarjo Menurut Jenis Kelamin, Tahun 2012

80,00 70,00

71,86

50,00

59,41

40,59

20,00

54,11

30,00

45,89

40,00

28,14

60,00

10,00 0,00 Jml. PNS

Gol III & IV Laki-Laki

Pemegang Jabatan

Perempuan

menurut golongan III dan IV lebih banyak perempuan dibandingkan laki-laki, tetapi kalau dilihat yang menduduki jabatan justru banyak laki-laki dibandingkan perempuan dan persentasenya sangat signifikan. Tentunya hal ini menjadikan bahan renungan khususnya bagi PNS perempuan di lingkungan Pemkab Sidoarjo untuk lebih meningkatkan kompetensinya.

46



BAB X INDEK PEMBANGUNAN GENDER DAN INDEK PEMBERDAYAAN GENDER 10.1 Indek Pembangunan Gender (IPJ) Pada dasarnya hakekat pembangunan ditujukan untuk kesejahteraan seluruh penduduk dengan tidak membedakan suku, agama, asal maupun jenis kelamin. Ditengarai pembangunan yang dilaksanakan disegala bidang lebih banyak menguntungkan laki-laki. Tentunya untuk menjawab hal itu tidak mudah, perlu adanya kajian yang mendalam terhadap keseluruhan aspek pembangunan. Tabel 10.1 Indikator Pembangunan Gender Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 dan Proyeksi Tahun 2013 2012 *) Komponen (1)

Perempuan (2)

Proyeksi 2013

(3)

Perempuan (4)

Lakilaki (5)

Laki-laki

1

Proporsi penduduk

0.4985

0.5015

0.5003

0.4997

2

Angka Harapan Hidup (eo/Tahun)

73.02

69.06

73.17

69.20

3 4

Angka Melek Huruf (%) Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)

96.30 9.42

96.16 10.44

96.46 9.77

99.33 10.96

5

Proporsi Sumbangan Pendapatan (Penduduk Aktif Secara Ekonomi)

38.22

61.78

37.88

62.11

IPJ

67.89

68.08

Keterangan = *) Angka Diperbaiki

Salah satu cara untuk mengetahui adanya diskriminasi antara laki-laki dan perempuan, yaitu menilai Indek Pembangunan Gender (IPJ) dengan mempertimbangkan Indek Pembangunan Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013

47


Manusia (IPM). IPM mengukur rata-rata pencapaian pembangunan secara umum sehingga perbedaan tingkat pencapaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan tidak terlihat. Indeks Pembangunan Gender (IPJ) atau Gender Development Index (GDI) merupakan indeks komposit yang dibangun dari beberapa variabel untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia dengan memperhatikan disparitas Gender, pada dasarnya hampir sama dengan IPM tetapi disesuaikan dengan memasukkan disparitas tingkat pencapaian antara perempuan dan laki-laki. Dengan demikian jika nilai IPJ lebih rendah dari nilai IPM maka terjadi ketimpangan Gender. Dari hasil penghitungan Indeks Pembangunan Gender tahun 2012 ini didapatkan IPJ Kabupaten Sidoarjo adalah sebesar 67.89. Sedangkan proyeksi di tahunn 2013, IPJ Kabupaten Sidoarjo sekitar 68.08 (tabel 10.1).

Kalau dibandingkan dengan IPJ pada tahun-tahun

sebelumnya mulai tahun 2007 hingga tahun 2013 IPJ di Kabupaten Sidoarjo menunjukan tren kearah peningkatan, seperti yang terlihat pada gambar 10.1. Gambar 10.1 Perkembangan IPJ Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 - Proyeksi Tahun 2012 & 2013 68,50

67,89

68,00 67,23

67,50 67,00

66,62

66,50

66,00 65,50

68,08

65,74

66

65,40

65,00

64,50 64,00

2007*)

2008*)

2009*)

2010*)

2011*)

2012*)

2013 **)

10.2 Indek Pemberdayaan Gender (IDJ) Indek Pemberdayaan Gender (IDJ) atau Gender Empowerment Measurenment (GEM) merupakan ukuran komposit yang dapat digunakan untuk mengkaji sejauh mana persamaan 48



peranan perempuan dalam proses pengambilan keputusan serta kontribusi dalam aspek ekonomi maupun sosial. Persamaan dalam peranan bagi perempuan memiliki arti penting tidak hanya sekedar dalam persamaan status dan kedudukan, tetapi lebih pada soal pemberdayaan. Dalam pengertian yang lebih luas, pemberdayaan sudah mencakup adanya upaya peningkatan kapabilitas perempuan untuk berperan serta dalam berbagai bentuk pengambilan keputusan serta memiliki kesempatan dalam kegiatan ekonomi. Tabel 10.2 Indek Pemberdayaan Gender Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 dan Proyeksi Tahun 2013 2012 *) Komponen (1)

Perempuan (2)

Proyeksi 2013

(3)

Perempuan (4)

Lakilaki (5)

Laki-laki

1.

Proporsi penduduk

0.4985

0.5015

0.5003

0.4997

2

Keterwakilan diparlemen (%)

16.00

84.00

16.00

84.00

3

Proporsi dari manager, staff 42.78

57.13

44.68

55.32

38.22

61.78

37.88

62.12

administrasi, pekerja profesional dan teknisi (%) 4

Proporsi Angkatan Kerja (Persentase Penduduk Aktif Dalam Kegiatan Ekonomi) IDJ

63.40

64.14

Keterangan = *) Angka diperbaiki

Indek Pemberdayaan Gender (IDJ) penghitungannya hampir sama , namun ada dua komponen yang berbeda yaitu keterwakilan di parlemen dan proporsi jabatan pekerja (manager, administrasi, pekerja profesional dan teknisi) sedangkan satu komponen lainnya sama yaitu distribusi pendapatan. Dari hasil penghitungan IDJ tahun 2012 ini didapatkan IDJ Kabupaten Sidoarjo adalah sebesar 63.40, jika dibandingkan dengan IDJ tahun 2011 mengalami peningkatan


49


yang cukup yaitu sekitar 0.74 poin. Sedangkan proyeksi pada tahun 2013, IDJ Kabupaten Sidoarjo sebesar 64.14 (lihat tabel 10.2). Peningkatan IDJ di Kabupaten Sidoarjo ini yang paling mempengaruhi adalah keterwakilan perempuan di Parlemen. Pada tahun-tahun sebelumnya keterwakilan perempuan di Parlemen sekitar 2 persen dan semenjak ada Pileg 2011 menjadi 14 persen. Hal ini dikarenakan jumlah perempuan yang duduk di kursi dewan meningkat. Dari gambar 10.2 terlihat bahwa mulai tahun 2011 IDJ di Kabupaten Sidoarjo menunjukkan tren kearah peningkatan.

Gambar 10.2 Perkembangan IDJ Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 - Proyeksi Tahun 2012 & 2013 70,00

63,68

63,21

63,40

64,14

2010*)

2011*)

2012 *)

2013 **)

60,00

50,00

47,70

47,88

48,13

2007*)

2008*)

2009*)

40,00 30,00

20,00 10,00 0,00

50



BAB XI PENUTUP 11.1 Kesimpulan Berdasarkan uraian dan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo tahun 2012 sebesar 1.981.096 jiwa yang terdiri dari 993.572 laki-laki dan 987.524 perempuan dengan sex ratio 100,61. 2. Indeks Pembangunan Gender (IPJ) di Kabupaten Sidoarjo tahun 2012 sebesar 67,89. 3. Pada tahun 2012 Komponen IPJ di bidang kesehatan yaitu angka harapan hidup untuk laki–laki sebesar 69,06 tahun sedangkan perempuan 73,02 tahun. 4. Pada tahun 2012 komponen IPJ di bidang pendidikan yaitu angka melek huruf untuk lakilaki sebesar 99.16 persen dan perempuan sebesar 96,30 persen, sedangkan untuk ratarata lama sekolah untuk laki-laki sebesar 10,44 tahun dan perempuan sebesar 9,42 tahun. 5. Komponen IPJ dibidang ekonomi dari segi sumbangan pendapatan untuk laki-laki sebesar 61,78 persen dan perempuan sebesar 38,22 persen. 6. Proyeksi IPJ tahun 2013 adalah sebesar 68,08. 7. IDJ Kabupaten Sidoarjo tahun 2012 adalah sebesar 63,40 dan proyeksi di tahun 2013 sebesar 64,14. 11.2 Saran-Saran Adapun saran untuk lebih meningkatkan IPJ dan IDJ di Kabupaten Sidoarjo adalah: 1. Arah dan kebijakan program pembangunan yang berimbang pada kesataraan Gender harus lebih dipertajam. 2. Lebih memberikan peluang yang sama bagi laki-laki maupun perempuan untuk aktif secara ekonomi maupun dalam menduduki jabatan. 3. Komponen IPJ dan IDJ yang masih memungkinkan untuk ditingkatkan lebih tinggi lagi adalah dibidang pendidikan (angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah) serta


51


dibidang ketenagakerjaan (proporsi sumbangan pendapatan dan peluang menduduki jabatan).

52




53

Badan Pusat Statistik (BPS) - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sidoarjo

Recommend Documents