Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
KABUPATEN MUSI BANYUASIN 2015
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN Jl. Kolonel Wahid Udin No. 258 Sekayu Telpon/Fax (0714) 321142 – 321104 Kode Pos 30711
KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2015 dapat diselesaikan. Penyusunan LAKIP merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden RI No. 7 Tahun 1999 mengamanatkan seluruh jajaran Pemerintah diwajibkan menyampaikan Laporan Kinerja Pemerintahan setiap tahun anggaran. Laporan ini dimaksudkan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) serta mewujudkan good governance. Sehubungan dengan hal tersebut, penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2015 merupakan wujud nyata pertanggungjawaban atas kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan dalam tahun anggaran 2015 selain sebagai wujud pertanggungjawaban,
penyusunan
LAKIP
ini
bertujuan
untuk
memenuhi
azaz
keterbukaan, profesionalisme, proporsionalitas dan akuntabilitas penyelenggaraan keuangan daerah. Dalam penyusunan LAKIP ini dimungkinkan masih terdapat kekurangan atau kelemahan-kelemahan. Oleh karena itu, di masa yang akan datang senantiasa diupayakan untuk lebih meningkatkan kualitas pelaporan ini, baik menyangkut teknis penulisan maupun dalam penyajian materi LAKIP secara lebih baik. Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan penyusunan LAKIP ini, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya.
Sekayu,
Februari 2016
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
Ir. AKMAL EDY PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19580205 198101 1 002
i
EXECUTIVE SUMMARY Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 22 Tahun 2000, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Musi Banyuasin adalah lembaga pemerintah daerah yang berkedudukan dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Musi Banyuasin, selanjutnya sebagai pelaksanaan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi BAPPEDA Kabupaten Musi Banyuasin, yang menjabarkan lebih lanjut mengenai kedudukan, tugas pokok dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja BAPPEDA Kabupaten Musi Banyuasin. Analisis
atas
capaian
kinerja
terhadap
rencana
kinerja
ini
akan
memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2015 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcomes atau minimal outputs dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan dan juga terdapat beberapa permasalahan dalam penyusunan Lakip Tahun 2015. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, beberapa upaya yang ditempuh antara lain : 1.
Optimalisasi kinerja aparat perencana dan mendorong motivasi kerja guna mendukung setiap pencapaian program dan kegiatan;
2.
Peningkatan kualitas sarana dan prasarana guna meningkatkan kinerja dan kenyamanan lingkungan kerja aparatur;
3.
Meningkatkan Intensitas koordinasi internal antar bidang dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan;
4.
Memantapkan penetapan prioritas program dan kegiatan sesuai dengan
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ........................................................................................
i
EXECUTIVE SUMMARY ..................................................................................
ii
BAB I
..........................................
1
A. LATAR BELAKANG ..................................................................
1
B. TUGAS DAN FUNGSI ...............................................................
1
C. STRUKTUR ORGANISASI .........................................................
2
D. SISTEMATIKA PENYAJIAN .......................................................
6
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ...................................
7
A. UMUM (RPJMD) ......................................................................
7
B. ARAH KEBIJAKAN ...................................................................
7
C. RENCANA STRATEGIS .............................................................
8
D. PERJANJIAN KINERJA .............................................................
9
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA ............................................................
11
BAB IV
PENUTUP ....................................................................................
28
BAB II
LAMPIRAN
PENDAHULUAN
BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Sesuai dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, dipandang perlu adanya pelaporan
akuntabilitas
kinerja
instansi
pemerintah
untuk
mengetahui
kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Maka
berdasarkan
melaksanakan
akuntabilitas
ketentuan kinerja
tersebut instansi
instansi pemerintah
pemerintah sebagai
wajib wujud
pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi pada setiap akhir tahun anggaran. Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah disampaikan kepada Presiden dan salinannya disampaikan kepada Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dengan menggunakan pedoman
penyusunan
sistem
akuntabilitas
kinerja.
Pedoman
ini
telah
disempurnakan dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2012
B. TUGAS DAN FUNGSI Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Musi Banyuasin merupakan lembaga unsur penunjang Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang dipimpin oleh seorang Kepala dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Musi Banyuasin. Pembentukan BAPPEDA Kabupaten Musi Banyuasin didasarkan pada Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Tugas pokok dan fungsi Bappeda dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2012 meliputi kedudukan, tugas pokok dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Bappeda Kab. Muba. Bappeda mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan daerah dan penilaian serta pengendalian atas pelaksanaannya. Untuk penyelenggaraan tugas pokok tersebut Bappeda mempunyai fungsi : a.
Pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, umum dan perlengkapan;
1
b.
Penyusunan rumusan dan penjabaran kebijakan teknis serta pelaksanaan operasional di bidang perencanaan pembangunan daerah;
c.
Perencanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan yang untuk merencanakan, mempersiapkan, mengelola, menelaah serta menyusun kebijakan teknis dan program dibidang perencanaan pembangunan daerah;
d.
Koordinasi yang meliputi segala usaha dan kegiatan guna mewujudkan program yang berkembang dengan peningkatan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah;
e.
Penyelesaian yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengawasan teknis atas pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah serta menurut ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
f.
Menyusun program – program jangka pendek, menengah dan panjang serta mengkoordinasikan
program – program lain atas usul perangkat daerah
lainnya; g.
Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama–sama dengan instansi terkait yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah;
h.
Melaksanakan koordinasi kerjasama pembangunan;
i.
Mengelola data informasi pembangunan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pihak-pihak lain;
j.
Melaksanakan, monitoring dan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan pembangunan dalam lingkup pemerintah daerah;
k.
Melaksanakan tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati.
C. STRUKTUR ORGANISASI Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 5 Tahun 2011, struktur organisasi Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin sebagai berikut : a. Kepala Badan b. Sekretariat, terdiri dari : 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian 2. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan 3. Subbagian Administrasi Pembangunan dan Keuangan c. Bidang Program Anggaran dan Data 1. Subbidang Perencanaan Program dan Anggaran 2. Subbidang Data dan Statistik d. Bidang Perekonomian 1. Subbidang Sumber Daya Alam 2
2. Subbidang Industri dan Perdagangan, Pengembangan Dunia Usaha dan Kerjasama Pembangunan e. Bidang Sosial Budaya 1. Subbidang Kesejahteraan Sosial dan Dikbud 2. Subbidang Pemerintahan dan Pedesaan f. Bidang Fisik, Sarana dan Prasarana 1. Subbidang Insfrastruktur 2. Subbidang Tata Ruang Dan lingkungan Hidup g. Bidang Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan 1. Subbidang Pengendalian Pembangunan 2. Subbidang Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan h.
Kelompok Jabatan Fungsional
Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin dapat dilihat sebagai berikut :
3
4
Jumlah Pegawai Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin Dalam Tahun 2015 Sebanyak 66 Orang
NO
JABATAN
JUMLAH PERSONIL
1
KEPALA BADAN
1
2
SEKRETARIS BADAN
1
3
Kasubbag Umum dan Sumber Daya Aparatur
1
4
Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan
1
5
Kasubbag Adm Pembangunan dan Keuangan
1
6
Staf
12
7
Kepala Bidang Fisik Sarana dan Prasarana
1
8
Kasubbid Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
1
9
Kasubbid Infrastruktur
1
10
Staf
8
11
Kepala Bidang Program Anggaran dan Data
1
12
Kasubbid Data dan Statistik
1
13
Kasubbid Perencanaa, Program dan Anggaran
1
14
Staf
7
15
Kepala Bidang Perekonomian
1
16
Kasubbid Indag, Pengembangan Dunia Usaha dan
1
Kerjasama Pembangunan 17
Kasubbid Sumber Daya ALam
1
18
Staf
8
19
Kepala Bidang Sosial Budaya
1
20
Kasubbid Kesejahteraan, Sosial, Pendidikan dan
1
Kebudayaan
5
21
Kasubbdi Pemerintahan dan Pedesaan
1
22
Staf
9
23
Kepala Bidang Evaluasi dan Pengendalian
1
Pembangunan 24
Kasubbid Pengendalian Pembangunan
1
25
Kasubbid Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan
1
26
Staf
8
JUMLAH
71
D. SISTEMATIKA PENYAJIAN Sistematikan Penyajian laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin meliputi : BAB I
:
Pendahuluan, yang berisi Latar Belakang, Tugas, Fungsi, Struktur Organisasidan Sistematika penyajian.
BAB II
:
Perencanaan dan Penyajian kerja terdiri dari Umum (RPJMD) RENSTRA, Arah Kebijakan, RKPD/Renja dan TAPKIN.
BAB III
:
Akuntabilitas Kinerja, yang berisi, Pencapaian Tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian IKU, Penjelasan memadai atas pencapaian Kinerja sampai dengan dua tahun berjalan dengan target 5 (lima) Tahunan yang direncanakan dan menjelaskan analisis pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis atau Akuntabilitas Keuangan Tahun 2015.
BAB IV
:
Penutup, Pengukuran Kinerja dan Pemecahan Masalah.
Lampiran
:
1. Lampiran Kertas Kerja Pengukuran Kinerja 2. Formulir Rencana Kinerja Tahunan 3. Formulir Pengukuran Kinerja
6
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. UMUM (RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH) Bappeda sebagai lembaga penunjang pemerintah dalam merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan daerah dan penilai serta pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan, harus profesional dalam perencanaan agar terwujud pembangunan yang efektif, efisien dan terpadu guna mencapai tujuan pembangunan lima tahunan. Fungsi pelayanan yang dilakukan Bappeda tidak langsung kepada masyarakat, namun dampak dalam aplikasi perencanaan pembangunan akan sangat luas dirasakan langsung oleh masyarakat, kesejahteraan masyarakat akan terwujud apabila rencana-rencana pembangunan disusun secara tepat, sistematis, terpadu dan berkesinambungan, Bappeda sebagai koordinator perencanaan pembangunan harus mampu secara teliti merumuskan program dan melakukan hubungan-hubungan dengan berbagai pihak baik itu legislatif, dunia usaha, perguruan tinggi, dan unsur masyarakat, serta Bappeda harus tanggap terhadap aspirasi
masyarakat,
kebijakan
pemerintah
dan
tanggap
terhadap
semua
perubahan.
B. ARAH KEBIJAKAN Arah kebijakan pembangunan untuk mewujudkan dan sasaran yang ditetapkan sebelumnya, maka di susun strategi pembangunan sebagai berikut :
“Pembangunan Daerah Berbasis Ekonomi Kerakyatan”
Untuk menjalankan tema tersebut maka ditetapkan prioritas pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2015 sebagai berikut : 1. Revitalisasi pertanian dan pembangunan pedesaan berbasis ekonomi kerakyatan. 2. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan, kesehatan dan sosial. 3. Peningkatan perekonomian daerah, melalui pemberdayaan UMKM, dan peningkatan Investasi; 4. Peningkatan
ketersediaan
dan
kualitas
Infrastruktur
daerah
dalam
mendukung percepatan pembangunan; 7
5. Meningkatkan kesempatan Kerja; 6. Peningkatan kapasitas daerah dan penegakan hukum.
C. RENCANA STRATEGIS Sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis BAPPEDA Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai Visi : Terwujudnya ” BAPPEDA PRIMA Menuju PERMATA MUBA 2017 ”
PRIMA mengandung makna memberi pelayanan maksimal dengan kemampuan yang maksimum. Sedangkan masing-masing huruf mempunyai makna yaitu : P = Profesional
:
Cepat dan tepat dalam pelayanan terhadap Pemangku Kepentingan (Stakeholder);
R = Responsif
:
Tanggap terhadap Aspirasi masyarakat, tanggap terhadap Kebijakan, tanggap terhadap Perubahan;
I = Inovatif
:
Mempunyai
terobosan-terobosan
perencanaan
pembangunan yang jauh ke depan; M = Manajerial
:
Mengkoordinasi
perencanaan,
pelaksanaan,
dan
pengendalian pembangunan secara optimal; A = Akuntabel
:
Terukur, dapat dipertanggungjawabkan, dan objektif.
Untuk maksud di atas dibutuhkan lembaga profesional dalam perencanaan Pembangunan
artinya
mampu
merumuskan
kebijakan
perencanaan
yang
applicable, tepat guna dan tepat sasaran yang didukung oleh aparatur perencana yang
berkualitas,
memiliki
ketrampilan
yang
tinggi,
berwawasan
luas,
bertanggungjawab, aspiratif mampu bekerja keras dan berdisiplin tinggi. Perencanaan terpadu yang berkualitas mengandung arti terintegrasinya antar sektor dan antar lembaga dalam proses perencanaan dan pembangunan serta melibatkan
semua
pelaku
pembangunan
yaitu
pihak
swasta,
komponen
masyarakat secara aktif dan positif. Sedangkan efektifitas dan efisiensi pembangunan, dimana rencana anggaran disusun secara efektif dan efisien sehingga pelaksanaan pembangunan dapat dilaksanakan, dikendalikan dengan tepat guna dan tepat waktu sesuai target yang ditetapkan. Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan dirumuskan 6 (enam) misi yaitu : 8
a.
Menciptakan perencanaan program pembangunan bidang Perekonomian, Sosial Budaya, dan Fisik Sarana Prasarana baik tahunan, jangka menengah dan jangka panjang yang berkualitas, terpadu, efisien, efektif, dinamis, berkelanjutan, dan aplikatif dalam kerangka penguatan ekonomi kerakyatan;
b.
Mewujudkan pengembangan wilayah yang berkwalitas dan terpadu;
c.
Meningkatnya kerjasama pembangunan yang sinergis;
d.
Mewujudkan ketersediaan data/informasi statistik yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi baik bidang Perekonomian, Sosial Budaya, dan Fisik Sarana Prasarana;
e.
Menciptakan monitoring evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan yang efektif dan efisien;
f.
Mewujudkan aparatur perencana yang handal dan professional serta Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung aparatur dengan konsep perkantoran modern.
D. PERJANJIAN KINERJA Peerjanjian kinerja Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin yaitu terlaksananya pengendalian pembangunan secara terpadu dan intensif. Sebagai unit organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Bappeda sangat perlu untuk menetapkan Dokumen Penetapan Kinerja Berdasarkan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 sebagai perwujudan komitmen instansi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan. Dalam menjalan seluruh program selama masa 5 Tahun perencanaan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai 16 Program/Kegiatan yang dikelompokkan dalam program prioritas sebagai berikut : 1.
Program Administrasi Perkantoran
2.
Program Sarana dan Prasarana Aparatur
3.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4.
Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5.
Program Perencanaan Tata Ruang
6.
Program Pengembangan Data dan Informasi
7.
Program Perencanaan pembangunan Ekonomi
8.
Program Perencanaan pembangunan Daerah
9.
Program Kerjasama Pembangunan
10. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 9
11. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar 12. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 13. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 14. Program Perencanaan Sosial Budaya
10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin selaku pengemban amanah masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Akuntabilitas Kinerja tahun 2015 Kabupaten Musi Banyuasin merupakan LAKIP dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Banyuasin periode 2012 – 2017 dan disusun berdasarkan kontribusi capaian kinerja setiap instansi yang ada dibawah Pemerintah
Kabupaten
Musi
Banyuasin.
Capaian
kinerja
suatu
instansi
menggambarkan capaian kinerja Pemerintah Daerah dalam suatu bidang/sektor tertentu. Proses penyusunan LAKIP Kabupaten Musi Banyuasin masih banyak mengalami hambatan. Hambatan utama yang dijumpai dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja tahun 2015 ini adalah kesulitan dalam pengumpulan data kinerja yang tersebar pada berbagai unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Musi Banyuasin. Oleh karena itu di masa yang akan datang,
pengembangan sistem pengukuran kinerja akan menjadi fokus perhatian seluruh instansi pemerintah yang ada di Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
1. Metodologi Pengukuran Pencapaian Kinerja a.
Metode Pengukuran Kinerja Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan
realisasi, dengan cara perhitungan sebagai berikut:
11
1) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin
rendah
realisasi
menunjukkan
semakin
rendahnya
kinerja,
digunakan rumus:
Capaian indikator kinerja =
Realisasi
x 100%
Rencana 2) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus: Rencana – (Realisasi – Rencana) Capaian indikator kinerja =
x100 % kinerja Rencana
Selain membandingkan rencana dengan realisasi, pengukuran kinerja juga dilakukan dengan membandingkan realisasi tahun ini dengan realisasi tahun lalu, serta capaian sampai dengan tahun ini dengan target pada akhir periode dokumen RPJMD. b. Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung hubungan antara sasaran dengan indikator kinerja pengukur keberhasilan sasaran yang telah direncanakan. Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :
X
>
70 % < X < 85 %
: Berhasil
55 % < X < 70 %
: Cukup Berhasil
X
: Tidak Berhasil
<
85 %
55%
: Sangat Berhasil
Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja ini
12
merupakan hasil dari suatu penilaian sistematik yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja berupa indikator masukan, keluaran dan hasil.
2. Analisis atas Pencapaian Sasaran Strategis A. Hubungan Indikator Kinerja Utama dengan Pencapaian Kinerja Sasaran Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/05/2007, indikator kinerja utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. IKU ditetapkan oleh instansi pemerintah dan digunakan sebagai acuan dalam penetapan indikator dalam RPJMD, RKPD, Penetapan Kinerja, serta RKA/DPA SKPD. Dengan demikian akan tercipta keselarasan antara indikator kinerja dalam IKU dengan dokumen perencanaan yang ada dalam pemerintahan daerah. Nilai capaian kinerja sasaran dicerminkan oleh capaian kinerja dari indikator kinerja sasaran. Indikator kinerja yang digunakan dalam mengukur pencapaian sasaran merupakan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen
indikator
kinerja
utama.
Target
pencapaian
indikator
kinerja
ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja secara definitif setiap tahun. Pengukuran terhadap setiap pencapaian indikator kinerja tersebut dilakukan pada setiap akhir tahun yang diwujudkan dalam bentuk formulir pengukuran kinerja,
dengan
demikian
pengukuran
kinerja
sasaran
sekaligus
menggambarkan pengukuran pencapaian indikator kinerja utama. Pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator dan capaian kinerjanya digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis. Rincian pengukuran kinerja berisi indikator kinerja, target realisasinya dan pencapaian target masing-masing kegiatan dan sasaran yang disajikan dalam bentuk formulir pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK), dilanjutkan dengan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS). Penetapan indikator kinerja didasarkan pada kelompok : masukan (inputs),
keluaran
(outputs)
dan
hasil
(outcomes).
Sedangkan
satuan
pengukuran masing-masing indikator ditetapkan dalam bentuk : orang, rupiah, jenis, dokumen, buah, paket dan sebagainya.
13
Capaian untuk masing-masing sasaran strategis tersebut dikelompokan kedalam masing – masing misi Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin yang dapat dijelaskan sebagai berikut : Misi 1 : Menciptakan perencanaan program pembangunan tahunan, jangka menengah dan jangka panjang yang berkualitas, terpadu, efisien, efektif, dinamis, berkelanjutan, dan aplikatif mencakup : 1) Program perencanaan pembangunan daerah 2) Program perencanaan pembangunan prasarana wilayah dan SDA 3) Program perencanaan pembangunan Ekonomi 4) Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan 5) Program perencanaan wilayah strategis dan cepat tumbuh 6) Program pengembangan wilayah perbatasan 7) Program pengembangan kota menengah dan besar 8) Program perencanaan daerah rawan bencana 9) Program perencanaan sosial budaya Sasaran : Meningkatnya kualitas dan aplikasi dokumen perencanaan dalam pelaksanaan pembangunan. Misi 2 : Mewujudkan pengembangan penataan ruang yang konprehensip konsisten, terpadu dan berkelanjutan mencakup : 1) Program perencanaan tata ruang 2) Program pemanfaatan tata ruang 3) Program pengendalian tata ruang wilayah Sasaran : Meningkatnya penataan ruang wilayah yang dan pengendalian tata ruang wilayah yang konprehensip, konsisten, terpadu dan berkelanjutan Misi 3 : Mewujudkan program kerjasama pembangunan yang sinergis, mencakup : 1) Program kerjasama pembangunan Sasaran : Memaksimalkan program kerjasama pembangunan guna mencapai pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang. Misi 4 : Meningkatkan ketersediaan data/informasi statistic yang cepat, tepat dan akurat mencakup : 1) Program pengembangan data/informasi 2) Program Peningkatan pengembangan system pelaporan dan capaian kinerja dan keuangan
14
Sasaran : Adanya ketersediaan data/informasi dan pelaporan dalam capaian kinerja dan keuangan. Misi 5 : Meningkatkan pertumbuhan dan laju investasi yang sehat mencakup : 1) Program peningkatan promosi dan investasi Sasaran : Memaksimalkan pertumbuhan dan laju investasi baik inrternal dan sinkronisasi
perencanaan
pembangunan
daerah
guna
mencapai
tujuan
pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang. Misi 6: Mewujudkan aparatur perencana yang handal dan professiona serta Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung aparatur dengan konsep perkantoran modern mencakup 1) Program peningkatan disiplin aparatur 2) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, melalui peningkatan jenjang pendidikan, Bimtek, Diklat serta pengembangan kefungsionalan 3) Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Sasaran : Terciptanya pelaksanaan dalam peningkatan kualitas dan kuantitas kapasitas sumber daya aparatur dalam pengembangan fiungsional dengan konsep perkantoran yang modern. 3. Akuntabilitas Keuangan Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan dimaksud. Operasionalisasi kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Aspek penunjang dalam laporan kinerja ini dijabarkan dalam gambaran realisasi keuangan BAPPEDA Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2015. Realisasi keuangan meliputi kelompok Belanja Operasi dan Belanja Modal bedasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Belanja Operasi dirinci dalam dua jenis belanja yaitu Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa. Alokasi belanja baik belanja operasi maupun belanja modal untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada anggaran induk BAPPEDA Kabupaten Musi Banyuasin 15
pada
Tahun
2015
sebesar
Rp.
22.916.983.000,-
dan
APBDP
Sebesar
Rp. 460.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :
1.
Belanja Tidak Langsung a.
2.
Rp 12.453.279.000,-
Belanja Pegawai
Rp 12.453.279.000,-
Belanja Langsung
Rp 10.463.704.000,-
a.
Belanja Pegawai
Rp
768.430.000,-
b.
Belanja Barang dan Jasa
Rp
9.932.524.000,-
c.
Belanja Modal
Rp
222.750.000,-
Berdasarkan alokasi anggaran Tahun 2015 pagu dan realisasi anggaran program dapat dirinci sebagai berikut : Dari
pagu
anggaran
tahun
2015
sebesar
Rp.
22.916.983.000,-
penyerapan/realisasi anggaran semester I tahun 2015 (30 Juni 2015) sebesar Rp. 2.173.089.371,- (19,89%) dengan fisik (40,20%). Sedangkan sampai dengan akhir semester II tahun 2015 (31 Desember 2015) sebesar Rp. 21.222.331.864,-(83,80%) dengan fisik (100%), dengan rincian per program sebagai berikut :
NO 1.
Rp. 3.430.280.000
REALISASI REALISASI s.d. 31 Desember s.d. 30 Juni 2015 2015 (Rp.) (Rp.) Rp. 897.567.115 Rp. 2.991.231.661
Rp.
530.550.000
Rp. 118.208.000
Rp.
503.527.000
Rp.
201.382.500
Rp.
11.710.600
Rp.
149.558.358
Rp.
70.000.000
Rp.
39.777.000
Rp.
66.550.400
Rp.
150.000.000
Rp.
33.223.100
Rp.
113.158.000
TARGET (Rp.)
PROGRAM Program Administrasi Perkantoran
2.
Program Sarana dan Prasarana Aparatur
3.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4.
Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
5.
Keuangan
Program Perencanaan Tata Ruang
16
6.
Program Pengembangan
Rp. 1.515.500.000 Rp. 126.466.898
Rp. 1.213.974.191
Rp.
Rp.
Data dan Informasi 7.
Program Perencanaan
200.000.000
Rp
45.671.800
156.216.700
pembangunan Ekonomi 8.
Program Perencanaan
Rp. 2.405.991.500 Rp. 656.373.807
Rp. 2.212.234.687
Rp.
170.000.000
Rp.
14.678.600
Rp.
122.490.000
Rp.
380.000.000
Rp.
38.554.851
Rp.
301.603.471
Rp.
675.000.000
Rp.
38.491.200
Rp.
449.311.000
Rp.
360.000.000
Rp.
78.092.700
Rp.
186.207.500
Rp.
125.000.000
Rp.
6.182.500
Rp.
88.921.046
Rp.
250.000.000
Rp.
68.091.200
Rp.
214.068.500
pembangunan Daerah 9.
Program Kerjasama Pembangunan
10.
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
11.
Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar
12.
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
13.
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
14.
Program Perencanaan Sosial Budaya
Berdasarkan Informasi diatas, penyerapan anggaran SKPD BAPPEDA Kab. Muba pada tahun 2015
(1 Januari s.d 31 Desember 2015) mencapai 83,80%) disebabkan
beberapa faktor yaitu : 1.
Kinerja sistem Keuangan SKPD Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin secara umum sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah, hal ini sangat dipengaruhi akuntabilitas kinerja per sasaran dengan capaian sasaran ratarata 95% dari target yang telah ditetapkan dalam TAPKIN.
2.
Secara umum realisasi keuangan sudah baik dengan capaian keuangan 83,80 %, dengan terkait sisa Anggaran 16,20 % tidak dapat direalisasikan karena merupakan sisa pagu anggaran, dari sisa kontrak, honor yang tidak dicairkan.
17
Analisis capaian masing-masing indikator kinerja sasaran sebagai berikut : Misi 1 : Mewujudkan Aparatur Perencanaan yang Handal dan Profesional Sasaran 1.1.1 :
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran
1. Penyediaan jasa surat menyurat
12 Bulan
100
100
Capaian % 100
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 Bulan
100
100
100
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
12 Bulan
100
100
100
4. Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
12 Bulan
100
100
100
5. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
12 Bulan
100
100
100
6. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor
12 Bulan
100
100
100
7. Penyediaan Alat tulis kantor
12 Bulan
100
100
100
8. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
12 Bulan
100
100
100
9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan
12 Bulan
100
100
100
10. Penyediaan makanan dan minuman
12 Bulan
100
100
100
11. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan
12 Bulan
100
100
100
12. Penyediaan jasa pendukung administrasi/Teknis Perkantoran
12 Bulan
100
100
100
13. Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
12 Bulan
100
100
100
14. Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
12 Bulan
100
100
100
Indikator Kinerja Keluaran
Satuan
Target Realisasi
(Sumber : Kertas Kerja Pengukuran Kinerja Pemkab. MUBA Tahun 2015) Capaian indikator sasaran pada Tahun 2015 yang belum mencapai target adalah sebagai berikut : Pencapaian sasaran di dukung oleh 14 program / kegiatan. Secara umum sasaran ini telah tercapai dengan baik walau masih ada yang belum terealisasi 100%. Capaian indikator pada tahun 2015 belum mencapai target adalah sebagai berikut : 1. Pelaksanan Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah telah tercapai targetnya, yang telah ditetapkan karena anggaran yang telah direncanakan untuk 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 40 Orang 21 Kali dan Rapatrapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 6 Orang ke 14 kecamatan dalam rangka Rapat / Undangan / Seminar Pertemuan / Koordinasi baik dalam maupun luar daerah telah terlaksana. Penyebab tidak tercapainya target tersebut adalah sebagai berikut : Langkah-langkah untuk mengatasi kendala :
Sasaran : 1.1.2 Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana aparatur Indikator Kinerja Sasaran
Satuan
Target Realisasi
Capaian %
1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
12 Bulan
100
100
100
2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
12 Bulan
100
100
100
3. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor
12 Bulan
100
100
100
(Sumber : Kertas Kerja Pengukuran Kinerja Pemkab. MUBA Tahun 2015) Capaian indikator sasaran pada tahun 2015 yang belum mecapai target adalah sebagai berikut : Penyebab tidak tercapainya target tersebut adalah sebagai berikut : Langkah-langkah untuk mengatasi kendala : -
Sasaran : 1.1.3 Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Indikator Kinerja Sasaran 1. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur perencana dalam perencanaan pembangunan daerah
Satuan 125 Orang
Target Realisasi 100
100
Capaian % 100
(Sumber : Kertas Kerja Pengukuran Kinerja Pemkab. MUBA Tahun 2015) Capaian indikator sasaran pada tahun 2015 yang belum mencapai target adalah sebagai berikut : Pendidikan dan pelatihan formal dalam peraturan Perundang-Undangan dalam rangka peningkatan kompetensi Aparatur sudah cukup baik dari undangan seminar/kursus 5 19
kali/Orang
yang
telah
mengikuti
Pelatihan/Kursus/Bimbingan
teknis
yang
diselenggarakan di dalam maupun luar daerah dan sebanyak 125 orang dari perwakilan masing – masing SKPD Kab. Muba mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas peran dan fungsi aparatur perencanaan dalam perencanaan pembangunan daerah yang diselenggarakan di kantor BAPPEDA Kab Muba. Penyebab tidak tercapainya target tersebut adalah sebagai berikut : Keterbatasan waktu dikarenakan lebih mengutamakan program kegiatan yang harus didahulukan di kantor Bappeda Kab. Muba sehingga pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh departemen dan lembaga tidak bisa mengikuti semua undangan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh departemen dan lembaga tersebut. Langkah-langkah untuk mengatasi kendala : Dimasa yang akan datang dapat memaksimalkan waktu yang ada sehingga dapat mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggrakan secara optimal. Sasaran : 1.1.4 Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Indikator Kinerja Sasaran
Satuan
Target Realisasi
Capaian %
1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1 Tahun
100
100
100
2. Penyusunan Renja dan Perjanjian Kinerja
2 Dokumen
100
100
100
(Sumber : Kertas Kerja Pengukuran Kinerja Pemkab. MUBA Tahun 2015) Capaian indikator sasaran pada tahun 2015 yang belum mencapai target adalah sebagai berikut : Penyebab tidak tercapainya target tersebut adalah sebagai berikut :Langkah-langkah untuk mengatasi kendala : -
20
Sasaran : 1.1.5 Meningkatnya Pengembangan Data dan Informasi Indikator Kinerja Sasaran 1. Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
Satuan
Target Realisasi
Capaian %
1 Dokumen
100
100
100
300 Exp
100
100
100
1 Sistem
100
100
100
300 Exp
100
100
100
10 Bulan
100
100
100
200 Exp
100
100
100
2. Penyusunan Buku Standarisasi Satuan Harga Bahan dan Upah Kab. Musi Banyuasin 3. Pengelolaan Sistem Perencanaan Pembangunan berbasis e-Planing dengan Aplikasi e-Musrenbang 4. Penyusunan Kecamatan dalam angka 5. Survey Sosial Ekonomi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2015 6. Evaluasi Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
(Sumber : Kertas Kerja Pengukuran Kinerja Pemkab. MUBA Tahun 2015) Capaian indikator sasaran pada tahun 2015 yang belum mencapai target adalah sebagai berikut : Optimalisasi data dan informasi yang akurat dan sesuai dengan kondisi yang ada sangat di butuhkan oleh setiap pemangku kepentingan, oleh karena itu data/informasi tersebut hendaknya dimanfaatkan sebagai acuan dalam menentukan langkah strategis bagi Pembangunan, baik oleh Pemerintah, Masyarakat dunia usaha dan lain-lain. Penyebab tidak tercapainya target tersebut adalah sebagai berikut :Langkah-langkah untuk mengatasi kendala : -
Sasaran : 1.1.6 Meningkatnya Promosi dan Kerjasama Investasi Indikator Kinerja Sasaran 1. Penyebarluasan Informasi Hasil-Hasil Pembangunan dan Potensi Daerah
Satuan 100 Exp
Target Realisasi 100
100
Capaian % 100
21
2. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kegiatan Forum MSH-CSR Kab. Musi Banyuasin
5 Event
100
100
100
(Sumber : Kertas Kerja Pengukuran Kinerja Pemkab. MUBA Tahun 2015) Capaian indikator sasaran pada tahun 2015 yang belum mencapai target adalah sebagai berikut : Penyebab tidak tercapainya target tersebut adalah sebagai berikut : Langkah-Langkah untuk mengatasi kendala : -
Sasaran : 1.1.7 Terlaksananya Perencanaan Tata Ruang Indikator Kinerja Sasaran 1. Rapat Koordinasi Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Satuan 1 Set
Target Realisasi 100
100
Capaian % 100
(Sumber : Kertas Kerja Pengukuran Kinerja Pemkab. MUBA Tahun 2015) Capaian indikator sasaran pada tahun 2015 yang belum mencapai target adalah sebagai berikut : Secara umum pencapaian indikator sasaran sudah tepat sasaran. Penetapan Perda Kabupaten Musi Banyuasin tentang RTRW Kabupaten Musi Banyuasin mendekati final tinggal menunggu Rancangan Perda dan Penetapan oleh
DPRD Kabupaten Musi
Banyuasin dan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin pada Tahun 2015. Penyebab tidak tercapainya target tersebut adalah sebagai berikut : Dikarenakan Perda tentang RTRW Kabupaten Musi Banyuasin masih Menunggu RTRW Provinsi sebagai Rencana Induk dalam Penetapan Perda RTRW Kabupaten Musi Banyuasin. Penyebab tidak tercapainya target tersebut adalah sebagai berikut : Langkah-Langkah untuk mengatasi kendala : -
22
Sasaran : 1.1.8 Meningkatnya Kerjasama Pembangunan Indikator Kinerja Sasaran 1. Koordinasi Kerjasama Pembangunan antar Daerah
Satuan 1 Dokumen
Target Realisasi 100
100
Capaian % 100
(Sumber : Kertas Kerja Pengukuran Kinerja Pemkab. MUBA Tahun 2015) Capaian indikator sasaran pada tahun 2015 yang belum mencapai target adalah sebagai berikut : Penyebab tidak tercapainya target tersebut adalah sebagai berikut : Langkah-langkah untuk mengatasi kendala : Sasaran : 1.1.9 Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang Indikator Kinerja Sasaran 1. Kegiatan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Musi Banyuasin
Satuan 1 Set
Target Realisasi 100
100
Capaian % 100
(Sumber : Kertas Kerja Pengukuran Kinerja Pemkab. MUBA Tahun 2015) Capaian indikator sasaran pada tahun 2015 yang belum mencapai target adalah sebagai berikut : Penyebab tidak tercapainya target tersebut adalah sebagai berikut : Belum dapat dilaksanakan secara maksimal oleh karena Protap BKPRD Daerah belum disusun dan ditetapkan oleh BKPRD Provinsi Sebagaimana amanat permendagri 50 tahun 2009. Langkah-langkah untuk mengatasi kendala : Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah BKPRD Kabupaten Musi Banyuasin akan dimaksimalkan lagi sebagaimana tupoksinya dengan tetap mempedomani aturan yang terkait.
23
Sasaran : 1.1.10 Meningkatnya Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar Indikator Kinerja Sasaran
Satuan
Target Realisasi
Capaian %
1. Fasilitasi Kegiatan PAMSIMAS di Kabupaten Musi Banyuasin
1 Dokumen
100
100
100
2. Penyusunan Konsep Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh
1 Dokumen
100
100
100
3. Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten Musi Banyuasin
1 Dokumen
100
100
100
4. Fasilitasi Kelompok Kerja Air Minum Penyehatan Lingkungan (Pokja AML) Kab.Muba
1 Dokumen
100
100
100
(Sumber : Kertas Kerja Pengukuran Kinerja Pemkab. MUBA Tahun 2015) Capaian indikator sasaran pada tahun 2015 yang belum mencapai target adalah sebagai berikut : Terpenuhinya kebutuhan informasi tentang kegiatan PAMSIMAS, RIS PNPM, Rencana Pembangunan Kawasan Pemukiman Prioritas (RPKPP) dan Review Memorandum Program Sanitasi (MPS) di Kabupaten Musi Banyuasin Penyebab tidak tercapainya target tersebut adalah sebagai berikut : Langkah-langkah untuk mengatasi kendala : Sasaran : 1.1.11 Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Sasaran
Satuan
Target Realisasi
Capaian %
1. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
1 Kegiatan
100
100
100
2. Penyusunan dan Pembahasan Rencana RKPD
2 Dokumen
100
100
100
24
3. Survey dan Identifikasi Usulan Kegiatan Pembangunan
14 Kecamatan
100
100
100
4. Penyusunan dan Pembahasan KUA dan PPAS
1 Dokumen
100
100
100
5. Penyusunan Data Kemajuan Fisik/keuangan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Daerah
100 Exp
100
100
100
6. Monitoring Pelaksanaan Rencana Pembangunan
1 Dokumen
100
100
100
7. Penilaian Pencapaian target pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah
1 Dokumen
100
100
100
8. Koordinasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
75 Exp
100
100
100
10. Pengembangan & Pemeliharaan Sistem Informasi Pengendalian Pembangunan
1 Sistem
100
100
100
11. Koordinasi Tim Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Musi Banyuasin
1 Dokumen
100
100
100
(Sumber : Kertas Kerja Pengukuran Kinerja Pemkab. MUBA Tahun 2015) Capaian indikator sasaran pada tahun 2015 yang belum mencapai target adalah sebagai berikut : Penyebab tidak tercapainya target tersebut adalah sebagai berikut : Langkah-langkah untuk mengatasi kendala : Sasaran : 1.1.12 Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Ekonomi Indikator Kinerja Sasaran 1. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Satuan 1 Dokumen
Target Realisasi 100
100
Capaian % 100
(Sumber : Kertas Kerja Pengukuran Kinerja Pemkab. MUBA Tahun 2015)
25
Capaian indikator sasaran pada tahun 2015 yang belum mencapai target adalah sebagai berikut : Penyebab tidak tercapainya target tersebut adalah sebagai berikut : Langkah-langkah untuk mengatasi kendala : Sasaran : 1.1.13 Meningkatnya Perencanaan Sosial dan Budaya Target Realisasi
Capaian %
Indikator Kinerja Sasaran
Satuan
1. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya
1 Dokumen
100
100
100
2. Koordinasi Tim Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Kabupaten Musi Banyuasin
1 Dokumen
100
100
100
(Sumber : Kertas Kerja Pengukuran Kinerja Pemkab. MUBA Tahun 2015) Capaian indikator sasaran pada tahun 2015 yang belum mencapai target adalah sebagai berikut : Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya dengan pihak – pihak terkait sebagai bahan penyusunan program dan kegiatan bidang sosial dan budaya. Penyebab tidak tercapainya target tersebut adalah sebagai berikut : Langkah-langkah untuk mengatasi kendala : -
Sasaran : 1.1.14 Meningkatnya Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Indikator Kinerja Sasaran
Satuan
Target Realisasi
Capaian %
1. Koordinasi Pengelolaan Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
1 Dokumen
100
100
100
2. Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Infrastruktur
1 Dokumen
100
100
100
(Sumber : Kertas Kerja Pengukuran Kinerja Pemkab. MUBA Tahun 2015)
26
Capaian indikator sasaran pada tahun 2015 yang belum mencapai target adalah sebagai berikut : Terpenuhinya data dan informasi infrastruktur perencanaan prasarana wilayah dan informasi pengelolaan dan konservasi sumber daya alam Kabupaten Musi Banyuasin. Penyebab tidak tercapainya target tersebut adalah sebagai berikut : Langkah-langkah untuk mengatasi kendala : -
27
BAB IV PENUTUP
A. Pengukuran Kinerja Dari keseluruhan telah memenuhi capaian target sasaran pada tahun 2015. Hal ini sekaligus menunjukkan adanya komitmen untuk mewujudkan Visi dan Misinya. Secara ringkas seluruh capaian kinerja sasaran tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang. Oleh karena itu telah dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan dasar memperbaiki kebijakan dan program yang dapat memacu pembangunan di Kabupaten Musi Banyuasin. Sebagai bagian penutup dari LAKIP Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2015 hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, berbagai pencapaian target indikator kinerja Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan civil society sebagai bagian integral dari sistem perencanan pembangunan.
B. PEMECAHAN MASALAH Untuk mengatasi permasalahan / kendala yang telah dikemukakan diatas, Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin melakukan beberapa upaya pemecahan masalah antara lain : 1. Optimalisasi kinerja aparat perencana dan mendorong motivasi kerja guna mendukung setiap pencapaian program dan kegiatan; 2. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana guna meningkatkan kinerja dan kenyamanan lingkungan kerja aparatur; 3. Meningkatkan Intensitas koordinasi internal antar bidang dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan; 4. Memantapkan penetapan prioritas program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang dan sub bidang; 5. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih 28
cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran Tahun berjalan, langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal Tahun anggaran dan
perkembangan
masalah-masalah
aktual
di
bidang
perencanaan
pembangunan; 6. Pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin akan ditingkatkan untuk secara pro aktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan; 7. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait baik di pusat maupun daerah akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan segenap instansi pemerintah pusat dan daerah, masyarakat dan dunia usaha.
29
30
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN KEPALA BAPPEDA
(DATA TAHUN 2014)
Ir. AKMAL EDY NIP. 19580205 1981 1 002 KASUBBAG. UMUM & SUMBER DAYA APARATUR SOLEKHAN. AS, S.Ag, M.Si NIP. 19750220 201001 1 008
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SEKRETARIS
KASUBBAG. PERENCANAAN DAN PELAPORAN
Hj. NURZAHRAWATI, S.Pd, MT
ELFAN ERWANDI, SH NIP. 19630503 198603 1 012
NIP. 19710318 199503 2 002
KASUBBAG. ADM. PEMBANGUNAN & KEUANGAN AL KHALID HAMZAH, SH NIP. 19650322 198603 1 004
KABID. FISIK,SARANA & PRASARANA
KABID. PROGRAM ANGGARAN DAN DATA
KABID. SOSIAL BUDAYA
KABID. PEREKONOMIAN
KABID. EVALUASI & PENGENDALIAN PEMB.
YUWONO ARIES, ST, MT NIP. 19630805 200112 1 003
EDISON. AZ, SE, ST, MM NIP. 19610821 198303 1 005
HENDRIANTO, S.Ip, M.Si 19740821 199903 1 002
AGUS ARISMAN, ST NIP. 19740810 199903 1 006
EKO OKTAVIAN, SE, M.Si NIP. 19761002 199903 1 003
KASUBBID. TATA RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP
KASUBBID. DATA DAN STATISTIK
KASUBBID. KESEJAHTERAAN, SOSIAL, PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN
KASUBBID. INDAG, PENGEMBANGAN DUNIA USAHA & KERJASAMA PEMBANGUNAN
KASUBBID. PENGENDALIAN PEMBANGUNAN
ARWIN, ST NIP. 19770809 200212 1 003
JONI HARWIN, ST, MT NIP. 19830303 200502 1 002
KAILANI MUNIR, S.Sos NIP. 19590801 198503 1 010
HABIBURRAHMAN, S.Pd NIP. 19690105 199803 1 007
FIRA PUSPITA, SE, MM NIP. 19820118 201001 2 009
KASUBBID. INFRASTRUKTUR
KASUBBID. PERENCANAAN, PROGRAM & ANGGARAN
KASUBBID. PEMERINTAHAN DAN PEDESAAN
KASUBBID. SUMBER DAYA ALAM
KASUBBID. EVALUASI DAN PELAPORAN PEMBANGUNAN
NOVITA FEBRIYANTI, ST, MT NIP. 19750216 200212 2 002
AMRAH SYARIF, ST NIP. 19740904 200212 1 006
MUHAMMAS, SE 19590420 198503 1 007
MONA FEBRIZA, ST NIP. 19760219 200212 2 004
Hj. NELLY KURNIATI, ST,MT 19780122 200604 2 003
4
KERTAS KERJA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2015 NAMA SKPD PEMERINTAH KABUPATEN No. 1
: BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH : MUSI BANYUASIN Indikator Kinerja Keluaran
Sasaran Program/Kegiatan 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Satuan
Target
2 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik
3 12 Bulan 12 Bulan
4 100 100
5 100 100
6 100 100
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
12 Bulan 12 Bulan
100 100
100 100
100 100
6
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor
12 Bulan 12 Bulan
100 100
100 100
100 100
7
Penyediaan Alat tulis kantor
12 Bulan
100
100
100
8
Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan
12 Bulan
100
100
100
9
Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12 Bulan
100
100
100
12 Bulan
100
100
100
11 Penyediaan makanan dan minuman 12 Penyediaan jasa pendukung administrasi/Teknis Perkantoran
12 Bulan 12 Bulan
100 100
100 100
100 100
13 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
12 Bulan
100
100
100
14 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
12 Bulan
100
100
100
1 Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor 2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
12 Bulan 12 Bulan
100 100
100 100
100 100
3 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor
12 Bulan
100
100
100
125 Orang
100
100
100
12 Bulan
100
100
100
2 Dokumen
100
100
100
1 Set
100
100
100
1 Dokumen
100
100
100
2 Penyusunan Buku Standarisasi Satuan Harga Bahan dan Upah Kab. Musi Banyuasin
300 Exp
100
100
100
3 Pengelolaan Sistem Perencanaan Pembangunan berbasis ePlaning dengan Aplikasi e-Musrenbang
1 Sistem
100
100
100
4 Penyusunan Kecamatan dalam angka 5 Survey Sosial Ekonomi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2015
300 Exp 10 Bulan
100 100
100 100
100 100
6 Evaluasi Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
200 Exp
100
100
100
3 4 5
10 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang -
Realisasi Capaian (%)
undangan
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1 Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur perencana dalam perencanaan pembangunan daerah
4
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2. Penyusunan Renja dan Perjanjian Kinerja
5
Program Perencanaan Tata Ruang
1. Rapat Koordinasi Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
6
Program Pengembangan Data dan Informasi
1 Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
7
Program Perencanaan pembangunan Ekonomi
1. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi
1 Dokumen
100
100
100
8
Program Perencanaan pembangunan Daerah
1 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 2 Penyusunan dan Pembahasan Rencana RKPD
1 Kegiatan 2 Dokumen
100 100
100 100
100 100
3 Survey dan Identifikasi Usulan Kegiatan Pembangunan
14 Kecamatan
100
100
100
4 Penyusunan dan Pembahasan KUA dan PPAS 5 Penyusunan Data Kemajuan Fisik/keuangan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Daerah
1 Dokumen 100 Exp
100 100
100 100
100 100
6 Monitoring Pelaksanaan Rencana Pembangunan
1 Dokumen
100
100
100
7 Penilaian Pencapaian target pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah
1 Dokumen
100
100
100
8 Koordinasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
9
Program Kerjasama Pembangunan
10 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
75 Exp
100
100
100
9 Pengembangan & Pemeliharaan Sistem Informasi Pengendalian Pembangunan
1 Sistem
100
100
100
10 Koordinasi Tim Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Musi Banyuasin
300 Exp
100
100
100
11 Koordinasi Tim Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Musi Banyuasin
1 Dokumen
100
100
100
1. Koordinasi Kerjasama Pembangunan antar Daerah
1 Dokumen
100 100 100
100 100 100
100
100
1. Penyebarluasan Informasi Hasil-Hasil Pembangunan dan Potensi Daerah
100 Exp
100 100 100
2. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kegiatan Forum MSHCSR Kab. Musi Banyuasin
5 Event
100
11 Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar
12 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
1 Fasilitasi Kegiatan PAMSIMAS di Kabupaten Musi Banyuasin
1 Dokumen
100
100
100
2 Penyusunan Konsep Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh
1 Dokumen
100
100
100
3 Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten Musi Banyuasin
1 Dokumen
100
100
100
4 Fasilitasi Kelompok Kerja Air Minum Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL) Kab.Muba
1 Dokumen
100
100
100
1. Koordinasi Pengelolaan Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
1 Dokumen
100
100
100
2. Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Infrastruktur
1 Dokumen
100
100
100
13 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
1. Kegiatan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Musi Banyuasin
1 Set
100
100
100
14 Program Perencanaan Sosial Budaya
1. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya
1 Dokumen
100
100
100
2. Koordinasi Tim Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Kabupaten Musi Banyuasin
1 Dokumen
100
100
100
FORMULIR PENGUKURAN KINERJA (PK) TAHUN 2015 Kabupaten Nama SKPD
No.
: MUSI BANYUASIN : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Sasaran Strategis
1.1.1 Terwujudnya perencanaan,
pengendalian pembangunan daerah yang merata ke kecamatan dan pedesaan menuju penguatan ekonomi rakyat
Indikator Kinerja Utama
Target Realisasi
%
Penanggung Jawab
90%
100
KASUBBID. PERENCANAAN, PROGRAM & ANGGARAN
90%
85%
94,44
KASUBBID. PERENCANAAN, PROGRAM & ANGGARAN
92%
90%
97,83
KASUBBID. PERENCANAAN, PROGRAM & ANGGARAN
84%
84%
100
KASUBBID. PERENCANAAN, PROGRAM & ANGGARAN
5 Persentase keselarasan program RPJMD dengan program Renstra
85%
85%
100
KASUBBID. PERENCANAAN, PROGRAM & ANGGARAN
6 Persentase Dokumen Perencanaan Umum daerah yang ada
80%
75%
93,75
KASUBBID. PERENCANAAN, PROGRAM & ANGGARAN
90%
90%
100
KASUBBID. INFRASTRUKTUR
90%
85%
94,44
KASUBID. INDAG, PENGEMBANGAN DUNIA USAHA & KERJASAMA PEMBANGUNAN
9 Persentase ketersediaan Dokumen Perencanaan Sosial Budaya
80%
80%
100
KASUBBID. KESEJAHTERAAN, SOSIAL, PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN
10 Persentase dokumen pengembangan daerah yang strategis dan cepat tumbuh
-
-
-
KASUBBID. INFRASTRUKTUR
80%
80%
100
KASUBBID. INFRASTRUKTUR
85%
85%
100
KASUBBID. INFRASTRUKTUR
85%
80%
94,12
30%
30%
100
50%
50%
100
70%
70%
100
100%
100%
100
KASUBBID. EVALUASI DAN PELAPORAN PEMBANGUNAN
100%
100%
100
KASUBBID. EVALUASI DAN PELAPORAN PEMBANGUNAN
100%
100%
100
KASUBBAG. UMUM & SUMBER DAYA APARATUR
100%
100%
100
KASUBBAG. UMUM & SUMBER DAYA APARATUR
100%
100%
100
KASUBBAG. ADM. PEMBANGUNAN & KEUANGAN
70%
70%
100
KASUBBAG. PERENCANAAN DAN PELAPORAN
100%
100%
100
KASUBBAG. UMUM & SUMBER DAYA APARATUR
1 Persentase tertampungnya usulan musrenbang dalam APBD
90%
2 Persentase disparitas pembangunan antar kecamatan 3 Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD 4 Keselarasan Program Nasional dengan RPJMD
7 Persentase ketersediaan Dokumen Bidang Sarana Prasarana 8 Persentase ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi
1.1.2 Pelaksanaan rencana pembangunan
sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan terintegrasinya pengendalian pembangunan antara Bappeda dan SKPD lainnya
11 Persentase Rapat Koordinasi Bidang Tata Ruang 12 Rasio Perencanaan, Pemanfaatan, dan Pengendalian Ruang Wilayah Sesuai RTRW 13 Persentase Pengembangan Kawasan Perbatasan
14 Persentase Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB 1.1.3 Terwujudnya Kerjasama Pembangunan 15 Persentase Dokumen Kerjasama Pembangunan 1.1.4
1.1.5
1.1.6 1.1.7
yang sinergis Tersedianya data/informasi/statistik yang tepat, akurat, dan terkini (up to date) Pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan terintegrasinya pengendalian pembangunan antara Bappeda dan SKPD lainnya Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya Kualitas Aparatur
16 Persentase/Jumlah Dokumen data dan statistik daerah yang dihasilkan 17 Persentase Penyampaian Laporan Evaluasi,Pengendalian yang sesuai dan Tepat Waktu 18 Persentase SKPD yang kemajuan fisiknya telah mencapai target 19 Tingkat pemenuhan jasa administrasi perkantoran 20 Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur 21 Laporan keuangan dan kinerja yang disampaikan tepat waktu 22 Persentase Aparatur yang kompeten di Bidang Perencanaan 23 Tingkat disiplin aparatur
KASUBID. INDAG, PENGEMBANGAN DUNIA USAHA & KERJASAMA PEMBANGUNAN KASUBBID. INFRASTRUKTUR KASUBID. SUMBER DAYA ALAM KASUBBID. DATA DAN STATISTIK
FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2015 Kabupaten Nama SKPD
No.
: :
MUSI BANYUASIN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1
Persentase tertampungnya usulan musrenbang dalam APBD
2 3
Persentase disparitas pembangunan antar kecamatan Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD
4
Keselarasan Program Nasional dengan RPJMD
5
Persentase keselarasan program RPJMD dengan program Renstra Persentase Dokumen Perencanaan Umum daerah yang ada
Sasaran Strategis
1.1.1 Terwujudnya perencanaan, pengendalian pembangunan
daerah yang merata ke kecamatan dan pedesaan menuju penguatan ekonomi rakyat
Indikator Kinerja Utama 90%
%
90%
%
92%
%
84%
%
85%
%
80%
%
90%
%
90%
%
80%
%
-
%
11 Persentase Rapat Koordinasi Bidang Tata Ruang 12 Rasio Perencanaan, Pemanfaatan, dan Pengendalian Ruang Wilayah Sesuai RTRW
80%
%
85%
%
13 Persentase Pengembangan Kawasan Perbatasan
85%
%
14 Persentase Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB
30%
%
15 Persentase Dokumen Kerjasama Pembangunan
50%
%
16 Persentase/Jumlah Dokumen data dan statistik daerah yang dihasilkan
70%
6 7
1.1.2 Pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan tujuan
yang telah ditetapkan dan terintegrasinya pengendalian pembangunan antara Bappeda dan SKPD lainnya
1.1.3 Terwujudnya Kerjasama Pembangunan yang sinergis 1.1.4 Tersedianya data/informasi/statistik yang tepat, akurat,
dan terkini (up to date) 1.1.5 Pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan tujuan
yang telah ditetapkan dan terintegrasinya pengendalian pembangunan antara Bappeda dan SKPD lainnya
Target
Persentase ketersediaan Dokumen Bidang Sarana Prasarana 8 Persentase ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi 9 Persentase ketersediaan Dokumen Perencanaan Sosial Budaya 10 Persentase dokumen pengembangan daerah yang strategis dan cepat tumbuh
17 Persentase Penyampaian Laporan Evaluasi,Pengendalian yang sesuai dan Tepat Waktu 18 Persentase SKPD yang kemajuan fisiknya telah mencapai target
1.1.6 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran
19 Tingkat pemenuhan jasa administrasi perkantoran
1.1.7 Meningkatnya Kualitas Aparatur
20 Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur 21 Laporan keuangan dan kinerja yang disampaikan tepat waktu 22 Persentase Aparatur yang kompeten di Bidang Perencanaan 23 Tingkat disiplin aparatur
%
100%
%
100%
%
100%
%
100%
%
100%
%
70%
%
100%
%
