PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
1
1. PROSES PENYUSUNAN DILAKUKAN SECARA SWAKELOLA; 2. TIM PENYUSUN DIBENTUK DALAM KELOMPOK KERJA (POKJA) “ SK GUBERNUR PAPUA NOMOR 88 TAHUN 2012” YANG DIKOORDINIR OLEH GUBERNUR DAN KEPALA SKPD TEKNIS TERKAIT, SERTA DIFASILITASI OLEH KESEKRETARIATAN BAPPEDA; 3. PARTISIPASI KELEMBAGAAN NON PEMERINTAH; 4. PENINGKATAN KAPASITAS PROVINSI.
2
KONDISI UMUM Luas Wilayah
Daratan: 317.602 km2 13 Kab/Kota : laut/pantai
Administrasi Pemerintahan
Kota: 1 Kabupaten: 28 Distrik:384 Kampung: 3.565
Penduduk (SP 2010): 3
Total: 2.851.999 jiwa Pertumbuhan 5,55% (1,4%) Bahasa lokal: 254 Kepadatan Penduduk: 9 org/km2
Penutupan hutan 2000
Penutupan hutan 2009
Laju deforestasi telah mencapai 110,000 Ha/ tahun.
Penutupan hutan 2050
Penutupan hutan 2100
Modeling deforestasi 2000 – 2100 belum memperhitungkan dampak dari: -Infrastruktur -Pertumbuhan penduduk (+5%) - Pertumbuhan sektor agribisnis dll
SEBARAN KAMPUNG DI KAWASAN HUTAN
KAMPUNG di Kaw. Hutan
Hutan Primer
Hutan Sekunder
Non Hutan
Hutan Konservasi
58
29
102
189
Hutan Lindung
112
44
243
399 (19%)
Hutan Produksi
114
106
247
467 (22%)
Hutan Produksi Konversi (HPK) Jumlah pada Kaw. Hutan
130
80
501
711 (34%)
414
259
1.093
1.766 (84%)
16
22
295
333 (16%)
435 (21%)
283 (13%)
1.395 (66%)
Areal Peng Lain Jumlah 5
Jumlah dan (%) (9%)
2.113 (100%)
SUBSTANSI dan STRUKTUR RAD-GRK 1. Sumber dan Potensi Penurunan Emisi 2. 3. 4. 5.
6
GRK; Pembagian urusan dan kewenangan; Baseline BAU emisi GRK; Usulan Rencana Aksi Mitigasi Penurunan Emisi GRK; Kelembagaan, sumber pendanaan dan monev.
1. Sumber dan Potensi penurunan Emisi GRK A. Sumber Emisi GRK a. Bidang kehutanan dan lahan gambut: - laju deforestasi 110rb ha/thn (tnp memperhitungkan dampak dr keg infrastruktur, pertumbuhan penduduk (5%/thn), pertumbuhan agribisnis dll - kampung di dalam kawasan konservasi; - pemekaran kabupaten (11 kabupaten berada dlm kaw konservasi) ; - perubahan fungsi kawasan hutan, baik pinjam pakai, tumpang
tindih maupun perijinan - Tata Batas yang belum terselesaikan dengan baik b.
7
Bidang Pertanian - kegiatan pertanian (areal persawahan dan penggunaan pupuk) dan dan peternakan (limbah/kotoran ternak)
1. Sumber dan Potensi penurunan Emisi GRK c. Bidang Energi - pemanfaatan BBM dan sumber energi pembangkit (PLN) d. Bidang Industri - kegiatan industri kecil, menengah dan besar yang menanfaatkan BBM sebagai sumber energi e. Bidang Transportasi - berbagai jenis kendaraan yang menggunakan BBM sebagai sumber energi penggerak f. Bidang Pengolahan Limbah - pengolahan sampah (sistem open dumping) 8
1. Sumber dan Potensi penurunan Emisi GRK B. Potensi Serapan GRK Saldo akhir luas kawasan hutan Papua (NSDH Provinsi Papua tahun 2007) seluas 30.272.358 Ha yang terdiri dari: Kawasan Konservasi( KSA, KPA,TB) seluas 5.390.602 Ha ( 17.70 %), Hutan Lindung (HL) seluas 8.339.790 Ha ( 27.40 %), Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 1.893.144 Ha ( 6.20 %), Hutan Produksi (HP) seluas 8.236.191 Ha ( 27.04 %), Hutan Produksi Konversi (HPK) seluas 6.412.631 Ha ( 21.10 %). Berdasarkan kondisi penutupan lahan, kawasan hutan Papua yang berhutan primer seluas 20.749.872,38 Ha (68.58 %), berhutan sekunder/bekas tebangan seluas 3.995.719 Ha ( 13.18 %), dan tidak berhutan seluas 5.526.766,79 Ha ( 18.24 %). 9
1. Sumber dan Potensi penurunan Emisi GRK • Perkiraan potensi serapan karbon untuk wilayah
hutan PAPUA 894.359.816 ton tCO2eq • Maka PAPUA surplus 253.621.863ton tCO2eq • Jika Aksi Mitigasi untuk penurunan Emisi GRK
tidak dilaksanakan, maka nilai serapan akan menjadi defisit dalam beberapa tahun mendatang . 10
Penunjukan Update, Usulan, dan Rekomendasi Kawasan Hutan Yang Dimutakhirkan (Awal/Sebelum Perubahan) Fungsi/ Peruntukan Kawasan
Luas (Ha)
Prosentase terhadap luas kawasan hutan awal
Kawasan Hutan Usulan
Luas (Ha)
Prosentase terhadap luas kawasan hutan awal
Kawasan Hutan Rekomendasi
Luas (Ha)
Prosen-tase terhadap luas kawasan hutan awal
HK HL HPT HP HPK Kawasan Hutan APL Tubuh Air Bukan Kawasan Hutan
7.781.453 7.233.397 2.069.725 7.754.497 6.405.069
23,74 22,07 6,32 23,66 19,54
7.943.523 7.844.216 5.839.722 4.533.343 4.013.603
24,24 23,93 17,82 13,83 12,25
7.773.398 8.133.488 5.985.267 4.783.087 4.242.433
23,72 24,82 18,26 14,59 12,94
31.244.141
95,33
30.174.407
92,07
30.917.673
94,34
978.883 551.290
2,99 1,68
2.142.281 457.625
6,54 1,40
1.306.386 550.255
3,99 1,68
1.530.173
4,67
2.599.906
7,93
1.856.641
5,66
TOTAL
32.774.313
100,00
32.774.313
100,00
32.774.313
100,00
Catatan : Luas kawasan hutan setelah rekom 94,34 % (turun 0,99 %)
2. Pembagian Urusan & Kewenangan
Pengelolaan Limbah
Kehutanan dan Lahan Gambut
Pertanian
Energi
Industri
Transportasi Dinas Kesehatan
Dinas Perhubungan
Dinas Pekerjaan Umum
BPS
Dinas Pertambangan dan Energi
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
Urusan Wajib Dinas Perikanan & Kelautan
Dinas Perkebunan dan Peternakan
Dinas Kehutanan & Konservasi
Dinas-Badan
Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan
Sektor Emisi BPSDALH
Bappeda
2. Pembagian Urusan & Kewenangan Identifikasi BAU menjadi urusan wajib & pilihan Urusan Pilihan
3. Baseline BAU emisi GRK Menggunakan tahun dasar 2010, sesuai kesepakatan Nasional
(untuk semua Provinsi) Perhitungan hanya dilakukan untuk bidang kehutanan dan lahan gambut, pertanian, energi, transportasi dan pengolahan limbah. Sedangkan perhitungan sektor industri skala nasional dilakukan oleh pusat Metode perhitungan menggunakan excel dan LEAP (khusus bid. Transportasi)
14
3. Baseline BAU emisi GRK No.
Sektor
1
Pertanian
Kontribusi % Emisi, 2010 (Persenta se) (tCO2eq) 324.912,00 0,051
2
Kehutanan dan Lahan Gambut
639.818.463,00
99,856
3 4 5
Energi Transportasi Pengelolaan Sampah Total
323.873,64 419,00 270.285,00 640.737.952,64
0,051 0,000 0,042 100
Sumber: Hasil Olahan, 2012
15
3. Baseline BAU emisi GRK Persentase kontribusi emisi dari masing-masing sektor, 2010 120.000
BAU BASELINE, 2010
100.000
99.856
80.000
60.000
40.000
20.000
0.000
0.051
Pertanian
16
0.051
Kehutanan dan Lahan Gambut
Energi
0.000
Transportasi
0.042
Pengelolaan Sampah
4. Usulan Aksi Mitigasi Daerah Aksi-aksi mitigasi daerah belum semua dapat diestimasi dan
dihitung reduksi emisi GRK-nya; Hingga saat ini yang sudah disusun aksi mitigasi hanya dari sektor kehutanan dan lahan gambut, energi dan pengolahan limbah. Sedangkan sektor pertanian dan transportasi belum dapat diidentifikasi aksi mitigasi-nya. Sehingga melalui kegiatan ini diharapkan dapat diselesaikan aksi mitigasi yang akan diusulkan disampaikan untuk setiap sektor dari dinas/badan terkait dengan GRK.
17
4. Usulan Aksi Mitigasi Daerah A. Usulan Mitigasi Kehutanan dan Gambut Fasilitasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis pada
18
DAS Prioritas; Desain areal pada lokasi-lokasi strategis penanaman tanaman hutan; Pengembangan Deplot Hutan Cadangan Panganseluas 100Ha; Pengelolaan industri berbasis masyarakat adat; Penerbitan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil hutan kayu Masyarakat Hukum Adat (IUPHHK-MHA) seluas 500,000 ha dan rekomendasi IUPHHK-HA seluas 500,000 ha serta rekomendasi IUPHHK_RE seluas 250,000 ha; Kinerja industri pengolahan hasil hutan meningkat (50% produk bersertifikat legalitas kayu) baik produksi industri perkayuan terpadu maupun industri kayu rakyat;
4. Usulan Aksi Mitigasi Daerah ........Usulan Mitigasi Kehutanan dan Gambut
Terbangunnya hutan tanaman rakyat seluas 50,000 ha; Pembangunan industri kayu rakyat sebanyak 25 unit; Pembentukan dan Pengembangan KPH sebanyak 56 Unit; meningkatnya pengetahuan teknis dan managerial bidang
pengelolaan industri kayu rakyat bagi 250 orang; Penanaman/reboisasi dan Pengembangan HTI; Sosialisasi paraturan operasi pengamanan hutan Secara Terpadu; Rehabilitasi hutan dan lahan disekitar kawasan lindung danau tigi, tage, dan enarotali, seluas 800 ha; Penanaman pohon batas sepanjang 500 km (Wilayah Jayapura). 19
4. Usulan Aksi Mitigasi Daerah B. Usulan Mitigasi Sektor Pertanian
1. Optimalisasi Lahan 25.000 Ha ; 2. Penerapan Teknologi SL PTT 100rb Ha; 3. Pemanfaatan Pupuk Organik, 5000 Ha . C. Usulan Mitigasi Sektor Energi
20
Pembangunan PLTM sebanyak 100 unit untuk 10.000KK Pembangunan PLTS sebanyak 3600 unit untuk 3600KK Pembangunan PLTB sebanyak 44 unit untuk 440 KK Pembangunan PLTA Urumuka 180MW
4. Usulan Aksi Mitigasi Daerah D. Usulan Mitigasi Sektor Transportasi
1. Pengadaan BUS sebanyak 30 unit. E. Usulan Mitigasi Sektor Pengolahan Limbah Penyusunan Perencanaan Pengelolaan Persampahan Minimasi sampah dengan Prinsip 3R (pemilahan sampah dari sumber) Pembangunan TPS Peningkatan dan Pembangunan TPA dengan sistem Sanitary Landfill
yang melayani beberapa kabupaten/kota (TPA REGIONAL) Penambahan sarana persampahan 21
5. Kelembagaan, sumber pendanaan dan monev A. Sektor Kehutanan & Lahan Gambut 1. Kelembagaan
2. Sumber Pendanaan 3. Monev
: Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten /Kota : BPDAS, KSDA, POLDA, : APBD dan APBN :
B. Sektor Pertanian 1. 2. 3.
Kelembagaan Sumber Pendanaan Monev
: Dinas Pertanian dan Ketahanan Provinsi : APBD dan APBN :
C. Sektor Energi
22
1. Kelembagaan : Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi 2. Sumber Pendanaan : APBD dan APBN 3. Monev :
5. Kelembagaan, sumber pendanaan dan monev D. Sektor Transportasi
1. Kelembagaan : Dinas Perhubungan Provinsi 2. Sumber Pendanaan : APBD dan APBN 3. Monev :
E. Sektor Pengolahan Limbah
Kelembagaan : Dinas Pertanian dan Ketahanan Provinsi 2. Sumber Pendanaan : APBD dan APBN 3. Monev : 1.
23
Sekian dan Terimakasih
24
