RENCANA STRATEGIS BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAH KANUPATEN MUSI BANYUASIN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TAHUN 2012 - 2017
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Musi Banyuasin, akhirnya selesai kami susun dengan segala keterbatasan yang ada pada kami. Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan berbagai kekuatan/potensi, hambatan dan peluang yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis didalamnya mengandung visi, misi, tujuan dan sasaran serta program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diharapkan. Dalam penyusunan Renstra di lingkungan Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKD.D) Kabupaten Musi Banyuasin didasarkan pada hasil pembahasan Rencana Strategis masing-masing Bidang yang selanjutnya dijadikan dasar renstra organisasi sesuai dengan kewenangan dan tugas pokok dan fungsi, dalam penyusunan visi, misi dan nilai-nilai organisasi masih perlu dimatangkan lagi melalui berbagai kegiatan antar seluruh komponen organisasi agar penyusunan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan merupakan komitmen bersama yang pada akhirnya akan memudahkan dalam mencapai tujuan. Renstra BKD.D ini agar dijadikan pedoman pelaksanaan kegiatan oleh stakeholdrs untuk rentang waktu 5 (lima) tahun kedepan. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi segala usaha dan upaya kita. Amin.
Sekayu,
2012
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN DTO INDITA PURNAMA, S.Sos, M.M. PEMBINA TK.I NIP. 19710116 199603 1 001
DAFTAR ISI
Halaman Judul ............................................................................................................ Kata Pengantar ............................................................................................................. Daftar Isi .......................................................................................................................
i ii iii
BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................ 1.1 Latar Belakang ....................................................................................................... 1.2 Landasan Hukum ................................................................................................... 1.3 Maksud dan Tujuan ............................................................................................... 1.4 Sistematika Penulisan ............................................................................................
01 01 06 08 09
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BKD.DIKLAT KAB.MUBA ......................... 2.1 Tugas pokok, Fungsi dan struktur Organisasi ....................................................... 2.1.1 Tugas ............................................................................................................ 2.1.2 Fungsi ........................................................................................................... 2.1.3 Struktur Organisasi ..................................................................................... 2.2 Sumber Daya BKD.D KAB.MUBA ..................................................................... 2.3 Kinerja Pelayanan BKD.D KAB.MUBA .............................................................. 2.4 Tantangan dan Peluang Pembangunan ..................................................................
11 11 11 11 12 19 28 30
BAB III ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI ..................... 3.1 Identifikasi Berdasarkan Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Diklat ....... 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih ................................................................................................................... 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten ....................................... 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.. 3.5 Penetuan Isu-isu strategi .........................................................................................
31 31
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 Visi dan Misi SKPD 4.2 Tujuan dan sasaran Jangka Menengah SKPD 4.3 Strategi dan Kebijakan
37 37 38 41
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA
44
33 34 35 36
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDUKATIF ................................... BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN 58 SASARAN RPJMD ...................................................................................................... BAB VII PENUTUP ..................................................................................................
60
1
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Pembangunan Nasional Indonesia pada hakikatnya adalah pembangunan Manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Pembangunan Nasional
diselenggarakan secara berencana, bertahap dan
berkesinambungan berdasarkan azas bersama dan kekeluargaan, taat hukum dan percaya pada kekuatan sendiri. Sejalan dengan hakekat Pembangunan Nasional, Kabupaten Musi Banyuasin dengan luas 14.265,96 km2 , didukung oleh sumber daya alam dan sumber daya manusia serta sumber-sumber potensial lainnya akan menjadi kekuatan di masa yang akan datang apabila dikelola dengan baik. Oleh karena itu dibutuhkan perencanaan pembangunan yang mampu mengidentifikasi kekuatan, kelemahan dan mampu mengoptimalkan kekuatan dan mengeliminir kelemahan yang dimiliki. Perubahan lingkungan baik di lingkungan eksternal, lingkungan global, regional, nasional maupun lokal pada berbagai bidang harus dapat menjadi referensi dalam penyusunan strategi pembangunan daerah. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah. Didalam Undang-Undang tersebut Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan yaitu jangka panjang
20 (dua puluh) tahunan yang disebut Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), jangka menengah 5 (lima) tahunan disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan rencana tahunan disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Untuk Rencana lima tahunan
Satuan Kerja Perangkat Daerah disebut Renstra SKPD dan untuk
rencana tahunan SKPD disebut Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD). RENSTRA adalah Perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu1 s/d 5 tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi/
lembaga,yang
lingkungan strategik.
disusun
dengan
memperhitungkan
Penyusunan Rencana
perkembangan
Strategis bagi suatu Instansi
pemerintah juga merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
2
Rencana Pembangunan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah. Mensikapi hal tersebut, Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin di bidang perencanaan pembangunan, telah meyusun Rencana Strategis sebagai pedoman penyusunan perencanaan pembangunan daerah dan acuan bagi penyusunan program tahunan pada Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dan lima tahunan yang mengacu pada RPJMD kabupaten Musi Banyuasin tahun 2012-2017. Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang telah dibentuk dan tercantum dalam undang-undang No. 22 tahun 1999 sebagai perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dalam bidang peningkatan sumberdaya manusia (aparatur pemerintah) agar dapat memberikan pelayanan yang baik bagi kepentingan masyarakat. Peningkatan kemampuan sumberdaya aparatur pemerintah
yang mempunyai komitmen dan berorientasi pada
pembangunan merupakan wujud dari tujuan Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dalam salah satu faktor indikator untuk dapat membantu kesuksesan Kabupaten Musi Banyuasin dalam menuju permata MUBA 2017. Dengan semakin mendesaknya akan kebutuhan aparatur pemerintah yang mempunyai kemampuan untuk dapat memberikan pelayanan yang maksimal, sudah barang tentu memberikan beban tugas yang semakin berat bagi peran serta Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin untuk lebih menajamkan Visi, Misi organisasi yang harus diemban pada masa mendatang. Hal ini adalah merupakan konsekuensi yang logis dari era globalisasi dan liberalisasi
dari
perdagangan
dunia
untuk
memberikan
makna
tentang
peningkatan persaingan dan tuntuan masyarakat akan pelayanan prima. Dimana instansi pemerintah harus secara terus – menerus melakukan perubahan kearah perbaikan agar dapat tetap berarti keberadaannya serta dapat unggul dalam persaingan
yang
semakin
ketat
dalam
mengantisipasi
perubahan
dan
perkembangan yang terjadi. Pemantapan Visi dan Misi pada Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin adalah suatu arah yang selaras dengan rencana strategik pembangunan daerah Kabupaten Musi Banyuasin sebagai mana yang telah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
3
Musi Banyuasin melalui peraturan Daerah No. 04 Tahun 2002. Perencanaan strategik dalam bidang peningkatan sumber daya aparatur pemerintah di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin akan menjadi acuan pokok sebagai visi dan misi dari Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin untuk dapat meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang mampu mengemban tugas sehari-hari pada instansi dimana tempat mereka ditugaskan. Sehingga dalam situasi dan kondisi ekonomi negara yang bagaimanapun juga kita harus tetap mengedepankan dalam hal peningkatan kemampuan aparatur yang kompeten dibidang tugas masing – masing. Oleh karena itu visi dan misi merupakan titik awal bagi suatu organisasi dalam melangkah untuk dapat mensejahterahkan masyarakat, maka rencana strategik adalah merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan organisasi untuk menjadi tolak ukur keberhasilan atau bahkan sebaliknya adalah kegagalan yang dialami. Dalam RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2013-2017 ditetapkan bahwa Visi pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin 5 (lima) tahun kedepan adalah PERMATA MUBA 2017 yaitu Penguatan Ekonomi Kerakyatan, Religius, Mandiri, Adil & Terdepan Maju Bersama. Dimana Muba akan memiliki Ekonomi Kerakyatan yang kuat, lebih Religius untuk menuju pada Muba Terdepan dan Maju Bersama di Provinsi Sumatera Selatan . Dan dalam RPJPD Kabupaten Musi Banyuasin akan dicapai Muba Maju, Mandiri dan Sejahtera tahun 2025. Berkaitan dengan Visi tersebut, Konsep Pemerintahan Otonomi Daerah telah memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada Pemerintah Daerah untuk mengembangkan daerahnya sendiri dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerintah, swasta, serta memperkuat keanekaragaman potensi daerah. Sejalan dengan prinsip otonomi daerah dan tuntutan pencapaian VISI dibutuhkan
adanya kondisi kelembagaan yang responsif dalam pengelolaan
kewenangan , aparatur yang profesional, peran serta masyarakat yang aktif dan kreatif, kerjasama dengan pihak swasta, keterpaduan program pembangunan serta penciptaan situasi dan kondisi lingkungan yang kondusif dan kemampuan setiap SKPD untuk menjabarkan kebijakan dan program Kepala daerah menuju VISI PERMATA MUBA 2017.
4
Guna mengembangkan daerah menuju PERMATA MUBA 2017 perlu mengerahkan semua potensi
Kabupaten Muba
baik topografi,
sumber daya
alam, sumber daya manusia, kependudukan, sosial budaya, dan pemerintahan, sehingga setiap kondisi akan saling berintegrasi , untuk itu hal-hal yang yang berkaitan dengan pelaksanaannya perlu direncanakan agar kegiatan yang satu tidak mengakibatkan dampak negatif bagi kegiatan lain, paling tidak meminimalisir pengaruh yang tidak diinginkan. Oleh karena itu tahapan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara nyata dilaksanakan
dengan
mendorong
pembangunan
perencanaaan
rasa tanggung yang
lebih
harus
jawab sehingga akan berdayaguna
dan
berhasilguna dengan melihat jauh kedepan, baik itu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Apabila penyusunan perencanaan disusun dengan mengeyampingkan keseimbangan dan jauh dari konsep logis serta tidak bertitik tolak dari aspirasi
dan kebutuhan masyarakat, maka dalam proses
pelaksanaannya nanti akan mengalami stagnasi yang cukup signifikan. Dalam upaya mendukukung Visi tersebut Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah memiliki peran penting karena memiliki kewenangan melaksanakan tugas pokok Pemerintah Daerah di bidang Kepegawaian, berdasarkan keputusan Bupati Nomor 048 Tahun 2008. Dalam melaksanakan tugasnya Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai fungsi: a. Mengelola urusan kepegawaian, keuangan, umum dan perlengkapan, b. Penyusunan rumusan dan penjabaran kebijakan teknis serta pelaksanaan operasional dibidang kepegawaian dan diklat daerah, c. Perencanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk merencanakan, mempersiapkan, mengelola, menelaah serta menysun kebijakan teknis dan program dibidang kepegawaian dan diklat daerah, d. Pengkoordinasian yang meliputi segala usaha dan kegiatan guna mewujudkan program yang berhubungan dengan peningkatan tugas dibidang kepegawaian dan diklat daerah, e.
Penyusunan yang meliputi segala usaha dari kegiatan untuk melaksanakan pengawasan teknis atas pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
5
f. Pembinaan, monitoring, evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan, pendidikan dan pelatihan serta kursus-kursus lainnya, g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati. Hubungan Renstra Dengan Domuken Perencanaan Lainnya Renstra SKPD Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin untuk periode tahun 2012 – 2017 mengacu pada RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin dan mempedomani RPJPD Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2005 – 2025. Selanjutnya Renstra SKPD Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah dijabarkan dalam Rencana Kerja tahunan (Renja) Badan Kepegawaian dan Diklat yang mengacu pada Rencana kerja pemerintah Daerah (RKPD). Gambaran tentang hubungan antara Renstra SKPD dengan dokumen perencanaan lainnya baik dalam kaitan dengan system Perencanaan Pembangunan maupun dengan system keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada gambar 1.1
Pedoman
RPJP Nasional
Diacu
RPJP Daerah
Pedoman
Renja K/L
RPJM Nasional
Dijabarkan
Renja K/L
Rincian APBN
RAPBN
APBN
Pedoman RKP
Diserasikan melalui Musrenbang
Diperhatikan
Pedoman
Pedoman
Diacu
Pedoman
Renstra K/L
RPJM Daerah
Dijabarkan
UU No. 25/2004 ttg Sistem Perencanaan Pembangunan
Pedoman
RAPBD
APBD
RKA SKPD
Rincian APBD
Diacu
Pedoman Renstra SKPD
RKPD
Pedoman
Renja SKPD
Pedoman
UU No. 17/2003 ttg Keuangan Negara
Berdasarkan analisa yang dapat menggunakan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan inilah maka visi dan misi Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah kabupaten Musi Banyuasin dapat dijabarkan dengan realita kegiatan yang
6
dilakukan secara terarah dan terencana. Selanjutnya bertitik tolak dari Visi dan Misi serta rencana strategis inilah maka dapat ditetapkan program dari Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin secara umum antara lain : 1. Meningkatkan kualitas aparatur negara dengan memperbaiki kesejahteraan dan keprofesionalisme serta memberlakukan sistem karier berdasarkan prestasi kerja dengan prinsip tetap memberikan penghargaan bagi yang berhasil dan memberikan sanksi atau hukuman bagi yang melanggar, 2. Meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil untu menciptakan aparatur yang bebas korupsi, Kolusi dan Nepotisme, bertanggung jawab, profesional, produktif dan efisien dalam pelaksanaan tugas, 3.
Menyusun klasifikasi yang berpedoman pada norma standar jabatan untuk dapat menciptakan aparatur pemerintah yang kompeten dan mampu menjalankan tugas pokok dalam jabatannya,
4. Menyusun sistem dan mengembangkan budaya aparatur dalam rangka pembentukan disiplin, etika
dan moral aparatur guna meningkatkan
produktifitas kerja, 1.2 Landasan Hukum Dasar Hukum penyusunan Renstra Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin adalah : 1
Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
2
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3
Undang-undang
Nomor 01
Tahun
2004
tentang
pemeriksaan
pengelolaan dan TanggungJawab Keuangan Negara; 4
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Keuangan Negara;
6
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
8
Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 2003 tentang wewenang
7
pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil 9
Peraturan pemerintah RI nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom
10 Peraturan pemerintah RI nomor 56 tahun 2000 tentang formasi Pegawai Negeri Sipil jo Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 11 Peraturan pemerintah RI nomor 97 tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah 12 Peraturan pemerintah RI nomor 65ahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM); 13 Peraturan
pemerintah
RI
nomor
108
Tahun
2000
tantang
Pertanggungjawaban Kepala Daerah; 14 Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP); 15 Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kab. Musi Banyuasin 16 Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Musi Banyuasin 17 Peraturan Daerah
Nomor
27
Tahun
2007 Tentang
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2007-2012; 18 Keputusan Presiden RI nomor 159 tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. 19 Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Musi Banyuasin 20 Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 048 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
8
1.3 Maksud dan Tujuan Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin merupakan lembaga unsur penunjang Pemerintah Daerah. Guna mendukung Visi PERMATA MUBA 2017. Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai rencana strategis yang dimaksudkan memberikan arahan bagi seluruh aparatur pemerintah sehingga tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Diklat daerah kabupaten Musi Banyuasin dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
Tujuan disusunnya Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin adalah : 1. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan di bidang Pendidikan, pengembangan, pelayanan serta pembinaan, 2. Memberikan arahan dan kendali bagi aparatur dalam perumusan perencanaan yang lebih jelas, rinci dan terukur dan difokuskan pada pencapaian visi dan misi guna efektifitas dan efisiensi pembanguanan dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2013-2017 dengan benar-benar didasarkan pada kondisi, potensi dan aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang, 3. Memberikan kejelasan terhadap wewenang dan tanggung jawab masingmasing bidang dan memacu semangat kerja dalam mengelola tupoksi, 4. Sebagai upaya mengakomodasikan kebijakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi melalui kordinasi, konsultasi dan interaksi baik antar instansi maupun antar sektor. Dalam melaksnanakan tugasnya Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah mempunyai fungsi ; 1. Melakukan penyusunan rencana pelaksanaan penyelenggaraan
Diklat
Struktural dan Teknis Fungsional, Prajabatan dan Ujian Dinas, 2. Melakukan penyusunan kualifikasi pembinaan terhadap tenaga pengajar, peserta dan alumni diklat, 3. Menyiapkan tenaga pengajar, bahan pelajaran dan alat instruksi serta menyusun laporan Diklat, 4. Melakukan hubungan dengan lembaga Pemerintah dan non Pemerintah,
9
5. Menganalisa kebutuhan pegawai dan menyiapkan bahan pertimbangan dan penetapan formasi pegawai, 6. Menyiapkan bahan, menyusun norma, standar dan prosedur pelaksanaan analisis, klasifikasi dan evaluasi jabatan, 7. Menyiapkan data-data kepegawaian, menghimpun dan mengelola serta mmpersiapkan peraturan-peraturan dibidang kepegawaian, 8. Menyimpan dan memelihara peraturan-peraturan di bidang kepegawaian, 9. Melaksanakan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) sepanjang menjadi wewenangnya, 10. Mengelola perizinan Pegawai Negeri Sipil. Berdasarkan uraian diatas Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah menekankan pentingnya menetapkan dan melaksanakan program/kegiatan jangka pendek, menengah dan jangka panjang yang disusun dan ditetapkan secara terintegrasi, berkelanjutan serta bermanfaat bagi masyarakat dan pembangunan di Kabupaten Musi Banyuasin dengan mengutamakan prinsip-prinsip perencaan yang jelas, terukur sesuai dengan VISI PERMATA MUBA 2017.
1.4 Sistematika Penulisan BAB I PENDAHULUAN Berisikan latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, hubungan Renstra SKPD dengan dokumen perencanaan lainnya.
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN Berisikan tugas pokok, fungsi, dan struktur organisasi, susunan kepegawaian dan perlengkapan, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang.
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Berisikan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi BKD.D, serta telaah visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
10
BAB
IV
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS DAN
KEBIJAKAN
BADAN
KEPEGAWAIAN
DAN
DIKLAT
DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN Berisikan Visi dan Misi Bappeda Jangka Menengah, Tujuan yang lebih spesifik untuk mencapai visi dan misi, Strategi atau cara untuk mencapai tujuan yang diwujudkan dengan kebijakan dan program, kebijakan internal dan kebijakan eksternal.
BAB V RENCANA
PROGRAM
DAN
KEGIATAN,
INDIKATOR
KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN EDUKATIF Berisikan penjelasan bersifat umum tentang program dan kegiatan beserta indikasi pendanaan dan sumbernya untuk periode lima tahun dan tahunan, dirinci menurut lokalitas SKPD, lintas SKPD dan kewilayahan.
BAB VI INDIKATOR
KINERJA BKD.D YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Berisikan indikator-indikator kinerja Badan Kepegawian dan Diklat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJM Kab. Musi Banyuasin.
BAB VII PENUTUP Memuat kaidah pelaksanaan yang meliputi penjelasan lain Renstra SKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Renja SKPD, penguatan peran stakeholders dalam pelaksanaan Renja SKPD, dasar evaluasi dan pelaporan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.
11
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
2.1 TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI 2.1.1 Tugas Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dalam bidang Kepegawaian dan Diklat Daerah sesuai dengan pembagian urusan pemerintah serta berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok Pemerintah Daerah dibidang Kepegawaian dan Diklat Daerah sesuai dengan pembagian urusan Pemerintahan. 2.1.2 Fungsi Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Badan Kepegawaian dan Diklat mempunyai fungsi: a. Mengelola urusan Kepegawaian, Keuangan, Umum dan Perlengkapan, b. Penyusunan rumusan dan penjabaran kebijakan teknis serta pelaksanaan operasional dibidang kepegawaian dan diklat daerah, c. Perencanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk merencanakan, mempersiapkan, mengelola, menelaah serta menyusun kebijakan teknis dan program dibidang kepegawaian dan diklat daerah, d. Pengkoordinasian yang meliputi segala usaha dan kegiatan guna mewujudkan program yang berhubungan dengan peningkatan tugas dibidang kepegawaian daerah, e. Penyusunan yang meliputi segala usaha dari kegiatan untuk melaksanakan pengawasan teknis atas pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, f. Pembinaan, monitoring, evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan, pendidikan dan pelatihan serta kursus-kursus,
12
11
12
Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin No. 06 tahun 2008 tentang pembentukan lembaga teknis daerah Kabupaten Musi Banyuasin serta keputusan Bupati Musi Banyuasin No. 048 Tahun 2008 tentang penjabaran tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin adalah pedoman dan acuan untuk melaksanakan kewenangan yang di serahkan pada daerah otonom di bidang kepegawaian. Sebagai tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin adalah untuk membina, mengatur dan merencanakan sistem kepegawaian baik dalam penyelenggaraan pemerintah maupun pembangunan.
2.1.3 Sruktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dipimpin oleh Seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Berikut ini dipaparkan mengenai Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin adalah sebagai Berikut : a. Kepala; b. Sekretariat; 1) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan. 2) Sub Bagian Keuangan, 3) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan. c. Bidang Pendidikan dan Latihan; 1) Sub Bidang Diklat Kepemimpinan dan Prajabatan. 2) Sub Bidang Fungsional Dan Tehnis. d. Bidang Mutasi Kepegawaian; 1) Sub Bidang Kepangkatan dan Pensiun. 2) Sub Bidang Perpindahan Pegawai. e. Bidang Pengembangan Pegawai; 1) Sub Bidang Formasi dan Pengadaan Pegawai dan Pengolahan Data. 2) Sub Bidang Jabatan Struktural dan Fungsional f. Bidang Kesejahteraan dan Disiplin Pegawai; a. Sub Bidang Kesejahteraan dan Perizinan Pegawai b. Sub Bidang Disiplin Pegawai.
13
g. Kelompok Jabatan Fungsional; Sesuai dengan susunan organisasi dimaksud maka Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin diberikan kewenangan yang luas untuk dapat mengatur sistem kepegawaian yang baik dan propesional dalam mengelola administrasi kepegawaian sesuai dengan peraturan dan perundangundangan yang berlaku dengan tetap mempedomani tata cara dan pedoman umum lainnya sehingga akan tercipta kondisi pemanfaatan aparatur pemerintah secara optimal.
14
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
15
Berdasarkan Struktur organisasi diatas, tugas pokok dan fungsi serta pembagian tugas pada Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sebagai berikut ; Dalam upaya mendukung dan menjalankan tugas pokok dan fungsinya, kegiatan yang menjadi prioritas tiap-tiap bidang, antara lain : 1. Bidang Sekretariat ; a
Menyusun rencana dan program kerja secretariat
b
Pengembangan, pembinaan sumber daya
manusia aparatur
pemerintah dan pelayanan administrasi dilingkungan Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah; c
Pengembangan, pembinaan sumber daya
manusia aparatur
pemerintah dan pelayanan administrasi dilingkungan Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah; d
Menyelenggarakan
dan
mengelola
masalah
kepegawaian,
keuangan, rumah tangga dan perlengkapan dilingkungan Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah; e
Menyelenggarakan hubungan kemasyarakatan dan hubungan dengan
lembaga
pemerintah
(urusan
kehumasan
dan
Keprotokolan); f
Melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya
g
Memberikan saran-saran dan pertimbangan- pertimbangan kepada Kepala Badan tantang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya
h
Menyusun laporan Sekretariat
16
2. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Bidang Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan Aparatur dilingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, untuk menyelenggarakan tugas tersebut Bidang Diklat mempunyai fungsi; a.
Melakukan penyusunan rencana pelaksanaan penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan, Diklat Teknis, Diklat Fungsional, dan Diklat Prajabatan;
b.
Melakukan analisis kebutuhan diklat (AKD);
c.
Melakukan penyusunan kualifikasi dan seleksi pengajar pelatih;
d.
Menyiapkan instrument dan kelengkapan diklat;
e.
Melaksanakan pembinaan terhadap peserta dan alumni Diklat;
f.
Mengarahkan dan mengembangkan program Pelatihan termasuk desain kursus;
g
Menyediakan pelayanan konsultasi dan informasi Diklat;
h
Melakukan pengukuran, evalusi dan umpan balik pelatihan;
i
Menyelenggarakan pengiriman pendidikan lanjutan bagi PNS;
j
Melakukan kerjasama dengan organisasi Diklat lainnya, asosiasi dan lembaga profesi;
k
Melakukan pengawasan Diklat yang diselenggarakan Dinas dan Instansi
lainnya,
dilingkungan
Pemerintah
Kabupaten
Musi
Banyuasin; l
Menyiapkan penyusunan laporan.
3. Bidang Mutasi Mempunyai tugas melaksanakan, menyiapkan mutasi, pengangkatan dalam pangkat dan PNS non jabatan, pemberhentian, menyiapkan pensiun pegawai dan janda/dudanya serta menyiapkan pemberian penghargaan/tanda jasa, dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut, bidang Mutasi mempunyai fungsi;
17
a
Menyusun rencana dan program kerja Bidang Mutasi;
b
Memproses usul nota persetujuan teknis kenaikan pangkat dan penyesuaian ;
c
Memproses penetapan kenaikan pangkat dan penyesuaian masa kerja;
d
Memproses pemberitahuan kenaikan gaji berkala;
e
Memproses usul ujian penyesuaian ijazah
f
Memproses usul ujian Dinas;
g
Mengusul/memproses usul pensiun
h
Memproses pensiun atas permintaan sendiri;
i
Memproses usul Mutasi Non Jabatan;
j
Mempersiapkan tim penilaian angka kridit jabatan fungsional;
k
Mempersiapkan pengangkatan dan pemberhentian tenaga honorer;
l
Memproses perpanjangan pensiun Eselon II;
m Menyusun laporan bidang mutasi. 4. Bidang Pengembangan Pegawai Mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja bidang, merencanakan dan menyusun formasi PNS; merencanakan, menyusun dan mengumpulkan bahan mutasi/promosi dan pemberhentian dari dan dalam jabatan, baik jabatan structural maupun jabatan fungsional serta mengelola data kepegawaian; menyusun laporan bidang; Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pengembangan mempunyai fungsi : a Menyusun rencana dan program kerja Bidang
Pengembangan
Pegawai; b Menganalisis
kebutuhan
pegawai
dan
menyiapkan
pertimbangan atau persetujuan penetaan formasi pegawai;
bahan
18
c Menyiapkan bahan penyusunan norma, standard dan prosedur pelaksnaan analisis, klasifikasi dan evaluasi jabatan; d Menyiapkan data-data kepegawaian; e Menyusun laporan Bidang Pengembangan Pegawai. 5. Bidang Kesejahteraan dan Disiplin Pegawai Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan aturan-aturan dibidang kepegawaian dan pembinaan administrasi kepegawaian, dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Kesejahteraan dan Disiplin Pegawai mempunyai fungsi : a
Menyusun rencana dan program kerja Bidang ;
b
Mengurus permintaan kartu Pegawai dan kartu suami/istri;
c
Memproses permintaan Bapertarum
d
Mengurus dan memproses pemberian penghargaan Satya Lencana;
e
Memproses izin belajar, izin cuti, izin perkawinan dan perceraian, izin menjadi Kades, anggota PPK, PPS dan KPPS;
f
Memproses izin
menjadi calon
Kepala
Daerah dan
izin
kepegawaian lainnya; g
Menghimpun dan mengkoordinasikan peraturan kepegawaian;
h
Menyusun naskah dinas peraturan dibidang kepegawaian;
i
Memberikan
layanan
dan
informasi
dibidang
peraturan
kepegawaian; j
Mengelola laporan kehadiran pegawai;
k
Memproses usul pembuatan DP3;
l
Memproses kasus pelanggaran disiplin dan penjatuhan hukuman disiplin;
m
Menganalisis dan menelaah permasalahan dibidang peraturan
19
kepegawaian; n
Menyusun laporan bidang. Berdasarkan Tugas dan Fungsi Badan Kepegawianan dan Diklat Daerah
bila dibina dan dikembangkan akan menjadi kekuatan bagi Kabupaten Musi Banyuasin dalam mewujudkan Visi PERMATA MUBA 2017 yang pada intinya bertujuan untuk meningkatkan kinerja aparatur sehingga akan menciptakan aparatur yang professional dan kompeten dalam menunjang kinerja instansi pemerintah kabupaten. 2.2 SUMBER DAYA BADAN KEPEGAWAIAN DAN.DIKLAT DAERAH Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan a. Susunan Kepegawaian Berkaitan dengan tugas dan fungsinya, sumber daya manusia (SDM) Badan Kepegawaian dan Diklat daerah Kabupaten Musi Banyuasin merupakan akumulasi dari berbagai tingkat pendidikan yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu, pangkat/golongan kerja serta masa kerja, dalam rangka menunjang dan mendukung peningkatan
kinerja
serta
optimalisasi
target
kinerja
berdasarkan
rencana
pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahu 2012-2017. Susunan kepegawaian BKD.DIKLAT Kabupaten Musi Banyuasin yaitu : Tabel 2.1 Susunan Kepegawaian BKD.DIKLAT Kab.Musi Banyuasin No 1
NAMA/NIP
PANGKAT
JABATAN
PENDIDIKAN
INDITA
PEMBINA
KEPALA BKD.D
PASCA
PURNAMA, S.Sos,
TK.I
M.M
GOL. IV/b
SARJANA
EKONOMI
19710116 199603 1 001 2
3
SUYATNO, S.P
PEMBINA
19570914 198203 1
TK.I
006
GOL.IV/b
M.AEDI, S.IP
PEMBINA
19561210 198303 1
GOL IV/a
SEKRETARIS BKD.D
SARJANA PERTANIAN
KABID MUTASI KEPEGAWAIAN
SARJANA ILMU POLITIK
KABID DISIPLIN PEGAWAI
SARJANA MUDA HUKUM
SARJANA PENDIDIKAN
006 4
5
6
IRAWAN, S.Mhk
PENATA
19600630 198503 1
TK.I
003
GOL.III/d
Dra.ROHANI
PENATA
KASUBBID
19630703 19203 2
TK.I
KESEJAHTERAAN&PERIZINAN
001
GOL.III/d
PEGAWAI
ELIZA
PENATA
KASUBBAG PERENCANAAN DAN
HERLINAH, S.Pd
TK.I
PELAPORAN
SARJANA PENDIDIKAN
20
19690903 199603 2
GOL.III/d
002 7
NESPO
AZHAR,
PENATA
S.IP
TK.I
19631005 198603 1
GOL.III/d
KASUBBAG KEUANGAN
SARJANA ILMU POLITIK
SARJANA EKONOMI
009 8
ELISA, S.E
PENATA
KASUBBID DIKLAT FUNGSIONAL
19740216 199803 2
GOL.III/c
DAN TEKNIS
NASIRIN, S.H
PENATA
KASUBBID
1660811 18910 1
GOL.III/c
PEGAWAI
ZAINAL ABIDIN,
PENATA
KASUBBID
S.IP
GOL.III/c
STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL
ENDANG
PENATA
KASUBBID KESEJAHTERAAN DAN
FITRIYANTI,S.Psi
GOL.III/c
DISIPLIN PEGAWAI
PENATA
KASUBBID KEPANGKATAN DAN
GOL.III/c
PENSIUN
PENATA
KASUBBAG
GOL.III/c
PERLENGKAPAN
EKONOMI
PENATA
STAF SEKRETARIAT
SARJANA SOSIAL
STAF SEKRETARIAT
SARJANA PENDIDIKAN
PENATA
KASUBBID FORMASI PENGADAAN
PASCA SARJANA PUBLIK
S.STP,M.AP
MUDA TK.I
DAN PENG DATA PEGAWAI
19821225 200112 2
GOL.III/b
001 9
PERPINDAHAN
SARJANA HUKUM
001 10
JABATAN
SARJANA ILMU POLITIK
19770916 199903 1 005 11
SARJANA PSIKOLOG
1977006 200502 2 005 12
LENI
HERLINA,
S.E
SARJANA EKONOMI
19770120 19903 2 003 13
VERAWATI OKTAVIA,
S.E,
UMUM
DAN
PASCA
SARJANA
M.M 19811010 200212 2 007 14
ALAM
SABIT,
S.Sos
GOL.III/c
19660708 198903 1 010 15
DWI NOVIANTY,
PENATA
S.Pd
GOL.III/c
19761129 200003 2 003 16
DEVI
WN,
002 17
TANSYORI,
S.IP,
PENATA
M.SI
MUDA TK.I
19760601 199803 1
GOL.III/b
STAF DIKLAT
PASCA
SARJANA
EKONOMI
002 18
19
MALIAN AR
PENATA
SUBBID DIKLAT KEPEMIMPINAN
19700614 19903 1
MUDA TK.I
DAN PRAJABATAN
001
GOL III/b
NURMALA DEWI,
PENATA
STAF
S.E
MUDA TK.I
&PENG DATA PEGAWAI
SUBBID
PENGADAAN
SLTA
SARJANA EKONOMI
21
19710114 200604 2
GOL III/b
008 20
MUHAMMAD
PENATA
STAF BIDANG KESEJAHTERAAN
ASPARI, S.IP
MUDA TK.I
&DISIPLIN PEGAWAI
19721120 200604 1
GOL.III/b
SARJANA ILMU POLITIK
007 21
22
HIDAYAT, S.H
PENATA
19780121 200701 1
MUDA TK.I
008
GOL III/b
NOVIANI DAFIT,
PENATA
S.E
MUDA
19841130 200502 2
GOL.III/a
STAF PENGEMBANGAN PEGAWAI
SARJANA HUKUM
STAF KEPANGKATAN &PENSIUN
SARJANA EKONOMI
STAF SUBBID DISIPLIN PEGAWAI
SARJANA EKONOMI
SATAF BIDANG DIKLAT
SARJANA ILMU POLITIK
STAF BIDANG DIKLAT
SARJANA EKONOMI
SARJANA EKONOMI
002 23
24
25
26
27
28
DESI ATIKA, S.E
PENATA
19721110 200604 2
MUDA
013
GOL.III/a
ADI SYAHPUTRA,
PENATA
S.IP
MUDA
19770
GOL.III/a
SITI ZAHARA, S.E
PENATA
19820927 200701 2
MUDA
002
GOL.III/a
MITAS, S.E
PENATA
STAF
19820706 200701 2
MUDA
PEGAWAI
005
GOL.III/a
SENDY, S.Sos
PENATA
STAF
19750405 200701 1
MUDA
PENGADAAN&PENG
007
GOL.III/a
PEGAWAI
FIRMANSYAH,
PENATA
STAF SEKRETARIAT
SARJANA HUKUM
S.H
MUDA
19680621200701 1
GOL.III/a
STAF SEKRETARIAT
SARJANA HUKUM
STAF SUBBID DISIPILIN PEGAWAI
SARJANA HUKUM
STAF BID DIKLAT
SARJANA HUKUM
STAF SEKRETARIAT
DIPLOMA III KOMPUTER
STAF BID DIKLAT
DIPLOMA III KOMPUTER
SUBBID
PERPINDAHAN
SUBBID
FMS
SARJANA SOSIAL
DATA
003 29
30
ALPIAN, S.H
PENATA
19781816 200801 1
MUDA
005
GOL.III/a
SADE
YULIATIN
PENATA
S.H
MUDA
19810718 200801 2
GOL.III/a
006 31
32
DEBY PREMA,S.H
PENATA
19820204 200801 1
MUDA
002
GOL.III/a
DEVI FEBRYLIA,
PENGATUR
A.Md
GOL.II/c
19870210 200902 2 005 33
AIDIL
PENGATUR
FIKRISYAH, A.Md
GOL.II/c
19890511 201001 1 001
22
34
FITRIANA, A.Md
PENGATUR
19870612 201101 2
GOL.II/c
STAF SEKRETARIAT
DIPLOMA III KOMPUTER
010 35
36
37
JONI IRSAN, A.Md
CPNS
STAF
GOL.II/c
STRUKTURAL&FUNGSIONAL
SUBBID
DAVID MARUNI
PENGATUR
STAF
19750806 200604 1
MUDA TKI
PEGAWAI
006
GOL II/b
MUHAMMAD
PENGATUR
RIDWAN
MUDA TKI
19740329 200604 1
GOL II/b
SUBBID
JAB
PERPINDAHAN
STAF BID DIKLAT
DIPLOMA III KOMPUTER
SLTA
SLTA
006 38
MUHAMMAD
PENGATUR
STAF
NUR AMIN
MUDA TKI
PENGADAAN&PENG
SUBBID
FRM
19720421 200701 1
GOL II/b
PEGAWAI
DESI ANDRIANI
PENGATUR
STAF
19830116 200801 2
MUDA
PENGADAAN&PENG
009
GOL.II/a
PEGAWAI
NURLELA
PENGATUR
STAF BID DIKLAT
1831126 200801 2
MUDA
002
GOL.II/b
VERAWATI
PENGATUR
STAF
19850108 20001 2
MUDA
STRUKTURAL&FUNGSIONAL
002
GOL.II/a
NURASIA
PENGATUR
19820719 20001 2
MUDA
003
GOL.II/a
DANIATI
PENGATUR
PUJAKESUMA
MUDA
19840101 200901 2
GOL.II/a
SLTA
DATA
008 39
40
41
42
43
SUBBID
FRM
SLTA
DATA
SUBBID
SLTA
JAB
SLTA
STAF KEPANGKATAN &PENSIUN
SLTA
STAF BID DIKLAT
SLTA
STAF SEKRETARIAT
SLTA
STAF SEKRETARIAT
SLTA
STAF BID DIKLAT
SLTA
STAF BID PENGEMBANGAN
SLTA
STAF BID DIKLAT
SLTA
005 44
45
46
47
HERIANTO
PENGATUR
19810920 201001 1
MUDA
001
GOL.II/a
FATHUL ANAM
PENGATUR
19820705 201001 1
MUDA
001
GOL.II/a
ZULKARNAIN
PENGATUR
19820620 201001 1
MUDA
001
GOL.II/a
CHANDRA
PENGATUR
GUNAWAN
MUDA
1840220 200801 1
GOL.II/a
002 48
SOBIRIN
PENGATUR
19812206 200701 1
MUDA
009
GOL.II/a
23
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Untuk mengetahui jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan, dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini. No.
Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Pendidikan Jumlah (orang)
1.
Strata 2 (S2)
4
2.
Strata 1 (S1)
25
3.
Diploma 3 (D3)
5
4.
SLTA /SMK
14
JUMLAH
48
Sumber : DUK BKD.D Kabupaten Musi Banyuasin 2011
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan Untuk mengetahui jumlah pegawai berdasarkan Pangkat dan Golongan dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut ini :
No.
Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan Pangkat Golongan Jumlah
1.
Pembina Tingkat I
IV/b
2
2.
Pembina
IV/a
1
3.
Penata Tk. I
III/d
4
4.
Penata
III/c
8
5.
Penata Muda Tk. I
III/b
6
6.
Penata Muda
III/a
10
7.
Pengatur
II/c
4
8.
Pengatur Muda Tk.I
II/b
4
9.
Pengatur Muda
II/a
9
JUMLAH Sumber : DUK BKD.D Kabupaten Musi Banyuasin 2011
48
24
Jumlah Pegawai Berdasarkan Diklat Penjenjangan Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Diklat Penjenjangan No
Jenis Diklat
Jumlah
Jenis Kelamin Laki-laki
Perempuan
1
Pim Tk I
-
-
-
2
Pim Tk II
-
-
-
3
Pim Tk III
4
4
-
4
Pim Tk IV
11
4
7
15
8
7
Jumlah
Berdasarkan Jenis Kelamin Tabel 2.5 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin No
Laki-Laki
Perempuan
Jumlah
1
26
22
48
b. Perlengkapan Sejalan dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, di samping sumber daya manusia (SDM), perlengkapan juga menjadi syarat mutlak dalam menunjang, mendorong serta memfasilitasi kinerja dalam mekanisme poencapaian target kinerja Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan rencana pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2012-2017. TABEL 2.6 PERLENGKAPAN BADAN KEPEGAWAIAN DANDIKLAT DAERAH KANUPATEN MUSI BANYUASIN AKTIVA TETAP NO
NAMA BARANG
JUMLAH
1
Mobil
2
2
Sepeda Motor
2
3
Mesin Tik
4
4
Almari Besi/Metal
1
5
Rak kayu
1
6
Filing Besi/Metal
1
7
Brankas
1
8
Papan visual
3
25
9
Alat Penghancur kertas
2
10
Overhead Projektor
1
11
White Board/Electrik
1
12
Lemari kayu
2
13
Kursi Besi/Metal
1
14
Kursi kayu/Rotan
3
15
Meja Rapat
1
16
Meja tambahan
1
17
Meja panjang
1
18
Kursi Rapat
4
19
Kursi Putar
3
20
Kursi Lipat
1
21
Meja Komputer
1
22
Meja ½ Biro
5
23
Mesin potong rumput
1
24
Lemari es
1
25
AC Spilit
8
26
Kipas Angin
3
27
Kompor gas
1
28
Alat Dapur lainnya
1
29
Tabung gas
1
30
Televisi
2
31
Cassete Recorder
2
32
Ware less
1
33
Camera film
1
34
Tustel
1
35
Dispenser
1
36
Handy came
1
37
Mainframe
2
38
P.C Unit
14
39
Lap top
2
40
Note book
3
41
CPU
1
26
42
Printer
4
43
Scanner
1
44
Peralatan komputer mini lainnya
1
45
Monitor
2
46
Printer
2
47
External
1
48
Keyboard
1
49
Peralatn persenal komuter lainnya
1
50
HUB
1
51
Peralatan jaringan lainnya
1
52
Meja kerja pejabat eselon
3
53
Meja tamu ruang tunggu pejabat
1
54
Kursi pejabat Ess I
3
55
Kursi pejabat non strukt
2
56
Kursi Rapat Ruang Rapat staf
1
57
Kursi hadap depan pejabat eselon
2
58
Kursi tamu diruangan pejabat eselon
2
59
Lemari arsip untuk arsip dinamis
1
60
Buffet kayu
2
61
Buffet kaca
1
62
Proyektor + attachment
3
63
Unnitemuptible
2
64
Sound system
1
65
Facsimile
1
66
Stabilizer
1
67
Gedung Kantor Permanen
1
68
Bangunan Gedung Kantor lainnya
1
69
Pagar
1
70
Gudang tertutup permanen
1
Sumber : Kartu Inventarisasi Aset BKD.Diklat Tahun 2011 Selain itu untuk mendukung kinerja pelayanan di butuhkan anggaran, informasi lebih lanjut dapat di lihat pada tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Musi Banyuasin.
27
Tabel 2.2
Anggaran
dan
Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Banyuasin.
Kabupaten
Musi
28
2.3 KINERJA PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Diklat daerah Kabupaten Musi Banyuasin yaitu mengatur sistem kepegawaian yang baik dan profesional dalam mengelola administrasi kepegawaian sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap mempedomani tata cara dan pedoman umum lainnya sehingga akan tercipta kondisi pemanfaatan aparatur pemerintah secara optimal. Dalam melaksanakan pelayanan dibidang kepegawaian, ada beberapa program yang dilaksanakan anatar lain, program kedinasan, contohnya Pengiriman aparatur untuk mengikuti Diklat Pim Tingak II dan III, penyelenggaraan Diklat Pim tinggat IV kemudian dalam program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur contoh nya Penyelanggaraan Diklat Prajabatan Golongan II dan III beberapa jenis pelayanan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku sehingga diharapkan pelayanan diberikan tersebut dapat berhasil secara optimal, dapat dilihat pada tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Diklat.
29
TABEL 2.1 PENCAPAIA KINERJA PELAYANAN SKPD BKD.DIKLAT
30
2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PEMBANGUNAN Tantangan (treaths) Badan Kepegawaian dan Diklat daerah , diantaranya : 1. Kebutuhan akan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih baik dan lebih murah sebagai perwujudan Good Governace, 2. Kesiapan aparatur daerah dalam mengantisipasi proses demokrasi agar mampu memberikan pelayanan yang dapat memenuhi aspek transparasi, akuntabilitas dan kualitas prima dari kinerja organisasi publik, 3. Tuntutan Masyarakat terhadap aparatur yang bebas dari KKN, 4. Perkembangan birokrasi yang menghendaki aparat semakin profesional, 5. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi, 6. Adanya ego sektoral/unit kerja dilingkungan pemerintah, 7. Adanya tuntutan reformasi birokrasi yang menghendaki perbaikan kinerja pegawai dan profesionalisme pegawai, 8. Krisis multidimensi yang berkepanjangan 9. Sarana dan prasarana kerja a. Minimnya jumlah barang yang dianggarkan karena keterbatasan dana APBD kabupaten. b. Kwalitas barang yang dibeli masih belum maksimal, c. Jumlah barang yang dianggarkan belum optimal.
Peluang-peluang (Opportunities) dilingkungan Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin diantaranya : 1. Terbukanya kesempatan untuk pengembangan lembaga pendidikan dan pelatihan pegawai, 2. Terbukanya kerjasama dengan pihak ketiga untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, 3. Tersedianya dana dari APDB Kab.Muba yang memadai, 4. Adanya komitmen pimpinan, 5. Rencana pengembangan jabatan fungsional, 6. Tersedianya jaringan simpeg, 7. Peningkatan kesejahteraan pegawai, 8. Pengembangan sistem karier berdasarkan prestasi kerja.
31
31 32
BAB III ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1 Identifikasi Berdasarkan Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Diklat Sehubungan dengan tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Diklat ke depan, untuk memasuki tahun 2012 secara umum Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Musi Banyuasin masih dihadapkan pada berbagai masalah dan tantangan diantara nya sebagai berikut : a. Tuntutan frekuensi koordinasi yang tinggi guna keterpaduan, sinkronisasi dan kesinambungan perencanaan pembangunan; b. Intervensi kepentingan politis terhadap perencanaan pembangunan; c. Tuntutan penyediaan informasi yang akurat, aktual, dan cepat; d. Pengisian formasi pegawai yang tidak sesuai dengan kebutuhan; e. Peraturan perundang-undangan yang terus berubah; f. Persaingan antar daerah yang semakin ketat.
Faktor-faktor internal yang mempengaruhi pelayan SKPD Lingkungan Internal 1. Kekuatan (Strength) 1. Sumber Daya Manusia ; a. Tersedianya SDM perencana dan staf di setiap bidang b. Pegawai berasal dari jenjang dan disiplin yang sesuai dengan bidang tugas. 2. Sarana dan Prasarana Kerja yaitu Tersedianya sarana dan prasarana kerja 3. Keuangan yaitu Tersedianya dana penunjang program/kegiatan 2. Kelemahan (Weakness) 1. Sumber Daya Manusia Kualitas kinerja SDM perlu ditingkatkan, ketrampilan yang dimiliki
masih
sangat rendah 2. Sarana dan Prasarana Kerja Sarana dan prasarana kerja belum optimal baik dari segi kwalitas maupun dari segi kwantitas
32
Lingkungan Eksternal Peluang-peluang (Opportunities) 1. Sumber Daya Manusia a. Dukungan dan Komitmen antara pimpinan dan staf untuk mendukung tugas pokok
daan fungsi,
b. Kemampuan SDA untuk dapat mengelola organisasi secara professional dan mempunyai mental yang baik agar terbebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, c. Dukungan sarana dan prasarana yang memadai untuk dapat menjalankan aktivitas dengan sempurna dalam pemberian pelayanan. 2. Sarana dan Prasarana Kerja Pihak pemerintah Daerah menawarkan dan memberikan bantuan pengadaan peralatan dan perlengkapan kerja yang tidak dianggarkan Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah
Ancaman-ancaman (Threaths) 1. Sumber Daya Manusia : a. Pegawai yang telah dilatih pindah / dimutasikan ke Dinas lain, b. Tingkat pengetahuan aparatur belum optimal, c. Harus adanya dukungan dari pimpinan yang lebih tinggi serta perangkat pemerintah lainnya untuk dapat memberikan kontribusi bagi keberhasilan organisasi di maksud. d. Dukungan lembaga dan unit kerja lain yang lebih tinggi baik vertical maupun Horizontal. e. Adanya pegangan berupa peraturan perundang-undangan yang berkepastian untuk memberikan pelayanan bagi aparatur. 2. Sarana dan Prasarana Kerja a.
Minimnya jumlah barang yang dianggarkan karena keterbatasan dana APBD kabupaten,
b. Kwalitas barang yang dibeli masih belum maksimal , c.
Jumlah barang yang dianggarkan belum optimal.
33
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Musi Banyuasin telah terpilih pada proses pilkada tanggal 27 september 2011 dan telah dilantik oleh Gubernur Sumatera Selatan atas nama menteri dalam negeri tertanggal 16 januari 2012, Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2004 Tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, Kepala dan Wakil Daerah terpilih wajib menyusun RPJMD untuk periode 5 tahun ke depan, rancangan RPJMD yang disusun memperhatikan visi dan misi Kepala dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Visi Kepala Daerah terpilih periode 2012 – 2017 adalah PERMATA MUBA 2017 yaitu : -
Penguatan Ekonomi Kerakyatan
-
Religius
-
Mandiri
-
Adil
-
Terdepan
-
Maju Bersama 2017
Dengan Misi yang ingin dicapai yaitu : 1. Memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis sumber daya dan keakrifan lokal yang mandiri, berdaya saing dan religius. 2. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan dan pelayanan industri kreatif yang didukung teknologi informasi dan komunikasi. 3. Meningkatkan pemerataan pembangunan berkelajutan yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan. 4. Mengembangkan sumberdaya Insani Berkualitas dan Lingkungan Sosial Budaya yang religius. 5. Mewujudkan Tata pemerintahan yang amanah, bersih, jujur, professional dan demokratis Dari 5 (lima) misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Kabupaten Musi Banyuasin 2012-2017 salah satu misi yaitu misi ke 5 (lima) yang berkaitan secara langsung dengan bidang tugas pokok dan fungsi BKD
yaitu :
Mengembangkan tata Pemerintahan yang amanah, bersih, jujur, Profesional dan demokratis Misi Bertujuan Mewujudkan Tata pemerintahan yang baik dengan aparatur Pemerintahan Daerah yang Profesional dan Amanah
34
Arah kebijakannya adalah : Peningkatan kemampuan sumberdaya manusia aparatur baik dari aspek teknis maupun
akademis dan penempatan pegawai sesuai dengan
kompetensi untuk mendukung optimalisasi pelayanan masyarakat. Strategi yang diambil dalam bidang Pemerintahan yaitu : Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan aparatur yang responsif terhadap tuntutan masyarakat (Pencitraan Publik) sedangkan tujuannya adalah : meningkatkan propesionalisme aparatur pemerintah Kota untuk menjadikan tata pemerintahan yang baik, bersih, bebas KKN, berwibawa dan bertanggung jawab serta pofesional mempunyai kompetensi tinggi sehingga mampu mendukung pelayanan umum berkualitas tinggi. Untuk merealisasikan Misi tersebut terdapat kebijakan antara lain yaitu : 1. Meningkatnya jumlah PNS yang memiliki keahlian dan ketrampilan yang dipersyaratkan untuk melaksanakan tugas tertentu 2. Membina dan Mengembangkan kinerja Sumber Daya Aparatur 3. Melaksanakan Diklat Teknis dan Fungsional 4. Melaksanakan pemberian penghargaan kepada PNS 5. Diklat Penjenjangan 6. Operasional SAPK 7. Proses pembuatan Kartu Pegawai Elektronik(KPE) 8. Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional PNS Kab.Muba 9. Penyelesaian kenaikan pangkat 10. Menindaklanjuti setiap pelanggaran yang dilakukan PNS dalam forum DP3HD 11. Menindaklanjuti setiap PNS yang mengajukan izin kepegawaian 12. penyusunan rencana program laporan 13. Pengangkatan PNS dalam jabatan struktural 14. Pembinaan Aparatur 15. Pengangkatan CPNS 16. Penerimaan CPNS 17. Penyelesaian proses Mutasi non jabatan 18. Pengadaan / Perbaikan sarana dan prasarana penunjang kegiatan kantor 19. Penghargaan pemerintah terhadap pengabdian PNS
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten Analisis Renstra K/L dan SKPD Kabupaten (yang masih berlaku) ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, dan sinergisitas pencapaian sasaran pelaksanaan
35
Renstra SKPD Kabupaten terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan masing-masing SKPD. Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi : a. Apakah capaian sasaran pelaksanaan Renstra SKPD Kabupaten telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra SKPD Provinsi dan Renstra K/L b. Apakah
tingkat
capaian
kinerja
Renstra
SKPD
Kabupaten
melebihi/sama/kurang dari sasaran Renstra SKPD Provinsi atau Renstra K/L.
Jika tingkat capaian kinerja Renstra SKPD Kabupaten melebihi sasaran Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi, maka hal ini menunjukkan bahwa kinerja SKPD sudah baik secara nasional/provinsi. Sedangkan jika lebih rendah, maka hal ini mengindikasikan
bahwa
SKPD
tersebut
memiliki
permasalahan
dalam
penyelenggaraan pelayanannya, seperti dalam perencanaan program, kegiatan dan pendanaan, sumber daya penyelenggaraan pelayanan, proses/prosedur/mekanisme pelayanan, dan strategi/kebijakan pelayanan yang ditempuh.
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis a. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan SKPD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka SKPD dpat mengidenfikasi
arah
(geografis)
pengembangan
pelayanan,
perkiraan
kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan SKPD dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, SKPD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut. Untuk itu, dalam penelahaan RTRW, aspek yang perlu ditelaah adalah : 1. Rencana struktur tata ruang, 2. Struktur tata ruang saat ini, 3. Rencana pola ruang, 4. Pola ruang saat ini,
36
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis Isu-isu Strategis yang berkaitan erat dengan pencapaian Renstra Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin : a. Spesialisasi Pekerjaan (work specialization): Dalam Organisasi BKD.D terdapat pembagian pekerjaan dimana tugas-tugas dalam organisasi dibagi menjadi pekerjaan-pekerjaan yang terpisah sesuai dengan spesialisasi pekerjaan, karyawan memiliki
spesialisasi tugas dari
seluruh kegiatan. b. Departementalisasi (departementalizazion): Adanya pengelompokan pekerjaan-pekerjaan sehingga tugas-tugas yang sama dapat dikoordinasikan dengan baik. c. Rantai Perintah (chain of command): Adanya garis kewenangan yang tidak terputus dari puncak organisasi ke eselon yang paling bawah dan menjelaskan siapa melapor kepada siapa. Kewenangan dan kesatuan perintah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan rantaiperintah ini karena dengan kewenangan (authority) adanya hak-hak yang melekat pada kedudukan pimpinan untuk memberikan perintah untuk dipatuhi dengan prinsip kesatuan perintah (unity of commad) menunjukkan bahwa seorang karyawan memiliki satu atasan dan kepadanya ia harus bertanggungawab secara langsung. d. Rentang Kendali (span of control): Adanya jumlah tingkatan atau jumlah manajer yang dimiliki organisasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 20007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pasal 26 ayat (2) dinyatakan bahwa Badan terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4(empat) bidang, sekretariat terdiri dari 3 (tiga) subbidang, dan masing-masing bidang terdiri dari 2 (dua) subbidang atau kelompok jabatan fungsional. e. Formalisasi (formalisms) Tugas pekerjaan dalam organisasi BKD.D Kabupaten Musi Banyuasin telah terstandarisasikan,Organisasi BKD.D Kabupaten Musi Banyuasin memiliki tingkat formalisasi yang tinggi, mengingat karyawan selalu menangani kegiatan atau hal yang sama dengan cara yang sama, dan menghasilkan keluaran yang sama pula, terdapat uraian pekerjaan jelas, banyak peraturan
37
38 37
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS DAN KEBIJAKAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
4.1 Visi dan Misi 1.
Pernyataan Visi Dalam menjalankan tugas-tugasnya Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKD.D) Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai Visi sebagai berukut :
“
TERCIPTANYA APARATUR YANG PROFESIONAL, NETRAL DAN SEJAHTERA
DALAM MENUNJANG KINERJA PEMERINTAHAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN “.
2.
Penjelasan Makna Visi APARATUR adalah sosok pegawai negeri sipil yang merupakan unsur yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintah dan pembangunan. PROFESIONAL,
Istilah
“Profesional“
dimaksudkan
untuk
menunjukkan kriteria pegawai yang memiliki kompetensi yang memadai sesuai dengan persyaratan suatu jabatan, bekerja dengan dedikasi tinggi dan berorientasi pada prestasi kerja. NETRAL, Istilah “Netral“ dimaksudkan bahwa PNS bersikap netral terhadap seluruh kekuatan politik atau kekuatan tertentu lainnya sehingga dalam melaksanakan tugas untuk pemerintahan dan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan secara adil dan merata, tidak membedakan suku, dan agama. SEJAHTERA, yang dimaksud dengan “Sejahtera“ adalah untuk menunjukkan bahwa penghasilan PNS dapat memenuhi tingkat hidup layak bagi
diri
dan
keluarganya.
Kesejahteraan
PNS
diwujudkan
dengan
memperhitungkan beban kerja dan prestasi kerja/produktifitas marjinal serta didukung dengan sistem penghargaan yang adil dan rasional sehingga mampu menumbuhkan motivasi peningkatan kinerja dan terciptanya PNS yang bersih dari KKN.
39
37
38 2.
Pernyataan Misi Dengan adanya visi yang diemban oleh BKD.D Kabupaten Musi Banyuasin dan untuk merealisasikan Visi tersebut memberikan gambaran yang jelas tentang apa yang harus dilakukan serta apa yang akan dihasilkan, maka dirumuskan Misi BKD.D Kabupaten Musi Banyuasin sebagai berikut : 1. Meningkatkan pelayanan kepegawaian berbasis tehnologi informasi; 2. Meningkatkan
sumber
daya aparatur
melalui
kediklatan Pembinaan karir dan Tugas Belajar.
4.2 Tujuan dan sasaran
Tujuan merupakan penjabaran implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.ditetapkan dengan mengacu kepadan pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isi-isu dan analisa strategi. Tujuan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang, yang akan mengarahkan rumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Tujuan Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin untuk tahun 2012-2017 adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya sumber daya aparatur 2. Meningkatnya pelayanan Dan Kapasitas Kepegawaian.
Tabel 4.1 Tujuan dan sasaran jangka Menengah Pelayanan Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin terlampir
39
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kab. Musi Banyuasin
40
Sasaran adalah penjabaran dari Tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dinyatakan pula indikatan untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Berikut ini adalah sasaran yang ingin dicapai BKD.D untuk lima tahun kedepan yaitu tahun 2012-2017 dan indikator sasarannya :
MISI : 1. Meningkatkan Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah Kab.Muba Tujuan 1.1.
Meningkatnya
Sasaran 1.1.1
Meningkatnya Kualitas
Sumber Daya
dan Kinerja Sumber
Aparatur Pemda
Daya Aparatur
Strategi 1.1.1.
Kab.Muba
Meningkatkan PNS yang memiliki keahlian dan ketrampilan yang dipersyaratkan untuk melaksanakan tugas tertentu
Arah Kebijakan 1.1.1
Melaksanakan Diklat Teknis dan Fungsional
1.1.2
Diklat Penjenjangan
2. Meningkatkan Pelayanan dan Kapasitas Kepegawaian Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 2.1.
Meningkatnya
2.1.1
Meningkatnya
Pelayanan
Pelayanan Kapasitas
dan Kapasitas
Aparatur
2.1.1.
Pembuatan Data Kepegawian
2.1.1
Operasional SAPK ( Sistem Administrasi
2.1.2
Proses pembuatan
Kepegawaian Kartu Pegawai Elektronik ( KPE ) 2.1.2
Pelayanan PAK
2.1.2.1
dan Naik Pangkat 2.1.2.2 2.1.3
Penyelenggaraan Pelayanan Prima
2.1.3.1
2.1.3.2
Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional PNS Kab.Muba Penyelesaian kenaikan pangkat Menindaklanjuti setiap pelanggaran yang dilakukan PNS dalam forum DP3HD Menindaklanjuti setiap PNS yang
41
mengajukan izin kepegawaian 2.1.3.3
2.1.4
Membina dan mengembangkan kinerja sumber daya aparatur
2.1.4.1
2.1.5.1
penyusunan rencana program laporan Pengangkatan PNS dalam jabatan struktural Pembinaan Aparatur
2.1.5.2
Pengangkatan CPNS
2.1.5.3
Penerimaan CPNS
2.1.5.4
Penyelesaian proses Mutasi non jabatan Pengadaan / Perbaikan sarana dan prasarana penunjang kegiatan kantor Penghargaan pemerintah terhadap pengabdian PNS
2.1.5.5
2.1.5
Melaksanakan pemberian penghargaan kepada PNS
2.1.5.1
4.3 Strategi dan Kebijakan Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan yang dirancang secara konseptual, analitik, realistik, rasional dan komprehensif. Selanjutnya Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan yang dirancang secara konseptual, analitik, realistik, rasional dan komprehensif. Selanjutnya strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program. Adapun strategi dalam mewujudkan tujuan dan sasaran
yang
diharapkan BKD.D Tahun 2012-2017. dirumuskan dalam 7 (tujuh) kebijakan sebagai berikut: 1.
Kebijakan Umum, diarahkan pada pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka implementasi manajemen kepegawaian yang berorientasi pada peningkatan kinerja dan kualitas sumber daya aparatur Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin secara efektif dan efisien.
2.
Kebijakan Pemantapan Kelembagaan dan Ketatausahaan , diarahkan pada : a. pemantapan tugas pokok dan fungsi BKD.D dikaitkan dengan kewenangan dan rincian kegiatannya; b. peningkatan efektifitas pembinaan pegawai; c. peningkatan kualitas pelayanan internal dan eksternal; d. peningkatan sistem jaringan informasi kepegawaian dan kediklatan; e. pengembangan sistem manajemen internal BKD; dan f. penataan sistem prosedur ketatausahaan.
42
3. Kebijakan pengembangan sistem dan manajemen kepegawaian, diarahkan pada: a. pemantapan analisis kebutuhan pegawai dan formasi pegawai serta formasi jabatan; b. pemantapan
sistem
dan
manajemen
kepegawaian
dengan
mengembangkan Simpeg / SAPK; c. memantapkan mekanisme kerja di bidang kepegawaian; d. peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam bidang kepegawaian dan diklat dan pengembangan Sumber Daya Manusia; dan e. peningkatan kualitas pengelolaan ketatausahaan. 4. Kebijakan pengembangan sistem dan manajemen diklat, diarahkan pada: a. pemantapan analisis kebutuhan diklat; b. peningkatan kualitas penyelenggaraan diklat; c. peningkatan kualitas pembinaan penyelenggaraan diklat; d. peningkatan dan pengembangan jaringan kemitraan kerja kediklatan baik pada skala lokal, regional, nasional maupun internasional; e. penelitian dan pengembangan kurikulum diklat; dan f. pengadaan dan peningkatan kualitas tenaga fasilitator/pelatih/Widyaiswara.
5. Kebijakan pengembangan sarana dan prasarana, diarahkan pada: a. pembangunan gedung kantor BKD.Diklat Daerah yang dilengkapi sarana kepegawaian dan b. pemanfaatan
teknologi
kediklatan yang refresentatif; dan untuk
penyelenggaraan
administrasi/
manajemen kepegawaian dan diklat.
6. Kebijakan pendayagunaan dan pengembangan Sumberdaya Organisasi, diarahkan pada; a. peningkatan kapasitas dan kapabilitas pegawai BKD.D; dan b. peningkatan efektivitas dan efisiensi sumberdaya organisasi.
7. Kebijakan Pendayagunaan pembiayaan, diarahkan pada: a. peningkatan ketersediaan sumber-sumber pembiayaan penyelenggara administrasi/manajemen kepegawaian dan pemanfaatannya secara efektif dan efisien,transparan dan akuntabel; dan
43 44
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDUKATIF
Sebagai langkah lebih lanjut dalam mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan, maka penjabaran strategi pembangunan ke dalam program dan kegiatan perlu dilakukan. Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan oleh instansi atau beberapa instansi terkait dalam rangka melibatkan partisipasi aktif masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan kegiatan merupakan penjabaran dari program dan kebijakan sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian Visi dan Misi organisasi. Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strateginya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006
Tentang
Pedoman
Pengelolaan
Keuangan
Daerah
dengan
memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2012 – 2017 dan sebagai langkah dalam mewujudkan Visi dan Misi Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, adalah yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 2012-2017 adalah sebagai berikut : Program utama yang menunjang tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah adalah : 1. Program fasilitas pindah/purna tugas PNS. 2. Program pendidikan Kedinasan. 3. Program peningkatan kapasitas sumber daya apararatur. 4. Program pembinaan dan pengembangan aparatur
44
43
45
Misi I : Meningkatkan Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin 1) Program pendidikan Kedinasan Kegiatan : 1. Pendidikan dan pelatihan teknis diklat pimpinan pelaksana kegiatan 2. Pendidikan penjenjangan struktural Diklat PIM Tk. II 3. Pendidikan penjenjangan struktural Diklat PIM Tk. III
2) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Kegiatan : 1. Diklat Prajabatan Gol. I dan Gol. II 2. Diklat Prajabatan Gol. III 3. Diklat struktural bagi PNS Daerah Diklat PIM Tk. IV. 4. Diklat teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah Pemkab. Muba 5. Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Misi 2 : Meningkatkan Pelayanan dan Kapasitas Kepegawaian 1) Program pembinaan dan pengembangan aparatur Kegiatan : 1. Penerimaan CPNS Formasi Tahun Anggaran 2008 2. Operasional Aplikasi sistem Manajemen Kepegawaian (simpeg) 3. Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS 4. Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas 5. Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan praja IPDN 6. Monitoring evaluasi & pelaporan 7. Pengangkatan CPNS menjadi PNS 8. Penyelesaian Satya Lencana Karya Satya 9. Monitoring kehadiran CPNS 10. Pengambilan Sumpah PNS 11. Rapat Baperjakat 12. Pelantikan pejabat dilingkungan Pemkab. Muba 13. Penyusunan DUK PNS 14. Penyusunan Statistik PNS Tahun 2008 15. Penyelesaian proses mutasi PNS Non jabatan 16. Pelayanan Kenaikan Pangkat
46
17. Penetapan angka kredit 18. Pelayanan kenaikan gaji berkala 19. Penyelesaian usul pensiun 20. Penyelesaian SK Pengangkatan Tenaga honor 21. Penyelesaian proses perizinan PNS dalam Kab. Muba 22. Penyusunan formasi PNS 23. Pengelolaan data Absensi dilingkungan Setda Kab. Muba
Selain Program Utama diatas, Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah mempunyai Program Rutin yang akan mendukung Pelaksanaan TUPOKSI BKD.D. Selain 3 (tiga) Program diatas Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah melaksanakan program lainnya, yaitu :
Misi 3 : Meningkatkan Kinerja Aparatur 1) Program Pelayanan Administrasi Kantor Kegiatan: 1. Penyediaan jasa surat-menyurat 2. Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 4. Penyediaan jasa kebersihan kantor 5. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor 6. Penyediaan alat tulis kantor 7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 9. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan 11. Penyediaan makanan dan minuman 12. Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan: 1. Pengadaan kendaraan dinas / operasional 2. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 3. Pengadaan peralatan gedung kantor
47
6. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan : 1. Pengadaan pakaian dinas berserta perlengkapannya 2. Pengadaan pakaian khusus hari – hari tertentu 4) Program fasilitas pindah/purna tugas PNS Kegiatan : 1. Pemulangan PNS yang pensiun 2. Pemindahan PNS
5) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Kegiatan : 1. Pendidikan dan pelatihan formal 2. Sosialisasi peraturan perundang-undangan 3. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang – undangan 5) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Kegiatan: 1. Penyusunan laporan capaian kinerja & indikator realisasi kinerja SKPD 2. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 3. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Matrik 5.1 Rencana Program, Kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif (terlampir )
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJM adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJM. Indikator pertama : Prosentase pejabat yang memenuhi Persyaratan Diklat Pim Target capaian Kinerja dari tahun 2012-2017 adalah :untuk tahun 2012 sebesar 11,49% Tahun 2013 sebesar 10,05 %, tahun 2014 sebesar 7,66% Tahun 2015 sebesar 4,98 % dan untuk tahun 2017 sebesar 4,98% Program Pendidikan Kedinasan.
Indikator Kedua : Prosentase aparatur yang telah ikut diklat tehnis Target capaian Kinerja dari Tahun 2012-2017 adalah 20,51 % Program : Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.
Indikator ketiga : Rasio kesesuaian keahlian aparat sesuai dengan kapasitasnya Target capaian Kinerja dari Tahun 2012-2017 adalah :untuk tahun 2012 sebesar 88,40% Tahun 2013 sebesar 89,46%, Tahun 2014 sebesar 88,55% Tahun 2015 sebesar 86,39 % dan untuk tahun 2017 sebesar 87,83% Program : Pembinaan dan Pengembangan aparatur
Indikator keempat : Tingkat Disiplin Aparatur Target capaian Kinerja dari Tahun 2012-2017 adalah 0,17% Program : Pembinaan dan Pengembangan aparatur
Program kegiatan sebagaimana dijelaskan di atas selanjutnya di tuangkan dalam bentuk matrik kegiatan tahunan dan lima tahunan (lihat lampiran pada tabel 6.1)
59
Tabel 6.1
60
BAB VII PENUTUP
Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) merupakan komitmen seluruh pegawai Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKD.D) dan telah disesuaikan dengan potensi dan kemampuan yang ada, sehingga memungkinkan untuk mencapai hasil sesuai Visi, Misi, Kebijakan, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Keberhasilan pelaksanaan sangat ditentukan oleh konstribusi dan sinkronisasi kegiatan dari seluruh stakeholders secara harmoni di semua tingkatan. Peran pemerintah Daerah lebih difokuskan sebagai fasilitator dan pelayanan, sedangkan penyelenggaraan
pembangunan
dilaksanakan
oleh
semua
komponen
masyarakat.Untuk itu perlu adanya pemahaman yang sama dan komitmen yang kuat dari semua pihak, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pembangunan. Dengan dirumuskannya Rencana Strategis ini setidaknya Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Musi Banyuasin telah membuat arah dalam menentukan perkembangan organisasi untuk meraih keberhasilan dan mengedepankan pelayanan kepada Aparatur. Namun walaupun baiknya Rencana Strategis ini dibuat untuk jangka waktu tertentu tanpa didukung oleh faktor-faktor lain, maka dikhawatirkan tidak akan berjalan dengan baik sebagaimana yang diharapkan terutama harus mendapat dukungan pimpinan puncak organisasi sebagai pengambil keputusan.
Sekayu,
2012
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN,
DTO INDITA PURNAMA, S.Sos, M.M. PEMBINA TINGKAT I NIP. 19710116 199603 1 001
