DINAS SOSIAL KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2014 - 2017
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2014
RENSTRA DINSOS 2014
1
KATA PENGANTAR Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya sehingga Penyusunan Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin dapat tersusun. Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, berwibawa dan bertanggung jawab dipandang perlu disusun dalam perencanaan strategis yang merupakan langkah awal serta berbagai tahapan untuk melakukan pencapaian kinerja pemerintah. Rencana Strategi (RENSTRA) ini merupakan serangkaian rencana dan kegiatan-kegiatan mendasar yang direncanakan oleh pimpinan untuk semua kegiatan, sehingga dapat mewujudkan visi dan misi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin telah melaksanakan program dan kegiatan di bidang sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya serta mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2014 – 2017. Dalam penyusunan Renstra SKPD Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin banyak kekurangan dan kelemahannya, maka untuk kesempurnaan Renstra SKPD Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin ini kami mengharapkan kritik, saran dan pendapat yang membangun dari berbagai pihak. Demikian Rencana Strategi (RENSTRA) ini kami buat semoga dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan di masa mendatang.
Sekayu,
Maret 2014
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin
Drs. H. Yuliansyah, MM NIP. 19600721 198610 1 001
RENSTRA DINSOS 2014
2
DAFTAR ISI Halaman Judul .............................................................................................. Kata Pengantar .............................................................................................. Daftar Isi .......................................................................................................
i ii iii
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang ............................................................................. 1.2. Landasan Hukum ......................................................................... 1.3. Maksud dan tujuan ....................................................................... 1.4. Hubungan Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lain .. 1.5. Sistematika Penulisan ..................................................................
1 4 5 5 7
BAB II GAMBARAN DAN PELAYANAN DINAS SOSIAL KAB. MUBA 2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi ............................ 2.2. Sumber Daya Dinas Sosial ....... .. ................................................ 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kab. Muba ............................... 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Dinas Sosial Kab. Muba ..................................................................................
8 10 18 19
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARANKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1. Identifikasi Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial ............. 20 3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih ............................................................... 21 3.3. Telaah Renstra K/ L dan Renstra Provinsi / Kabupaten .............. 22 BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1.Visi dan Misi ................................................................................. 4.2. Tujuan .......................................................................................... 4.3. Strategi dan Kebijakan .................................................................
23 23 24
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDAAN EDUKATIF 5.1. Program ....................................................................................... 27 BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS SOSIAL YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD ............................................. 28 BAB VII PENUTUP ..................................................................................
29
LAMPIRAN
RENSTRA DINSOS 2014
3
BAB I PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG Pembangunan Sosial (social development) dalam artian yang sangat luas mencakup berbagai tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik, taraf kehidupan yang lebih baik tidak hanya diukur secara ekonomi dan fisik belaka tetapi juga memperhatikan aspek sosial, mental dan segi kehidupan spritual, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945), “Untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia”. Pelaksanaan Dinas Sosial kedepan semakin komplek yang menuntut kejelian dalam menganalisa setiap permasalahan yang timbul agar pembinaan dan penanganan berbagai layanan bantuan, rehabilitasi dan pelayanan dapat memberikan alternatif bagi perubahan untuk kemandirian khususnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang menjadi sasaran pelayanan usaha kesejahteraan sosial. Peran pemerintah adalah merubah paradigma pembangunan kesejahteraan sosial dimana masyarakat lebih dituntut sebagai mitra pendamping sebagai percepatan pembangunan khususnya bidang kesejahteraan sosial. Pemilihan berbagai alternatif merupakan langkah penting tepat pada kondisi saat ini dengan peran aktif dari pekerja sosial masyarakat (PSM) sebagai pendamping dalam pembangunan kesejahteraan sosial melalui upaya PMKS. Dalam bentuk pembinaan di panti-panti sosial maupun pengembangan usaha ekonomi produktif dengan sentra-sentra kerja yang dikenal dengan Kelompok Usaha Bersama (KUBE), upaya tersebut telah memberikan dampak yang sangat besar terutama melalui percepatan pengembangan kemandirian PMKS karena sejalan dengan paradigma pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin, antara lain dengan pembangunan keberpihakan dengan masyarakat terutama masyarakat rentan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Bersamaan pada pembangunan secara umum, maupun pembangunan sosial (sosial development) secara khusus, merupakan bagian integral dari proses pembangunan berkesinambungan yang harus ada pedoman/arah pelaksanaannya, agar pembangunan dapat dilaksanakan guna mencapai sasaran yang di inginkan/di harapkan, melalui sebuah perencanaan yang baik. Perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dikarenakan perencanaan strategis merupakan integrasi antara keahlian sumber daya dengan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan
RENSTRA DINSOS 2014
4
Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi
Banyuasin Tahun 2012-2017 berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah, merupakan arah pembangunan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun. Keberhasilan pembangunan di Kabupaten Musi Banyuasin sangat tergantung pada kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam memanfaatkan secara optimal sumber daya alam dan sumber daya manusia serta sumber daya pendukung lainnya yang tersedia secara berkesinambungan.
Adanya perubahan paradigma pemerintahan menuntut pula perubahan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Pembangunan tidak lagi berorientasi proyek namun lebih berorientasi problem solving dan pelayanan prima. Oleh karena itu perencanaperencana pembangunan harus mampu mengidentifikasi kekuatan, kelemahan serta mampu mengoptimalkan kekuatan dan mengeliminir kelemahan yang dimiliki. Perubahan lingkungan eksternal, baik lingkungan global, regional, nasional maupun lokal pada berbagai bidang harus menjadi referensi dalam penyusunan strategi pembangunan daerah. Perubahanperubahan tersebut disatu sisi dapat menimbulkan peluang, namun disisi lain dapat menimbulkan ancaman bagi pelaksanaan pembangunan. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah ditetapkan dalam UndangUndang Nomor 25 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan
daerah.
Didalam
Undang-Undang
tersebut
Sistem
Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN) merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan yaitu jangka panjang 20 (dua puluh) tahunan yang disebut Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), jangka menengah 5 (lima) tahunan disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan rencana tahunan disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Untuk Rencana lima tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah disebut Renstra SKPD dan untuk rencana tahunan SKPD disebut Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD). Penyusunan Rencana Strategis bagi suatu Instansi pemerintah juga merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah. Mensikapi hal tersebut, Dinas Kabupaten Musi Banyuasin sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang perencanaan pembangunan dibidang teknis masing-masing, perlu
menyusun
Rencana
Strategis
sebagai
pedoman
penyusunan
perencanaan
pembangunan daerah dan acuan bagi penyusunan program tahunan dengan koordinasi oleh Bappeda dan lima tahunan yang mengacu pada RPJM Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2012-2017.
RENSTRA DINSOS 2014
5
Dalam RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2012 - 2017 ditetapkan bahwa Visi pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin 5 (lima) tahun ke depan adalah PERMATA MUBA 2017, di mana MUBA akan mengarah pada Penguatan Ekonomi Kerakyatan, Religius, Mandiri, Adil, dan Terdepan Maju Bersama. Selanjutnya dalam RPJPD Kabupaten Musi Banyuasin akan dicapai Muba Maju, Mandiri dan Sejahtera Tahun 2025. Berkaitan dengan Visi tersebut, Konsep Pemerintahan Otonomi Daerah telah memberikan
kesempatan
dan
keleluasaan
kepada
Pemerintah
Daerah
untuk
mengembangkan daerahnya sendiri dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerintah, swasta, serta memperkuat keanekaragaman potensi daerah. Sejalan dengan prinsip otonomi daerah dan tuntutan pencapaian VISI dibutuhkan adanya kondisi kelembagaan yang responsif dalam pengelolaan kewenangan, aparatur yang profesional, peran serta masyarakat yang aktif dan kreatif, kerjasama dengan pihak swasta, keterpaduan program pembangunan serta penciptaan situasi dan kondisi lingkungan yang kondusif dan kemampuan setiap SKPD untuk menjabarkan kebijakan dan program Kepala daerah menuju VISI PERMATA MUBA 2017. Guna mengembangkan daerah menuju PERMATA MUBA 2017 perlu mengerahkan semua potensi Kabupaten Muba baik topografi, sumber daya alam, sumber daya manusia, kependudukan, sosial budaya, dan pemerintahan, sehingga setiap kondisi akan saling berintegrasi, untuk itu
hal-hal yang yang berkaitan dengan pelaksanaannya perlu
direncanakan agar kegiatan yang satu tidak mengakibatkan dampak negatif bagi kegiatan lain, paling tidak meminimalisir pengaruh yang tidak diinginkan. Oleh karena itu tahapan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian harus secara nyata dilaksanakan dengan rasa tanggung
jawab sehingga akan mendorong perencanaaan
pembangunan yang lebih berdayaguna dan berhasilguna dengan melihat jauh kedepan, baik itu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Apabila penyusunan perencanaan disusun dengan mengeyampingkan keseimbangan dan jauh dari konsep logis serta tidak bertitik tolak dari aspirasi
dan kebutuhan masyarakat, maka dalam proses
pelaksanaannya nanti akan mengalami stagnasi yang cukup signifikan. Pengorganisasian
penyelenggaraan
perencanaan
dan
program
pembangunan
mempunyai fungsi : a. Mengkaji, menyusun dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin yang berkaitan dengan Perencanaan Pembangunan jangka menengah dan jangka Panjang; b. Menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan programprogram pembangunan Daerah ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Penetapan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) di bawah koordinasi Sekretaris Daerah;
RENSTRA DINSOS 2014
6
c. Melakukan koordinasi dalam rangka keserasian pembangunan wilayah dan merancang kerjasama dengan pihak dalam negeri dan luar negeri, serta membina, memelihara dan mengembangkan peran serta masyarakat dalam pembangunan dan penanaman modal; d. Mengelola data dan informasi Pembangunan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pihak-pihak lain yang membutuhkan data dan informasi pembangunan; e. Menyusun laporan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pembangunan Daerah, memantau pelaksanaannya, melakukan pengumpulan, pengelolaan dan analisis data pembangunan dalam rangka mengevaluasi keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Dinas Sosial kabupaten Musi Banyuasin pada Rencana Strategis (Renstra) telah menetapkan program, tahapan jangka pendek tahunan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi permasalahan yang ada, yaitu dengan kegiatan pokok berbagai bantuan rehabilitasi, pelayanan dan pemberdayaan dengan sasaran Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial dan diharapkan selain dapat mengurangi permasalahan juga dapat meningkatkan taraf hidup yang lebih baik dan mandiri. Selanjutnya dalam perencanaan pembangunan, tujuan utama dari hasil yang
hendak dicapai adalah Tetap berlangsungnya perkembangan serta
peningkatan sosial ekonomi. Berdasarkan uraian diatas, Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin melaksanakan salah satu fungsi dan peranan yang sangat penting dalam proses pembangunan melalui terealisasinya rencana yang terkendali dengan didukung data yang akurat, penguasaan Teknologi Informasi, Sumber daya perencana yang proposional dari sarana dan prasarana yang dimiliki. Perlu juga disiapkan langkah dan strategi yang dapat menciptakan iklim yang kondusif melalui berbagai kebijakan yang diambil.
1.2 LANDASAN HUKUM Dasar hukum penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin Kabupaten Musi Banyuasin adalah : 1. Undang-undang
Nomor
25
tahun
2004,
tentang
Sistem
Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN). 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2005, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM). 4. Peraturan Pemerintahan Nomor 108 Tahun 2000 tentang Renstra 5. Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (APBD) 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
RENSTRA DINSOS 2014
7
7. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial. 8. Peraturan Daerah Kabuapeten Musi Banyuasin Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 1.3.1 Maksud Maksud penyusunan Rencana strategis adalah pembangunan terintegrasional, Nasional, Propinsi dan Kabupaten/Kota pada sektor kesejahteraan sosial yang mengakomodir program dan kegiatan dinas/instansi terkait menjadi tergambar realistis yang dipergunakan sebagai landasan/dasar usulan dalam program dan pelaksanaan tahunan dan menengah, yang tertuang pada target yang telah ditetapkan sesuai dengan situasi dan kondisi yang berlaku, khususnya di bidang pembangunan kesejahteraan sosial untuk mewujudkan visi , dan Misi Kabupaten Musi Banyuasin.
1.3.2 Tujuan Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin adalah : 1. Membentuk
berbagai
kegiatan
dalam
rangka
pemecahan
masalah
di
sektor
kesejahteraan sosial yang terukur. 2. Memberikan gambaran tentang rumusan sasaran, program, dan langkah-langkah kegiatan dengan mempertimbangkan potensi, peluang, kendala dan ancaman yang mungkin timbul dalam pencapaian keberhasilan program kesejahteraan sosial. 3. Memberikan pedoman bagi semua jajaran pelaksana program pembangunan bidang kesejahteraan sosial dilingkungan Dinas Sosial kabupaten Musi Banyuasin dan berbagai pihak terkait.
1.4 HUBUNGAN RENSTRA SKPD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA Renstra Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin sesuai dengan
Undang-undang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengacu pada RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2012-2017 dan mempedomani RPJPD Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2005-2025. Selanjutnya Renstra SKPD Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan (Renja) Dinas Sosial yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selanjutnya, dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 17 tahun 2003, maka penjabaran Renstra SKPD setiap tahunnya, akan
RENSTRA DINSOS 2014
8
dijadikan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Unit kerja. Gambaran tentang hubungan antara Renstra SKPD dengan dokumen perencanaan lainnya baik dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.1.
Pedoman
RPJP Nasional
Pedoman
RPJP Daerah
Pedoman
Pedoman
RKA K/L
Rincian APBN
Pedoman
RAPBN
APBN
Diacu
Dijabarkan RPJM Nasional
Diperhatikan
Diacu
Renja K/L
Pemerintah Pusat
Pedoman
Renstra K/L
RKP
Diserasikan melalui Musrenbang
RPJM Daerah
Dijabarkan
RKPD
Pedoman
RKA SKPD
Rincian APBD
Pemerintah Daerah
APBD
Diacu
Pedoman
RAPBD
Pedoman Renstra SKPD
Pedoman Renja SKPD
UU No. 25/2004 ttg Sistem Perencanaan Pembangunan
UU No. 17/2003 ttg Keuangan Negara
Gambar 1.1. Hubungan Renstra SKPD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
1.5 SISTEMATIKA PENULISAN Sistematika penulisan Renstra SKPD Dinas Sosial yaitu : BAB I
PENDAHULUAN
Berisikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, hubungan Renstra SKPD dengan dokumen perencanaan lainnya. BAB II
GAMBARAN DAN PELAYANAN DINAS SOSIAL
RENSTRA DINSOS 2014
9
Berisikan tugas pokok, fungsi, dan struktur organisasi, susunan kepegawaian dan perlengkapan, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang. BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
Berisikan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Sosial, serta telaah visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Berisikan Visi dan Misi Dinas Sosial Kabupaten Muba Jangka Menengah, Tujuan yang lebih spesifik untuk mencapai visi dan misi, Strategi atau cara untuk mencapai tujuan yang diwujudkan dengan kebijakan dan program, kebijakan internal dan kebijakan eksternal. BAB V
RENCANA
PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR
KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN EDUKATIF Berisikan penjelasan bersifat umum tentang program dan kegiatan beserta indikasi pendanaan dan sumbernya untuk periode lima tahun dan tahunan, dirinci menurut lokalitas SKPD, lintas SKPD dan kewilayahan. BAB VII
INDIKATOR
KINERJA
DINAS SOSIAL
YANG
MENGACU
PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Berisikan indikator-indikator kinerja Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJM Kabupaten Musi Banyuasin. BAB VII
PENUTUP
Memuat kaidah pelaksanaan yang meliputi penjelasan lain Renstra SKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Renja SKPD, penguatan peran stakeholders dalam pelaksanaan Renja SKPD, dasar evaluasi dan pelaporan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.
RENSTRA DINSOS 2014
10
BAB II GAMBARAN DAN PELAYANAN DINAS SOSIAL KABUPATEN MUSI BANYUASIN
Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 7 Tahun 2013 yang merupakan lembaga unsur penunjang Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati Musi Banyuasin. Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin didasarkan atas PP 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Kemudian melalui Peraturan Pemerintah ini ditindaklanjuti melalui Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 25 tahun 2008 tentang pembentukan organisasi dinas dalam kabupaten Musi Banyuasin, dijabarkan lebih lanjut mengenai kedudukan, tugas pokok dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin.
2.1 TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI Adapun yang menjadi tugas Pokok Dinas Sosial sebagai berikut : a. Dinas Sosial adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Sosial sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah serta berdasarkan Peraturan Perundangundangan yang berlaku; b. Dinas Sosial dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Dinas Sosial mempunyai fungsi: a. Pengelolaan unsur kepegawaian, keuangan, umum dan perlengkapan; b. Penyusunan rencana dan penjabaran kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan penyuluhan dibidang sosial, perencanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk merencanakan, mempersiapkan, mengelola, menelaah serta menyusun kebijakan teknis dan program dibidang sosial; c. Koordinasi yang meliputi segala usaha dan kegiatan guna mewujudkan kebenaran yang berhubungan dengan peningkatan tugas dibidang sosial; d. Penyusunan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan penyusunan teknis atau pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
RENSTRA DINSOS 2014
11
e. Penelitian dan pengembangan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk menyelenggarakan, mengelola, meneliti dan meningkatkan tugas dibidang sosial; f. Perumusan dan penjabaran kebijakan teknis dan pemberian bimbingan dibidang sosial; g. Melakukan bimbingan teknis penetapan sistem pembinaan terhadap peningkatan kesejahteraan sosial; h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang dilimpahkan Bupati. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 7 tahun 2013, susunan organisasi Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin sebagai berikut : a. Kepala Dinas b. Sekretariat terdiri dari: 1. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan 2. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian 3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan c. Bidang Rehabilitasi Sosial 1. Seksi Rehabiltasi Sosial Penyandang Disabilitas 2. Seksi Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak dan Lanjut usia 3. Seksi Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial dan Korban NAPZA d. Bidang Jaminan Sosial 1. Seksi Bantuan Langsung dan Tunjangan Berkelanjutan 2. Seksi Asuransi Kesejahteraan Sosial 3. Seksi Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial e. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan 1. Seksi Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil 2. Seksi Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial 3. Seksi Pengembangan Nilai Kepahlawanan Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial f. Bidang Perlindungan Sosial 1. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam 2. Seksi Perlindungan Korban Bencana Sosial 3. Seksi Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Imigran g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) 1. Panti Asuhan Amal Bhakti 2. Graha Lansia
RENSTRA DINSOS 2014
12
3. Loka Bina Karya h. Kelompok Jabatan Fungsional
2.2 KINERJA PELAYANAN DINAS SOSIAL Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin yaitu Dalam upaya mendukung dan menjalankan tugas pokok dan fungsinya, kegiatan yang menjadi prioritas tiap-tiap bidang, antara lain : 1. Bidang Sekretariat 1. Membantu kepala Dinas dalam bidang tugasnya; 2. Memimpin kegiatan Kasubbag yang ada dalam lingkungannya dan bertanggungjawab atas kelancaran pelaksanaan tugasnya; 3. Menyusun rencana Program, Pelaporan dan Evaluasi; 4. Menyelenggarakan tata usaha kantor, urusan rumah tangga dinas, dan hubungan masyarakat; 5. Menyiapkan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian; 6. Menyiapkan bahan pengelolaan administrasi keuangan; 7. Menyiapkan bahan pengurusan perlengkapan, pengadaan barang, surat-menyurat kearsipan dan dokumentasi; 8. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepala dinas; 9. Mengkoordinir bidang-bidang di Dinas Sosial; 10. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada kepala dinas tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. 2. Bidang Rehabilitasi Sosial 1. Membantu Kepala Dinas dalam bidang tugasnya; 2. Menyusun rencana dan program kerja bidang, sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 3. Melakssanakan pembinaan dan pengendalian di bidang rehabilitasi sosial, penyandang masalah sosial; 4. Memberi bimbingan teknis dan motivasi untuk menumbuhkan rasa percaya diri bagi penyandang masalah sosial serta menciptakan kondisi lingkungan masyarakat yang mendukung usaha rehabilitasi sosial; 5. Menyusun dan melaksanakan rencana peningkatan kemampuan pengelolaan sarana prasarana unit pelayanan rehabilitasi sosial; 6. Melaksanakan monitoring, evalusi dan pelaporan.
RENSTRA DINSOS 2014
13
3. Bidang Jaminan Sosial a. Membantu kepala Dinas dalam bidang tugasnya; b. Bantuan langsung dan tunjangan berkelanjutan; c. Asuransi kesejahteraan; d. Pengelolaan sumber dana bantuan sosial dalam melaksanakan tugas bidang jaminan sosial: 1. Perumusan Rencana Kerja dibidang Jaminan Sosial, yaitu Bantuan Langsung dan Tunjangan berkelanjutan, asuransi Kesejahteraan, Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial; 2. Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Jaminan Sosial, yaitu Bantuan Langsung dan Tunjangan Berkelanjutan, asuransi Kesejahteraan, Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial; 3. Pembagian tugas, pemberi petunjuk serta pengevaluasian hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas; 4. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan Tugas dibidang Jaminan Sosial meliputi : Bantuan Langsung dan Tunjangan berkelanjutan, Asuransi Kesejahteraan, Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial; 5. Pelaksanaan Pengawasan, Pengendalian, Evaluasi, Pelaporan dan Pembinaan Tugas dibidang jaminan meliputi : Bantuan Langsung dan Tunjangan berkelanjutan, Asuransi Kesejahteraan, Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial; 6. Pelaksanaan Tugas Dinas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi; 7. Penghimpunan dan penelaahaan Peraturan Perundang-undangan, Petunjuk Teknis/Petunjuk pelaksanaan dan pedoman ketentuan lain yang berkaitan dengan bidang jaminan sosial. 4. Bidang Pemberdayaan Sosial dan penanggulangan Kemiskinan 1. Membantu Kepala Dinas dalam tugasnya; 2. Merumuskan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial dan penanggulangan kemiskinan; 3. Melaksanakan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial dan penanggulangan kemiskinan; 4. Menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
RENSTRA DINSOS 2014
14
5. Mengadakan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemberdayaan sosial dan penanggulangan kemiskinan. 5. Bidang Perlindungan Sosial 1. Membantu Kepala Dinas dalam Bidang Tugasnya; 2. Merumuskan kebijaksanaan operasional bidang tugasnya; 3. Memberikan bimbingan teknis kepada seksi-seksi; 4. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah yang akan diambil dalam bidang tugasnya; 5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) a. Dinas Unit Pelaksana Teknis (UPTD) adalah unsur pelaksana teknis pada dinas di Kecamatan dalam Kabupaten yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas; b. Ketentuan lebih lanjut tentang UPTD akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai peraturan pelaksanaanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 7. Kelompok Jabatan Fungsional a. Pada Dinas Sosial, dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional; b. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya; c. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok pegawai negeri sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial; d. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang diangkat oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah; e. Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin lebih jelas dapat dilihat pada bagan berikut :
RENSTRA DINSOS 2014
15
RENSTRA DINSOS 2014
16
2.3 SUMBER DAYA DINAS SOSIAL 2.3.1 Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan 2.3.1.a Susunan Kepegawaian 2.3.1.a.1 Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berkaitan dengan tugas dan fungsinya, sumber daya manusia (SDM) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin merupakan akumulasi dari berbagai tingkat pendidikan yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu, pangkat/golongan kerja serta masa kerja, dalam rangka menunjang dan mendukung peningkatan kinerja serta optimalisasi target kinerja berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2012-2017. Susunan kepegawaian Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin yaitu: Tabel 2.1. Susunan Kepegawaian Dinas Sosial Kab. Musi Banyuasin Tahun 2014 NO 1
NAMA Drs. H. YULIANSYAH, MM Nip.19600721 198610 1 001
2 3
H.SYAMSUDDIN AG. S.Sos,SKM,MM Nip.19580812 198003 1 012 DRS. AB YUDHO ASTONO
PANGKAT/GOL
JABATAN
Pembina Utama Muda / IVc
Kepala Dinas
Pembina Utama IVb
Sekretaris
Pembina / IVa
Staf
Nip. 19580831 198303 1 004 4
AMRAN, S.Pd, MM
Pembina / IVa
Nip. 19660818 198602 1 002 5
MASWARNI ERIKA, SH
Pembina / IVa
Dra. Hj. HERLIYANI
Penata Tk. I / IIId
MAT DARUL, S.Sos.
Penata Tk. I / IIId
8
Penata Muda Tk I / IIIb
9
Nip. 19741101 199503 1 005 AGUSTINI, SE
Kabid Perlindungan
Kasubbag Penyusunan Prog. Evaluasi & Pelaporan
Nip. 19730429 200701 2 006 NAWAWI, SKM
Kabid Pemb. Sosial
Sosial
Nip. 19690302 199603 1 001 SITI KHODIJAH MS, SE, M.Si
Kabid Jaminan
Penangg. Kemiskinan
Nip. 19670125 199203 2 002 7
Sosial Sosial
Nip. 19600731 198011 2 002 6
Kabid Rehabilitasi
Penata Muda Tk. I / IIIb
Kasubbag Tata Usaha Kepegawaian
Penata / IIIc
Kasubbag Keuangan dan Perlengkapan
Penata Tk. I / IIId
Kasi Rehabilitasi Sosial
10 Nip. 19750817 200003 2 006 BASUKI 11
Penyandang Disabilitas Nip. 19701005 199303 1 008
RENSTRA DINSOS 2014
17
12
IINNA ROZALINA,S.STP, M.Si
Penata Muda Tk I / IIIb
Kasi Pelyn.Kes.Sosial Anak dan Lanjut Usia
Penata Tk. I/ IIId
Kasi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial & Korban Napza Kasi Bantuan Langsung dan
Nip. 19861030 200602 2 001 13
GIRI, S.Pd, M.Si Nip. 19750918 200112 1 002 TAUFAN ISKANDAR, SE, M.Si
Penata / IIIc
14 Tunjangan Berkelanjutan Nip. 19691212 199103 1 009
15
SUPRAPTO, SE
Penata Tk. I / IIId
Nip. 19590404 198202 1 008 16
Hj. HOLILAH
Penata Tk. I / IIId
Nip. 19620312 198403 1 007 17
MUHAMMAD ARIEF, ST
Penata Muda Tk.I / IIIb
Nip. 19770120 200801 1 003 18
SURATMI, SE
Penata Tk. I / IIId
AHMAD KARTIKO BUWONO,SE,M.M
Penata / IIIc
IBRAHIM
Penata / IIId
LENDY ADIANSYAH, S.STP
Penata / IIIc
22
Penata Muda Tk.I / IIIb
Nip. 19591010 198503 1 013 23
ROSNANI, SE, M.Si
Penata / IIIc
NURLISA HAIRANI, AM.Keb
Penata / III/c
IRIANTO. S., SPd.
Penata / IIIc
Kepala UPTD Kepala UPTD LBK
Nip. 19620303 198303 1 011 DEWI HARNI, A.Md.
Tindak Kekerasan&Pek.Migran Kepala UPTD
Graha Lansia
NIP. 19690303 198903 2 003 25
Kasi Perl.Sosial Korban
Panti Asuhan
Nip. 19661115 199903 2 005 24
Kasi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial
Nip. 19820714 200212 1 002 MUZAKIR
Kasi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
Nip. 19590402 198703 1 001 21
Kasi Pengembangan Nilai Kepahl. Kep.&Kes.Sosial
Nip. 19690322 200212 1 002 20
Sosial Kasi Pengump.&Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial Kasi Penang.Kemiskinan & Pemb. Kom. Adat Terpencil Kasi Pemb. Keluarga dan Kelembagaan Sosial
Nip. 19620203 198603 2 003 19
Kasi Asuransi Kesejahteraan
Penata Muda Tk.I / IIIb
26
Ka TU UPTD LBK
Nip. 19720727 199803 2 007 27
ANI HIDAYATI IRIANI, S.Sos Nip. 19690426 200502 2 001
RENSTRA DINSOS 2014
Penata Muda Tk I/ IIIb
Ka TU UPTD Graha Lansia
18
28
INDRA KURNIAWAN, S.Psi
Penata Muda / IIIa
NIP. 19820115 201101 1 002 29
Panti Asuhan Penata Muda Tk.I / IIIb
Hj. SITI FATIMAH
LANJAR MASTURA, SH
Penata Muda Tk.I / IIIb Penata Muda / IIIa
NOVI ASIA SARI, SH
Penata Muda / IIIa
32
34
Penata Muda / IIIa
LENI MARLINA, SE Nip. 19821220 200801 2 021 HASNITA DEWI, S.Sos
35
36
Penata Muda / IIIa
Staf Bidang Perlin.Sosial
Penata Muda / IIIa
Staf Bidang
Nip.19860909 201001 2 024
Rehabilitasi Sosial
Nip. 19861029 201101 1 004 FERTY ALDIANI, SE
Graha Lansia Penata Muda / IIIa
Nip.19860203 201001 2 001 37
Staf Bagian Keuangan
Nip.19860909 201001 2 024 LIA MANDASARI, S.Sos
Staf Bagian Keuangan
Nip. 19831214 200801 2 002 33
Staf Bagian Keuangan
Nip. 19801127 200701 2 003 SUSILAWATI, SE
Staf Bagian Keuangan
Nip. 19701005 199303 2 006 31
Staf UPTD LBK
Nip. 19621110 198503 2 006 30
Ka TU UPTD
Penata Muda / IIIa
MARJAS, SE
Staf UPTD Panti Asuhan Staf Pemb.Sosial Penangg.Kemiskinan
Nip. 19711230 200604 1 006 38
M. DAVID WELSON, SE
Penata Muda / IIIa
Staf Bagian Umum
Pengatur / IIc
Staf UPTD
Nip. 19810401 200801 1 004 39
DELA ARNYTA, AMG
Graha Lansia
Nip. 19860708 201001 2 018 40
Pengatur Muda Tk.I / IIb
MAGDALENA
Staf Pemb. Sosial Penangg. Kemiskinan
Nip. 19770401 200701 2 011 Tabel 2.2. Berdasarkan Golongan No.
Golongan
Jumlah
1
Golongan IV
5
2
Golongan III
23
3
Golongan II
12
4
Golongan I
-
RENSTRA DINSOS 2014
19
Tabel 2.2. Berdasarkan Tingkat Pendidikan No.
Tingkat Pendidikan
Jumlah
1
S3
-
2
S2
11
3
S1
23
4
D3
3
5
D2
-
6
D1
-
7
SMA/Sederajat
5
8
SMP/Sederajat
-
Tabel 2.2. Berdasarkan Jabatan No.
Eselon
Jumlah
1
Eselon II
1 Orang
2
Eselon III
5 orang
3
Eselon IV
21 Orang
Tabel 2.2. Berdasarkan Jenis Kelamin No.
Tingkat Pendidikan
Jumlah
1
Laki- laki
19
2
Perempuan
21
Berdasarkan tabel kepegawaian untuk tugas-tugas dengan aktivitas fisik yaitu golongan I dengan tingkat pendidikan SMP ke bawah belum ada.
2.3.1.a.2 Non Pegawai Negeri Sipil Dalam struktur formal ada kegiatan atau aktivitas yang dapat dikerjakan oleh sektor informal, melalui tenaga honor daerah atau sesuai ketentuan. Oleh karenanya mengangkat SDM sederajat tenaga honor daerah melalui analisis beban kerja.
2.3.1.b Perlengkapan Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, di perlukan prasarana dan sarana kerja perkantoran yang berupa perlengkapan untuk proses persiapan, pelaksanaan dan usaha kinerja dalam pencapaian target kinerja Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2012-2017.
RENSTRA DINSOS 2014
20
Berikut ini Prasarana dan Sarana pada Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin: a. Sarana -
Mengusulkan perbaikan dan penambahan ruang gedung kantor Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin melalui Dinas Teknis Kabupaten Musi Banyuasin.
-
Mengusulkan
perbaikan
gedung
kantor
UPTD
Panti
Asuhan/Graha
Lansia/LBK melalui Dinas Teknis Kabupaten Musi Banyuasin. b. Prasarana -
Pada Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin untuk mobilisasi pelaksanaan tugas sangat diperlukan kendaraan roda empat sebanyak 7 unit dan roda dua sebanyak 10 unit, karena kendaraan belum ada. Usulan ini kami sampaikan ke Bupati melalui Team Anggaran Pemerintah Daerah/Instansi terkait.
-
Mengusulkan penambahan peralatan dan perlengkapan melalui pengadaan pada Kantor Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin.
2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS SOSIAL Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin yaitu mempunyai tugas pokok pemerintah dibidang Sosial sesuai dengan kewenangannya dan tugas lainnya dan tugas lain yang dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. sesuai dengan visi misi yang telah ditetapkan Kepala Daerah bersama DPRD yang merupakan wakil masyarakat, visi misi merupakan kontrak Kepala Daerah dengan rakyat dalam melaksanakan pembangunan yang tertuang dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2012-2017, yang direalisasikan melalui program dan kegiatan pembangunan. Realisasi pencapaian kinerja dituangkan dalam bentuk matrik pada Tabel sebagai berikut : (tabel 2.1)
RENSTRA DINSOS 2014
21
RENSTRA DINSOS 2014
22
2.4
TANTANGAN
DAN
PELUANG
PENGEMBANGAN
DINAS
SOSIAL
KABUPATEN MUSI BANYUASIN Menghadapi Permasalahan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang semakin meningkat seiring dengan majunya teknologi serta terbukanya informasi dan akses ke medan kerja sehingga menimbulkan berbagai bentuk permasalahan kesejahteraan sosial komplek dan pelik yang ditandai dengan semakin meningkatnya penggangguran, fakir miskin anak putus sekolah dan sebagainya, yang berdampak meningkatnya populasi penyandang kesejahteraan sosial seperti gelandangan, anak terlantar, pengemis, tuna susila, penyandang cacat, anak jalanan, anak nakal, dan korban narkoba serta tuna sosial ekonomi lainnya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka pelayanan sosial harus dapat dilaksanakan dengan berkualitas dan propesional dengan cara capaian efektif dan efisien Dinas Sosial kabupaten Musi Banyuasin telah menetapkan penanganan kesejahteraan sosial. Menghadapi berbagai program penanganan kesejahteraan sosial. Menghadapi berbagai tantangan antara lain : a.
Diklat Teknis lebih ditingkatkan
b.
Keadaan kerja didaerah yang sulit dijangkau oleh alat transportasi;
c.
Kenyamanan kerja kurang mendukung (ruang tempat kerja)
d.
Meningkatkan sarana dan fasilitas (Moubeler, dan kendaraan roda 4 dan roda 2 untuk operasional, melayani masyarakat lebih baik dan menciptakan pelayanan yang cepat tepat serta mudah.
RENSTRA DINSOS 2014
23
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS & FUNGSI
3.1 IDENTIFIKASI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS SOSIAL KABUPATEN MUSI BANYUASIN Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2013 tanggal 19 Agustus 2013, melaksanakan sebagian urusan pemerintahan tiap desentralisasi, dekonsenrasi dan lainnya di bidang kesejahteraan sosial dengan tugas dan fungsi : a. Pengelolaan unsur kepegawaian, keuangan, umum dan perlengkapan; b. Penyusunan rencana dan penjabaran kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan penyuluhan dibidang sosial, perencanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk merencanakan, mempersiapkan, mengelola, menelaah serta menyusun kebijakan teknis dan program dibidang sosial; c. Koordinasi yang meliputi segala usaha dan kegiatan guna mewujudkan kebenaran yang berhubungan dengan peningkatan tugas dibidang sosial; d. Penyusunan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan penyusunan teknis atau pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku; e. Penelitian dan pengembangan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk menyelenggarakan, mengelola, meneliti dan meningkatkan tugas dibidang sosial; f. Perumusan dan penjabaran kebijakan teknis dan pemberian bimbingan dibidang sosial; g. Melakukan bimbingan teknis penetapan sistem pembinaan terhadap peningkatan kesejahteraan sosial; h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang dilimpahkan Bupati. Selain tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin juga mempunyai tugas menanggulangi kemiskinan secara terpadu serta berkurangnya beban masyarakat miskin dan menciptakan kondisi penyandang masalah sosial yang sejahtera dan mandiri. Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin dalam rangka menyelenggarakan urusan wajib sosialnya memberikan pelayanan dasar berupa : 1. Pelaksanaan program kegiatan bidang sosial yang mempunyai sasaran strategis berupa pemberian bantuan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial. 2. Penyediaan
sarana dan prasarana kerja pelayanan, rehabilitasi dan pemberdayaan
mempunyai sasaran strategis panti sosial dan instansi skala kabupaten/kota.
RENSTRA DINSOS 2014
24
3. Penanggulangan korban bencana mempunyai sasaran strategis berupa bantuan sosial bagi korban bencana skala kabupaten/kota dan evakuasi korban bencana skala kabupaten/kota. 4. Pelaksanaan dan pengemban jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial berupa jaminan sosial antara lain asuransi, santunan dan peralatan kelengkapan.
3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Musi Banyuasin telah terpilih pada proses Pilkada tanggal 27 September 2011 dan telah dilantik oleh Gubernur Sumatera Selatan atas nama Menteri Dalam Negeri tertanggal 16 Januari 2012. Berdasarkan UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih wajib menyusun RPJMD untuk periode 5 (lima) tahun ke depan, rancangan RPJMD yang disusun memperhatikan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih periode 2012-2017 adalah PERMATA MUBA 2017, yaitu : Penguatan Ekonomi Kerakyatan, Religius, Mandiri, Adil, Terdepan, dan Maju Bersama 2017. Dengan Misi yang ingin dicapai yaitu : 1.
Memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis sumber daya dan kearifan lokal yang mandiri, berdaya saing, dan religius;
2.
Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan dan pelayanan industri kreatif yang didukung teknologi informasi dan komunikasi;
3.
Meningkatkan pemerataan pembangunan berkelanjutan yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan;
4.
Mengembangkan sumberdaya insan berkualitas dan lingkungan sosial budaya yang religius;
5.
Mewujudkan tata pemerintahan yang amanah, bersih, jujur, profesional, dan demokratis.
Dari 5 (lima) misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Kabupaten Musi Banyuasin 2012-2017, misi yang berkaitan secara langsung dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin ada 1 (Satu) misi yaitu yakni misi ke-4 (Empat) yaitu : Mengembangkan Sumberdaya Insani Berkualitas dan Lingkungan Sosial Budaya yang Religius. Arah kebijakannya adalah meningkatkan perlindungan dan tanggung jawab sosial kemasyarakatan. Strategi yang diambil dalam bidang Pembangunan yaitu: penurunan tingkat
kesenjangan
masyarakat
sedangkan
tujuannya
adalah
Meningkatnya
kesejahteraan sosial kepada masyarakat.
RENSTRA DINSOS 2014
25
3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten Analisis Renstra K/L dan SKPD Kabupaten (yang masih berlaku) ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, dan sinergisitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra SKPD Kabupaten terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra Provinsi sesuai dengan urusan yang
menjadi
kewenangan
masing-masing
SKPD.
Analisis
ini
dilakukan
untuk
mengidentifikasi : a. Apakah capaian sasaran pelaksanaan Renstra SKPD Kabupaten telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra SKPD Provinsi dan Renstra K/L. b. Apakah tingkat capaian kinerja Renstra SKPD Kabupaten melebihi/sama/kurang dari sasaran Renstra SKPD Provinsi atau Renstra K/L.
Jika tingkat capaian kinerja Renstra SKPD Kabupaten melebihi sasaran Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi, maka hal ini menunjukkan bahwa kinerja SKPD sudah baik secara nasional/provinsi. Sedangkan jika lebih rendah, maka hal ini mengindikasikan bahwa SKPD tersebut memiliki permasalahan dalam penyelenggaraan pelayanannya, seperti dalam perencanaan program, kegiatan dan pendanaan, sumber daya penyelenggaraan pelayanan, proses/prosedur/mekanisme pelayanan, dan strategi/kebijakan pelayanan yang ditempuh. Hal ini dituangkan dalam matrik Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD.
RENSTRA DINSOS 2014
26
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1 VISI DAN MISI Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Sosial sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah serta berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dalam bidang kesejahteraan sosial sebagai subyek dan obyek dalam pembangunananya adalah kelompok masyarakat yang belum hidup layak belum bekerja melalui hubungan kerja dan berusaha sendiri, serta kelompok masyarakat yang telah melakukan hubungan kerja dan berusaha sendiri atau objek dan subyek pembangunan. Fungsi pelayanan yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin langsung kepada masyarakat. Untuk itu dalam Renstra Dinas Sosial Tahun 2014 - 2017 ditetapkan visi
yaitu : Peduli Sosial Menuju Hidup Mandiri”
makna dari Visi tersebut adalah
bahwa suatu kondisi sejahtera sebagai wujud dari penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang terarah, terencana, teratur dalam kurun waktu tertentu. Untuk mewujudkan cita-cita dan pernyataaan visi. Diatas, maka perlu suatu langkah/tahapan strategis yang tertuang dalam misi, yang merupakan pelaksanaaan teknis kegiatannya, untuk mencapai Visi yang telah ditetapkan dirumuskan 3 (tiga) misi yaitu: a.
Meningkatkan aksesibilitas pelayanan sosial.
b.
Mengembangkan perlindungan dan jaminan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
c.
Mengembangkan fungsi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui pelaksanaan bantuan pelayanan rehabilitasi dan pemberdayaan sosial dan mengembangkan kapasitas kelembagaan sosial.
4.2 TUJUAN Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan sebagai pernyataan untuk mendukung Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, maka pengertian tujuan adalah suatu target kinerja yang dapat dicapai dalam waktu tertentu dan terukur dengan pertimbangan kondisi yang ada, maka telah ditetapkan tujuannya yaitu : 1.
Terwujudnya aksesibilitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) untuk pemenuhan kebutuhan sosial dasar.
2.
Melindungi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dari segala resiko sosial, perlakuan salah, tindakan kekerasan, dan eksploitasi sosial.
3.
Tersedianya pelayanan dan rehabiltasi sosial yang berkualitas bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
RENSTRA DINSOS 2014
27
4.
Terwujudnya organisasi/lembaga sosial kemasyarakatan yang berkualitas.
4.3. Sasaran Sasaran pembangunan kesejahteraan sosial Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin Selama masa periode RPJMD (2014-2017) adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya kemauan dan kemampuan individu, kelompok PMKS dalam memenuhi kebutuhan dasar. 2. Terpenuhinya perlindungan dan jaminan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial. 3. Meningkatnya fungsi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) melalui pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi sosial. 4. Meningkatnya kapasitas kelembagaan sosial, partisipasi sosial, masyarakat dan dunia usaha serta sumber daya kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
4.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran yang akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Dinas Sosial menciptakan nilai tambah (value added) bagi stakeholder layanan.
4.3.1 Strategi Strategi merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Agar misi dapat terwujud harus ada keselarasan anatara tujuan dan strategi. Dengan demikian, strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dari program. 1. Pemberdayaan sosial : a. Memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial supaya mampu memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri. b. Meningkatkan peran serta lembaga/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial. 2. Perlindungan sosial : Untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
RENSTRA DINSOS 2014
28
3. Rehabilitasi Sosial : Untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. 4. Jaminan Sosial : a. Untuk menjamin fakir miskin, anak yatim piatu, anak terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi agar kebutuhan dasar terpenuhi. b. Menghargai pejuang, perintis kemerdekaan dan keluarga pahlawan atas jasajasanya.
4.3.2 Kebijakan Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang dambil untuk mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Pemerintahan
antara
Pemerintah,
Pemerintahan
tentang Pembagian Urusan Provinsi,
dan
Pemerintahan
Kabupaten/Kota, pembangunan bidang kesejahteraan sosial diarahkan kepada : 1.
Rehabilitasi sosial, adalah memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksana-kan fungsi sosialnya secara wajar. Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial.
2.
Jaminan sosial, adalah jaminan sosial yang diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan dan tunjangan berkelanjutan untuk : a.
Menjamin fakir miskin, anak yatim piatu, anak terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi
b.
Menghargai penjuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan atas jasa-jasanya.
3.
Pemberdayaan sosial : a.
Memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami
masalah
kesejahteraan
sosial
agar
mampu
memenuhi
kebutuhannya secara mandiri b.
Meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan
sumber
daya
dalam
penyelenggaraan
kesejahteraan
sosial.
Pemberdayaan sosial dilakukan melalui : peningkatan kamauan dan kemampuan; penggalian potensi dan sumber daya; penggalian nilai-nilai dasar; pemberian akses; dan/atau pemberian bantuan usaha.
RENSTRA DINSOS 2014
29
4.
Perlindungan sosial dimaksud untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan
kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan
masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Kegiatan tersebut meliputi : a. Mempersiapkan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana serta pemberian bantuan kebutuhan dasar minimal kepada masyarakat akibat bencana. b. Penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana. c. Mencegah terjadinya konplik sosial didalam masyarakat d. Melaksanakan usaha-usaha pembinaan dan bimbingan motivasi sosial untuk mencegah terjadinya korban tindak kekerasan dalam pekerja migran, serta penyiapan tempat (Trauma Centre) bagi korban tindak kekerasan dan pekerja Migran.
RENSTRA DINSOS 2014
30
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN EDUKATIF
5.1 PROGRAM 1.
Misi 1
:
Meningkatnya Kesejahteraan Sosial : 1)
Program Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
2.
Misi 2
:
2)
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
3)
Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Trauma
4)
Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo
5)
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Meningkatnya Pelayanan Aparatur di Bidang Sosial : 1)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3)
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4)
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5)
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan.
RENSTRA DINSOS 2014
31
BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS SOSIAL YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Indikator kinerja Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJM adalah sebagai berikut : • Persentase/jumlah Program RKPD yang mengacu pada RPJMD; • Persentase Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) • Persentase PMKS memperoleh bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar. • Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap untuk evakuasi korban bencana.
RENSTRA DINSOS 2014
32
BAB VII PENUTUP Perencanaan Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin ini diupayakan secara Perumusan optimal dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang digunakan sebagai pedoman dan bahan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh aparat jajaran Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun, yaitu 2014 – 2017. Oleh karena itu untuk mencapai hasil guna dan daya guna yang optimal perlu adanya kesungguhan dan komunikatif yang sebaik-baiknya dari semua pihak yang terkait. Memperhatikan situasi dan kondisi politik sosial budaya keamanan yang dinamik dengan tingkat pergerakan perubahan yang cepat yang mengakibatkan tingkat intensitas permasalahan kesejahteraan sosial cukup tinggi dan sulit diprediksi, maka perencanaan strategis Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin ini bersifat fleksibel yang memungkinkan adanya perubahan sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi yang terjadi diluar kemampuan perkiraan. Keberhasilan pembangunan bidang kesejahteraan sosial Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2014 – 2017 kedepan sangat tergantung dengan sikap, etika, dan keuletan serta profesionalisme yang tentunya didukung oleh peran serta masyarakat dan dunia usaha (Stokeholders). Penyusunan Renstra ini tentunya masih terdapat kekurangan dan kelemahan baik dalam menentukan arah dan kebijakan serta sasaran yang hendak dicapai, sehingga kritik, saran dan pendapat sangat dibutuhkan untuk kesempurnaan di masa yang akan datang. Demikianlah Perencanaan Strategis Pembangunan Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2014 – 2017 yang dapat kami susun dengan harapan dapat dilaksanakan sesuai rencana yang telah ditetapkan.
Sekayu,
Maret 2014
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin
Drs. H. Yuliansyah, MM NIP. 19600721 198610 1 001
RENSTRA DINSOS 2014
33
LAMPIRAN
RENSTRA DINSOS 2014
34
