PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN NOMOR 12 TAHUN 2005 TENTANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN NOMOR 12 TAHUN 2005 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MUSI BANYUASIN, Menimbang

: a. bahwa dalam rangka penyediaan air minum yang bersih dan memenuhi syarat kesehatan bagi masyarakat perlu dilakukan pengelolaan melalui suatu managemen yang baik; b. bahwa management yang baik yang dapat mengelola penyediaan Air Minum secara profesional adalah suatu badan berbentuk perusahaan, oleh karena itu perlu mendirikan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM); c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf (a) dan (b) tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan Air Minum .

Mengingat

: 1.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II da.n Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembar Negara Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4106); 8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah; 9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 690-1572 tanggal 8 Nopember 1985 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum ; 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah; 11. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum; 12. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Dengan .................

41 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN dan BUPATI MUSI BANYUASIN MEMUTUSKAN : Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM . BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin ; b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah ; c. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin; d. DPRD Kabupaten Musi Banyuasin adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin; e. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Randik Kabupaten Musi Banyuasin disingkat PDAM Tirta Randik Kabupaten Musi Banyuasin; f. Direksi adalah Direksi Perusahan Daerah Air Minum Tirta Randik Kabupaten Musi Banyuasin ; g. Direktur Utama adalah Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Randik Kabupaten Musi Banyuasin; h. Direktur Umum adalah Direktur Umum Perusahan Daerah Air Minum Tirta Randik Kabupaten Musi Banyuasin ; i. Direktur Teknik adalah Direktur Teknik Perusahan Daerah Air Minum Tirta Randik Kabupaten Musi Banyuasin ; j. Kepala Bagian Umum adalah Kepala Bagian Umum PDAM Tirta Randik Kabupaten Musi Banyuasin; k. Kepala Bagian Keuangan adalah Kepala Bagian Keuangan PDAM Tirta Randik Kabupaten Musi Banyuasin; l. Kepala Bagian Hubungan Langganan adalah Kepala Bagian Hubungan Langganan PDAM Tirta Randik Kabupaten Musi Banyuasin; m. Kepala Bagian Produksi adalah Kepala Bagian Produksi PDAM Tirta Randik Kabupaten Musi Banyuasin; n. Kepala Bagian Transmisi adalah Kepala Bagian Transmisi PDAM Tirta Randik Kabupaten Musi Banyuasin; o. Kepala Bagian Perawatan adalah Kepala Bagian Perawatan PDAM Tirta Randik Kabupaten Musi Banyuasin; p. Kepala Cabang adalah Kepala Cabang PDAM Tirta Randik yang ada di Ibu Kota Kecamatan; q. Kepala .................

42 q. Kepala Unit adalah Kepala Unit PDAM Tirta Randik yang ada di desa dalam suatu kecamatan; r. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas dari Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Randik . BAB II NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA Pasal 2 (1) Perusahaan Daerah ini adalah Perusahaan Daerah Air Minum dengan nama “Tirta Randik” Kabupaten Musi Banyuasin; (2) Perusahaan Daerah berkedudukan dan berkantor Pusat di Kota Sekayu; (3) Sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Daerah, maka Direksi PDAM dapat membentuk Cabang atau Perwakilan atau Bagian Perusahaan di kota-kota lainnya didalam Daerah pelayanan Kabupaten Musi Banyuasin. Pasal 3 Tujuan Perusahaan Daerah adalah turut serta melaksanakan : a. Pembangunan Ekonomi Daerah khususnya dan Pembangunan Nasional pada umumnya; b. Mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945. Pasal 4 Perusahaan Daerah mengusahakan penyediaan air minum yang bersih, sehat dan memenuhi syarat-syarat kesehatan bagi masyarakat dengan mengutamakan pelayanan dan kebutuhan masyarakat. BAB III M O D A L Pasal 5 (1) Modal Perusahaan Daerah terdiri dari : a. Penyisihan sebagian Keuangan Daerah yang dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; b. Bantuan/Subsidi Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan ; c. Bantuan/Subsidi Pemerintah Pusat ; d. Pinjaman serta bantuan lainnya . (2) Semua alat Likwidasi berupa uang dan surat beharga di simpan dalam Bank Pemerintah yang ditunjuk.

B A B IV

BAB IV.............

43 PENGUASAAN DAN CARA PENGURUSAN Pasal

6

(1) Perusahaan Daerah ini dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari : a. Direktur Utama ; b. Direktur Umum ; c. Direktur Teknik. (2). Anggota Direksi adalah Warga negara Indonesia yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Badan Pengawas dengan memperhatikan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku; (3) Direksi bertanggung jawab kepada Bupati melalui Badan Pengawas; (4) Pengangkatan dimaksud pada ayat (2) pasal ini dilakukan untuk jangka waktu selama 4 (Empat) tahun, setelah waktu itu berakhir Direksi yang bersangkutan dapat diangkat kembali; (5) Direktur Umum dibantu oleh tiga orang Kepala Bagian yaitu: a. Kepala Bagian Keuangan dan Pelaporan; b. Kepala Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian; c. Kepala Bagian Hubungan Langganan. (6) Direktur Bidang Teknik dibantu oleh tiga orang Kepala Bagian yaitu : a. Kepala Bagian Produksi ; b. Kepala Bagian Transmisi dan Distribusi ; c. Kepala Bagian Perencanaan ; d. Kepala Bagian Peralatan dan Perawatan Teknik. (7) Selain dibantu oleh Kepala Bagian, Direksi juga dibantu oleh Kepala Cabang dan Kepala Unit; (8) a. PDAM Cabang adalah Pusat pelayanan PDAM yang ada di Ibu Kota Kecamatan; b. PDAM Unit adalah Pusat pelayanan PDAM yang ada di dalam Wilayah Kecamatan.

desa

(9) Kepala Cabang dibantu oleh dua orang Kepala Urusan yaitu : a. Kepala Urusan Administrasi Umum dan Keuangan; b. Kepala Urusan Tehnik. (10) Kepala Unit bertanggung jawab langsung kepada Kepala Cabang; (11) Pengangkatan para Pejabat di lingkungan perusahaan daerah dilakukan dengan surat Surat Keputusan Direksi yang ditembuskan kepada Badan Pengawas. Pasal 7 ...........

44 Pasal 7 (1) Anggota Direksi berhenti atau diberhentikan karena : a. Meninggal dunia; b. Permintaan sendiri; c. Berakhir masa jabatan sebagai Anggota Direksi; d. Melakukan suatu tindakan atau bersikap yang merugikan Perusahaan daerah ; e. Melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Pemerintah Kabupaten maupun kepentingan Negara. (2) Pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (1) huruf d dan e Pasal ini, merupakan suatu pelanggaran dari Peraturan Hukum Pidana merupakan pemberhentian dengan tidak hormat; (3) Sebelum pemberhentian menurut ayat (2) pasal ini dilaksanakan yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri yang harus dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah Direksi yang bersangkutan diberitahukan secara tertulis tentang niat akan pemberhentian itu oleh Bupati; (4) Selama persoalan tersebut pada ayat (2) pasal ini belum diputuskan maka Bupati untuk sementara dapat menonaktifkan Direksi yang bersangkutan dari jabatannya, jika dalam waktu 2 (dua) bulan setelah pe-nonaktifan belum ada keputusan mengenai penberhentian tersebut maka pe-nonaktifan sementara tersebut menjadi batal dengan sendirinya dan Direksi yang bersangkutan dapat menjalankan tugas atau pekerjaanya kembali, kecuali bilamana untuk keputusan tersebut diperlakukan Keputusan Pengadilan Negeri yang membutuhkan waktu lebih lama dan hal ini harus diberitahukan kepada yang bersangkutan. Pasal 8 (1) Antara Anggota-anggota Direksi tidak boleh ada hubungan kekeluargaan sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu, ipar, jika sudah pengangkatan mereka terbukti atau terjadi hubungan seperti dimaksud di atas, maka kepada yang bersangkutan untuk melanjutkan Jabatan Anggota Direksi yang bersangkutan harus memperoleh izin dari Bupati; (2) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung dalam Perusahaan dan atau perkumpulan Perusahaan lain yang berusaha bertujuan mencari laba. Pasal 9 (1) Direktur Utama mewakili Perusahaan Daerah di luar dan di dalam Pengadilan; (2) Direktur Utama dapat mewakilkan hak yang tersebut pada ayat (1) pasal ini kepada seorang Anggota Direksi yang khusus di tunjuk untuk itu atau kepada seseorang, beberapa orang Pegawai Perusahaan Daerah, baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang atau badan lain. Pasal 10 ...........

45 Pasal 10 (1) Direksi mengurus dan mengatur segala harta kekayaan Perusahaan Daerah; (2) Tata cara menjalankan pekerjaan, menentukan kebijaksanaan serta halhal mengenai Organisasi dan Tata cara kerja Perusahaan Daerah ditetapkan oleh Direktur dalam suatu Peraturan dengan persetujuan Badan Pengawas sesuai dengan kebijaksanaan Umum Pemerintah Kabupaten. Pasal 11 (1) Direksi memerlukan persetujuan tertulis dari Bupati setelah mendapat Persetujuan DPRD untuk hal-hal tersebut di bawah ini: a. Meminjam uang atas nama Perusahaan Daerah dan mengadakan perjanjian hutang; b. Mengikat Perusahaan Daerah sebagai peminjam; c. Memperoleh, mengasingkan, mempertangguhkan dan atau menjaminkan benda-benda tetap (benda-benda tidak bergerak); d. Menghapuskan atau melelang barang-barang Perusahaan yang dianggap tidak bernilai ekonomis lagi. (2) Bilamana Direktur Utama berhalangan, maka tugasnya dilakukan oleh salah seorang Anggota Direksi. Pasal 12 (1) Direktur Utama mendapat uang jasa dari perusahaan daerah sebesar maksimum dua setengah kali gaji Tertinggi Pegawai Perusahaan Daerah; (2) Direktur Bidang menerima uang jasa sebesar 90 % dari Uang jasa Direktur Utama; (3) Kepala Bagian menerima Tunjangan sebesar 30 % dari Uang jasa Direktur; (4) Kepala Seksi dan Kepala Cabang menerima Tunjangan sebesar 60 % dari Tunjangan Kepala Bagian; (5) Kepala Unit dan Kepala Urusan menerima Tunjangan 60 % dari Tunjangan Kepala Cabang. (6) Ketentuan pasal (1) sampai dengan (5) diatas diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. BAB V BADAN PENGAWAS Pasal 13 (1) Badan Pengawas diangkat oleh Bupati; (2) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari orang yang profesional sesuai dengan bidang usaha BUMD yang bersangkutan; (3) Untuk .............. (3) Untuk dapat diangkat sebagai Badan Pengawas, harus memenuhi

46 persyaratan sebagai berikut : a. menyediakan waktu yang cukup ; b. tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah atau dengan Badan Pengawas lainnya atau dengan Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar ; c. mempunyai pengalaman dalam bidang keahliannya minimal 5 (lima) tahun. (4) Pengangkatan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah. Pasal 14 (1) Badan Pengawas sebagaimana tersebut pada pasal 14 Peraturan Daerah ini mempunyai tugas membantu Bupati dalam : a. Merumuskan kebijaksanaan dibidang pengelolaan perusahaan; b. Melakukan Pengawasan sehari-hari atas jalannya Perusahaan dan Direksi; c. Menggunakan kebijaksanaan anggaran dan keuangan Perusahaan; d. Membantu dan mendorong usaha pembinaan dan pengembangan Perusahaan berupa : 1. Memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati; 2. Memberikan petunjuk dan pengarahan berdasar kebijaksanaan Bupati kepada Direksi; 3. Meneliti rancangan anggaran Perusahaan dan menyiapkan persetujuan Bupati 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku mulai berlaku; 4. Meneliti neraca Perusahaan pada akhir tahun buku dan menyarankan saran tindak lanjut. (2) 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir, Badan Pengawas meneliti dan menilai hasil pekerjaan dan pertanggung jawaban Direksi untuk disampaikan kepada Bupati. Pasal 15 (1) Ketua, Sekretaris dan para Anggota Badan Pengawas dapat diberikan uang jasa yang diatur oleh Bupati, yang di bebankan kepada anggaran Perusahaan Daerah. (2) Besarnya uang jasa sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini adalah : a. Ketua………………. : 40 % dari uang jasa Direktur Utama ; b. Sekretaris……………: 35 % dari uang jasa Direktur Utama ; c. Anggota-anggota….... : 30 % dari uang jasa Ketua . Pasal 16 ...............

47 Pasal 16 Badan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan : a. b. c. d. e. f.

atas permintaan sendiri; meninggal dunia ; karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya ; tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya ; terlibat dalam tindak yang merugikan BUMD ; dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. B A B VI TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI PEGAWAI Pasal 17

(1) Semua Pegawai Perusahaan Daerah, termasuk Direksi dalam kedudukan yang tidak dibebani tugas penyimpanan surat-surat berharga dan barang-barang persediaan yang karena tindakan melawan Hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian Perusahaan Daerah diwajibkan mengganti kerugian tersebut; (2) Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap Pegawai Daerah berlaku sepenuhnya terhadap Pegawai Perusahaan Daerah; (3) Semua Pegawai Perusahaan Daerah yang dibebani tugas penyimpanan pembayaran atau penyerahan uang dan surat-surat beharga milik Perusahaan Daerah dan barang-barang persediaan milik Perusahaan Daerah yang disimpan di dalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dan semata-mata di gunakan untuk keperluan itu diwajibkan memberikan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugasnya kepada Bupati; (4) Tuntutan terhadap Pegawai tersebut pada ayat (3) diatas dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi Bendaharawan Daerah; (5) Semua surat bukti dan surat lainnya bagaimanapun juga sifatnya yang termasuk bilangan tata buku dan Administrasi Perusahaan Daerah disimpan ditempat Perusahaan Daerah atau tempat lain ditunjuk oleh Bupati, kecuali jika untuk sementara dipindahkan ke Badan dimaksud pada ayat (3) pasal ini dalam hal dianggap perlu untuk kepentingan suatu pemeriksaan; (6) Untuk keperluan pemeriksaan bertalian dengan penetapan pajak dan pemeriksaan Akuntan pada umumnya surat bukti dan surat lainnya termaksud pada ayat (5) pasal ini untuk sementara dapat dipindahkan ke Kantor Akuntan Negara. B A B VII TAHUN B U K U Pasal 18 Tahun Buku Perusahan Daerah adalah Tahun takwim. BAB VIII ...........

48 B A B VIII ANGGARAN PERUSAHAAN Pasal 19 (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum memasuki Tahun Buku, Direksi harus sudah menyampaikan Rencana Anggaran Perusahaan Daerah kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan; (2) Anggaran Perusahan Daerah termasuk Ayat (1) pasal ini mulai berlaku apabila telah mendapat pengesahan dari Bupati. Bila mana pengesahan tersebut tidak diperoleh, maka Perusahaan Daerah berjalan menurut Anggaran Tahun yang lalu; (3) Anggaran Tambahan atau Perubahan Anggaran Perusahaan Daerah yang terjadi dalam Tahun Buku yang sedang berjalan harus diajukan sebelum Triwulan ketiga berakhir kepada Bupati untuk mendapat pengesahan. B A B IX LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA BERKALA DAN KEGIATAN PERUSAHAAN Pasal 20 Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan Perusahan Daerah disampaikan oleh Direksi kepada Bupati melalui Badan Pengawas secara tertulis dan terperinci setiap 3 (tiga) bulan sekali atau jika dianggap perlu untuk jangka waktu yang tertentu.

BAB X PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA SERTA PEMBERIAN JASA PRODUKSI Pasal 21 (1) Cadangan diam dan cadangan rahasia tidak boleh diadakan; (2) Penggunaan laba bersih, setelah terlebih dahulu dikurangi dengan penyusutan cadangan tujuan dan pengurangan lain yang wajar dalam Perusahaan Daerah ditetapkan sebagai berikut : a. Untuk Dana Pengembangan Perusahaan Daerah……………...….......................................... 30 % b. Untuk setoran Pendapatan Asli Daerah ………..... 25 % c. Untuk cadangan umum .........……………………. 10 % d. Untuk Sosial dan Pendidikan ……………………. 9 % e. Untuk Jasa Produksi …………………………...... 20 % f. Untuk Sumbangan Dana Pensiun .......................... 6 % (3) Penggunaan laba cadangan bilamana telah tercapai tujuannya dapat dialihkan kepada penggunaan lain dengan keputusan Bupati; (4) Cara mengurus dan penggunaan Dana tersebut pada Ayat (2) pasal ini ditentukan oleh Badan Pengawas. BAB XI ..............

49 B A B XI KEPEGAWAIAN Pasal 22 (1) Kedudukan Hukum Pegawai, gaji, pensiun dan tunjangan lainnya untuk Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah dengan memperhatikan ketentuan pokok-pokok kepegawaian dan Peraturan Gaji Pegawai Negeri atau Daerah dan Pegawai Perusahaan yang berlaku dan tunjangan lain diatur oleh Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas; (2) Direksi mengangkat dan memberhentikan Pegawai atau Perusahaan Daerah menurut peraturan pokok-pokok kepegawaian dengan persetujuan Badan pengawas berdasarkan peraturan pokok-pokok Kepegawaian atau Perusahaan Daerah dimaksud pada Ayat (1) pasal ini. B A B XII PEMERIKSAAN Pasal 23 (1) Akuntan Negara dan Bawasda berwenang melakukan pemeriksaan atas pekerjaan mengurus dan mengatur Keuangan Perusahaan Daerah serta pertanggung jawabannya. B A B XIII PEMBUBARAN Pasal 24 (1) Pembubaran Perusahaan Daerah dan penunjukan Badan Likwidasi ditetapkan dengan Peraturan Daerah; (2) Semua kekayaan Perusahaan Daerah telah diadakan Likwidasi menjadi milik Pemerintah Daerah; (3) Pertanggungjawaban Likwidasi oleh Badan Likwidasi dilakukan kepada Pemerintah Daerah yang memberikan pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan; (4) Dalam hal Likwidasi, Pemerintah Daerah memikul beban atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga apabila kerugian itu disebabkan oleh karena Neraca dan perhitungan Laba Rugi yang telah disyahkan tidak menggambarkan keadaan Perusahaan Daerah yang sebenarnya. B A B XIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 25 Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya. Pasal 26 ..............

50 Pasal 26 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 13 Tahun 1987 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Musi Banyuasin, dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 27 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu pada tanggal 25 Juli. 2005 BUPATI MUSI BANYUASIN,

H. ALEX NOERDIN Diundangkan di Sekayu pada tanggal 29 Juli 2005 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

H. HARUN AL RASYID LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2005 NOMOR 14