PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 12 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN INVESTASI KABUPATEN BENGKALIS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BENGKALIS,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur Organisasi dan Tata kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Investasi Kabupaten Bengkalis ; b. bahwa Peraturan tersebut dimaksudkan untuk dapat menyesuaikan dengan peningkatan peran, Fungsi serta Tugas Dinas Perindustrian,Perdagangan dan Investasi dalam upaya Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan secara berdayaguna dan berhasil guna. c. bahwa berdasarkan Pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan dan Investasi Kabupaten Bengkalis. Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 No. 25) ; 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 4. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
2
5.
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemrintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan pertanggung jawaban Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022) ; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262 Tahun 2003); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263 Tahun 2003); Dengan persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS dan BUPATI BENGKALIS MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGAGANGAN DAN INVESTASI KABUPATEN BENGKALIS. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis. b. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bengkalis dan Perangkat Daerahnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. c. Kepala Daerah adalah Bupati Bengkalis.
3
d. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Investasi adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Investasi Kabupaten Bengkalis. e. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Investasi adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Investasi Kabupaten Bengkalis. f. Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Investasi adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Investasi Kabupaten Bengkalis. g. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Investasi yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing
BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Pasal 2 (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Investasi adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dalam bidang Perindustrian, Perdagangan dan Investasi yang menjadi urusan rumah tangga Daerah ; (2) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Investasi dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
Pasal 3 Tugas Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Investasi adalah membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan bidangnya
Pasal 4 Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 3, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Investasi mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan Pembinaan kewenangan dibidang Perindustrian, Perdagangan dan Investasi yang ditetapkan Kepala Daerah ; b. Penyusunan dan Perumusan Rencana serta pelaksanaan program di bidang Perindustrian, Perdagangan dan Investasi sesuai dengan kewenangan Kabupaten dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
4
c.
Pembinaan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia untuk kegiatan pengembangan industri pengolahan ;
d.
Pelaksanaan Koordinasi antar instansi dalam mengembangkan dan memberdayakan Investasi Daerah ;
e.
Pelaksanaan Administrasi umum yang meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, peralatan dan perlengkapan ;
f.
Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
BAB III ORGANISASI Pasal 5 (1) Organisasi dari :
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Investasi terdiri
a.
Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas;
b.
Unsur Pembantu Pimpinan adalah Bagian Tata Usaha
c.
Unsur Pelaksana adalah Bidang- bidang
(2) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Investasi, terdiri dari : a. Kepala ; b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari : a. Sub Bagian Perencanaan Program; b. Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan. c. Bidang Industri , terdiri dari : a. Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan ; b. Seksi Industri Logam, mesin, elektronika dan aneka . d.
Bidang Perdagangan , terdiri dari : a. Seksi Perdagangan dalam negeri ; b. Seksi Perdagangan luar negeri .
e. Bidang Metrologi dan Perlindungan Konsumen, terdiri dari : a. Seksi Metrologi ; b. Seksi Perlindungan Konsumen.
5 f.
Bidang Promosi dan Investasi, terdiri dari : a. Seksi Promosi dan Investasi ; b. Seksi Perizinan.
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) h. Kelompok Jabatan Fungsional. (3)
Bagan Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Investasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan. BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Pertama KEPALA Pasal 6
Kepala mempunyai tugas : a. Memimpin dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah ini; b. Memimpin dan membina bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi; c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Kedua BAGIAN TATA USAHA Pasal 7 Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, surat menyurat, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan umum. Pasal 8 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 7, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi : a. Penyusunan rencana, program, evaluasi dan pelaporan ; b. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, penggandaan serta hubungan masyarakat; c. Pengelolaan administrasi kepegawaian, perlengkapan, dan rumah tangga; d. Pengelolaan administrasi keuangan; e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
6 Bagian Ketiga BIDANG INDUSTRI Pasal 9 Bidang Industri mempunyai tugas Pelaksanaan Pengolahan Industri yang meliputi Industri Kimia, Agro dan hasil hutan, serta Industri logam, mesin dan aneka. Pasal 10 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 9, Bidang Industri mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan teknis dalam pengolahan industri ; b. Pelaksanaan konservasi Perindustrian ; c. Pelaksanaan pengendalian bencana yang diakibatkan oleh kegiatan industri ; d. Pelaksanaan pengembangan perindustrian melalui teknologi tingkat tinggi ; e. Pelaksanaan pengawasan Perindustrian secara umum ; f. Pembinaan Pendayagunaan sumber daya alam untuk pengembangan industri ; g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Bagian Keempat BIDANG PERDAGANGAN Pasal 11 Bidang Perdagangan mempunyai fungsi melaksanakan urusan perdagangan yang meliputi Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri. Pasal 12 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 11, Bidang Perdagangan mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan teknis Perdagangan dalam negeri dan luar negeri ; b. Pemantauan dan pengawasan pengadaan arus barang dan jasa ; c. Pelaksanaan pengembangan ekspor hasil industri unggulan untuk Daerah dan Negara ; d. Pelaksanaan impor dalam rangka pemenuhan kebutuhan Daerah ; e. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan usaha dan sarana perdagangan, penyaluran dan promosi, bina sarana perdagangan dan pendaftaran perusahaan ;
7 f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Bagian Kelima BIDANG METROLOGI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Pasal 13 Bidang Metrologi dan Pelindungan Konsumen mempunyai tugas Penyelenggaraan kemetrologian di Daerah serta pelaksanaan pembinaan sebagai upaya perlindungan konsumen. Pasal 14 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 13, Bidang Metrologi dan Perlindungan Konsumen mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan teknis Bidang Metrologi dan Perlindungan Konsumen ; b. Pemantauan dan pengawasan pengadaan arus barang dan jasa ; c. Pelaksanaan pembinaan faslilitasi kegiatan distribusi bahan-bahan pokok masyarakat serta barang dan jasa ; e. Pelaksanaan penetapan kemetrologian ; f. Pengawasan pelaksanaan perlengkapan ;
ukuran,
takaran,
timbangan
dan
g. Pelaksanaan pengawasan dan penyuluhan kemetrologian ; h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Bagian Keenam BIDANG PROMOSI DAN INVESTASI Pasal 15 Bidang Promosi dan Investasi mempunyai tugas melaksanakan promosi potensi Daerah dan hasil-hasil perindustrian dan perdagangan serta potensi Daerah, baik keluar Daerah maupun keluar negeri dalam rangka menanamkan investasinya di Daerah. Pasal 16 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 15, Bidang Promosi dan Investasi mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan teknis Promosi dan Investasi keluar Daerah ; b. Pelaksanaan koordinasi instansi terkait dan lembaga lainnya dalam rangka pengembangan promosi dan investasi ; c. Pengelolaan pengolahan data dan informasi serta evaluasi dalam pelaksanaan promosi dan investasi ;
8 d. Pelaksanaan perizinan secara umum, yakni perindustrian, perdagangan dan investasi ; e. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan promosi dan investasi ; f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. BAB V UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS Pasal 17 (1) Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Investasi dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ; (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Investasi yang mempunyai wilayah kerja meliputi satu atau beberapa Kecamatan dalam Daerah Kabupaten Bengkalis ; (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Investasi dan secara operasional berkoordinasi dengan Camat ; (4) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Daerah dengan berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNSIONAL Pasal 18 (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya ; (2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Investasi ; (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja ; (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. BAB VII PENGANGKATAN DALAM JABATAN Pasal 19 (1) Pengangkatan, Pemindahan dan pemberhentian Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Investasi ditetapkan oleh Bupati setelah berkonsultasi kepada Gubernur.
9 (2) Pengangkatan, Pemindahan dan pemberhentian Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Bidang pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Investasi oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah. (3) Kepala Sub bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Kepala Daerah berdasarkan usul Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Investasi ; (4) Dalam pengangkatan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Investasi, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas perlu diperhatikan persyaratan umum kepangkatan serta kecakapan dan kemampuan teknis yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. BAB VIII TATA KERJA Pasal 20 (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal. (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dilingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Investasi, bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. (3) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dilingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Investasi wajib mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya. BAB IX PEMBIAYAAN Pasal 21 Sumber-sumber pembiayaan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Investasi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Subsidi atau bantuan Pemerintah Pusat dan bantuan dari Lembaga lain yang sah diluar Pemerintah Daerah dengan Persetujuan Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB X KETENTUAN PERALIHAN Pasal 22 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
10 BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 23 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah. Pasal 24 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis.
Ditetapkan di Bengkalis pada tanggal 5 Pebruari 2005
BUPATI BENGKALIS ttd H. SYAMSURIZAL
Diundangkan di Bengkalis Pada tanggal 5 Pebruari 2005
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
Drs. H. SULAIMAN,DIPL.PS PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 170 006 818
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2005 NOMOR 12, SERI D
