PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 4 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI TANDA DAFTAR INDUSTRI/IZIN USAHA INDUSTRI, SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN, DAN TANDA DAFTAR GUDANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BATANG, Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak daerah dan retribusi Daerah serta dalam rangka peningkatan kelancaran berusaha dan pelaksanaan perizinan di Kabupaten Batang dipandang perlu pengaturan tentang Retribusi Tanda Daftar Industri/lzin Usaha Industri, Surat Izin Usaha Perdagangan, dan Tanda Daftar Gudang; b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan sebagai alat Pemerintah Daerah dalam pembinaan serta mengembangkan usaha perdagangan perlu diterbitkan Tanda Daftar Industri/Izin Usaha Industri, Surat Izin Usaha Perdagangan, danTanda Daftar Gudang, yang diatur dengan Peraturan Daerah serta dipungut Retribusi; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah; Mengingat
: 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perubahan Peraturan Pernerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Pergudangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 31 menjadi UndangUndang; 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian ( Lembaran Negara. Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274 ); 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274 ); 5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048 ); 7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Nomor 3381); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139); 11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70); 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah; 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Rertibusi Daerah; 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi; 15. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 591 /MPP/Kep/10/1999 tentang ketentuan dan tata cara pemberian surat izin usaha perdagangan (SIUP); 16. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 78/MPP/Kep/3/ 2001 tentang Pedoman Standart Pelayanan Minimal (PSPM) bidang perindustrian dan perdagangan; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tabun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tabun 2005 Nomor 2 Seri E Nomor 1 ); Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG Dan BUPATI BATANG
MEMUTUSKAN : Menetapkan
: P ER ATUR AN D AE R AH TE NT ANG RE TRI BUSI T AND A DAFTAR INDUSTRI/IZIN USAHA INDUSTRI, SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN, DAN TANDA DAFTAR GUDANG DI KABUPATEN BATANG
. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. b. c. d. e. f.
g.
h.
i. j. k. l. m.
n.
Daerah adalah Kabupaten Batang; Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Batang; Bupati adalah Bupati Batang; Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan Daerah clan atau Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undagan yang berlaku; Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan pemerintah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu tang disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan; Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Kabupaten dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan; Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Badan Usaha lainnya; Retribusi Perijinan Tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan; Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terns menerus dan yang didirikan, bekerja secara berkedudukan dalam wilayah kabupaten Batanguntuk memperoleh keuntungan dan atau laba; Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah Surat Izin yang Diberikan oleh Bupati kepada Badan usaha atau perorangan untuk melaksanakan kegiatan usaha perdagangan; Surat Permintaan Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SP-SIUP adalah formulir yang diisi oleh perusahaan yang memuat data perusahaan untuk memperoleh SIUP kecil / menengah / Besar; Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan izin pengusahaan di bidang perindustrian dan perdagangan; Surat Setoran Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SSRD adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang dietapkan oleh Kepala Daerah; Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran
Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang; o. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perunangundangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungutan dan pemotongan Retribusi tertentu ; p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang; q. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa denda; r. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang Tindak Pidana dibidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya; s. Perubahan SIUP adalah kegiatan dalam perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya perubahan yang meliputi : perubahan nama perusahaan, bentuk perusahaan, alamat kantor dan pemilik atau penanggungjawab perusahaan , nama pemilik dan atau penanggungjawab, modal disetor dan atau kekayaan bersih kecuali tidak merubah klasifikasi SIUP, Nomor Pokok Wajib Pajak, kelembagaan, bidang usaha, jenis barang dan atau jasa dagangan utama sehingga tidak sesuai lagi dengan yang tercantum dalam SIUP; t. Penggantian SIUP adalah kegiatan penerbitan SIUP baru sebagai pengganti SIUP yang telah diterbitkan karena hilang dan atau rusak; u. Pembaharuan SIUP adalah kegiatan penerbitan SIUP baru sebgai penyesuaian dengan peraturan daerah ini untuk menggantikan TDUP dan atau SIUP yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini; v. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum melainkan untuk dipakai khusus sebagai penyimpanan barang-barang perniagaan; w. Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disingkat TDG adalah tanda daftar yang diberikan kepada setiap perorangan atau perusahaan yang telah melakukan pendaftaran gudang; x. Perubahan TDG adalah kegiatan dalam perusahaan dan atau gudang yang dapat mengakibatkan terjadinya perubahan yang meliputi perubahan nama perusahaan, alamat perusahaan, nama pemilik dan atau penguasa gudang, alamat pemilik dan atau penguasa gudang, lokasi gudang, lugs gudang, jenis barang dagangan yang disimpan, sehingga tidak sesuai lagi dengan yang tercantum dalam TDG; y. Penggantian TDG adalah kegiatan penerbitan TDG barn sebagai pengganti TDG yang telah diterbitkan, karena hilang dan atau rusak; z. Pendaftaran ulang TDG adalah kegiatan pendaftaran ulang TDG yang telah berakhir masa berlakunya, untuk memperoleh TDG baru; aa. Pembaharuan TDG adalah kegiatan penerbitan TDG baru sebagai penyesuaian dengan Peraturan Daerah ini untuk menggantikan TDG yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini; bb. Perusahaan Industri adalah perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri yang dapat berbentuk perorangan, persekutuan dan atau badan hokum; cc. Surat Tanda Daftar Industri/Izin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat TDI/IUI adalah surat ijin untuk dapat melaksanakan kegiatan di bidang usaha industri; dd. Perubahan TDI/IUI adalah kegiatan dalam perusahaan industri yang dapat mengakibatkan terjadinya perubahan yang meliputi : perubahan nama perusahaan, bentuk perusahaan, alamat perusahaan dan atau pabrik, pemilik atau pengurus atau penanggungjawab perusahaan, besarnya investasi perusahaan kecuali tidak merubah klasifikasi TDI/IUI, Nomor Pokok Wajib Pajak, jenis industri, komoditi industri, ee. Penggantian TDI/IUI adalah kegiatan peneribitan TDI/IUI baru sebagai pengganti TDI/IUI yang telah diterbitkan karma hilang dan atau rusak; ff. Pembaharuan TDI/IUI adalah kegiatan penerbitan TDI/IUI barn sebagai penyesuaian dengan peraturan daerah ini untuk menggantikan TDI/IUI yang telah diterbitkan sebelum berlakunya peraturan daerah ini; gg. Surat izin perluasan industri yang selanjutnya disebut izin perluasan adalah izin yang
diberikan kepada perusahaan untuk dapat melakukan penambahan kapasitas produksi melebihi 30 % ( tiga puluh prosen ) dari kapasitas produksi yang telah diijinkan;
B A B I I NAMA, OBYEK DAN SUBYEK Pasal 2 Dengan nama retribusi izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Gudang dan Tanda Daftar Industri/Izin Usaha Industri dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Gudang dan Tanda Daftar Industri/Izin Usaha Industri kepada Orang Pribadi atau Badan. Pasal 3 (1) (2)
Obyek Retribusi adalah kegiatan pemberian izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Gudang dan Tanda Daftar Industri/Izin Usaha Industri terhadap, Orang Pribadi atau Badan Hukum di Wilayah Kabupaten Batang. Subyek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Gudang dan Tanda Daftar Industri/Izin Usaha Industri . BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 4
Retribusi Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Gudang dan Tanda Daftar Industri/Izin Usaha Industri termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu. BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 5 (1) Tingkat penggunaan jasa retribusi SlUP diukur berdasarkan atas golongan Usaha: a. SIUP Kecil, selanjutnya disebut SIUP PK Modal disetor dan kekayaan bersih perusahaan sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah ) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; b. SIUP Menengah, selanjutnya disebut SIUP PM Modal disetor dan kekayaan bersih perusahaan diatas Rp. 200.000.000,- ( dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah ) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; c. SIUP Besar, selanjutnya disebut SIUP PB Modal disetor dan kekayaan bersih perusahaan diatas Rp. 500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah ) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; (2) Tingkat penggunaan jasa retribusi TDG diukur berdasarkan jenis pelayanan dan luas gudang. (3) Tingkat penggunaan jasa retribusi TDI/IUI diukur berdasarkan jenis pelayanan dan klasifikasi TDI/IUI yang diterbitkan.
BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 6 Prinsip dan sasaran dalam penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi didasarkan pada tujuan yang menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Gudang dan Tanda Daftar Industri/Izin Usaha Industri . BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 7 (1) Struktur Tarif retribusi digolongkab berdasarkan jenis pelayanan dan klasifikasi SIUP, luas gudang dan klasifikasi TDI/IUI. (2) Besarnya Tarif Retribusi : A. Tanda Daftar Industri/ Izin Usaha Industri (TDU/IUI) : 1. TDI/IUI baru : a. TDI Kecil : Rp 25.000,b. TDI Menengah : Rp 50.000,c. TDI Besar : Rp 100.000,d. IUI : Rp 200.000,2. Perubahan TDI/IUI a. yang mempengaruhi klasifikasi TDI/IUI 1. TDI Kecil : Rp 15.000,2. TDI Menengah : Rp 25.000,3. TDI Besar : Rp 50.000,4. IUI : Rp 100.000,b. yang tidak mempengaruhi klasifikasi TDIJUI 1. TDI Kecil : Rp 15.000,2. TDI Menengah : Rp 25.000,3. TDI Besar : Rp 50.000,4. IUI : Rp 100.000,3. Penggantian TDIJUI a. TDI Kecil : Rp 15.000,b. TDI Menengah : Rp 25.000,c. TDI Besar : Rp 50.000,d. IUI : Rp 100.000,4. Pembaharuan TDI/NI a. TDI Kecil : Rp 20.000,b. TDI Menengah : Rp 40.000,c. TDI Besar : Rp 100.000,d. IUI : Rp 150.000,5. Surat Izin Perluasan a. TDI Menengah : Rp 50.000,b. TDI Besar : Rp 75.000,c. IUI : Rp 150.000,B. Izin Usaha Perdagangan (SIUP ) : 1. SIUP baru : a. SIUP Kecil : Rp 40.0 00, b. SIUP Menengah : Rp 100.000,c. SIUP Besar : Rp 200.000,2. Perubahan SIUP : a) yang mempengaruhi klasifikasi SIUP : 1). SIUP Kecil : Rp 25.000,-
2). SIUP Menengah 3). SIUP Besar
: :
Rp 75.000,Rp 125.000,-
b) yang tidak mempengaruhi klasifikasi SIUP : 1). SIUP Kecil : Rp 20.000,2). SIUP Menengah : Rp 50.000,3). SIUP Besar : Rp 100.000,3. Penggantian SIUP : a. SIUP Kecil : Rp 10.000,b. SIUP Menengah : Rp 25.000,c. SIUP Besar : Rp 50.000,4. Pembaharuan SIUP a. SIUP Kecil b. SIUP Menengah c. SIUP Besar
: : :
Rp 30.000,Rp 75.000,Rp 150.000,-
C. Tanda Daftar Gudang ( TDG) 1. TDG baru : a. luas gudang di atas 36 m2 s.d. 100 m2 Rp 20.000,b. luas gudang di atas 100 m2 s.d. 250 m2 Rp 30.000,c. luas gudang di atas 250 m2 s.d. 500 m2 Rp 50.000,d. luas gudang di atas 500 m2 s.d. 1.000 m2 Rp 75.000,e. luas gudang di atas 1.000 m2 s.d. 1.500 m2 Rp 100.000,f. luas gudang di atas 1.500 m2 s.d. 2.000 m2 Rp 125.000,g. luas gudang di atas 2.000 m2 s.d. 2.500 m2 Rp 150.000,selebihnya ditetapkan sebesar tersebut pada angka 7 ditambah dengan Rp10.000,- setiap 100 m2 untuk tiap kelebihan di atas 2.500 m2 dibulatkan dengan kelipatan 100 (seratus). 2. Perubahan TDG : a. luas gudang di atas 36 m2 s.d. 100 m2 Rp 15.000,b. luas gudang di atas 100 m2 s.d. 250 m2 Rp 20.000,c. luas gudang di atas 250 m2 s.d. 500 m2 Rp 30.000,d. luas gudang di atas 500 m2 s.d. 1.000 m2 Rp 40.000,e. luas gudang di atas 1.000 m2 s.d. 1.500 m2 Rp 60.000,f. luas gudang di atas 1.500 m2 s.d. 2.000 m2 Rp 80.000,g. luas gudang di atas 2.000 m2 s.d. 2.500 m2 Rp 100.000,selebihnya ditetapkan sebesar tersebut pada angka 7 ditambah dengan Rp 5.000,- setiap 100 m2 untuk tiap kelebihan di atas 2.500m2 dibulatkan dengan kelipatan 100 ( seratus ). 3. Penggantian TDG : a. luas gudang di atas 36 m2 s.d. 100 m2 Rp 10.000,b. luas gudang di atas 100 m2 s.d. 250 m2 Rp 15.000,c. luas gudang di atas 250 m2 s.d. 500 m2 Rp 20.000,d. luas gudang di atas 500 m2 s.d. 1.000 m2 Rp 30.000,e. luas gudang di atas 1.000 m2 s.d. 1.500 m2 Rp 45.000,f. luas gudang di atas 1.500 m2 s.d. 2.000 m2 Rp 60.000,g. luas gudang di atas 2.000 m2 s.d. 2.500 m2 Rp 80.000,selebihnya ditetapkan sebesar tersebut pada angka 7 ditambah dengan Rp 5.000,setiap 100 m2 untuk tiap kelebihan di atas 2.500 m2 dibulatkan dengan kelipatan 100 ( seratus ). 4. Pembaharuan TDG : a. luas gudang di atas b. luas gudang di atas
36 m2 s.d. 100 m2 s.d.
100 m2 250 m2
Rp 15.000,Rp 20.000,-
c. d. e. f. g.
luas gudang di atas 250 m2 s.d. 500 m2 Rp 30.000,luas gudang di atas 500 m2 s.d. 1.000 m2 Rp 40.000,luas gudang di atas 1.000 m2 s.d. 1.500 m2 Rp 60.000,luas gudang di atas 1.500 m2 s.d. 2.000 m2 Rp 80.000,luas gudang di atas 2.000 m2 s.d. 2.500 m2 Rp 100.000,selebihnya ditetapkan sebesar tersebut pada angka 7 ditambah dengan Rp 5.000,- setiap 100 m2 untuk tiap kelebihan di atas 2.500 m2 dibulatkan dengan kelipatan 100 ( seratus ). Pasal 8
(1) Untuk permohonan Daftar Ulang dikenakan Retribusi sebesar 100 % (seratus Persen) dari besarnya Retribusi yang harus dibayar. (2) Keterlambatan permohonan daftar ulang untuk setiap 6 (enam ) bulan keterlambatan dikenakan denda sebesar 10 % (sepuluh persen) dari besarnya Retribusi yang harus dibayar. BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 9 Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat izin diberikan. BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 10 (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Pembayaran Retribusi terutang harus dilunasi sekaligus. (3) Retribusi terutang dilunasi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. BAB IX SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 11 Retribusi terutang terjadi pada saat diberikannya Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Gudang dan Tanda Daftar Industri/Izin Usaha Industri dan atau saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. BAB X MASA RETRIBUSI Pasal 12 Masa Retribusi Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Gudang dan Tanda Daftar Industri/Izin Usaha Industri adalah 5 (lima) tahun.
BAB XI SANKSI ADMINISTRASI Pasal 13 Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih menggunakan STRD. BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 14 (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas melalui Bendaharawan Kas Penerima (BKP). (2) Hasil penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 X 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati. Pasal 15 (1) Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 diberikan tanda bukti pembayaran. (2) Setiap pembayaran retibusi dicatat dalam buku penerimaan . (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Bupati. BAB XIII TATA CARA PENAGIHAN Pasal 16 (1) Pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan penagihan retribusi. (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkan Surat teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang. (3) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati. Pasal 17 Bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati. BAB XIV PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN DALAM HAL-HAL TERTENTU ATAS POKOK RETRIBUSI DAN ATAU SANKSINYA (1) (2) (3) (4)
Pasal 18 Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi dalam hal tertentu atas pokok Retribusi dan atau sanksinya. Pemberian pengurangan atau keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi. Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain diberikan kepada Wajib Retribusi yang ditimpa bencana alam. Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Bupati.
BAB XV PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA Pasal 19 (1) Penghapusan piutang Retribusi yang kadaluwarsa terjadi setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi. (2) Penghapusan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila : a. diterbitkan Surat Teguran, atau b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung. (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur oleh Bupati. BAB XVI KEDALUWARSA PENAGIHAN Pasal 20 (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi. (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila : a. diterbitkan Surat Teguran; atau b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung. BAB XVII PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN Pasal 21 1. Pelaksanaan teknis atas berlakunya Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati. 2. Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Batang dan Dinas/Instansi terkait. 3. Kepada Aparat Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , diberikan biaya operasional yang besarnya diatur dalam Keputusan Bupati dan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. BAB XIII KETENTUAN PIDANA Pasal 22 (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannnya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali Retribusi terutang. (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana Pelanggaran. BAB XIX PENYIDIKAN Pasal 23 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Kantor Perindustrian dan Perdagangan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah . (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
a. menerima,mencari,mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah. c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah; d. memeriksa buku-buku, catatan –catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana retribusi Daerah; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah; g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan; k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. BAB XX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 24 (1) Setiap usaha yang telah mendapatkan izin sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, pada waktu daftar ulang wajib menyeseuaikan dengan Peraturan Daerah ini. (2) Barang siapa melakukan kegiatan usaha dan belum memiliki izin, dalam waktu selambatlambatnya 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib mengajukan permohonan izin berdasarkan Peraturan Daerah ini. BAB XXI KETENTUAN PENUTUP Pasal 25 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang rinengenai teknis pelaksanaannya akar, diatur lebih lanjut oleh Bupati. Pasal 26 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini clengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang.
Disahkan di Batang pada tanggal 24 Pebruari 2005
BUPATI BATANG
BAMBANG BINTORO Diundangkan di Batang Pada tanggal 24 Pebruari 2005 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BATANG
SOETADI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2005 NOMOR 4 SERI. C NOMOR 1
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 4 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI TANDA DAFTAR INDUSTRI / IZIN USAHA INDUSTRI, SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN, DAN TANDA DAFTAR GUDANG DI KABUPATEN BATANG I. UMUM. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan daerah, agar daerah dapat mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri. Sumber Pendapatan Daerah tersebut diharapkan mampu menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat oleh karena itu, diperlukan ketentuan/landasan hukum yang dapat membeerikan pedoman dan arahan bagi daerah khususnya Kabupaten Batang dalam hal pemungutan retribusi. Sehubungan dengan telah dilaksanakan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah secara nyata yang pencanangannya tanggal 1 Januari 2001, serta telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undangundang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang mana Perizinan dibidang perdagangan dan perindustrian menjadi kewenangan Daerah Kabupaten / kota. Sehubungan dengan itu maka pembangunan sektor perindustrian dan ,perdagangan yang merupakan bagian dari potensi ekonomi Kabupaten Batang perlu lebih ditumbuh kembangkan dan diarahkan menuju perekonorniati yang lebih baik dan maju. Untuk itu perizinan dan pemungutan Retribusi merupakan alai bagi Pemerintah Daerah Kabupaten yang dipakai sebagai landasan dalam pembinaan dan pengawasan terhadap sector Perindustrian dan Perdagangan. Demi kesempurnaan dan penyederhanaan Birokrasi dalam perizinan dan tidak menyimpang dari ketentuan perundang-undangan Pemerintah Kabupaten Batang mengatur dan menetapkan Peraturan daerah mengenai perizinan dibidang Perindustrian dan Perdagangan serta dipungut Retribusi. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas.
Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas.
Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2005 NOMOR: 4 SERI. C NOMOR: 3
