PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN BENGKALIS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BENGKALIS,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur Organisasi dan Tata kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bengkalis ; b. bahwa pengaturan tersebut di maksudkan untuk dapat menyesuaikan dengan peningkatan peran, fungsi serta tugas Dinas Kehutanan dan Perkebunan dalam upaya peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan kemasyarakatan secara berdaya guna dan berhasil guna ; c. bahwa berdasarkan hasil pertimbangan sebagai mana di maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bengkalis. Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) ; 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2
4. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ; 5. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; 6.
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022) ; ; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262 Tahun 2003); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263 Tahun 2003); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS dan BUPATI BENGKALIS MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN BENGKALIS. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis. b. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bengkalis dan Perangkat Daerahnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3 c. Kepala Daerah adalah Bupati Bengkalis. d. Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bengkalis. e. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bengkalis. f. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bengkalis. g. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing.
BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Pasal 2 (1) Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dalam bidang Kehutanan dan Perkebunan yang menjadi urusan rumah tangga Daerah ; (2) Dinas Kehutanan dan Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
Pasal 3 Tugas Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan bidangnya
Pasal 4 Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 3, Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan Pembinaan dibidang Kehtanan dan Perkebunan sesuai dengan kewenangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah serta kebijakan yang telah ditetapkan oleh kepala daerah ; b. Pelaksanaan perumusan dan penyusunan rencana dan program pembangunan dibidang kehutanan dan perkebunan sesuai dengan perturan Prundang-undangan yang berlaku ;
4 c.
Pelaksanaan dan poengaturan penyuluhan dibidang kehutanan dan perkebunan ;
d.
Pemberian izin usaha dan pengawasan pemanfaatan hasil hutan, pengawasan pemanfaatan jasa lingkungan hutan, pemanfaatan pariwisata alam, pengawasan perkebunan, serta pengawasan industrin primer perkebunan aaaatas persetujuan Kepala Daerah ;
e.
Penyelenggaraan invetarisasi dan pemerataan hutan, tata batas hutan, rekonstruksi dan penataan batas kawasan hutan produksi dan hutan lindung serta pengelolaan taman hutan raya ;
f.
Pelaksanaan pengolahan rencana tebang tahunan, pengaturan hutan rakyat dan hutan milik, serta pengelolahan hasil hutan dan kayu ;
g.
Penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati ekosistemnya yang meliputi perlindungan, pengawetan pemanfaatan secara lestari dibidang kehutanan ;
h.
Penyelenggaraan pengamanan dan penangulangan bencana pada kawasan hutan, penetapan kebijakan dalam mendukung pembangunan dibidang kehutanan serta pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap penjualan hasil hutan dan tata niaga hasil hutan ;
i.
Pelaksanaan hasil hutan pembaharuan tradisional satwa liar yang tidak dilindungi pada areal baru, serta pelaksanaan penghijauan, konservasi tanah dan air ;
j.
Penyelenggaraan areal perkebunan yang meliputi penyusunan perwilayahan, desain, konservasi tanah dan air, rehabilitasi serta pemulihan bidang perkebunan ;
k.
Penyelenggaraan produksi, pengolahan, pengendalian mutu hasil perkebunan termasuk pembenihan, pembibitan tanaman perkebunan ;
l.
Peyelenggaraan dan pengawasan terhadap pemantauan lahan, kawasan dan areal perkebunan serta pengembangan lahan sesuai dengan tata ruang dan tata guna pengembangan perkebunan ;
dan dan
m. Penyusunan rencana bidang perkebunan termasuk pelaksanaan Riset dan teknologi ; n.
Pelaksanaan administrasi umum yang meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, peralatan dan perlengkapan Dinas ;
o.
Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
BAB III ORGANISASI Pasal 5 (1) Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan a.
Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas;
terdiri dari :
5
b.
Unsur Pembantu Pimpinan adalah Bagian Tata Usaha
c.
Unsur Pelaksana adalah Bidang- bidang
(2) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan, terdiri dari : a. Kepala ; b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari : a. Sub Bagian Perencanaan Program; b. Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan. c. Bidang Pengembangan usaha kehutanan, terdiri dari : a. Seksi Hutan rakyat dan perburuan satwa ; b. Seksi Aneka usaha dan peredaran hasil hutan. d.
Bidang Rehabilitasi lahan perlindungan hutan, terdiri dari : a. Seksi Perrehabilitasi hutan lindung pengamanan hutan ; b. Seksi Pemulihan hutan dan konservasi tanah.
e. Bidang Produksi, terdiri dari : a. Seksi tanaman semusim dan tahunan b. Seksi penyiapan lahan dan sarana produksi. f.
Bidang Perlindungan tanaman dan penyuluhan, terdiri dari : a. Seksi Perlindungan tanaman b. Seksi Penyuluhan
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas h. Kelompok Jabatan Fungsional. (3)
Bagan Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan. BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Pertama KEPALA Pasal 6
Kepala mempunyai tugas : a. Memimpin dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah ini;
6 b. Memimpin dan membina bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi; c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Kedua BAGIAN TATA USAHA Pasal 7 Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, surat menyurat, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan umum.
Pasal 8 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 7, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi : a. Penyusunan rencana, program, evaluasi dan pelaporan ; b. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, penggandaan serta hubungan masyarakat; c. Pengelolaan administrasi kepegawaian, perlengkapan, dan rumah tangga; d. Pengelolaan administrasi keuangan; e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Bagian Ketiga BIDANG PENGEMBANGAN USAHA KEHUTANAN Pasal 9 Bidang Pengembangan Usaha Kehutanan mempunyai tugas mengembangkan usaha kehutanan yang meliputi pemeliharaan hutan rakyat, peningkatan dan pelaksanaan peredaran hasil-hasil hutan serta pemeliharaan potensi hutan secara umum . Pasal 10 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 8, Bidang Pengembangan Usaha Kehutanan mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan teknis pengembangan usaha kehutanan ; b. Pelaksanaan Penetapan Kebijakan teknis yang Pengembangan Pembangunan dibidang kehutanan ;
mendukung
7 c. Pembinaan dan Pengawasan terhadap hutan rakyat ; d. Pembinaan urusan Satwa ; e. Pembinaan Teknis dalam perniagaan hasil hutan; f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Bagian Keempat BIDANG REHABILITASI LAHAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN Pasal 11 Bidang Rehabilitasi Lahan Perlindungan Hutan mempunyai tugas pelaksanaan perehabilitasian lahan melalui upaya-upaya pembenihan dan pembibitan ulang, pelaksanaan penghijauan dan konservasi tanah serta pembinaan hutan lindung untuk tercapainya pengamanan hutan. Pasal 12 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 11, Bidang Rehabilitasi Lahan dan Perlindungan Hutan mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan teknis Perehabilitasian lahan dan perlindungan hutan; b. Pelaksanaan penghijauan, konservasi tanah dan air ; c. Pembinaan pelaksanaan rehabilitasi hutan lindung ; d. Pelaksanaan pengamanan hutan ; e. Penyelenggaraan Pengawasan hutan; f. Pemulihan hutan ; g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Bagian Kelima BIDANG PRODUKSI Pasal 13 Bidang Produksi mempunyai tugas melaksanakan pengolahan tanaman semusim dan tahunan serta pelaksanaan penyiapan lahan dan sarana produksi hutan. Pasal 14 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 13, Bidang Produksi mempunyai fungsi : a. Pengolahan dan Pengaturan serta pengembangan tanaman semusim dan tahunan ;
8 b. Pengembangan lahan perkebunan ; c. Pembinaan pembenihan, pembibitan dan penyelenggaraan produksi serta pengolahan perkebunan ; d. Penyiapan lahan dan sarana produksi perkebunan ; e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Bagian Keenam BIDANG PERLINDUNGAN TANAMAN DAN PENYULUHAN Pasal 15 Bidang Perlindungan Tanaman dan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan perlindungan tanaman secara umum dan pelaksanaan penyuluhan dibidang perkebunan.
Pasal 16 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 15, Bidang Perlindungan Tanaman dan Penyuluhan mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan teknis dalam perlindungan tanaman dan penyuluhan ; b. Penyelenggaraan dan Pengawasan terhadap penentuan lahan, kawasan dan areal perkebunan ; c. Penyelenggaraan dan pelaksanaan penyuluhan ; d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. BAB V UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS Pasal 17 (1) Pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ; (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan dan Perkebunan yang mempunyai wilayah kerja meliputi satu atau beberapa Kecamatan dalam Daerah Kabupaten Bengkalis ; (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan dan secara operasional berkoordinasi dengan Camat ;
9 (4) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Daerah dengan berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNSIONAL Pasal 18 (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya ; (2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan ; (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja ; (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. BAB VII PENGANGKATAN DALAM JABATAN Pasal 19 (1) Pengangkatan, Pemindahan dan pemberhentian Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan di tetapkan oleh Bupati setelah berkonsultasi kepada Gubernur. (2) Pengangkatan,Pemindahan dan Pemberhentian Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Bidang pada Dinas Dinas Kehutanan dan Perkebunan oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah. (3) Kepala Sub bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Kepala Daerah berdasarkan usul Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan ; (4) Dalam pengangkatan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub bagian, Kepala Seksi dan Kepal Unit Pelaksana Teknis Dinas perlu diperhatikan persyaratan umum kepangkatan serta kecakapan dan kemampuan teknis yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. BAB VIII TATA KERJA Pasal 20 (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal.
10
(2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dilingkungan Dinas Kehutanan dan Perkebunan, bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. (3) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dilingkungan Dinas Kehutanan dan Perkebunan wajib mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
BAB IX PEMBIAYAAN Pasal 21 Sumber-sumber pembiayaan Dinas Kehutanan dan Perkebunan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Subsidi atau bantuan Pemerintah Pusat dan bantuan dari Lembaga lain yang sah diluar Pemerintah Daerah dengan Persetujuan Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB X KETENTUAN PERALIHAN Pasal 22 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 23 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.
11
Pasal 24 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis.
Ditetapkan di Bengkalis pada tanggal 5 Pebruari 2005
BUPATI BENGKALIS ttd H. SYAMSURIZAL Diundangkan di Bengkalis Pada Tanggal 5 Pebruari 2005 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
Drs.H. SULAIMAN, DIPL.PS PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 170 006 818
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2005 NOMOR 14, SERI D
PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN DI KECAMATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BENGKALIS,
Menimbang : a.
bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bengkalis, maka dipandang perlu untuk mengatur susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan dan Kelautan di Kecamatan ;
b.
bahwa Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati ;
: 1.
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) ;
2.
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3.
Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4.
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pembentukan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
Mengingat
2
5.
Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022) ; ;
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4262 ) ;
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten bengkalis,
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN DIKECAMATAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis. b. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bengkalis dan Perangkat Daerahnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. c. Kepala Daerah adalah Bupati Bengkalis. d. Dinas Perikanan dan Kelautan adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bengkalis.
3
e. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan adalah Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bengkalis, f. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis. g. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bengkalis di Kecamatan. h. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bengkalis di Kecamatan. I. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan bidang keahlian masing-masing.
BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Pasal 2 (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Pelaksana sebagian tugas dan fungsi Dinas Perikanan dan Kelautan di Kecamatan. (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara opeasional berkoordinasi dengan Camat.
Pasal 3 Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana di maksud pada pasal 2 ayat (1), terdiri dari : a. Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan dan Kelautan Kecamatan Bukit Batu, berkedudukan di Sungai Pakning, wilayah kejanya meliputi Kecamatan Bukit Batu dan Kecamatan Siak Kecil ; b. Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan dan Kelautan Kecamatan Mandau, berkedudukan di Duri ; c.
Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan dan Kelautan Kecamatan Pinggir, berkedudukan di Pinggir ;
d. Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan dan Kelautan Kecamatan Tebing Tinggi, berkedudukan di Selat Panjang, wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Tebing atinggi dan Tebing Tinggi Barat ; e. Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan an Kaelautan kecamatan Rangsang, berkedudukan di Tanjung Samak ;
4
f.
Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan dan Kelautan Kecamatan Rangsang Barat, berkedudukan di Bantar ;
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan dan kelautan Kecamatan Rupat, berkedudukan di Batu Panjang ; h. Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan dan Kelautan Kecamatan Rupat Utara, berkedudukan di Tanjung Medang ; i. Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan dan Kelautan Kecamatan Merbau, berkedudukan di Teluk Belitung ;
Pasal 4 Unit Pelaksana Teknis Dinas dimaksud pada pasal 3 mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas dengan Wilayah Kerja satu Kecamatan atau beberapa Kecamatan.
BAB III SUSUNAN ORGANISASI Pasal 5 (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas, terdiri dari : a. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas ; b. Petugas Administrasi ; c. Petugas Pelaksana Urusan Pengembangan Kelautan ; d. Petugas Pelaksana Urusan Produksi dan Pemasaran ; e. Petugas Pelaksana Urusan Pemberdayaan Perikanan ; f. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini merupakan Bagian yang tidak terpisahkan. BAB IV TUGAS POKOK Pasal 6 Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai fungsi : a. Melakukan Penghimpunan data-data di Bidang Perikanan dan Kelautan di wilayah Kecamatan sebagai bahan masukan dalam penyusunan program Dinas Perikanan dan Kelautan ;
5
b. Melaksanakan upaya pengembangan Kelautan, Pemberdayaan Perikanan dan Pemasaran Produksi Perikanan dan Kelautan ; c. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan Perikanan an Kelautan secara umum ; d. Melakukan Pengendalian dan Pembinaan terhadap personil UPTD ; e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan.
Pasal 7 Petugas Pelaksana Urusan Administrasi mempunyai tugas : a. Membantu Pengelolaan Surat Menyurat dan Kearsipan ; b. Melakukan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Kepegawaian ; c. Melakukan Pengevaluasian dan Pelaporan ; d. Melaksanakan Inventarisasi dan Pemeliharaan Kekayaan daerah ; e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD ;
Pasal 8 Petugas Pelaksana Urusan Pengembangan Kelautan, mempunyai tugas : a. Membantu upaya pemberdayaan Laut baik hayati maupun non hayati ; b. Membantu usaha pengembangan Budidaya Kelautan ; c. Membantu pelaksanaan pengawasan ; d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.
Pasal 9 Petugas Pelaksana Urusan Produksi dan Pemasaran, mempunyai tugas : a. Membantu upaya Peningkatan Produksi Perikanan dan Kaelautan dengan cara peningkatan mutu pengolahan Perikanan ; b. Membantu penerapan sistem pengolahan Perikanan melalui teknologi modern ; c. Membantu pelaksanaan pemasaran dari hasil produksi ; d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD ;
6
Pasal 10 Petugas Pelaksana Urusan Pemberdayaan Perikanan, mempunyai tugas : a. Membantu pelaksanaan penyuluhan secara berkala sebagai upaya peningkatan pemberdayaan perikanan ; b. Membantu peningkatan sarana prasarana perikanan dalam pelaksanaan kegiatan perikanan ; c. Membantu memberikan keterampilan dan pelatihan-pelatihan terhadap pelaku perikanan dengan teknologi modern ; d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD ;
Pasal 11 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.
BAB V PENGANGKATAN DALAM JABATAN Pasal 12 Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas.
BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 13 Pembiayaan Unit Pelaksana Teknis Dinas dibebankan pada APBD Kabupaten Bengkalis dan sumber dana lain sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.
BAB VII TATA KERJA Pasal 14 Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, Petugas Pelaksana Urusan Administrasi dan Petugas Pelaksana wajib melaksanakan prinsip Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
BAB VII
TATA KERJA Pasal 14 Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, Petugas Pelaksana Urusan Administrasi dan Petugas Pelaksana wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
BAB VIII TATA KERJA Pasal 15 Dengan berlakunya Peraturan ini maka Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 552 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Perikanan dan Kelautan Kecamatan Mandau, Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kecamatan Rangsang, Kecamatan Rangsang Barat, Kecamatan Merbau, Kecamatan Rupat, Kecamatan Rupat Utara, Kecamatan Bukit Batu dan Kecamatan Bantan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 16 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah. Pasal 17 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis. Ditetapkan di Bengkalis pada tanggal BUPATI BENGKALIS
H. SYAMSURIZAL
