PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 12 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN DESA TELUK SAMAK, DESA TANJUNG BAKAU DAN DESA SUNGAI GAYUNG KIRI KECAMATAN RANGSANG KABUPATEN BENGKALIS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BENGKALIS, Menimbang : a. bahwa memperhatikan prakarsa, perkembangan situasi dan kondisi masyarakat yang dinamis, sangat diperlukan adanya peningkatan dan percepatan pelayanan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Ketenteraman serta ketertiban masyarakat; b. bahwa berdasarkan usulan Kepala Desa atas prakarsa masyarakat melalui Badan Perwakilan Desa Tanjung Samak dan Desa Tanjung Kedabu, terhadap Pemekaran Desa dan atau Pembentukan Desa Baru dimaksud dinilai telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan - ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perundangundangan yang berlaku; c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana disebut pada huruf a dan b diatas, perlu Membentuk Desa Teluk Samak, Desa Tanjung Bakau dan Desa Sungai Gayung Kiri Kecamatan Rangsang Kabupaten Bengkalis yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Mengingat
: 1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25); 2. Undang – undang Nomr 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 3. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
2
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Negara Nomor 4106); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2001 Nomor 08).
Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TENTANG PEMBENTUKAN DESA TELUK SAMAK, DESA TANJUNG BAKAU, DESA SUNGAI GAYUNG KIRI KECAMATAN RANGSANG KABUPATEN BENGKALIS.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis; 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkalis; 3. Kepala Daerah adalah Bupati Bengkalis; 4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis; 5. Keputusan adalah Keputusan Bupati Bengkalis; 6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis; 7. Kepala Desa adalah Kepala Desa Teluk Samak, Tanjung Bakau dan Desa Sungai Gayung Kiri Kecamatan Rangsang Kabupaten Bengkalis;
3
8. Badan Perwakilan Desa adalah Badan Perwakilan Desa Teluk Samak, Tanjung Bakau dan Desa Sungai Gayung Kiri Kecamatan Rangsang Kabupaten Bengkalis; 9. Prakarsa Masyarakat adalah Prakarsa sebagian Masyarakat Desa Teluk Samak, Tanjung Bakau dan Desa Sungai Gayung Kiri Kecamatan Rangsang Kabupaten Bengkalis; 10. Desa Teluk Samak, Desa Tanjung Bakau dan Desa Sungai Gayung Kiri adalah Desa Teluk Samak, Desa Tanjung Bakau dan Desa Sungai Gayung Kiri Kecamatan Rangsang Kabupaten Bengkalis; 11. Luas Wilayah adalah Luas Wilayah Desa Tanjung Samak dan Desa Tanjung Kedabu sebelum dan setelah Pemekaran (Pembentukan Desa Baru) serta Luas Wilayah Desa Teluk Samak, Desa Tanjung Bakau dan Desa Sungai Gayung Kiri Kecamatan Rangsang Kabupaten Bengkalis; 12. Pemekaran Desa adalah Pemekaran Desa Tanjung Samak dan Desa Tanjung Kedabu Kecamatan Rangsang Kabupaten Bengkalis; 13. Desa Baru adalah Desa yang baru di bentuk yang di beri nama Desa Teluk Samak, Desa Tanjung Bakau dan Desa Sungai Gayung Kiri Kecamatan Rangsang Kabupaten Bengkalis; 14. Penyelenggara Pemerintahan Desa adalah Penyelenggara Pemerintahan Desa Teluk Samak, Desa Tanjung Bakau dan Desa Sungai Gayung Kiri Kecamatan Rangsang Kabupaten Bengkalis; 15. Masyarakat adalah Masyarakat Desa Teluk Samak, Desa Tanjung Bakau dan Desa Sungai Gayung Kiri Kecamatan Rangsang Kabupaten Bengkalis; 16. Penduduk Desa adalah Penduduk Teluk Samak, Desa Tanjung Bakau dan Desa Sungai Gayung Kiri Kecamatan Rangsang Kabupaten Bengkalis; 17. Pendapatan Asli Desa adalah Pendapatan Asli Desa Teluk Samak, Desa Tanjung Bakau dan Desa Sungai Gayung Kiri Kecamatan Rangsang Kabupaten Bengkalis; 18. Sarana dan Prasarana Pemerintahan adalah Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa Teluk Samak, Desa Tanjung Bakau dan Desa Sungai Gayung Kiri Kecamatan Rangsang Kabupaten Bengkalis.
BAB II PEMBENTUKAN DESA Pasal 2 ( 1 ) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Baru, yang diberi nama Desa Teluk Samak, Desa Tanjung Bakau dan Desa Sungai Gayung Kiri, yang merupakan Pemekaran Desa dan atau Penataan Desa Tanjung Samak dan Desa Tanjung Kedabu.
4
( 2 ) Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini merupakan Wilayah Kerja, sebagai Perangkat Daerah yang dibentuk dalam upaya peningkatan dan percepatan pelayanan terhadap masyarakat di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.
BAB III JUMLAH PENDUDUK Pasal 3 ( 1 ) Penduduk Desa Tanjung Samak, sebelum Pemekaran dan atau Pembentukan Desa Baru, berjumlah : - 8.365 Jiwa, dan - 1.651 Kepala Keluarga (KK) ( 2 ) Jumlah Penduduk sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini setelah dilakukan pemekaran menjadi : a. Desa Tanjung Samak 3.551 Jiwa yang terdiri dari 830 KK. b. Desa Teluk Samak 2.206 Jiwa yang terdiri dari 310 KK. c. Desa Tanjung Bakau 2.608 Jiwa yang terdiri dari 511 KK.
Pasal 4 (1)
Penduduk Desa Tanjung Kedabu, sebelum Pemekaran dan atau Pembentukan Desa Baru, berjumlah : - 3.046 Jiwa, dan - 697 Kepala Keluarga (KK).
(2)
Jumlah Penduduk sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini setelah dilakukan pemekaran menjadi : a. Desa Tanjung Kedabu 1.521 Jiwa yang terdiri dari 396 KK. b. Desa Sungai Gayung Kiri 1.525 Jiwa yang terdiri dari 301 KK.
BAB IV LUAS WILAYAH
Pasal 5 (1)
Wilayah Desa Tanjung Samak sebelum Pemekaran dan atau Pembentukan Desa Baru adalah 97,00 Km2.
(2)
Luas wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, setelah dilakukan pemekaran berubah menjadi : a. Desa Tanjung Samak 39,00 Km2. b. Desa Teluk Samak 30,00 Km2. c. Desa Tanjung Bakau 28,00 Km2.
5
Pasal 6
(1)
Wilayah Desa Tanjung Kedabu sebelum Pemekaran dan atau Pembentukan Desa Baru adalah 195,12 Km2.
(2)
Luas wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, setelah dilakukan pemekaran berubah menjadi : a. Desa Tanjung Kedabu 95,88 Km2. b. Desa Sungai Gayung Kiri 99,24 Km2.
BAB V POTENSI DESA Pasal 7 Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini, adalah merupakan satu kesatuan sistem, yang terdiri atas 4 (empat) Potensi yaitu : a. b. c. d.
Potensi Alam; Potensi Penduduk; Potensi Kelembagaan; Potensi Sarana dan Prasarana.
BAB VI SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAHAN Pasal 8
( 1 ) Untuk peningkatan dan percepatan pelayanan terhadap masyarakat diperlukan Sarana dan Prasarana Pemerintahan yang memadai. ( 2 ) Untuk mewujudkan Sarana dan Prasarana di maksud ayat (1) Pasal ini, perlu diupayakan menggali sumber – sumber Pendapatan Asli Desa, di samping perolehan bantuan dari Pemerintah Kabupaten.
BAB VII BATAS WILAYAH DESA Pasal 9 ( 1 ) Batas wilayah Desa Tanjung Samak setelah Pemekaran : -
Sebelah Selatan Sebelah Utara Sebelah Barat Sebelah Timur
berbatas dengan berbatas dengan berbatas dengan berbatas dengan
Selat Air Hitam. Desa Tanjung Medang. Desa Teluk Samak. Desa Tanjung Bakau.
6
( 2 ) Batas wilayah Desa Teluk Samak, sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini yaitu : - Sebelah Selatan - Sebelah Utara - Sebelah Barat - Sebelah Timur
berbatas dengan berbatas dengan berbatas dengan berbatas dengan
Selat Air Hitam. Desa Tanjung Medang. Desa Gemala Sari. Desa Tanjung Samak.
( 3 ) Batas wilayah Desa Tanjung Bakau, sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini yaitu : -
Sebelah Selatan Sebelah Utara Sebelah Barat Sebelah Timur
berbatas berbatas berbatas berbatas
dengan dengan dengan dengan
Selat Air Hitam. Desa Tanjung Medang. Desa Tanjung Samak. Desa Tanjung Medang.
( 4 ) Ketiga wilayah Desa sebagaimana tersebut pada ayat (1), (2) dan (3) Pasal ini, mempunyai batas wilayah yang terdiri dari batas-batas yang bersifat alami seperti sungai, dan batas buatan seperti jalan dan lainlain sebagainya.
Pasal 10
( 1 ) Batas wilaya Desa Tanjung Kedabu setelah pemekaran : -
Sebelah Selatan Sebelah Utara Sebelah Barat Sebelah Timur
berbatas berbatas berbatas berbatas
dengan dengan dengan dengan
Desa Penyagun. Selat Malaka. Desa Bungur. Desa Sungai Gayung Kiri.
( 2 ) Batas wilayah Sungai Gayung Kiri, sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini yaitu : -
Sebelah Selatan Sebelah Utara Sebelah Barat Sebelah Timur
berbatas berbatas berbatas berbatas
dengan dengan dengan dengan
Desa Penyagun. Selat Malaka. Desa Tanjung Kedabu. Desa Tanjung Medang.
( 3 ) Kedua wilayah Desa sebagaimana tersebut pada ayat (1), dan (2) Pasal ini, mempunyai batas wilayah yang terdiri dari batas-batas yang bersifat alami seperti sungai, dan batas buatan seperti jalan dan lainlain sebagainya.
7
BAB VIII PEMBAGIAN WILAYAH DESA
Pasal 11 ( 1 ) Wilayah Desa Tanjung Samak, dimekarkan menjadi 3 (tiga), yaitu : a. Desa Tanjung Samak, terdiri atas 4 (empat) Dusun : 1. 2. 3. 4.
Dusun Dokol. Dusun Parit Lajar. Dusun Pasar. Dususn Parit Tengah.
b. Desa Teluk Samak, terdiri atas 2 (dua) Dusun : 1. Dusun Atlas. 2. Dusun Teluk Samak. c. Desa Tanjung Bakau, terdiri atas 2 (dua) Dusun : 1. Dusun Parit Lapis. 2. Dusun Sidomulyo. ( 2 ) Wilayah Desa sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a, b dan c Pasal ini, dapat ditambah /dibentuk sesuai dengan urgensi dan dinamika masyarakat dengan persetujuan Badan Perwakilan Desa.
Pasal 12
( 1 ) Wilayah Desa Tanjung Kedabu, dimekarkan menjadi 2 (dua) yaitu : a.
Desa Tanjung Kedabu, terdiri atas 3 (tiga) Dusun : 1. Dusun Tanjung Kedabu. 2. Dusun Api-api. 3. Dusun Ladang Baru.
b.
Desa Sungai Gayung Kiri, terdiri atas 3 (tiga) Dusun : 1. Dusun Kampung Tengah. 2. Dusun Kampung Baru. 3. Dusun Sungai Gayung Kiri.
( 2 ) Wilayah Desa sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan b Pasal ini, dapat ditambah /dibentuk sesuai dengan urgensi dan dinamika masyarakat dengan persetujuan Badan Perwakilan Desa.
8
BAB IX KEWENANGAN DESA Pasal 13 ( 1 ) Kewenangan Desa mencakup : a. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal – usul Desa ; b. Kewenangan yang oleh Peraturan Perundang – undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh Daerah dan Pemerintah; c. Tugas Pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan/ atau Pemerintah Kabupaten. ( 2 ) Penyelenggaraan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah ini, berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan. BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 14 Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. Pasal 15 Peraturan Daerah mulai ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis. Ditetapkan di Bengkalis pada tanggal 28 Juni 2004 BUPATI BENGKALIS d.t.o H. SYAMSURIZAL Diundangkan di Bengkalis Pada tanggal 29 Juni 2004 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
Drs.H.SULAIMAN,DIPL.PS PEMB INA UTAMA MUDA NIP.170006818.LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUNN 2004 NOMOR 15.
9
PENJELASAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 12 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN DESA TELUK SAMAK, DESA TANJUNG BAKAU DAN DESA SUNGAI GAYUNG KIRI KECAMATAN RANGSANG KABUPATEN BENGKALIS
I. U M U M
:
Bahwa dengan telah di tetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis tentang Pembentukan Desa Teluk Samak, Desa Tanjung Bakau dan Desa Sungai Gayung Kiri Kecamatan Rangsang Kabupaten Bengkalis, maka : - Ketiga desa tersebut telah memiliki dasar hukum yang sah, dan merupakan kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional, dan berada di Daerah Kabupaten.
II. PASAL DEMI PASAL : Pasal 1
: Cukup Jelas.
Pasal 2
: a. Pembentukkan 3 (tiga) Desa Baru sebagaimana dimaksud Pasal 2, ayat (1), dan (2) Peraturan Daerah ini, berdasarkan Pasal 93, ayat (1) dan (2) Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 4, ayat (1) dan (2), huruf a,b,c dan d Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa, dan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Desa.
10 b. “Teluk Samak”, adalah nama Desa Baru pilihan/kesepakatan masyarakat yang memprakarsai Pemekaran Desa dan/atau Pembentukan Desa Baru, sebelumnya nama salah satu Dusun dan dijadikan sebagai pusat Pemerintahan Desa. c. “Tanjung Bakau” adalah nama Desa Baru pilihan/ kesepakatan masyarakat yang memprakarsai Pemekaran Desa dan/atau Pembentukan Desa Baru, dan sebagai Pusat Pemerintahan Desa, berkedudukan di Dusun, “ Parit Lapis “.
d. “Sungai Gayung Kiri” adalah nama Desa Baru pilihan/kesepakatan masyarakat yang memprakarsai Pemekaran Desa dan/atau Pembentukan Desa Baru, sebelumnya nama salah satu Dusun dan sebagai Pusat Pemerintahan Desa, berkedudukan di Dusun “Kampung Tengah” Pasal 3
: Jumlah penduduk sebagaimana tersebut pada Pasal 3, ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini, minimal memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu: a. Data yang tepat atau data sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. b. Data terpercaya atau data yang objektif, diperoleh dari sumber yang tahu persis keadaannya dan diyakini kebenarannya. c. Data yang aktual atau data yang tidak kadaluarsa melainkan tepat waktu yaitu ketersediaan data yang sesuai pada waktu dibutuhkan.
Pasal 4
: Cukup Jelas.
Pasal 5
: Cukup Jelas.
Pasal 6
: Cukup Jelas.
Pasal 7 : Sarana dan Prasarana Pemerintahan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini, yaitu yang dapat dijadikan sumber informasi untuk dimanfaatkan sebagai dasar dasar analisis dalam memecahkan pembangunan,
masalah
dan
menyusunprogram
baik yang dibiayai melalui dana
Pendapatan Asli Desa, swadaya gotong royong masyarakat, bantuan dari Pemerintah Kabupaten, serta sumber dana lain yang memungkinkan. Pasal 8
:
Cukup Jelas.
11 Pasal 9
: Wilayah Desa sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2) proses
penambahan/pembentukannya
melalui
persetujuan Badan Perwakilan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasal 10 :
Cukup Jelas.
Pasal 11 :
Cukup Jelas.
Pasal 12 :
Cukup Jelas.
Pasal 13 :
Cukup Jelas.
Pasal 14 :
Cukup Jelas.
Pasal 15 :
Cukup Jelas.
_____________________
